Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Cerita Anies Hentikan Reklamasi Tanpa Caci Maki

    Cerita Anies Hentikan Reklamasi Tanpa Caci Maki

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan, politisi yang dikenal dengan sosok yang tenang. Eks Gubernur Jakarta itu bahkan tak pernah terlihat marah, setidaknya di hadapan media.

    Apa yang melatar belakangi bekas Rektor Universitas Paramadina itu berlaku demikian? Ia menjawabnya.

    “Memang kita harus stabil ya, dan menurut saya stabilitas itu yang dibutuhkan. Stabil itu membuat kita berpikir dengan jernih, membuat kita tenang,” kata Anies di sebuah siniar yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored, dikutip Rabu (26/3/2025).

    Menurutnya, marah bisa saja ia lakukan sebagai salah satu ekspresi. Namun ia tak melakukannya.

    “Di saat kita menghadapi berbagai macam situasi, marah itu adalah perasaan. Marah itu adalah ekspresi. Kita bisa saja marah, kecewa,” ujarnya.

    “Kurang apa syarat untuk marah-marah. Tapi saya memilih untuk mengikhtiarkan selalu stabil,” tambah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi itu.

    Ia sadar, ada banyak pengikut di belakangnya. Selalu tenang, kata dia bagian dari mengirim pesan baik kepada pengikut itu.

    “Kita perlu mengirimkan pesan yang benar kepada semua. Pesan yang baik,” imbuhnya.

    Baginya, ketegasan hal mutlak di situasi tertentu. Tapi menurutnya, ketegasan berbeda dengan keberingasan. Ia tak ingin terjebak di sana.

    “Setiap kita melewati situasi yang sulit, harus ambil keputusan. Maka ketegasan dilakukan. Tapi tidak perlu menurut hemat kami dengan sikap yang keberingasan. Diiringi dengan sikap yang membuat orang takut,” jelasnya.

    Anies memberi contoh.

  • Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    Kontribusi TNI dalam pembangunan nasional

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan.

    Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat.

    Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan.

    Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya.

    Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI.

    Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia.

    Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global.

    Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut.

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD).

    TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua.

    Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

    Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar.

    Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda.

    Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian.

    Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik.

    Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan.

    Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia.

    Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik.

    Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara.

    Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu.

    Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    *) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

    Copyright © ANTARA 2025

  • 2
                    
                        Mendikdasmen Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Tidak Boleh Anak Piknik di Atas Rintihan Orangtua
                        Bandung

    2 Mendikdasmen Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Tidak Boleh Anak Piknik di Atas Rintihan Orangtua Bandung

    Mendikdasmen Bolehkan “Study Tour”, Dedi Mulyadi: Tidak Boleh Anak Piknik di Atas Rintihan Orangtua
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    (KDM) menegaskan bahwa kebijakan pelarangan
    study tour
    di Jawa Barat tidak akan berubah, meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (
    Mendikdasmen
    ) Abdul Mu’ti membolehkan sekolah kembali melaksanakan kegiatan tersebut.
    Menurut Dedi,
    study tour
    selama ini lebih mengarah pada kegiatan wisata daripada perjalanan pendidikan.

    Study tour
    itu bukan urusan bus atau perjalanan, tetapi lebih kepada bisnis di baliknya. Seharusnya ini perjalanan pendidikan, tapi faktanya hari ini lebih banyak didominasi oleh travel dan bisnis pariwisata. Jika seperti itu, namanya bukan study tour, melainkan piknik,” ujar Dedi Mulyadi kepada
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam.
    Menurut pria yang akrab dipanggil KDM (Kang Dedi Mulyad), keputusan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama bagi orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
    Ia menyoroti dampak finansial yang ditanggung orangtua demi memenuhi kebutuhan anak dalam kegiatan
    study tour
    yang justru memberatkan.
    “Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orangtua yang terpaksa berutang atau menjual barang demi membiayai
    study tour
    anaknya. Ini bukan hal sepele. Ada orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” tegasnya.
    Selain itu, Dedi juga menyoroti efek sosial dari
    study tour
    yang justru berpotensi melahirkan kesenjangan di antara siswa di sekolah.
    “Posisi siswa di kelas bisa menjadi minder karena tidak ikut
    study tour
    . Ini melahirkan masalah sosial. Saya melarang
    study tour
    karena saya peduli dan sayang terhadap warga Jawa Barat, bukan karena alasan lain,” jelasnya.
    Sebagai alternatif, KDM menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar sekolah tetap bisa dilakukan tanpa harus membebani orang tua dengan biaya besar. Ia menekankan bahwa esensi pendidikan bukan terletak pada perjalanan jauh, melainkan pada pembelajaran yang bermakna.
    “Kalau memang mau
    study tour
    , tidak usah jauh-jauh. Lingkungan sekitar masih banyak yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah masih banyak yang kumuh, itu yang seharusnya menjadi perhatian. Pendidikan tidak boleh berhenti di level formal saja,” katanya.
    Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan upaya penguatan pendidikan berkarakter di Jawa Barat. Ia berharap keputusan ini bisa melindungi orangtua dari beban ekonomi yang tidak perlu dan memastikan subsidi pendidikan yang telah diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
    “Saya tidak melarang
    study tour
    dalam arti sebenarnya, tapi faktanya selama ini lebih ke arah piknik. Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar mengutamakan substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan
    study tour
    , silakan berhadapan langsung dengan saya,” tegas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI Jadi Pengajar di Sekolah Perbatasan, Mendikdasmen: Tugas Tambahan, Tidak Duduki Jabatan

    TNI Jadi Pengajar di Sekolah Perbatasan, Mendikdasmen: Tugas Tambahan, Tidak Duduki Jabatan

    TNI Jadi Pengajar di Sekolah Perbatasan, Mendikdasmen: Tugas Tambahan, Tidak Duduki Jabatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menuturkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengajar di
    sekolah perbatasan
    tidak menduduki jabatan sipil.
    Mu’ti menuturkan, mereka hanya menjalankan tugas tambahan sehingga hadirnya TNI sebagai pengajar tidak perlu dipermasalahkan.
    “Kan tidak menduduki jabatan, itu kan penambahan tugas, jadi kalau misalnya begini ada TNI yang kerja bakti kenapa enggak dipersoalkan?” tutur Mu’ti saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025).
    Mu’ti menilai, TNI yang mengajar anak-anak di sekolah perbatasan justru telah melakukan tugas mulia.
    “Itu tidak perangkapan jabatan, itu penugasan tambahan itu justru sangat mulia,” ucapnya.
    Sebab, tenaga pengajar di wilayah perbatasan kekurangan, sehingga TNI diperbantukan sebagai tenaga pendidik.
    “Kami menyebutnya dengan
    relawan pendidikan
    yang mereka dapat memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah yang keamanannya rawan,” ucap dia.
    Menurut Mu’ti, banyak kasus yang dihadapi di perbatasan.
    Salah satunya kasus tewasnya guru yang diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat lalu.
    “Banyak persoalan yang dihadapi oleh para guru yang bekerja di daerah tertentu, khususnya di Papua, terutama menuntut keamanan,” kata dia.
    Untuk diketahui, sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat lalu.
    Akibat serangan tersebut, satu orang guru asal NTT dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.
    Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, aksi penyerangan ini diduga dilakukan dengan cara membakar sekolah dasar dan rumah guru.
    KKB diduga membawa senjata api (senpi) dan melakukan penyerangan serta membakar sekolah maupun rumah guru.
    Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya.
    Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Ramadhan Inklusi Bersama 1000 Difabel

    Sosialisasi Pendidikan Inklusi pada Ramadhan Inklusi Bersama 1000 Difabel

    Bisnis.com, CIPUTAT – Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Himpunan Disabilitas Muhammadiyah (HIDIMU) akan menyelengarakan Ramadhan Inklusi 2025 dengan rangkaian acara Sosialisasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dan Buka Puasa Bersama 1000 Difabel serta Mudik Ramah Difabel. Dengan mengusung tema kegiatan “Bertaqwa dan Berdaya, Indonesia Ramah Difabel”. Ramadhan Inklusi 2025 didukung pula oleh LAZISMU Pusat, Bank Syariah Indonesia, BAZNAS, Bank BCA dan Bank Panin Dubai Syariah.

    Ramadhan Inklusi 2025 merupakan kegiatan rutin tahunan yang diinisiasi oleh MPKS Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam mengadvokasi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih kondusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Khususnya penguatan kesejahteraan sosial seperti pengembangan ekonomi dan akses transportasi publik. Agenda kegiatan penting dalam Ramadhan Inklusi 2025 ini meliputi pemberian 1000 paket sembako, 500 zakat fitrah dan 150 paket Mudik Ramah Difabel.

    Pada acara Buka Puasa Bersama 1000 Difabel bertempat di Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Staff Ahli Menteri Bidang Pengembangan Manajemen dan Talentan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Mariman Darto sekaligus sebagai Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhamamdiyah, menyampaikan “Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi murid yang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”. Dalam paparannya beliau menambahkan terkait tantangan pendidikan inklusif dari segi partisipasi dan segi kualitas. Seperti terjadi diskiriminasi, belum ramah anak, banyak anak belum terakomodasi, pembelajaran disekola semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum dan keberagaman kurang diperhatikan.

    Relawan Mengajar sebagai bentuk afirmasi jemput bola, mengatasi hambatan bersama sama, dan memampukan (Habilitasi) dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak hak pendidikan penyandang disabilitas. Beliau menambahkan pesan dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa “Gerakan ini tidak bisa sendiri, seluruh pemangku kepentingan harus terlibat kolaborasi”.

    Muhammadiyah memberikan komitmen dan dukungan penuh kepada para difabel Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman.

    Vice President Bank BCA, Ibu Endang Sri Kuncorowati berkesempatan hadir bersama dengan para mitra lainnya menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada para peserta difabel. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian dari Bank BCA dan pihak swasta terhadap para difabel Indonesia.

  • Universitas Indonesia Dominasi QS WUR 2025 dengan 27 Subject Terbaik

    Universitas Indonesia Dominasi QS WUR 2025 dengan 27 Subject Terbaik

    JAKARTA – Dalam persaingan global, jumlah program studi atau subject yang masuk dalam peringkat dunia menjadi salah satu indikator keunggulan suatu universitas.

    Perguruan tinggi dengan program studi terbanyak yang diakui secara internasional menunjukkan kualitas akademik yang mumpuni, daya saing tinggi, serta kontribusi signifikan dalam berbagai bidang ilmu. Salah satu universitas di Indonesia yang berhasil mencatat prestasi gemilang dalam pemeringkatan global adalah Universitas Indonesia (UI).

    UI dinobatkan sebagai perguruan tinggi dengan jumlah subject terbanyak yang masuk dalam Top 500 QS World University Rankings (QS WUR) by Subjects 2025. Kampus ini mencetak rekor dengan 27 bidang ilmu yang berhasil masuk dalam jajaran 500 besar dunia.

    Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, dalam keterangannya, menyatakan keberhasilan ini merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis UI dalam memperkuat daya saing global.

    “Peringkat UI selalu yang terbaik di Indonesia, yang berarti UI unggul. Namun, kita juga harus melihat dampaknya. Harapan kami dalam lima tahun ke depan, selain peringkat yang terus meningkat, dampak dari pencapaian ini juga semakin luas,” ujar Prof. Heri.

    Ia menekankan bahwa daya saing global atau global competitiveness tidak hanya diukur dari peringkat institusi semata, tetapi juga dari kualitas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.

    “Peringkat terbaik harus tercermin dalam daya saing global yang tinggi, baik untuk institusi, dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa dan alumninya,” lanjutnya.

    Menurut Prof. Heri, institusi harus mampu bersaing dengan universitas lain di tingkat dunia. Dosen juga harus memiliki kepakaran dan kompetensi yang diakui secara internasional, sementara tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan setara dengan universitas luar negeri. Selain itu, mahasiswa dan alumni UI diharapkan mampu berprestasi di tingkat global dan bersaing dalam dunia kerja internasional, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pencapaian UI adalah hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika.

    “Peringkat ini bukan sekadar angka atau urutan, tetapi merupakan bukti dari kerja keras dan komitmen mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan dalam membangun ekosistem pendidikan serta penelitian yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing global,” ujarnya.

    UI terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai universitas unggulan yang diakui secara internasional.

  • Prabowo Bangun 200 Sekolah Rakyat Tahun Ini, Plus Asrama untuk Tingkat SD hingga SMA

    Prabowo Bangun 200 Sekolah Rakyat Tahun Ini, Plus Asrama untuk Tingkat SD hingga SMA

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan membangun 200 Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Target jumlah itu akan dikhususkan untuk menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Sekolah Rakyat merupakan sebuah program pembangunan institusi Pendidikan dilengkapi asrama. Rencana itu diungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, 21 Maret 2025. Ia berharap bisa merekrut 1.000 siswa per sekolah.

    “Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” ucap Prabowo, dalam keterangan resminya, dikutip Minggu, 23 Maret 2025.

    Prabowo menegaskan bahwa program ini bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, tetapi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin.

    “Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Presiden menargetkan agar 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan mendatang.

    Menurutnya, Kementerian Sosial sudah memiliki sejumlah gedung yang bisa langsung direnovasi untuk mempercepat pelaksanaan program ini. Sementara itu, 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.

    Prabowo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat mencapai 200 unit per tahun. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan, diharapkan akan ada setidaknya satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di daerah-daerah yang memiliki kantong kemiskinan.

    “Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” tutur Prabowo.

    Rekrutmen siswa untuk Sekolah Rakyat akan dimulai pada 1 April 2025, dengan prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

    Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan berdasarkan klaster sosial ekonomi di setiap daerah, dengan Desil 1 sebagai kelompok yang diprioritaskan. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon siswa.

    Instruksi Prabowo untuk Menteri-menteri Terkait

    Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diminta untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

    Prabowo juga menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang bangsa dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

    Ia menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar lembaga pemerintah dan semangat persatuan dalam mewujudkan program pembangunan tersebut.

    “Kita harus belajar dari sejarah. Tidak ada pembangunan bangsa yang bisa dikerjakan dalam lima atau sepuluh tahun. Ini adalah kerja keras berpuluh-puluh tahun, sejak 1945 dan seterusnya,” kata dia.

    Adapun, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat akan dimulai pada 1 April 2025. Prioritas rekrutmen tersebut diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

    Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan klaster sosial ekonomi di masing-masing daerah, dengan Desil 1 sebagai prioritas utama. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon siswa. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pekan ini. 

    Pandangan tersebut dibagikan Anies melalui akun pribadi X miliknya @aniesbaswedan, Jumat (21/3/2025). Dia turut menanggapi soal amandemen UU TNI itu usai diberikan pertanyaan saat berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta. 

    Melalui cuitan berbentuk utas, Anies menyebut revisi UU YNI menimbulkan banyak pertanyaan.  

    “Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” ujar Anies dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025). 

    Anies menyebut masyarakat ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara. 

    “Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” ujarnya dalam cuitan tersebut. 

    Pria yang juga calon presiden pada Pilpres 2024 itu turut menyoroti proses pembahasan yang cepat, dan minimnya diskusi yang melibatkan publik. 

    Di sisi lain, Anies turut mempertanyakan apabila revisi UU TNI dapat menyelesaikan masalah internal di lembaga tersebut. Salah satunya mengenai meritokrasi dalam jenjang karier. 

    “Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tulisnya. 

    Anies lalu berpesan agar kebijakan yang tertuang dalam revisi UU TNI harus dikawal dengan ketat. Dia menyinggung pesan Presiden ke-1 Soekarno yang menyebut angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. 

    “Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” tutur pria yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

    Oleh karena itu, Anies mendorong ruang diskusi yang lebih luas, saksama dan partisipatif. 

    “Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai,” terangnya. 

    Adapun revisi UU TNI telah disahkan oleh DPR, Kamis (20/3/2025). Pada hari yang sama, terjadi aksi penolakan di beberapa daerah terhadap amandemen tersebut. Salah satunya di Senayan, atau sekitar gedung DPR. 

  • UGM Terima 2.783 Mahasiswa Lewat Jalur SNBP

    UGM Terima 2.783 Mahasiswa Lewat Jalur SNBP

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima 2.783 mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ini. Beberapa program studi (prodi) dengan jumlah pendaftar terbanyak pada SNBP UGM meliputi kedokteran, hukum, psikologi, farmasi, akuntansi, manajemen, ilmu keperawatan, ilmu komputer, cizi, dan teknik industri.

    Adapun prodi dengan jumlah mahasiswa terbanyak yang diterima antara lain hukum (96 mahasiswa), ilmu dan industri peternakan (90 mahasiswa), kehutanan (90 mahasiswa), biologi (72 mahasiswa), psikologi (68 mahasiswa), kedokteran hewan (60 mahasiswa), kedokteran (53 mahasiswa), teknik mesin (51 mahasiswa), dan kedokteran gigi (47 mahasiswa).

    Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM, Sigit Priyanta menjelaskan bahwa jalur SNBP menampung 30% dari total kuota mahasiswa baru di UGM. Sisanya dapat mengakses jalur seleksi lain seperti SNBT, International Undergraduate Program (IUP), dan seleksi mandiri yang mencakup beberapa skema, seperti Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu (PBUTM), Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi (PBUB), Afirmasi Tridharma UGM, serta Ujian Mandiri berbasis Computer-Based Test (UM UGM CBT).

    “Total dari kuota mandiri yang mencakup 40% dari total kuota penerimaan mahasiswa baru ini memiliki rincian 10% dari PBUB dan PBUTM, 10-15% dari jalur afirmasi. Sisanya yang akan dipenuhi melalui UM UGM CBT,” jelas Sigit.

    Kriteria Kelulusan SNBP
    Menurut Sigit, kelulusan SNBP didasarkan pada nilai akademik dalam rapor serta prestasi lain yang diakui secara resmi.

    “Untuk UGM, kita mengakui minimal tingkat provinsi, diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan lomba yang diakui oleh Puspresnas (Pusat Prestasi Nasional). Kemudian di UGM misalnya lomba-lomba UGM, di perguruan-perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri yang secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Evaluasi kelulusan di SNBP merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2022 dan Nomor 62 Tahun 2023. Dari total nilai, 50% berasal dari rata-rata nilai rapor semester 1 hingga 5, sedangkan sisanya diambil dari dua mata pelajaran pendukung yang relevan dengan prodi pilihan.

    “Dua mata pelajaran pendukung tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap prodi, disesuaikan dengan lampiran yang disertakan dalam peraturan menteri tersebut. Sebagai contoh, untuk teknik mesin mengambil dua mata pelajaran, yaitu matematika dan fisika. Kemudian ditambahkan dengan nilai prestasi yang dimiliki,” paparnya tentang SNBP UGM.

    Sigit mengingatkan para calon mahasiswa yang telah diterima melalui SNBP agar segera melengkapi dokumen registrasi.

    “Registrasi dilaksanakan mulai dari 20 Maret 2025 pukul 15.00 WIB sampai dengan 27 Maret 2025 pukul 15.00 WIB,” jelasnya.

    Setelah registrasi, hasil verifikasi dokumen dan penetapan uang kuliah tunggal (UKT) akan diumumkan di akun Simaster masing-masing pada 16 April hingga 30 April 2025 pukul 15.00 WIB. Jika calon mahasiswa tidak melakukan registrasi dan pembayaran UKT dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan dianggap mengundurkan diri.

    Bagi peserta yang belum diterima, Sigit menegaskan bahwa SNBP bukan satu-satunya jalur masuk perguruan tinggi.

    “Tidak diterima atau belum diterima di SNBP itu bukan akhir dari sebuah proses mendapatkan tempat terbaik untuk melanjutkan studi,” pesannya.

    Ia juga memberikan saran dalam memilih program studi, yakni dengan mempertimbangkan minat terhadap mata pelajaran tertentu serta prospek karier di masa depan.

    “Kami di UGM ini kan mempublikasikan selektivitas prodi. Mungkin juga bisa sebagai gambaran untuk melengkapi dari pilihan yang sesuai. Calon pendaftar bisa mengukur mana prodi yang paling tepat,” tutupnya terkait penerimaan mahasiswa baru selain melalui SNBP UGM.

  • Berapa Biaya Pendaftaran SNBT UTBK 2025?

    Berapa Biaya Pendaftaran SNBT UTBK 2025?

    JABAR EKSPRES – Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2025 menjadi salah satu jalur yang bisa diikuti. Jalur ini merupakan solusi bagi siswa yang tidak lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Lalu berapa biaya pendaftaran SNBT UTBK 2025? Berikut Informasinya.

    Berbeda dengan SNBP yang menilai prestasi akademik selama sekolah, SNBT menggunakan hasil tes sebagai indikator utama kelulusan. Oleh karena itu, penting bagi calon peserta untuk memahami proses pendaftaran, biaya yang harus dikeluarkan, serta metode pembayarannya. Berikut informasi lengkapnya.

    Pendaftaran SNBT UTBK 2025 telah dibuka dan akan berlangsung hingga 27 Maret 2025. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi SNPMB. Para peserta juga memiliki kesempatan untuk memilih beberapa program studi di berbagai perguruan tinggi negeri sesuai dengan minat dan bakat mereka.

    BACA JUGA : Ini Cara Bayar UTBK-SNBT 2025 di BCA, Mandiri, BNI,BSI dan BRI

    Cara Daftar SNBT UTBK 2025

    Untuk mengikuti SNBT UTBK 2025, calon peserta harus melakukan beberapa langkah pendaftaran sebagai berikut:

    Kunjungi laman resmi SNPMB di https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.Buat akun SNPMB jika belum memiliki akun.Lengkapi biodata diri secara akurat dan benar.Unggah foto terbaru sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.Pilih program studi yang diminati.Tentukan lokasi tes UTBK yang diinginkan.Unduh dan simpan kartu peserta sebagai bukti resmi pendaftaran.

    Pastikan semua data yang dimasukkan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kendala selama proses seleksi.

    BACA JUGA : Kriteria Siswa Eligible SNBP 2025 dan Cara Cek Kuota Sekolah

    Berapa Biaya UTBK SNBT 2025?

    Dalam seleksi SNBT UTBK 2025, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 per orang. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan ujian dan tidak dapat dikembalikan setelah pembayaran dilakukan.

    Pembayaran biaya pendaftaran dapat dilakukan melalui beberapa bank yang telah bekerja sama dengan panitia SNPMB, yaitu:

    Bank MandiriBank BNIBank BTNBank BRIBank Syariah Indonesia (BSI)