Kementrian Lembaga: Kemenag

  • Vesakha Sananda 2569 BE: Kegiatan Menyambut Waisak 2025

    Vesakha Sananda 2569 BE: Kegiatan Menyambut Waisak 2025

    Jakarta

    Dalam rangka menyambut peringatan Hari Raya Suci Waisak 2569 BE (Buddhist Era), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha mengimbau untuk melaksanakan kegiatan bermakna melalui Vesākha Sānanda. Apa itu?

    Imbauan tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Edaran (SE) Ditjen Bimas Buddha Nomor 67 Tahun 2025 tentang Vesākha Sānanda 2569 BE/Tahun 2025.

    Apa Itu Vesakha Sananda?

    Mengutip dari Ditjen Bimas Buddha, Vesākha Sānanda adalah momentum rangkaian kegiatan menyambut Hari Raya Suci Waisak, dan sebagai bentuk menyemarakkan Waisak secara nasional, dalam praktik Dhamma secara nyata.

    Kegiatan Vesakha Sananda merupakan bentuk nyata implementasi dari asta program prioritas Menteri Agama (Menag RI). Hal ini penting, sebagai bentuk upaya pelestarian alam yang merupakan bagian dari praktik spiritual umat Buddha.

    Kegiatan Vesakha Sananda 2025

    Dengan semangat tema Waisak 2025, yaitu “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia,” maka rangkaian kegiatan Vesakha Sananda diharapkan dapat menjadi ruang internalisasi nilai-nilai Dhamma dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha di Indonesia.

    Kegiatan Vesakha Sananda meliputi berbagai aktivitas spiritual, sosial, dan eco-theology.

    1. Kegiatan Sebulan Pendalaman Dhamma

    Dalam sebulan penuh menuju Waisak, umat Buddha memperdalam Dhamma melalui berbagai praktik spiritual. Kegiatan ini, meliputi:

    Pembacaan Paritta di Vihara, Cetiya, dan KampusPembacaan DhammapadaGerakan Vikāla BhojanaGerakan Atthasila di hari UposathaDhamma Talk2. Kegiatan “Eco-Theology”

    Konsep “Eco-Theology” mengajarkan bahwa menjaga bumi bukan sekadar upaya ilmiah atau kebijakan negara, tetapi juga merupakan bagian dari spiritualitas dan ibadah kita kepada Tuhan. Kegiatan ini, meliputi:

    Penanaman pohon (diutamakan Pohon Matoa atau Pohon Kesadaran dan Pohon Bodhi/Ficus Religiosa)Gerakan eco enzyme dan pemilahan sampahFangsheng atau pelepasan makhluk hidupMembersihkan rumah ibadah agama BuddhaMenghias sekolah, rumah ibadah, kantor atau sekretariat dengan atribut keagamaan3. Kegiatan SosialDonor darah dan/atau pengobatan gratisKarya bhakti membersihkan Taman Makam Pahlawan4. Perjalanan Spiritual Thudong

    Dalam rangkaian kegiatan Vesākha Sānanda, perjalanan spiritual Thudong menjadi salah satu simbol praktik kesederhanaan dan keteguhan batin. Para Bhikkhu berjalan kaki menempuh jarak yang jauh menuju Candi Borobudur, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Dhamma. Perjalanan ini bukan hanya fisik, tapi juga batiniah, yakni mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan pengendalian diri di tengah berbagai tantangan.

    5. Perayaan Tri Suci Waisak 2569 BE / 2025

    Puncak rangkaian Vesākha Sānanda 2569 BE, ditandai dengan pelaksanaan Puja Bhakti Hari Raya Tri Suci Waisak secara serentak pada tanggal 12 Mei 2025 di vihara, cetiya, sekolah, dan/atau Candi Buddhis secara khidmat. Selain itu juga akan diselenggarakan Saṁnipāta Waisak sebagai bagian dari perayaan spiritual umat Buddha.

    (wia/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Apa Itu Hari Umanis Galungan yang Jatuh pada Kamis, 24 April 2025? – Halaman all

    Apa Itu Hari Umanis Galungan yang Jatuh pada Kamis, 24 April 2025? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini pengertian hari Umanis Galungan yang jatuh pada Kamis, 24 April 2025.

    Hari Umanis Galungan jatuh sehari setelah perayaan hari Galungan yang dirayakan pada Rabu, 23 April 2025.

    Umanis Galungan merupakan momen untuk bersantai dengan keluarga setelah rangkaian upacara Galungan.

    Biasanya, hari tersebut diisi dengan mengunjungi saudara, sembahyang ke pura keluarga atau jalan-jalan rohani, seperti dijelaskan bimashindu.kemenag.go.id.

    Kata Umanis adalah salah satu nama pasaran (siklus 5 hari) dalam kalender Bali.

    Setelah Umanis Galungan, umat Hindu di Bali akan melaksanakan Penampahan Kuningan dan hari Kuningan.

    Hari Penampahan Kuningan akan dilaksanakan pada Jumat, 2 Mei 2025.

    Kemudian, hari Kuningan akan dilaksanakan pada Sabtu, 3 Mei 2025, menurut jadwal yang rilis Parisada Hindu Dharma Indonesia.

    Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan mengenai hari Penampahan Kuningan dan hari Kuningan.

    Penampahan Kuningan

    Penampahan Kuningan disebut juga persiapan upacara.

    Persiapan ini dilakukan sehari sebelum melakukan Kuningan.

    Kuningan

    Sehari setelah penampahan Kuningan, dilanjutkan dengan hari Kuningan.

    Pada hari Kuningan, umat Hindu di Bali melakukan sembahyang dengan memohon keselamatan, kemakmuran, dan perlindungan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa serta pada Dewata.

    Selain perayaan Galungan dan Kuningan pada bulan April dan Mei, umat Hindu juga akan merayakan Galungan dan Kuningan pada bulan November.

    Hari Galungan kedua akan jatuh pada Selasa, 18 November 2025.

    Kemudian Umanis Galungan akan jatuh pada hari berikutnya yaitu Rabu, 19 November 2025.

    Sementara itu, hari Penampahan Kuningan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 28 November 2025.

    Hari Kuningan kedua akan dilanjutkan pada hari berikutnya yaitu Sabtu, 29 November 2025.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        24 April 2025

    Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik Bandung 24 April 2025

    Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas drastis alokasi dana hibah untuk pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
    Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem tata kelola bantuan dan pemerataan distribusi dana pendidikan berbasis agama di Jawa Barat.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengungkapkan, selama ini penyaluran dana hibah dinilai tidak adil karena hanya diberikan kepada lembaga-lembaga yang sama setiap tahunnya. Ia juga menduga adanya afiliasi politik dalam pemberian bantuan tersebut.
    “Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Rabu (23/4/2025) malam.
    Dedi menegaskan, pemangkasan ini sudah melalui pembahasan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) di seluruh Jawa Barat.
    Ke depan, bantuan hibah akan difokuskan untuk pembangunan madrasah tsanawiyah dengan mengedepankan pertimbangan teknis dan kebutuhan, bukan kepentingan politik.
    “Jadi pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag. Itu pertimbangannya nanti pertimbangan teknis dan pertimbangan kebutuhan,” tuturnya.
    “Bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu. Selalu pertimbangannya politik,” tambahnya.
    Dedi juga menemukan adanya lembaga pendidikan yang mendapatkan dana hibah hingga puluhan miliar rupiah, bahkan mencapai Rp 50 miliar. Ia menyebut, ada pula yayasan bodong yang turut menerima bantuan.
    “Ya, boleh loh saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong. Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan,” tegasnya.
    Sebelumnya, Pemprov Jabar telah mengumumkan realokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk 2025, yang akan digunakan untuk program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan cadangan pangan.
    Imbas dari kebijakan tersebut, rencana hibah kepada lebih dari 370 lembaga pesantren akhirnya dihapus. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2025, alokasi hibah di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual menyusut dari Rp 153,580 miliar menjadi Rp 9,250 miliar.
    Total hibah Biro Kesra juga berkurang drastis dari Rp 345,845 miliar menjadi Rp 132,510 miliar.
    Kini, hanya dua lembaga yang tercatat masih menerima hibah: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jabar sebesar Rp 9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik, Kabupaten Bogor, sebesar Rp 250 juta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakernas BP Haji 2025 Tekankan Profesionalisme Pelayanan

    Rakernas BP Haji 2025 Tekankan Profesionalisme Pelayanan

    Bekasi, Beritasatu.com – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi membuka rapat kerja nasional (rakernas) konsolidasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Rakernas BP Haji 2025 diselanggarakan di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025).

    Rakernas ini menjadi momen strategis dalam memperkuat komitmen BP Haji untuk menghadirkan pelayanan haji yang adaptif, efisien, dan tetap mengedepankan nilai pengabdian kepada para tamu Allah (duyufurrahman).

    Acara pembukaan turut dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala BPKH, Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron Ambari, serta jajaran pejabat dari Ditjen PHU dan instansi terkait lainnya.

    Dalam sambutannya, Mochamad Irfan–akrab disapa Gus Irfan–menyampaikan rakernas ini merupakan bentuk ikhtiar kolektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh. 

    “Kita tidak sekadar memperbaiki sistem, tetapi juga menyatukan tekad dan semangat pengabdian untuk menjadi pelayan yang amanah bagi jutaan jemaah yang menunaikan panggilan suci ke tanah suci,” ujarnya saat pembukaan Rakernas BP Haji 2025.

    Ia menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme di seluruh lini penyelenggaraan ibadah haji. Gus Irfan menegaskan, pemangku kepentingan di provinsi, kabupaten, maupun kota, harus menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan yang prima. 

    “Kita perlu memastikan bahwa semua titik pelayanan benar-benar memenuhi kebutuhan jemaah dengan standar yang jelas dan mengutamakan kenyamanan serta kualitas,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Gus Irfan mengungkapkan mulai 2026, BP Haji akan memegang kendali penuh atas penyelenggaraan ibadah haji secara nasional. Tanggung jawab ini merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menjadi langkah penting dalam membangun sistem layanan haji yang lebih efisien, aman, dan nyaman.

    Menghadapi transformasi digital dan percepatan reformasi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi, Gus Irfan menekankan Indonesia harus cepat beradaptasi. 

    “Kita harus tanggap, efisien, dan tetap menjaga esensi pelayanan. Tujuan kita adalah menjadi lembaga yang profesional tanpa melupakan nilai-nilai spiritual dalam melayani para tamu Allah,” tegasnya.

    Rakernas BP Haji 2025 yang mengusung tema “Mengokohkan Sinergi, Menyempurnakan Layanan Haji” ini berlangsung selama 3 hari, pada 23 hingga 25 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari BP Haji, Ditjen PHU Kementerian Agama, Kanwil Kemenag seluruh Indonesia, unit pelaksana teknis (UPT), serta mitra dari berbagai kementerian dan lembaga.

  • Materi Ujian UM-PTKIN 2025: Penalaran Akademik dan Matematika, Literasi Membaca serta Ajaran Islam – Halaman all

    Materi Ujian UM-PTKIN 2025: Penalaran Akademik dan Matematika, Literasi Membaca serta Ajaran Islam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pendaftaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) resmi dibuka pada Selasa (22/4/3035) pukul 8.00 WIB.

    Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://um.ptkin.ac.id hingga 28 Mei 2025.

    Bagi peserta yang belum memiliki akun SPAN-PTKIN 2025, klik tombol “DAFTAR”.

    Adapun biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan bank selain Bank Mandiri.

    Diketahui, UM-PTKIN diselenggarakan dalam satu sistem yang terpadu secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

    Pada tahun 2025 UM-PTKIN diselenggarakan secara luring di PTKIN Titik Lokasi Ujian yang dipilih oleh peserta dan menggunakan aplikasi Sistem Seleksi Elektronik (SSE).

    SSE adalah aplikasi ujian yang menggunakan komputer (PC/Laptop).

    Melalui SSE, pelaksanaan ujian tidak lagi menggunakan kertas (paperless), baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. 

    Pelaksanaan Ujian SSE UM-PTKIN dijadwalkan pada tanggal 10-12 Juni 2025 dan 14-18 Juni 2025.

    Sebagai persiapan, berikut ini materi-materi untuk menghadapi ujian SSE UM-PTKIN tersebut.

    Materi Ujian Tes UM-PTKIN 2025

    1. Penalaran Akademik (PA) mengukur kemampuan potensi calon mahasiswa yang dapat menghantarkan penyelesaian dan keberhasilan studi di jenjang strata satu. TPA terdiri atas:

    Penalaran Verbal berupa kemampuan pemahaman berbahasa secara tertulis dan ketrampilan bahasa yang berdasarkan struktur dan aturan bahasa baik dalam kata, kalimat, maupun narasi;
    Penalaran Gambar berupa kemampuan dalam menvisualisasikan dan memahami objek atau simbol secara abstrak. Penalaran gambar sangat cocok untuk memprediksi kreativitas calon mahasiswa;
    Penalaran Kuantitatif berupa kemampuan menerapkan konsep hitungan, logika angka, simbol numerical dalam berpikir sistematis dan memecahkan masalah. Konteks dalam tes penalaran “gambar” bersifat umum, sedangkan konteks dalam penalaran “verbal” dikaitkan dengan aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi masalah keindonesiaan, keislaman, sains dan teknologi, Pendidikan, Kesehatan, ekonomi dan bisnis, dan seni budaya dan olah raga.

    2. Penalaran Matematika mengukur kemampuan peserta dalam memahami dan menganalisis isi bacaan sederhana dengan menggunakan penalarannya guna memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari melalui penerapan konsep, prosedur dan fakta dalam matematika. Bacaan tersebut dielaborasi melalui beragam representasi (grafik/ tabel/bagan atau representasi lainnya) untuk memprediksi dan/atau mengambil keputusan yang dibutuhkan mereka sebagai bekal dalam menghadapi tuntutan hidup abad ke-21.

    3. Literasi membaca mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam konteks sosio humaniora dan konteks sains serta jenis teks Bahasa Arab untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu yang moderat dan unggul sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif dan proporsional.

    4. Literasi Ajaran Islam mengukur kemampuan memahami, menerapkan dan menganalisis materi ajaran Islam meliputi Al-Quran, Hadis, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam konteks personal, masyarakat, global dan moderasi untuk mewujudkan masyarakat madani. Penguasaan literasi ajaran Islam ini sangat penting untuk menanamkan kepribadian yang baik dan memperkuat iman serta mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan individu sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

    Jadwal Pelaksanaan UM-PTKIN 2025

    Pendaftaran : 22 April 2025 pukul 08.00 WIB – 28 Mei 2025 pukul 15.00 WIB
    Pembayaran : 22 April 2025 pukul 08.00 WIB – 28 Mei 2025 pukul 23.59 WIB
    Finalisasi Pendaftaran: 22 April 2025 pukul 08.00 WIB – 31 Mei 2025 pukul 23.59 WIB
    Cetak Kartu Peserta Ujian SSE UM-PTKIN: Dimulai pada 1 Mei 2025 pukul 08.00 WIB
    Pelaksanaan Ujian SSE UM-PTKIN: 10-12 Juni 2025, 14-18 Juni 2025
    Pengumuman: 30 Juni 2025

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • 9 Pasangan Nikah Bareng Nasional Gratis di Pantai Gunungkidul

    9 Pasangan Nikah Bareng Nasional Gratis di Pantai Gunungkidul

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Siapa bilang menikah harus mahal? Di tepi Pantai Sundak, Gunungkidul, Yogyakarta, sembilan pasangan muda dari berbagai daerah di Indonesia resmi mengikat janji suci dalam acara nikah bareng nasional bertema “Sunset Love Ceremony”.

    Dalam suasana senja yang indah, para pasangan melangsungkan ijab qobul di atas pasir putih, menghadirkan pengalaman sakral sekaligus estetis. Acara ini merupakan inisiatif dari Golek Garwo & Nikah Bareng Nasional bersama komunitas lokal, menghadirkan konsep pernikahan religius, estetis, dan gratis.

    Ketua pelaksana Ryan Budi Nuryanto menyoroti pentingnya gotong royong di tengah tantangan zaman, termasuk penurunan angka pernikahan nasional yang kini mencapai titik terendah dalam satu dekade.

    “Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya kita saling membantu generasi muda mewujudkan pernikahan sakral yang tercatat resmi,” ujar Ryan kepada Beritasatu.com, Rabu (23/4/2025).

    Tak hanya pernikahan gratis, pasangan juga mendapat fasilitas lengkap dari administrasi hingga bulan madu. Dengan iringan musik cinta dan alam, serta balutan busana berwarna-warni dari Komunitas Perias (KOPER) Gunungkidul, acara bikah bareng nasional ini tampil memikat dan menarik minat generasi Z.

    Mahar yang digunakan juga sarat makna: seperangkat alat salat, cincin kawin, dan kelapa muda melambangkan kesucian, kesetiaan, dan harapan baru. Prosesi ini dipimpin langsung kepala KUA Tepus dan turut disaksikan pejabat Kemenag serta tokoh masyarakat.

    Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyatakan dukungannya. Menurut dia, acara ini memperkuat posisi Gunungkidul sebagai destinasi wedding eksotis berbasis pantai. “Tidak kalah dari Bali maupun Eropa,” ucapnya.

    Inisiatif ini adalah bentuk nyata sinergi lintas sektor antara FORTAIS Indonesia, Sundak Beach House, Pemkab Gunungkidul, Kemenag, dan komunitas kreatif lokal, demi menjadikan Gunungkidul sebagai wedding destination kelas dunia.

    “Nikah bareng nasional bukan sekadar acara, tetapi ruang harapan dan kebahagiaan bagi generasi muda,” tutup Andika Susetio, pengelola Sundak Beach House.

  • Kepala BP Haji: Transformasi Layanan Haji Saudi Jadi Momentum Perbaikan Sistem Indonesia – Halaman all

    Kepala BP Haji: Transformasi Layanan Haji Saudi Jadi Momentum Perbaikan Sistem Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. 

    Menurutnya langkah ini merupakan respons terhadap transformasi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi dalam pelayanan haji dan umrah.

    Dirinya menyebut bahwa perubahan yang berlangsung di Arab Saudi yang merupakan bagian dari Saudi Vision 2030 telah mengangkat layanan haji. 

    “Transformasi layanan haji dan umrah di Saudi sangat progresif, mulai dari digitalisasi sistem, modernisasi infrastruktur, hingga efisiensi manajemen jemaah internasional. Ini bukan hanya tantangan, tapi peluang emas bagi Indonesia untuk menyempurnakan sistem kita,” ujar Gus Irfan. 

    Hal itu disampaikan Gus Irfan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 di Asrama Haji Bekasi, Rabu (23/4/2025). 

    Dirinya menekankan bahwa Indonesia harus bisa menyelaraskan diri dengan standar global tanpa kehilangan nilai dasar pelayanan yang berorientasi pada pengabdian. 

    Terlebih, lanjutnya, jemaah Indonesia berasal dari latar belakang yang sangat beragam, baik dari segi usia, budaya, hingga kondisi kesehatan.

    “Teknologi informasi terus berkembang. Kita tidak boleh hanya mengikuti, tapi harus bisa mengelola dan mengoptimalkannya. Di sinilah pentingnya peningkatan profesionalisme di semua lini,” tegasnya.

    Irfan memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, terutama para Kepala Kanwil, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi Haji di daerah yang disebutnya sebagai garda terdepan pelayanan. 

    Dirinya menilai kualitas layanan pra, saat, dan pasca haji harus terus dijaga sebagai bentuk pengabdian kepada tamu-tamu Allah.

    Dalam sambutannya, Irfan juga menyampaikan dukungan penuh BP Haji terhadap seluruh agenda strategis Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

     Dukungan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, serta respons atas arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menghendaki layanan haji yang lebih efektif dan nyaman.

    “Mari jadikan Rakernas ini ruang strategis untuk merumuskan terobosan, menyempurnakan sistem, dan menyatukan langkah demi menghadirkan layanan terbaik bagi para duyufurrahman. Semoga apa yang kita susun di sini menjadi amal jariah bagi umat dan bangsa,” pungkasnya.

    Rakernas kemudian dibuka secara simbolis bersama Menteri Agama, Nasarudin Umar.

  • Menag: Revitalisasi Asrama Haji Telan Biaya Rp 3,6 Triliun
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 April 2025

    Menag: Revitalisasi Asrama Haji Telan Biaya Rp 3,6 Triliun Nasional 24 April 2025

    Menag: Revitalisasi Asrama Haji Telan Biaya Rp 3,6 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    menyampaikan bahwa
    revitalisasi Asrama Haji
    di Indonesia yang dilakukan sejak 2014 hingga 2025 menelan biaya mencapai Rp 3,6 triliun.
    Nasaruddin mengatakan, revitalisasi gedung asrama haji penting agar lebih nyaman sebagai akomodasi jemaah haji dan penyempurnaan layanan satu atap atau
    one stop service
    .
    “Data biaya SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)
    revitalisasi asrama haji
    tahun 2014 sampai 2025 itu telah menelan biaya Rp 3.667.592.846.000,” papar Nasaruddin dalam Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Ibadah
    Haji 2025
    yang digelar di UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Rabu (23/4/2025) malam.
    Nasaruddin menuturkan,
    Kemenag
    telah mengunjungi beberapa Asrama Haji meski belum sempat disambangi secara keseluruhan.
    “Tadi saya di Pekanbaru, meninjau beberapa fasilitas. Kemudian kemarin di Makassar dan di beberapa provinsi. Kami mengunjungi pelayanan teman-teman di Kanwil,” ucapnya.
    Menurutnya, Kanwil Kemenag di sejumlah daerah melaksanakan revitalisasi gedung dengan baik sebagai persiapan Haji 1446 Hijriah.
    “Alhamdulillah, mereka itu memang betul-betul lembur. Itu satu bentuk keseriusan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik,” jelasnya.

    Revitalisasi asrama haji
    merupakan salah satu dari peningkatan mutu
    layanan haji
    di dalam negeri yang dilakukan Kemenag.
    “Bentuk peningkatan mutu layanan haji di dalam negeri antara lain penyempurnaan buku manasik haji, peningkatan layanan pendaftaran haji, peningkatan kualitas asrama haji, dan peningkatan mutu layanan fast track,” kata Nasaruddin.
    Meski telah melakukan sejumlah peningkatan, Kemenag tetap menerima masukan dan saran dari masyarakat terkait pelayanan yang kurang.
    “Kami insya Allah berkali-kali akan mengatakan terbuka menerima sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Insya Allah kami akan mengindahkan masukan-masukan tersebut bersama-sama dengan BPH,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag: Persiapan Pelayanan Haji di Arab Saudi Insyaallah Sudah Final
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 April 2025

    Menag: Persiapan Pelayanan Haji di Arab Saudi Insyaallah Sudah Final Nasional 23 April 2025

    Menag: Persiapan Pelayanan Haji di Arab Saudi Insyaallah Sudah Final
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    menyampaikan bahwa persiapan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di
    Arab Saudi
    sudah hampir selesai.
    Hal ini disampaikan Nasaruddin dalam
    Rapat Kerja Nasional
    Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025 bersama Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang digelar di UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Rabu (23/4/2025) malam.
    “Persiapan
    pelayanan haji
    di Arab Saudi pun juga alhamdulillah. Persiapan akomodasi telah selesai, konsumsi, dan juga transportasi, Insya Allah sudah dianggap sebagai final,” ujar Nasaruddin dalam Rakornas Haji, Rabu malam.
    Nasaruddin menuturkan, persiapan secara teknis masih membutuhkan penyempurnaan akhir agar nantinya segalanya siap memberikan layanan untuk para jemaah haji.
    “Masih akan dilakukan macam-macam pemulusan-pemulusan sehingga betul-betul nanti para pelaksana yang datang di tempat itu juga sudah tahu by name, by address,” imbuhnya.
    Berkait hotel penginapan untuk jemaah, Nasaruddin menuturkan, seluruh hotel di Mekkah dan Madinah telah dikontrak.
    “Seluruh hotel di Mekah dan Madinah telah dikontrak. Terdapat 205 hotel di Mekah dan 95 hotel di Madinah,” paparnya.
    Hotel Mekkah berada di wilayah Shishah, Rautah, Jarwal, dan Misfalah.
    Sementara Hotel Madinah seluruhnya berada di wilayah Markaziah.
    Layanan konsumsi di Mekkah akan dilakukan oleh 55 perusahaan, sedangkan layanan konsumsi di Madinah dilakukan oleh 21 perusahaan.
    “Layanan transportasi di Arab Saudi akan dilayani oleh 12 perusahaan bus antarkota, perhajian, dan empat perusahaan bus selawat,” ucapnya.
    Menag memastikan, layanan transportasi bagi para jemaah haji telah melalui proses seleksi yang ketat.
    Kemenag juga menggandeng delapan perusahaan atau syarikat untuk melayani seluruh kebutuhan jemaah selama berada di Arab Saudi.
    “Ini perkembangan karena kita sekarang ini menggunakan delapan syarikat, sebelum-sebelumnya itu tunggal,” imbuhnya.
    Nasaruddin berharap, semua ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan mulus agar para jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Update Pencabulan Santriwati di Lombok: Gubernur NTB Temui Korban, Pimpinan Ponpes Dipecat – Halaman all

    Update Pencabulan Santriwati di Lombok: Gubernur NTB Temui Korban, Pimpinan Ponpes Dipecat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 9 santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengaku dicabuli pimpinan pondok pesanteren berinisial AF.

    Kasus pencabulan terjadi dalam rentang waktu 2016 hingga 2023 dan kini para korban telah lulus.

    Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, menyatakan para korban yang masih di bawah umur melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Mataram.

    “Hari ini kami memproses perlindungan ke LPSK dan permohonan restitusi sebagai hak dari korban, ini kita sedang siapkan berkasnya bersama korban,” bebernya.

    Ia telah berkomunikasi dengan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang memberi atensi pada kasus ini.

    “Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu,” sambungnya.

    Gubernur NTB akan menemui para korban dan meminta bantuan Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

    “Iya, Pak Gubernur sudah telepon saya meminta supaya komunikasi dengan dinas teknis, UPTD, dan Kabupaten Lombok Barat,” tuturnya.

    Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.

    Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.

    “Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes,” lanjutnya.

    Modus Pelaku

    Para korban berani melapor setelah menonton serial drama Malaysia berjudul ‘Bidaah’ dengan tokoh fiktif Walid.

    Korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid yang digambarkan sebagai pemimpin kelompok aliran sesat.

    Joko Jumadi mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” imbuhnya.

    Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.

    “Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” terangnya.

    Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.

    Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). 

    Kata Kemenag NTB

    Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, H Zamroni Aziz, mengaku akan mencabut izin ponpes yang melakukan tindak kekerasan seksual ke santriwati.

    “Kami akan tindak tegas sesuai dengan regulasi yang ada.” 

    “Kita minta APH (Aparat Penegak Hukum) tindak tegas yang bersangkutan (terduga pelaku AF),” paparnya.

    Ia menjelaskan Kemenag NTB tidak dapat mengintervensi ponpes karena termasuk lembaga swasta.

    “Tentu juga punya batasan bisa masuk dalam pengelolaan ponpes. Hanya bisa kita tekan lewat kurikulum pembelajaran,” bebernya.

    Evaluasi terhadap ponpes di Lombok Barat tersebut akan segera dilakukan.

    Kemenang NTB juga membentuk Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di setiap kabupaten atau kota.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Usai Nonton Serial Drama Walid, 7 Santriwati di Lombok Laporkan Oknum Pimpinan Ponpes ke Polisi

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)