Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemenag

  • 55 Siswa di Bondowoso Jadi Kader Moderasi Beragama, Apa Tugasnya?

    55 Siswa di Bondowoso Jadi Kader Moderasi Beragama, Apa Tugasnya?

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebanyak 55 siswa di Kabupaten Bondowoso dibentuk menjadi kader moderasi beragama. Deklarasi itu diselenggarakan Senin (17/11/2025) di pendopo RBA Ki Ronggo.

    Para tunas muda ini diberikan tugas menjaga kerukunan antar umat beragama. Mereka diplot sebagai duta. Salah satu “Kepanjangan tangan” dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bondowoso, Ahmad menilai deklarasi kader moderasi beragama ini penting. Tujuannya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. “Persoalan agama kan memiliki sensitifitas yang sangat tinggi,” kata Ahmad seusai acara.

    Kegiatan itu menindaklanjuti tiga aturan. Semuanya berkaitan dengan kebebasan menganut agama dan kepercayaan bagi setiap individu.

    Deklarasi kader moderasi beragama di Pendopo RBA Ki Ronggo Bondowoso, Senin (17/11/2025). (Deni Ahmad Wijaya/Beritajatim.com)

    Di antaranya Undang-undang nomor 39 tahun 1999, Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 2024. “Jadi pemda wajib menyelenggarakan kegiatan ini,” ucapnya.

    Selain dideklarasikan, puluhan siswa itu juga menerima sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan di masyarakat (Pakem).

    Sebagai bekal ilmu, Pemda menghadirkan lima pemateri. “Dari Kemenag, FKUB, Kejaksaan, Polres dan Pemda sendiri,” sebutnya. Materinya beragam. Mulai dari wawasan kebangsaan, keamanan dan ketertiban serta pengawasan aliran kepercayaan.

    Kerjasama ini diyakini Ahmad bisa membangun kebersamaan, menciptakan situasi yang kondusif dan damai, terutama bagi penganut keyakinan di Bondowoso. Walaupun sejauh ini Bakesbangpol mengaku belum menemukan indikasi kerawanan.

    Tapi langkah antisipasi dirasa perlu dilakukan sejak dini. “Kita kan tidak tahu perkembangan situasi masyarakat seperti apa. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan,” tuturnya.

    Para siswa dituntut mengemban tugas mengkondusifkan potensi gejolak di masyarakat. Ahmad menilai hal itu sebagai investasi di masa depan. “Ini yang kita harapkan kan ke depan jangan sampai terjadi perpecahan berkaitan dengan keagamaan,” katanya.

    Ahmad yakin puluhan kader muda berusia belasan tahun ini bisa memikul tanggungjawab besar dalam menjaga kerukunan umat beragama. Setidaknya dari lingkup terkecil. “Jadi duta di sekolahnya dan di lingkungannya,” pungkasnya. (awi/but)

  • Besok Saya Ke sana, Kita Selesaikan

    Besok Saya Ke sana, Kita Selesaikan

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama Nasaruddin Umar turun tangan langsung menyelesaikan viral perilaku pendakwah Elham Yahya Luqman atau Gus Elham yang diduga melakukan tindakan tidak pantas terhadap anak perempuan. 

    Belum lama ini, Gus Elham menuai kecaman hingga muncul gerakan kampanye penolakan dari publik lantaran foto kolasennya tengah mencium anak-anak perempuan viral di jagat maya.  

    “Besok saya akan ke sana. Yang viral-viral itu kita selesaikan,” kata Nasaruddin, Senin (17/11/2025). 

    Saat ditanya terkait sanksi yang akan diberikan kepada Gus Elham, Nasaruddin belum menjawab. Dia akan melihat terlebih dahulu undang-undang yang dilanggar oleh pendakwah itu akibat dari perbuatannya. 

    “Kita nanti baca undang-undangnya, apa pelanggarannya,” tegasnya. 

    Sebelumnya, Nasaruddin Umar menegaskan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas harus menjadi musuh bersama. Pernyataan ini disampaikan menanggapi perilaku pendakwah Elham Yahya Luqman atau Gus Elham, yang viral karena diduga melakukan tindakan tidak pantas terhadap anak perempuan.

    “Bukan hanya saya sebagai Menteri Agama, saya person juga ya. Semua tindakan-tindakan yang bertentangan moralitas itu harus menjadi musuh bersama,” ujar Menag di Jakarta, Rabu 12 November 2025. 

    Nasaruddin menegaskan, siapa pun harus menjauhi tindakan yang tidak dibenarkan secara moral dan agama.

    Dia menilai, perilaku yang melanggar nilai etika bukan hanya mencoreng pribadi pelaku, tetapi juga dapat merugikan lembaga atau institusi tempatnya bernaung.

    “Setiap orang harus menghindari tindakan atau perilaku yang tidak dibenarkan. Karena hal tersebut bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga institusi yang menaunginya,” kata Nasaruddin.

    Meski demikian, dia mengingatkan agar masyarakat tidak menggeneralisir kasus tersebut ke seluruh lembaga keagamaan atau pesantren. 

    “Jadi saya kira berpikir secara matang adalah segala sesuatu yang kasus itu diselesaikan secara kasuistik,” ujarnya.

  • Muktamar ke-35 NU dan Harapan Baru Para Nahdliyin

    Muktamar ke-35 NU dan Harapan Baru Para Nahdliyin

    … apakah NU memang membutuhkan pemimpin yang bekerja dari dalam struktur negara, atau NU justru membutuhkan seseorang yang lahir dari kultur organisasi itu sendiri dan mampu bergerak lebih luwes di medan politik praktis?

    Jakarta (ANTARA) – Menjelang Muktamar ke-35 yang rencananya akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, bertepatan dengan satu abad berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2026, warga Nahdliyin menaruh harapan besar akan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu membawa Nahdlatul Ulama memasuki fase sejarah berikutnya.

    Setelah melewati sejumlah dinamika dan masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir, muncul kebutuhan untuk tidak hanya memilih figur, tetapi menentukan arah masa depan organisasi Muslim terbesar di Indonesia ini.

    Proses ini bukan sekadar ajang kontestasi internal, melainkan momentum penting untuk merumuskan kembali karakter kepemimpinan NU di medan sosial, politik, dan kultural yang semakin kompleks.

    Nama-nama seperti Prof. Dr. Kiai Nasaruddin Umar, Doktor HC Kiai Zulfa Mustofa, dan Gus Nusron Wahid mencuat karena masing-masing merepresentasikan spektrum kepemimpinan yang berbeda sekaligus saling melengkapi.

    Di sinilah warga Nahdliyin dihadapkan pada pilihan strategis tentang jenis kepemimpinan seperti apa yang paling dibutuhkan NU hari ini dan ke depan.

    Nasaruddin Umar hadir sebagai figur intelektual ulama yang telah lama berjalin dengan struktur pemerintahan. Ia sedang menjabat sebagai Menteri Agama sejak 2024 dan sebelumnya pernah menjadi Wakil Menteri Agama pada 2011–2014.

    Sosoknya menonjol karena jejaring sosial-politik yang kuat, baik melalui struktur resmi kementerian maupun hubungan panjang dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam konteks konsolidasi kelembagaan, kekuatan itu menjadi modal yang tidak bisa diabaikan. Setidaknya ada sekitar 160 struktur PWNU dan PCNU se-Indonesia yang saat ini dipimpin oleh pejabat Kementerian Agama, yang berarti terdapat kanal komunikasi pembinaan dan koordinasi yang terus terbuka.

    Jejaring Kanwil dan Kakandepag di masa mendatang juga dapat menjadi medium sinergi antara pemerintah dan struktur NU. Ditambah lagi, informasi tentang dukungan Presiden Prabowo yang beredar di kalangan elit membuat posisi Nasaruddin semakin strategis.

    Namun, ia bukan politisi murni. Ia lebih tepat disebut intelektual yang dibesarkan oleh dukungan politisi.

    Di sinilah pertanyaan penting muncul, apakah NU memang membutuhkan pemimpin yang bekerja dari dalam struktur negara, atau NU justru membutuhkan seseorang yang lahir dari kultur organisasi itu sendiri dan mampu bergerak lebih luwes di medan politik praktis?

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dhoho Night Carnival 2025 Memukau Ribuan Penonton dengan Tema “Glow Green” dan Kehadiran Wisatawan Mancanegara

    Dhoho Night Carnival 2025 Memukau Ribuan Penonton dengan Tema “Glow Green” dan Kehadiran Wisatawan Mancanegara

    Kediri (beritajatim.com) – Dhoho Night Carnival 2025 sukses menarik perhatian ribuan penonton yang memenuhi rute mulai Alun-alun Kota Kediri hingga Balai Kota pada Sabtu (15/11/2025).

    Parade malam hari ini tampil inovatif dengan mengusung tema “Glow Green”, menghadirkan kostum bercahaya berbahan daur ulang yang memperkuat pesan ramah lingkungan sekaligus mempercantik visual acara. Pembukaan dengan Drone Light Show dan pesta kembang api makin menambah daya tarik event tahunan yang kini hadir dengan konsep dan identitas baru.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berjalan menyusuri rute bersama Forkopimda dan jajaran Kepala OPD Pemkot Kediri sambil menyapa warga di sepanjang jalan. Kehadirannya disambut hangat oleh masyarakat yang antusias melambaikan tangan dan mengabadikan momen saat rombongan melintas.

    “Tahun demi tahun Kota Kediri selalu menyelenggarakan event peringatan hari jadi yang selalu dinanti, baik dari dalam daerah maupun luar daerah, salah satunya, night carnival. Sejak tahun 2015 hingga 2024, kita mengenal dengan nama Kediri Nite Carnival, dan tahun ini, kita hadir dengan wajah baru menjadi Dhoho Night Carnival,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan bahwa transformasi nama tersebut merupakan bagian dari komitmen mewujudkan Kediri City Tourism (D’CITO) sekaligus menegaskan identitas Jalan Dhoho sebagai roh Kota Kediri. Start di Masjid Agung dipilih karena menjadi ikon di pusat kota, memperkuat pesan bahwa kegiatan ini adalah representasi budaya lokal Kediri.

    Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan tahun ini dikurasi lebih ketat dengan menetapkan 40 kontingen terbaik dari OPD, sekolah, komunitas, instansi swasta, hingga peserta luar daerah seperti Madiun, Pamekasan, Surakarta, Batu, Malang, dan Jembrana. “Kami terus berbenah agar pelaksanaan event ini bisa lebih optimal lagi,” jelasnya.

    Dhoho Night Carnival 2025 sukses menarik perhatian ribuan penonton

    Wali Kota termuda tersebut menegaskan bahwa Dhoho Night Carnival menjadi wadah bagi pegiat fashion dan seniman untuk memamerkan karya kreatif mereka. Terinspirasi dari filosofi Dewi Kilisuci, DNC memadukan pesan kemurnian hati, keseimbangan alam, dan kebangkitan kreativitas warga.

    Tema “Glow Green” menjadi simbol ajakan untuk merawat lingkungan dan berkreasi dengan bahan daur ulang. “Kami sampaikan terimakasih pada masyarakat dan semua pihak untuk kolaborasi dalam DNC malam ini. Semoga di masa mendatang DNC bisa lebih keren, besar dan makin meriah untuk menguatkan branding D’CITO,” tuturnya.

    Kemeriahan acara tidak hanya menarik warga lokal tetapi juga wisatawan mancanegara. Turis asal Australia tampak antusias mengikuti rangkaian pertunjukan sambil mengenakan kostum ungu khas Kota Kediri, memperlihatkan bahwa daya tarik Dhoho Night Carnival semakin meluas hingga ke audiens global.

    Acara turut dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Komandan Brigif 16/WiraYudha Letkol Inf M. Sujoko, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, Wakil Ketua DPRD Sudjono Teguh, Pj Sekda M. Ferry Djatmiko, Ketua TP PKK Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, jajaran OPD, perwakilan Forkopimda, Disbudpar Jatim, Bakorwil I Madiun, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • Kemenag Rumuskan 5 Rekomendasi Cegah Konflik Keagamaan, Ini Daftarnya

    Kemenag Rumuskan 5 Rekomendasi Cegah Konflik Keagamaan, Ini Daftarnya

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama merumuskan lima rekomendasi strategis sebagai tindak lanjut Workshop Hasil Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan yang digelar pada 12–14 November 2025 di Jakarta.

    Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan bahwa rumusan tersebut menjadi arah kebijakan penting dalam memperkuat layanan keagamaan dan mencegah potensi konflik.

    “Rekomendasi ini merupakan peta jalan penting untuk menciptakan layanan keagamaan yang lebih responsif dan secara preventif mencegah potensi konflik di tengah dinamika masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Arsad meminta seluruh peserta workshop meneruskan rekomendasi tersebut hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.

    “Kami minta masing-masing Kepala Bidang bisa dilanjutkan oleh para Kepala Seksi (Kasi) dan diteruskan lagi di tingkat paling bawah, yaitu para penyuluh dan penghulu, agar mereka dapat membantu merealisasikan target-target indikator program di Direktorat Urusan Agama Islam,” jelasnya.

    Lima rekomendasi utama yang dihasilkan dalam forum tersebut meliputi penguatan regulasi melalui pembaruan aturan di bidang Urusan Agama Islam dan Bina Syariah. termasuk regulasi kemasjidan agar lebih selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keagamaan terkini.

    Kemenag juga mendorong peningkatan kapasitas SDM dengan memperkuat kompetensi para pelaksana layanan keagamaan, baik dari sisi pemahaman regulasi, keterampilan teknis, maupun penguasaan jejaring kelembagaan Islam.

     

    Tiga anak Palestina yang terluka parah akibat konflik di Gaza kini menjalani perawatan medis di Bay Area, San Francisco, berkat upaya kemanusiaan dari lembaga nonprofit HEAL Palestine.

  • Sebanyak 278 Ribu Bidang Tanah Wakaf Tersertifikasi BPN

    Sebanyak 278 Ribu Bidang Tanah Wakaf Tersertifikasi BPN

    KOTA PADANG – Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar menyebutkan hingga kini setidaknya sebanyak 278 ribu bidang tanah wakaf yang tercatat secara resmi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    “Ini merupakan sebuah capaian besar yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Menteri Agama RI Prof Nasaruddin Umar pada pembukaan Konferensi Wakaf Internasional yang diselenggarakan di Kota Padang, Sabtu.

    Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut mengatakan angka itu sekaligus menunjukkan dan membuktikan besarnya komitmen masyarakat untuk berwakaf yang diiringi pelayanan oleh pemerintah.

    Di atas tanah wakaf yang mencapai 278 ribu bidang itu berdiri berbagai bangunan di antaranya madrasah, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, masjid dan musala, pemakaman umum dan berbagai pelayanan sosial lainnya.

    “Setiap hari dengan berbagai layanan yang berdiri di atas tanah wakaf tanpa masyarakat sadari sesungguhnya bersumber dari kemurahan hati para wakif,” ujar Prof Nasaruddin Umar.

    Lebih jauh wakaf mengajari manusia tentang ruang sosial atau tempat masyarakat bertumbuh, damai dan religius. Bahkan, secara tidak langsung wakaf sudah menjadi urat nadi kehidupan umat yang mengalirkan manfaat tanpa henti seperti di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, agama dan lainnya.

    “Manfaat itu terus berjalan bahkan sampai wakif telah tiada dan menjadikannya sebagai amal jariah yang paling tahan lama terhadap perubahan zaman,” ucap dia.

    Dalam sambutannya, Prof Nasaruddin Umar berharap Konferensi Wakaf Internasional yang dilaksanakan di Sumbar bisa menjadikan Ranah Minang sebagai barometer terhadap penguatan dan pemberdayaan wakaf.

    Sementara itu, Wakil Presiden RI Ke-13 Ma’ruf Amin mengatakan Konferensi Wakaf Internasional tersebut bisa menjadi literasi yang kuat bagi Indonesia terutama Provinsi Sumbar bagaimana memaksimalkan potensi wakaf.

    Dalam paparannya, Ma’ruf Amin mengatakan pengelolaan wakaf yang modern dapat dimanfaatkan untuk pembangunan universitas, rumah sakit, suntikan dana bagi usaha mikro kecil dan menengah hingga investasi global yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat.

    “Jadi, wakaf ini tidak hanya sebatas tentang spiritual tetapi juga pengembangan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar dia.

  • Pengukuhan Dua Guru Besar UIN Syekh Wasil, Gus Qowim Sampaikan Selamat dan Harapan

    Pengukuhan Dua Guru Besar UIN Syekh Wasil, Gus Qowim Sampaikan Selamat dan Harapan

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin menghadiri Pengukuhan Guru Besar UIN Syekh Wasil Kediri, Sabtu (15/11/2025). Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan selamat dan sukses kepada dua akademisi yang resmi dikukuhkan sebagai guru besar, yaitu Prof. Dr. Khamim, M.Ag. sebagai Guru Besar Bidang Keilmuan Hadis Ahkam, serta Prof. Dr. Ahmad Subakir, M.Ag. sebagai Guru Besar Bidang Keilmuan Sosiologi Agama.

    “Atas nama Pemerintah Kota Kediri, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan dua guru besar UIN Syekh Wasil. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi UIN Syekh Wasil, tetapi juga bagi Kota Kediri secara keseluruhan. Hadirnya dua guru besar baru ini menambah kekuatan akademis serta memperkaya khazanah keilmuan di Kota Kediri,” ujar Wakil Wali Kota.

    Gu Qowim berharap, pengukuhan ini semakin menguatkan kontribusi UIN Syekh Wasil dalam pengembangan pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Kediri. “Semoga Prof. Khamim dan Prof. Subakir senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan, serta terus menjadi inspirasi bagi para akademisi dan mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas diri dan keilmuan. Kami berharap keduanya dapat terus menghasilkan karya-karya inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, Wakil Wali Kota Kediri ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan civitas akademika UIN Syekh Wasil. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan serta pembangunan Kota Kediri yang maju dan berkarakter.

    Hadir dalam kegiatan tersebut KH. A. Mahin Thoha, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri Khairul, Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Wakhidah, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Muslich, Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Wahidul Anam, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, serta segenap rektor dan pimpinan perguruan tinggi lain, bersama para tamu undangan. [nm/kun]

  • Musim Haji 1447 Hijriah, Kuota JCH Pamekasan Bertambah Jadi 1.200 Orang

    Musim Haji 1447 Hijriah, Kuota JCH Pamekasan Bertambah Jadi 1.200 Orang

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, memastikan jemaah calon haji (JCH) pada musim Haji 1447 Hijriah tercatat sebanyak 1.200 orang, dan sebanyak 289 jemaah di antaranya merupakan jemaah dengan status lanjut usia alias lansia.

    “Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, formulasi pembagian kuota haji tidak lagi menggunakan format rasio 1:1.000 penduduk muslim. Tetapi didasarkan pada daftar tunggu alias waiting list,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Sabtu (15/11/2025).

    Dengan perubahan tersebut, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota sekitar 7.000 orang dari sebelumnya 35.000 menjadi 42.000 jemaah. “Perubahan sistem ini sangat menguntungkan Jawa Timur, termasuk Pamekasan, karena mempercepat giliran keberangkatan jemaah yang sudah lama menunggu,” ungkapnya.

    “Pada musim haji tahun lalu, total JCH Pamekasan tercatat sebanyak 1.049 orang. Sehingga ada tambahan kuota sebanyak 151 orang untuk musim haji 2026 atau lebih banyak dibanding musim haji sebelumnya,” sambung Abdul Halim.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mulai mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 Hijriah. Di antaranya tahapan penting berupa proses pelunasan biaya haji yang dijadwalkan mulai dilakukan pada 19 November 2025 mendatang.

    “Sejak beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi data jemaah hingga pemeriksaan kesehatan yang kini sudah mencapai sekitar 90 persen. Target kami dalam beberapa hari kedepan, bisa tuntas 100 persen sebelum pelunasan dibuka,” jelasnya.

    Bahkan sejak 10 November 2025, proses pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) bagi para calon jemaah haji juga sudah mulai dilakukan. Terlebih tahapan tersebut menjadi syarat wajib bagi para calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji.

    “Status istitha’ah ini penting karena menyangkut kemampuan fisik dan kesehatan jemaah, sehingga kami selalu mengingatkan agar jemaah selalu menjaga pola makan, tidur, dan rutin berolahraga supaya tetap prima menjelang keberangkatan,” imbaunya.

    Selain itu pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor, di antaranya bersama DPRD, pihak perbankan, Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk penandatanganan kerjasama dengan Imigrasi Kelas II Pamekasan untuk kelancaran dokumen perjalanan.

    “Artinya semua persiapan itu dilakukan agar calon jemaah haji dari Pamekasan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar, sebab kami ingin memastikan tidak hanya aspek administrasi dan keuangan yang siap, tapi juga fisik dan mental jemaah benar-benar matang sebelum berangkat ke Tanah Suci,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Pelunasan Biaya Haji di Pamekasan Dimulai Kapan? Berikut Penjelasannya

    Pelunasan Biaya Haji di Pamekasan Dimulai Kapan? Berikut Penjelasannya

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, mulai mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Ibadah Haji 1447 H atau 2026. Di antaranya tahapan penting berupa proses pelunasan biaya haji yang dijadwalkan mulai 19 November 2025 mendatang.

    “Sejak beberapa bulan terakhir, kami sudah melakukan verifikasi data jemaah hingga pemeriksaan kesehatan yang kini sudah mencapai sekitar 90 persen. Target kami dalam beberapa hari kedepan, bisa tuntas 100 persen sebelum pelunasan dibuka,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan, Abdul Halim, Jum’at (14/11/2025).

    Bahkan sejak 10 November 2025, proses pemeriksaan kesehatan (istitha’ah) bagi para calon jemaah haji juga sudah mulai dilakukan. Terlebih tahapan tersebut menjadi syarat wajib bagi para calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji.

    “Status istitha’ah ini penting karena menyangkut kemampuan fisik dan kesehatan jemaah, sehingga kami selalu mengingatkan agar jemaah selalu menjaga pola makan, tidur, dan rutin berolahraga supaya tetap prima menjelang keberangkatan,” imbaunya.

    Sementara tercatat sebanyak 1.200 calon jemaah haji Pamekasan, yang dijadwalkan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bahkan sebanyak 289 jemaah di antaranya merupakan jemaah calon haji dengan status lanjut usia alias lansia.

    “Berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, formulasi pembagian kuota haji tidak lagi menggunakan format rasio 1:1.000 penduduk muslim. Tetapi didasarkan pada daftar tunggu alias waiting list,” sambung Abdul Halim.

    Dengan perubahan tersebut, Jawa Timur memperoleh tambahan kuota sekitar 7.000 orang dari sebelumnya 35.000 menjadi 42.000 jemaah.“Perubahan sistem ini sangat menguntungkan Jawa Timur, termasuk Pamekasan, karena mempercepat giliran keberangkatan jemaah yang sudah lama menunggu,” ungkapnya.

    “Untuk saat ini batas pendaftar yang dipanggil untuk berangkat dengan kuota 90 persen merupakan calon jemaah haji yang mendaftar pada 1 November 2012. Setelah kuota 100 persen ditetapkan, batas tanggal pendaftaran diperkirakan akan bergeser lebih maju,” jelasnya.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor. Di antaranya bersama DPRD, pihak perbankan, Dinas Kesehatan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), termasuk penandatanganan kerja sama dengan Imigrasi Kelas II Pamekasan untuk kelancaran dokumen perjalanan.

    “Artinya semua persiapan itu dilakukan agar calon jemaah haji dari Pamekasan dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan lancar, sebab kami ingin memastikan tidak hanya aspek administrasi dan keuangan yang siap, tapi juga fisik dan mental jemaah benar-benar matang sebelum berangkat ke Tanah Suci,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Menko PM Serahkan Penghargaan pada Desa dan Pondok Pesantren di Lamongan

    Menko PM Serahkan Penghargaan pada Desa dan Pondok Pesantren di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat RI terus mendorong upaya penghapusan kemiskinan di daerah, termasuk Jawa Timur.

    Salah satunya melalui kegiatan pilot project “Optimalisasi Peran Pondok Pesantren dan Lembaga Ekonomi Desa di Perdesaan Jawa Timur”, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Matholi’ul Anwar, Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal dan Desa Tertentu Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Abdul Haris, Jumat (14/11/2025).

    Pilot project ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penguatan Perlindungan Sosial yang Inklusif, dengan fokus memperkuat kolaborasi antara pondok pesantren, koperasi desa, dan badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM sebagai mitra strategis pemerintah di tingkat akar rumput.

    Dalam arahannya, Haris menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat desa.

    “Pesantren tidak hanya mencetak generasi berilmu, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi umat. Melalui kolaborasi dengan lembaga ekonomi desa, kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan,” kata Haris.

    Prof. Abdul Haris dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyerahkan penghargaan kepada desa dan pondok pesantren, Jumat (14/11/2025).

    Kegiatan pilot project ini diisi dengan sesi workshop yang menghadirkan berbagai pihak lintas sektor, antara lain Pondok Pesantren Sunan Drajat, Ponpes Sido Giri, Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, BRIN, Rumah Zakat, BRI, serta Dinas PMD Lamongan, yang memaparkan praktik baik, inovasi, serta model kolaborasi pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pesantren dan koperasi desa.

    Selain itu, kegiatan juga menampilkan Sesi Sinergi dan Booth Pameran Program yang mempertemukan berbagai mitra strategis seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, Rumah Zakat, BAZNAS, Kemenkop UKM, Kemenag, BRIN, serta pesantren mitra daerah, guna memperkuat kemitraan konkret dan konsultasi program pemberdayaan di tingkat lokal.

    Haris menjelaskan bahwa pilot project ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di perdesaan. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana pesantren dan lembaga ekonomi desa bisa menjadi pusat sinergi ekonomi rakyat.

    “Model seperti ini dapat mempertemukan potensi lokal, lembaga keuangan, dan inovasi teknologi agar menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Kami berharap praktik baik yang muncul dari Lamongan ini dapat direplikasi di wilayah lain. Prinsipnya sederhana: pemberdayaan yang inklusif harus dimulai dari akar, dari masyarakat itu sendiri,” tuturnya.

    Haris menekankan, praktik baik dari pilot project ini akan menjadi dasar penguatan jejaring pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan ekonomi desa di berbagai daerah.

    “Dari Lamongan, kita ingin mengirim pesan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat bisa tumbuh dari akar, dari desa, dari pesantren. Inilah makna sejati pemberdayaan,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan Pemkab Lamongan siap mendukung program pemerintah pusat, melalaui berbagai program yang difokuskan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

    “Pesantren tidak hanya menjadi pusat syiar islam tetapi juga berperan sebagai lokomotif pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia), pemberdayaan sosial ekonomi umat serta benteng daripada ketahanan moral bangsa,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyampaikan, program yang dijalankan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan SDM antara lain Meg Preneur, UMKM Naik Kelas serta beasiswa Perintis.

    “Kami juga melakukan kolaborasi multi pihak yang telah berjalan dengan baik di Lamongan, dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan dapat menjadikan Pesantren sebagai penggerak sosial, pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus sebagai motor percepatan pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Pak Yes mengatakan, saat ini di Lamongan sudah ada sebanyak 96 koperasi merah putih (KMP) yang aktif di 21 Kecamatan.

    “Kegiatan usaha KMP meliputi perdagangan bahan pokok, penyediaan sarana produksi pertanian, pangkalan elpiji, perlengkapan olahraga, hingga suplai bahan 0angan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Pak Yes. (fak/but)