Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Momen Jusuf Kalla Hadiri Open House Lebaran di Istana

    Momen Jusuf Kalla Hadiri Open House Lebaran di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla mendorong agar momen Lebaran Idulfitri 1446 Hijriah diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan menyatukan masyarakat untuk memajukan bangsa. 

    Hal ini dia sampaikan saat menghadiri agenda silaturahmi gelar griya atau open house di Istana Merdeka, pada Senin (31/3/2025).

    “Tentu kita bergembira, mari kita meningkatkan silaturahmi, mari kita bersatu padu untuk memajukan negeri ini, mari saling memaafkan juga saling memberikan saran-saran untuk bangsa ini,” tutur Jusuf Kalla.

    Tak hanya itu, agenda tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Ananda, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, para ketua lembaga, menteri Kabinet Merah Putih, serta para duta besar dari negara sahabat.

    Selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengutip pesan Presiden yang mengungkapkan bahwa Idulfitri adalah momen yang sangat baik untuk saling memaafkan, saling memahami, dan memperkuat kerja sama.

    Brian menganggap bahwa momen lebaran bukan hanya sekadar menyambung tali silaturahmi, tetapi juga sebagai simbol kekeluargaan yang memperkuat ikatan antar pemimpin dan masyarakat.

    “Momen Idulfitri ini momen yang sangat baik untuk saling maaf-memaafkan, untuk saling memahami, sehingga roda pembangunan dapat lebih berjalan secara kekeluargaan. Jadi ini simbol kekeluargaan yang sangat baik dicontohkan oleh Bapak Presiden bersama seluruh elemen masyarakat,” ucap Brian.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa acara gelar griya ini merupakan momen untuk mendekatkan hati dengan masyarakat.

    Selain itu, Muhaimin memberikan pandangannya terhadap makna dari Idulfitri yang merupakan titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

    “Makna lebaran ini ibaratnya setelah sebulan penuh dibersihkan, begitu Lebaran kita restart mengawali dari titik awal untuk perbaikan yang lebih baik dibanding tahun lalu,” ujar Muhaimin.

    Pada kesempatan lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan bahwa acara gelar griya ini merupakan tradisi yang sangat baik dan patut dilestarikan. 

    Ahmad menganggap bahwa momen seperti ini menciptakan kesempatan langka untuk mempererat ikatan kebangsaan dan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.

    “Saya kira ini sebuah tradisi yang sangat bagus, tradisi yang harus dilestarikan yakni menyatunya antara pejabat, rakyat, para menteri dalam satu kesempatan di Hari Raya Idulfitri ini. Inilah hari kemenangan kita semuanya,” pungkas Muzani.

  • Momen Open House Prabowo bersama Pejabat di Istana Merdeka

    Momen Open House Prabowo bersama Pejabat di Istana Merdeka

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima keluarga mantan Presiden SBY saat open house di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025). FOTO/SETPRES

    JAKARTA – Merayakan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025).Acara silaturahmi dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming beserta istri Selvi Ananda, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), para ketua lembaga, menteri Kabinet Merah Putih, serta para duta besar dari negara sahabat.

    Jusuf Kalla yang turut hadir pada acara tersebut memberikan ucapan selamat kepada masyarakat yang merayakan Idulfitri. JK mengutarakan bahwa momen Lebaran ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan menyatukan masyarakat untuk memajukan bangsa.

    “Tentu kita bergembira, mari kita meningkatkan silaturahmi, mari kita bersatu padu untuk memajukan negeri ini, mari saling memaafkan juga saling memberikan saran-saran untuk bangsa ini,” kata JK.

    Selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengutip pesan Presiden yang mengungkapkan bahwa Idulfitri adalah momen yang sangat baik untuk saling memaafkan, saling memahami, dan memperkuat kerja sama. Brian menganggap momen lebaran bukan sekadar menyambung tali silaturahmi, tetapi juga sebagai simbol kekeluargaan yang memperkuat ikatan antar pemimpin dan masyarakat.

    “Momen Idulfitri ini momen yang sangat baik untuk saling maaf-memaafkan, untuk saling memahami, sehingga roda pembangunan dapat lebih berjalan secara kekeluargaan. Jadi ini simbol kekeluargaan yang sangat baik dicontohkan oleh Bapak Presiden bersama seluruh elemen masyarakat,” ucap Brian.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan acara gelar griya ini merupakan momen untuk mendekatkan hati dengan masyarakat. Selain itu, Muhaimin memberikan pandangannya terhadap makna dari Idulfitri yang merupakan titik awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

    “Makna lebaran ini ibaratnya setelah sebulan penuh dibersihkan, begitu Lebaran kita restart mengawali dari titik awal untuk perbaikan yang lebih baik dibanding tahun lalu,” ujar Muhaimin.

    Pada kesempatan lain, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyampaikan bahwa acara gelar griya ini merupakan tradisi yang sangat baik dan patut dilestarikan. Ahmad menganggap bahwa momen seperti ini menciptakan kesempatan langka untuk mempererat ikatan kebangsaan dan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat.

    “Saya kira ini sebuah tradisi yang sangat bagus, tradisi yang harus dilestarikan yakni menyatunya antara pejabat, rakyat, para menteri dalam satu kesempatan di Hari Raya Idulfitri ini. Inilah hari kemenangan kita semuanya,” ucap Ketua MPR.

    Acara gelar griya ini berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan, mengingatkan seluruh hadirin akan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan saling pengertian di tengah keragaman bangsa Indonesia.

    Dengan dilaksanakannya acara tersebut, diharapkan akan makin mempererat hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan negara-negara sahabat, serta menginspirasi semangat kerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

    (abd)

  • Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Prabowo Teken Aturan untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Jumat (28/3/2025). 

    Peresmian PP baru itu digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebagai leading sector penerbitan PP tersebut.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” ujarnya. 

    Prabowo menyampaikan bahwa saran dan masukan untuk menerbitkan aturan itu disampaikan oleh Menkomdigi beberapa waktu lalu. 

    “Perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dikakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tifak lakukan langkah-langkah pengelolaan,” ucapnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa arahan Presiden menjadi panduan dan arah kerja yang efektif. 

    Meutya menjelaskan bahwa PP yang disusun oleh kementeriannya dan sejumlah lintas kementerian/lembaga lainnya itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No.1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. 

    Mantan jurnalis televisi itu menyampaikan, penerbitan PP itu penting di tengah situasi dan kondisi yang dialami anak-anak Indonesia di ruang digital.

    Mulai dari risiko pornografi, perundungan digital hingga judi online.

    “Di mana banyaknya kejahatan terhadap anak, konteks kasus pornogragi 5,5 juta lebih kasus 4 tahun terakhir. Sayangnya, ini keempat terbesar di dunia,” paparnya. 

    Adapun peresmian PP tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Arifah Choiri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

    Kemudian, pemerhati anak Dr. Seto Mulyadi alias Kak Seto dan Najeela Shihab, Komnas Perlindungan Anak Indonesia hingga perwakilan Unicef. 

  • Investasi SDM Kunci Penguatan Ekosistem Riset

    Investasi SDM Kunci Penguatan Ekosistem Riset

    JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) RI, Stella Christie, menekankan bahwa investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi menjadi faktor utama dalam memperkuat ekosistem riset di perguruan tinggi.

    “Kolaborasi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sangat penting dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Jumat.

    Stella menegaskan bahwa perkembangan perguruan tinggi sangat bergantung pada keberadaan ekosistem yang mendukung para dosen dan peneliti untuk terus menghasilkan inovasi.

    Ia juga mengingatkan bahwa penelitian harus dilakukan secara sistematis dan berbasis bukti agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

    Oleh karena itu, Stella berharap perguruan tinggi dapat terus membekali mahasiswa dengan pola pikir kritis dan pendekatan metodologis dalam penelitian. Hal ini dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun budaya akademik yang berorientasi pada riset.

    “Riset yang berkualitas harus memberikan dampak yang jelas. Kita tidak hanya meneliti untuk kepentingan akademik, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat luas,” tutur Stella.

    Ia juga mengacu pada hasil survei yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan, serta kemampuan menyelesaikan masalah kompleks merupakan aspek yang sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini.

    Untuk mendukung pengembangan akademik, lanjutnya, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dosen melalui program beasiswa S2 dan S3 yang dibiayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

    Stella menegaskan bahwa peningkatan jumlah dosen dengan gelar doktor merupakan salah satu prioritas utama dalam kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia.

    Selain itu, ia juga menyoroti peran penting sektor swasta dan pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan riset di perguruan tinggi. Menurutnya, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dapat menciptakan solusi berbasis penelitian yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pertanian dan pembangunan daerah.

    “Dosen dan peneliti adalah pilar utama dalam menciptakan inovasi. Kita harus membangun lingkungan yang mendukung mereka untuk berkembang dan menghasilkan riset berkualitas,” pungkas Stella Christie.

  • Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital

    …, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

    Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.

    Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.

    “Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak,” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.

    Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

    Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.

    Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.

    Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

    Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.

    Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

    Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Ngotot Larang Study Tour, Kepsek yang Nekat Diminta Menghadap – Halaman all

    Dedi Mulyadi Ngotot Larang Study Tour, Kepsek yang Nekat Diminta Menghadap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, study tour lebih menonjolkan sisi rekreasi daripada edukasi.

    Sehingga, ia tetap bersikukuh melarang pelaksanaan study tour bagi siswa SMA dan sederajat di wilayahnya.

    Hal ini disampaikannya dalam sebuah wawancara melalui sambungan telepon pada Senin (24/3/2025) malam.

    “Saya tidak melarang study tour dalam arti sesungguhnya, tetapi selama ini kegiatan itu lebih condong ke arah piknik,” ujar Dedi dikutip dari TribunJabar.id.

    Keputusan ini diambil meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, tidak memberlakukan larangan serupa di tingkat nasional.

    Menurutnya, pendidikan di Jawa Barat harus tetap fokus pada esensi substansial dan tidak boleh sekadar menjadi ajang jalan-jalan.

    Apalagi, tidak memberikan dampak positif bagi pembelajaran siswa.

    Untuk itu, jika ada sekolah yang nekat melakukan study tour, pihaknya meminta kepala sekolah (kepsek) untuk menghadapnya.

    “Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar berfokus pada substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi.”

    “Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya,” lanjut Dedi Mulyadi dengan tegas.

    Dedi menyampaikan pandangan, study tour yang diadakan oleh sekolah sering kali hanya menjadi lahan bisnis bagi perusahaan travel.

    Akibatnya, tujuan utama kegiatan sebagai bagian dari pembelajaran menjadi kabur.

    Ia pun menyoroti dampak finansial yang cukup memberatkan bagi orangtua siswa.

    “Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat.”

    “Banyak orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka,” ujar Dedi.

    Dedi juga mengkhawatirkan dampak sosial dari kegiatan tersebut.

    Terutama terhadap siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

    Study tour, kata Dedi, dapat menciptakan kesenjangan sosial di sekolah, yang pada akhirnya membuat siswa dari keluarga ekonomi lemah merasa minder dan terisolasi.

    Sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat soal larangan study tour antara Mendikdasmen Abdul Mu’ti dan sejumlah pemerintah daerah.

    Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak melarang penyelenggaraan study tour bagi sekolah, meskipun ada sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan larangan.

    Hanya saja, yang perlu ditekankan adalah pemilihan jasa transportasi yang berkualitas.

    Mu’ti juga meminta sekolah untuk betul-betul mengecek kelayakan kendaraan bus dan kualitas sopirnya jika ingin mengadakan study tour.

    “Tolonglah dipastikan betul terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi.”

    “Jadi, diusahakan agar biro-biro transportasinya yang betul-betul berkualitas, yang kendaraannya layak, driver-nya juga memang driver yang sangat mengutamakan keamanan penumpangnya,” ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025) dilansir Kompas.com.

    Menurut Mu’ti, study tour merupakan bagian dari program sekolah yang bertujuan memberikan pengalaman kepada anak-anak dengan kunjungan ke berbagai tempat.

    Namun, Mu’ti mengingatkan, study tour harus direncanakan dengan matang, sehingga kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk anak-anak.

    “Jangan sampai study tour itu hanya menjadi kegiatan yang rutinitas saja yang kaitan dengan pendidikan itu tidak terlaksana,” tegasnya.

    Selain itu, guru wajib membimbing study tour demi keselamatan anak-anak.

    “Tetap dibimbing oleh guru-guru, jangan kemudian para murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” jelas Mu’ti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Polemik Larangan Study Tour di Jawa Barat: Antara Kesan Siswa, Beban Orangtua, dan Bisnis Travel

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)(Tribunabar.id/Muhammad Syari)(Kompas.com/irda Janati)

  • MPR: Butuh kreativitas dan kolaborasi untuk tingkatkan literasi rakyat

    MPR: Butuh kreativitas dan kolaborasi untuk tingkatkan literasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan dibutuhkan beragam kreativitas dan kolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan gemar membaca di kalangan masyarakat.

    Untuk itu, kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus diwujudkan untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di tanah air.

    “Berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui sejumlah program yang mendorong agar masyarakat gemar membaca harus terus dilakukan di tengah sejumlah keterbatasan yang kita hadapi saat ini,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamia.

    Adapun di tengah suasana mudik, pada Rabu (26/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan buku untuk para pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

    Langkah tersebut merupakan bagian dari
    Program Mudik Asyik Baca Buku (MABB) 2025 yang berlangsung pada 26–27 Maret 2025 di berbagai titik keberangkatan mudik.

    Publikasi Hasil Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas RI) dan PT Indekstat Konsultan Indonesia pada akhir tahun lalu mengungkapkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif.

    Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada 2024 berada pada poin 72,44. Capaian itu meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 66,70. Meski meningkat, capaian TGM pada 2024 masih masuk kategori sedang.

    Lestari berharap upaya untuk mewujudkan gemar membaca menjadi sebuah gerakan yang dapat melibatkan semua pihak, sehingga berdampak lebih luas.

    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari dapil II Jawa Tengah itu menilai upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di berbagai sektor.

    Dengan semakin baik literasi, masyarakat diharapkan dapat memahami sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa ini, sehingga dapat ikut berperan aktif dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut.

    Wakil rakyat yang membidangi pendidikan, olahraga, dan riset itu berharap para pemangku kepentingan dapat menciptakan sejumlah kreativitas untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki seperti Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah.

    Ia meyakini dengan keterlibatan semua pihak, upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat dapat lebih masif dan diharapkan mampu meningkatkan literasi setiap warga negara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemudik di Stasiun Senen senang dapat buku gratis dari Mendikdasmen

    Pemudik di Stasiun Senen senang dapat buku gratis dari Mendikdasmen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemudik di Stasiun Senen senang dapat buku gratis dari Mendikdasmen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Salah seorang pemudik di Stasiun Pasar Senen bernama Nur Hidayah mengaku senang anaknya bisa mendapatkan buku gratis yang dibagikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu sore.

    “Dari pertama datang, sudah tertarik buku ini. Sudah baca dua buku tadi. Makanya, tadi pas dibagikan, anak saya bilang ‘mau’,” kata Nur Hidayah ketika ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

    Nur mengatakan bahwa putrinya bernama Raskia Safa Nadia atau sapaan akrabnya Raras hobi membaca.

    Raras yang saat ini berusia 7 tahun, kata dia, sudah gemar membaca sejak bisa membaca pada usia 4 tahun.

    “Dari umur 4 tahun, sudah bisa membaca. Jadi, lumayan bisa mendapatkan buku ini,” katanya.

    Raras dan adiknya yang berusia 5 tahun mendapatkan tiga buku dongeng yang diberikan secara langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

    Dari membaca salah satu buku yang diberikan, Nur mengatakan bahwa putrinya mempelajari salah satu kata baru, yaitu tunanetra.

    “Dia jadi tahu bahasa baru, tunanetra. Sebelumnya, dia ‘kan belum tahu,” ujarnya.

     

     

    Tiga buku yang diterima Raras kemudian dibawa mudik menuju Kebumen, Jawa Tengah, untuk dibaca selama perjalanan.

    Diketahui bahwa pada Rabu sore Mendikdasmen Abdul Mu’ti membagikan secara langsung ribuan buku kepada pemudik di Stasiun Pasar Senen, khususnya anak-anak, untuk membangun kebiasaan membaca yang baik.

    “Ini ‘kan biasanya kalau perjalanan, anak-anak selalu memegang gawai. Dengan membagikan buku ini, kami harapkan mereka dapat membaca buku yang bermanfaat, buku-buku yang edukatif,” katanya.

    Abdul Mu’ti menyebutkan total ada 20.000 buku yang dibagikan secara gratis pada tanggal 26—27 Maret 2025 di enam titik keberangkatan mudik di Jakarta, yakni Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Terminal Kalideres, Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, dan Bandara Halim Perdanakusuma.

    Untuk di Stasiun Pasar Senen, total ada sekitar 3.000 buku yang dibagikan.

    Adapun jenis buku yang diberikan mayoritas merupakan buku dongeng karena target utamanya adalah anak-anak.

    “Ini buku-buku bacaan, pengayaan yang membangkitkan imajinasi dan juga inspirasi bagi anak-anak untuk bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat dari buku bacaan yang kami bagikan secara gratis,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Pencairan dan Validasi TPG Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemkab Melalui Disdik Hanya Mengusulkan Saja

    Pencairan dan Validasi TPG Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemkab Melalui Disdik Hanya Mengusulkan Saja

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Sekretaris Daerah Cakra Amiyana, menjelaskan terkait Gejolak yang muncul dilingkungan Disdik Kab Bandung, berkaitan dengan Tunjangan Profesi Guru ( TPG) yang tidak cair jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H, nampaknya ini patut mendapatkan sorotan dan pemahaman semua pihak.

    Dijelaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana bahwa dengan adanya perubahan mekanisme / proses transfer bagi Guru ASN dan Guru Non ASN juga Tenaga Honorer ( diswasta), yang dulunya dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.

    Saat ini, Tata kelola dan validasi datapun langsung ditentukan oleh Pemerintah Pusat ( Kementrian Pendidikan), hingga pihak Dinas pun tidak dapat mendikteksi siapa yang sudah cair dan siapa yang belum, Ujar Cakra Amiyana, Pada Rabu 26 Maret 2025.

    ” Pihak Dinas Pendidikan hanya mengusulkan pencairan bagi TPG, untuk proses verifikasi dan validasi serta transfer pada tahun 2025 sekarang itu langsung dari Pusat ke rekening yang bersangkutan , ” Ulasnya.

    Lanjut Cakra Amiyana, bahwa untuk proses pengajuan pencairan TPG bagi Guru Non ASN, Pemda melalui Dinas Pendidikan hanya sebatas pengusulan saja itu pun bagi yang sudah validasi berdasarkan kelayakan pada dapodik untuk diajukan pencairannya ke pusat melalui aplikasi SIMTUN oleh pihak Disdik Kabupaten, Kata Cakra.

    Berdasarkan data yang berhasil dihimpun untuk jenjang pendidikan Taman Kanak Kanak Guru sertifikasi ( TPG) Sebanyak 961 guru, ASN 102 Guru dan Non ASN sebanyak 833 Guru, sedangkan Jenjang Pendidikan
    Sekolah Dasar penerima TPG Tahun 2025 diantaranya 10.704 ASN, 3763 P3K, 6.416 Non ASN dan yang menerima sebanyak 525 ( Non ASN), Untuk Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP) penerima TPG untuk ASN sebanyak 2648 Guru, Yang sudah valid 2548 Guru, dan belum valid 100 orang Guru, dikarenakan masih proses validasi kelayakan oleh pihak kemendikbud.

    Sedangkan Non ASN sebanyak 927 Guru, sudah valid 858 Guru, belum valid 69 orang Guru menunggu proses validasi kelayakan oleh kemdikbud pusat, bagi yang sudah Valid seluruhnya diusulkan oleh pihak Disdik Kab. Bandung.

    ” Untuk Proses penetapan dan pencairan TPG mulai tahun 2025 langsung oleh pihak Pemerintah Pusat by rekening yang bersangkutan, “, Tegas Sekda Kab. Bandung.

  • Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional

    Warga memainkan ruling tambur menyambut rombongan pejabat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di pulau terluar Kepulauan Fani Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama TNI AL Armada III dan Lantamal XIV mengadakan misi pengibaran bendera Merah Putih dan bakti sosial di Pulau terluar perbatasan NKRI dengan negara Palau sebagai bukti kehadiran negara di perbatasan. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/tom

    Kontribusi TNI bagi pembangunan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gerakan Reformasi 1998 menghadirkan cara pandang baru terhadap posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan nasional, yang di masa lalu biasa dikenal sebagai fungsi kekaryaan. Reformasi 1998 telah mendorong TNI kembali pada fungsi utamanya, yaitu sebagai kekuatan pertahanan secara profesional.

    Namun, mengingat sumber daya dan potensi yang besar, TNI juga diberi ruang dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional, lebih khusus terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Salah satu peran penting TNI dalam masyarakat, utamanya di daerah perbatasan dan pulau terluar, adalah melalui kegiatan sosial yang dilakukan secara rutin.

    TNI seringkali mengadakan kegiatan seperti sebagai relawan mengajar (guru), pengobatan gratis, dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat pelosok negeri yang membutuhkan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa, tetapi juga membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat.

    Melalui pengesahan RUU TNI baru-baru ini, ruang partisipasi TNI semakin luas. Revisi UU TNI yang baru disahkan tersebut, salah satunya adalah menambah jabatan sipil di kementerian/lembaga (K/L), yang bisa diisi anggota TNI, terutama unsur perwiranya. Jabatan sipil dimaksud secara umum biasa dikenal sebagai OMSP (operasi militer selain perang), yang semula adalah 10 K/L menjadi 14 K/L. Penambahan posisi atau jabatan tersebut, sudah sesuai dengan kapasitas dan sumber daya TNI.

    Semisal dalam penugasan di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), itu sudah sesuai dengan kapasitas dan kompetensi TNI. Sebelum penugasan di BNPB dimasukkan secara resmi dalam Revisi UU TNI, pada kenyataannya anggota TNI sudah terlibat aktif dalam penanggulangan bencana, seperti Tsunami di Aceh (2004), terlibat dalam evakuasi warga dari dampak letusan Gunung Merapi (2010), dan seterusnya.

    Keterlibatan TNI dalam berbagai program kemanusiaan, seperti penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, hingga program ketahanan pangan, menunjukkan bahwa peran TNI ini tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga sebagai penggerak kesejahteraan rakyat.

    TNI yang modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa meninggalkan esensi kedekatannya dengan rakyat.

    Mencerdaskan anak bangsa

    Dinamika implementasi regulasi TNI inilah menjadi hal krusial, sekaligus harapan masyarakat Indonesia. Bagaimana TNI dapat membangun dan mendayagunakan segala kekuatannya dalam menghadapi persoalan masyarakat semakin kompleks. Salah satunya adalah sumbangsih TNI dalam mencerdaskan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

    Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan yang merata merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia akan mampu bersaing di kancah global. Oleh karena itu, TNI melalui Program Papua Pintar, berkomitmen untuk terus mendukung tercapainya visi besar tersebut. 

    Program Papua Pintar adalah salah satu program unggulan yang diinisiasi oleh Angkatan Darat dan mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). TNI akan terus berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, seperti Papua.

    Dengan hadirnya Program Papua Pintar, TNI berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan positif, yang bukan hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Kehadiran anggota TNI sebagai pengajar di pedalaman Papua, bukan hanya membawa keceriaan bagi anak-anak Papua, tetapi juga menumbuhkan harapan baru bagi masa depan mereka.

    Bagi anggota TNI yang menjadi guru di pedalaman, memegang prinsip bahwa ilmu adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pendidikan harus tetap berjalan, meskipun dengan segala keterbatasan yang ada. Para prajurit TNI mengajarkan membaca dan menulis kepada anak-anak, sambil memberikan motivasi agar mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu.

    TNI sangat senang bisa membantu mengajarkan anak-anak membaca dan menulis, terlebih saat melihat mereka begitu gembira dalam belajar. Kebijakan pimpinan pasukan, berencana membantu pihak sekolah di sekitar pos dengan menyiapkan guru pengganti dari personel TNI.

    Ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran TNI di Papua bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga menyemai harapan dan masa depan bagi generasi muda. Kehadiran prajurit TNI sebagai guru dadakan mendapat sambutan hangat dari anak-anak di kampung pedalaman Papua.

    Kegiatan sosial ini membuktikan bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi juga dengan ilmu dan kepedulian. Mereka tidak hanya menjaga batas wilayah, tetapi juga menjaga harapan anak-anak Papua untuk masa depan yang lebih cerah. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga penjaga masa depan anak negeri.

    Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, anggota TNI yang mengajar di sekolah perbatasan, termasuk di Papua, telah dibekali pelatihan kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikdasmen memberikan pelatihan untuk pedagogisnya, sedangkan untuk materi ajar, umumnya sudah dikuasai anggota TNI.

    Kesejahteraan di perbatasan

    Indonesia adalah negara kepulauan dan juga bisa disebut negara maritim, karena sebagian besar wilayahnya didominasi lautan serta kondisi geografisnya berupa kepulauan. Sebagai negara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan secara langsung dengan negara-negara tetangga.

    Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan Australia. Di antara wilayah Indonesia dan negara-negara tetangga ini terdapat suatu kawasan yang disebut dengan daerah perbatasan.

    Daerah perbatasan merupakan daratan, laut dan udara. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, memperoleh perhatian khusus dari (institusi) TNI, karena ikut menjaga kedaulatan negara di perbatasan.

    Secara garis besar isu yang banyak muncul adalah isu teritorial mengenai tapal batas, isu lingkungan seperti eksploitasi sumber daya berlebihan dan kerusakan ekologi, isu keamanan dan kedaulatan seperti kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, illegal trafficking, dan isu kemiskinan, keterbelakangan dan keterbatasan karena masuk daerah T3 (terdepan, tertinggal, terluar).

    Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting dalam kedaulatan negara sehingga harus dijaga dengan baik. Salah satu komponen bangsa yang berperan menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan adalah TNI.

    TNI berperan sebagai penjaga kedaulatan negara, pemelihara keutuhan NKRI, dan penangkal kekuatan musuh dari eksternal, sehingga sangat berkepentingan untuk memelihara keamanan dan kedaulatan negara.

    Melihat peran dan tugas TNI di perbatasan memang tidak mudah apalagi di perbatasan yang menjadi medan konflik yang bisa terjadi antar rakyat dan sengketa lahan perbatasan antar negara karena tidak adanya tapal batas di wilayah Indonesia, hanya garis yang kadang bisa memudar hilang.

    Kendati tak mudah, kita harus akui bahwa TNI memang garda terdepan untuk menjadi penjaga kedaulatan negara. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar, telah dilaksanakan anggota Korps Marinir di Papua, sebagai bukti empirik.

    Pos TNI AL (Posal) Pulau Fani dan Prajurit Marinir TNI AL dari Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgaspam Puter), melaksanakan kegiatan bakti kesehatan di sekitar Pesisir Pantai Pulau Fani, Raja Ampat, Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu. Kegiatan bakti kesehatan yang disambut antusias oleh warga sekitar, merupakan wujud kepedulian prajurit TNI AL yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat Pulau Fani yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

    Tim medis dari TNI AL dalam pelaksanaannya memberikan berbagai pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemberian obat-obatan gratis, serta penyuluhan kesehatan dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

    Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada kesempatan terpisah menyampaikan kepada seluruh prajurit Jalasena bahwa TNI AL berkomitmen dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Seiring keinginan bahwa kehadiran TNI AL dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI AL sebagai bagian dari masyarakat.

    Sumber : Antara