Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Pembubaran Departemen Pendidikan

    Mahkamah Agung AS Izinkan Trump Lanjutkan Pembubaran Departemen Pendidikan

    Jakarta –

    Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) memberi lampu hijau kepada Presiden Donald Trump untuk melanjutkan pembubaran Departemen Pendidikan. Ada tiga hakim yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dengan putusan itu.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (15/7/2025), pengadilan mencabut penangguhan yang telah ditetapkan hakim distrik federal terkait PHK massal di departemen tersebut. Tiga hakim liberal dari sembilan hakim mengajukan pendapat berbeda dengan menyatakan ketidaksetujuannya.

    Selama kampanye diketahui Trump berjanji menghapus Departemen Pendidikan, yang dibentuk oleh Undang-Undang Kongres pada tahun 1979. Pada Maret lalu, dia juga memangkas hampir setengah jumlah pegawainya.

    Trump menginstruksikan Menteri Pendidikan Linda McMahon di non-job kan.

    Sekitar 20 negara bagian bergabung dengan serikat guru dalam menentang langkah tersebut di pengadilan, dengan alasan bahwa presiden dari Partai Republik melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dengan melanggar hak prerogatif Kongres.

    Pada Mei lalu, hakim distrik Myong Joun memerintahkan pemulihan jabatan ratusan pegawai Departemen Pendidikan yang dipecat. Namun, MA mencabut putusan itu tanpa memberikan penjelasan.

    Pendapat Berbeda Hakim

    Hakim Sonia Sotomayor, dalam perbedaan pendapat yang diikuti oleh Hakim Elena Kagan dan Hakim Ketanji Brown Jackson, mengatakan dalam putusan Pendidikan bahwa “hanya Kongres yang berwenang untuk menghapuskan Departemen tersebut.”

    Secara tradisional, pemerintah federal memiliki peran terbatas dalam pendidikan di Amerika Serikat, dengan hanya sekitar 13 persen dana untuk sekolah dasar dan menengah berasal dari kas federal, sisanya didanai oleh negara bagian dan komunitas lokal.

    Namun, dana federal sangat berharga bagi sekolah berpenghasilan rendah dan siswa berkebutuhan khusus. Dan pemerintah federal berperan penting dalam menegakkan perlindungan hak-hak sipil utama bagi siswa.

    Sebagaimana diketahui, pembubaran Departemen Pendidikan ini bagian dari kebijakan efisiensi pemerintahan Trump. Trump pada Januari lalu, memerintahkan badan-badan federal untuk menyiapkan rencana pengurangan tenaga kerja secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Trump juga telah mengambil langkah untuk memecat puluhan ribu pegawai pemerintah dan memangkas program-program — yang menargetkan inisiatif keberagaman dan menghapuskan Departemen Pendidikan, badan bantuan kemanusiaan AS USAID, dan lainnya.

    Lihat juga Video ‘Trump Harap Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza Selesai Pekan Depan’:

    (zap/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Skandal Korupsi Laptop Merembet ke Nadiem dan GOTO, Kejahatan Korporasi atau Oknum?

    Skandal Korupsi Laptop Merembet ke Nadiem dan GOTO, Kejahatan Korporasi atau Oknum?

    Bisnis.com, JAKARTA – Dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi di era Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ternyata merembet ke korporasi, yaitu PT Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). 

    Pada Jumat (11/7/2025), penyidik Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah kantor GoTo yang berlokasi di Jalan Melawai Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita ratusan dokumen dan alat bukti elektronik terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    “Memang benar ada penggeledahan [di kantor GoTo] dan sudah disita banyak dokumen dan alat bukti elektronik,” tutur Harli di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Dia berharap barang bukti yang diamankan penyidik Kejagung tersebut bisa membuat perkara korupsi pengadaan Chromebook semakin terang-berderang sekaligus untuk mencari tersangka baru.

    “Jadi kita harapkan bahwa dengan berbagai barang bukti yang sudah disita ini bisa bikin tindak pidana yang sedang disidik semakin terang ya,” katanya.

    Kendati demikian, Harli mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan sejauh mana posisi GoTo di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut.

    Eks Bos GOTO Diperiksa 

    Selain itu, Kejagung ternyata telah memeriksa mantan CEO GoTo Andre Soelistyo terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan Andre Soelistyo itu diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara korupsi yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp9,9 triliun.

    “Yang bersangkutan sudah hadir dan kini sedang diperiksa penyidik ya,” tutur Harli di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Berdasarkan catatan Bisnis, tim penyidik Kejagung telah memeriksa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dan beberapa anak buahnya untuk meminta keterangan atas kasus tersebut. 

    Bukan itu saja, Kejagung juga telah melakukan upaya cegah terhadap Nadiem Makariem. Harli menjelaskan bahwa pencegahan itu dilakukan agar Nadiem Makariem tidak melarikan diri ke luar negeri selama proses penyidikan kasus pengadaan chromebook berjalan di Kejagung.

    “Kami sudah upayakan cegah per tanggal 19 Juni 2025 dan berlaku selama 6 bulan ke depan,” katanya.

    Kejagung juga telah menerbitkan pencekalan tiga staf khusus (stafsus) mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim. 

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Dalam hal ini, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook. 

    Adapun, rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut. 

    Di samping itu, korps Adhyaksa juga berencana untuk kembali memeriksa Nadiem untuk melengkapi data atau informasi tambahan untuk membuat terang perkara Chromebook yang diduga merugikan negara hingga Rp9,9 triliun.

    Nadiem Makarim sendiri baru buka suara tentang dugaan korupsi ini pada Selasa, 10 Juni 2025.

    Pada kesempatan tersebut, Nadiem mengaku siap mendukung penyidik Kejaksaaan Agung atau Kejagung dalam pengusutan perkara perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 triliun. 

    Ia juga mengatakan dukungan itu merupakan sikap kooperatif dirinya agar kasus perkara pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 bisa terungkap secara terang benderang.

    “Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun,” ujarnya di The Darmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

    Bukan itu saja, Nadiem juga mengaku siap diklarifikasi apabila memang keterangannya diperlukan oleh penyidik Kejagung.

    “Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan,” pungkasnya.

    Respons GOTO 

    PT Gojek Tokopedia (GOTO) Tbk memastikan akan kooperatif dan tunduk pada proses hukum yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook.

    Direktur Public Affair dan Communication GoTo Ade Mulya mengatakan, bahwa pihaknya selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sebagai perusahaan publik, kami selalu mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan,” katanya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Ade menegaskan GoTo bakal mendukung penuh proses penegakan hukum terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook yang kini ditangani oleh Kejagung.

    “GoTo menghormati proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari upaya mendukung penegakan hukum,” ucapnya. 

    Ade memastikan pihaknya juga bakal kooperatif terhadap Kejagung terkait perkara tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook tersebut. “Kami bersikap kooperatif dan mengikuti arahan dari pihak berwenang,” ujarnya.

  • Saat Siswa Disabilitas Netra Peluk Mendikdasmen di Hari Pertama Masuk Sekolah Regional 14 Juli 2025

    Saat Siswa Disabilitas Netra Peluk Mendikdasmen di Hari Pertama Masuk Sekolah Regional 14 Juli 2025

    Saat Siswa Disabilitas Netra Peluk Mendikdasmen di Hari Pertama Masuk Sekolah
    Tim Redaksi
    SUMBAWA, KOMPAS.com
    – Siswa disabilitas netra langsung memeluk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,
    Abdul Mu’ti
    saat menghadiri Masa Pengenalan Lingkungan Pendidikan (
    MPLS
    ) Ramah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1
    Sumbawa
    , Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Senin (14/7/2025).
    Kunjungan menteri ke sekolah itu didampingi oleh Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, para kepala sekolah, pengawas, guru-guru dan orangtua siswa.
    Mengenakan kaus berwarna putih, Abdul Mu’ti berdialog dengan siswa dan guru di SLBN 1 Sumbawa.
    Acara tampak meriah dengan senam bersama, aneka penampilan seni, pameran dan gelar karya siswa dan bernyanyi bersama.
    Abdul Mu’ti mengatakan, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kelebihan yang tidak semua orang punya.
    “Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kalian semua memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kami semua. Kalian punya kelebihan yang bahkan Pak Menteri tidak punya,” kata Mu’ti, Senin.
    “Karena itu, sekali lagi tetap percaya diri, tetap semangat, mari menjadi anak-anak Indonesia yang hebat,” ucap Mu’ti menyemangati anak berkebutuhan khusus.
    Ia menekankan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) harus menjadi pengalaman yang ramah bagi anak.
    Jauh dari segala bentuk kekerasan dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama.
    Menurut Abdul Mu’ti, program MPLS Ramah ini merupakan sebuah kebijakan baru yang diharapkan dapat membangun sikap positif dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan setiap individu.
    Abdul Mu’ti menyampaikan terima kasih kepada guru-guru yang hebat karena telah setia mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus.
    “Selain kesabaran, mendampingi mereka diperlukan ketulusan. Dan bapak ibu telah mendampingi mereka sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih,” ujar Mu’ti.
    Pada kesempatan dialog, salah satu siswa disabilitas netra mengucapkan terima kasih banyak kepada Abdul Mu’ti karena telah datang berkunjung ke sekolah itu.
    “Terima kasih sudah mengunjungi kami di sini, kami sangat senang Bapak Menteri,” katanya.
    Kemudian, Abdul Mu’ti mengajak siswa disabilitas netra tersebut bernyanyi bersama.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Cak Imin ‘Ngiler’ Melihat Para Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku ‘ngiler’ melihat sejumlah wakil menteri (wamen) yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Pernyataan itu Dia sampaikan saat menyapa para wamen yang hadir dalam acara pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII), seperti dikutip dari kanal YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025)

    “Jadi, wamen yang saya hormati, Aminuddin Ma’ruf, Faisol Riza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terpuruk,” ungkapnya dalam kesempatan tersebut, yang dikutip dari YouTube PMII Channel, Senin (14/7/2025). 

    Dia kemudian menceritakan bahwa ketiga tokoh tersebut membuatnya merasa ‘terpuruk’ karena sebelumnya dia tidak pernah terlalu peduli terhadap dompetnya.

    “Karena bagi saya, dompet ada isi, enggak ada isi, yang penting ada kartu kredit, kan gitu. Nah, gara-gara wamen-wamen pada jadi komisaris, kita ngiler juga kan,” kata dia. 

    Lanjutnya, Cak Imin juga mengaku mulai berpikir apakah nasibnya kelak bisa seperti mereka.

    “Jadi mikir, ini kira-kira bisa seperti mereka tidak nasib ini. Kira-kira dapil masih aman apa tidak, kira-kira gitu. Wamen-wamen ini luar biasa,” tuturnya. 

    Meski demikian, dia meyakini bahwa urusan rezeki sudah ada yang mengatur.

    Diberitakan Sebelumnya, Sebanyak 30 wakil menteri (Wamen) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merangkap jabatan menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) per Kamis (10/7/2025). 

    Terbaru, sejumlah wakil menteri ditunjuk menjadi komisaris di beberapa subholding PT Pertamina (Persero).

    Beberapa nama itu seperti Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Lalu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga

    Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Di samping itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Adapun, Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan nomenklatur dari kementerian sebelumnya.

    Untuk lebih rincinya, berikut daftar lengkap 30 wakil menteri (Wamen) yang rangkap jabatan jadi komisaris BUMN: 

    1. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie: Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 

    2. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono: Komisaris PT Pertamina Patra Niaga 

    3. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno: Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS) 

    4. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat: Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) 

    5. Wakil Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan: Komisaris di PT Citilink Indonesia 

    6. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto: Komisaris PLN 

    7. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono: Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia 

    8. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha: Komisaris Garuda Maintenance Facility Aero Asia 

    9. Wakil Menteri Komunikasi & Digital Angga Raka Prabowo: Komisaris Utama Telkom 

    10. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan: Komisaris Telkom 

    11. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenazer: Komisaris Pupuk Indonesia 

    12. Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim: Komisaris Telkom Indonesia 

    13. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN 

    14. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Komisaris PLN 

    15. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf: Komisaris PLN 

    16. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo: Komisaris Utama BRI 

    17. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza: Komisaris BRI 

    18. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti: Komisaris Utama Brantas Abipraya 

    19. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri 

    20. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf: Komisaris Utama Perikanan Indonesia 

    21. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana: Komisaris Utama Pelindo 

    22. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono : Komisaris Pertamina Bina Medika 

    23. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto: Komisaris PT Dahana 

    24. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani: Komisaris Semen Indonesia 

    25. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono: Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler 

    26. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka: Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 

    27. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri: Komisaris Utama PT Sarinah 

    28. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu: Wakil Komisaris Utama Pertamina 

    29. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro: Komisaris Utama Jasa Marga 

    30. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria: Komisaris PT Telekomunikasi Seluler 

  • Kejagung Kembali Cecar Nadiem Makarim Soal Kasus Pengadaan Chromebook Besok

    Kejagung Kembali Cecar Nadiem Makarim Soal Kasus Pengadaan Chromebook Besok

    Bisnis.com, Jakarta — Nadiem Makarim memastikan pihaknya bakal hadir memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung besok Selasa (15/7/2025).

    Kuasa Hukum Nadiem Makariem, Hotman Paris Hutapea menjelaskan kliennya akan hadir lebih pagi besok, sekitar pukul 08.00 WIB, di mana jadwal pemeriksaannya itu menjadwalkan Nadiem Makariem untuk memenuhi panggilan sekitar pukul 09.00 WIB.

    Nadiem Makariem sendiri akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

    “Hadir jam 08.00 WIB nanti,” tuturnya di Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar menyebut alasan penyidik kembali memanggil Nadiem Makariem untuk kedua kalinya karena ada sejumlah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan Kantor PT GoTo beberapa waktu lalu dan akan dikonfirmasi kepada mantan Bos GoJek tersebut.

    Harli menegaskan bahwa barang bukti itu tidak hanya akan dikonfirmasi ke Nadiem Makariem saja, tetapi juga ke beberapa pihak lain yang diduga kuat mengetahui perkara korupsi pengadaan chromebook tersebut.

    “Semua pihak yang berkaitan nanti akan diperiksa. Penyidik tentunya sudah kaji dan menilai barang bukti itu,” ujarnya

    Sebelumnya, Pihak mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) itu meminta penundaan pemeriksaan di Kejagung dalam kasus pengadaan Chromebook.

    Hal tersebut disampaikan oleh kuasa Hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, pemeriksaan kliennya itu ditunda hingga Selasa (15/7/2025).

    “Tunda satu Minggu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/7/2025).

  • Buka MPLS di Jakarta, Wamendikdasmen: Jangan Ada Kekerasan – Page 3

    Buka MPLS di Jakarta, Wamendikdasmen: Jangan Ada Kekerasan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menekankan tidak boleh adanya aktivitas perpeloncoan ataupun kekerasan lainnya yang membahayakan murid baru maupun memberatkan orang tua selama Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah.

    Atip menegaskan pihaknya sudah menyiapkan buku panduan untuk menjadi acuan seluruh rangkaian kegiatan MPLS Ramah tahun ajaran 2025/2026 agar dapat berjalan dengan nyaman, ramah dan menyenangkan bagi para peserta didik baru.

    “Ya ini kan hari pertama ya. Jadi, sebagaimana yang sudah kami canangkan, masa pengenalan lingkungan sekolah ramah. Artinya, betul-betul siswa yang baru dikenalkan kepada lingkungan pendidikan yang baru. Jadi, tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang mengarah kekerasan atau merendahkan,” kata Wamendikdasmen Atip usai menjadi pembina upacara untuk membuka MPLS di SMA Negeri 22 Jakarta, Jakarta Timur, Senin (14/7/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Ia pun berpesan kepada sekolah untuk tidak memberikan nama panggilan atau menugaskan penggunaan atribut yang tidak layak hingga merendahkan para peserta didik baru.

    Sementara terkait dengan pemberian tugas-tugas khusus, seperti membawa bekal dari rumah, Wamendikdasmen Atip juga meminta pihak sekolah agar tidak memberikan tugas yang merepotkan dan memberatkan para orang tua sehingga tidak menghilangkan keceriaan MPLS Ramah.

    “Ya, kalau itu merepotkan, atau justru malah tidak ada prinsip edukasinya ya, tidak usah. Jadi tentunya tidak boleh justru menghilangkan keceriaan itu, kan bukan ceria kalau gitu, malah jadi kesulitan,” imbuhnya.

  • Syarat Daftar Beasiswa Unggulan 2025 dan Cara Daftarnya

    Syarat Daftar Beasiswa Unggulan 2025 dan Cara Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program Beasiswa Unggulan pada jenjang S1, S2, dan S3.

    Beasiswa Unggulan terdiri atas Beasiswa Masyarakat Berprestasi, Beasiswa Pegawai Kemendikbudristek, Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas, dan Beasiswa Penghargaan.

    Program Beasiswa Unggulan 2025 terbagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

    1. Beasiswa Masyarakat Berprestasi

    Diperuntukkan bagi masyarakat umum yang memiliki prestasi di bidang akademik, seni, olahraga, dan bidang lainnya, yang ingin melanjutkan studi S1, S2, atau S3.

    2. Beasiswa Pegawai Kemendikbudristek

    Ditujukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemendikbudristek yang akan menempuh jenjang S2 atau S3.

    3. Beasiswa Unggulan Penyandang Disabilitas

    Khusus diberikan kepada penyandang disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan pada jenjang magister (S2) atau doktor (S3).

    Syarat Umum Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025

    1. Warga Negara Indonesia (WNI)

    Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    2. Batas Usia

    S1: Maksimal 35 tahun
    S2: Maksimal 40 tahun
    S3: Maksimal 45 tahun

    3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

    Mahasiswa aktif: minimal IPK 3.25
    Lulusan baru: nilai akademik baik
    Lulusan SMA/Sederajat
    Untuk pendaftar jenjang S1: lulusan maksimal 2 tahun terakhir
    Kemampuan Bahasa
    Sertifikat UKBI (dalam negeri)
    Sertifikat TOEFL/IELTS (luar negeri)

    Syarat Khusus Berdasarkan Jenjang Pendidikan

    Jenjang S1:
    Lulusan SMA/sederajat
    Surat keterangan lulus atau LoA dari perguruan tinggi
    Sertifikat prestasi jika ada
    Jenjang S2:
    IPK minimal 3.25 dari jenjang S1
    Sertifikat kemampuan bahasa Indonesia dan Inggris
    Rencana studi
    Jenjang S3:
    IPK minimal 3.25 dari jenjang S2
    Sertifikat kemampuan bahasa
    Proposal penelitian disertasi
    Rencana studi dan esai akademik

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Calon pendaftar wajib menyiapkan dan mengunggah dokumen berikut saat mendaftar:

    Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    Ijazah dan transkrip nilai terakhir
    Surat rekomendasi
    Sertifikat prestasi dan kompetensi
    Surat pernyataan pendaftar Beasiswa Unggulan
    Surat penerimaan (LoA) tanpa syarat (bagi mahasiswa baru)
    Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan surat keterangan aktif kuliah (bagi mahasiswa aktif)
    KHS semester 1 dan 2 (mahasiswa aktif)
    Sertifikat UKBI (universitas dalam/luar negeri)
    Sertifikat bahasa Inggris (universitas luar negeri)
    Rencana studi (jenjang S2)
    Proposal disertasi (jenjang S3)

    Tata Cara Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2025

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi:

    https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/

    Berikut langkah-langkahnya:

    Akses laman resmi dan pilih menu Pendaftaran.
    Buat akun dengan email aktif dan data diri lengkap.
    Verifikasi akun melalui email dan login kembali menggunakan NIK sebagai username.
    Pilih menu “Pengajuan Beasiswa” → klik Tambah Pengajuan.
    Isi informasi program beasiswa, jenjang, tahun mulai kuliah, universitas tujuan, dan status disabilitas (jika ada).
    Lengkapi biodata dan unggah dokumen pendukung.
    Periksa kembali seluruh data melalui menu Konfirmasi Berkas.
    Klik “Ajukan Berkas Beasiswa” untuk menyelesaikan pendaftaran.

  • Menteri Wihaji Terbitkan SE, Ajak Para Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

    Menteri Wihaji Terbitkan SE, Ajak Para Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah

    Jakarta –

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menerbitkan surat edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Menteri Wihaji mengajak para ayah untuk mengantar anaknya ke sekolah.

    “Melalui kehadiran ayah pada momen penting tersebut akan tercipta kedekatan emosional yang berpengaruh positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan, dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar,” demikian salah satu isi dari SE yang diedarkan pada Jumat (11/7/2025).

    Menteri Wihaji menjelaskan 20,9 persen anak-anak di Indonesia kehilangan kehadiran ayah, baik akibat perceraian, kematian, atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga. Sedikitnya 33 persen remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental, namun hanya 4,3 persen orang tua mendeteksi bahwa anaknya membutuhkan bantuan.

    Tercatat, 37,17 persen anak usia 0-5 tahun diasuh oleh kedua orang tua kandung secara bersamaan, dan 20,9 persen keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak secara langsung di Indonesia. Data itu dipublikasikan oleh Unicef tahun 2021; I-NAMHS tahun 2022; BPS tahun 2021; dan KPAI tahun 2017. Data itu menunjukkan fenomena fatherless tengah terjadi di Indonesia.

    Peluncuran program GATI

    Maka, dalam upaya menekan kondisi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak ke depan, Kemendukbangga/BKKBN meluncurkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Peluncuran dilakukan langsung oleh Menteri Wihaji.

    Dia menyebut GATI bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak serta pendampingan remaja.

    Kini, mengambil momentum berakhirnya liburan sekolah dan tahun ajaran baru, Menteri Wihaji menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2025 tentang Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah, yang mulai berlaku 14 Juli 2025. Dia menggarisbawahi gerakan ini menjadi simbol perubahan budaya pengasuhan di Indonesia, dari yang semula terpusat pada peran ibu menjadi lebih kolaboratif dan setara.

    Selain ASN di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, Menteri Wihaji berharap para pihak ikut terlibat aktif mengedukasi keluarga, kerabat, dan tetangga untuk berpartisipasi dalam gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Adapun anak usia sekolah dalam gerakan ini adalah anak-anak yang berada pada jenjang PAUD hingga SMA atau sederajat.

    Gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah juga mendapat landasan regulasi. Selain SE Mendukbangga/Kepala BKKBN, antara lain juga berpijak pada SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 10 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun ajaran 2025/2026.

    Peran ayah dalam pengasuhan anak

    Menteri Wihaji mengatakan peran ayah dalam mengasuh anak sangatlah penting dan beragam. Menurutnya, ayah bukan hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, teman bermain, dan panutan bagi anak.

    “Keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan memberikan dampak positif pada perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak,” ujar Wihaji.

    Dia mengungkap beberapa peran penting ayah dalam pengasuhan anak. Di antaranya adalah pelindung dan pemberi rasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Wihaji menyebut kehadiran ayah yang stabil dan mendukung dapat membantu anak merasa lebih percaya diri dan berani menjelajahi dunia.

    Selain itu, sebagai teman bermain dan pembimbing; Pembangun ikatan emosional yang kuat dengan anak, mengekspresikan kasih sayang dan perhatian. Keterlibatan ayah dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengobrol, bermain, dan memberikan sentuhan, dapat mempererat ikatan ini.

    Berikutnya, panutan dan model perilaku bagi anak dalam bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Menteri Wihaji menyebut ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan dapat membantu anak membentuk karakter yang positif dan bertanggung jawab; Pendukung perkembangan anak dengan memberikan motivasi, dukungan, dan kesempatan untuk belajar hal-hal baru.

    Lebih lanjut, ayah juga berperan membentuk karakter anak, mengajarkan nilai-nilai positif, dan membantu anak memahami perbedaan; termasuk pembagi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu dalam pengasuhan demi menciptakan lingkungan keluarga yang seimbang dan harmonis.

    “Melalui peran-peran itu, ayah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan anak dan membantu menciptakan generasi kuat, berdaya, dan berkarakter,” pungkasnya.

    (fas/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia

    Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia

    Ungkap Alasan Nama Stasiun MRT “ASEAN”, Anies: Jakarta Bukan Hanya Ibu Kota Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan Gubernur DKI
    Jakarta
    ,
    Anies Baswedan
    , menyampaikan pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia dan peran penting Jakarta dalam konstelasi kawasan dan global.
    Menurut Anies, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai ibu kota negara, tetapi juga sebagai pusat diplomasi kawasan Asia Tenggara.
    “Kita harus bisa menjawab dengan jelas dan tegas. Jakarta adalah Ibu Kota
    ASEAN
    ,” kata Anies dalam pidato di rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I
    Gerakan Rakyat
    , Minggu (13/7/2025).
    Anies menuturkan, penegasan peran Jakarta sebagai pusat kawasan bukan hanya simbolik, melainkan refleksi dari posisi Indonesia yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kolaborasi di Asia Tenggara.
    Ia kemudian bercerita ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Saat itu bertepatan pula dengan pembangunan moda raya terpadu (MRT).
    Anies mengaku sengaja meminta salah satu nama stasiun MRT di Jakarta, yang berdekatan dengan Kantor ASEAN, diberi nama Stasiun “ASEAN”.
    “Karena itu waktu dulu saya bertugas di Jakarta, ada stasiun kereta api MRT yang lewat di depan kantor kejaksaan. Saya minta stasiun itu diberi nama stasiun ASEAN,” ungkap Anies.
    “Supaya setiap hari mengingatkan penggunanya. Bahwa Jakarta itu bukan hanya Ibu Kota Indonesia. Tapi Jakarta juga Ibu Kota ASEAN,” tambah dia.
    Ia mengingatkan bahwa para diplomat asing di Jakarta memiliki dua penugasan, yaitu sebagai duta besar untuk Indonesia dan juga untuk ASEAN.
    Begitu pula di luar negeri, kantor-kantor diplomatik Indonesia mengibarkan dua bendera, yaitu Merah Putih dan bendera ASEAN.
    Dalam paparannya bertema geopolitik dan masa depan Indonesia, Anies memaparkan potensi kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai di tengah ketegangan geopolitik yang melanda Asia Timur dan Asia Selatan.
    “Di timur ada Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, semua tegang. Di selatan ada India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, juga tegang. Tapi di antara itu semua, Asia Tenggara adalah wilayah yang teduh. Dan Indonesia harus menjaga keteduhan itu,” kata eks calon presiden pada Pilpres 2024 itu.
    Menurut Anies, peran damai tersebut telah dimulai sejak sebelum berdirinya ASEAN, yaitu pada pertemuan para Menteri Pendidikan Asia Tenggara pada tahun 1965.
    Anies menegaskan, untuk bisa memainkan peran strategis di dunia, Indonesia terlebih dahulu harus menyelesaikan persoalan-persoalan domestiknya.
    “PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional. Dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional. Kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Didu: Kehancuran BUMN oleh Jokowi Dilanjut Prabowo?

    Said Didu: Kehancuran BUMN oleh Jokowi Dilanjut Prabowo?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengkritik pengangkatan Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE). Perusahaan BUMN grup Pertamina.

    Ia berspekulasi, apakah kehancuran BUMN di jaman Presiden ke-7 Jokowi. Dilanjutkan di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Kehancuran BUMN oleh Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo?” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (12/7/2025).

    Sebagai bekas petinggi BUMN, Didu mengatakan PHE disebut sebagai anak perusahaan surga. Karena keuntungan dari bisnisnya.

    “Anak perusahaan Pertamina PHE sering kami istilahkan sebagai anak perusahaan ‘surga’ bagi komisaris karena tanpa kerja apapun akan untung – tinggal keruk,” ujar Didu,

    “Sebagian besar keuntungan Pertamina berasal dari PHE,” tambah Didu.

    Namun kini, PHE diduduki tokoh yang tidak sesuai kapasitasnya. Misalnya Qodari dan Denny JA yang merupakan konsultan politik.

    “Tapi lucu, PHE adalah perusahaan murni masalah teknik tapi diisi komisaris dari tukang survey,” pungkasnya.

    Denny JA, Qodari, dan Stella Christie diketahui diangkat jadi komisaris setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    Denny JA jadi komisaris utama dan komisaris independen. Kemudian Stella Christie dan Qodari masing-masing komisaris.

    Denny JA dikenal sebagai pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2003. Melalui lembaga konsultan politiknya, memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) lima kali berturut-turut, mulai 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

    Lalu Stella saat ini menjabat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek). Ia dikenal sebagai akademisi sebelumnya.