Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Segini Besaran Tukin untuk Dosen ASN di Kemendiktisaintek

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, bersama Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 terkait dengan pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek.

    Dilansir dari laman kemenkeu.go.id, melalui Perpres No. 19 Tahun 2025, Pemerintah memberikan Tukin kepada 31.066 dosen ASN yang sebelumnya hanya menerima tunjangan profesi, di luar gaji pokok dan tunjangan melekat. Penerima Tukin terdiri dari dosen yang bekerja di berbagai jenis perguruan tinggi negeri (PTN), dengan rincian jumlah penerima yaitu 8.725 dosen di PTN Satker, 16.540 dosen di PTN BLU yang belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen di Lembaga Layanan Dikti.

    Komponen penghasilan dosen di Kemendiktisaintek akan berbeda sesuai dengan jenis PTN tempat mereka bekerja. Dosen di PTN badan hukum (PTNBH) dan PTN BLU yang sudah menerapkan remunerasi akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, dan remunerasi tetap. Sementara dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, PTN Satker, dan Lembaga Layanan Dikti akan menerima gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan profesi, serta Tukin.

    Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memotivasi dosen dalam meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendukung keberlanjutan reformasi birokrasi Indonesia. 

    Menkeu menjelaskan bahwa besaran Tukin ditentukan berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatan dosen dengan tunjangan profesi pada jenjang yang bersangkutan.

    “Jika tunjangan profesi lebih besar, maka yang akan dibayarkan adalah tunjangan profesi,” lanjutnya.

    Dilansir dari Antara, jumlah tukin ditentukan berdasarkan kelas jabatan, antara lain sebagai berikut yang efektif sejak 1 Januari 2025.

    kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000
    kelas jabatan 16 sebesar Rp27.577.500
    kelas jabatan 15 sebesar Rp19.280.000
    kelas jabatan 14 sebesar Rp17.064.000
    kelas jabatan 13 sebesar Rp10.936.000
    kelas jabatan 12 sebesar Rp9.896.000
    kelas jabatan 11 sebesar Rp8.757.600
    kelas jabatan 10 sebesar Rp5.979.200
    kelas jabatan 9 sebesar Rp5.079.000.
    kelas jabatan 8 sebesar Rp4.595.150
    kelas jabatan 7 sebesar Rp3.915.950
    kelas jabatan 6 sebesar Rp3.510.400
    kelas jabatan 5 sebesar Rp3.134.250
    kelas jabatan 4 sebesar Rp 2.985.000
    kelas jabatan 3 sebesar Rp2.898.000
    kelas jabatan 2 sebesar Rp2.708.250
    kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250

  • Mendikti Bakal Cabut Status ASN Guru Besar UGM yang Lecehkan Mahasiswa Nasional 15 April 2025

    Mendikti Bakal Cabut Status ASN Guru Besar UGM yang Lecehkan Mahasiswa Nasional 15 April 2025

    Mendikti Bakal Cabut Status ASN Guru Besar UGM yang Lecehkan Mahasiswa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    )
    Brian Yuliarto
    akan mencabut status Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Guru Besar
    Universitas Gadjah Mada
    (
    UGM
    ) berinisial EM yang melecehkan mahasiswa.
    Brian mengatakan, proses pencabutan
    status ASN
    dari EM memerlukan sejumlah prosedur yang masih harus dilakukan.
    “Ya nanti (kami cabut status ASN), intinya sesuai dengan prosedur yang ada, ketentuan yang ada, kita akan proses seperti itu,” ujar Brian saat ditemui di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
    Brian menuturkan, sejauh ini pimpinan UGM telah melakukan proses sesuai aturan dalam menangani masalah tersebut.
    “Ya tentu kan di UGM sudah ada komisi disiplin atau komisi etik,” ucapnya. “Pimpinan UGM sudah melakukan proses yang sesuai ketentuan, jadi nanti kita tentu akan bekerja sama dan menindaklanjuti,” tandas Brian.
    Sebelumnya diberitakan, oknum guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berinisial EM terjerat kasus
    kekerasan seksual
    dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai dosen.
    Modus operandi yang dilakukan oleh EM disebutkan lebih banyak terjadi di rumahnya.
    Sekretaris UGM Andi Sandi mengungkapkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh EM lebih sering terjadi di luar kampus.
    “Modusnya kegiatannya dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi, bimbingan akademik baik itu skripsi, tesis, juga disertasi,” ujarnya saat ditemui di Balairung, UGM, Selasa (8/4) lalu.
    Mereka menilai UGM seharusnya segera melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan ke instansi terkait, agar pendampingan terhadap korban bisa dilakukan secara optimal.
    Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengaku pihaknya belum memperoleh informasi yang utuh mengenai jumlah dan kondisi para korban karena tidak adanya laporan resmi dari UGM.
    “Kami belum bisa mendapatkan akses terhadap para korban yang jelas, sehingga kami belum bisa mendatangi juga para korbannya,” ujar Erlina saat dihubungi pada Senin (14/4) kemarin.
    Ia menegaskan, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana
    Kekerasan Seksual
    (TPKS), setiap dugaan kekerasan seksual wajib dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti dengan pendampingan yang memadai.
    Hal ini penting untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik dan hak-haknya terlindungi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II Sepakati Empat Kerja Sama Penting, Perkuat Hubungan Indonesia–Yordania

    Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II Sepakati Empat Kerja Sama Penting, Perkuat Hubungan Indonesia–Yordania

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, menyaksikan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Penandatanganan ini berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, pada Senin, 14 April 2025.

    Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara serta memperluas kerja sama konkret di berbagai bidang yang memberi dampak langsung kepada masyarakat. Selain memperkuat diplomasi, keempat MoU tersebut mencerminkan semangat bersama dalam mewujudkan stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.

    Adapun keempat kesepakatan strategis yang disepakati adalah sebagai berikut:

    Kerja Sama di Bidang Pertahanan
    Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi.

    Kerja Sama di Bidang Pertanian
    Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menandatangani MoU dengan Menteri Pertanian Yordania, Khaled Huneifat, guna memperkuat ketahanan pangan dan inovasi agrikultur.

    Kerja Sama di Bidang Pendidikan
    Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dan Menteri Pendidikan Tinggi Yordania, Azmi Mahafzah.

    Kerja Sama di Bidang Keagamaan dan Wakaf
    MoU ini ditandatangani oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dan Menteri Wakaf Yordania, Mohammad Khalaileh, yang fokus pada penguatan nilai-nilai keagamaan, moderasi beragama, serta pengelolaan wakaf.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Raja Abdullah juga menegaskan kesamaan pandangan kedua negara terhadap berbagai isu global, termasuk pentingnya dukungan terhadap Palestina dan perdamaian di Timur Tengah. (Wahyuni/Fajar)

  • Komisi X DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

    Komisi X DPR Usul Sekolah Rakyat di Bawah Kemendikdasmen

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar Sekolah Rakyat berada langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), bukan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Terlebih, katanya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu.

    “Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” katanya dalam keterengan tertulis yang dikutip pada Selasa (15/4/2025).

    Adapun, legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini berpendapat bahwa sebenarnya gagasan Sekolah Rakyat bukanlah hal baru, karena pernah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti sekolah darurat, sekolah alternatif, hingga program kejar paket.

    Namun, tambahnya, yang membedakan adalah konsep Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kemensos dengan pendekatan lebih terstruktur melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan rekrutemen guru formal dari PPG.

    Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa dalam membangun Sekolah Rakyat dibutuhkan komitemen anggaran dan dukungan lintas sektor yang baik. Jika tidak ada itu, maka Sekolah Rakyat dinilai akan mendapat tantangan operasional.

    “Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.

    Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.

    “Kita berusaha targetnya untuk tahun ini akan memulai sebanyak 200 sekolah. Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,” ujarnya. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pembangunan satu sekolah rakyat bakal menelan anggaran sebesar Rp100 miliar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin). 

    “[Anggaran] tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata Rp100 miliar untuk satu sekolah,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (10/3/2025).

  • Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

    Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos Nasional 15 April 2025

    Komisi X Sarankan Sekolah Rakyat di Bawah Naungan Kemendikdasmen, Bukan Kemensos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menyarankan agar program
    Sekolah Rakyat
    berada langsung di bawah naungan
    Kementerian Pendidikan
    Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
    Terlebih, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, telah menyatakan guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan PPG dengan kualifikasi tertentu.
    Adapun saat ini, Sekolah Rakyat berada di bawah komando Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Sebaiknya langsung di bawah Kemendikdasmen yang memang sesuai dengan tupoksinya. Kemensos cukup menyampaikan data-data masyarakat miskin ekstrem yang harus diberikan akses,” jelas Esti dalam siaran pers, Selasa (15/4/2025).
    Esti juga mengingatkan, insentif dan jenjang karier guru perlu dipertimbangkan.
    Diketahui, guru
    sekolah rakyat
    direkrut dari guru formal lulusan Pendidikan Profesi Guru.
    Ia menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG memang menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar.
    “Pengambilan dari lulusan PPG adalah langkah strategis, tetapi perlu dipastikan bahwa mereka tidak hanya kompeten secara akademik, melainkan juga memiliki kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di daerah dengan karakteristik kompleks,” ucapnya.
    Ia tak ingin Sekolah Rakyat justru menjadi sekolah buangan ketika terdapat lebih dari 80.000 desa yang masih minim akses pendidikan dasar berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023.
    Oleh karenanya, tanpa komitmen anggaran dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat bisa saja menghadapi tantangan operasional.
     
    “Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat ‘buangan’ pendidikan, melainkan harus menjadi ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas,” pesan Esti.
    Di sisi lain, ia menilai perlu adanya mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pembiayaan berkelanjutan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan maupun kehilangan esensinya karena pergantian pemerintahan.
    Esti pun menyarankan agar bangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan bangunan sekolah-sekolah yang ada.
    “Banyak sekolah yang sudah ada, minim jumlah muridnya, juga di daerah-daerah kepulauan sebaiknya menggunakan lokasi tersebut agar bisa lebih efisien dalam pembiayaan,” imbau legislator dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.
    Seperti diketahui, pemerintah tengah mematangkan proses rekrutmen guru dan peserta didik, serta penyusunan kurikulum untuk Sekolah Rakyat yang dijadwalkan akan dimulai tahun ajaran 2025/2026.
    Program ini menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai payung kebijakan.
    Sekolah Rakyat berkonsep asrama dengan jenjang SD, SMP, dan SMA.
    Sistem asrama ini dinilai akan banyak membantu anak-anak yang kesulitan akses menuju sekolah dan lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Cek NISN Online untuk Pencairan Dana PIP: Panduan Lengkap! – Page 3

    Cara Cek NISN Online untuk Pencairan Dana PIP: Panduan Lengkap! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Butuh dana PIP (Program Indonesia Pintar) tapi bingung cara cek NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)? Tenang, prosesnya mudah kok! NISN merupakan identitas unik setiap siswa di Indonesia yang terdaftar di Kemendikbudristek, dan memastikan keakuratannya sangat penting untuk pencairan dana PIP.

    Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah cara cek NISN online melalui situs resmi Kemendikbudristek, sehingga dana PIP Anda bisa cair dengan lancar. Proses pengecekan NISN online dapat dilakukan melalui situs resmi Kemendikbudristek di https://nisn.data.kemdikbud.go.id/. Ketepatan data yang diinput sangat penting untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ingat, NISN bukan hanya nomor identitas biasa, melainkan kunci akses ke berbagai layanan pendidikan, termasuk dana PIP.

    Mengetahui cara cek NISN dan memastikan keakuratan data adalah langkah awal yang krusial dalam proses pencairan dana PIP. Jangan sampai kesalahan data kecil menghambat akses Anda terhadap bantuan pendidikan yang sangat bermanfaat ini. Dengan mengikuti panduan langkah demi langkah di bawah ini, Anda dapat memastikan proses pengecekan NISN berjalan dengan mudah dan cepat.

    Artikel ini akan memberikan panduan lengkap dan praktis, mulai dari mengunjungi situs resmi Kemendikbudristek hingga memilih metode pencarian NISN yang tepat. Kami akan menjelaskan dua metode pencarian NISN yang tersedia, sehingga Anda dapat memilih metode yang paling sesuai dengan informasi yang Anda miliki. Siap untuk memastikan dana PIP Anda cair? Yuk, ikuti langkah-langkahnya!

  • Prabowo dan Abdullah II Sepakati Empat MoU Strategis Indonesia-Yordania

    Prabowo dan Abdullah II Sepakati Empat MoU Strategis Indonesia-Yordania

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan kesepakatan empat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah.

    Berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin (14/4/2025). Momentum ini menjadi bagian penting dari kunjungan resmi Presiden Ke-8 RI ke Yordania yang bertujuan mempererat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara.

    Di tengah tantangan global yang dinamis, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen untuk saling mendukung demi stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa Prabowo akan tiba di Istana Al-Husseiniya sekitar pukul 13.00 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara juga akan disambut langsung oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein.

    “Ketibaannya disambut langsung oleh Raja Abdullah II. Kemudian kegiatannya adalah yang pertama melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Raja Abdullah II,” ujarnya lewat rilisnya, Senin (14/3/2025).

    Setelah pertemuan empat mata, kedua kepala negara akan melanjutkan pembahasan kerja sama strategis dalam pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi dari kedua negara.

    Dalam kesempatan tersebut, sejumlah nota kesepahaman (MoU) juga akan ditandatangani dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II.

    “Setelah itu ada beberapa penandatanganan MoU yang langsung akan disaksikan oleh kedua kepala negara,” pungkas Yusuf.

    Empat dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut adalah:

    1. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri /Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.

     

    2. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania tentang Kerja Sama Pertanian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat

     

    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Yordania Hasyimiah Pada Kerja Sama di Bidang Pendidikan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafzah

     

    4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Kementerian Waqaf, Urusan Islam Dan Tempat Suci Kerajaan Yordania Hasyimiah Tentang Kerja Sama dalam Bidang Keagamaan dan Wakaf. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Kementerian Awqaf, Urusan Islam dan Tempat-Tempat Suci Mohammad Khalaileh.

  • Deretan MoU Prabowo-Raja Yordania di Istana Al Husseiniya Nasional 14 April 2025

    Deretan MoU Prabowo-Raja Yordania di Istana Al Husseiniya Nasional 14 April 2025

    Deretan MoU Prabowo-Raja Yordania di Istana Al Husseiniya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Raja
    Yordania
    Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan empat nota kesepahaman (
    MoU
    ) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah.
    Berdasarkan keterangan Setpres, Senin (14/4/2025) malam, penandatanganan ini berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, dalam suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan antarbangsa.
    Momentum ini disebut menjadi bagian penting dari kunjungan Prabowo ke Yordania yang bertujuan mempererat hubungan bilateral, sekaligus meningkatkan kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara.
    Di tengah tantangan global yang dinamis, Indonesia dan Yordania menegaskan komitmen untuk saling mendukung demi stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.
    1. Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi.
    2. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania tentang Kerja Sama Pertanian. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat.
    3. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah Kerajaan Yordania Hasyimiah tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafzah.
    4. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Waqaf, Urusan Islam dan Tempat Suci Kerajaan Yordania Hasyimiah tentang Kerja Sama dalam Bidang Keagamaan dan Wakaf. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Kementerian Awqaf, Urusan Islam dan Tempat-Tempat Suci Mohammad Khalaileh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden RI, Raja Yordania saksikan penandatanganan MoU dan perjanjian

    Presiden RI, Raja Yordania saksikan penandatanganan MoU dan perjanjian

    “Kerja sama ini diharapkan semakin mempererat persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun sekaligus mendorong kemajuan bersama di masa mendatang,”

    Jakarta/Amman (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) kerja sama dan satu perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania di Istana Al Husseiniya, Amman, Yordania, Senin siang waktu setempat.

    Tiga dokumen MoU dan satu dokumen perjanjian itu diteken oleh beberapa menteri Kabinet Merah Putih untuk kerja sama RI-Yordania pada bidang pertahanan, riset dan pendidikan, keagamaan, dan kerja sama sektor pertanian.

    Laporan wartawan ANTARA yang meliput langsung agenda Presiden RI di Amman, Senin, menyampaikan acara penandatanganan itu merupakan rangkaian dari pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania yang masing-masing dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II di Istana Al Husseiniya hari ini.

    Tiga MoU dan satu perjanjian yang diteken di Amman siang ini, yaitu: 1. Perjanjian kerja sama bidang pertahanan yang diteken oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi; 2. MoU bidang kerja sama pertanian yang diteken oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Al Henefat; 3. MoU bidang pendidikan tinggi dan riset ilmiah yang diteken oleh Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafza; 4. MoU bidang keagamaan yang diteken oleh Menteri Agama RI Prof. Nasaruddin Umar dan Menteri Urusan Agama Islam, Wakaf, dan Kawasan Suci Yordania Mohammad Khalayleh.

    Presiden Prabowo, sebagaimana dikutip dari akun media sosial resminya, menjelaskan kerja sama itu menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Yordania yang diperingati tahun ini.

    “Kerja sama ini diharapkan semakin mempererat persahabatan kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun sekaligus mendorong kemajuan bersama di masa mendatang,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II memimpin pertemuan bilateral antara Pemerintah RI dan Pemerintah Yordania di Istana Al Husseiniya, Senin. Dalam rangkaian itu, Raja Abdullah II dan Presiden Prabowo juga bertemu empat mata (tête à tête).

    Yordania menjadi tujuan terakhir Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya ke lima negara di Timur Tengah sejak Rabu (9/4). Presiden Prabowo dijadwalkan kembali ke Jakarta, Minggu, setelah merampungkan kunjungan resminya di Amman.

    Lima negara yang dikunjungi Presiden secara berurutan yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Aria Cindyara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Kemdagri dorong pemda tanam komoditas strategis kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar aktif menanam komoditas pangan strategis seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, langkah ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah dan menjaga stabilitas harga.

    “Kita selalu tidak lepas dari tiga hal tersebut berkaitan dengan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kemudian tidak bosan-bosannya kami juga selalu mengajak Bapak-Ibu sekalian kepala daerah cobalah untuk menanam [komoditas tersebut],” kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Garuda di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Ia menekankan bahwa proses penanaman komoditas tersebut tidaklah sulit selama direncanakan dengan baik, terutama di daerah yang memiliki curah hujan cukup.

    “Daerah-daerah yang normal-normal saja, yang curah hujannya cukup, tentunya dapat melaksanakan penanaman dengan baik,” ujarnya.

    Dia menambahkan penanaman komoditas utama tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan daerah. Upaya ini bisa menjadi solusi bagi kepala daerah, khususnya yang baru menjabat, untuk mengendalikan harga komoditas penting di wilayahnya.

    Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan data dan analisis inflasi nasional pada Maret 2025.

    Dia menjelaskan bahwa secara bulanan (month to month) inflasi tercatat sebesar 1,65 persen, sedangkan secara tahunan (year on year) sebesar 1,03 persen.

    Amalia menekankan pentingnya memahami inflasi sebagai cerminan perubahan harga, bukan tingkat harga itu sendiri. “Bisa saja tercermin dalam inflasinya adalah inflasinya rendah, tetapi sebenarnya level harganya itu dia sudah tinggi,” jelas Amalia.

    Sebagai contoh, dirinya menyebut harga cabai merah dan cabai rawit yang tetap tinggi meskipun tercatat mengalami deflasi atau inflasi rendah. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

    “Kami sering ditanyakan inflasi rendah tetapi harga mahal. Ya karena perubahan harganya sedikit, tetapi level harga ataupun tingkat harga yang dibayar oleh konsumen seperti cabai merah, cabai rawit itu memang harganya levelnya tinggi,” tambahnya.

    Amalia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih cermat membaca inflasi, tidak hanya berdasarkan besaran persentasenya, tetapi juga dengan memahami pergerakan dan tingkat harga komoditas di lapangan.

    “Nah ini yang mungkin kita perlu cermati. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan harga, yang nanti angka inflasi ini perlu kita kombinasikan dengan pergerakan harga dan melihat level harga dan komoditas itu berada di tingkat seperti apa,” pungkas dia.

    Sebagai informasi, rakor ini dihadiri secara langsung oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan, Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono,

    Selanjutnya, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Hermawan, Direktur Jenderal (Dirjen) Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Ahmad Najib Burhani, serta Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kemendiktisaintek Muhammad Hasan Chabibie.

    Sementara itu, hadir secara virtual Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Epi Sulandari.

    Kemudian perwakilan Satgas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kejaksaan Agung. Rapat juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025