Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Butuh Dukungan semua Pihak untuk Wujudkan Cita-Cita RA Kartini

    Butuh Dukungan semua Pihak untuk Wujudkan Cita-Cita RA Kartini

    Medcom • 23 April 2025 19:27

    Jakarta: Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 

    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 

    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 

    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 

    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 

    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 

    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 

    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 

    (Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, “Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air.”  Foto: Dok. Istimewa)

    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.

    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 

    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 

    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 

    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 

    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 

    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 

    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 

    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 

    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 

    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 

    Lestari Moerdijat: Wujudkan Kesetaraan bagi setiap Warga Negara

    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 

    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 

    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 

    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 

    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 

    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 

    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 

    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 

    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 

    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 

    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 

    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 

    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 

    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 

    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 

    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 

    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 

    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 

    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.

    Baca juga: Lestari Moerdijat: Perjuangan RA Kartini Harus terus Hidup untuk Menjawab Tantangan Emansipasi di Masa Depan

    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 

    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 

    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 

    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 

    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 

    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 

    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 

    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 

    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 

    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 

    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 

    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 

    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 

    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 

    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 

    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 

    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 

    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 

    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 

    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.

    Jakarta: Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 
     
    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 

    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 
     
    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 
     
    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 
     
    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 
     
    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 
     
    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 
     

    (Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, “Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air.”  Foto: Dok. Istimewa)
     
    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
     
    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 
     
    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 
     
    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 
     
    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 
     
    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 
     
    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 
     
    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 
     
    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 
     
    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 
     
    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 
     
    Lestari Moerdijat: Wujudkan Kesetaraan bagi setiap Warga Negara
     
    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 
     
    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 
     
    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 
     
    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 
     
    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 
     
    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 
     
    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 
     
    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 
     
    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 
     
    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.Butuh dukungan semua pihak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan emansipasi perempuan di tanah air. 
     
    “Saya pribadi menilai perempuan Indonesia belum merdeka, sebagaimana yang dicita-citakan RA Kartini. Masih banyak persoalan mendasar yang harus dihadapi perempuan, seperti bagaimana menekan angka kematian ibu melahirkan yang terus meningkat di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulis pada diskusi daring bertema Hari Kartini 2025: Feminis Nusantara dari Masa ke Masa yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/4). 
     
    Diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /PPPA), Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro (Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998), dan Julia Suryakusuma (Feminis Pancasila – Penulis) sebagai nara sumber. 
     
    Selain itu hadir pula Nancy Natalia Raweyai (Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem), sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, tulisan pada surat-surat RA Kartini menunjukkan beragam gagasan atau pemikiran untuk memperjuangkan kesetaraan gender, kemudahan akses pendidikan bagi perempuan, kebebasan berpikir, dan mengingatkan bahwa perempuan memiliki otonomi di tengah fenomena adat yang berlaku. 
     
    Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan, kutipan pada surat-surat RA Kartini banyak menyuarakan bagaimana perempuan menjadi manusia yang utuh dan lengkap. “Bukan hanya menjadi pendamping,” ujar Rerie. 
     
    Selain itu, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, RA Kartini juga secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki potensi dan intelektual yang sama dengan laki-laki. 
     
    Karenanya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. 
     
    Rerie menegaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk mewujudkan cita-cita RA Kartini. “Mari kita bersama menuntaskan pekerjaan rumah itu,” pungkas Rerie. 
     
    Penulis Buku Trilogi R.A. Kartini – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Periode 1993-1998, Wardiman Djojonegoro, mengungkapkan, tujuannya menulis buku Trilogi RA Kartini antara lain untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender bagi para aktivis-aktivis muda. 
     
    Menurut Wardiman, sejumlah tantangan masih dihadapi perempuan saat ini. 
     
    Dengan populasi perempuan yang hampir separuh dari populasi penduduk Indonesia, ujar dia, hanya 50% perempuan yang bekerja. Sementara itu, jumlah laki-laki yang bekerja mencapai 90% dari populasi yang ada.
     
    Baca juga: Lestari Moerdijat: Perjuangan RA Kartini Harus terus Hidup untuk Menjawab Tantangan Emansipasi di Masa Depan
     
    Surat-surat Kartini yang dihimpun dalam buku Trilogi RA Kartini, menurut Wardiman, mengungkapkan bahwa semangat dan ide-ide RA Kartini dalam memperjuangkan emansipasi ditempuh dan disampaikan dengan berbagai cara. 
     
    Bahkan, ungkap Wardiman, perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia sangat terbantu oleh paguyuban-paguyuban perempuan yang ada pada waktu itu. 
     
    Feminis Pancasila dan Penulis, Julia Suryakusuma berpendapat, moto Bhinneka Tunggal Ika tidak tercermin dalam menyikapi kepahlawanan perempuan. 
     
    Saat ini, ujar Julia, pemahaman kebanyakan orang pahlawan perempuan itu hanya RA Kartini. 
     
    Padahal, tambah dia, Inggit Gunarsih, istri Presiden RI pertama Ir. Soekarno, juga memiliki nilai-nilai perjuangan yang penting dalam mendorong dan mendukung Bung Karno dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. 
     
    Menurut Julia, upaya untuk menulis perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan harus terus dilakukan. 
     
    Julia berpendapat, sepak terjang Bu Inggit dalam keseharian mendampingi Bung Karno dalam mengambil keputusan bisa dijadikan tauladan. 
     
    Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan mengungkapkan, sampai hari ini partisipasi perempuan dalam politik dan perencanaan pembangunan masih terbilang rendah. 
     
    Padahal, menurut Veronica, selain urusan rumah tangga, perempuan juga sudah banyak terlibat di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. 
     
    Namun, ujar dia, pada proses perencanaan pembangunan, perempuan jarang dilibatkan. Sejumlah kendala, jelas Veronica, dari sisi budaya patriaki dan stigma yang berkembang di masyarakat, menghadirkan beban ganda terhadap perempuan. 
     
    Veronica berpendapat, partisipasi 30% perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari sistem sehingga ada kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam perencanaan pembangunan. 
     
    Veronica mendorong agar stigma terhadap perempuan yang berkembang bisa segera disudahi. Karena, tegas dia, sejatinya perempuan memiliki kemampuan secara mandiri dalam mewujudkan cita-citanya. 
     
    Sejumlah langkah untuk memberdayakan perempuan, ungkap Veronica, coba diinisiasi pemerintah melalui program care economy. 
     
    Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, tambah dia, memberikan perlindungan bagi perempuan. 
     
    Selain itu, jelas Veronica, standarisasi kerja perempuan sedang dipersiapkan dalam upaya mewujudkan perlindungan yang menyeluruh. 
     
    Veronica mendorong agar dapat dibangun sebuah sistem yang melibatkan dan memfasilitasi perempuan, sehingga menumbuhkan kemampuan bagi perempuan untuk mewujudkan cita-citanya. 
     
    Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah dari Fraksi Partai NasDem, Nancy Natalia Raweyai mengungkapkan, tindak kekerasan masih menjadi penghambat utama bagi perempuan di Papua. 
     
    Dalam konteks Papua, ujar Nancy, perempuan masih terbelenggu oleh hukum adat, yang hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk keluar dari belenggu itu. 
     
    “Bagaimana kita menggerakkan generasi muda untuk menegakkan emansipasi, bila kepala suku bisa memiliki 20 istri?” ujar Nancy. 
     
    Nancy berharap, segera ada langkah konkret bersama untuk mengatasi kondisi tersebut.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • Situasi Terkini Gempa Istanbul: 151 Warga Luka Akibat Panik, Erdogan Pastikan Kondisi Terkendali – Halaman all

    Situasi Terkini Gempa Istanbul: 151 Warga Luka Akibat Panik, Erdogan Pastikan Kondisi Terkendali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan situasi di Istanbul tetap terkendali usai gempa yang mengguncang wilayah tersebut pada Rabu (23/4/2025) siang.

    “Saya telah menerima informasi terkini dari Presiden AFAD dan Gubernur Istanbul. Sepertinya tidak ada masalah untuk saat ini,” ujar Erdogan seperti dikutip dari pernyataan resmi dan dilansir oleh Anadolu Agency.

    Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan kekhawatiran publik setelah gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang wilayah Laut Marmara, termasuk kota Istanbul.

    Badan Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD) menyebutkan sejauh ini tidak ditemukan kerusakan besar akibat gempa, dikutip dari Fanatik.

    Namun, Gubernur Istanbul Davut Gül melaporkan bahwa sebanyak 151 warga terluka karena panik saat gempa terjadi.

    Menurutnya, sebagian besar korban mengalami luka karena melompat dari tempat tinggi.

    “Perawatan terhadap 151 warga kami yang terluka karena melompat dari ketinggian akibat panik terus berlanjut di rumah sakit dan nyawa mereka tidak dalam bahaya,” kata Gül dalam pernyataan resminya.

    Meskipun tidak ada kerusakan besar, gempa tersebut menyebabkan kepanikan luas di tengah masyarakat.

    Otoritas setempat mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak mengambil tindakan berisiko saat terjadi gempa.

    Di sektor pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional Yusuf Tekin memastikan bahwa kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung seperti biasa.

    “Tidak ada hari libur untuk sekolah di Istanbul, pendidikan tetap berjalan,” tegasnya.

    Direktur Kesehatan Provinsi Istanbul, Dr Abdullah Emre Güner juga menyatakan sejauh ini belum ada laporan negatif yang diterima oleh Pusat Panggilan Darurat 112 maupun rumah sakit.

    “Tim UMKE, rumah sakit, dan semua profesional perawatan kesehatan kami bertugas dan memantau proses ini dengan saksama,” tulis Güner di media sosial.

    Ia juga menambahkan bahwa sebuah posko kendali telah didirikan di Pusat Koordinasi AFAD di bawah pimpinan Gubernur Davut Gül.

    Sebagai catatan tambahan, AFAD melaporkan bahwa hingga saat ini telah terjadi 29 gempa susulan di wilayah tersebut, Sabah melaporkan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas Nasional 22 April 2025

    Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas Nasional 22 April 2025

    Prabowo Bakal Umum Keputusan Sistem Penjurusan SMA Saat Hardiknas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi X DPR RI mengungkapkan bahwa keputusan soal pengembalian sistem penjurusan di SMA bakal diumumkan Presiden
    Prabowo Subianto
    pada
    Hari Pendidikan Nasional
    (Hardiknas), yakni 2 Mei 2025.
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan, pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah untuk mengembalikan penjurusan IPA, IPS, hingga Bahasa untuk para siswa SMA.
    “Kami Komisi X menyetujui penjurusan itu. Tapi, lagi-lagi itu akan resmi juga diumumkan pada tanggal 2 Mei 2025,” ujar Lalu, usai rapat tertutup dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdu Mu’ti di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).
    “Nah, kenapa ini tertutup? Karena ada kebijakan-kebijakan yang insya Allah akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo, pada 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hardiknas,” sambung dia.
    Politikus PKB itu menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan sistem penjurusan di SMA berlaku sejak masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.
    Namun, Lalu menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003.
    Sementara itu, Abdul Mu’ti mengatakan, dirinya telah diminta oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya untuk melakukan kajian mendalam soal rencana tersebut.
    Secara spesifik, lanjut Mu’ti, Teddy memintanya untuk mendiskusikan pengembalian sistem penjurusan di SMA ini dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Praktino.
    “Insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan bicara dengan Menko PMK dan hasilnya bagaimana, kami sampaikan kepada Pak Presiden,” ucap Mu’ti.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengembalikan penjurusan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diikuti dengan ujian untuk mengukur kemampuan siswa secara objektif.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti telah menyampaikan rencana agar SMA kembali menerapkan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa.
    Kembalinya penjurusan untuk SMA ini berkaitan dengan Tes Kemampuan Akademik atau Tes Kompetensi Akademik (TKA) sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).
    TKA nantinya akan dimulai pada November 2025, sehingga penjurusan kembali diterapkan pada tahun ini.
    “Dalam TKA itu nanti mulai itu ada tes yang wajib yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika itu wajib. Untuk mereka yang mengambil IPA, itu nanti dia boleh memilih tambahannya antara Fisika, Kimia, atau Biologi,” kata Abdul Mu’ti seperti yang dikutip Kompas.com, Jumat (11/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Ada Toleransi Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS, Mendikti: Harus Ditindak Secara Hukum! Nasional 22 April 2025

    Tak Ada Toleransi Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS, Mendikti: Harus Ditindak Secara Hukum! Nasional 22 April 2025

    Tak Ada Toleransi Kasus Pemerkosaan oleh Dokter PPDS, Mendikti: Harus Ditindak Secara Hukum!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek),
    Brian Yuliarto
    , menegaskan, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk
    kekerasan seksual
    .
    Brian menuturkan, pelaku kekerasan seksual harus ditindak secara akademik dan hukum, termasuk yang dilakukan dokter residen Unpad,
    Priguna Anugerah
    Pratama.
    “Apapun bentuk kekerasannya, harus ditindak tegas, baik secara akademik, administratif, maupun hukum,” ujar Brian dalam keterangan yang diterima pada Selasa (22/4/2025).
    Menurut Brian, kasus Priguna telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi
    pendidikan kedokteran
    dan rumah sakit sebagai tempat belajar serta pusat pelayanan.
    “Kekerasan, terlebih yang terjadi dalam relasi kuasa di pendidikan profesi, tidak boleh dinormalisasi,” tegasnya.
    Brian menekankan, pencegahan dan penanganan kekerasan dalam pendidikan kedokteran merupakan tanggung jawab bersama antara kampus dan rumah sakit pendidikan (RSP).
    Hal ini sejalan dengan amanat Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, di mana setiap kampus juga memiliki satgas untuk pencegahan dan pelaporan kasus.
    “Kami berkeinginan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, tidak hanya di lingkungan pendidikan spesialis dokter, tetapi juga di seluruh lingkungan pendidikan tinggi,” ujar Brian.
    Bagi Brian, pendidikan kedokteran harus menjadi ruang yang aman bagi semua orang, baik itu dari sisi peserta didik, pasien, maupun tenaga pendidik.
    “Kita tidak hanya mencetak dokter yang cakap secara klinis, tetapi juga yang berintegritas, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” ungkapnya.
    Sebagai informasi, Priguna Anugerah memerkosa keluarga pasien pada pertengahan Maret 2025 di salah satu ruangan lantai 7 gedung RSHS.
    Pada saat itu, pelaku yang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Unpad meminta korban untuk menjalani
    crossmatch
    .
    Alasan yang digunakan pelaku adalah mencocokkan jenis golongan darah yang akan ditransfusikan kepada orang lain.
    Rupanya, Priguna memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan pemerkosaan saat korban masih dipengaruhi obat bius.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejarah Hari Kartini, Lengkap dengan Kutipan RA Kartini dari Buku Habis Gelap Terbitlah Terang – Halaman all

    Sejarah Hari Kartini, Lengkap dengan Kutipan RA Kartini dari Buku Habis Gelap Terbitlah Terang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak sejarah Hari Kartini, lengkap dengan kutipannya dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang.

    Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini di Indonesia.

    Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai sosok pahlawan wanita Indonesia dan sebagai figur wanita emansipasi di Indonesia.

    Karena jasa dan perannya yang besar untuk Indonesia, maka hari lahirnya diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat di Indonesia.

    Raden Ajeng Kartini lahir tahun 1879 di Jepara, dan merupakan anak dari keturunan bangsawan Jawa Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan M.A. Ngasirah.

    Pada masa penjajahan Belanda, tidak semua anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

    Budaya patriarki masih melekat di tanah Jawa, maka dari itu para kaum wanita memiliki kewajiban untuk mengurus rumah dan tidak diperbolehkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari kaum pria.

    Karena hal itulah, setelah usia 12 tahun, R.A Kartini harus berhenti bersekolah karena harus mengikuti budaya yang berjalan.

    Kartini memiliki semangat yang tinggi dalam hal mencari ilmu, meski banyak mengalami rintangan.

    Maka selama di rumah dan tidak bersekolah, ia tetap rajin mencari ilmu, dengan bertukar pikiran dengan teman-temannya melalui surat.

    Dikutip dari kemdikbud.id, R.A Kartini juga suka membaca buku-buku kebudayaan Eropa seperti buku karya Louis Coperus yang berjudul Des Stille Kraacht.

    Kartini selalu berkirim surat dengan salah satu sahabat penanya yang merupakan orang keturunan Belanda, Rosa Abendanon.

    Kegemarannya dalam membaca buku, membuat wawasan Kartini menjadi lebih terbuka.

    Kemudian muncul pemikiran ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan.

    Menurutnya, seorang wanita juga perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi serta kesetaraan hukum.

    Kartini mulai memberi perhatian lebih pada adanya gerakan emansipasi wanita.

    Setelah resmi menikah dengan Bupati Rembang bernama KRM Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat pada 1903, Kartini memutuskan untuk mendirikan sekolah sendiri.

    Ia mendirikan sekolah wanita dengan tujuan untuk memberikan kebebasan pendidikan bagi wanita pribumi.

    Tetapi, pada 17 September 1904, R. A Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya Soesalit Djojoadhiningrat.

    Surat-surat R.A Kartini menjadi peninggalan, surat tersebut menginspirasi banyak wanita Indonesia karena berisikan tentang perjuangannya mengenai status sosial hak para wanita pribumi.

    Bukti perjuangan R.A Kartini tersebut kemudian disusun sebagai buku.

    Buku tersebut dikenal dengan judul Door Duisternis tot Licht atau dalam bahasa Indonesia “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

    Sejarah perjuangan R.A Kartini hingga saat ini masih dikenang dan diperingati sebagai Hari Kartini tiap tanggal 21 April.

    Kutipan R.A Kartini dari buku “Habis Gelap Terbitlah Terang”

    Marilah wahai perempuan, gadis. Bangkitlah, marilah kita berjabatan tangan dan bersama-sama mengubah keadaan yang membuat derita ini. (Halaman 86)
    Anak perempuan yang pikirannya telah dicerdaskan serta pandangannya telah diperluas tidak akan sanggup lagi hidup dalam dunia nenek moyangnya. (Halaman 93)
    Dan bagaimanakah ibu-ibu bumiputera dapat mendidik anak-anaknya, kalau mereka sendiri tidak berpendidikan. (Halaman 124)
    Sampai kapanpun, kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor pentinh dalam peradaban bangsa. (Halaman 192)
    Pernah saya membaca, harta yang paling suci di dunia ini adalah hati laki-laki yang luhur. Kami setuju sekali dengan kata-kata itu. Sungguh hati laki-laki yang luhur itu harta yang paling berharga di dunia, yang jarang sekali ada. Berbahagialah mereka yang dalam hidupnya berjumpa dengan mutiara semacam itu. (Halaman 225)
    Bermimpilah terus, bermimpilah terus, bermimpilah selama kamu dapat bermimpi! Apa artinya bila hidup tanpa mimpi? (Halaman 233)
    Sekolah saja tidak cukup untuk membentuk pikiran dan perasaan manusia, rumah pun harus turut mendidik. (Halaman 565)
    Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya, pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Berilah pendidikan yang baik bagi anak-anak perempuan. Siapkanlah dia masak-masak untuk menjalankan tugasnya yanh berat. (Halaman 386)
    Dan tidak ada usaha mendidik yang lebih baik selain daripada contoh yang baik, teladan yang patut ditiru orang. (Halaman 480)
    Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain, dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti, yang dapat diamalkannya, itulah perwmpuan yang patut disebut sebagai “ibu” dalam arti sebenarnya. (Halaman 365)

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

  • Tradisi Mekotek di Bali, Perang Kayu Penolak Bala yang Sempat Dilarang

    Tradisi Mekotek di Bali, Perang Kayu Penolak Bala yang Sempat Dilarang

    Liputan6.com, Bali – Setiap enam bulan sekali, warga desa Munggu, kabupaten Badung, Bali, menggelar tradisi bernama mekotek. Ritual yang menggunakan kayu sebagai sarana utama ini bukan sekadar pertunjukan.

    Tradisi ini warisan leluhur yang dipercaya sebagai penolak bala. Tradisi ini telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia sejak 2016. Mengutip dari laman Kemdikbud, 

    Tradisi mekotek bermula dari penyambutan prajurit kerajaan Mengwi yang pulang dengan kemenangan dari kerajaan Blambangan di Jawa. Sejak itu, ritual ini diwariskan turun-temurun sebagai simbol kemenangan dan persatuan.

    Pada masa kolonial Belanda tahun 1915, mekotek sempat dilarang karena dianggap memicu pemberontakan. Akan tetapi, larangan itu justru diikuti wabah penyakit.

    Ketika tradisi dihidupkan kembali, wabah pun mereda, sehingga masyarakat semakin meyakini mekotek sebagai ritual tolak bala. Mekotek digelar setiap 210 hari sekali, bertepatan dengan Hari Raya Kuningan dalam kalender Hindu.

    Sekitar 2.000 warga dari 15 banjar di desa Munggu turut serta, terdiri dari pria berusia 12 hingga 60 tahun. Mereka mengenakan pakaian adat madya, yakni kancut dan udeng batik, sebelum berkumpul di pura dalem Munggu untuk melakukan persembahyangan.

    Setelah ritual doa, peserta membawa tongkat kayu pulet sepanjang 2-3,5 meter yang dihiasi tamiang dan daun pandan. Kayu-kayu itu kemudian disatukan membentuk piramida, sambil saling bergesekan menghasilkan bunyi tek-tek yang menjadi asal nama mekotek.

     

  • Mendikdasmen: Kepala Daerah Boleh Tempatkan Guru ASN ke Sekolah Swasta

    Mendikdasmen: Kepala Daerah Boleh Tempatkan Guru ASN ke Sekolah Swasta

    Kebumen, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan Kemdikdasmen telah mengeluarkan Peraturan Mendikdasmen yang memperbolehkan guru ASN terdiri PNS dan PPPK bisa mengajar di sekolah swasta. 

    Hal ini sekaligus menjawab banyak keluhan dari para tenaga pengajar atau guru ketika berkunjung ke Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Abdul Mu’ti menerima keluhan dari warga terkait minimnya tenaga pengajar di sekolah swasta. 

    Ini terjadi lantaran banyak guru yang berprestasi diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Terkait keluhan itu, Permendikdasmen sudah terbit dan itu jadi bagian dari komitmen kami dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta dan distribusi guru yang tak merata di berbagai tempat,” kata Abdul Mu’ti, Minggu (20/4/2025).

    Abdul Mu’ti menyebut hal itu tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat. 

    Dirinya menambahkan, kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali Kota punya kewenangan untuk memindahkan guru ASN ke sekolah swasta sesuai kebutuhan. Karena kepala daerah yang lebih mengetahui kondisi di wilayah masing-masing. 

    “Kepala daerah punya kewenangan melaksanakan pemerataan distribusi guru sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saya kira setelah ini soal guru ASN ditempatkan ke sekolah swasta nanti bisa dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah,” ujarnya. 

  • Sejarah dan Keunikan Ayam Taliwang, Ikon Kuliner Lombok

    Sejarah dan Keunikan Ayam Taliwang, Ikon Kuliner Lombok

    Ayam bakar yang semula disebut ayam pelalah berubah menjadi lebih pedas dan kaya rempah. Nama taliwang sendiri diambil dari asal pasukan yang membawa resep awal, sekaligus menjadi penanda lokasi awal penyebarannya di Karang Taliwang.

    Pada 1960-an, seorang perempuan bernama Manawiyah mulai menjual ayam pelalah di pasar Cakranegara. Hidangannya cepat populer, bahkan dikabarkan disantap oleh Jenderal Ahmad Yani sebelum peristiwa G30S/PKI.

    Ayam Taliwang dibuat dari ayam kampung muda yang dibakar setelah direndam bumbu pedas. Penyajiannya selalu dilengkapi dengan plecing kangkung (kangkung dengan sambal terasi) dan beberuk terong (terong mentah dengan sambal).

    Bumbu utamanya terdiri dari cabai merah, bawang putih, kencur, terasi, dan garam. Proses pembakaran memberi aroma khas yang menggugah selera.

    Kini, ayam taliwang tidak hanya menjadi kebanggaan Lombok, tetapi juga telah merambah pasar nasional. Restoran-restoran di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali banyak yang menyajikan hidangan ini.

    Pada 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan ayam taliwang sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Langkah ini memperkuat upaya pelestarian kuliner yang telah menjadi bagian dari identitas budaya Sasak.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • 3 Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung: Perkumpulan Lyceum Kristen Buka Damai, Pemprov Tetap Banding Bandung

    3 Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung: Perkumpulan Lyceum Kristen Buka Damai, Pemprov Tetap Banding Bandung

    Sengketa Lahan SMAN 1 Bandung: Perkumpulan Lyceum Kristen Buka Damai, Pemprov Tetap Banding
    Editor
    KOMPAS.com
    – Sengketa lahan SMA Negeri 1
    Bandung
    menjadi sorotan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memenangkan
    Perkumpulan Lyceum Kristen
    sebagai pihak penggugat.
    Namun, meski putusan telah diketok, jalur hukum belum berakhir.
    Kuasa hukum Perkumpulan Lyceum Kristen terbuka untuk damai, sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Hukumnya memilih untuk menempuh jalur banding.
    PTUN Menangkan Lyceum Kristen
    Putusan PTUN Bandung tertuang dalam amar putusan Nomor Perkara 164/G/2024/PTUN.BDG yang ditetapkan pada 17 April 2025.
    Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan dari Perkumpulan Lyceum Kristen dan menolak eksepsi dari pihak tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung, serta tergugat intervensi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
    Kuasa Hukum Perkumpulan Lyceum Kristen, Hendri Sulaeman, menyambut baik putusan tersebut dan menyatakan bahwa sejak awal pihaknya sudah mengedepankan dialog sebagai solusi atas perkara ini.
    “Klien kami dari awal sudah mengajak pihak SMAN 1 Bandung untuk berdiskusi terkait kasus sengketa lahan ini, tetapi tidak mendapatkan respons positif,” ujar Hendri saat dihubungi, Sabtu (19/4/2025).
    “Karena itu, akhirnya kami bawa ke pengadilan dan diputuskan dimenangkan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen,” tuturnya.
    Terbuka untuk Damai
    Meskipun menang, Hendri tetap membuka ruang mediasi dengan harapan perkara ini bisa diselesaikan dengan jalan damai.
    “Saya
    welcome
    untuk ini (damai), kami jembatani, kami hargai. Kami siap, upaya damai jalan terbaik menurut saya karena ini sama-sama yayasan biar bisa berdiri dengan baik,” tuturnya.
    Menurut Hendri, kliennya memiliki hak sah atas lahan tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat resmi yang telah diuji di pengadilan.
    Ia menyayangkan adanya klaim lain dari pihak SMAN 1 Bandung yang menurutnya muncul tiba-tiba.
    “Sejak dahulu lahan tersebut sudah dimiliki oleh Perkumpulan Lyceum Kristen. Kami juga mengerti itu, tetapi jangan lupa sejarahnya meminjam atau pakai. Ada sertifikatnya kumpulan itu,” katanya.
    Ia juga menegaskan bahwa meski lahan itu saat ini digunakan sebagai fasilitas pendidikan, Perkumpulan Lyceum Kristen tetap berhak atas ganti rugi sesuai aturan hukum.
    “Mekanisme hukum yang berlaku kami hargai. Tanah itu untuk kepentingan umum, tetapi harus ada ganti rugi sesuai Undang-Undang Pertanahan,” ucapnya.
    Terkait langkah banding dari
    Pemprov Jabar
    , Hendri menyatakan tidak mempermasalahkannya.
    “Itu haknya. Kalau enggak setuju, ya banding. Itu bagian dari upaya hukum. Mekanismenya demikian,” ujarnya.
    Pemprov Jabar Tetap Banding
    Di sisi lain, Biro Hukum Pemprov Jawa Barat menyatakan akan tetap melanjutkan proses hukum melalui jalur banding, meskipun telah ada ajakan mediasi dari pihak Perkumpulan Lyceum Kristen.
    “Tetap akan banding. Kami akan melalui upaya jalur hukum di persidangan,” ujar Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, Arief Nadjemudin, saat dihubungi, Sabtu (19/4/2025).
    Arief menyebut pihaknya menolak segala upaya di luar persidangan yang diajukan oleh pihak penggugat.
    “Pemprov Jabar memiliki bukti sah dan meyakinkan terkait sertifikat lahan SMAN 1 Bandung yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung. Sertifikat tersebut menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset negara,” ucap Arief.
    “BPN Kota Bandung sudah sampaikan bukti yang jelas bahwa sertifikat atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu. Sudah sah diterbitkan,” tuturnya.
    Dengan keyakinan penuh terhadap kekuatan bukti yang dimiliki, Arief menyatakan optimismenya.
    “Optimistis menang. Bukti-bukti sudah lengkap,” katanya.
    (Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IKA UPI Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Guru

    IKA UPI Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan Kualitas Guru

    Bandung, Beritasatu.com – Guna mempererat silaturahmi, Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) menggelar halalbihalal di eL Hotel Bandung, Jalan Merdeka, Kota Bandung. Sabtu (19/04/2025).

    Dalam halal bihalal tersebut, Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita meminta pemerintah untuk fokus meningkatkan kualitas guru.

    “Saya sudah bertemu mendikdasmen, menitipkan berbagai hal mengenai kondisi guru. Dan beliau merespons dengan baik,” ujarnya.

    Enggartiasto menjelaskan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mut’i menguasai masalah pendidikan. Sebagai orang Muhammadiyah, dia begitu banyak mengetahui soal pendidikan dan sangat berpengalaman.

    “Termasuk di dalamnya mengenai masalah PPG (pendidikan profesi guru). Bubarkan saja kalau PPG masih ada,” ungkapnya.

    Ia mengungkapkan, uang untuk PPG lebih baik disalurkan ke tempat yang lain. “Jadikanlah lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk mereka yang dari nonkependidikan yang mau jadi guru. Suruh mereka yang lakukan,” kata Enggartiasto.

    “Seperti UPI, UNJ, dan sebagainya biar mereka yang lakukan. Saya menyakini bahwa UPI sanggup untuk itu,” tuturnya.

    Ia menambahkan, dalam waktu tidak terlalu lama, pihaknya akan menyampaikan soal ini kepada mendikdasmen. “Ini perlu diperjuangkan karena inilah concern kita,” papar dia lagi.

    “Jadikanlah UPI ini dan LPTK lain menjadi produsen guru, mau prodi pendidikan yang juga yang nonkependidikan,” tandasnya.

    “Para alumni UPI mayoritas adalah guru. Tugas dan kewajiban kita sebagai ikatan alumni yang memperjuangkan para alumni,” tegasnya.

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan Dan Kemahasiswaan UPI Didi Sukyadi mengatakan, alumni berperan besar dalam mendukung indikator kinerja utama universitas. Karena itu, ke depan perlu diperkuat kolaborasi alumni dan almamater.

    “Peran alumni luar biasa dalam memajukan UPI. Ke depan kita harus lebih banyak lagi melibatkan alumni. UPI maju berkat dukungan semua pihak, terutama alumni,” ujarnya.

    Sementara Kepala Perpustakaan Nasional, sekaligus Dewan Pakar IKA UPI E Aminudin Aziz mengatakan, alumni ini sebuah organisasi, tentu saja makna terbaiknya adalah harus saling menguatkan, saling mengenal, dan saling memberdayakan.

    “Kenapa? Karena rasa tolong menolong dengan sesama yang dalam satu korps, itu akan jauh lebih terasa ikatan batinnya,” paparnya.

    “Sehingga kita bisa saling mengangkat, saling membesarkan, saling memartabatkan. Kesadaran inilah yang menjadi tanggung jawab bagi kita semua alumni,” tuturnya dalam acara halalbihalal IKA UPI Bandung.