Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Top 3 News: Selangkah Lagi Eks Stafsus Nadiem Berstatus Buron – Page 3

    Top 3 News: Selangkah Lagi Eks Stafsus Nadiem Berstatus Buron – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah tiga kali melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Jurist Tan (JT) selaku staf khusus atau stafsus mantan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, yang menjadi tersangka di kasus korupsi laptop Chromebook. Itulah top 3 news hari ini.

    Namun begitu, Jurist Tan tidak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan langkah Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dilanjutkan Red Notice.

    Sedangkan soal lokasi Jurist Tan, kembali Kejagung belum dapat membeberkan lebih jauh. Sementara desas-desus semakin meluas, dari yang tadinya diduga berada di Australia, kini muncul Singapura hingga Afrika.

    Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara terhadap Hasto Kristiyanto.

    Sekjen PDIP itu dinilai sah dan meyakinkan turut serta melanggar pidana suap kepada Eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan yang dilakukan mantan caleg PDIP Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI 2019-2024 saat pergantian antarwaktu (PAW).

    Atas vonis Hasto tersebut, Presiden ke 7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, ikut menanggapi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, dalam menetapkan tanah terlantar atau tanah nganggur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 membutuhkan waktu 587 hari.

    Dia menjelaskan PP 20 Tahun 2021 Pasal 7 dan 9 menyebutkan, tanah setelah mendapatkan hak atas tanah, baik hak guna bangunan (HGB) maupun hak guna usaha (HGU), selama dua tahun tidak dimanfaatkan dan didayagunakan, maka pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut menjadi objek tanah terlantar.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, dari pemberitahuan tersebut pemerintah memberikan waktu selama 180 hari atau setengah tahun. Setelah itu, kata Nusron, pemerintah memberikan surat pernyataan (SP) satu yang waktunya selama 9 bulan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 31 Juli 2025:

    Penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek terus bergulir, dan yang terbaru mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dicegah bepergian ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung.

  • 6 Menteri Prabowo Sepakat Tunda Aktivitas Anak di Ruang Digital

    6 Menteri Prabowo Sepakat Tunda Aktivitas Anak di Ruang Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Enam menteri dari Kabinet Merah Putih menandatangani komitmen bersama untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak Indonesia.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam menjaga anak dari risiko paparan negatif di ruang digital.

    Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.

    Meutya mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melindungi anak di ruang digital sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu hal yang diatur oleh PP TUNAS, dan telah disepakati bersama, adalah penundaan aktivitas anak di ruang digital hingga mencapai usia tertentu.

    “Sebagai contoh mengemudi kendaraan, itu ada usia minimalnya. Kita juga percaya bahwa untuk masuk ke ranah digital yang mungkin memiliki tingkat bahaya yang sama atau bahkan lebih daripada mengemudi, harus ada usia minimum anak-anak untuk masuk ke ranah sosial media dan juga ranah PSE pada umumnya,” kata Meutya, dikutip Kamis (31/7/2025). 

    Meutya menekankan pentingnya upaya bersama untuk menyediakan ruang aktivitas bagi anak-anak berkegiatan secara fisik agar tidak terus terpapar oleh gawai.

    “Ini lintas kita semua, baik KemenPPPA, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemendagri, dan Kemendukbangga, berperan menyediakan ruang-ruang yang baik bagi anak untuk beraktivitas,” ujarnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 menyebut bahwa 39,71 persen anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57 persen lainnya sudah mengakses internet.

    Tanpa regulasi yang kuat, anak-anak berpotensi terpapar konten negatif di ruang digital yang tidak sesuai dengan usianya.

    Oleh karena itu, PP TUNAS juga mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis yang dapat memitigasi risiko paparan konten negatif.

    Bagi pelanggar, PP TUNAS menetapkan sanksi administratif hingga pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh.

    Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari pengesahan PP TUNAS oleh Presiden Prabowo Subianto pada 28 Maret 2025.

  • KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud Nasional 31 Juli 2025

    KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud Nasional 31 Juli 2025

    KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Nadiem Makarim di Kasus Google Cloud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usai memintai keterangan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (
    Mendikbudristek
    ), Fiona Handayani, Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) membuka peluang untuk memanggil mantan
    Nadiem Makarim
    .
    Diketahui, Fiona adalah mantan staf khusus (stafsus) Nadiem saat menjabat sebagai Mendikbudristek.
    “Semua terbuka kemungkinan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditanya soal kemungkinan Nadiem diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/7/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut Budi, KPK membuka peluang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui konstruksi perkara, terutama dalam penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan
    Google Cloud
    di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (
    Kemendikbudristek
    ).
    Sebagaimana diberitakan, KPK memintai keterangan Fiona terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud pada Rabu, 30 Juli 2025.
    Namun, Fiona yang terlihat mengenakan kemeja batik dan celana kain hitam serta membawa tas ransel berwarna coklat itu bungkam saat ditanya soal pemeriksaannya.
    Dengan dibantu dua orang petugas KPK, Fiona yang nampak melempar senyuman memilih terus berjalan meninggalkan Gedung Merah Putih menuju taksi.
    Diketahui, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan Google Cloud dan di Kemendikbudristek yang terjadi saat pandemi Covid-19.
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pengadaan Google Cloud dilakukan untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring.
    “Waktu itu kita ingat zaman Covid-19, ya pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring. Tugas-tugas anak-anak kita yang sedang belajar dan lain-lain, kemudian hasil ujian, itu datanya disimpan dalam bentuk cloud. Google Cloud-nya,” kata Asep di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 24 Juli 2025.
    Asep mengatakan, penyimpanan data tersebut sangat besar sehingga harus dilakukan pembayaran terhadap Google Cloud.
    Menurut Asep, proses pembayaran tersebut yang tengah diselidiki oleh KPK.
    “Di Google Cloud itu kita kan bayar, nah ini yang sedang kita dalami,” ujar Asep.
    Asep juga mengatakan, kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek tersebut berbeda dengan kasus pengadaan Laptop Chromebook yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
    “Berbeda. Kenapa? Kalau Chromebook adalah pengadaan perangkat kerasnya, hardware-nya. Kalau Google Cloud itu adalah salah satu
    software
    -nya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    Kisah Dedi Mulyadi Larang Karya Wisata Sejak Jadi Bupati Purwakarta

    JAKARTA – Karya wisata anak sekolah kerap dipandang punya sisi positif dan negatif. Positifnya karya wisata bisa membuat anak sekolah punya sarana tambahan belajar di luar kelas. Negatifnya karya wisata dianggap hanya kegiatan main –wisata saja.

    Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) kemudian jadi yang paling terdepan mengamati fenomena karya wisata. Bupati Purwakarta era 2008-2018 itu lalu melarang karya wisata di sekolah – dari SD, SMP, hingga SMA. Dedi yakin benar kegiatan karya wisata punya banyak mudarat, ketimbang manfaat.

    Tiada sekolah yang menganggap remeh urusan karya wisata. Kegiatan belajar di luar kelas itu dipandang sebagai ajian penting di dunia pendidikan. Kondisi itu membuat beberapa sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Sekalipun ada pula sekolah yang tegas jadikan karya wisata bersifat pilihan.

    Kondisi itu membawa masalah baru. Manfaat karya wisata dipandang tak signifikan. Karya wisata ke luar kota dianggap hanya memberatkan orang tua siswa. Dedi Mulyani pun mengamininya. Bupati Purwakarta itu menganggap bahwa terlalu jauh menganggap karya wisata punya manfaat besar.

    Narasi itu justru dipandangnya hanya malas berpikir saja. Ia menegaskan banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dedi menjalankan banyak ide untuk meningkat semangat belajar dan kesetaraan siswa di Purwakarta.

    Ia mencoba menegakkan kedisiplinan di antara siswa. Ia mulanya mengeluarkan kebijakan tak boleh bawa motor ke sekolah bagi anak sekolah – kecuali yang sudah 17 tahun dan punya SIM. Dedi juga melarang guru di sekolah memberikan pekerjaan rumah (PR) yang bersifat akademis.

    Dedi menginginkan PR itu bernuansa kreatif. Suatu hal yang bisa memengaruhi daya kreativitas anak. Puncaknya, Dedi pun mulai melarang karya wisata untuk anak sekolah (SD, SMP, dan SMA) di seantero Purwakarta.

    Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) No 421.7/2014/Disdikpora tentang Pemberian Tugas Kreatif Produktif Pengganti Pekerjaan Rumah dan Larangan Penyelenggaraan Karya Wisata.

    Pelaku pariwisata yang merasa terdampak kebijakan larangan study tour Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung. (Istimewa)

    Aturan itu berlaku 5 September 2016. Semuanya bermuara karena karya wisata dianggap banyak mudarat, ketimbang manfaat. Barang siapa kepala sekolah yang melanggar akan mendapatkan sanksi pencopotan. 

    “Judulnya saja karya wisata atau study tour tapi kan itu intinya hanya main. Terus yang tidak ikut disuruh bikin makalah yang susah-susah biar kesannya mending ikut dibanding mengerjakan itu. Lebih baik piknik ya piknik saja, tidak ada keharusan,” ujar Dedi sebagaimana dikutip laman detik.com, 5 September 2016.

    Jadi Polemik

    Pelarangan karya wisata bukan tiba-tiba dilakukan. Dedi lebih dulu lakukan sosialisasi terhadap para kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK seluruh Puwakarta. Dedi memang melarang karya wisata ke luar daerah. Namun, Dedi tetap memberikan kelonggaran jika sekolah menggelar acara piknik di lokasi terdekat.

    Dedi hanya tak ingin sekolah seakan-akan mewajibkan karya wisata. Imbasnya bisa ke mana-mana. Orang tua jadi pusing. Mereka yang tak ikut juga sering dibebankan dengan tugas pengganti yang berat. Narasi itu menurutnya tak mendidik.

    Mayoritas mematuhi aturan yang diterapkan oleh Dedi. Namun, bukan berarti langkah Dedi mulus-mulus saja. Kebijakan itu mendapatkan protes dari berbagai macam elemen masyarakat. Penyedia jasa transportasi, utamanya.

    Kebijakan Dedi dianggap menutup pintu rezeki mereka. Kondisi itu membuat angka pengangguran di Purwakarta bertambah. Belum lagi protes dari pengelola akomodasi dan tempat wisata yang notabene kerap kecipratan manfaat dari karya wisata.

    Kebijakan Dedi larang karya wisata juga mulai mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Orang tua murid jadi tak perlu pusing-pusing mengeluarkan dana ekstra. Kebijakan Dedi juga dipuji oleh Muhadjir Effendy.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi berpose sebelum mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).(ANTARA/Widodo S. Jusuf)

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menganggap positif langkah Dedi. Muhadjir menyerukan supaya kepala daerah lainnya harus andil bagian dalam menciptakan kebijakan dan pendidikan bermutu di wilayahnya.

    Muhadjir pun menyatakan hal itu lazim adanya karena sekolah saat ini di bawah kendali pemerintah daerah. Namun, Muhadjir tak bisa menerapkan apa yang telah dilakukan Dedi ke semua sekolah di Nusantara. Urgensi daerah beda-beda.

    “Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu. Itu karena sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah. Namun, semua kebijakan untuk pendidikan yang lebih bagus, pasti akan kami dukung,” ujar Muhadjir sebagaimana dikutip laman detik.com, 9 September 2018.

    Belakangan kebijakan yang sama diterapkan oleh Dedi kala menjadi jadi Bupati Purwakarta coba diterapkan kembali saat jadi Gubernur Jawa Barat sedari awal 2025. Ia melarang kembali karya wisata. Namun, larangan karya wisata bukan cuma berlaku untuk Purwakarta saja, tapi seluruh Jawa Barat.

  • Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Prabowo Target Sekolah Rakyat Tampung 15.000 Siswa di 190 Titik

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Sekolah Rakyat Rintisan Tahun 2025–2026 dapat menampung 15.000 siswa di 190 seluruh Indonesia.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan bahwa Sekolah Rakyat telah resmi berjalan sejak 14 Juli 2025 di 63 titik dan saat ini tengah berada dalam tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

    “Alhamdulillah berkat kolaborasi, kerja sama dengan menteri-menteri yang ditunjuk oleh Presiden, ya akhirnya sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, proses pembelajaran akan diperluas lagi ke 37 titik tambahan pada minggu ini atau pekan depan, dan sebanyak 59 titik lainnya akan dimulai pada bulan September. 

    Total, program rintisan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan berlangsung di 190 titik dengan kapasitas lebih dari 15.000 siswa. Program ini juga melibatkan lebih dari 2.000 guru serta 4.000 tenaga kependidikan lainnya seperti wali asrama dan wali asuh.

    “Dari 190 titik penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan 2025 itu bisa menampung kurang lebih sekitar 15 ribu siswa dan melibatkan lebih dari 2.000 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan,” tambahnya.

    Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian dalam pelaksanaan program ini, mulai dari rekrutmen tenaga pendidik, penyusunan kurikulum, hingga penyediaan sarana, prasarana, dan anggaran. 

    “Pada saatnya nanti kalau semuanya sudah siap, Insyaallah Presiden akan meluncurkan secara langsung proses pembelajaran Sekolah Rakyat tahun ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat berjalan sesuai rencana dan kurikulum. 

    Dia juga menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga untuk memastikan keberlanjutan program.

    “Pada masa-masa ini MPLS di Sekolah Rakyat alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” kata Abdul Mu’ti.

  • Abdul Muis: Pena, Perjuangan, dan Warisan Abadi Sang Tokoh Pergerakan Nasional

    Abdul Muis: Pena, Perjuangan, dan Warisan Abadi Sang Tokoh Pergerakan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – “Di balik kata-kata yang tajam, ada semangat perjuangan yang tak pernah padam, itulah Abdul Muis.” Kalimat ini merangkum sosok jurnalis dan sastrawan yang meyakini bahwa tinta bisa menumbangkan tirani.

    Di zaman di mana informasi dimanipulasi dan media kadang kehilangan integritas, kisah Abdul Muis mengajarkan bahwa literasi dan jurnalisme bukan sekadar profesi. Dia adalah medan pertempuran moral dan nasionalisme sejati.

    Mengapa penting hari ini? Karena saat ini kita menghadapi peperangan verbal dan kultural. Di mana kata bisa menumbangkan opini publik atau membentuk identitas bangsa. Abdul Muis menunjukkan bahwa pena, integritas, dan keberanian menulis bisa membuka jendela perlawanan masa kini.

    Biografi Abdul Muis

    Dilansir dari Kemdikbud, Rabu (30/7/2025), Abdul Muis lahir 3 Juli 1883 di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di Europeesche Lagere School dan meneruskan studi kedokteran di STOVIA, Batavia, yang terhenti karena sakit. Setelah bekerja di Departemen Pendidikan, ia beralih ke dunia jurnalistik saat bergabung dengan surat kabar nasionalis di awal abad ke-20.

    Profil Singkat

    Nama lengkap: Abdul Muis (juga dieja Abdoel Moeis)
    Profesi: Jurnalis, sastrawan, politisi nasionalis
    Karya terkenal: Salah Asuhan (1928)
    Gelar Pahlawan Nasional: Diberikan oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959
    Wafat: 17 Juni 1959 di Bandung, dimakamkan di TMP Cikutra

    Perjalanan Aktivisme Abdul Muis

    Bergabung dengan Sarekat Islam

    Pada 1913, Muis terjun ke Sarekat Islam (SI), organisasi massa nasionalis pertama di Hindia Belanda. Di sana, ia bekerja sebagai wakil SI, memperluas jaringan politik dan intelektualnya, serta menjadi figur penting dalam menyalakan api pergerakan.

    Aktivisme di Hindia Belanda

    Muis dikenal sebagai penulis kritis. Ia menyoroti kebijakan diskriminatif kolonial, memimpin aksi protes, dan kerap berhadapan dengan Belanda. Tahun 1919 ia ditangkap dan diasingkan ke Garut setelah kampanye lantang menolak pajak kolonial.

    Keterlibatan dalam Volksraad

    Ditunjuk menjadi anggota Volksraad pada 1918, bersama Oemar Said Tjokroaminoto, ia membahas pengusulan perbaikan pemerintahan penduduk bumiputra di dewan kolonial.

    Delegasi ke Belanda

    Ketika Boedi Utomo, Jong Java, dan SI menuntut representasi di parlemen Belanda, Muis ikut menghasilkan diplomasi luar negeri. Ia menyuarakan keinginan Hindia untuk pemerintahan sendiri di Den Haag (1916-1918).

    Peran di Dunia Jurnalisme dan Sastra

    Kontribusi di Surat Kabar

    Sebagai redaktur Pewarta Hindia, De Express, dan Neratja, Muis menyebarkan opini kritis terhadap kolonialisme. Tulisan-tulisannya menggambarkan realitas diskriminasi dan menuntut kesetaraan sosial.

    Perjuangan lewat Tulisan

    Ia percaya bahwa kata bisa membebaskan jiwa bangsa. Ketika dilarang menulis karena dianggap provokatif, ia tetap menyuarakan gagasan melalui artikel samar dan tulisan budaya yang menyuarakan perlawanan.

    Kritik terhadap Kolonialisme

    Tulisan kritiknya di De Express membuat pemerintah kolonial resah. Dia dikenal sebagai “jurnalis yang ditakuti Belanda”.

    Karya Besar: Salah Asuhan

    Ringkasan Novel

    “Salah Asuhan” bercerita tentang Hanafi, pemuda Minangkabau yang terpesona budaya Barat dan menikahi Corrie, wanita Indonesia. Namun kesalahpahaman budaya, konflik identitas, dan pilihan hidup membuat mereka hancur.

    Kritik Sosial dan Budaya

    Melalui novel ini, Muis menyoroti bahaya westernisasi yang kehilangan akar budaya. Ia menyampaikan bahwa modernisasi perlu menjaga jati diri bangsa dan menjembatani nilai tradisi dan kemajuan.

    Pengaruh Sastra

    “Salah Asuhan” diakui sebagai salah satu tonggak sastra modern Indonesia pra-kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan, karya ini membentuk pemikiran kritis terhadap identitas bangsa.

    Sastrawan Pejuang

    Lewat novel ini, Abdul Muis membuktikan bahwa sastra bisa menjadi senjata perlawanan, bukan sekadar estetis, tapi mengandung kritik politik dan kultur.

    Penetapan sebagai Pahlawan Nasional

    Presiden Soekarno secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Abdul Muis pada 30 Agustus 1959.

    Namanya diabadikan via Jalan Abdul Muis di Jakarta dan Bandung, serta di berbagai sekolah dan perpustakaan. Beberapa program literasi nasional menggunakannya sebagai inspirasi.

    Semangat menulis kebenaran, melawan ketidakadilan lewat literasi, dan keberanian berpikir menjadi nilai penting bagi penulis dan aktivis muda masa kini.

    Fakta Menarik Abdul Muis

    Jurnalis yang Ditakuti: Kabinet Belanda pernah melarang tulisannya di De Express karena dianggap provokatif dan membahayakan stabilitas kolonial.
    Pernah Dilarang Menulis: Setelah aksi-aksinya di Sulawesi dan Yogyakarta, ia dikenai pembatasan dan bahkan diasingkan di Garut selama beberapa tahun.
    Novel Difilmkan: “Salah Asuhan” diadaptasi menjadi film tahun 1972 oleh sutradara Asrul Sani, mempertahankan reputasi karya tersebut sebagai bagian warisan sastra Indonesia.

    FAQ

    Siapa Abdul Muis? Jurnalis, sastrawan, dan aktivis nasionalis kelahiran 1883 dari Minangkabau.
    Karya terkenal Abdul Muis? “Salah Asuhan” (1928), novel yang menjadi pilar sastra modern Indonesia.
    Apa kontribusi Muis bagi bangsa? Ia mengobarkan perlawanan melalui tulisannya dan mengedepankan kesadaran identitas budaya serta jurnalisme kritis.
    Kapan Abdul Muis meninggal? Wafat 17 Juni 1959 di Bandung, dimakamkan di TMP Cikutra.
    Apa gelar kehormatan untuk Abdul Muis? Dianugerahi Pahlawan Nasional pada 30 Agustus 1959 oleh Presiden Soekarno.

    “Abdul Muis mengajarkan bahwa tak selalu perlu mengangkat senjata untuk memperjuangkan bangsa. Kadang, cukup dengan keberanian menulis kebenaran.”

    Ia menunjukkan bahwa jurnalisme dan sastra adalah medan perjuangan, tempat pena dipertaruhkan demi martabat bangsa. Semoga kisahnya mendorong generasi baru untuk memberi keberanian bagi suara kebenaran di era digital saat ini.

    Disclaimer: Artikel ini dihasilkan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan oleh tim redaksi Bisnis.com untuk memastikan akurasi dan keterbacaan informasi.

  • KPK Cecar Eks Stafsus Nadiem Makarim Terkait Penyelidikan Kasus Google Cloud

    KPK Cecar Eks Stafsus Nadiem Makarim Terkait Penyelidikan Kasus Google Cloud

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Fiona Handayani terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. 

    Fiona dipanggil untuk dimintai keterangan atas proyek pengadaan di lingkungan Kemendikburistek itu, Rabu (30/7/2025). 

    “Benar ada pemeriksaan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/7/2025). 

    Meski demikian, Budi enggan memerinci lebih lanjut ihwal permintaan keterangan kepada mantan anak buah Nadiem itu. Dia menyebut perkara itu masih di dalam tahap penyelidikan, di mana penegak hukum masih dalam tahap mencari peristiwa pidana. 

    “Namun, karena masih tahap penyelidikan tentu belum bisa kami sampaikan secara rinci,” jelas Budi.

    Pada perkembangan lain, Fiona sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada penyidikan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendibukbudristek 2019-2022. Pengadaan itu berkaitan dengan program digitalisasi pendidikan, yang saat ini diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

    Bedanya, perkara pengadaan Chromebook di Kejagung sudah naik ke tahap penyidikan. Korps Adhyaksa juga telah menetapkan empat orang tersangka. 

    Sementara itu, pada penyelidikan kasus Google Cloud, KPK masih berupaya mencari peristiwa pidana dan meminta keterangan maupun klarifikasi dari berbagai pihak. 

    Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa tim penyelidiknya tengah mencari peristiwa pidana pada pengadaan layanan komputasi awan di kementerian tersebut. 

    “Ini masih penyelidikan jadi saya belum bisa menyampaikan secara gamblang,” ujarnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025). 

    Asep menyebut penyelidikan terhadap pengadaan Google Cloud itu berbeda dengan yang ditangani oleh Kejagung. 

    “Chromebook-nya udah pisah ada Google Cloud dan lain-lain bagian dari itu,” tuturnya.

  • Penyelidikan Google Cloud, KPK Panggil Eks Stafsus Nadiem Makarim – Page 3

    Penyelidikan Google Cloud, KPK Panggil Eks Stafsus Nadiem Makarim – Page 3

    Nadiem Anwar Makarim adalah seorang pengusaha dan tokoh publik yang dikenal luas sebagai pendiri Gojek, perusahaan teknologi raksasa di Indonesia. Lahir di Singapura pada 4 Juli 1984, Nadiem menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta sebelum melanjutkan SMA di Singapura. Pendidikan tingginya meliputi gelar BA di jurusan International Relations dari Brown University, serta gelar MBA dari Harvard Business School, setelah sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics.

    Perjalanan karier Nadiem dimulai sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Co. Setelah menyelesaikan studi masternya, ia kembali ke Indonesia dan berkiprah di Zalora Indonesia sebagai Co-founder dan Managing Editor, serta sebagai Chief Innovation Officer (CIO) di Kartuku. Puncak kariernya di dunia startup adalah ketika ia mendirikan Gojek pada tahun 2010. Di bawah kepemimpinannya, Gojek berkembang pesat menjadi perusahaan startup pertama di Indonesia yang memiliki nilai lebih dari US$10 miliar, bahkan masuk dalam daftar Fortune’s Top 50 Companies That Changed The World.

    Pada 22 Oktober 2019, Nadiem mengundurkan diri dari Gojek untuk mengemban amanah sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, pada 28 April 2021, ia diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setelah adanya penggabungan kementerian. Selama menjabat, Nadiem meluncurkan berbagai kebijakan penting, salah satunya adalah program Merdeka Belajar yang menjadi tonggak utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, dengan fokus pada penguatan karakter, nilai-nilai kebinekaan, dan pemanfaatan teknologi.

    Kebijakan penting lainnya termasuk perubahan pada penyaluran Dana BOS yang memungkinkan dana disalurkan langsung ke rekening sekolah dan penggunaan hingga 50% dana untuk menggaji guru honorer. Nadiem juga mengeluarkan kebijakan kontroversial seperti penghapusan skripsi sebagai syarat wajib kelulusan pada tahun 2023, yang kemudian memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk menentukan syarat kelulusan. Meskipun beberapa kebijakannya menuai polemik, seperti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan buku panduan sastra, Nadiem Makarim berpamitan dari jabatannya pada 21 Oktober 2024.

  • Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

    Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

    “Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

    Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

    Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

    “Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

    Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

    “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

    “Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

    Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

    “Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

    Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.

    “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.