Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Kemenhaj Targetkan Peralihan Pegawai dari Kemenag Rampung Akhir November

    Kemenhaj Targetkan Peralihan Pegawai dari Kemenag Rampung Akhir November

    Kemenhaj Targetkan Peralihan Pegawai dari Kemenag Rampung Akhir November
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Haji (Kemenhaj) dan Umrah menargetkan peralihan pegawai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) ke Kemenhaj rampung akhir November 2025.
    “Pergeseran tenaga, pegawai dari PHU, baik tingkat pusat maupun tingkat vertikal ke bawah, kita harapkan akhir November bisa sudah selesai semuanya,” kata Menhaj Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025), melansir
    Antara
    .
    Peralihan pegawai itu perlu segera dilakukan untuk mengoptimalkan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026 mendatang.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i meyakini peralihan pegawai dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) ke
    Kementerian Haji dan Umrah
    (
    Kemenhaj
    ) tidak akan mengganggu persiapan penyelenggaraan haji 2026.
    “Kemarin sampai tanggal 4 September ya, itu (haji) masih dikerjakan oleh Ditjen PHU di
    Kementerian Agama
    . Nah, begitu berhenti itu langsung diambil alih oleh Kementerian Haji dan Umrah. Jadi tidak ada jeda,” ujar Romo Syafi’i.
    Ia menyampaikan rencananya pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama akan dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.
    Diketahui, Kementerian Haji dan Umrah RI telah menerbitkan rencana perjalanan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi setelah sebelumnya telah memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.
    “Proses operasional jamaah haji Indonesia Insya Allah akan dimulai pada 21 April 2026 atau bertepatan dengan 4 Dzulqa’dah 1447 Hijriah, yang ditandai jamaah mulai memasuki asrama haji,” ujar Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha.
    Keberangkatan gelombang pertama jamaah haji akan dimulai pada 22 April 2026 menuju Madinah Al-Munawwarah, sedangkan gelombang kedua akan diberangkatkan pada 7 Mei 2026 atau 20 Dzulqa’dah 1447 Hijriah langsung menuju Makkah Al-Mukarramah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Fakta-Fakta Ibadah Haji 2026: Kuota, Jadwal, hingga Besaran Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah telah mematangkan sejumlah persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai dari penunjukkan maskapai, asrama hingga penetapan kuota jemaah.

    Adapun, penyelenggaraan ibadah haji pada 2026 ini bakal menjadi yang perdana dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, penyelenggaraan ibadah haji masih di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

    Peralihan penyelenggaraan ibadah haji dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Berikut fakta-fakta yang perlu diperhatikan calon jemaah asal Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji yang rangkaiannya bakal dimulai pada April 2026.

    Fakta-Fakta Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026:

    1. Kuota

    Pemerintah memaparkan bahwa Indonesia mendapatkan kuota haji sejumlah 221.000 jemaah pada 2026 atau musim Haji 1447 Hijriah.

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa jumlah tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler yang ditentukan Pemerintah Arab Saudi.

    “Jumlah kuota sebanyak 221.000, terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 kuota. Reguler murni terdiri dari 201.585, PHD [petugas haji daerah] 1.050, pembimbing KBIHU [kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah] sebanyak 685,” kata Dahnil dalam rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, kuota haji khusus yang ditentukan bagi jemaah Tanah Air tahun depan mencapai 17.680. Selain itu, terdapat 525 kloter penerbangan untuk jemaah haji reguler.

    Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota haji terbesar pada 2026 yakni mencapai 42.409 orang. Kemudian, disusul Jawa Tengah dengan kuota mencapai 34.122 orang.

    Di posisi ketiga terbesar ditempati oleh Jawa Barat dengan kuota haji 29.643 orang. Sementara itu, kuota haji di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar 7.819 orang.

    2. Syarat Kesehatan

    Kemenhaj telah merilis daftar penyakit yang tidak memenuhi syarat kemampuan (istitaah) kesehatan haji periode 1447 Hijriah/2026 Masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kebijakan ini ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan oleh jemaah yang secara fisik dan mental benar-benar mampu, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun jemaah lain.

    “Jenis penyakit dan kondisi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat istitaah meliputi gagal fungsi organ vital seperti gagal ginjal yang memerlukan cuci darah rutin, gagal jantung berat, penyakit paru kronis dengan kebutuhan oksigen terus-menerus, dan kerusakan hati berat,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Jemaah calon haji risiko tinggi (risti) di atas kursi roda mengantre untuk naik ke dalam bus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (19/5/2025).

    Lebih lanjut, persyaratan itu juga mencakup penyakit saraf atau gangguan kejiwaan berat yang mempengaruhi kesadaran aktivitas, lansia dengan demensia, kehamilan berisiko tinggi terutama trimester ketiga, serta penyakit menular aktif seperti tuberculosis (TBC) paru terbuka dan demam berdarah.

    Selain itu, termasuk pula pasien kanker stadium lanjut atau yang sedang menjalani kemoterapi, penyakit jantung koroner dan hipertensi tidak terkontrol, diabetes melitus tidak terkontrol, penyakit autoimun yang tidak terkendali, epilepsi dan stroke serta gangguan mental berat.

    “Calon jemaah dengan kondisi tersebut dipastikan tidak memenuhi syarat kesehatan atau istitaah, dan berpotensi tidak lolos pemeriksaan kesehatan di Indonesia maupun ditolak berangkat atau bahkan dipulangkan oleh otoritas Arab Saudi,” ujar Irfan.

    Irfan menyebut bahwa Kemenhaj akan memperketat pemeriksaan kesehatan jemaah haji sejak tahap awal, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah preventif demi menjaga keselamatan, kelancaran dan kekhusyukan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia di Tanah Suci.

    3. Jadwal

    Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan bahwa rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia.

    “Selanjutnya, pada 22 April 2026 akan dimulai pemberangkatan jemaah haji gelombang pertama menuju Madinah, disusul oleh pemberangkatan gelombang kedua ke Jeddah pada tanggal 7 Mei 2026,” jelasnya.

    Lebih lanjut, penutupan kedatangan jemaah haji di Bandara King Abdulaziz International Airport di Jeddah dijadwalkan pada 21 Mei 2026.

    Irfan lantas menjelaskan bahwa jemaah Tanah Air akan menjalani puncak ibadah haji yakni wukuf di padang Arafah pada 26 Mei 2026.

    “Setelah puncak haji, pemulangan jemaah gelombang pertama akan dimulai pada 1 Juni 2026 dari Jeddah, sedangkan pemulangan gelombang kedua dimulai pada 16 Juni 2026 dari Madinah,” ujarnya.

    Setelah itu, Irfan memperkirakan seluruh operasional pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026, sekaligus menandai tuntasnya pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2026.

    4. Maskapai Haji

    Pemerintah menetapkan dua maskapai yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan proses seleksi penyediaan transportasi udara terhadap tujuh maskapai penerbangan, terdiri dari enam maskapai nasional dan satu maskapai asing dari negara tujuan.

    “Hasil evaluasi menunjukkan bahwa hanya PT Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines [Saudia] yang memenuhi seluruh persyaratan administratif, teknis, dan operasional yang telah ditetapkan,” ujar Irfan.

    Dia melanjutkan, penetapan kedua maskapai ini dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    Kedatangan para jemaah kloter I Embarkasi Palembang, Jumat (13/6/2025) pagi./ Kemenag Sumsel.

    Selain itu, Kemenhaj juga telah menetapkan pembagian operasional penerbangan dari kedua maskapai tersebut.

    Garuda Indonesia akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Sementara itu, Saudia akan melayani pengangkutan 101.860 jemaah haji dan petugas kloter dari embarkasi Batam, Palembang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Jakarta (Bekasi), serta Kertajati atau Indramayu, dan Surabaya. 

    “Pembagian ini disusun dengan mempertimbangkan efisiensi rute, ketersediaan armada, serta kapasitas bandara embarkasi masing-masing,” tuturnya.

    Irfan meneruskan, secara keseluruhan, sebanyak 204.362 jemaah haji dan petugas kloter akan diberangkatkan menuju Tanah Suci dalam 525 kelompok terbang melalui 14 bandara embarkasi atau debarkasi haji di Tanah Air.

    5. Biaya Haji Turun

    DPR dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sedangkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

    “Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

    Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

    Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

    Jemaah calon haji mendirikan salat di depan makam Ibrahim, sebagai bagian dari rangkaian umrah wajib pada ibadah haji 1446 Hijriah/2025. Bisnis/Reni Lestari

    Sebelumnya, Wamenhaj Dahnil Anzar menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

    Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

    Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

    6. Batas Pelunasan Biaya Haji

    Kemenhaj menjadwalkan pelunasan tahap pertama biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah haji reguler dimulai pada 19 November 2025.

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa pihaknya tengah menanti keputusan presiden (Keppres) tentang penetapan BPIH. Proses pelunasan oleh jemaah akan dimulai usai beleid itu terbit.

    “Pelunasan tahap pertama ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah haji reguler masuk alokasi kuota keberangkatan tahun 2026 Masehi, dan prioritas jamaah haji reguler lanjut usia,” kata Irfan.

    Dia melanjutkan, apabila masih terdapat kuota yang belum terpenuhi saat tahap pertama pelunasan ini rampung, maka pemerintah akan membuka pelunasan tahap kedua.

    Irfan menjelaskan bahwa pelunasan tahap kedua akan diperuntukkan bagi jemaah haji yang mengalami kegagalan pelunasan pada tahap pertama, jemaah haji lanjut usia, jemaah haji penyandang disabilitas, jemaah yang terpisah dengan keluarga, serta jemaah pada urutan berikutnya.

    “Selain pelunasan haji reguler, kami sedang menyiapkan pula pelunasan jemaah haji khusus yang direncanakan dilakukan pada tanggal 11 November 2025,” jelasnya.

    Dia kemudian memaparkan, pelunasan tahap pertama bagi jemaah haji khusus ini akan diperuntukkan bagi jemaah yang masuk alokasi kuota 2026 Masehi, serta jemaah haji khusus prioritas lanjut usia.

  • The Wonder of Harmony 2025 Kemenag, Ini 18 Agenda yang Bakal Digelar

    The Wonder of Harmony 2025 Kemenag, Ini 18 Agenda yang Bakal Digelar

    Citra Larasati • 05 November 2025 22:31

    Jakarta: Sebanyak 18 agenda nasional bertajuk The Wonder of Harmony 2025 bakal digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama hingga awal Desember 2025.  Rangkaian ini digelar  untuk menyambut Hari Toleransi Internasional yang diperingati pada 16 November setiap tahunnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan nilai kerukunan, toleransi, dan cinta kemanusiaan di tengah masyarakat yang majemuk. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, menjelaskan, The Wonder of Harmony dirancang sebagai gerakan sosial dan kultural yang menghadirkan pesan-pesan kebersamaan melalui pendekatan dakwah-edutainment atau dadutainment.

    “Kemenag ingin menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan penuh kasih sayang dengan pendekatan yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda,” ujar Ismail dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Menurut Ismail, The Wonder of Harmony 2025 merupakan bentuk nyata dari komitmen Kemenag untuk terus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan harmoni sosial sebagai pondasi kebangsaan. “Toleransi itu bukan sekadar wacana, melainkan praktik hidup sehari-hari. Karena itu, setiap agenda dirancang agar publik bisa merasakan langsung pengalaman kebersamaan lintas iman,” katanya.

    Ia menambahkan, berbagai kegiatan seperti Expo Syiar Budaya Islam, Harmony Fun Walk, Interfaith Harmony Camp, Workshop Ekoteologi, dan Festival Majelis Taklim disiapkan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat. “Kita ingin menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Seni, olahraga, diskusi, dan kegiatan sosial semua menjadi media dakwah harmoni,” sebutnya.

    Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengungkapkan, The Wonder of Harmony merupakan pengejawantahan dari Asta Protas Kemenag Berdampak, khususnya dalam pilar “Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan”.

    Ia menjelaskan, seluruh agenda ini tidak hanya seremonial, tetapi mengandung misi strategis memperkuat kebersamaan antarumat beragama sekaligus membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. “Program ini adalah wujud nyata dari kerja kolaboratif antara Kemenag, ormas keagamaan, akademisi, dan komunitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan ruang-ruang perjumpaan yang membangun empati dan saling memahami di antara sesama warga bangsa,” kata Abu.

    Menurutnya, setiap kegiatan memiliki pesan tematik yang memperkuat aspek spiritualitas sekaligus sosial kemasyarakatan. Misalnya, Workshop Pemetaan Potensi Konflik Sosial melibatkan pakar lintas disiplin seperti Frans Magnis Suseno dan Amin Abdullah untuk mengkaji akar potensi konflik dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data.

    “Ini bagian dari pendekatan ilmiah yang menegaskan bahwa kerukunan perlu dirancang dengan strategi, bukan sekadar seruan moral,” jelasnya.

    Selain itu, lanjut Abu, kegiatan seperti Kick Off Kota Wakaf Ambon, Penganugerahan Kompetisi Film Islami Nasional, dan Festival Majelis Taklim diarahkan untuk memperkuat dimensi ekonomi, budaya, dan dakwah Islam yang berdaya. “Kami ingin menegaskan bahwa harmoni sosial tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan umat. Ketika ekonomi umat kuat, maka keadilan sosial dan kerukunan akan ikut tumbuh,” ujarnya.

    Abu juga mengungkapkan pentingnya pelibatan generasi muda dalam The Wonder of Harmony 2025. Kegiatan seperti Sakinah Family Run 5K, Ngaji Budaya, hingga Workshop Majelis Taklim Kreatif Berwawasan Ekoteologi dirancang untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan semangat kolaborasi lintas sektor.

    “Kami ingin mengajak anak muda melihat bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan potensi besar untuk membangun masa depan yang inklusif,” katanya.

    Ia menambahkan, makna filosofis dari logo The Wonder of Harmony menggambarkan bunga yang mekar dengan kelopak warna-warni, simbol dari keindahan hidup yang tumbuh dari perbedaan. “Setiap warna dan bentuk berbeda, tapi semuanya berpadu di satu pusat keseimbangan. Inilah cermin kehidupan bangsa Indonesia yang beragam tapi bersatu,” ujarnya.

    Abu menilai momentum The Wonder of Harmony juga menjadi wahana refleksi atas perjalanan kebangsaan yang terus diuji oleh polarisasi dan intoleransi. “Kita tidak ingin harmoni hanya menjadi jargon. Melalui kegiatan ini, kami ingin meneguhkan bahwa spiritualitas, budaya, dan kebersamaan bisa menjadi sarana memperkuat daya tahan sosial bangsa,” tegasnya.

    Dalam pandangannya, keberagaman tidak boleh dipandang sebagai beban, tetapi sebagai modal sosial yang membentuk karakter bangsa. “Kerukunan harus dirawat dengan dialog, bukan dengan jarak. Dan dialog itu harus dihidupkan dalam keseharian, bukan hanya di forum resmi,” ucapnya.
     

    Abu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar The Wonder of Harmony tidak berhenti sebagai program tahunan, tetapi menjadi gerakan sosial berkelanjutan. “Kemenag mendorong agar nilai-nilai harmoni ditanamkan dalam setiap lini kehidupan, dari pendidikan, rumah ibadah, hingga ruang publik digital. Sebab harmoni bukan sekadar tema, tapi kebutuhan bangsa yang harus terus ditumbuhkan,” tandasnya.

    Jakarta: Sebanyak 18 agenda nasional bertajuk The Wonder of Harmony 2025 bakal digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama hingga awal Desember 2025.  Rangkaian ini digelar  untuk menyambut Hari Toleransi Internasional yang diperingati pada 16 November setiap tahunnya.
     
    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan nilai kerukunan, toleransi, dan cinta kemanusiaan di tengah masyarakat yang majemuk. Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ismail Cawidu, menjelaskan, The Wonder of Harmony dirancang sebagai gerakan sosial dan kultural yang menghadirkan pesan-pesan kebersamaan melalui pendekatan dakwah-edutainment atau dadutainment.
     
    “Kemenag ingin menampilkan wajah Islam yang damai, sejuk, dan penuh kasih sayang dengan pendekatan yang bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk generasi muda,” ujar Ismail dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.

    Menurut Ismail, The Wonder of Harmony 2025 merupakan bentuk nyata dari komitmen Kemenag untuk terus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan harmoni sosial sebagai pondasi kebangsaan. “Toleransi itu bukan sekadar wacana, melainkan praktik hidup sehari-hari. Karena itu, setiap agenda dirancang agar publik bisa merasakan langsung pengalaman kebersamaan lintas iman,” katanya.
     
    Ia menambahkan, berbagai kegiatan seperti Expo Syiar Budaya Islam, Harmony Fun Walk, Interfaith Harmony Camp, Workshop Ekoteologi, dan Festival Majelis Taklim disiapkan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat. “Kita ingin menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Seni, olahraga, diskusi, dan kegiatan sosial semua menjadi media dakwah harmoni,” sebutnya.
     
    Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, mengungkapkan, The Wonder of Harmony merupakan pengejawantahan dari Asta Protas Kemenag Berdampak, khususnya dalam pilar “Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan”.
     
    Ia menjelaskan, seluruh agenda ini tidak hanya seremonial, tetapi mengandung misi strategis memperkuat kebersamaan antarumat beragama sekaligus membumikan nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. “Program ini adalah wujud nyata dari kerja kolaboratif antara Kemenag, ormas keagamaan, akademisi, dan komunitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan ruang-ruang perjumpaan yang membangun empati dan saling memahami di antara sesama warga bangsa,” kata Abu.
     
    Menurutnya, setiap kegiatan memiliki pesan tematik yang memperkuat aspek spiritualitas sekaligus sosial kemasyarakatan. Misalnya, Workshop Pemetaan Potensi Konflik Sosial melibatkan pakar lintas disiplin seperti Frans Magnis Suseno dan Amin Abdullah untuk mengkaji akar potensi konflik dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data.
     
    “Ini bagian dari pendekatan ilmiah yang menegaskan bahwa kerukunan perlu dirancang dengan strategi, bukan sekadar seruan moral,” jelasnya.
     
    Selain itu, lanjut Abu, kegiatan seperti Kick Off Kota Wakaf Ambon, Penganugerahan Kompetisi Film Islami Nasional, dan Festival Majelis Taklim diarahkan untuk memperkuat dimensi ekonomi, budaya, dan dakwah Islam yang berdaya. “Kami ingin menegaskan bahwa harmoni sosial tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan umat. Ketika ekonomi umat kuat, maka keadilan sosial dan kerukunan akan ikut tumbuh,” ujarnya.
     
    Abu juga mengungkapkan pentingnya pelibatan generasi muda dalam The Wonder of Harmony 2025. Kegiatan seperti Sakinah Family Run 5K, Ngaji Budaya, hingga Workshop Majelis Taklim Kreatif Berwawasan Ekoteologi dirancang untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan semangat kolaborasi lintas sektor.
     
    “Kami ingin mengajak anak muda melihat bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan potensi besar untuk membangun masa depan yang inklusif,” katanya.
     
    Ia menambahkan, makna filosofis dari logo The Wonder of Harmony menggambarkan bunga yang mekar dengan kelopak warna-warni, simbol dari keindahan hidup yang tumbuh dari perbedaan. “Setiap warna dan bentuk berbeda, tapi semuanya berpadu di satu pusat keseimbangan. Inilah cermin kehidupan bangsa Indonesia yang beragam tapi bersatu,” ujarnya.
     
    Abu menilai momentum The Wonder of Harmony juga menjadi wahana refleksi atas perjalanan kebangsaan yang terus diuji oleh polarisasi dan intoleransi. “Kita tidak ingin harmoni hanya menjadi jargon. Melalui kegiatan ini, kami ingin meneguhkan bahwa spiritualitas, budaya, dan kebersamaan bisa menjadi sarana memperkuat daya tahan sosial bangsa,” tegasnya.
     
    Dalam pandangannya, keberagaman tidak boleh dipandang sebagai beban, tetapi sebagai modal sosial yang membentuk karakter bangsa. “Kerukunan harus dirawat dengan dialog, bukan dengan jarak. Dan dialog itu harus dihidupkan dalam keseharian, bukan hanya di forum resmi,” ucapnya.
     

    Abu menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar The Wonder of Harmony tidak berhenti sebagai program tahunan, tetapi menjadi gerakan sosial berkelanjutan. “Kemenag mendorong agar nilai-nilai harmoni ditanamkan dalam setiap lini kehidupan, dari pendidikan, rumah ibadah, hingga ruang publik digital. Sebab harmoni bukan sekadar tema, tapi kebutuhan bangsa yang harus terus ditumbuhkan,” tandasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    DPR Apresiasi Kemensos di Bawah Gus Ipul: Cepat Tanggap Tangani Ribuan Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat dan tanggap Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di Indonesia.

    Apresiasi itu disampaikan Cucun saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

    Rapat digelar Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Terima kasih Pak Mensos. Selama ini kita mengapresiasi tanggap dan aksi cepat dari Kemensos setiap ada accident, setiap ada bencana. Kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Cucun.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan capaian dan kinerja Kemensos dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan, sepanjang satu dekade terakhir (2014–2024) terjadi 38.506 kejadian bencana di Indonesia. Rata-rata alokasi anggaran bencana melalui Kemensos mencapai Rp442,25 miliar per tahun.

    “Kita sudah memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk logistik kedaruratan, sebanyak 478.225 jiwa. Kami juga memberikan santunan korban yang meninggal sebanyak 425 jiwa untuk bencana alam maupun bencana non malam. Kemudian santunan lain yang menyasar 9.447 jiwa. Kami juga memberikan bantuan kepada korban bencana non-alam ada 1.078 jiwa,” jelas Gus Ipul.

    Untuk kesiapsiagaan pra-bencana, Kemensos memiliki 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial tersebut berisi logistik yang dibutuhkan saat bencana terjadi.

    Selain kesiapan logistik, Kemensos juga memperkuat sumber daya kebencanaan meliputi mitra kerja, alat evakuasi, logistik dan gudang logistik, sistem komunikasi, kendaraan siaga bencana, dan sumber daya manusia kebencanaan. Saat ini, Kemensos memiliki 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial.

    “Dalam tahun 2025 ini kita melibatkan 11.216 orang Tagana yang turun dan dikerahkan pada saat masa kedaruratan atau bencana,” kata Gus Ipul.

    Menanggapi pemaparan itu, Cucun menegaskan DPR memberikan apresiasi atas langkah Kemensos dalam memperkuat penanggulangan bencana. Ia juga membuka ruang bagi Kemensos untuk mengajukan penyesuaian anggaran apabila dibutuhkan demi kepentingan rakyat.

    “Kalau misalkan nanti anggaran penyesuaian-penyesuaian diperlukan untuk rakyat, silakan tinggal datang ke DPR dan di rapat-rapat kabinet. Yang penting kalau anggaran dibutuhkan rakyat, Pak Mensos harus sudah siap hadir di tengah-tengah rakyat,” tegasnya.

    Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPR RI di antaranya Maman Imanul Haq (Fraksi PKB), Sigit Purnomo (Fraksi PAN), Obon Tabroni (Fraksi Gerindra), M. Husni (Fraksi Gerindra), dan Sri Wulan (Fraksi NasDem).

    Selain itu hadir Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad.

    Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Utama BNPB Rustian, serta Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Achadi.

    Pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Markas Besar TNI-Polri juga hadir dalam rapat tersebut. [tok/ian]

  • Kementerian Haji Minta DPR Percepat Alih Anggaran Rp523,27 Miliar dari Kemenag

    Kementerian Haji Minta DPR Percepat Alih Anggaran Rp523,27 Miliar dari Kemenag

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta DPR RI untuk mempercepat peralihan anggaran penyelenggaraan haji dan umrah 2026 senilai total Rp523,27 miliar dari Kementerian Agama (Kemenag).

    Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan anggaran revitalisasi asrama haji dan pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang bersumber dari surat berharga syariah negara (SBSN), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk asrama haji.

    Nilai SBSN asrama haji dan PLHUT tercatat sebesar Rp488,88 miliar, sedangkan PNBP asrama haji mencapai Rp34,38 miliar.

    “Kami mengusulkan kepada para pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI untuk dapat mengagendakan pembahasan peralihan anggaran dimaksud guna kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan umrah,” kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurutnya, peralihan anggaran tersebut tak terlepas dari berakhirnya kewenangan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag seiring pengesahan Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Saat ditemui usai rapat, Irfan menjelaskan bahwa proses peralihan anggaran tersebut pada mulanya berbelit.

    Kendati demikian, dia menyebut, telah bertemu dengan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi’i untuk membahas lebih lanjut soal transisi penyelenggaraan dua ibadah umat Islam ini.

    Menurut Irfan, progres peralihan anggaran itu mulai tampak usai pertemuan dengan Wamenag. Dengan demikian, yang menjadi perhatian saat ini adalah percepatan prosesnya.

    “Sebetulnya tidak ada kendala. Masalahnya hanya bagaimana mempercepat proses ini saja. Karena semua aset itu kita perlukan segera untuk persiapan haji 2026,” ujarnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar.

    Menurutnya, Kemenag berkomitmen untuk menyukseskan transisi ini dan menjamin tidak ada kendala signifikan. Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin mengatakan, prosesnya akan dilakukan secepat mungkin.

    “Insyaallah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

  • TNI AU jalin kerjasama dengan Kemenag untuk pembinaan mental prajurit

    TNI AU jalin kerjasama dengan Kemenag untuk pembinaan mental prajurit

    “Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan keagamaan,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AU bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan keagamaan prajurit.

    Kerja sama antara TNI AU dan Kementerian Agama terjadi kala Kepala Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Udara (Kadisbintalau) Marsekal Pertama TNI Jaetul Muchlis mengunjungi Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (3/11).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama I Nyoman Suadnyana mengatakan, pertemuan itu membahas tentang beberapa program kerja sama di bidang peningkatan iman dan mental prajurit.

    “Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan Kementerian Agama, khususnya dalam bidang pembinaan mental dan keagamaan,” kata I Nyoman kepada Antara di Jakarta, Rabu.

    Dalam pertemuan itu, I Nyoman menjelaskan, Kadisbintalau juga memaparkan beberapa program penguatan mental yang telah dilaksanakan pihaknya kepada jajaran prajurit.

    Menag pun, lanjut I Nyoman, menyambut baik ragam program pembinaan mental yang telah bergulir di internal TNI AU tersebut dan siap terlibat di dalamnya.

    “Sinergi ini diharapkan dapat semakin memperkokoh upaya bersama dalam membangun karakter dan ketangguhan mental prajurit TNI AU,” jelas I Nyoman.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan prajurit TNI AU dapat memiliki mental dan iman yang kuat sehingga setiap tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenag Kecam Pengeroyokan Pemuda hingga Tewas di Masjid Sibolga

    Kemenag Kecam Pengeroyokan Pemuda hingga Tewas di Masjid Sibolga

    Kemenag Kecam Pengeroyokan Pemuda hingga Tewas di Masjid Sibolga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) mengecam pengeroyokan terhadap Arjuna Tamaraya (21), yang terjadi di Masjid Agung, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Jumat (31/10/2025).
    Pengeroyokan terhadap Arjuna yang sedang beristirahat di masjid itu oleh lima warga berujung pada tewasnya korban.
    “Tentunya kami berbela sungkawa atas kejadian yang menimpa korban, bahkan juga menyatakan secara bersama-sama mengutuk tindakan kekerasan ini,” kata Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah
    Kemenag RI
    , Arsad Hidayat, di Kemenag, Rabu (5/11/2025).
    Aksi kriminal itu dinilai sangat tidak terpuji, apalagi pengeroyokan berlangsung di tempat ibadah sehingga mengotori kesucian Masjid Agung.
    Dalam hal ini, Kemenag RI telah meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku sesuai koridornya.
    Dia juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi usai peristiwa tersebut.
    Di sisi lain, ia menyayangkan masjid yang hanya dibuka saat waktu ibadah.
    Padahal, banyak masjid telah mengeluarkan biaya besar untuk membangun fasilitas yang nyaman bagi jemaah dan pengunjung.
    “Saya pikir ini kita membuka, yang penting tentunya tertib ya, kemudian juga mereka yang menggunakan masjid sebagai sarana istirahat tidak mengotori apa yang menjadi kesucian masjid,” ujar dia.
    Meski begitu, Arsad kerap mendapatkan laporan soal sejumlah orang tidak bertanggung jawab yang justru memasuki masjid dengan niat tidak baik.
    “Tetap kita juga melakukan langkah-langkah antisipasi, menguatkan keamanan berupa CCTV dan lain sebagainya,” tegas dia.
    Dengan begitu, dia tidak mempermasalahkan jika masjid digunakan untuk tempat beristirahat.
    Sebab, Arsad melihat banyak fungsi masjid pada zaman Rasulullah.
    “Untuk diskusi masalah-masalah perang, masalah-masalah kenegaraan, kemudian untuk memutuskan perkara seumpama ada yang bertikai dua belah pihak,” ucap dia.
    “Bahkan, di sisi waktu, Rasul juga pernah menerima kedatangan rombongan dari warga non-Muslim di masjid. Artinya, masjid ini fungsinya jauh lebih banyak daripada hanya sekadar tempat ibadah,” tambah dia.
    Diberitakan sebelumnya, pemuda bernama
    Arjuna Tamaraya
    (21) tewas dikeroyok lima orang warga setempat ketika beristirahat di Masjid Agung, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Jumat (31/10/2025).
    Para pelaku berinisial ZP (57), HB (46), SSJ (40), REC (30), dan CLI (38) telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
    Motif penganiayaan ini karena pelaku tersinggung korban tidak mengindahkan perintahnya agar tidak beristirahat di masjid.
    Mereka dijerat dengan Pasal 338 subsider Pasal 170 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pembunuhan atau kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.
    Ancaman hukuman maksimal atas perbuatan tersebut adalah 15 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG

    Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG

    Pastikan Dampak Nyata, Kementerian PANRB Terus Perkuat Tata Kelola Program MBG
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
    Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program
    MBG
    serta Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (
    BGN
    ),
    Kementerian PANRB
    memastikan sistem penyelenggaraan program prioritas nasional ini berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata.
    Menteri PANRB Rini Widyantini
    menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan lintas kementerian agar program MBG dijalankan secara terukur dan kolaboratif.
    “Kementerian PANRB memastikan tata kelola bisa dilaksanakan secara saksama. Karena dalam pelaksanaan MBG itu ada dua hal utama, yaitu pemberian makan bergizi gratisnya, dan bagaimana dukungan ekosistemnya dari kementerian serta lembaga,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Program Makan Bergizi Gratis, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
    Ia menuturkan, rancangan Perpres tentang
    Tata Kelola MBG
    sedang disiapkan sebagai instrumen utama untuk mengatur keterpaduan antarinstansi dari perencanaan hingga pengawasan.
    Melalui rancangan tersebut, tata kelola MBG tidak hanya mengatur mekanisme pemberian makanan bergizi, tetapi juga memperkuat sistem pendukung, seperti infrastruktur, kemitraan, serta koordinasi lintas sektor. 
    Kementerian PANRB juga mendorong penguatan BGN sebagai lembaga pelaksana yang memiliki mandat strategis dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
    Salah satu fokusnya adalah memperkuat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan program MBG di daerah.
    “KPPG harus menjadi motor utama di daerah. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitasnya, akuntabilitas bisa meningkat, layanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, proses pencairan anggaran lebih cepat, dan pengawasan semakin jelas,” ungkap Rini.
    Ia menambahkan, penguatan kelembagaan juga dilakukan melalui penataan struktur organisasi BGN dan pembagian peran yang lebih terarah di setiap lini pelaksana.
    Desentralisasi pengelolaan keuangan dan penguatan unit pelaksana teknis di daerah diharapkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi.
    “Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi, tapi upaya agar setiap bagian bekerja lebih efektif. Kita ingin tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Rini.
    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan pelaksanaan program.
    Kepala BGN diminta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam aspek pengawasan kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mutu dan keamanan pangan.
    Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) juga perlu diperkuat untuk pelaksanaan MBG di satuan pendidikan.
    “Tata kelola yang baik bukan hanya soal prosedur, tapi tentang bagaimana koordinasi bisa berjalan cepat dan tepat. Kuncinya ada pada kolaborasi antarinstansi dari pusat hingga daerah,” kata Rini.
    Melalui penyempurnaan tata kelola dan penguatan kelembagaan, Kementerian PANRB memastikan setiap tahapan penyelenggaraan MBG berjalan efektif, terukur, dan berdampak.
    “Kami ingin memastikan tata kelola program MBG ini berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat,” ucap Rini.
    Langkah ini menjadi bukti konsistensi Kementerian PANRB dalam menghadirkan birokrasi yang responsif dan berorientasi hasil.
    Dengan tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, pelaksanaan program MBG diharapkan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat dan berdaya saing. 
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah penting untuk mengawal efektivitas program yang berdampak luas.
    “Ada 82,9 juta penerima manfaat MBG. Kami tidak ingin ada risiko apapun. Ini bukan soal angka, tapi soal anak-anak kita. Karena itu, tim ini akan bekerja terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar tertib, transparan, dan berprinsip
    good governance
    ,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang

    Jangan Izinkan Orang G*la Ini Masuk ke Jepang

    GELORA.CO –  Aksi demo Komisaris PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Muhammad Ainul Yaqin, terus menuai kecaman publik.

    Kali ini, kecaman datang dari publik Jepang, yang geram dengan orasinya yang mengancam akan menggorok leher. 

    “Seorang anggota kelompok ekstremis Islam Indonesia..,” tulis akun X YUASA TADAO @GrwaNnKqMn5nG68, dikutip Senin (3/11/2025). 

    Lebih jauh, dia meminta Ainul dilarang masuk ke negeri Jepang. 

    “Kita tidak boleh mengizinkan orang gila masuk ke Jepang,” jelasnya.

    Senada diungkapkan ShibaTalks @ViveLaNippon. Menurutnya, orang-orang Muslim di Jepang harus diawasi dengan ketat. 

    “Mereka adalah orang-orang yang seharusnya tidak pernah diizinkan masuk ke Jepang. Setiap politisi yang mendorong hal ini perlu disingkirkan. Untuk itu, kita perlu mengawasi lebih ketat,” timpalnya.

    Kecamatan yang tidak kalah panas juga datang dari dalam negeri.

    “Selamat pagi Gubernur @pramonoanung. Akhirnya di era Bapak, Jakarta makin mengglobal: Komisaris BUMD @PT_Transjakarta di notice kelompok ekstrim kanan Jepang,” terang @elisa_jkt. 

    Lebih jauh, dia bahkan mengaku telah mengirimkan surat tuntutan agar Ainul dipecat sebagai Komisaris PT Transjakarta. 

    “Btw, 10 hari lalu saya kirim surat tuntutan pemberhentian Komisaris gorok leher. Smg lagi diPROSES ya,” sambungnya. 

    “Saya juga dah kirim surat ya Pak @pramonoanung @PT_Transjakarta, tolong dibaca dan dipecat komisaris yang ngancam menggorok dan halal-halalin darah orang, ih.. Ga pantes bgt,” timpal @marukonahu. 

    Desakan serupa juga diungkapkan @isuzucarpenter. Menurutnya, Ainul sangat tidak pantas menjadi Komisaris PT Transjakarta.

    “Pak Gub @pramonoanung moon maap nih. Gue sebagai akamsi kagak setuju lah orang kayak die jadi komisaris. Akhlak-nye ga ada. Kayak kagak ada orang yang lebih bener aje. Minta tolong dipertimbangkan buat ganti ya, Pak Gub,” sambungnya.

    Sebelumnya, kecaman terhadap Ainul juga diungkapkan sejumlah tokoh NU, organisasi yang ikut membesarkan nama Ainul. 

    Sementara itu, dalam rekaman yang beredar, terlihat Ainul Yaqin menggunakan jaket Ansor dan peci hitam, berorasi di atas mobil komando.

    “Apa bila ada kiai dan ulama kita yang dihina, maka Ansor dan Banser akan menjadi garda terdepan,” katanya, dikutip Minggu (19/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengatakan, bahwa ada ribuan anggota Ansor dan Banser yang gugur dalam memperjuangkan NKRI.

    “Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian, seperti Banser menggorok leher PKI. Halal darah kalian,” ungkapnya.

    Orasi keras ini pun mendapat reaksi keras publik. Apalagi, Ainul Yaqin merupakan seorang hafizh yang hafal Alquran 30 juz.

    Untuk diketahui, selain Komisaris PT Transjakarta, Ainul juga menjabat sebagai Ketua GP Ansor DKI Jakarta, dan tenaga ahli Menteri Agama RI.

  • Syukuran HUT Ke-11, Perindo Bakal Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Pimpinan Parpol

    Syukuran HUT Ke-11, Perindo Bakal Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Pimpinan Parpol

    Syukuran HUT Ke-11, Perindo Bakal Undang Prabowo-Gibran dan Seluruh Pimpinan Parpol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan menggelar acara syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-11 pada Rabu, 5 November 2025, mendatang di Discovery Hotel Ancol, Jakarta.
    Dalam perayaan tersebut, Perindo mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seluruh menteri Kabinet Merah Putih, serta para pimpinan partai politik.
    “Insya Allah di hari terakhir karena di situ ada penutupan dan syukuran 11 tahun Partai Perindo, kita undang seluruhnya. Pak Presiden kita undang, Pak Wapres kita undang, seluruh menteri kita undang, pimpinan partai juga kita undang, dan tokoh-tokoh lain juga kita undang,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada wartawan, Minggu (2/11/2025) malam.
    Menurut Ferry, acara syukuran akan menjadi puncak dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar sejak Minggu (2/11/2025) malam.
    Dia menjelaskan, Rakernas dan perayaan HUT ke-11 Perindo mengusung tema “Pemimpin Berintegritas, Kebijakan Berkualitas, Rakyat Naik Kelas”.
    “Rakernas ini insya Allah diikuti oleh DPP dan seluruh DPW se-Indonesia, juga para anggota legislatif Partai Perindo yang berjumlah 380 orang,” ucap Ferry.
    Ferry menyebut, Rakernas Perindo juga akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dari berbagai kalangan.
    Salah satunya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang hadir untuk memberikan motivasi dan tausiah.
    “Kita banyak melibatkan tokoh-tokoh nasional, dan tentunya dalam dua hari ini nanti kita akan informasikan ke depan. Salah satunya Prof. Nasaruddin Umar juga ikut memberikan semangat, motivasi, dan tausiah kepada kita,” kata Ferry.
    Ferry berharap momentum Rakernas dan perayaan HUT ke-11 Perindo dapat memperkuat semangat kader untuk membangun politik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
    “Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru kita dalam aktivitas membangun politik yang betul-betul adiluhung,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.