Kementrian Lembaga: Kemdikbud

Menteri Dalam Negeri Prancis Mengusulkan Pelarangan Penggunaan Jilbab di Universitas

TRIBUNNEWS.COM – Menteri Dalam Negeri Prancis Bruno Retailleau mengumumkan bahwa ia bermaksud memberlakukan larangan mengenakan jilbab di universitas.

Retailleau mengatakan kepada stasiun televisi RMC bahwa ia ingin melarang jilbab di universitas-universitas, dengan mengklaim bahwa “ada Islamisme yang tidak sesuai dengan kepercayaan Islam tradisional.”

“Saya ingin melihat ini terjadi karena saya menyadari bahwa ada bentuk Islamisme yang tidak mencerminkan kepercayaan Muslim tradisional. Menurut pendapat saya, ini adalah nilai-nilai yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki.”

Menteri tersebut mengatakan bahwa warga negara Muslim tidak boleh menganggap serius perkataannya, dan menambahkan bahwa “Islam politik mendistorsi iman umat Islam.”

Pada bulan Maret 2004, Prancis memberlakukan larangan mengenakan jilbab di sekolah dasar dan menengah, sementara universitas dikecualikan.

Pada tahun 2010, niqab dilarang sepenuhnya di tempat umum, dan pelanggarannya dapat dihukum denda sebesar €1.500.

Pada bulan Agustus 2023, Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal melarang abaya di sekolah-sekolah, dengan alasan bahwa itu adalah “pakaian Islam yang melanggar aturan dan peraturan negara.”

Pada tanggal 18 Februari, Senat menyetujui rancangan undang-undang yang bertujuan melarang jilbab dalam kompetisi olahraga Prancis.

 

 

Macron mengklaim negaranya berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengklaim awal minggu ini bahwa negaranya menghormati kebebasan beragama dan berkomitmen untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan penduduk muslimnya.

Namun pernyataan kontroversial terbaru oleh Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau mengonfirmasi laporan tentang normalisasi sentimen dan sikap anti-Islam yang mengkhawatirkan di Prancis.

Retailleau Ingin Melarang Pemakaian Hijab di Universitas di Tengah Klaim Macron tentang Kebebasan Beragama.

Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Macron mengklaim negaranya berkomitmen untuk menjamin kebebasan beragama.

Retailleau menyampaikan pernyataan barunya yang kontroversial saat tampil pada hari Kamis di “Les Grandes Gueules,” sebuah acara bincang-bincang populer di RMC. 

Ia mengakui keinginannya untuk melihat larangan penggunaan jilbab di universitas di tengah protes dan frustrasi atas pembatasan kebebasan beragama di Prancis, termasuk larangan penggunaan cadar Muslim di bidang olahraga dan sekolah.

“Saya menginginkan itu, karena saya melihat dengan jelas bahwa ada bentuk Islamisme yang tidak ada hubungannya dengan kepercayaan Muslim tradisional. Ada Islamisme yang mencoba menancapkan benderanya, nilai-nilainya sendiri, yang menurut pandangan saya termasuk penundukan perempuan terhadap laki-laki, dan kita harus waspada terhadapnya,” katanya.

Menteri Prancis itu mengaku tidak ingin umat Islam merasa menjadi sasaran.

“Sebaliknya, saya pikir kita perlu menjelaskan hal ini dengan sangat jelas dan pedagogis, dengan mengatakan bahwa Islamisme politik sebenarnya mendistorsi iman umat Muslim ini. Adalah kepentingan kita untuk membuat perbedaan,” kata Retailleau.

Dia membuat pernyataan yang sama pada bulan Januari, ketika dia mengatakan kepada situs berita Le Parisien tentang dukungannya terhadap pelarangan jilbab di sekolah dan universitas.

Pernyataan terbaru Retailleau muncul saat Macron berjanji berkomitmen untuk menjamin kebebasan hati nurani dan menjalankan agama bagi seluruh warga negara dan penduduknya.

Macron bertemu dengan perwakilan Muslim awal minggu ini setelah serangan Islamofobia keji terhadap seorang pria Mali di dalam masjid.

Pelaku penyerangan, Olivier A., ​​membunuh Aboubakr Cisse di dalam masjid saat pria Muslim itu sedang melaksanakan salat subuh.

Jemaah Muslim menemukan jenazah Cisse di dalam masjid sekitar pukul 11:30 pagi, yang memicu rasa frustrasi dan kepanikan.

Penyerang, yang memfilmkan pembunuhan keji dan berjanji akan membunuh lebih banyak Muslim, ditangkap di Italia setelah ia menyerahkan diri ke polisi.

Hal ini terjadi di tengah rasa frustrasi yang berkelanjutan dari komunitas Muslim, yang menghadapi serangan Islamofobia serta pernyataan dari pejabat yang menormalkan Islamofobia .

Mengenakan jilbab telah lama menyentuh hati para politisi, termasuk anggota parlemen yang menggemakan dan menunjukkan sentimen anti-Muslim selama debat publik atau sesi parlemen.

Baru-baru ini, seorang wanita Muslim mengajukan pengaduan di Prancis setelah disemprot dengan cairan yang tidak diketahui saat bersama bayinya yang berusia satu tahun. Pelaku yang sama merobek jilbabnya.

 

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR, MOROCCO WORLD NEWS