Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Trump Perintahkan Pembubaran Departemen Pendidikan AS, Bisa?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah untuk memulai pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis (20/03) waktu setempat. Namun, apakah benar dia dapat melakukannya?

    Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump, menandatangani perintah eksekutif untuk membubarkan Departemen Pendidikan, sesuatu yang sudah lama diidamkan sebagian kelompok konservatif.

    Trump menuduh lembaga tersebut melakukan “kegagalan yang mencengangkan’”dan berjanji akan mengembalikan dana yang dikendalikannya kepada masing-masing negara bagian.

    “Kami akan menutupnya secepat mungkin,” kata Trump di sela-sela penandatanganan dokumen pada Kamis (20/03).

    Saat upacara penandatanganan, Trump memberikan pujian kepada Linda McMahon, yang dipilihnya untuk memimpin departemen tersebut. Dia menyatakan keinginannya agar McMahon menjadi menteri pendidikan terakhir.

    Trump mengatakan akan mencarikan “tugas lain” bagi McMahon di lingkungan pemerintahannya.

    Sesaat setelah pengambilan sumpah jabatan, McMahon mengirimkan memo berjudul “Misi Terakhir Departemen Kita” kepada 4.400 pegawai departemen, yang diduga merujuk pada niat Trump untuk membubarkannya.

    “Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan.”

    Perintah eksekutif tersebut kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, seperti banyak upaya pemerintahan Trump lainnya untuk mengecilkan ukuran pemerintah federal.

    Di sisi lain, menutup departemen secara total tidaklah mungkin mengingat langkah ini memerlukan peran Kongres, sesuatu yang diakui pihak Gedung Putih.

    Akan tetapi, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Apa saja tugas Departemen Pendidikan AS?

    Bendera AS dan bendera Departemen Pendidikan AS (Getty Images)

    Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS mengawasi pendanaan untuk sekolah-sekolah negeri, mengelola pinjaman mahasiswa, dan menjalankan program-program yang membantu siswa yang kurang mampu.

    Sudah menjadi salah kaprah bahwa Departemen Pendidikan AS mengendalikan sekolah-sekolah dan menetapkan kurikulum.

    Sebenarnya, kedua tugas itu merupakan tanggung jawab aparatur negara bagian dan distrik lokal.

    Badan ini memang mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell yang membantu siswa berpenghasilan rendah supaya bisa kuliah.

    Lembaga ini juga membantu mendanai program untuk mendukung siswa penyandang disabilitas dan siswa yang hidup dalam kemiskinan.

    Selain itu, departemen ini menegakkan hukum yang mengatur hak-hak sipil yang dirancang untuk mencegah diskriminasi berbasis ras atau jenis kelamin di sekolah-sekolah yang didanai pemerintahan federal.

    Namun, Trump dan sekutunya menuduh departemen tersebut mengindoktrinasi kaum muda dengan materi bermuatan ras, seks, dan politik.

    Federasi Guru Amerika , serikat guru terbesar di AS, mengecam rencana Trump, dan menyebutnya “tidak peduli dengan kesempatan bagi semua anak”.

    “Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya,” ujar Serikat dalam pernyataannya.

    “Tapi jangan gunakan ‘perang melawan woke’ untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas.”

    Berapa anggaran Departemen Pendidikan dan ada berapa pekerjanya?

    Pendidik Vermont berunjuk rasa atas pembubaran Departemen Pendidikan oleh Trump di depan gedung Departemen Pendidikan di Washington DC pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Pada Kamis (20/3), Trump yang dikelilingi anak-anak yang duduk di bangku sekolah di Gedung Putih mengatakan “Amerika Serikat menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan daripada negara lain mana pun”.

    Data statistik Unesco menyatakan bahwa AS menghabiskan sekitar 5,4% dari PDB-nya untuk pendidikan, yang lebih tinggi daripada banyak negara tetapi tidak semua.

    Pada tahun fiskal 2024, alokasi anggaran Departemen Pendidikan AS adalah US$238 miliar (sekitar Rp 3,9 kuadriliun). Jumlah itu tidak sampai 2% dari total anggaran federal.

    Badan ini memiliki sekitar 4.400 karyawan alias terkecil dari departemen tingkat kabinet mana pun.

    Pemerintahan Trump telah berusaha untuk memangkasnya dan departemen tersebut mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Sebagian besar pendanaan publik untuk sekolah-sekolah AS berasal dari pemerintah negara bagian dan daerah.

    Pada tahun 2024, Education Data Initiative memperkirakan bahwa AS menghabiskan total lebih dari US$857 miliar (sekitar Rp14 kuadriliun) untuk pendidikan dasar dan menengah atau setara dengan US$17.280 (sekitar Rp285 juta) per siswa.

    Bisakah Trump menutup Departemen Pendidikan AS?

    Seorang karyawan Departemen Pendidikan Amerika Serikat terlihat meninggalkan gedung dengan membawa barang-barang miliknya di Washington, DC, pada 20 Maret 2025 (Getty Images)

    Tidak bisa kalau seorang diri.

    Trump membutuhkan persetujuan Kongres untuk menyingkirkan departemen tersebut.

    Selain itu, dia kemungkinan juga membutuhkan mayoritas sangat besar di Senat AS60 dari 100 senator.

    Partai Republik memiliki mayoritas 53-47 di Senat. Jadi, pihak Trump membutuhkan setidaknya tujuh suara orang Demokrat yang memilih menghapus badan tersebut.

    Ini merupakan sebuah kemungkinan politik yang sangat kecil.

    Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat pun, Trump boleh jadi kesulitan mendapatkan dukungan yang diperlukannya.

    Baca juga:

    Pemungutan suara tahun lalu untuk menghapus Departemen Pendidikanyang dilampirkan sebagai amandemen pada RUU laingagal disahkan.

    Saat itu, 60 anggota Partai Republik bergabung dengan semua anggota Partai Demokrat di Dewan untuk menolaknya.

    Akan tetapi, Trump tetap bersikukuh dengan rencananya untuk menutup departemen tersebut.

    Perintah eksekutifnya mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan” Departemen Pendidikan.

    McMahon juga mendapat amanat untuk mengalihkan wewenang ke pemerintah negara bagian dan daerah.

    Selain itu, dia juga mendapat instruksi untuk memastikan “penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh orang Amerika”.

    Di sisi lain, kalaupun Departemen Pendidikan AS tidak dibubarkan secara formal, pemerintahan Trump tetap bisa memangkas anggaran dan jumlah pegawainya secara drastis.

    Trump sudah melakukan ini kepada Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

    USAID pada akhirnya terpaksa menghentikan banyak program dan kegiatan kemanusiaannya.

    Sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen sudah mengumumkan rencana untuk memangkas sekitar setengah dari tenaga kerjanya.

    Warga Los Angeles Timur terlihat kecewa atas imbas pemangkasan pegawai federal dan potensi pemotongan Jaminan Sosial oleh pemerintahan Trump. Foto ini diambil saat rapat umum warga bersama Anggota DPR Gil Cisneros pada 18 Maret 2025 (Getty Images)

    Perintah eksekutif itu tidak menguraikan bagaimana penutupan akan dilakukan atau apakah program yang sudah dijalankan departemen akan dialihkan ke badan lain.

    Beberapa program ini antara lain hibah federal dan pinjaman mahasiswa yang digunakan oleh mahasiswa universitas.

    Perintah eksekutif juga tidak mencakup garis waktu atau tenggat waktu untuk kebijakan yang diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum itu.

    Trump sudah bekerja untuk mengecilkan departemen pemerintah lainnya dalam beberapa minggu terakhir, meskipun legalitas langkah-langkahnya dipertanyakan.

    Pegawai Departemen Pendidikan adalah salah satu yang menjadi fokus dari upaya pemerintahan untuk mengecilkan tenaga kerja federal.

    Hampir 2.100 orang di badan tersebut akan diberhentikan sementara mulai hari Jumat (21/03).

    Bagaimana nasib pinjaman mahasiswa?

    Departemen Pendidikan mengawasi portofolio pinjaman yang sangat besar untuk mahasiswa universitas.

    Trump telah mengindikasikan niatnya untuk mengalihkan ini ke badan pemerintah lain.

    “Saya rasa Departemen Pendidikan tidak seharusnya menangani pinjaman,” kata Trump.

    “Itu bukan urusan mereka.”

    Portofolio pinjaman mahasiswa mencapai lebih dari US$1,5 triliun (hampir Rp25 kuadriliun) dan melibatkan lebih dari 40 juta warga Amerika, menurut para ahli.

    Para ahli berpendapat kemungkinan portofolio pinjaman akan dialihkan ke Departemen Keuangan AS.

    Baca juga:

    Dalam perintah eksekutif, tidak disebutkan secara pasti nasib pinjaman yang ada atau masa depan program tersebut.

    Namun, perintah tersebut membandingkan portofolio utang yang dikelola Departemen Pendidikan AS dengan Bank Wells Fargo.

    Disebutkan juga bahwa, “Departemen Pendidikan bukanlah lembaga keuangan, sehingga fungsi keuangan harus diserahkan kepada lembaga yang lebih sesuai untuk melayani mahasiswa Amerika”.

    Bagian inilah yang mengindikasikan pemindahan program pinjaman.

    Apa pun yang terjadi nantinya, peminjam tetap harus melunasi pinjaman mereka

    Keputusan pengadilan dan kebijakan Trump telah membatalkan beberapa perubahan yang diupayakan oleh mantan Presiden Joe Biden untuk menurunkan biaya pinjaman dan menghapus sebagian utang.

    Mengapa Partai Republik ingin menghapus Departemen Pendidikan?

    Getty ImagesSeorang pejalan kaki mendorong kereta bayi melewati gedung Departemen Pendidikan AS, Washington DC, pada 20 Maret 2025

    Pembubaran Departemen Pendidikan memang sudah lama menjadi tujuan kelompok konservatif.

    Bahkan tidak lama setelah Departemen Pendidikan didirikan pada 1979, Partai Republik sudah berupaya untuk menghapusnya.

    Hanya dua tahun setelah didirikan oleh Presiden Demokrat Jimmy Carter, penggantinya dari Partai Republik, Ronald Reagan, memimpin seruan untuk membubarkan departemen.

    Partai Republik secara historis menentang pemusatan kebijakan pendidikan. Mereka meyakini bahwa hal itu sebaiknya diserahkan kepada negara bagian dan daerah masing-masing.

    Baru-baru ini, Partai Republik menuduh Departemen Pendidikan AS mendorong apa yang mereka sebut sebagai ideologi politik “woke” pada anak-anak, termasuk tentang gender dan ras.

    Para pendukung Trump juga ingin memperluas pilihan sekolah. Mereka ingin siswa dan keluarga bisa menggunakan dana pemerintah untuk memilih sekolah swasta atau sekolah agama, bukan hanya sekolah negeri.

    Menurut kelompok konservatif, fungsi-fungsi Departemen Pendidikan seharusnya diurus oleh badan-badan lain. Contohnya, urusan pelanggaran hak-hak sipil lebih tepat ditangani oleh Departemen Kehakiman.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pastikan Data Valid, Tunjangan Guru Langsung Cair ke Rekening Tepat Waktu – Halaman all

    Pastikan Data Valid, Tunjangan Guru Langsung Cair ke Rekening Tepat Waktu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau seluruh guru penerima tunjangan guru untuk segera melakukan pengecekan dan validasi nomor rekening mereka.

    Langkah ini penting untuk memastikan proses penyaluran tunjangan berlangsung lancar, tepat waktu, dan sesuai sasaran.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti dalam acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru, di Jakarta, Kamis (13/3/2025) menekankan pentingnya validasi rekening agar dana tunjangan dapat tersalurkan tepat waktu.

    “Kami ingin memastikan setiap guru menerima haknya tanpa hambatan administratif. Validasi rekening menjadi kunci agar dana bisa langsung cair begitu proses penyaluran dimulai,” jelasnya.

    Ia menambahkan, begitu proses verifikasi dan validasi data selesai serta rekening guru dinyatakan valid, tunjangan sertifikasi akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru.

    Untuk pencairan pertama, guru yang datanya sudah valid akan menerima tunjangan sekaligus untuk periode Januari hingga Maret 2025. 

    “Pembayaran di bulan Maret ini kami harapkan menjadi hadiah bagi para guru menjelang perayaan Idulfitri dengan gembira dan sejahtera, serta dapat menunaikan tugas dengan baik,” kata Mu’ti.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani mengingatkan para guru agar memastikan data rekening yang terdaftar sesuai dengan identitas yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

    Kesalahan data, baik nama pemilik rekening maupun nomor rekening, bisa menyebabkan keterlambatan bahkan kegagalan transfer. 

    Proses penyaluran tunjangan guru ASN daerah dimulai dengan pembaruan data pada Dapodik, diikuti validasi data dan penetapan penerima, lalu berlanjut ke tahap pembayaran, hingga pelaporan realisasi.

    Kelancaran pencairan ini bergantung pada dua hal utama: pertama, validasi data dan rekening guru agar sesuai dengan identitas yang tercatat; kedua, pengusulan calon penerima tunjangan oleh pemerintah daerah. Kedua langkah ini memastikan tunjangan tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai jumlah yang seharusnya.

    Nunuk meminta para guru untuk memeriksa dan memastikan kebenaran data rekening melalui laman InfoGTK. “Jangan sampai tunjangan Bapak/Ibu guru tertunda hanya karena data yang tidak sesuai,” katanya.

    Peran pemerintah daerah (pemda) yang aktif dan sigap dalam mendukung kebijakan ini menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran penyaluran tunjangan.

    Pemda berperan mulai dari mengajukan data rekening ke sistem hingga membantu perbaikan data jika terjadi kesalahan saat guru melakukan verifikasi rekening. Karena itulah, Abdul Mu’ti mengapresiasi pemda yang dinilai berkomitmen tinggi dalam memastikan kesejahteraan para guru di daerahnya masing-masing.

    “Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada tiga kabupaten yang paling cepat melengkapi semua verifikasi data,” tambah Mu’ti.

    Beberapa kepala daerah mendapat apresiasi khusus atas gerak cepat mereka dalam mendukung kebijakan ini, di antaranya Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris; Bupati Temanggung, Agus Setyawan; dan Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Ketiganya dinilai aktif mengawal proses validasi data dan memastikan guru di wilayahnya segera melakukan pengecekan rekening. 

    Penyaluran TPG langsung ke rekening guru merupakan kebijakan baru yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pencairan, menghindari keterlambatan, dan memastikan tunjangan diterima utuh tanpa potongan.

    “Penyaluran langsung ke rekening guru adalah upaya nyata mengurangi birokrasi yang berbelit. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa, dan guru adalah pilar utamanya,” ujar Presiden Prabowo dalam peluncuran kebijakan tersebut di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Dengan kebijakan penyaluran langsung ini, diharapkan 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN akan menerima tunjangan mereka tepat waktu dan tanpa hambatan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari upaya membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. (*) 

  • Kelas Darurat untuk 26 Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

    Kelas Darurat untuk 26 Sekolah Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 26 sekolah terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membangun ruang kelas darurat dan mengirim ribuan buku.

    Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan, pemerintah fokus menjaga layanan pendidikan bagi siswa di wilayah terdampak.

    “Jadi kami sudah mendata ada 26 sekolah di kawasan rawan bencana dan ini menjadi perhatian kami untuk dilakukan revitalisasi dan rehabilitasi,” ujar Fajar seusai tapat tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) terkait pendirian kelas darurat.

    Pemerintah pusat juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan NTT untuk mendukung keberlanjutan proses belajar mengajar di wilayah tersebut. “Agar pembelajaran di kelas darurat tetap berlangsung, kami melakukan penyederhanaan indikator capaian pembelajaran,” jelasnya.

    Fajar menegaskan, materi pembelajaran wajib tetap disampaikan meskipun dalam kondisi darurat. Untuk menghindari learning loss, Kemendikdasmen telah mengirim ribuan buku teks dan buku bacaan ke wilayah terdampak.

    “Untuk ketersediaan guru, alhamdulillah, masih dapat dipenuhi dengan keberadaan guru di daerah tersebut. Kami berharap anak-anak tetap bisa mengikuti pembelajaran meskipun dalam keterbatasan,” pungkasnya terkait kelas darurat untuk 26 sekolah terdampak Erupsi Gunung Lewotobi.

  • Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

    Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

    Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ini, Apa Saja yang Perlu Diketahui?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan
    sekolah rakyat
    , yakni sekolah yang dikhususkan untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrim berkonsep
    boarding school
    berbiaya gratis.
    Rencananya sekolah ini akan mulai dibuka pada tahun ajaran baru 2025. 
    Pada April nanti, pemerintah akan membuka seleksi siswa baru, guru-guru serta tim pengajar yang akan ditempatkan di sekolah rakyat.
    Ketua Formatur
    Sekolah Rakyat
    , Muhammad Nuh, mengatakan, proses ini akan dilakukan oleh Tim Formatur dengan mempertimbangkan klaster sosial atau desil ekonomi calon siswa di masing-masing daerah.
    “Insya Allah mulai 1 April, Satgas akan mulai melakukan rekrutmen calon murid sesuai dengan klaster (desil) yang ada,” kata Muhammad Nuh di Kemensos, Rabu (19/3/2025).
    Dia juga menyampaikan bahwa guru yang direkrut berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mendapatkan penempatan di daerah.
    Berdasarkan data dari Dirjen Guru, terdapat sekitar 60.000 lulusan PPG yang telah dipetakan berdasarkan wilayah masing-masing.
    “Jadi, guru yang sudah lulus PPG dan belum di-deliver ke daerah-daerah ada 60.000-an. Itu sudah dipilah-pilah, dia berada di wilayah mana, daerah mana, dan seterusnya,” lanjut dia.
    Nuh mengatakan, karena kapasitas yang terbatas, proses seleksi akan dilakukan untuk memastikan hanya siswa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki semangat belajar tinggi yang bisa diterima.
    Dia menegaskan ada dua syarat utama bagi calon siswa yang ingin mendaftar, yaitu tingkat kemiskinan dan kemampuan akademik.
    “Persyaratan pertama adalah tingkat kemiskinan. Itu syarat mutlak. Yang kedua tentu ada akademik,” kata Nuh.
    “Karena kapasitasnya terbatas, jumlahnya terbatas, maka harus ada seleksi. Kita ingin memastikan yang diterima adalah mereka yang benar-benar memiliki minat kuat untuk belajar,” lanjut dia.
    Selain itu juga untuk mencegah siswa yang hanya ingin pindah ke sekolah berasrama tanpa memiliki semangat belajar yang tinggi.
    “Di sekolah ini, semuanya dijamin, termasuk makan dan tempat tinggal. Kalau ada yang masuk hanya karena ingin pindah tempat, tanpa semangat belajar, malah akan merusak sistem,” katanya.
    “Oleh karena itu, kita seleksi lagi dari mereka yang benar-benar ingin belajar,” tambahnya.
    Nuh menyampaikan, guru yang mengajar nantinya akan dipilih sesuai dengan domisilinya. Nantinya guru akan diberikan fasilitas asrama untuk tempat tinggal.
    “Sehingga nanti guru yang kita rekrut ini kita sesuaikan dengan daerahnya. Supaya lebih efisien, dia tidak perlu kos jauh-jauh meskipun kita siapkan asrama. Tahapan itu sudah,” tambah dia.
    “Guru-guru ini akan kita sesuaikan dengan daerahnya agar lebih efisien, meskipun kita tetap menyiapkan asrama. Distribusinya sudah jelas, jadi kita tahu mereka berada di mana,” lanjut Nuh.
    Meski sudah lulus PPG, calon guru tetap harus mengikuti seleksi tambahan.
    Seleksi ini tidak hanya mengukur kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial dan kemampuan transformatif dalam mendidik anak-anak dari latar belakang prasejahtera.
    “Selain cakap akademik, mereka harus punya empati sosial yang tinggi. Kita ingin guru-guru ini mampu membangun
    self-confidence
    anak-anak yang selama ini merasa terpinggirkan,” tambah dia.
    Rekrutmen akan dilanjutkan dengan pelatihan intensif selama satu bulan pada Mei 2025, sehingga para guru siap mengajar di awal tahun ajaran baru pada Juli 2025.
    Selain guru PPG, rekrutmen juga membuka peluang bagi daerah yang ingin merekrut sendiri dengan kriteria tertentu, serta bagi ASN yang telah terbukti kompetensinya dan ingin ditugaskan di Sekolah Rakyat.
    Nuh mengatakan bahwa para guru akan dikontrak terlebih dahulu dengan kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, tergantung pada kebijakan yang disepakati bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
    “Kita buat kontrak dulu, lalu nanti ada kemungkinan untuk diangkat menjadi ASN, tergantung diskusi kita dengan Kemendikbud,” lanjutnya.
    “Nanti April begitu kita selesai rekrutmen, kita masih perlu lagi pelatihan-pelatihan. Itu pelatihannya kira-kira bisa satu bulanan. Sehingga awal Juli mereka sudah ready,” tutur dia.
    Nuh mengatakan, sekolah rakyat tidak hanya fokus pada pendidikan dasar, tetapi juga berkomitmen untuk membekali siswa dengan keterampilan digital terkini.
    Dia mengungkapkan bahwa siswa SMP dan SMA di sekolah ini akan diperkenalkan dengan berbagai keterampilan, termasuk
    coding, cyber security,
    dan
    data science,
    yang akan menjadi bagian dari kurikulum mereka.
    “Anak-anak SMP dan SMA nanti akan kita kenalkan dengan
    coding, cyber security, data science
    , dan ilmu kekinian lainnya,” kata Nuh.
    Nuh menjelaskan bahwa siswa juga akan mendapatkan sertifikasi kompetensi digital. Sertifikasi ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang berguna bagi siswa, terutama jika mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan karena suatu alasan.
    “Mereka tetap memiliki bekal keterampilan untuk bekerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendikdasmen Kunjungi TKIT, SDIT, SMPIT Al-Hikmah Persis 187 Kota Cirebon – Halaman all

    Wamendikdasmen Kunjungi TKIT, SDIT, SMPIT Al-Hikmah Persis 187 Kota Cirebon – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIREBON – TKIT, SDIT dan SMPIT Al-Hikmah Persis 187 Kota Cirebon, Jawa Barat,  kedatangan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Prof. Atip Latipulhayat.

    Kedatangannya disambut dengan baik dari Ketua PD Persis Kota Cirebon, Ustadz H Tatang Nursaifullah.

    Kunjungan ini dihadiri para guru, staf serta siswa dari TKIT, SDIT dan SMPIT Al-Hikmah Kota Cirebon, serta jajaran stacholder, baik dari Wali Kota Cirebon, Kapolres, Dinas Pendidikan, Dandim, Camat Harjamukti, Polsek Harjamukti, Kelurahan Larangan dan Kepala Sekolah se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

    Ucapan selamat datang kepada Prof Atip Latipulhayat disampaikan Ustadz H Tatang Nursaifullah.

    Dalam sambutannya, ada beberapa hal yang disampaikan Ustadz Tatang Nursaifullah.

    “Alhamdulillah sekolah yang ada di Al-Hikmah sudah ada 3 lembaga dengan beberapa siswa. Yaitu TKIT dengan 80 siswa, SDIT 474 siswa, dan SMPIT 60 siswa,” paparnya, Rabu (19/3/2025).

    Dia melanjutkan, ini adalah upaya Persis Kota Cirebon untuk membantu program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, serta mencetak generasi Islam dengan nilai-nilai akhlak yang mulia.

    “Semoga sekolah ini bukan hanya ada Al-Hikmah 1 saja, tetapi harus ada Al-Hikmah 2, Al-Hikmah 3 dan seterusnya. Agar terus menciptakan generasi-generasi yang berkualitas bagi bangsa dan negara,” ucapnya.

    Terakhir, Ustadz Tatang berharap, pertemuan ini bukan hanya pertemuan kali ini saja.

    “Harus ada pertemuan ke 2, ke 3 dan seterusnya agar terus merawat tali silaturahmi,” ucapnya.

    Adapun sambutan yang disampaikan Wamendikdasmen Prof Atip Latipulhayat, menyampaikan sangat senang dan bergembira bisa datang ke Al-Hikmah Kota Cirebon ini.

    Dia mengucapkan terima kasih atas segala bentuk penyambutannya.

    Prof Atif lalu menekankan dan mengulangi dalam program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam aspek pendidikan.

    Yaitu menguatkan literasi dan numerasi sebagai tujuan fundamental dalam membentuk insan-insan yang bertakwa. 

    Pertama, penguatan literasi yang seharusnya menjadi perhatian khusus dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

    Harapannya, program literasi dalam kelas sudah mulai jadi perhatian dan dijadikankan program dalam kelas-kelas.

    Kedua, penguatan numerasi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari.

    “Ini penting karena numerasi menjadi fondasi penting untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan diterapkan semenarik mungkin,” ujarnya.

    Dia juga zedikit mengulas pendidikan yang di bawah ormas Persatuan Islam yang selalu memberikan kontribusi besar bagi perjalanan negeri ini.

    Salah satunya Sekolah PENDIS yang didirikan oleh M Natsir pada 1930.

    Yaitu mewujudkan pendidikan yang berkarakter yang menerapkan nilai-nilai akhlak dalam proses pembelajaran.

  • Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Jawa Barat (Jabar) menyambut baik mekanisme baru penyaluran tunjangan profesi guru aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

    Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menghadiri Peluncuran Mekanisme Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah Langsung ke Rekening Guru bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Wahyu Mijaya di Plaza Insan Berprestasi, kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025) sore.

    “Saya kira ini sebuah terobosan dari pemerintah sebagai wujud dari perhatian terhadap guru melalui penyerahan tunjangan langsung ke rekening guru,” ujar Herman dicuplik dalam siaran medianya ditulis Bandung, Jumat (14/3/2025).

    Herman mengatakan proses transfer langsung ke rekening guru merupakan sebuah terobosan yang baik dari pemerintah pusat.

    Dengan mekanisme ini, penyaluran tunjangan diharapkan semakin cepat karena dana tunjangan tak lagi mampir kas daerah sehingga mengurangi hambatan birokrasi.

    “Baru saja saya bersama Pak Kadis Pendidikan mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat menghadiri acara peluncuran mekanisme baru penyerahan tunjangan guru ASN daerah secara langsung melalui rekening guru,” ungkap Herman.

    Herman menyebut perubahan skema penyaluran ini pun tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 45 Tahun 2023.

    Aturan tersebut mengenai petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN daerah.

    “Tunjangan untuk guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024,” kata Herman.

    Hal ini memastikan pula bahwa guru mendapatkan haknya, serta sebagai bukti komitmen pemerintah atas kesejahteraan guru.

    Herman menegaskan bahwa masa depan anak -anak bangsa tentu sangat tergantung dari sektor pendidikan, maka guru sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan perlu mendapat atensi.

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa salah satu prioritas pembangunan manusia adalah bidang pendidikan. Bahkan alokasi anggarannya di APBN mendapatkan besaran yang paling tinggi. Demikian juga di Jawa Barat, Bapak Gubernur memberikan perhatian serius bagi pembangunan pendidikan  berkarakter,” tambah Herman.

     

    Hendak Selfie di Tengah Sungai Serayu, Remaja di Cilacap Hilang Tenggelam

  • AS Dukung Dimulai Lagi Agresi Pasukan IDF Masuk Gaza, Israel Katz: Gerbang Neraka Terbuka – Halaman all

    AS Dukung Dimulai Lagi Agresi Pasukan IDF Masuk Gaza, Israel Katz: Gerbang Neraka Terbuka – Halaman all

    AS Dukung Dimulai Laginya Agresi Pasukan IDF Masuk Gaza, Israel Katz: Gerbang Neraka Terbuka di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Surat kabar berbahasa Ibrani Maariv mengungkapkan, dari narasumber-narasumber Israel, rincian di balik dimulainya kembali agresi pendudukan di Jalur Gaza.

    Perang Gaza resmi pecah setelah Israel melancarkan serangan udara dengan intensitas besar di sejumlah wilayah di Gaza pada Selasa (18/3/2025) dini hari.

    Surat kabar tersebut melaporkan pada Selasa kalau Israel menolak sodoran usulan Hamas yang bersedia secara selektif membebaskan sandera Israel yang memegang kewarganegaraan Amerika. 

    Hamas juga bersedia menyerahkan empat jenazah sandera Israel.

    Israel menolak dan memilih opsi untuk kembali berperang.

    Laporan media tersebut menambahkan, Israel memberi tahu pemerintah AS kalau upaya diplomatik telah habis.

    Laporan juga mencatat bahwa kabinet keamanan Israel telah memberi wewenang kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan untuk menentukan tanggal dimulainya kembali pertempuran.

    “Keputusan untuk melanjutkan pertempuran dibuat kemarin, Senin, selama pertemuan yang diadakan oleh Netanyahu di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv,” tulis laporan itu.

    LEDAKAN BOM – Bola api dari ledakan bom dari serangan udara Israel di Jalur Gaza, Selasa (18/3/2025). Serangan yang berlangsung di tengah gencatan senjata dengan Hamas ini dilaporkan menewaskan lebih dari 400 korban, termasuk wanita dan anak-anak. (RNTV/TangkapLayar)

    Rencana Israel Perang Lagi di Gaza Disetujui AS, Gerbang Neraka Terbuka

    Laporan juga menjelaskan kalau rencana Israel memulai pertempuran baru di Gaza dikoordinasikan dengan pemerintah AS dan disetujui oleh Washington.

    Laporan menekankan kalau Israel memperbarui pertempuran di Gaza tanpa tekanan AS untuk mengizinkan masuknya bantuan, yang dapat membantu upaya Israel menguasai perang.

    Artinya, ini seperti apa yang dituduhkan Hamas kalau AS terlibat langsung dalam agresi kembali militer Israel (IDF) ke Gaza ini.

    Laporan menjelaskan, rencana militer IDF tersebut dalam agresi yang yang kembali dilakukan ini menyerukan pasukan untuk maju ke Jalur Gaza, membersihkan area tertentu, dan memindahkan warga sipil ke zona kemanusiaan.

    Dalam praktik agresi selama 15 bulan sejak 7 Oktober 2023, Israel kerap membombardir apa yang mereka sebut sebagai koridor kemanusiaan, lokasi jalur evakuasi warga Gaza yang mengungsi.

    Menteri Pertahanan Israel mengatakan, “Kami kembali bertempur karena penolakan Hamas untuk membebaskan tentara yang diculik dan ancamannya untuk menargetkan tentara dan permukiman.”

    Ia menambahkan, “Jika Hamas tidak membebaskan semua tahanan, gerbang neraka akan terbuka di Gaza.”

    2 Menteri Sayap Kanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich (X/Twitter)

    Smotrich dan Ben-Gvir Kegirangan

    Atas dimulainya kembali agresi IDF ke Gaza ini, politisi sayap kanan Israel menyuarakan reaksi kegembiraan menyusul serangan baru Angkatan Udara Israel (IAF) di Gaza pada Selasa dini hari, yang menandai eskalasi agresi yang sedang berlangsung.

    Serangan tersebut telah menyalakan kembali perdebatan dalam kalangan politik Israel mengenai pendekatan terbaik terhadap krisis tersebut.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan dukungannya terhadap tindakan militer IDF, menekankan kalau tujuan Israel tetaplah pembubaran total Hamas.

    Dalam sebuah tweet, Smotrich menyatakan, “Siapa pun yang melakukan kepada kami apa yang Hamas lakukan pada Simchat Torah akan dihancurkan.” 

    Ia menggambarkan serangan militer baru tersebut sebagai langkah penting dalam upaya menghancurkan Hamas, mengamankan kembalinya semua tawanan, dan menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Gaza.

    Smotrich lebih lanjut mencatat kalau Pasukan Pendudukan Israel (IDF) telah mempersiapkan momen ini dalam beberapa minggu terakhir, menyusul penunjukan kepala staf baru.

    “Ini adalah proses yang bertahap, dan dengan pertolongan Tuhan, hasilnya akan benar-benar berbeda dari apa yang telah dilakukan selama ini,” imbuh Smotrich, menegaskan kembali komitmen “Israel” untuk mencapai tujuannya di Gaza.

    Itamar Ben-Gvir, pimpinan partai sayap kanan Otzma Yehudit, juga sangat mendukung aksi militer tersebut.

    Ia menyebut pertempuran baru tersebut sebagai langkah yang perlu dan “moral” untuk menghancurkan Hamas dan memulangkan tawanan “Israel”.

    Ben-Gvir telah menjadi pengkritik keras kesepakatan damai dengan Hamas yang melibatkan penghentian operasi militer.

    Pada bulan Januari, ia dan partainya meninggalkan koalisi sebagai protes terhadap kesepakatan yang melibatkan gencatan senjata, menuduhnya merusak upaya IOF dan menyerah kepada Hamas.

    Menteri Pendidikan Yoav Kisch menyuarakan sentimen Ben-Gvir dengan menyatakan secara lugas, “Bebaskan para sandera atau api neraka. Sekarang.”

    Namun, tidak semua tokoh politik setuju dengan tindakan tersebut.

    Yair Golan, pemimpin partai oposisi Democratic Camp, mengkritik serangan militer baru-baru ini sebagai taktik pengalihan perhatian oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    Golan berpendapat bahwa fokus Netanyahu pada tindakan militer merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari pemecatan kepala Shin Bet Ronen Bar baru-baru ini.

    “Tentara di garis depan dan para sandera di Gaza hanyalah kartu dalam permainan bertahan hidupnya,” klaim Golan.

     “Netanyahu menggunakan nyawa warga negara dan tentara kita karena ia takut akan protes publik atas pemecatan kepala Shin Bet.”

     

    (oln/khbrn/rntv/*)

     

  • Rapor Pendidikan 2025 Jadi Masukan Pemda Tingkatkan Mutu Sekolah

    Rapor Pendidikan 2025 Jadi Masukan Pemda Tingkatkan Mutu Sekolah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan rapor pendidikan 2025 dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

    Rapor ini merangkum potret pendidikan dari 2022 hingga 2024 untuk membantu pemda memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan.

    Pernyataan ini disampaikan dalam acara Taklimat Rapor Pendidikan 2025 yang digelar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Senin (18/3/2025).

    “Rapor pendidikan 2025 memberikan peta pendidikan yang lebih baik dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang,” ujar Abdul Mu’ti.

    Sumber Data Akurat untuk Evaluasi dan Perbaikan

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Toni Toharudin menyatakan, rapor pendidikan 2025 merupakan sumber data terpercaya yang dapat dimanfaatkan satuan pendidikan, pemda, dan publik untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

    “Rapor ini telah menjadi bagian dari rumah pendidikan dan dapat digunakan untuk perencanaan program, penganggaran, refleksi guru, hingga perbaikan kualitas pembelajaran,” jelas Toni.

    Selain itu, rapor pendidikan juga dapat diakses di ruang sekolah, memperkuat data mutu hasil satuan pendidikan, serta membantu pemerintah dalam membuat kebijakan berbasis data.

    Bagian dari Platform Rumah Pendidikan

    Rapor pendidikan merupakan bagian dari platform rumah pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.

    Platform ini menggunakan data dari asesmen nasional, yang mencakup, asesmen kompetensi minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

    Dengan adanya rapor pendidikan 2025, diharapkan pemda dan sekolah dapat lebih efektif dalam menyusun kebijakan pendidikan, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan bermutu di seluruh Indonesia.

  • Dana KIP Kuliah 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Nominal Bantuan yang Diterima

    Dana KIP Kuliah 2025 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Nominal Bantuan yang Diterima

    JABAR EKSPRES – Mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025 pastinya sudah tidak sabar menunggu pencairan dana bantuan pendidikan ini? Tapi, kapan sih KIP Kuliah tahun ini cair?

    Buat kamu yang bergantung pada bantuan ini untuk mendukung biaya pendidikan, jangan khawatir.

    Pencairan KIP Kuliah semester genap 2025 dijadwalkan mulai Maret 2025.

    Baca juga : Dana PIP 2025 Cair atau Belum? Begini Cara Ceknya Lewat HP

    Sebagai salah satu program unggulan pemerintah, KIP Kuliah hadir untuk memastikan bahwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa menempuh pendidikan tinggi tanpa kendala finansial.

    Bantuan ini mencakup biaya pendidikan yang langsung disalurkan ke perguruan tinggi, serta uang saku yang dikirim ke rekening masing-masing penerima.

    Namun, banyak mahasiswa yang masih bertanya-tanya kapan tepatnya dana KIP Kuliah akan masuk ke rekening mereka?

    Nah, biar nggak bingung, yuk simak informasi lengkapnya berikut ini.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Berdasarkan pernyataan Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Septien Prima Diassari, pencairan dana KIP Kuliah direncanakan mulai Maret 2025.

    “Mudah-mudahan di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran,” ujar Septien dalam sesi wawancara di kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Minggu (16/3/2025).

    Jika mengacu pada jadwal tahun sebelumnya, berikut perkiraan waktu pencairan KIP Kuliah 2025:

    Semester Genap 2024/2025 → Maret – April 2025Semester Ganjil 2025/2026 → Agustus – September 2025

    Jadi, buat kamu yang sedang menunggu pencairan, pastikan rekeningmu aktif dan siap menerima transfer dana.

    Cara Cek Status Pencairan KIP Kuliah

    Biar nggak perlu menerka-nerka kapan uangnya masuk, kamu bisa langsung cek status pencairan melalui situs resmi (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/).

    Berikut langkah-langkahnya:

    Kunjungi situs resmi (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/)Pilih menu “Akses Akun”Masukkan nomor pendaftaran & kode akses akun yang kamu dapat saat mendaftar KIP KuliahKlik “Login” untuk masuk ke dashboard akunmuCek bagian bawah halaman. Di sana akan muncul informasi detail seperti nomor SK Puslapdik, SPP, SPM, SP2D, dan SPPnProses Pencairan

    Sebelum dana KIP Kuliah sampai ke tanganmu, ada beberapa tahapan pencairan yang harus dilewati, yaitu:

  • Cek Daya Tampung UTBK SNBT 2025, Link dan Cara Daftar

    Cek Daya Tampung UTBK SNBT 2025, Link dan Cara Daftar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT 2025 sudah resmi dibuka sejak pekan lalu pada 11 Maret 2025 lalu. Prosesnya akan berlangsung sekitar dua minggu hingga ditutup 27 Maret 2025 mendatang.

    Pendaftaran bisa dilakukan langsung ke laman SNPMB. Isi formulir yang tertera di dalamnya dan pilih program studi atau prodi yang diinginkan.

    Selain melakukan pendaftaran, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan daya tampung prodi yang diinginkan pada tiap universitas tujuan melalui laman resmi SNPMB.

    Dengan mengecek daya tampung, Anda bisa melihat peluang lulus ke kampus impian saat melakukan ujian. Anda dapat melihat jumlah daya tampung semua kampus termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) hingga Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam laman SNPMB akan terlihat daya tampung untuk SNBT 2025. Selain itu juga terdapat jumlah peminat tiap prodi pada ujian 2024 lalu.

    Simak caranya berikut ini:

    Buka laman resmi SNPMB https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
    Buka menu dengan klik ikon tiga garis
    Pilih UTBK SNBT
    Klik Daya Tampung SNBT
    Klik Daftar PTN Akademik, silahkan cara nama kampus yang ingin diketahui daya tampungnya
    Klik opsi Lihat Prodi
    Berikutnya akan tertera daftar program studi beserta jumlah daya tampung untuk pendaftaran SNPB 2025
    Pilih prodi yang diinginkan

    Cara Daftar UTBK SNBT 2025

    Berikut adalah cara mendaftarkan diri untuk mengikuti UTBK SNBT 2025:

    Buka portal SNPMB
    Masuk dengan akun SNPMB Anda
    Isi biodata pada formulir
    Unggah pas foto dan verifikasi biodata
    Pilih program studi, bagi yang memilih program studi Bidang Seni dan atau Olahraga wajib mengunggah portofolio
    Pilih pusat UTBK untuk lokasi ujian
    Akan ada slip pembayaran biaya UTBK, lakukan pembayaran
    Download UTBK SNBT 2025

    (dem/dem)