Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Beroperasi Dimulai 14 Juli 2025, Kepala Sekolah Rakyat Dibekali Lewat Retreat – Page 3

    Beroperasi Dimulai 14 Juli 2025, Kepala Sekolah Rakyat Dibekali Lewat Retreat – Page 3

    Untuk itu, kata Ary Ginanjar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan Talent DNA, sebuah tools berbasis kecerdasan buatan yang dapat memetakan gaya belajar, potensi alami, kecenderungan karier, hingga kebutuhan dukungan emosional tiap anak.

    “Sejatinya, setiap anak itu jenius. Tugas kita sebagai pendidik adalah menemukannya dan menumbuhkannya. Langkah ini adalah bagian dari ikhtiar besar menuju Indonesia Emas 2045. Dimulai dari Sekolah Rakyat, untuk melahirkan generasi emas yang akan memimpin negeri ini di masa depan yang dibentuk dari Kaum Dhuafa,” kata Ary Ginanjar.

    Sementara itu, Prof. Dr. Mohammad Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat dan mantan Menteri Pendidikan Nasional RI, turut hadir dan mendukung penuh penerapan pemetaan talenta di Sekolah Rakyat. Menurut Prof. Nuh, pendekatan ini adalah revolusi dalam pendidikan sosial.

    “Hari ini Bersama-sama dengan Pak Ary Ginanjar memberikan pembekalan kepada para sekolah sekolah rakyat, kesimpulannya cuman satu, alhamdulillah luar biasa top, insyallah sekolah rakyat dengan modal yang hari ini kita lihat, akan membuktikan yang tadinya orang ragu menjadi yes terbukti kedahsyatannya,” ucapnya.

  • Cara Daftar PIP Juni 2025, Simak Syarat dan Langkahnya!

    Cara Daftar PIP Juni 2025, Simak Syarat dan Langkahnya!

    Jakarta: Masih banyak siswa dari keluarga prasejahtera yang harus putus sekolah karena keterbatasan biaya. 

    Nah, Program Indonesia Pintar (PIP) hadir sebagai solusi untuk meringankan beban tersebut. 

    Pada Juni 2025, pendaftaran PIP kembali dibuka dan kini bisa dilakukan secara online dengan lebih mudah. 

    Yuk, simak cara lengkap mendaftar PIP serta tips agar pengajuannya berhasil seperti dikutip Fahum UMSU!

    Apa itu program Indonesia Pintar (PIP)?
    PIP adalah program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

    Bantuan diberikan dalam bentuk dana tunai yang bisa digunakan untuk keperluan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, transportasi, hingga kebutuhan lain agar siswa bisa terus belajar tanpa hambatan ekonomi.
     

    Siapa saja yang bisa mendaftar PIP 2025?
    Penerima manfaat PIP adalah siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan kriteria sebagai berikut:

    – Pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP)
    – Anak dari keluarga dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
    – Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    – Anak yatim/piatu, korban bencana, anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH)

    Jika tidak memiliki KIP/KKS, maka wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW atau kelurahan
    Cara daftar PIP Juni 2025 secara online
    Berikut langkah-langkah mudah untuk mendaftar PIP secara online:

    1. Pastikan siswa sudah terdaftar di Dapodik
    Siswa wajib terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Tanyakan ke pihak sekolah untuk memastikannya.

    2. Akses situs pip.kemdikbud.go.id
    Gunakan ponsel atau komputer untuk membuka laman resmi: https://pip.kemdikbud.go.id

    3. Siapkan dokumen pendukung

    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP orang tua/wali
    – KIP/KKS (jika ada)
    – SKTM (jika tidak punya KIP)
    – Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

    4. Isi formulir pendaftaran
    Lengkapi data sesuai formulir: nama siswa, alamat, nama orang tua, jenjang pendidikan, dan lainnya.

    5. Unggah dokumen
    Pastikan dokumen discan dengan jelas dan sesuai format. Unggah semua dokumen yang diminta.

    6. Klik “Kirim” dan tunggu verifikasi
    Data akan diverifikasi oleh sekolah dan dinas pendidikan. Tunggu informasi selanjutnya.

    7. Cek status penerimaan
    Cek apakah kamu lolos dengan memasukkan NISN, NIK, dan tanggal lahir di laman resmi. Klik “Cari”.
     

    Jadwal pencairan dana PIP 2025
    Bantuan dana PIP ditransfer ke rekening Simpanan Pelajar (Simpel) siswa dalam tiga tahap:

    Termin 1: Februari-April 2025
    Termin 2: Mei-September 2025
    Termin 3: Oktober-Desember 2025
    Berapa besar dana PIP 2025?
    Nominal bantuan berbeda sesuai jenjang pendidikan:

    – SD/MI/Sederajat: Rp450.000/tahun
    – SMP/MTs/Sederajat: Rp750.000/tahun
    – SMA/MA/SMK/Sederajat: Rp1.000.000/tahun

    Jakarta: Masih banyak siswa dari keluarga prasejahtera yang harus putus sekolah karena keterbatasan biaya. 
     
    Nah, Program Indonesia Pintar (PIP) hadir sebagai solusi untuk meringankan beban tersebut. 
     
    Pada Juni 2025, pendaftaran PIP kembali dibuka dan kini bisa dilakukan secara online dengan lebih mudah. 

    Yuk, simak cara lengkap mendaftar PIP serta tips agar pengajuannya berhasil seperti dikutip Fahum UMSU!

    Apa itu program Indonesia Pintar (PIP)?
    PIP adalah program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. 
     
    Bantuan diberikan dalam bentuk dana tunai yang bisa digunakan untuk keperluan sekolah seperti seragam, buku, alat tulis, transportasi, hingga kebutuhan lain agar siswa bisa terus belajar tanpa hambatan ekonomi.
     

    Siapa saja yang bisa mendaftar PIP 2025?
    Penerima manfaat PIP adalah siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan kriteria sebagai berikut:
     
    – Pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP)
    – Anak dari keluarga dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
    – Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    – Anak yatim/piatu, korban bencana, anak dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
     
    Jika tidak memiliki KIP/KKS, maka wajib menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW atau kelurahan
    Cara daftar PIP Juni 2025 secara online
    Berikut langkah-langkah mudah untuk mendaftar PIP secara online:
     
    1. Pastikan siswa sudah terdaftar di Dapodik
    Siswa wajib terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sekolah. Tanyakan ke pihak sekolah untuk memastikannya.
     
    2. Akses situs pip.kemdikbud.go.id
    Gunakan ponsel atau komputer untuk membuka laman resmi: https://pip.kemdikbud.go.id
     
    3. Siapkan dokumen pendukung
     
    – Kartu Keluarga (KK)
    – KTP orang tua/wali
    – KIP/KKS (jika ada)
    – SKTM (jika tidak punya KIP)
    – Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
     
    4. Isi formulir pendaftaran
    Lengkapi data sesuai formulir: nama siswa, alamat, nama orang tua, jenjang pendidikan, dan lainnya.
     
    5. Unggah dokumen
    Pastikan dokumen discan dengan jelas dan sesuai format. Unggah semua dokumen yang diminta.
     
    6. Klik “Kirim” dan tunggu verifikasi
    Data akan diverifikasi oleh sekolah dan dinas pendidikan. Tunggu informasi selanjutnya.
     
    7. Cek status penerimaan
    Cek apakah kamu lolos dengan memasukkan NISN, NIK, dan tanggal lahir di laman resmi. Klik “Cari”.
     

    Jadwal pencairan dana PIP 2025
    Bantuan dana PIP ditransfer ke rekening Simpanan Pelajar (Simpel) siswa dalam tiga tahap:
     
    Termin 1: Februari-April 2025
    Termin 2: Mei-September 2025
    Termin 3: Oktober-Desember 2025
    Berapa besar dana PIP 2025?
    Nominal bantuan berbeda sesuai jenjang pendidikan:
     
    – SD/MI/Sederajat: Rp450.000/tahun
    – SMP/MTs/Sederajat: Rp750.000/tahun
    – SMA/MA/SMK/Sederajat: Rp1.000.000/tahun
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Modus Pemufakatan Jahat Kasus Korupsi di Kemdikbud, Akademisi: Bisa Disasar ke Pasal 2-20 UU Tipikor

    Modus Pemufakatan Jahat Kasus Korupsi di Kemdikbud, Akademisi: Bisa Disasar ke Pasal 2-20 UU Tipikor

  • Mendiktisaintek: Tukin Dosen ASN Ditargetkan Cair Paling Lambat Juli

    Mendiktisaintek: Tukin Dosen ASN Ditargetkan Cair Paling Lambat Juli

    Mendiktisaintek: Tukin Dosen ASN Ditargetkan Cair Paling Lambat Juli
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendiktisaintek
    )
    Brian Yuliarto
    mengatakan, tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) ditargerkan cair paling lambat pada bulan Juli ini.
    Hal itu disampaikan Brian dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
    “Kami targetkan paling lambat bulan Juli itu sudah bisa dibayarkan untuk tukin dari Januari sampai Juni,” kata Brian, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia pun menyebut, aturan detail terkait tukin sudah dibuat, serta disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait.
    Selain itu, Brian mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan para dosen maupun pimpinan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker).
    “Datanya hari ini seluruhnya sudah masuk,” ujarnya.
    Kemudian, Brian menjelaskan bahwa ada dua jenis tukin yang akan diperoleh sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto.
    Kedua jenis tukin tersebut adalah tukin dasar, serta tukin prestasi yang diberikan berdasarkan kinerja.
    “Jadi teman-teman dosen, (perbandingannya) 60 persen dasar, 40 persen prestasi. Itu data sudah masuk, sekarang sedang diverifikasi oleh kampus masing-masing,” kata Mendiktisaintek.
    Lebih lanjut, Brian mengungkapkan, tukin bulan Juli hingga Desember, bakal ditransfer langsung setiap bulannya.
    Oleh karena itu, dia berharap semoga pemberian tukin tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dosen di Indonesia, sehingga nantinya dapat berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
    Sebelumnya, pemberian tukin tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam Perpres tersebut ada 17 kelas jabatan, dengan besaran paling rendah Rp 2,5 juta untuk tukin kelas jabatan 1.
    Berikut besaran tukin dosen berdasarkan Perpres 19 Tahun 2025:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat

    PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat

    Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menggelar seminar di Jakarta, Senin, dengan tema Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pendidikan gratis.

    Seminar yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, merupakan bagian dari komitmen partai terhadap perjuangan ideologis Bung Karno dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi, khususnya di bidang pendidikan.

    DPP PDI Perjuangan memandang pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

    “Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sekolah tempat mereka belajar,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan My Esti Wijayati, Senin.

    Apalagi, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, hak atas pendidikan di Indonesia dijamin secara konstitusional dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi.

    “Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi,” katanya.

    Seminar tersebut dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai keynote speaker-nya.

    Dalam kegiatan itu juga menghadirkan narasumber, antara lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Suprapto, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Yan Rianto.

    Urgensi penyelenggaraan seminar ini tidak lepas dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh dimaknai hanya berlaku bagi sekolah negeri.

    Putusan ini menjadi pengingat sekaligus koreksi terhadap praktik kebijakan pendidikan selama ini yang cenderung mengabaikan hak siswa di sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar dari negara.

    Dalam konteks tersebut, My Esti menjelaskan seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

    Kehadiran berbagai pihak ini, kata dia, bertujuan membangun pemahaman bersama serta merumuskan langkah-langkah konkret guna menyusun dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

    “Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelasnya.

    DPP PDI Perjuangan memandang bahwa perjuangan untuk keadilan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan.

    Oleh karena itu, melalui forum ini, partai ingin mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk mewujudkan sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno.

    “Ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.

    Tampak hadir dalam seminar tersebut, antara lain, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike serta Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • FIKES UPH Buka Program Profesi Apoteker, Jawab Kebutuhan Tenaga Kefarmasian Nasional

    FIKES UPH Buka Program Profesi Apoteker, Jawab Kebutuhan Tenaga Kefarmasian Nasional

    Mohamad Mamduh • 28 Juni 2025 16:36

    Jakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi membuka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga kefarmasian yang semakin meningkat di Indonesia. Program ini hadir dengan visi untuk mencetak apoteker profesional yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan integritas berlandaskan nilai-nilai Kristiani.

    PSPPA UPH akan memulai penerimaan mahasiswa angkatan pertamanya secara terbatas untuk Tahun Akademik 2025/2026, yang dimulai pada Agustus 2025. Pembukaan PSPPA UPH telah memperoleh izin resmi berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 419/B/O/2025 yang ditetapkan pada 12 Juni 2025.

    Pembukaan PSPPA UPH dilatarbelakangi oleh pentingnya peran apoteker dalam sistem kesehatan nasional, baik dalam pelayanan pasien secara langsung maupun di sektor industri farmasi. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mempertegas bahwa lulusan sarjana farmasi wajib melanjutkan ke pendidikan profesi untuk dapat berpraktik di bidang kefarmasian. Dalam konteks ini, tenaga kefarmasian tidak hanya terbatas pada apoteker, tetapi juga mencakup Apoteker Spesialis dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF).

    Apt. Ernestine Arianditha Pranasti, M.Farm.Ind., Ketua Program Studi Profesi Apoteker UPH, menegaskan bahwa kehadiran PSPPA UPH merupakan respons terhadap kebutuhan nyata akan tenaga apoteker yang kompeten dan tersebar merata di Indonesia. Ia menyoroti fakta bahwa peran apoteker kini tidak hanya terbatas pada pelayanan di apotek, tetapi juga sangat krusial dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk rumah sakit, industri farmasi, hingga sektor pemerintahan.

    “Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan apoteker, baik secara jumlah maupun kualitas. PSPPA UPH hadir untuk mencetak apoteker yang tidak hanya andal secara keilmuan, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial untuk turut memperkuat layanan kesehatan nasional,” jelasnya.

    Mahasiswa PSPPA UPH akan menempuh masa studi selama 2 semester dengan total beban 36 SKS. Program ini dirancang untuk membekali lulusan sarjana farmasi dengan kompetensi profesional sebagai apoteker, baik dalam aspek keilmuan, keterampilan praktik, maupun etika profesi.

    Dari total 36 SKS, sebanyak 32 SKS dialokasikan untuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang wajib dijalani di lima tempat berbeda. Lokasi praktik ini mencakup berbagai bidang, seperti pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, distributor obat dan alat kesehatan, industri farmasi/obat tradisional/kosmetik, serta instansi pemerintah. Melalui PKPA ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman menyeluruh mengenai peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan.

    Selain PKPA, mahasiswa juga diwajibkan menempuh 3 SKS studi kasus praktik kefarmasian dan 1 SKS untuk ujian komprehensif serta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) sebelum mahasiswa menyandang gelar Apoteker (Apt).

    Setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan pendidikan, mahasiswa dapat mengurus Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai legalitas untuk menjalankan praktik kefarmasian di Indonesia.

    Apt. Ernestine menjelaskan bahwa kurikulum PSPPA UPH disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar kurikulum dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), pengguna lulusan dari rumah sakit, industri farmasi, hingga instansi pemerintahan. Pendekatan ini memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan dunia kefarmasian yang terus berubah secara dinamis.

    “Kami menyadari bahwa apoteker masa kini dituntut untuk memiliki lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Mereka harus adaptif, berintegritas, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Karena itu, kurikulum kami dirancang untuk mencakup aspek akademik, praktik langsung, serta pembentukan karakter profesional,” ujar Apt. Ernestine.

    PSPPA UPH juga telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi nasional untuk memperkuat mutu pendidikan dan memperluas pengalaman praktik mahasiswa. Beberapa mitra tersebut antara lain Siloam Hospitals, PT Mersifarma Tirmaku, PT Pharos Indonesia, PT Etana Biotechnologies Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Tangerang, serta apotek dan puskesmas mitra lainnya.

    Penyusunan kurikulum juga melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Tangerang dan IAI Pengurus Daerah Banten, serta UPH juga melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi farmasi seperti Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, dan Universitas Padjadjaran.

    Selama menjalani PKPA, mahasiswa dibimbing langsung oleh apoteker pembimbing (preseptor) di berbagai wahana praktik. Dalam proses ini, mereka tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai etika profesi, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi fondasi utama seorang apoteker profesional.

    PSPPA UPH didukung oleh fasilitas kampus yang lengkap dan modern, dirancang untuk menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi. Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman praktis selama masa studi, salah satunya melalui Apotek Pendidikan milik UPH yakni Apotek UPH yang menjadi salah satu wahana pembelajaran utama.

    Untuk mendukung penilaian objektif dan transparan terhadap kompetensi mahasiswa, UPH menyediakan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) Center serta CBT (Computer-Based Test) Center. Fasilitas ini memastikan mahasiswa dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi ujian kompetensi nasional.

    Selain itu, pembelajaran didukung oleh berbagai laboratorium khusus yang mencerminkan berbagai bidang ilmu kefarmasian, seperti:

    – Laboratorium Kimia Farmasi
    – Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Farmasi
    – Laboratorium Biologi Farmasi
    – Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi
    – Laboratorium Mikrobiologi dan Klinis

    Dengan dukungan fasilitas yang terintegrasi ini, mahasiswa dibekali dengan lingkungan belajar yang komprehensif untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesionalisme mereka sebagai apoteker masa depan.

    PSPPA UPH berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan karakter yang kuat. Apt. Ernestine menjelaskan bahwa profil lulusan mengacu pada nine stars pharmacist dari World Health Organization (WHO) yakni sebagai Caregiver, Decision Maker, Communicator, Manager, Leader, Life-long Learner, Teacher, Researcher, dan Entrepreneur.

    “Keunggulan PSPPA UPH memang ada pada praktik farmasi klinis, tapi kami pastikan seluruh standar kompetensi apoteker sesuai regulasi Kementerian Kesehatan juga dipenuhi. Semua ini dibentuk sejak pendidikan sarjana dan dilengkapi dalam program profesi,” jelasnya.

    Prospek karier lulusan PSPPA UPH pun terbuka luas. Mereka dapat berkarier di berbagai bidang seperti rumah sakit, industri farmasi, apotek komunitas, instansi pemerintah seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, maupun sebagai akademisi dan peneliti.

    Dalam jangka panjang, PSPPA UPH menargetkan menjadi salah satu program profesi apoteker unggulan di Indonesia yang mampu menyerap lulusan S1 Farmasi dan mencetak apoteker profesional yang dikenal luas dalam kompetensi dan integritasnya.

    Jakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Pelita Harapan (UPH) resmi membuka Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga kefarmasian yang semakin meningkat di Indonesia. Program ini hadir dengan visi untuk mencetak apoteker profesional yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan integritas berlandaskan nilai-nilai Kristiani.
     
    PSPPA UPH akan memulai penerimaan mahasiswa angkatan pertamanya secara terbatas untuk Tahun Akademik 2025/2026, yang dimulai pada Agustus 2025. Pembukaan PSPPA UPH telah memperoleh izin resmi berdasarkan telah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 419/B/O/2025 yang ditetapkan pada 12 Juni 2025.
     
    Pembukaan PSPPA UPH dilatarbelakangi oleh pentingnya peran apoteker dalam sistem kesehatan nasional, baik dalam pelayanan pasien secara langsung maupun di sektor industri farmasi. Selain itu, hadirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 mempertegas bahwa lulusan sarjana farmasi wajib melanjutkan ke pendidikan profesi untuk dapat berpraktik di bidang kefarmasian. Dalam konteks ini, tenaga kefarmasian tidak hanya terbatas pada apoteker, tetapi juga mencakup Apoteker Spesialis dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF).

    Apt. Ernestine Arianditha Pranasti, M.Farm.Ind., Ketua Program Studi Profesi Apoteker UPH, menegaskan bahwa kehadiran PSPPA UPH merupakan respons terhadap kebutuhan nyata akan tenaga apoteker yang kompeten dan tersebar merata di Indonesia. Ia menyoroti fakta bahwa peran apoteker kini tidak hanya terbatas pada pelayanan di apotek, tetapi juga sangat krusial dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas, termasuk rumah sakit, industri farmasi, hingga sektor pemerintahan.
     
    “Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan apoteker, baik secara jumlah maupun kualitas. PSPPA UPH hadir untuk mencetak apoteker yang tidak hanya andal secara keilmuan, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial untuk turut memperkuat layanan kesehatan nasional,” jelasnya.
     
    Mahasiswa PSPPA UPH akan menempuh masa studi selama 2 semester dengan total beban 36 SKS. Program ini dirancang untuk membekali lulusan sarjana farmasi dengan kompetensi profesional sebagai apoteker, baik dalam aspek keilmuan, keterampilan praktik, maupun etika profesi.
     
    Dari total 36 SKS, sebanyak 32 SKS dialokasikan untuk Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang wajib dijalani di lima tempat berbeda. Lokasi praktik ini mencakup berbagai bidang, seperti pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apotek, distributor obat dan alat kesehatan, industri farmasi/obat tradisional/kosmetik, serta instansi pemerintah. Melalui PKPA ini, mahasiswa akan memperoleh pengalaman langsung dan pemahaman menyeluruh mengenai peran apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan.
     
    Selain PKPA, mahasiswa juga diwajibkan menempuh 3 SKS studi kasus praktik kefarmasian dan 1 SKS untuk ujian komprehensif serta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Apoteker Indonesia (UKMPPAI) sebelum mahasiswa menyandang gelar Apoteker (Apt).
     
    Setelah dinyatakan lulus dari seluruh tahapan pendidikan, mahasiswa dapat mengurus Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sebagai legalitas untuk menjalankan praktik kefarmasian di Indonesia.
     
    Apt. Ernestine menjelaskan bahwa kurikulum PSPPA UPH disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar kurikulum dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), pengguna lulusan dari rumah sakit, industri farmasi, hingga instansi pemerintahan. Pendekatan ini memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan dunia kefarmasian yang terus berubah secara dinamis.
     
    “Kami menyadari bahwa apoteker masa kini dituntut untuk memiliki lebih dari sekadar pengetahuan teknis. Mereka harus adaptif, berintegritas, dan mampu berkolaborasi lintas sektor. Karena itu, kurikulum kami dirancang untuk mencakup aspek akademik, praktik langsung, serta pembentukan karakter profesional,” ujar Apt. Ernestine.
     
    PSPPA UPH juga telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai institusi nasional untuk memperkuat mutu pendidikan dan memperluas pengalaman praktik mahasiswa. Beberapa mitra tersebut antara lain Siloam Hospitals, PT Mersifarma Tirmaku, PT Pharos Indonesia, PT Etana Biotechnologies Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Tangerang, serta apotek dan puskesmas mitra lainnya.
     
    Penyusunan kurikulum juga melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Kabupaten Tangerang dan IAI Pengurus Daerah Banten, serta UPH juga melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi farmasi seperti Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, dan Universitas Padjadjaran.
     
    Selama menjalani PKPA, mahasiswa dibimbing langsung oleh apoteker pembimbing (preseptor) di berbagai wahana praktik. Dalam proses ini, mereka tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai etika profesi, tanggung jawab, dan integritas yang menjadi fondasi utama seorang apoteker profesional.
     
    PSPPA UPH didukung oleh fasilitas kampus yang lengkap dan modern, dirancang untuk menunjang proses pembelajaran berbasis kompetensi. Mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman praktis selama masa studi, salah satunya melalui Apotek Pendidikan milik UPH yakni Apotek UPH yang menjadi salah satu wahana pembelajaran utama.
     
    Untuk mendukung penilaian objektif dan transparan terhadap kompetensi mahasiswa, UPH menyediakan OSCE (Objective Structured Clinical Examination) Center serta CBT (Computer-Based Test) Center. Fasilitas ini memastikan mahasiswa dipersiapkan dengan baik dalam menghadapi ujian kompetensi nasional.
     
    Selain itu, pembelajaran didukung oleh berbagai laboratorium khusus yang mencerminkan berbagai bidang ilmu kefarmasian, seperti:
     
    – Laboratorium Kimia Farmasi
    – Laboratorium Farmasetika dan Teknologi Farmasi
    – Laboratorium Biologi Farmasi
    – Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi
    – Laboratorium Mikrobiologi dan Klinis
     
    Dengan dukungan fasilitas yang terintegrasi ini, mahasiswa dibekali dengan lingkungan belajar yang komprehensif untuk mengembangkan keterampilan teknis dan profesionalisme mereka sebagai apoteker masa depan.
     
    PSPPA UPH berkomitmen untuk mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan karakter yang kuat. Apt. Ernestine menjelaskan bahwa profil lulusan mengacu pada nine stars pharmacist dari World Health Organization (WHO) yakni sebagai Caregiver, Decision Maker, Communicator, Manager, Leader, Life-long Learner, Teacher, Researcher, dan Entrepreneur.
     
    “Keunggulan PSPPA UPH memang ada pada praktik farmasi klinis, tapi kami pastikan seluruh standar kompetensi apoteker sesuai regulasi Kementerian Kesehatan juga dipenuhi. Semua ini dibentuk sejak pendidikan sarjana dan dilengkapi dalam program profesi,” jelasnya.
     
    Prospek karier lulusan PSPPA UPH pun terbuka luas. Mereka dapat berkarier di berbagai bidang seperti rumah sakit, industri farmasi, apotek komunitas, instansi pemerintah seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, maupun sebagai akademisi dan peneliti.
     
    Dalam jangka panjang, PSPPA UPH menargetkan menjadi salah satu program profesi apoteker unggulan di Indonesia yang mampu menyerap lulusan S1 Farmasi dan mencetak apoteker profesional yang dikenal luas dalam kompetensi dan integritasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Video: Wamen Stella Ungkap Kolaborasi & Insentif Riset Jadi Prioritas

    Video: Wamen Stella Ungkap Kolaborasi & Insentif Riset Jadi Prioritas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan riset dan teknologi global berkembang sangat pesat, dan Indonesia sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah diyakini memiliki potensi besar untuk ikut mengambil peran strategis dalam era inovasi ini. Namun, pemanfaatan potensi tersebut dinilai masih belum optimal.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie mengungkapkan bahwa ekosistem sains dan teknologi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan lokal dan pembangunan industri berbasis teknologi. Sebagai bentuk upaya perbaikan, Kementerian Pendidikan Tinggi telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk meningkatkan dukungan terhadap riset dan pengembangan teknologi.

    Selain aspek pendanaan, tantangan juga muncul dari sisi regulasi. Untuk itu, pemerintah bergerak cepat menyusun kebijakan yang proaktif. Salah satunya membuat sistem insentif bagi orang-orang yang ingin melakukan penelitian. Saksikan dialog Maria Katarina bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christie dalam Economic Update 2025 di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Rabu (25/06/2025).

  • Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan penyediaan akses internet cepat ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

    Dua sekolah yang menjadi sasaran awal program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya Hafid dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (28/6/2025)

    Adapun SR di Sleman mendapatkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar. 

    Sementara itu, SR di Bantul menerima koneksi lebih besar, yakni 200 Mbps, yang akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.

    Meutya Hafid menegaskan SR adalah program Presiden yang diamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurutnya program ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional. 

    “Terutama bagi kelompok rentan. Internet cepat dinilai sebagai elemen vital untuk menunjang konsep smart school yang diusung Presiden,” katanya. 

    Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto yang menegaskan bahwa dukungan teknis terhadap infrastruktur digital sekolah akan terus dipantau dan ditingkatkan. Turut hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto. Di sisi lain, bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico. 

    “Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” katanya. 

    Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 mendatang.

    Target Sekolah Rakyat

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.

    Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat. 

    “Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

    Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik. 

    Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat

    Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan  tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.

    Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.

    Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik. 

    Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan. 

    “Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.

  • Gerak Nadiem Dibatasi dan Dilarang Keluar Negeri, Kejagung: Demi Perlancar Penyidikan Dugaan Korupsi

    Gerak Nadiem Dibatasi dan Dilarang Keluar Negeri, Kejagung: Demi Perlancar Penyidikan Dugaan Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, pada Senin (23/6) lalu, memenuhi panggilan penyidik Jampidsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut.

    Usai diperiksa selama 12 jam, Nadiem Makarim, mengatakan bahwa kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum.

    “Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih,” ucapnya.

    Saat ini, Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook tersebut.

    Penyidik mendalami dugaan adanya pemufakatan jahat oleh berbagai pihak dengan mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait dengan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020.

    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis sistem operasi Chrome,” kata Harli.

    Padahal, penggunaan Chromebook bukanlah suatu kebutuhan. Hal ini karena pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya tidak efektif.

    Dari pengalaman tersebut, tim teknis pun merekomendasikan untuk menggunakan spesifikasi dengan sistem operasi Windows.

    Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti kajian tersebut dengan kajian baru yang merekomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Chrome.

  • Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Jakarta

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab masalah kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.

    Menurut Budi, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna membahas reformasi sistem pendidikan kedokteran, termasuk menghapus prosedur birokratis yang dinilai sudah usang.

    “Pak Presiden tahu bahwa masalah utama kita adalah jumlah dokter yang masih sangat kurang, apalagi dokter spesialis. Karena itu, saya diminta untuk membuat terobosan. Jangan lagi pakai cara-cara birokratis dan kuno,” ujar Budi Gunadi usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6).

    Budi menegaskan penambahan fakultas kedokteran untuk meningkatkan jumlah dokter tidak mengenyampingkan mutu lulusan. Ia juga memastikan akan mengatur pemerataan, distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia.

    “Inisiatif ini diharapkan mampu menambah jumlah dokter secara agresif, menjaga kualitas pendidikan, dan memastikan penyebarannya merata,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan krisis dokter di Indonesia. Ia menilai sistem pendidikan kedokteran saat ini masih terlalu terbelit oleh birokrasi, sehingga tidak cukup adaptif terhadap tantangan sektor kesehatan masa kini.

    Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2024, saat ini Indonesia memiliki 49.670 dokter spesialis. Namun, menurut perhitungan Bappenas, rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis.

    “Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno. Peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini,” beber Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Rabu (25/6).

    (naf/up)