Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Kemenag Tuban Ikuti Jamarah, Bahas Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2026

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mengikuti kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah), program aspirasi dari anggota Komisi VIII DPR RI daerah pemilihan Tuban–Bojonegoro, Haeny Relawati Rini Widyastuti. Acara ini berlangsung di Aula Hotel Mustika Tuban dan dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Ahmad As’adul Anam, Minggu (2/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Haeny Relawati Rini Widyastuti dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Jamarah ini merupakan program resmi yang menggunakan dana APBN.

    “Giat ini terselenggara menggunakan dana APBN, meskipun Kanwil Kemenag yang menjadi pihak pengundang,” terang Haeny.

    Kegiatan Jamarah Kemenag Tuban bersama Anggota DPR RI di Aula Hotel Mustika Tuban.

    Haeny juga memaparkan rencana pembangunan Kampung Haji yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Baitullah. Terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, ia menyebutkan bahwa total biaya per jemaah diperkirakan mencapai Rp 87.409.365. Namun, angka tersebut akan mendapat subsidi dari dana optimalisasi dan setoran awal sebesar Rp 25 juta, sehingga calon jemaah hanya perlu membayar sekitar Rp 33.215.558.

    “Selain itu, penyelenggaraan haji tahun 2026 insyaallah hanya akan menggunakan dua syarikat, berbeda dengan tahun 2025 yang memakai delapan syarikat,” tutur mantan Bupati Tuban tersebut.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan bahwa pada masa transisi menuju penyelenggaraan haji 2026, Kemenag kabupaten dan kota diminta Menteri Agama untuk memberikan dukungan maksimal. Ia pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban yang telah memiliki Perda dan Perbup terkait transportasi haji.

    “Kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah yang membantu all out dalam pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji,” ujar Umi Kulsum.

    Umi menambahkan, jumlah pendaftar haji di Kabupaten Tuban mengalami penurunan pascapandemi. Jika sebelum Covid-19 tercatat sekitar 4.000 pendaftar per tahun, kini menurun menjadi sekitar 3.000 jemaah per tahun, bahkan banyak yang membatalkan karena lamanya masa antre.

    Sebagai bentuk kesiapan, Kemenag Tuban tetap melaksanakan program manasik haji sepanjang tahun bagi calon jemaah cadangan agar lebih siap saat mendapatkan jadwal keberangkatan.

    “Kabupaten Tuban memiliki program manasik haji sepanjang tahun untuk mempersiapkan jemaah cadangan,” pungkasnya. [dya/but]

     

     

  • Jalan Sehat Santri Sarungan di Kediri, Gus Qowim Ajak Wujudkan Kota MAPAN

    Jalan Sehat Santri Sarungan di Kediri, Gus Qowim Ajak Wujudkan Kota MAPAN

    Kediri (beritajatim.com) – Ribuan santri dan warga Kota Kediri memadati area Taman Tirtayasa pada Minggu (2/11/2025) pagi untuk mengikuti kegiatan Jalan Sehat Santri Sarungan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025.

    Kegiatan tersebut diberangkatkan langsung oleh Wakil Wali Kota Kediri, Qowimuddin Thoha atau Gus Qowim, yang mengajak seluruh santri untuk meneguhkan semangat perjuangan dan kebersamaan dalam membangun Kota Kediri.

    Dalam sambutannya, Gus Qowim menegaskan bahwa momentum Hari Santri bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat akan kontribusi besar para kiai dan santri dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

    “Hari ini kita bukan hanya berjalan bersama, tetapi juga meneguhkan semangat persatuan dan perjuangan santri. Melalui sarung yang kita kenakan, kita mengenang jejak para kiai, para santri, dan para pejuang yang dengan tekad, keikhlasan, serta semangat persatuan mengawal Indonesia hingga merdeka,” ungkapnya.

    Gus Qowim juga menekankan bahwa semangat juang para santri harus diwujudkan dalam bentuk yang relevan dengan zaman. Ia mengajak generasi muda santri untuk berjuang melalui ilmu, akhlak, dan karya nyata dalam membangun Kota Kediri yang MAPAN—Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangenin.

    “Perjuangan santri sekarang bukan lagi dengan bambu runcing, tapi dengan kecerdasan, kreativitas, dan kolaborasi untuk kemajuan Kota Kediri,” tegasnya.

    Menurutnya, kegiatan Jalan Sehat Santri Sarungan juga menjadi wujud nyata kebersamaan dan kerukunan warga. “Kita tunjukkan bahwa santri dan masyarakat Kota Kediri itu maju dalam kebersamaan, agamis dalam menjaga nilai luhur, produktif dalam berkarya, aman dalam kerukunan, dan tentu ngangenin karena suasana guyub, rukun, dan penuh kebahagiaan selalu dirindukan,” ujarnya.

    Gus Qowim menyampaikan apresiasi kepada PCNU Kota Kediri dan seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap semangat santri akan terus hidup di dada setiap warga Kota Kediri, menjadi penerang dalam langkah membangun masa depan bangsa.

    Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Rais Syuriah PCNU Kota Kediri KH. Abdul Hamid Abdul Qodir, Ketua PCNU Kota Kediri KH. Abu Bakar Abdul Jalil (Gus AB), Kepala Kemenag Kota Kediri A. Zamroni, Karumkit Bhayangkara Kota Kediri Kombes Pol Agung Hadi, serta Kepala Disbudparpora Kota Kediri Bambang Priambodo. Ribuan warga nahdliyin, santri, dan masyarakat turut larut dalam suasana kebersamaan yang hangat dan penuh semangat kebangsaan. [nm/suf]

  • Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

    Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma

    Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid Serukan Pesan Perdamaian di Roma
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).
    Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.
    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan, perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.
    “Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.
    Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. 
    “Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.
    Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.
    Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.
    Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.
    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.
    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.
    “Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.
    Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial.
    Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.
    Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

    Tiga tokoh Indonesia suarakan perdamaian dunia di Roma

    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,”

    Jakarta (ANTARA) – Tiga tokoh Indonesia, yaitu Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar, dan Arsjad Rasjid, menyuarakan perdamaian dunia dalam acara Daring Peace – International Meeting for Peace 2025 di Roma, Italia, pada Senin (27/10).

    Dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi. Perspektif tersebut merepresentasikan wajah Indonesia sebagai negara plural yang menjunjung dialog dan kemanusiaan.

    Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla menyampaikan bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan keberanian untuk memilih jalan dialog dan solidaritas.

    “Perdamaian adalah keberanian untuk meletakkan senjata, baik fisik maupun ideologis, dan memilih keadilan serta kemanusiaan,” katanya.

    Jusuf Kalla yang dikenal sebagai mediator konflik di Poso dan Aceh, juga mengatakan bahwa masjid dapat menjadi pusat pembinaan moral dan sosial umat. “

    “Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang sosial yang menumbuhkan keadaban dan solidaritas kemanusiaan,” ucapnya.

    Kemudian, Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, mengingatkan bahayanya politisasi agama yang dapat mengancam perdamaian.

    Menurutnya, ancaman terbesar bagi perdamaian bukan agama, melainkan penyalahgunaan agama.

    Ia juga menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan mengajak dunia meneladani Indonesia sebagai ‘laboratorium kerukunan’ atau tempat umat beragama hidup berdampingan secara harmonis.

    “Keberagaman Indonesia adalah warisan spiritual yang dapat dibagikan kepada dunia,” katanya.

    Sementara itu, mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bidang Kewirausahaan Arsjad Rasjid membahas mengenai dimensi ekonomi dalam menjaga perdamaian. Menurutnya, ketimpangan ekonomi menjadi sumber laten konflik.

    “Ekonomi tanpa kemanusiaan adalah bentuk konflik tersembunyi,” ujarnya dalam sesi bertema Economy and Solidarity.

    Arsjad juga menyoroti pentingnya ekonomi berkeadaban dan pemberdayaan masyarakat berbasis solidaritas sosial. Ia menyerukan agar dunia usaha menjadi bagian dari solusi kemanusiaan dan perdamaian global.

    Diketahui, International Meeting for Peace 2025 di Roma merupakan forum lintas agama dan budaya yang mempertemukan ribuan tokoh dunia untuk membahas perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dan ekstremisme.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini BPIH Reguler Pelaksanaan Haji 2026 di Pamekasan

    Ini BPIH Reguler Pelaksanaan Haji 2026 di Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler pada pelaksanaan ibadah haji 2026 atau 1447 Hijriah, mencapai angka sebesar Rp 87.409.365 bagi setiap jemaah reguler dari total porsi yang ditetapkan sebesar Rp 54.193.806 atau sekitar 62 persen dari total keseluruhan biaya.

    “Jumlah pembayaran akhir akan disesuaikan dengan setoran awal beserta saldo virtual account jemaah di BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Setelah diperhitungkan dengan setoran awal dan saldo rata-rata sekitar Rp 2,7 juta, maka jumlah yang harus dibayar jemaah calon haji diperkirakan sekitar Rp 26,49 juta,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Sabtu (1/11/2025).

    Selain itu, setiap jemaah haji juga akan mendapatkan biaya living cost sebesar Rp 3,3 juta untuk kebutuhan selama berada di tanah suci Makkah. “Provinsi Jawa Timur memperoleh kuota haji reguler terbanyak dalam skala nasional, yakni sebesar 42.409 jemaah. Besaran kuota ini mempertimbangkan daftar tunggu yang cukup panjang,” ungkapnya.

    “Karena itu, kami akan memperkuat sosialisasi, pendampingan dan monitoring proses pelunasan biaya haji, sehingga seluruh tahapan berjalan tertib dan transparan. Selain kesiapan administrasi dan finansial, aspek kesehatan calon jemaah juga menjadi perhatian utama sesuai ketentuan Kemenkes RI, meliputi fisik, mental, kognitif dan kemampuan beraktivitas sehari-hari,” jelasnya.

    Hasil evaluasi penyelenggaraan haji pada 2025, sekitar 80,4 persen calon jemaah haji memiliki komorbiditas seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung atau gangguan paru. Termasuk beberapa kondisi medis yang tidak memenuhi kriteria istitha’ah, di antaranya gagal ginjal yang membutuhkan dialisis, penyakit jantung berat, penyakit paru kronis yang memerlukan oksigen terus-menerus, kehamilan, kanker dengan terapi aktif, dan gangguan neurologis berat.

    “Karena itu kami sangat mendorong pemeriksaan kesehatan sejak dini, sehingga beberapa faktor resiko bisa dikendalikan sejak masih berada di tanah air. Hal ini tentunya penting demi menjaga keselamatan jemaah, khususnya demi kelancaran pelaksanaan ibadah selama berada di tanah suci,” tegasnya.

    Penetapan BPIH maupun penguatan pemeriksaan kesehatan bagi para calon jemaah tersebut, juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para calon jemaah agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. “Namun untuk keputusan final besaran pelunasan masih menunggu Kepres (Keputusan Presiden) tentang BPIH, diperkirakan terbit pada pekan kedua November 2025,” imbuhnya.

    “Oleh karena itu kami berharap seluruh calon jemaah asal Pamekasan, dapat segera mempersiapkan diri lebih matang, baik secara fisik maupun finansial, khususnya menjelang keberangkatan musim haji 2026 mendatang,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Purbaya jadi Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi Survei Great Institute

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berada di peringkat pertama dalam survei tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dilakukan oleh Great Institute.

    Dalam survei tersebut, responden diminta menyebutkan tiga nama menteri yang memiliki kinerja terbaik. Hasilnya, Purbaya berada di peringkat pertama dengan skor 826.

    Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menyampaikan, hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya dinilai mempunyai kinerja baik.

    Dari data yang dipaparkan, urutan kedua diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono dengan skor 155. Di bawahnya tercantum nama Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh skor 129.

    Pada urutan keempat ditempati oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang memperoleh skor 93. Posisi kelima diisi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang mendapatkan skor 74. Posisi keenam ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu’ti dengan skor 59.

    Lebih lanjut, posisi ketujuh diisi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyabet skor 52, sedangkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapatkan skor 46.

    Peringkat kesembilan diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memperoleh skor 39, dan posisi terakhir ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan skor 32.

    Di samping itu, hasil survei kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 1 tahun memimpin menunjukkan 89,3% responden merasa puas, sedangkan 14,2% tidak puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat delapan faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo empat faktor dari sektor ekonomi dan empat faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi rumah tangga, dan daya beli masyarakat, sedangkan faktor politik dipengaruhi oleh pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, kemerdekaan Palestina dan politik, serta Purbaya dan reshuffle effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas, yang dipilih dengan metode multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), serta kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error sebesar 5%, dengan pengisian kuesioner menggunakan skala Likert.

    Adapun, data sekunder ditunjang oleh BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Sementara big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan di media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil pada periode 20 Oktober 2024–19 Oktober 2025 melalui API.

  • Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Great: Pengangkatan Purbaya salah satu kebijakan terpopuler Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

    Berikut adalah daftar lengkap menteri terpopuler versi Great Institute:

    1. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (826)
    2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (155)
    3. Menteri Agama Nasaruddin Umar (129)
    4. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Tohir (93)
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono (74)
    6. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (59)
    7. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (52)
    8. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (46)
    9. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (39)
    10. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (32)

    Sebelumnya, Great Institute mengungkapkan hasil survei dengan 85,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Data dalam survei tersebut dikumpulkan dengan menggunakan survei opini publik dengan data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert.

    Sementara sumber data berasal dari 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas (5 persen margin error), yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebar di Jawa (59,7 persen), Sumatera (20,1 persen) dan Kawasan Indonesia Timur (20,1 persen).

    Data yang juga digunakan dalam survei adalah data time-series resmi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, LPS dan OJK, serta Big Data 4,79 juta unggahan (query keywords) dari platform Media Mainstream Twiter/X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok_yang diambil pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025 melalui API.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan

    Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan

    Pemerintah Bangun Lembaga Pemberdayaan Dana Umat Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.
    Ia menyebut, LPDU merupakan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis.
    “Kami berencana, insyaallah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” kata Nasaruddin, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (31/10/2025).
    Nasaruddin mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.
    Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berencana mendayagunakan potensi ini secara produktif.
    “Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tuturnya.
    Selama ini, kata Menag, data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan tetapi belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.
    “Dana ibadah rutin seperti kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp 72 triliun per tahun,” ucapnya.
    Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yakni fidiah atau denda bagi yang tidak mampu berpuasa.
    “Berdasarkan data, sekitar 7 persen dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa,” imbuhnya.
    “Jika dari jumlah tersebut membayar fidiah, potensinya dapat mencapai Rp 2 triliun per tahun. Ini baru dari fidiah,” sambung Nasaruddin.

    Menurutnya, potensi dana umat akan semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti kafarat, akikah, luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infak.
    “Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo ribuan guru madrasah swasta di kawasan Monas pada Kamis, 30 Oktober 2025, mendapat respons dari istana. Hal itu bagi mereka tentu saja menjadi angin segar.

    Ini setelah 30 guru madrasah swasta yang mewakili empat forum dipanggil Istana Negara.

    “Alhamdulillah kami tadi dipanggil pihak Istana Negara. Kami memang tidak bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetapi kami diterima wakil menteri sekretariat negara,” kata Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM), Tedi Malik dilansir PNN.

    Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu disampaikan Presiden Prabowo belum bisa menerima perwakilan guru madrasah swasta karena menuju bandara untuk lawatan luar negeri.

    Begitu juga Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang baru mendarat di Jakarta belum bisa menemui massa aksi.

    “Namun, tadi wamen Setneg bilang semua aspirasi guru madrasah swasta akan disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Tedi.

    Dia mengimbau agar seluruh guru madrasah swasta untuk terus mengetuk pintu langit agar pemerintah bisa mengabulkan permohonan mereka.

    Selain itu, forum juga akan terus melakukan lobi dengan DPR RI. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Mudah-mudahan pekan depan kami bisa diterima Pak Sufmi, orang terdekat Bapak Presiden,” ucapnya.

    Adapun tuntunan seluruh guru madrasah swasta ada empat, yakni:

    Kebijakan afirmatif yang juga mencakup madrasah swasta.

    Akses terbuka terhadap PPPK dan ASN untuk guru swasta.

    Distribusi anggaran pendidikan yang adil dan merata.

    Pengakuan formal madrasah swasta sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional.
    “Kami tidak minta dikasihani, kami hanya minta diperlakukan adil, apalagi kualitas guru madrasah swasta tidak ecek-ecek,” kata Tedi Malik. (fajar)

  • Haji 2026, Kemenhaj Didorong Evaluasi Penyelenggaraan pada 2025

    Haji 2026, Kemenhaj Didorong Evaluasi Penyelenggaraan pada 2025

    Haji 2026, Kemenhaj Didorong Evaluasi Penyelenggaraan pada 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadikan penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji 2026.
    Pasalnya, ibadah haji 2026 menjadi kali pertama Kemenhaj menjadi penyelenggara. Sebelumnya, mereka berstatus Badan Penyelenggara (BP) Haji yang mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.
    “Kita berharap pengalaman BP Haji tahun lalu dalam mendampingi penyelenggaraan haji bersama Kementerian Agama dapat benar-benar dimaksimalkan. Pengalaman yang baik dari Kementerian Agama agar dilanjutkan, sedangkan yang kurang baik harus dipastikan tidak terulang kembali di era penyelenggaraan haji oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar HNW dalam rapat kerja dengan Kemenhaj, Rabu (29/10/2025).
    “Dengan demikian, jemaah haji Indonesia semakin aman dan nyaman, memperoleh kemabruran,” sambungnya.
    HNW yang membacakan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan, kualitas penyelenggaraan haji tetap harus ditingkatkan.
    Meskipun ada penurunan biaya haji dibandingkan tahun sebelumnya, jemaah haji asal Indonesia tetap harus mendapatkan pelayanan maksimal.
    “Sekalipun biaya haji bisa diturunkan, pelayanan haji dan penyelenggaraan haji sejak di Indonesia, di Arab Saudi, hingga kembali lagi ke Indonesia, tidak boleh turun, bahkan harus semakin baik dan meningkat,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
    Kendati demikian, ia tetap memberikan catatan soal pembahasan biaya haji tahun-tahun berikutnya yang seharusnya dilakukan sejak jauh hari.
    Tujuannya agar pembahasan biaya haji pada masa mendatang sesuai dengan harapan para calon jemaah dan Prabowo.
    “Untuk tahun depan, pembahasan soal biaya haji ini harus kita mulai lebih awal, sehingga hal-hal yang sudah sejak lama menjadi evaluasi terkait potensi penurunan biaya haji bisa diimplementasikan dan mengurangi beban biaya calon jemaah tanpa membebani keuangan haji yang dikelola oleh BPKH,” ujar HNW.
    “Dengan demikian, biaya yang ditanggung jemaah bisa lebih efisien dan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo,” sambungnya.
    Sebagai informasi, rapat antara Komisi VIII dengan Kementerian Haji dan Umrah telah menetapkan BPIH 2026 sebesar Rp 87.409.365,45. Sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung oleh calon jemaah sebesar Rp 54.193.806,58.
    Indonesia sendiri mendapatkan kuota haji 2026 sebanyak 221.000. Dari total kuota sebanyak 221.000 itu, kuota haji reguler mendapatkan jatah sebanyak 203.320.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.