Kementrian Lembaga: Kemdikbud

Peserta Upacara Bendera Peringatan Hardiknas 2025 Pakai Baju Adat Daerah, Cek Pedoman Resmi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap tanggal 2 Mei.

Tahun ini peringatan Hardiknas jatuh pada hari Jumat (2/5/2025).

Kemendikdasmen telah menerbitkan Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 untuk memeriahkan Hardiknas yang diperingati juga sebagai hari lahir pahlawan nasional Ki Hadjar Dewantara.

Berdasarkan pedoman tersebut, tema peringatan Hardiknas tahun 2025 adalah “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua”.

Adapun kegiatan peringatan Hardiknas 2025 antara lain upacara bendera.

Perguruan Tinggi Negeri/Swasta/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diimbau untuk menyelenggarakan upacara bendera dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen.

Pedoman Peringatan Hardiknas 2025 Resmi Kemendikdasmen

Pelaksanaan Upacara Bendera

1. Ketentuan umum

Upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 diselenggarakan secara luring/tatap muka di kantor pusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan satuan kerja di daerah, kantor Kementerian Agama pusat dan satuan kerja di daerah, kantor pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dan kantor perwakilan Indonesia di luar negeri serta satuan pendidikan di luar negeri.

2. Waktu pelaksanaan

Hari, tanggal : Jumat, 2 Mei 2025
Pukul : 07.30 waktu setempat

3. Tempat

Halaman kantor/lapangan/tempat lain yang telah disepakati oleh panitia setempat.

4. Pakaian

a. Undangan: Pakaian adat daerah/tradisional*

b. Barisan:

Pegawai: Pakaian adat daerah/tradisional*
Pendidik: Pakaian adat daerah/tradisional*
Siswa/Murid: Pakaian adat daerah/tradisional*
Mahasiswa: Pakaian adat daerah/tradisional*

c. Petugas Upacara: Sesuai ketentuan

Keterangan :

*) Penggunaan pakaian adat daerah/tradisional bertujuan untuk menumbuhkan dan merawat nasionalisme, cinta tanah air, dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Pakaian yang dikenakan wajib sesuai dengan norma kepantasan, tidak menghambat mobilitas, dan tidak membebani undangan dan peserta upacara.

5. Susunan upacara bendera

a. Pemimpin Upacara memasuki lapangan upacara;

b. Pembina Upacara tiba di tempat upacara;

c. Penghormatan kepada Pembina Upacara;

d. Laporan Pemimpin Upacara;

e. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh korsik/paduan suara;

f. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Pembina Upacara;

g. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara;

h. Pembacaan naskah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945;

i. Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan pemberian piagam kepada penerima Satyalancana Karya Satya (jika ada);

j. Amanat pembina upacara (Pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah);

k. Pembacaan doa*;

l. Laporan Pemimpin Upacara;

m. Penghormatan kepada Pembina Upacara;

n. Pembina Upacara meninggalkan mimbar upacara;

o. Upacara selesai, barisan dibubarkan.

Keterangan :

*) Sebelum pembacaan doa, diharapkan agar petugas pembaca doa menjelaskan bahwa doa upacara dibacakan secara agama Islam, dan mempersilakan kepada peserta upacara yang tidak beragama Islam untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

(Tribunnews.com/Latifah)

30/04/2025 16:14
Prabowo panggil Mensos hingga Menkeu bahas sekolah rakyat

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, mulai dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, untuk membahas sekolah rakyat.

Saifullah akan melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai perkembangan pembangunan sekolah rakyat.

“Kami mau melaporkan perkembangan sekolah rakyat yang mana tentu kita harapkan pada tahun ajaran ini ada beberapa titik yang bisa dimulai sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

Disebutkan bahwa sebanyak 53 titik pembangunan sekolah telah dilakukan pematangan. Bahkan, sudah mulai memasuki tahap penyediaan sarana dan prasarana seperti bangku, kursi, dan tempat tidur siswa.

Selain itu, kata dia, terdapat hampir 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang mengusulkan untuk bisa menyelenggarakan sekolah rakyat.

Gus Ipul mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah melakukan survei. Setelah dinyatakan layak, akan dilaporkan kepada Presiden tentang kemungkinan penambahan dari 53 yang sudah siap itu.

“Mungkin 70 atau mungkin juga 80 dan mungkin juga bisa 100 tergantung nanti dalam 2 minggu ke depan ini,” ucap dia.

Sementara itu, Sri Mulyani akan melaporkan tentang perkembangan sekolah rakyat serta perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

“Ini mengenai sekolah rakyat, tetapi nanti juga lapor perjalanan saya ke Amerika,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Terkait dengan pembiayaan sekolah rakyat, Sri Mulyani menyebutkan sebagian akan diambil dari APBN. Namun, Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah rakyat tersebut.

“Pasti sebagian dari APBN. Kalau ada partisipasi masyarakat atau dunia usaha, bagus juga,” kata dia.

Selain Gus Ipul dan Sri Mulyani, menteri lain yang turut dipanggil adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

30/04/2025 15:30
8 Diam sejak 2019, Jokowi Turun Langsung Diduga Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu Nasional

Diam sejak 2019, Jokowi Turun Langsung Diduga Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
Jokowi
) mendatangi Mapolda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025). Kedatangan Jokowi bersama tim kuasa hukumnya ini diduga untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tuduhan ijazah palsu.
Persoalan ijazah palsu terus membayangi Joko Widodo (Jokowi) sejak hendak maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, hingga terpilih menjadi Presiden periode kedua Republik Indonesia (RI) pada 2019-2024.
Tak hanya soal ijazah S1, awalnya ijazah yang diragukan keasliannya bahkan tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Pasalnya, Jokowi diketahui lulusan Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan (SMPP) tahun 1980. Tetapi, kemudian sekolah itu berganti nama menjadi SMAN 6 Surakarta pada 1985.
Selama itu, Presiden ke-7 RI ini memilih diam dan tidak melaporkan terkait adanya tudingan ijazah palsu tersebut.
Namun, pada 30 April 2025, Jokowi mendatangi Mapolda Metro Jaya bersama tim kuasa hukumnya. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah kedatangan itu untuk melaporkan sejumlah pihak terkait tudingan ijazah palsu.
Hanya saja, Jokowi diketahui sebelumnya menggelar pertemuan dengan tim kuasa hukumnya di Jakarta pada 22 April 2025. untuk membahas langkah hukum yang akan diambil.
Salah satu kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan, pihaknya sudah dalam tahap finalisasi untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tudingan ijazah palsu.
“Kami juga sudah hampir rampung di tahap finalisasi sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum,” ujar Yakup saat itu.
Yakup mengungkapkan, terdapat empat orang yang diduga menyebarkan narasi
ijazah palsu Jokowi
yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun, dia masih enggan mengungkap keempat orang yang akan dilaporkan Jokowi itu.
“Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ,” kata Yakup.
Sementara itu, ditemui usai pertemuan, Jokowi memilih irit bicara soal langkah hukum yang akan diambil dalam merespons tudingan ijazah palsu.
Untuk diketahui, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan melaporkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, dan Rizal Fadillah, terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi ke polisi.
Berikut rangkuman
Kompas.com
terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
Pada 2019, seorang bernama Umar Kholid melalui akun Facebook miliknya menyebarkan narasi terkait ijazah SMA Jokowi yang diduga palsu.
Sebab, Jokowi tercatat lulus pada 1980. Sedangkan SMAN 6 Surakarta baru berdiri pada 1986.
Namun, bukannya Jokowi, justru pihak sekolah yang buka suara dan memberikan penjelasan perihal perubahan nama sekolah.
Diberitakan tim cek fakta
Kompas.com
, Kepala Sekolah SMAN 6 Surakarta Agung Wijayanto menjelaskan, sekolah itu telah didirikan sejak 26 November 1975 pada era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarief Thayeb.
“Kemudian sekolah (SMPP) menerima murid angkatan pertama baru tahun 1976. Angkatan pertama itu, termasuk di dalamnya Pak Jokowi,” kata Agung, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/2/2019).
Adapun perubahan nama itu sesuai dengan surat keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0353/0/1985.
Sementara itu terhadap Umar ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena diduga menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu Jokowi.
Tetapi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat itu mengemukakan, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan lantaran diancam hukuman di bawah lima tahun penjara.
“Yang bersangkutan (tersangka Umar Kholid Harahap) tidak dilakukan penahanan, karena diterapkan Pasal 14 ayat 2 kemudian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan 207 KUHP,” ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).
Kasus Umar nampaknya tidak menghalangi Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal keaslian ijazah SD, SMP dan SMA Jokowi pada 3 Oktober 2022.
Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH).
Saat itu, Jokowi yang berstatus sebagai Presiden RI juga memilih diam. Namun, Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purwono saat itu mengatakan, pengajuan gugatan merupakan hak warga negara, tetapi gugatan harus disertai bukti yang kuat.
“Apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri,” ujar Dini dikutip dari
Kompas.com
, Selasa (4/10/2022).
Hanya saja, perkara yang diajukan penulis buku
Jokowi Undercover
itu akhirnya tidak selesai disidangkan karena kuasa hukum Bambang mencabut gugatannya.
Bambang bahkan diketahui akhirnya menjadi tersangka kasus dugaan ujaran kebencian.
Namun, dugaan ijazah palsu Jokowi tidak berhenti. Kali ini yang dipertanyakan adalah ijazah S1 Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada (UGM).
Jokowi adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan telah lulus pada 1985.
Rektor Universitas Gajdah Mada (UGM), Ova Emilia saat itu bahkan sampai memberikan klarifikasi dan memastikan keaslian ijazah S1 Jokowi.
“Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini keaslian mengenai ijazah S1 insinyur Jokowi dan yang bersangkutan benar-benar lulusan fakultas kehutanan UGM,” kata Ova, seperti diberitakan
Kompas.com
, Selasa (11/10/2022).
Sempat mereda, pada 2025, sejumlah pihak di media sosial membeberkan hasil kajian mereka terkait dugaan ijazah S1 Jokowi yang diduga palsu.
Salah satunya setelah membandingkan foto wajah Jokowi dalam ijazah S1 yang tersebar selama ini.
Jokowi awalnya diam. Sebaliknya, pihak resmi UGM yang memberikan klarifikasi resmi pada Jumat (21/3/2025).
Dalam klarifikasinya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta memastikan bahwa Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM.
“Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli,” ujar Sigit dilansir dari laman resmi UGM, dikutip Selasa (15/4/2025).
Dia menyayangkan adanya informasi menyesatkan terkait jenis huruf atau font Times New Roman dalam skripsi dan
ijazah Jokowi
yang disebut belum ada pada tahun kelulusan Jokowi.
Sigit mengatakan, font Times New Roman sudah banyak digunakan oleh mahasiswa pada waktu tersebut.
Dia juga menjelaskan bahwa sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik.
“Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan,” ujar Sigit.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 11:35
Coding dan AI Jadi Mata Pelajaran di Sekolah Tahun Ajaran Baru, Dimulai sejak Kelas 5 SD

TRIBUNJAKARTA.COM – Coding dan dan artificial intelligence (AI) bakal jadi mata pelajaran pada jenjang pendidikan SD hingga SMA mulai tahun ajaran baru, 2025-2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti menyebut, materi coding dan AI bakal diberikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk peserta didik mulai dari kelas 5 SD.

“Kami juga menyediakan pendanaan untuk pelatihan guru coding dan kecerdasan artifisial,” kata Abdul Mu’ti, Senin (28/4/2025) dilansir dari Kompas.com.

Meski coding dan AI bukan menjadi mata pelajaran wajib, nantinya guru-guru di sekolah akan diberikan kebebasan untuk menambah skill atau kemampuannya terkait materi tersebut.

Pemerintah, akan memastikan para guru yang mengajar materi ini sudah tersertifikasi.

“Artinya sekolah yang siap itu, nanti kita sediakan kurikulumnya. Sekolah bisa melatih (gurunya) sendiri atau yang memang nanti memerlukan kami untuk pelatihan, kami juga akan melatih mereka,” ujar Mukti.

Sebelumnya pada Februari 2025 lalu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut pihaknya bakal menyiapkan kurikulum terkait coding dan AI sebagai mata pelajaran pilihan.

Rencana tersebut, kata Abdul Mu’ti sudah mendapatkan dukungan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid.

Dalam hal ini, Komdigi bakal ikut serta dalam penyusunan kurikulum terkait coding tersebut.

Diharapkan, dengan mata pelajaran ini anak Indonesia nantinya tidak hanya bisa menguasai teknologi tetapi juga menggunakannya untuk hal positif.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

29/04/2025 21:57
Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap? Nasional 29 April 2025

Coding dan AI Bakal Diajarkan di Sekolah Tahun Depan, Guru Siap?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mata pelajaran
coding
dan
artificial intelligence
(AI) akan mulai diberikan kepada siswa kelas 5 SD hingga SMA pada tahun ajaran 2025/2026.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah akan memastikan para guru yang mengajar mata pelajaran itu sudah tersertifikasi.
“Kami sekarang sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan mitra-mitra terkait,” kata Mukti di Kemenko PMK, Selasa (29/4/2025).
“Kami juga menyediakan pendanaan untuk
pelatihan guru

coding
dan kecerdasan artifisial,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
Mengingat mata pelajaran coding dan AI ini bukan mata pelajaran wajib, maka guru-guru nantinya akan diberikan kebebasan untuk
upskilling
atau menambah kemampuannya.
“Artinya sekolah yang siap itu nanti kita sediakan kurikulumnya. Nanti, sekolah bisa melatih (gurunya) sendiri atau yang memang nanti memerlukan kami untuk pelatihan, kami juga akan melatih mereka,” ujar Mukti.
“Seperti sertifikasi, kan model begini sekarang kan belum ada lulusannya, dan kami baru akan mendidik mereka,” lanjut dia.
Di sisi lain, Mukti juga membuka peran swasta untuk ikut terlibat. Dia mengatakan ada mitra yang sudah menawarkan beasiswa untuk program sarjana.
“Ada mitra yang sudah menawarkan untuk 1.000 beasiswa bagi mereka yang mengambil program S1. Nah, sekarang guru yang ada ini kita berikan pelatihan AI,” jelasnya.
“Jadi memang semacam sertifikasi itu yang nanti lebih sebagai kompetensi pendukung yang akan kita berikan, kita buka kesempatan untuk guru yang punya dasar-dasar penggunaan teknologi informasi dan teknologi digital itu,” tegas dia.
Mengenai biaya, Mukti mengatakan pihaknya akan menggandeng mitra agar program
upskilling
ini tidak membebani keuangan guru.
“Mudah-mudahan tidak (berbayar), karena kami sedang mencari mitra dan sudah ada mitra yang menawarkan pelatihan untuk 1 juta guru untuk pelatihan AI ini,” tegas dia.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan bahwa Indonesia tidak memulai dari nol dalam hal talenta digital.
“Sebetulnya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sudah memberikan pembiayaan, ada yang sudah lulus, ada yang masih studi, untuk studi spesifik tentang AI,” ujarnya.
Menurut Pratikno, ribuan mahasiswa Indonesia juga telah dibiayai LPDP untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan teknologi kecerdasan buatan. “Artinya, kita tidak mulai dari nol untuk talenta, juga tidak dari nol untuk regulasi. Ekosistem ini akan terus kita kembangkan,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/04/2025 20:21
Dedi Mulyadi Larang Wisuda Siswa di Jawa Barat, Begini Respons Mendikdasmen Abdul Mu’ti – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang pelaksanaan wisuda untuk siswa sekolah karena dianggap tidak sesuai dan berlebihan.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai wisuda tetap diperbolehkan selama tidak memberatkan orang tua dan tidak dilakukan secara berlebihan.

Kebijakan Larangan Wisuda Menuai Pro Kontra

Larangan wisuda yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi memicu beragam reaksi dari masyarakat.

Sebagian mendukung langkah tersebut karena dinilai dapat mengurangi beban biaya orang tua, namun ada pula yang merasa wisuda merupakan momen penting bagi siswa dan keluarga.

Sikap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa keputusan soal wisuda sebaiknya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah.

Ia menegaskan, selama kegiatan wisuda tidak memberatkan biaya bagi orang tua dan dilaksanakan atas persetujuan bersama, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.

“Mungkin tanya Jawa Barat lah, tapi kalau menurut saya begini, sepanjang itu tidak memberatkan dan itu juga atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh,” ujar Abdul Mu’ti usai menghadiri Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 di PPSDM Kemendikdasmen, Sawangan, Depok, Selasa (29/4/2025).

DEDI MULYADI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan wisuda hanya pantas dilakukan di jenjang perguruan tinggi. (Tangkapan Layar YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

Wisuda Sebagai Bentuk Syukur Orang Tua

Abdul Mu’ti menilai wisuda bisa menjadi momentum sukacita dan rasa syukur orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya.

Selain itu, ia menyebutkan, acara tersebut juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk berinteraksi langsung dengan sekolah.

“Karena bisa jadi orang tua itu tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali. Mereka hanya datang saat acara wisuda. Karena itu, menurut saya, kembalikan saja ke masing-masing sekolah,” tambahnya.

Imbauan Agar Wisuda Tidak Berlebihan

Meskipun mengizinkan, Abdul Mu’ti mengingatkan agar wisuda tidak dilakukan secara berlebihan.

Ia mengimbau agar acara tersebut dilaksanakan secara sederhana tanpa adanya paksaan kepada orang tua untuk mengeluarkan biaya besar.

“Yang penting jangan memberatkan, jangan dipaksakan, dan jangan berlebih-lebihan,” tegasnya.

Abdul Mu’ti juga menyarankan agar dalam acara wisuda, tidak perlu diadakan penghargaan wisudawan terbaik, khususnya untuk tingkat pendidikan anak usia dini.

Menurutnya, semua anak di jenjang seperti TK pada dasarnya adalah anak-anak hebat yang tidak perlu dibandingkan.

“Termasuk kadang-kadang di TK ada wisuda terbaik. Padahal semua anak TK itu baik dan hebat,” ucapnya.

Dedi Mulyadi Tegaskan Wisuda Hanya di Perguruan Tinggi

Sementara itu, Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, mengungkapkan alasan di balik pelarangan wisuda untuk siswa sekolah.

Ia menilai, tradisi wisuda di tingkat TK, SMP, dan SMA tidak lazim di negara lain.

“Di negara mana yang TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Hanya di Indonesia,” ujar Dedi.

Dedi berpendapat bahwa wisuda seharusnya hanya digelar di jenjang perguruan tinggi sebagai tanda kelulusan akademik formal yang signifikan.

Dengan perbedaan pandangan ini, publik kini menantikan bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan, terutama di tengah harapan agar kegiatan pendidikan tetap berfokus pada esensi belajar tanpa beban biaya yang berlebihan bagi keluarga.

29/04/2025 10:36
Pendanaan Riset RI Lebih Rendah dari Rerata Asean, Butuh Dukungan Swasta

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut pendanaan riset di Indonesia belum maksimal. Butuh dukungan dari berbagai pihak.

Brian menilai, pendanaan riset di Tanah Air berada di bawah negara-negara di Asia Tenggara maupun negara maju.

Dirinya menyebut posisi Indonesia dalam pendanaan ke bidang riset berada pada angka 0,28%, jauh lebih rendah dari rata-rata pendanaan riset di ASEAN dengan porsi 0,70%.

“Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” kata Brian Business Gathering 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Dengan nilai yang masih tertinggal jauh, Brian berharap peran industri dalam memberikan pendanaan terhadap riset di Tanah Air.

Kontribusi industri dalam membiayai riset di Indonesia hanya 7,3% dari total biaya yang digunakan untuk mendanai R&D (Global Expenditure on Research and Development/GERD).

Angka ini masih jauh dibandingkan dengan Singapura dengan porsi 60%, Turki 61%, Vietnam 73%, serta Thailand dan Jepang dengan porsi masing-masing 80%.

Maka dari itu, Brian menilai saat ini perlu adanya pergeseran fokus industri di Indonesia. Guru Besar Fakultas Teknologi Industri (FTI) IT ini berharap pelaku industri mulai mengalokasikan lebih banyak pendanaan ke sektor riset.

“Nah barangkali kita memang perlu menggeser, mohon maaf pemahaman saya, industri kita masih banyak industri yang sifatnya trading. Jadi kita harus geser ini menjadi industri produce something,” ucap Brian.

Di sisi lain, Brian menyebut pentingnya investasi di sektor sains dan teknologi sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan industri maju dan berkelanjutan di Indonesia.

Dirinya menegaskan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa investasi di bidang sains dan teknologi merupakan sesuatu yang vital dan tidak dapat ditunda.

“Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” pungkasnya.

28/04/2025 17:34
Mendiktisaintek Singgung Pendanaan Riset Indonesia Kalah Jauh dari Negara Lain – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyoroti porsi pendanaan bagi riset di Indonesia yang belum maksimal. Dia mencatat, porsinya masih jauh lebih rendah daripada negara Asia Tenggara maupun negara maju.

Dia mengulang sorotan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya menanamkam investasi di sektor riset dan pengembangan (Research and Development). Pasalnya, hal itu menjadi salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara.

“Jadi memang kalau kita tadi ingin membangkitkan pertumbuhan tinggi industri maju, itu mau tidak mau, memang kita perlu bergandengan tangan,” kata Brian Yuliarto dalam Business Gathering PT PAL Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Dia turut mengungkapkan posisi Indonesia dalam pendanaan ke bidang riset. Jumlahnya, hanya 0,28 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata pendanaan riset di ASEAN dengan porsi 0,70 persen.

“Di Indonesia kita 0,28 persen, rata-rata ASEAN kita sudah kalah sekitar setengah. Di Turki kita ambil contoh 1,42 persen, di Korea Selatan 4,9 persen,” ungkapnya.

Dia berharap peran industri dalam memberikan pendanaan terhadap riset. Kontribusi industri dalam membiayai riset di Indonesia hanya 7,3 persen dari total biaya yang digunakan untuk mendanai R&D (Global Expenditure on Research and Development/GERD). Kalah jauh dari Singapura dengan porsi 60 persen, Turki 61 persen, Vietnam 73 persen, serta Thailand dan Jepang dengan porsi masing-masing 80 persen.

“Jadi menunjukkan bagaimana industri nya memang sudah mature, sudah masuk ke wilayah industri yang inovatif. Sehingga mereka butuh riset yang kuat,” terangnya.

28/04/2025 15:30
Tradisi Kebo-keboan, Warisan Budaya Tak Benda Asal Banyuwangi Sarat Makna

Pelaksanaan tradisi Kebo-keboan biasanya dimulai sejak pagi hari. Para peserta yang telah terpilih—biasanya laki-laki dewasa yang dianggap memiliki kesiapan fisik dan spiritual—akan memulai prosesi dengan berdandan seperti kerbau.

Mereka mengenakan celana pendek berwarna gelap, menutupi seluruh tubuh dengan lumpur atau jelaga, dan memakai tanduk buatan dari kayu atau bambu yang dihias sedemikian rupa di kepala mereka. Wajah mereka dilukis agar terlihat garang dan menyerupai makhluk mistis, sementara beberapa di antaranya membawa alat bajak sawah sebagai atribut utama dalam pertunjukan ini.

Setelah berdandan lengkap, para kebo tersebut akan diarak keliling desa oleh masyarakat, sembari melakukan adegan-adegan dramatik seperti membajak sawah di jalanan, mengamuk, berlari liar, bahkan kesurupan—sebuah fenomena yang kerap terjadi dan dipercaya sebagai tanda masuknya roh leluhur atau kekuatan gaib ke dalam tubuh peserta.

Ketika kesurupan terjadi, peserta akan bertingkah di luar kesadaran, menirukan suara kerbau, berguling di tanah, dan terkadang harus ditenangkan oleh pawang atau sesepuh desa menggunakan doa-doa dan sesajen tertentu.

Momen ini justru menjadi bagian paling sakral dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena dipercaya bahwa jika banyak peserta yang mengalami kesurupan, maka pertanda hasil panen akan melimpah dan desa akan terbebas dari bencana selama setahun ke depan.

Selain itu, dalam tradisi ini juga terdapat iring-iringan gamelan dan kesenian tradisional khas Banyuwangi seperti musik angklung, barongan, serta penampilan tarian-tarian rakyat. Suasana desa berubah menjadi sangat meriah, namun tetap sarat dengan aura spiritual.

Para warga, baik tua maupun muda, berkumpul sepanjang jalan, menyaksikan prosesi dengan penuh kekhusyukan sekaligus rasa penasaran. Tak jarang pula, para pengunjung dari luar daerah bahkan wisatawan mancanegara datang untuk menyaksikan langsung keunikan tradisi ini, yang menampilkan perpaduan antara seni pertunjukan, ritual magis, dan kehidupan agraris masyarakat tradisional.

Setelah prosesi arak-arakan keliling desa selesai, para peserta akan diarahkan menuju tempat yang telah disiapkan sebagai area pembajakan sawah simbolis. Di tempat ini, mereka akan menirukan aktivitas membajak sawah secara bergiliran, sebagai simbolisasi permohonan kepada Sang Pencipta agar tanah tetap subur dan hasil pertanian melimpah.

Pada bagian akhir, dilakukan ritual sesaji berupa penyajian hasil bumi seperti padi, jagung, buah-buahan, dan aneka makanan khas desa yang diletakkan di altar sesaji, lalu dipanjatkan doa oleh pemuka adat. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan makan bersama seluruh warga sebagai simbol kebersamaan, syukur, dan keberkahan.

Makna dari tradisi Kebo-keboan tidak bisa dilepaskan dari filosofi kehidupan masyarakat Banyuwangi yang sangat menjunjung tinggi harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam pandangan masyarakat lokal, kerbau bukan hanya hewan pekerja, tapi juga makhluk suci yang membantu manusia menjaga keseimbangan alam.

Tradisi ini menjadi ruang simbolik untuk memperkuat hubungan spiritual antara manusia dan kekuatan gaib, sekaligus mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Lebih jauh lagi, Kebo-keboan juga menjadi media untuk mentransfer nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan akar tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks modernisasi dan globalisasi seperti sekarang, tradisi Kebo-keboan menghadapi tantangan yang tidak sedikit.

Arus budaya luar, perubahan gaya hidup, serta tekanan ekonomi membuat sebagian generasi muda cenderung melupakan atau bahkan menganggap tradisi ini sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan.

Namun demikian, upaya pelestarian terus dilakukan oleh pemerintah daerah, budayawan, serta masyarakat setempat melalui berbagai cara, seperti menjadikan tradisi ini sebagai bagian dari kalender pariwisata tahunan, mengadakan festival kebudayaan, serta memasukkan unsur-unsur edukatif ke dalam pertunjukan agar generasi muda tetap merasa tertarik dan terlibat.

Keunikan dan kekayaan nilai yang terkandung dalam tradisi Kebo-keboan telah membuatnya diakui sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengakuan ini tentu menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian dan promosi budaya lokal agar tidak punah di tengah perkembangan zaman.

Lebih dari sekadar pertunjukan budaya, Kebo-keboan adalah cermin dari kebijaksanaan masyarakat Banyuwangi dalam menyikapi kehidupan, menjaga hubungan dengan alam semesta, serta membangun harmoni antara manusia dan kekuatan tak kasat mata.

Ia bukan hanya sekadar pertunjukan eksotis yang menarik bagi wisatawan, melainkan juga sebuah pengingat tentang pentingnya akar budaya dalam membentuk jati diri bangsa. Maka dari itu, menjaga keberlangsungan tradisi ini bukan hanya tugas masyarakat Banyuwangi semata, melainkan juga tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa yang besar karena kebudayaannya.

Penulis: Belvana Fasya Saad

28/04/2025 11:00
Sejarah Hari Puisi Nasional yang Diperingati Hari Ini, 28 April 2025 – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Hari Puisi Nasional diperingati setiap tanggal 28 April.

Tahun ini, Hari Puisi Nasional jatuh pada hari ini, 28 April 2025.

Hari ini menjadi kesempatan untuk mengenang dan merayakan karya-karya puisi di Indonesia.

Namun, mengapa tanggal 28 April dipilih sebagai Hari Puisi Nasional?

Pemilihan tanggal 28 April tidak lepas dari sosok Chairil Anwar.

Chairil Anwar adalah sosok penyair besar yang dikenal dengan sebutan ‘Si Binatang Jalang’, dikutip dari ditsmp.dikdasmen.go.id.

Chairil Anwar lahir di Medan pada 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta pada 28 April 1949.

Sebagai pelopor puisi modern Indonesia dan tokoh utama dalam Angkatan 45, karya-karya Chairil telah membawa perubahan besar dalam dunia sastra tanah air.

Chairil Anwar hanya hidup selama 27 tahun, namun dalam rentang waktu yang singkat itu, ia berhasil menciptakan sekitar 96 karya.

Dari jumlah tersebut, 70 diantaranya adalah puisi.

Karya-karyanya yang terkenal seperti “Aku”, “Karawang-Bekasi”, “Diponegoro”, “Doa”, dan “Senja di Pelabuhan Kecil” tidak hanya mencerminkan kehidupan pribadinya yang penuh kegelisahan.

Namun juga menjadi semangat perjuangan bangsa Indonesia di masa awal kemerdekaan.

Salah satu puisi Chairil Anwar yang sangat terkenal, “Aku”, bahkan dianggap sebagai karya yang merepresentasikan semangat perjuangan di awal kemenerdekaan Indonesia.

Puisi ini diterbitkan di majalah Timur pada tahun 1945 dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sastra Indonesia modern.

Tanggal 28 April dipilih sebagai Hari Puisi Nasional bukan hanya untuk mengenang hari wafatnya Chairil Anwar, tetapi juga sebagai penghormatan atas kontribusinya yang luar biasa terhadap dunia sastra Indonesia.

Ini berbeda dengan banyak peringatan nasional lainnya yang umumnya didasarkan pada tanggal kelahiran tokoh. Pemilihan tanggal wafat Chairil Anwar justru memperkuat kesan mendalam dan dramatis, sejalan dengan unsur estetika dalam puisi itu sendiri.

Perayaan Hari Puisi Nasional bukan hanya menjadi bentuk penghormatan kepada para penyair seperti Chairil Anwar, tetapi juga momentum untuk menghidupkan kembali semangat berpuisi di tengah masyarakat, dikutip dari bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id.

Melalui festival puisi, lokakarya kreatif, pembacaan puisi, hingga kompetisi sastra, generasi muda diajak untuk menggali potensi kreatif mereka, memperkaya dunia sastra nasional, dan meneruskan warisan sastra Indonesia yang begitu kaya.

Puisi bukan sekadar rangkaian kata-kata indah, tetapi cerminan dari kehidupan, budaya, perasaan, bahkan kritik sosial suatu bangsa.

Melalui puisi, kita melihat wajah Indonesia dalam berbagai aspek: sosial, politik, budaya, hingga spiritual.

Chairil Anwar telah membuktikan bahwa puisi bisa menjadi alat untuk menyuarakan kegelisahan, harapan, dan perjuangan.

Meskipun Chairil Anwar telah tiada, pengaruh dan semangatnya tetap hidup.

Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, membuktikan bahwa pesan-pesan dalam puisinya bersifat universal dan abadi.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Hari Puisi Nasional

28/04/2025 07:22

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

Pedoman Peringatan Hardiknas 2025 Resmi Kemendikdasmen

Pelaksanaan Upacara Bendera