Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa akan ada perubahan
libur sekolah
jelang
Idul Fitri 2025
.
Libur sekolah
Idul Fitri mulanya dimulai pada tanggal 26 Maret 2025, kini dipercepat menjadi mulai tanggal 21 Maret 2025.
“21-28 Maret dan 2-8 April itu libur Idul Fitri sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan,” tutur Mu’ti saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
“Kemudian, 9 April 2025 mulai belajar lagi di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan,” ujar dia.
Mu’ti mengatakan perubahan jadwal libur Lebaran untuk sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan agama ini sudah disepakati dengan Menteri Dalam Negeri dan dengan Menteri Agama.
“Tinggal menunggu tanda tangan Surat Edaran Bersama 3 Menteri,” ucapnya.
Adapun perubahan ini untuk menyesuaikan kebijakan Kementerian Perhubungan yang menetapkan
Work From Anywhere
(WFA) dimulai 24 Maret 2025.
“Perubahan ini sesuai dengan pertemuan kami dengan Kementerian Perhubungan, sesuai dengan peraturan tentang WFA,” ucap Mu’ti.
Keputusan ini akan disampaikan dan berlaku secara resmi setelah surat keputusan sudah ditandatangani.
Berikut perubahan jadwal libur Ramadhan dan Idul Fitri 2025:
27 Februari – 5 Maret 2025:
Belajar mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat.
6-20 Maret 2025:
Belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
21-28 Maret hingga 2-8 April 2025:
Libur Idul Fitri bagi sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
9 April 2025:
Kembali belajar di sekolah atau madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemdikbud
-
/data/photo/2024/06/11/6667e66f9a1bb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Libur Lebaran untuk Anak Sekolah Dipercepat, Mulai 21 Maret 2025
-

INFO GTK 2025, Cek Tunjangan Sertifikasi Guru Login sso.datadik.kemdikbud.go.id
INFO GTK 2025, Cek Tunjangan Sertifikasi Guru Login sso.datadik.kemdikbud.go.id
TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini info GTK 2025 cek tunjangan sertifikasi guru di sso.datadik.kemdikbud.go.id.
Guru dan tenaga kependidikan yang ingin memeriksa tunjangan sertifikasi melalui Info GTK 2025 dapat mengaksesnya secara online melalui situs ptk.datadik.dikdasmen.go.id atau sso.datadik.kemdikbud.go.id.
Selengkapnya, inilah panduan login sso.datadik.kemdikbud.go.id:
1. Kunjungi laman sso.datadik.kemdikbud.go.id.
2. Masukkan username dan password.
3. Gunakan akun PTK Dapodik yang sudah terdaftar.
4. Klik tombol Masuk.
5. Periksa data yang ditampilkan. Jika sudah benar, klik Cetak untuk menyimpan atau mencetak data.
6. Jika ada kesalahan, segera hubungi Operator Sekolah untuk melakukan perbaikan.
Login via ptk.datadik.dikdasmen.go.id
1. Buka laman PTK.Datadik.
2. Pilih Login Menggunakan SSO.
3. Masukkan username/email dan password sesuai akun PTK Dapodik.
4. Klik Masuk.
5. Pilih menu Biodata, lalu klik Buka Info GTK.
6. Pastikan semua data sudah benar. Jika valid, klik Cetak.
7. Jika terdapat kesalahan, segera lakukan perbaikan data.
Hasil cetak Info GTK diperlukan dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi guru.
Pastikan dokumen ini diserahkan ke admin Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (Simtun) di wilayah masing-masing.
PTK Datadik menyediakan berbagai informasi penting bagi guru, di antaranya:
1. Verifikasi Data Tunjangan Profesi
2. Data Individu Berdasarkan Dapodik
3. Status NUPTK dalam Database Arsip NUPTK
4. Status Kelulusan Sertifikasi Pendidik
5. Tugas Tambahan dan Rombongan Belajar (Rombel)
6. Riwayat Pendidikan Formal dan Sertifikasi Pendidik
7. Status Verifikasi Ijazah S1/D4
Jika laman Info GTK sedang dalam perbaikan, guru tetap bisa mengakses informasi tunjangan dan status kepegawaian melalui PTK.Datadik sebagai alternatif. (*)
-

Sistem AI Milik Kementerian Pendidikan Israel Tolak Anggap Yahya Sinwar ‘Teroris’ – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Sistem kecerdasan buatan (AI) milik Kementerian Pendidikan Israel menjadi sorotan warga Israel setelah menolak untuk menyebut mendiang eks Kepala Politbiro Hamas, Yahya Sinwar, sebagai teroris.
Ketika ditanya mengenai aksi Sinwar dan kelompoknya pada 7 Oktober 2023 yang menyerbu Israel, sistem AI tersebut menganggap pertanyaan itu bersifat politis.
Israel memang kerap melabeli para pejuang Hamas sebagai “teroris” meski banyak pihak yang tidak sepakat dengan sudut pandang Israel itu.
Dikutip dari Yedioth Ahronoth, Menteri Pendidikan Israel Yoav Kisch mengumumkan bahwa penggunaan sistem AI tersebut akan ditangguhkan.
Kisch menyatakan, “Banyak keluhan dan laporan tentang masalah yang muncul saat penggunaannya,” dalam sebuah konferensi pers pada Jumat, 28 Februari 2025.
Sistem AI yang dinamai “AI for All” dirancang untuk mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pendidikan di Israel.
Meskipun ditujukan untuk meningkatkan metode pengajaran, banyak guru dan orang tua melaporkan adanya konten yang “tidak pantas” dalam sistem tersebut.
Ketika ditanya tentang Baruch Goldstein, seorang ekstremis yang membunuh 29 warga Palestina, sistem AI menjawab bahwa tindakan Goldstein adalah aksi terorisme.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai tindakan Yahya Sinwar, sistem AI menolak untuk memberikan jawaban dan menyebut pertanyan itu sebagai pertanyaan yang bersifat politis.
Kementerian Pendidikan Israel bekerja sama dengan perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Google, dan Apple dalam mengembangkan sistem pembelajaran ini.
Ratusan ahli dari bidang teknologi tinggi juga direkrut sebagai mentor untuk membantu tim pendidikan sekolah.
Kementerian juga meluncurkan kursus online untuk melatih sukarelawan dalam mengajarkan AI kepada tim pendidikan, dengan harapan siswa dapat belajar mandiri dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi.
BBC Tolak Sebut Pejuang Hamas “Teroris”
Penolakan untuk menyebut para pejuang Hamas sebagai “teroris” juga pernah disampaikan oleh media besar Inggris BBC.
Beberapa hari setelah perang di Gaza meletus, BBC memilih tidak menggunakan istilah teroris dalam memberitakan Hamas.
“Urusan kita ialah menyediakan fakta kepada audiens, dan membiarkan mereka memutuskan sendiri dalam pikiran mereka,” kata John Simpson, seorang editor BBC.
“Terorisme adalah kata yang sarat akan makna, seperti yang digunakan orang dalam hal pakaian yang tidak mereka setujui secara moral. Memberi tahu seseorang tentang siapa yang harus didukung dan dikecam bukanlah pekerjaan BBC.”
Simpson mengatakan BBC tidak memihak.
“Kami tidak menggunakan kata yang sarat makna seperti ‘jahat’ atau ‘pengecut’. Kami tidak berbicara tentang ‘teroris’.”
Dia mengatakan di dunia ini ada sejumlah perusahaan media yang paling terkenal dan dihormati yang menggunakan kebijakan serupa dengan kebijakan BBC.
(*)
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1162337/original/018021600_1457238050-20160306-Teatrikal-Perang-boy-5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta
Liputan6.com, Yogyakarta – Setiap 1 Maret diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Peringatan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Serangan Umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta pada 1949.
Mengutip dari kemdikbud.go.id, peristiwa ini terjadi sebagai wujud respons atas Agresi Militer Belanda ke-II. Saat itu, Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia menjadi sasaran utama.
Suasana negara yang saat itu sangat tidak kondusif diperparah dengan adanya propaganda Belanda di dunia luar. Belanda menyebarkan informasi bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada.
Demi menjaga kedaulatan negara, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Soedirman. Surat tersebut dimaksudkan sebagai izin untuk meluncurkan serangan. Jenderal Sudirman pun menyetujui hal tersebut dan meminta Sri Sultan HB IX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10/Wehrkreise III.
Pada 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00, serangan besar-besaran dilakukan serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan sesaat setelah sirene dibunyikan.
Dalam penyerangan tersebut, Letkol Soeharto memimpin pasukan dari sektor barat hingga ke batas Malioboro. Sementara itu, Ventje Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sardjono memimpin sektor selatan dan timur, sedangkan Mayor Kusno memimpin sektor utara.
Khusus sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki. Dalam serangan ini, TNI berhasil menduduki Yogyakarta selama enam jam.
Tepat pukul 12.00, seluruh pasukan TNI mundur. Hal ini sesuai dengan yang telah ditentukan.
Melalui serangan ini, bangsa Indonesia membuktikan bahwa eksistensi tentara Indonesia masih ada. Hal itu pun memberikan dampak sangat besar bagi pihak Indonesia yang sedang mengikuti sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Serangan ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB.
Untuk mengenang peristiwa ini, dibangunlah Monumen Serangan Umum 1 Maret di sekitar area Museum Benteng Vredeburg. Bukan itu saja, Serangan Umum 1 Maret 1949 juga divisialisasikan melalui minirama di diorama III Museum Vredeburg Yogyakarta. Pengunjung dapat melihat detail terkait gambaran peristiwa tersebut.
Sementara itu, Hari Penegakan Kedaulatan Negara ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Tujuan peringatan ini untuk menanamkan nilai-nilai sejarah, termasuk sejarah penting peristiwa Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.
Penulis: Resla
-

Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan
Foto: Istimewa
Puluhan aktivis BEM Fakultas Pertanian kumpul di kantor Amran, bicara misi swasembada pangan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 27 Februari 2025 – 22:12 WIBElshinta.com – Sejumlah 41 Rektor dan puluhan mahasiswa dari 41 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia berkumpul di Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (24/2) membahas tantangan sektor pertanian Indonesia bersama menteri-menteri pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Muhammad Tafiqul Siregar, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, menyampaikan harapannya terhadap sektor pertanian. Menurutnya Indonesia mampu mewujudkan swasembada pangan.
Bagi Tafiqul, pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pondasi bagi ketahanan bangsa. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada produksi.
“Tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan,” jelasnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.
Sementara itu, Nursolihin, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura, menyoroti respons cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi permasalahan pertanian. Baginya, kepemimpinan yang sigap dan tegas sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor ini.
“Kami berharap kebijakan swasembada pangan benar-benar bisa menjadi solusi dalam menangani krisis pangan di Indonesia,” ujar dia.
Gregori, Ketua BEM Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan apresiasi atas pertemuan ini dan menyampaikan tantangan ketahanan pangan di daerahnya agar bisa dijawab dengan kebijakan yang lebih berpihak pada petani.
“Sebagai anak NTT, saya berterima kasih karena aspirasi mahasiswa dan masyarakat bisa didengar serta diimplementasikan dalam kebijakan pertanian nasional,” ujarnya.
Di hadapan para mahasiswa pada forum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga memaparkan strategi besar pemerintah dalam membangun pertanian nasional dan swasembada pangan.
Sebelumnya, Mentan Amran juga bertemu para Rektor dari berbagai macam Perguruan Tinggi Negeri, serta Ketua Himpunan Alumni Universitas seluruh Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto yang turut hadir pada kesempatan itu mengatakan bahwa sektor pendidikan memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor pangan.
Mendikti Saintek juga mengatakan dengan sinergi yang erat di pemerintahan, Indonesia diharapkan dapat mencapai swasembada pangan dan menjadi negara yang mandiri dalam sektor pangan, sejajar dengan negara-negara maju lainnya.
“Industri pangan memerlukan SDM yang berkualitas, dan melalui sinergi ini, kita dapat menghasilkan SDM yang kompeten dan siap mengatasi tantangan di sektor pangan,” kata Brian.
Sumber : Sumber Lain
-

Mendiktisaintek Fokus Pencairan Tukin Dosen 2025, Periode Sebelumnya Tutup Buku
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menegaskan akan fokus terhadap pencairan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi untuk 2025.
Dia menyebut Kemendiktisaintek ingin memastikan agar pencairan dana tukin ini dapat terselesaikan, terlebih juga Komisi X DPR telah meminta bahwa tukin harus pasti cair.
“Jadi kita fokus dulu tukin yang [tahun] ini gitu ya. Saya ingin memastikan, kami dengan teman-teman di Kementerian memastikan, tadi juga dari Komisi [X DPR] meminta, ini pasti harus cair,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi X DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
Brian melanjutkan, Kementerian Keuangan pun sudah menyetujui agar tukin dosen perguruan tinggi tetap cair. Hanya saja, dia menyebut kini tinggal masalah teknis pencairannya saja.
“Jangan sampai nanti persiapannya, itu kan pertama kali ya, tunjangan kinerja perlu dinilai dan sebagainya, itu jangan sampai menghambat. Anggarannya sudah oke, tinggal masalah teknis bagaimana ininya [pencairannya],” jelasnya.
Di lain sisi, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang membeberkan bahwa sebenernya anggaran tukin dosen perguruan tinggi belum masuk APBN 2025.
“Belum, karena dari awal kan begitu, tidak dianggarkan sama sekali,” tuturnya pada kesesmpatan yang sama.
Untuk itu, Togar menekankan untuk tukin pada periode-periode lalu sudah tidak bisa diselesaikan lantaran tidak pernah dianggarkan sama sekali.
“Ya tidak bisa lah, ini kan tidak pernah dianggarkan, tidak memenuhi prosedur dan sudah tutup buku. Tidak bisa diselesaikan. Udah lah, itu perjuangan yang memang sudah selesai,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini yang bisa dilakukan adalah berfokus untuk yang ada di depan yakni tukin dosen perguruan tinggi pada tahun ini.
“Kita fokus dulu yang 2025, itu sudah syukur Alhamdulillah. Itu dulu lah. Jadi kita kalau maksain terus ke sana, itu yang saya bilang selalu membentur peraturan. Kita tidak mau dibentur peraturan. Tidak mau, tidak boleh lho,” pungkasnya.

/data/photo/2025/02/27/67c02ed503753.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

