Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025

    Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025

    Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa akan ada perubahan
    libur sekolah
    jelang
    Idul Fitri 2025
    .
    Libur sekolah
    Idul Fitri mulanya dimulai pada tanggal 26 Maret 2025, kini dipercepat menjadi mulai tanggal 21 Maret 2025.
    “21-28 Maret dan 2-8 April itu libur Idul Fitri sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan,” tutur Mu’ti saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
    “Kemudian, 9 April 2025 mulai belajar lagi di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan,” ujar dia.
    Mu’ti mengatakan perubahan jadwal libur Lebaran untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama.
    “Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri,” ucapnya.
    Adapun perubahan ini untuk menyesuaikan kebijakan Kementerian Perhubungan yang menetapkan
    Work From Anywhere
    (WFA) dimulai 24 Maret 2025.
    “Perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan peraturan tentang WFA,” ucap Mu’ti.
    Keputusan ini akan disampaikan dan berlaku secara resmi setelah surat keputusan sudah ditandatangani.
    Berikut perubahan jadwal libur Ramadhan dan Idul Fitri 2025:
    27 Februari – 5 Maret 2025:
    Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat.
    6-20 Maret 2025:
    Belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
    21-28 Maret hingga 2-8 April 2025:
    Libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
    9 April 2025:
    Kembali belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • INFO GTK 2025, Cek Tunjangan Sertifikasi Guru Login sso.datadik.kemdikbud.go.id

    INFO GTK 2025, Cek Tunjangan Sertifikasi Guru Login sso.datadik.kemdikbud.go.id

    INFO GTK 2025, Cek Tunjangan Sertifikasi Guru Login sso.datadik.kemdikbud.go.id

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini info GTK 2025 cek tunjangan sertifikasi guru di sso.datadik.kemdikbud.go.id.

    Guru dan tenaga kependidikan yang ingin memeriksa tunjangan sertifikasi melalui Info GTK 2025 dapat mengaksesnya secara online melalui situs ptk.datadik.dikdasmen.go.id atau sso.datadik.kemdikbud.go.id.

    Selengkapnya, inilah panduan login sso.datadik.kemdikbud.go.id:

    1. Kunjungi laman sso.datadik.kemdikbud.go.id.

    2. Masukkan username dan password.

    3. Gunakan akun PTK Dapodik yang sudah terdaftar.

    4. Klik tombol Masuk.

    5. Periksa data yang ditampilkan. Jika sudah benar, klik Cetak untuk menyimpan atau mencetak data.

    6. Jika ada kesalahan, segera hubungi Operator Sekolah untuk melakukan perbaikan.

    Login via ptk.datadik.dikdasmen.go.id

    1. Buka laman PTK.Datadik.

    2. Pilih Login Menggunakan SSO.

    3. Masukkan username/email dan password sesuai akun PTK Dapodik.

    4. Klik Masuk.

    5. Pilih menu Biodata, lalu klik Buka Info GTK.

    6. Pastikan semua data sudah benar. Jika valid, klik Cetak.

    7. Jika terdapat kesalahan, segera lakukan perbaikan data.

    Hasil cetak Info GTK diperlukan dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi guru.

    Pastikan dokumen ini diserahkan ke admin Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (Simtun) di wilayah masing-masing.

    PTK Datadik menyediakan berbagai informasi penting bagi guru, di antaranya:

    1. Verifikasi Data Tunjangan Profesi

    2. Data Individu Berdasarkan Dapodik

    3. Status NUPTK dalam Database Arsip NUPTK

    4. Status Kelulusan Sertifikasi Pendidik

    5. Tugas Tambahan dan Rombongan Belajar (Rombel)

    6. Riwayat Pendidikan Formal dan Sertifikasi Pendidik

    7. Status Verifikasi Ijazah S1/D4

    Jika laman Info GTK sedang dalam perbaikan, guru tetap bisa mengakses informasi tunjangan dan status kepegawaian melalui PTK.Datadik sebagai alternatif. (*)

     

  • Sistem AI Milik Kementerian Pendidikan Israel Tolak Anggap Yahya Sinwar ‘Teroris’ – Halaman all

    Sistem AI Milik Kementerian Pendidikan Israel Tolak Anggap Yahya Sinwar ‘Teroris’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem kecerdasan buatan (AI) milik Kementerian Pendidikan Israel menjadi sorotan warga Israel setelah menolak untuk menyebut mendiang eks Kepala Politbiro Hamas, Yahya Sinwar, sebagai teroris.

    Ketika ditanya mengenai aksi Sinwar dan kelompoknya pada 7 Oktober 2023 yang menyerbu Israel, sistem AI tersebut menganggap pertanyaan itu bersifat politis.

    Israel memang kerap melabeli para pejuang Hamas sebagai “teroris” meski banyak pihak yang tidak sepakat dengan sudut pandang Israel itu.

    Dikutip dari Yedioth Ahronoth, Menteri Pendidikan Israel Yoav Kisch mengumumkan bahwa penggunaan sistem AI tersebut akan ditangguhkan.

    Kisch menyatakan, “Banyak keluhan dan laporan tentang masalah yang muncul saat penggunaannya,” dalam sebuah konferensi pers pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Sistem AI yang dinamai “AI for All” dirancang untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pendidikan di Israel.

    Meskipun ditujukan untuk meningkatkan metode pengajaran, banyak guru dan orang tua melaporkan adanya konten yang “tidak pantas” dalam sistem tersebut.

    Ketika ditanya tentang Baruch Goldstein, seorang ekstremis yang membunuh 29 warga Palestina, sistem AI menjawab bahwa tindakan Goldstein adalah aksi terorisme.

    Sementara itu, ketika ditanya mengenai tindakan Yahya Sinwar, sistem AI menolak untuk memberikan jawaban dan menyebut pertanyan itu sebagai pertanyaan yang bersifat politis.

    Kementerian Pendidikan Israel bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, dan Apple dalam mengembangkan sistem pembelajaran ini.

    Ratusan ahli dari bidang teknologi tinggi juga direkrut sebagai mentor untuk membantu tim pendidikan sekolah.

    Kementerian juga meluncurkan kursus online untuk melatih sukarelawan dalam mengajarkan AI kepada tim pendidikan, dengan harapan siswa dapat belajar mandiri dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi.

    BBC Tolak Sebut Pejuang Hamas “Teroris”

    Penolakan untuk menyebut para pejuang Hamas sebagai “teroris” juga pernah disampaikan oleh media besar Inggris BBC.

    Beberapa hari setelah perang di Gaza meletus, BBC memilih tidak menggunakan istilah teroris dalam memberitakan Hamas.

    “Urusan kita ialah menyediakan fakta kepada audiens, dan membiarkan mereka memutuskan sendiri dalam pikiran mereka,” kata John Simpson, seorang editor BBC.

    “Terorisme adalah kata yang sarat akan makna, seperti yang digunakan orang dalam hal pakaian yang tidak mereka setujui secara moral. Memberi tahu seseorang tentang siapa yang harus didukung dan dikecam bukanlah pekerjaan BBC.”

    Simpson mengatakan BBC tidak memihak.

    “Kami tidak menggunakan kata yang sarat makna seperti ‘jahat’ atau ‘pengecut’. Kami tidak berbicara tentang ‘teroris’.”

    Dia mengatakan di dunia ini ada sejumlah perusahaan media yang paling terkenal dan dihormati yang menggunakan kebijakan serupa dengan kebijakan BBC.

    (*)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Sistem AI Kementerian Pendidikan Israel Tolak Sebut Yahya Sinwar ‘Teroris’: Ini Politis – Halaman all

    Sistem AI Kementerian Pendidikan Israel Tolak Sebut Yahya Sinwar ‘Teroris’: Ini Politis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem kecerdasan buatan atau AI milik Kementerian Pendidikan Israel mendapat sorotan di Israel karena menolak menyebut mendiang eks Kepala Politbiro Hamas Yahya Sinwar sebagai “teroris”.

    Ketika ditanya tentang aksi Yahya Sinwar c.s. tanggal 7 Oktober 2023 yang menyerbu Israel, sistem itu menganggapnya sebagai pertanyaan yang bersifat politis.

    Israel memang kerap melabeli para pejuang Hamas sebagai “teroris” meski banyak pihak yang tidak sepakat dengan sudut pandang Israel itu.

    Akibat penolakan di atas, Menteri Pendidikan Israel Yoav Kisch mengatakan penggunaan sistem AI itu ditangguhkan. AI itu awalnya diterapkan di dalam sistem pendidikan negara dan keagamaan.

    “Banyak keluhan dan laporan tentang masalah yang muncul saat penggunaannya,” kata Kisch hari Jumat, (28/2/2025), dikutip dari Yedioth Ahronoth.

    Sistem AI itu disebut dirancang secara khusus dan berbeda dengan sistem yang digunakan untuk pendidikan secara umum.

    Namun, para guru dan orang tua di sektor pendidikan mengeluh karena mengaku sistem itu berisi konten yang “tidak pantas”.

    Ketika ditanya apakah Baruch Goldstein seorang teroris, sistem AI menjawabnya dengan menyebut bahwa tindakan Goldstein adalah aksi terorisme.

    Goldstein adalah seorang ekstremis keagamaan berkebangsaan Amerika-Israel yang pernah membunuh 29 warga Palestina di Hebron, Tepi Barat.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah aksi Yahya Sinwar tanggal 7 Oktober 2023 adalah terorisme, sistem itu menolak menjawab. Sistem itu juga menyebutnya sebagai pertanyaan yang bersifat politis.

    Sistem itu dinamai “AI for All” dan ditujukan untuk mengintegrasikan sistem AI di seluruh tingkat pendidikan.

    Siswa diharapkan belajar menggunakan AI agar bisa belajar mandiri, memencahkan masalah, dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi.

    Adapun para guru menggunakan AI untuk meningkatkan metode pengajaran mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan menjadi pemandu.

    Dalam pengembangan sistem pembelajaran, Kementerian Pendidikan Israel bekerja sama dengan para raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, Apple, Palo Alto, Motorola, Monday, dan Asosiasi Industri Maju Israel.

    Ratusan ahli dari bidang teknologi tinggi direkrut sebagai mentor untuk bekerja sama dengan tim pendidikan sekolah.

    Kementerian Pendidikan Israel juga meluncurkan kursus online untuk melatih sukarelawan guna mengajarkan AI kepada tim pendidikan.

    BBC Tolak Sebut Pejuang Hamas “Teroris”

    Penolakan untuk menyebut para pejuang Hamas sebagai “teroris” juga pernah disampaikan oleh media besar Inggris BBC.

    Beberapa hari setelah perang di Gaza meletus, BBC memilih tidak menggunakan istilah teroris dalam memberitakan Hamas.

    “Urusan kita ialah menyediakan fakta kepada audiens, dan membiarkan mereka memutuskan sendiri dalam pikiran mereka,” kata John Simpson, seorang editor BBC.

    “Terorisme adalah kata yang sarat akan makna, seperti yang digunakan orang dalam hal pakaian yang tidak mereka setujui secara moral. Memberi tahu seseorang tentang siapa yang harus didukung dan dikecam bukanlah pekerjaan BBC.”

    Simpson mengatakan BBC tidak memihak.

    “Kami tidak menggunakan kata yang sarat makna seperti ‘jahat’ atau ‘pengecut’. Kami tidak berbicara tentang ‘teroris’.”

    Dia mengatakan di dunia ini ada sejumlah perusahaan media yang paling terkenal dan dihormati yang menggunakan kebijakan serupa dengan kebijakan BBC.

    (*)

  • Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

    Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta

    Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Peringatan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta pada 1949.

    Mengutip dari kemdikbud.go.id, peristiwa ini terjadi sebagai wujud respons atas Agresi Militer Belanda ke-II. Saat itu, Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia menjadi sasaran utama.

    Suasana negara yang saat itu sangat tidak kondusif diperparah dengan adanya propaganda Belanda di dunia luar. Belanda menyebarkan informasi bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada.

    Demi menjaga kedaulatan negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Soedirman. Surat tersebut dimaksudkan sebagai izin untuk meluncurkan serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujui hal tersebut dan meminta Sri Sultan HB IX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III.

    Pada 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00, serangan besar-besaran dilakukan serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan sesaat setelah sirene dibunyikan.

    Dalam penyerangan tersebut, Letkol Soeharto memimpin pasukan dari sektor barat hingga ke batas Malioboro. Sementara itu, Ventje Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sardjono memimpin sektor selatan dan timur, sedangkan Mayor Kusno memimpin sektor utara.

    Khusus sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Dalam serangan ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam.

    Tepat pukul 12.00, seluruh pasukan TNI mundur. Hal ini sesuai dengan yang telah ditentukan.

    Melalui serangan ini, bangsa Indonesia membuktikan bahwa eksistensi tentara Indonesia masih ada. Hal itu pun memberikan dampak sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang mengikuti sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serangan ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB.

    Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret di sekitar area Museum Benteng Vredeburg. Bukan itu saja, Serangan Umum 1 Maret 1949 juga divisialisasikan melalui minirama di diorama III Museum Vredeburg Yogyakarta. Pengunjung dapat melihat detail terkait gambaran peristiwa tersebut.

    Sementara itu, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tujuan peringatan ini untuk menanamkan nilai-nilai sejarah, termasuk sejarah penting peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

    Penulis: Resla

  • 4
                    
                        Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029?
                        Nasional

    4 Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029? Nasional

    Gerakan Rakyat, Kendaraan Politik Anies Baswedan untuk Pilpres 2029?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebuah organisasi masyarakat (ormas) baru bernama
    Gerakan Rakyat
    resmi dideklarasikan pada Kamis (27/2/2025) di Jakarta Selatan.
    Acara tersebut dihadiri oleh mantan Gubernur DKI Jakarta,
    Anies Baswedan
    , yang kehadirannya memicu spekulasi mengenai kemungkinan Gerakan Rakyat sebagai kendaraan politik baru Anies untuk kontestasi
    Pilpres 2029
    .
    Gerakan Rakyat, sejatinya, bermula dari kumpulan gerakan relawan Anies Baswedan pada kontestasi politik 2024.
    Ketua Umum Gerakan Rakyat juga dikenal merupakan Juru Bicara Anies, yaitu
    Sahrin Hamid
    .
    Sahrin mengatakan, ide untuk membentuk Gerakan Rakyat sudah ada sejak 2023.
    “Kita semua tahu Gerakan Rakyat lahir dari semangat perubahan. Berawal dari inisiatif para relawan yang bergerak secara organik hingga pada 4 sampai dengan 6 November di Bogor 2023, kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh,” kata Sahrin dalam sambutannya di acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPP Gerakan Rakyat, yang dihadiri Anies, Kamis.
    Ia mengatakan, Gerakan Rakyat berfokus pada pendidikan politik untuk rakyat.
    Ke depan, ormas ini berencana mendirikan sekolah politik kerakyatan atau mereka singkat sebagai Spartan.
    “Kita akan mendirikan sekolah politik kerakyatan yang disingkat dengan Spartan, yang akan menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat di seluruh daerah,” tutur Sahrin.
     
    Sahrin menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat adalah ormas terbuka bagi semua orang, meski diawali dari kumpulan relawan Anies.
    Ormas ini juga terbuka apabila ada anggota partai politik yang mau bergabung.
    “Karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka keanggotaan seharusnya cuma satu, warga negara Indonesia, sudah itu saja,” ucap Sahrin.
    Saat dideklarasikan, terlihat tidak ada tokoh mencolok lainnya yang hadir selain Anies Baswedan.
    Namun, Anies rupanya tidak masuk dalam struktural Gerakan Rakyat.
    Sahrin tak menyebut spesifik jabatan yang diemban Anies dalam Gerakan Rakyat.
    Ia hanya menyebut bahwa Anies dijadikan sebagai tokoh inspirasi, panutan, dan penggagas gerakan perubahan.
    Anies disebut merupakan simbol perjuangan perubahan.
    “Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies,” ucap dia.
     
    Pada kesempatan itu, awak media juga menanyakan apakah Gerakan Rakyat berencana untuk bertransformasi menjadi partai politik di masa depan.
    Namun, Sahrin dan Anies tidak membenarkan hal itu saat ini.
    Sahrin mengatakan bahwa fokus Gerakan Rakyat saat ini adalah menjadi organisasi masyarakat yang berbadan hukum.
    “Kita masih fokus di Gerakan Rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” tegasnya.
    Sementara itu, Anies menegaskan bahwa terlalu jauh jika ada yang berasumsi Gerakan Rakyat ke depannya menjadi partai politik.
    “Kejauhan,” kata Anies saat menghadiri deklarasi ormas tersebut.
    Anies kemudian menjelaskan alasannya menghadiri peresmian dan pelantikan DPP Gerakan Rakyat adalah karena adanya undangan.
    Meski begitu, dia juga mengapresiasi dan ikut bersyukur berdirinya ormas tersebut.
    “Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan di dalam sebuah organisasi yang lebih tertata,” kata calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 itu.
     
    Pada akhir Agustus tahun lalu, Anies pernah mengungkap peluang untuk mendirikan partai baru usai gagal mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
    “Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh,” beber Anies, dalam siaran Youtube, Jumat (30/8/2024).
    Kendati begitu, Anies belum bisa memastikan kapan rencana mendirikan parpol baru itu akan diwujudkan. Dia meminta semua pihak bersabar.
    Satu bulan berselang, September 2024, Anies kembali menyatakan pandangannya soal wacana membentuk partai politik.
    Ia mengaku tak ingin buru-buru dalam merealisasikan wacananya membentuk partai politik. “Itu semua sedang dalam proses kajian nanti kita lihat,” ujar Anies, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara diskusi di Wisma Kagama, UGM, Senin (9/09/2024).
    Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berjanji akan menyampaikan ke publik setelah ada kejelasan terkait rencananya tersebut.
    Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, meyakini bahwa Gerakan Rakyat bakal terbentuk menjadi partai politik untuk “kendaraan” Anies Baswedan pada Pilpres 2029.
    Pertama, ia menyebut bahwa pembentukan Gerakan Rakyat hampir serupa dengan terbentuknya Partai Nasdem, yang juga bermula dari ormas.
    Jamiluddin menyatakan bahwa ormas Nasdem, salah satu pendirinya, adalah Anies.
    “Karena itu, pembentukan ormas Gerakan Rakyat bisa jadi mengikuti model pembentukan ormas Nasdem yang kemudian berubah menjadi partai politik,” kata Jamiluddin kepada
    Kompas.com
    , Kamis malam.
    Perkiraan itu semakin kuat mengingat Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, merupakan juru bicara Anies Baswedan.
    Berikutnya, lanjut Jamiluddin, ormas ini juga berawal dari relawan Anies.
    “Jadi, Gerakan Rakyat tampaknya memang disiapkan untuk menjadi partai politik. Partai ini bisa jadi akan menjadi kendaraan Anies untuk maju pada Pilpres 2029,” nilai dia.
    Ia menyebut sangat mungkin Gerakan Rakyat berubah menjadi partai politik kendaraan Anies pada Pilpres 2029.
    Terlebih lagi telah dihapusnya ambang batas pencalonan presiden atau
    presidential threshold
    untuk Pilpres 2029.
    “Jadi, Anies dan relawannya tampaknya tidak mau mengulang gagalnya Anies maju pada Pilkada Jakarta 2024. Dengan memiliki partai, Anies dan relawannya meyakini tidak ada lagi kendala untuk mengusung sosok perubahan tersebut pada Pilpres 2029,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan

    Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan

    Foto: Istimewa

    Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah 41 Rektor dan puluhan mahasiswa dari 41 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia berkumpul di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (24/2) membahas tantangan sektor pertanian Indonesia bersama menteri-menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Muhammad Tafiqul Siregar, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, menyampaikan harapannya terhadap sektor pertanian. Menurutnya Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan.

    Bagi Tafiqul, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pondasi bagi ketahanan bangsa. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada produksi.

    “Tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan,” jelasnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Sementara itu, Nursolihin, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti respons cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi permasalahan pertanian. Baginya, kepemimpinan yang sigap dan tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ini.

    “Kami berharap kebijakan swasembada pangan benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani krisis pangan di Indonesia,” ujar dia.

    Gregori, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan apresiasi atas pertemuan ini dan menyampaikan tantangan ketahanan pangan di daerahnya agar bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani.

    “Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.

    Di hadapan para mahasiswa pada forum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memaparkan strategi besar pemerintah dalam membangun pertanian nasional dan swasembada pangan.

    Sebelumnya, Mentan Amran juga bertemu para Rektor dari berbagai macam Perguruan Tinggi Negeri, serta Ketua Himpunan Alumni Universitas seluruh Indonesia.

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor pangan.

    Mendikti Saintek juga mengatakan dengan sinergi yang erat di pemerintahan, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

    “Industri pangan memerlukan SDM yang berkualitas, dan melalui sinergi ini, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan siap mengatasi tantangan di sektor pangan,” kata Brian.

    Sumber : Sumber Lain

  • Jumhur Hidayat Puji Presiden Prabowo di HUT ke-52 KSPSI

    Jumhur Hidayat Puji Presiden Prabowo di HUT ke-52 KSPSI

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat memuji Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI di Stadion Indonesia Arena, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta. Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memuji Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI di Stadion Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.

    HUT KSPSI itu dihadiri oleh para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek online.

    Hadir juga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung.

    “Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh,” kata Jumhur.

    Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan sejumlah daerah di Tanah Air itu, Jumhur menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada buruh.

    Ia menunjuk contoh kenaikan UMR 6,5%, peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja, dan perlunya membatasi banjirnya produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, dan menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi.

    “Intinya semua kebijakan Presiden Jokowi itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh,” ujar Jumhur.

  • Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    JABAR EKSPRES – Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tinggi.

    Bantuan ini mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi dan biaya hidup yang ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.

    Baca juga : Catat! Ini Batas Akhir Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Namun, setiap tahunnya pencairan KIP Kuliah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa penerima.

    Lantas, kapan jadwal pencairan KIP Kuliah 2025? Berikut informasi selengkapnya.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Pencairan KIP Kuliah 2025 untuk semester genap diperkirakan akan mulai disalurkan pada bulan Maret 2025.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Septien Prima Diassari.

    “Mudah-mudahan di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran,” ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 21 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Septien menjelaskan bahwa pencairan kali ini mengalami sedikit keterlambatan akibat kendala administratif, salah satunya karena adanya pemisahan kementerian yang berdampak pada beberapa anggaran yang terblokir.

    Untuk itu, pemerintah masih harus menyelesaikan prosedur administrasi guna membuka blokiran tersebut agar pencairan bisa segera dilakukan.

    “Kami belum dapat memproses penyaluran KIP Kuliah untuk genap 2024-2025. Masih menunggu struktur-struktur terkait untuk perbendaharaan penyaluran KIP Kuliah. Kemudian juga kita butuh proses untuk membuka blokiran,” jelasnya.

    Jika mengacu pada pola pencairan di tahun-tahun sebelumnya, berikut adalah prediksi jadwal pencairan KIP Kuliah 2025:

    Semester Genap 2024/2025: Maret – April 2025Semester Ganjil 2025/2026: Agustus – September 2025

    Penting bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk selalu memantau informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau dari perguruan tinggi masing-masing terkait jadwal pencairan yang lebih akurat.

    Cara Cek Progres Pencairan KIP Kuliah

    Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, pengecekan status pencairan bisa dilakukan secara online melalui sistem KIP Kuliah. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke situs resmi KIP Kuliah di (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/)Pilih menu ‘Akses Akun’Masukkan nomor pendaftaran dan kode akses akun yang telah diterima saat pendaftaran KIP KuliahKlik ‘Login’Setelah berhasil masuk, di bagian bawah halaman akan ditampilkan informasi progres pencairan, termasuk SK Puslapdik, nomor SPP, nomor SPM, nomor SP2D, dan nomor SPPn.

  • Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

    Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan akan fokus terhadap pencairan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi untuk 2025.

    Dia menyebut Kemendiktisaintek ingin memastikan agar pencairan dana tukin ini dapat terselesaikan, terlebih juga Komisi X DPR telah meminta bahwa tukin harus pasti cair.

    “Jadi kita fokus dulu tukin yang [tahun] ini gitu ya. Saya ingin memastikan, kami dengan teman-teman di Kementerian memastikan, tadi juga dari Komisi [X DPR] meminta, ini pasti harus cair,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

    Brian melanjutkan, Kementerian Keuangan pun sudah menyetujui agar tukin dosen perguruan tinggi tetap cair. Hanya saja, dia menyebut kini tinggal masalah teknis pencairannya saja.

    “Jangan sampai nanti persiapannya, itu kan pertama kali ya, tunjangan kinerja perlu dinilai dan sebagainya, itu jangan sampai menghambat. Anggarannya sudah oke, tinggal masalah teknis bagaimana ininya [pencairannya],” jelasnya.

    Di lain sisi, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang membeberkan bahwa sebenernya anggaran tukin dosen perguruan tinggi belum masuk APBN 2025.

    “Belum, karena dari awal kan begitu, tidak dianggarkan sama sekali,” tuturnya pada kesesmpatan yang sama.

    Untuk itu, Togar menekankan untuk tukin pada periode-periode lalu sudah tidak bisa diselesaikan lantaran tidak pernah dianggarkan sama sekali. 

    “Ya tidak bisa lah, ini kan tidak pernah dianggarkan, tidak memenuhi prosedur dan sudah tutup buku. Tidak bisa diselesaikan. Udah lah, itu perjuangan yang memang sudah selesai,” tegasnya.

    Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah berfokus untuk yang ada di depan yakni tukin dosen perguruan tinggi pada tahun ini. 

    “Kita fokus dulu yang 2025, itu sudah syukur Alhamdulillah. Itu dulu lah. Jadi kita kalau maksain terus ke sana, itu yang saya bilang selalu membentur peraturan. Kita tidak mau dibentur peraturan. Tidak mau, tidak boleh lho,” pungkasnya.