Apa Itu Sekolah Garuda?
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekolah Garuda menjadi salah satu program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor pendidikan.
Lantas, apa itu Sekolah Garuda?
Sekolah Garuda atau pertama kali dikenalkan dengan nama Sekolah Unggul Garuda merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi.
Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025), Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Garuda merupakan sekolah yang dirancang untuk fokus pada pengembangan sains, teknologi, dan inovasi.
Kurikulum Sekolah Garuda akan berbasis kompetensi untuk menghasilkan generasi muda Indonesia yang siap bersaing di tingkat global.
“Kita telah membangun dan akan membangun menyelesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraannya.
Rencana awal, pemerintah akan membangun sebanyak 20 Sekolah Garuda Baru. Kemudian akan ada 80 sekolah yang sudah ada dan akan bertransformasi menjadi Sekolah Garuda.
“Akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini,” ujar Prabowo.
Sebelum pidato kenegaraannya itu, Prabowo menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).
Dalam rapat tersebut, turut dibahas tentang Sekolah Garuda yang menjadi program yang dirancang menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri supaya mampu melanjutkan studi di kampus unggulan dunia.
Sekolah Garuda yang disebut program strategis nasional merupakan sekolah tingkat menengah atas dengan sistem asrama dan kurikulum standar internasional.
Kehadiran Sekolah Garuda diharapkan dapat menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu bersaing di bidang industri, pertahanan, energi, dan teknologi.
KOMPAS.com/MELVINA TIONARDUS Suasana pengenalan Sekolah Garuda Transformasi SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).
Program Sekolah Garuda terdiri dari dua skema, yaitu Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru.
Sekolah Garuda Transformasi akan mentransformasikan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) dan madrasah aliyah (MA) yang sudah ada di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara Sekolah Garuda Baru adalah sekolah yang dibangun dari nol di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan unggul.
Sekolah ini dirancang sebagai ekosistem pembelajaran inklusif dengan kurikulum berbasis data, fasilitas yang efisien, dan program pengabdian masyarakat sebagai bagian dari proses belajar.
Dalam peta jalan pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi 2025–2029, diharapkan akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.
“Sekolah Garuda merupakan program strategis nasional yang bertujuan menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk dipersiapkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi motor penggerak kemajuan bangsa,” jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang juga mengikuti ratas tersebut.
Ia menjelaskan, sistem seleksi masuk Sekolah Garuda dirancang kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik, serta uji kompetensi yang ketat.
Seluruh siswa yang lolos seleksi akan menerima beasiswa penuh, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
“Sekolah Garuda mengadopsi model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi berbasis prestasi dan kompetensi, dan seluruh siswa akan menerima beasiswa penuh,” ujar Teddy.
Dok. Setpres Presiden RI Prabowo Subianto ratas mengenai Sekolah Garuda di Hambalang, Bogor, Senin (23/6/2025).
Akhirnya, Sekolah Garuda resmi diperkenalkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Rabu (8/10/2025).
Acara pengenalan Sekolah Garuda ini dilaksanakan serentak di 16 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu titik adalah Sekolah Garuda Transformasi M.H. Thamrin yang dulunya bernama SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin, Jakarta.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam kesempatan tersebut menjelaskan, Sekolah Garuda merupakan program yang lahir dari visi Prabowo.
Sekolah Garuda, kata Brian, merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas dan berdaya saing global.
Dengan sistem asrama, kurikulum internasional, dan pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi yang siap berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Garuda ini memang kita siapkan untuk melahirkan para petarung, Garuda-Garuda muda, yang lawannya bukan lagi sesama anak bangsa, tetapi negara lain. Singapura, China, Jepang, Amerika bisa bikin apa, kita juga harus bisa. Itulah yang nanti dilahirkan oleh Sekolah Garuda, petarung-petarung dengan level yang siap bersaing, meyakinkan diri bahwa kita mampu berkompetisi dengan siswa-siswa dari negara lain, dan kita pasti bisa,” ujar Brian.
Pengenalan Sekolah Garuda itu sendiri dilaksanakan di 16 titik di seluruh Indonesia. Terdiri dari 12 titik Sekolah Garuda Transformasi dan empat titik lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.
KOMPAS.com/Febryan Kevin Para siswa SMAN Unggulan M.H.Thamrin yang berbaris usai peluncuran sekolah Garuda, Rabu (8/10/2025). Pemerintah perkenalkan 16 lokasi Sekolah Garuda, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk cetak generasi unggul siap saing secara global.
Berikut rincian 12 titik Sekolah Garuda Transformasi:
Sedangkan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru terletak di Belitung Timur dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara) dan Bulungan (Kalimantan Utara).
Targetnya, pemerintah menargetkan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan membangun 20 Sekolah Garuda Baru hingga 2029.
“Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal,” ujar Brian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati melihat bahwa Sekolah Garuda merupakan program yang harus didukung untuk memproyeksikan Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi hal yang mutlak dalam memanfaatkan bonus demografi yang akan terjadi.
“Maka ucapan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan lahirnya program Sekolah Garuda harus kita maknai positif,” ujar Kurniasih kepada Kompas.com.
Sekolah Garuda yang pembiayaannya ditanggung pemerintah akan membuka kesempatan luas bagi para murid untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Tak terkecuali bagi para siswa dari latar ekonomi yang kurang.
Jika dijalankan dengan baik, Kurniasih memandang bahwa Sekolah Garuda juga dapat membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan berkualitas antarwilayah.
Mengingat Sekolah Garuda Baru menyasar wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Secara kurikulum, jika menggunakan pendekatan International Baccalaureate (IB) dan fokus pada science, technology, engineering, dan mathematics atau STEM, maka lulusannya diharapkan nanti akan bisa kompatibel dengan dunia global untuk bersaing di universitas terkemuka di dunia,” ujar Kurniasih.
KOMPAS.com/Febryan Kevin Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
Ia juga mengapresiasi konsep Sekolah Garuda Transformasi yang mengubah sekolah-sekolah yang sudah ada.
“Konsep Sekolah Garuda Transformasi juga bisa menjadi salah satu efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sekolah unggulan yang sudah ada,” ujar Kurniasih.
Kendati demikian, ia memberikan catatan terhadap Sekolah Garuda yang implementasinya harus tepat sasaran.
Tegasnya, harus ada parameter yang jelas terkait mekanisme penerimaan siswa baru. Tujuannya untuk mencegah praktik titip-menitip siswa.
Selanjutnya, kapasitas guru dan pengajar juga harus diperhatikan agar sesuai dengan standar kurikulum yang menjadi tujuan utama Sekolah Garuda.
Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan pemerintah tetap memperhatikan sekolah reguler yang ada di seluruh Indonesia.
Jangan sampai kehadiran Sekolah Garuda justru menimbulkan kesenjangan pendidikan dengan sekolah-sekolah reguler yang sudah ada.
“Agar tidak terjadi kesenjangan antara Sekolah Garuda dan sekolah reguler, maka sekolah reguler juga wajib diperhatikan, supaya tidak muncul situasi di mana hanya sekolah Garuda yang disupport, sementara sekolah lain makin jatuh,” ujar Kurniasih.
Ia mengatakan, modal utama Indonesia menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan kapital baru dengan SDM yang berdaya saing global.
Hal tersebut dapat dimulai dari pendidikan berkualitas yang bisa diakses semua kalangan. Tegasnya, tidak boleh ada anak anak Indonesia yang tidak bersekolah.
“Sinergi antara Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan semua program pendidikan untuk anak-anak kita jika kita serius, maka akan menjadi modal besar dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Kurniasih.
“Sekolah Garuda hadir sebagai terobosan harapan. Ia menjadi simbol bahwa negara tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun masa depan anak-anak bangsa. Terobosan ini bukan hanya soal infrastruktur pendidikan, melainkan perubahan paradigma: dari pemerataan fisik menuju pemerataan kesempatan,” sambungnya berharap.
Dokumen Kementerian Agama Logo Sekolah Garuda buatan Diyan Rizqianto alumnus Pondok Modern Darussalam Gontor dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Dihubungi terpisah, Darmaningtyas selaku pengamat pendidikan melihat bahwa Prabowo menaruh perhatian khusus terhadap sektor pendidikan.
Hal tersebut tercermin dari kehadiran Sekolah Garuda maupun Sekolah Rakyat yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
Adapun terkait Sekolah Garuda, ia menilai bahwa konsep transformasi merupakan sesuatu yang realistis ketimbang membangun sekolah baru.
Tinggal bagaimana sekolah-sekolah baru tersebut meningkatkan kurikulumnya, sesuai standar yang lebih tinggi.
“Perkuat kultur pembelajaran saja, tidak perlu membangun kultur (pembelajaran) baru,” ujar Darmaningtyas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemdikbud
-

Prabowo Minta Mendiktisaintek Siapkan Teknologi untuk Capai Swasembada Energi dan Pangan
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menyiapkan teknologi untuk mencapai target swasembada energi dan pangan.
Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih yang digelar di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Usai rapat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden memberi perhatian khusus pada peran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) sekaligus mempercepat riset-riset strategis untuk mendukung swasembada nasional.
“Selain diberi tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia terutama di bidang STEM, Bapak Presiden juga memberikan mandat kepada Menteri Diktisaintek untuk melakukan penelitian terhadap teknologi-teknologi yang memungkinkan kita mencapai swasembada energi maupun pangan,” ujar Prasetyo Hadi.
Rapat tersebut juga menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia industri guna mempercepat penerapan hasil penelitian dalam skala produksi dan pengembangan ekonomi nasional.
Dia melanjutkan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam energi, pangan, dan industri berbasis sumber daya alam, dengan riset dan inovasi sebagai pondasi utama.
Menurutnya, fokus penelitian mencakup teknologi bibit unggul, inovasi di bidang energi baru dan terbarukan, serta pengembangan teknologi pengolahan mineral dan turunannya yang bersumber dari kekayaan alam Indonesia.
“Termasuk juga penelitian di bidang mineral dan turunan-turunannya dari sumber daya alam yang kita miliki,” tandas Prasetyo.
-

Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Bahas Aturan DHE hingga Peningkatan Pajak
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih di kediamannya, Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa rapat yang berlangsung sejak pagi hingga siang itu membahas sejumlah isu strategis mulai dari devisa hasil ekspor (DHE), penerimaan pajak, ketahanan pangan, hingga revitalisasi pabrik pupuk nasional.
“Presiden mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa menteri dan jajaran terkait seperti biasa untuk mendengar update dan membicarakan kendala agar bisa dicari jalan keluarnya,” ujarnya usai rapat.
Menurut Prasetyo, dalam rapat tersebut Menteri Keuangan menjadi salah satu pejabat yang melaporkan perkembangan terkini, terutama terkait evaluasi aturan DHE dan peningkatan penerimaan pajak.
“Bapak Presiden menghendaki agar aturan devisa hasil ekspor terus dilakukan penyempurnaan supaya dapat berjalan optimal. Sekaligus juga dibahas mengenai progres peningkatan pajak di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru,” kata Prasetyo.
Selain isu fiskal, Menteri Pertanian juga menyampaikan laporan mengenai kondisi pangan nasional. Presiden, kata Prasetyo, menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pupuk dan memerintahkan agar dilakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk guna meningkatkan efisiensi produksi.
“Bapak Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman, bahkan jika memungkinkan merevitalisasi pabrik-pabrik pupuk supaya efisien dan harga pupuk bisa turun, meringankan petani kita,” ujarnya.
Dalam rapat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) juga memaparkan perkembangan program penguatan SDM di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Selain itu, Presiden memberi mandat khusus agar kementerian tersebut mempercepat riset teknologi energi dan pangan.
“Beliau juga diberi tugas melakukan penelitian terhadap teknologi yang memungkinkan kita mencapai swasembada energi dan pangan, termasuk teknologi bibit serta pengolahan mineral,” jelas Prasetyo.
Turut hadir pula Menteri Pertahanan, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Dalam kesempatan itu, Menhan melaporkan hasil pemulihan lahan sawit yang dikembalikan ke negara karena ditemukan pelanggaran izin.
“Secara periodik beliau memberikan laporan kepada Bapak Presiden mengenai jumlah luasan sawit yang sudah berhasil dikembalikan kepada negara,” ujar Prasetyo.
Dia menambahkan, rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi rutin terhadap kinerja kementerian dan pelaksanaan program prioritas nasional.
“Saya kira itu rapat dari pagi hingga siang hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden,” pungkas Prasetyo.
-

Indonesia Dorong Aturan Internasional Soal Royalti Digital di WIPO
Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia mengambil langkah bersejarah dengan mengusulkan terbentuknya instrumen hukum internasional terkait tata kelola royalti di lingkungan digital. Usulan yang diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment ini diajukan melalui World Intellectual Property Organization (WIPO).
Proposal tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, inisiatif ini bertujuan memperkuat ekosistem musik dan memastikan para pencipta menikmati manfaat ekonomi dari karya mereka. Selain itu, proposal ini juga memasukkan elemen publisher right bagi karya jurnalistik.
“Inisiasi ini kami dorong untuk memajukan ekosistem musik nasional. Jika nilai ekonomi dari karya tidak kembali ke pencipta, maka kreasi berikutnya tentu akan terhambat,” ujar Supratman dalam pertemuan daring dengan para duta besar dan perwakilan RI di luar negeri, Selasa (14/10/2025).
Ciptakan Keadilan Global dalam Distribusi Royalti
Menurut Supratman, proposal Indonesia tidak bertentangan dengan sistem hukum negara lain. Sebaliknya, ia memperkuat semangat keadilan bagi semua negara anggota WIPO dalam distribusi royalti lintas batas.
“Saya percaya diri ini akan berhasil. Usulan ini tidak menimbulkan benturan antarnegara besar atau industri, justru menciptakan keadilan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, beberapa industri dan negara telah menjalin komunikasi dengan Kemenkumham terkait reformasi tata kelola Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Kolektif Manajemen Nasional (LKMN) yang kini tengah dibenahi.
Supratman menilai, keberhasilan proposal ini sangat bergantung pada dukungan diplomasi multilateral, regional, dan bilateral. Karena itu, ia mengajak seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri turut memperjuangkan agenda penting ini.
“Kementerian Hukum hanya menjadi pendobrak awal. Dukungan para diplomat sangat menentukan agar suara Indonesia semakin kuat di forum internasional,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Ekosistem Musik yang Adil
Menteri asal Sulawesi itu menekankan, proposal ini bukan milik satu kementerian, melainkan gagasan kolektif Pemerintah Indonesia demi membangun tata kelola royalti yang transparan dan adil.
“Ini adalah proposal Pemerintah Indonesia untuk memastikan keadilan bagi musisi, komposer, penerbit, serta pelaku industri musik nasional,” jelas Supratman.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham Andry Indrady menambahkan, ada tiga pilar utama dalam usulan ini:
Tata kelola royalti global melalui kerangka kerja WIPO yang mencakup pengelolaan fonogram dan dokumentasi audiovisual, proses lisensi, hingga pengawasan distribusi royalti.
Sistem distribusi alternatif berbasis pengguna (user-centric payment), yang memberikan insentif secara proporsional kepada para pencipta.
Penguatan tata kelola lembaga manajemen kolektif, dengan standardisasi antarnegara anggota WIPO dan mekanisme distribusi lintas batas.
“Proposal Indonesia berupaya meretas hambatan struktural dalam rezim kekayaan intelektual global. Kami mendorong kerangka hukum yang adil, transparan, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Andry.
Dukungan Penuh dari Diplomasi dan Ekonomi Kreatif
Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno memastikan, Kemlu akan memberikan dukungan penuh agar Proposal Indonesia dapat diterima secara luas di forum WIPO.
“Kami siap berdiri di belakang Kementerian Hukum dengan seluruh strategi diplomasi yang diperlukan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai langkah ini penting untuk memastikan pembagian manfaat ekonomi digital yang lebih adil.
“Reformasi tata kelola royalti sangat dibutuhkan untuk menjamin apresiasi yang berkeadilan bagi para pencipta dan pelaku industri musik,” ujarnya.
Dengan dukungan lintas kementerian dan diplomasi aktif, Indonesia optimistis dapat menjadi pionir dalam menciptakan sistem royalti global yang lebih transparan dan berkeadilan. [aje]
-

Prabowo Tugaskan Mendikti Saintek Siapkan SDM STEM untuk Hilirisasi
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM).
Penugasan itu diberikan Prabowo setelah menerima laporan langsung dari Menristekdikti Saintek dalam rapat bersama sejumlah menteri di Istana, sesaat setelah Presiden tiba dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh, Mesir.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
“Kemudian juga tadi ada laporan dari Bapak Menteri Dikti Saintek, berkenaan dengan persiapan-persiapan di bidang sumber daya manusia yang berbasis STEM,” kata Prasetyo.
Menurutnya, Prabowo memberikan arahan khusus agar pembangunan SDM diarahkan untuk mendukung program hilirisasi industri nasional serta memperkuat pengawakan tenaga terampil di berbagai sektor strategis seperti perkebunan dan kelautan.
“Bapak Presiden menugaskan beliau di dalam rangka pembangunan sumber daya manusia kita, di dalam rangka persiapan hilirisasi, di dalam rangka persiapan pengawakan dari beberapa program-program besar dari pemerintah di bidang perkebunan, di bidang kelautan yang tentunya itu membutuhkan sumber daya manusia,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menegaskan fokus pembangunan SDM menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan Prabowo, sejalan dengan visi Indonesia menuju transformasi industri dan kemandirian ekonomi nasional.
Kebijakan ini diharapkan menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tuntutan era teknologi tinggi dan mendukung daya saing Indonesia di pasar global.
“Bapak Presiden menugaskan khusus kepada Menteri Dikti Saintek untuk mempersiapkan sumber daya manusia tersebut,” ujarnya.
-
/data/photo/2025/10/14/68ee6ae542902.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Diperiksa Kejagung hingga Malam, Nadiem: Kebenaran Akan Terbuka Nasional
Diperiksa Kejagung hingga Malam, Nadiem: Kebenaran Akan Terbuka
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, pada Selasa (14/10/2025) malam.
Pantauan
Kompas.com
di lokasi, Nadiem keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 22.02 WIB.
Ia tampak mengenakan rompi pink tahanan kejaksaan dengan tangan diborgol dan dikawal sejumlah petugas menuju mobil tahanan.
Sebelum masuk ke mobil, Nadiem mengaku pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook berjalan lancar.
“Terima kasih, alhamdulillah lancar proses pemeriksaan hari ini,” kata Nadiem.
Eks CEO Gojek itu menyatakan meyakini bahwa kebenaran atas kasus yang menjeratnya akan segera terungkap.
“Saya yakin, dalam waktu dekat kebenaran akan terbuka. Saya ucapkan terima kasih, mohon dukungannya dan mohon doa,” ujar dia.
Sebelumnya, Nadiem menyatakan siap menjalani seluruh proses hukum setelah hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilannya terhadap Kejaksaan Agung.
“Mohon doanya kepada semua, saya siap menjalani proses hukum,” ujar Nadiem, pada Selasa siang saat akan menjalani pemeriksaan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan moral selama proses hukum berlangsung, termasuk para guru dan pengemudi ojek
online
(ojol).
“Terima kasih atas semua dukungan, dari para guru, ojol, dan semua pihak. Sekali lagi mohon doa,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Usai Kunjungan dari Mesir, Prabowo Langsung Gelar Ratas Bahas Timnas, Investasi, dan SDM
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto langsung menggelar rapat internal setibanya di Tanah Air usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Mesir.
Rapat yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa (14/10/2025) sore itu membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari evaluasi prestasi olahraga hingga percepatan investasi dan pembangunan sumber daya manusia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, sesaat setelah rombongan kepresidenan mendarat dari Mesir.
“Sekembalinya Bapak Presiden dari lawatan ke luar negeri, beliau langsung mengadakan rapat dengan beberapa menteri,” ujar Prasetyo.
Dalam rapat tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir melaporkan hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Tim Nasional Indonesia belum berhasil melaju ke putaran final.
Menurut Mensesneg, Prabowo secara pribadi menyampaikan rasa kecewa tetapi tetap memberikan semangat kepada jajaran dan seluruh atlet nasional.
“Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tetapi sebagai Kepala Negara, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali,” kata Prasetyo.
Presiden menekankan agar pembinaan atlet segera difokuskan pada dua event besar mendatang, yakni Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028.
Selain sektor olahraga, Prabowo juga menerima laporan dari Menteri Investasi Rosan Roeslani mengenai capaian investasi nasional, termasuk realisasi Patriot Bond dan program Waste to Energy (WtE) yang baru diluncurkan pemerintah.
Prasetyo menjelaskan, proyek WtE tersebut akan dibangun di 34 kabupaten/kota yang memiliki timbulan sampah di atas 1.000 ton per hari, dengan 10 lokasi awal siap dibangun, termasuk Bantar Gebang.
“Alhamdulillah tahun ini kita dengan pemilik di Danantara dapat mencari skema sehingga penanganan terhadap masalah sampah, terutama di 34 kabupaten/kota, bisa segera dimulai,” tuturnya.
Isu lain yang dibahas dalam rapat ialah persiapan sumber daya manusia berbasis sains dan teknologi (STEM). Presiden menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti Saintek) Brian Yuliarto untuk menyiapkan tenaga terampil yang dapat mendukung agenda besar hilirisasi nasional.
“Bapak Presiden menugaskan khusus kepada Menteri Dikti Saintek untuk mempersiapkan SDM, terutama untuk sektor perkebunan dan kelautan yang menjadi fokus hilirisasi,” tandas Prasetyo.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3140410/original/013963200_1590913705-USU.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Rektor, Sejumlah Pejabat Kampus USU Diperiksa
Liputan6.com, Medan – Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek Republik Indonesia memeriksa sejumlah orang terkait pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026-2031.
Pemeriksaan dimulai hari ini, Senin (13/10/2025), Inspektorat Kenderal Kemendiktisaintek RI melakukan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat tersebut yang akan dilakukan pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2025.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh Liputan6.com, jadwal Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI meminta klarifikasi sejumlah pejabat USU yaitu pada Senin, 13 Oktober 2025, Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi yakni Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor USU dan Tim Pengelolaan Aset USU.
Selasa (14/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi yakni Ketua Senat Akademik USU, Sekretaris Senat Akademik USU, dan Prof Basyuni serta pihak Pemotret.
Lalu, Rabu (15/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi, yakni Prof. Evawany Yunita Aritonang, Prof. M. Anggia Putra, Prof. T. Sabarina, Prof. Aziz Mahmud Siregar, dan Prof. M. Romi Syahputra.
Kemudian, Kamis (16/10/2025), Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek, akan memintai klarifikasi, yakni Wakil Rektor II USU.
Pemeriksaan atau klarifikasi dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI dibenarkan Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor USU Prof. Dr. Tamrin, M.Sc. Dia juga tidak membantah dirinya turut dimintai klarifikasi yang pertama kali oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI, berlokasi di Kampus USU, Kota Medan.
“Ya (benar), mulai hari ini hingga Kamis mereka bekerja di USU,” kata Prof Tamrin saat dikonfirmasi wartawan.
Sebelumnya, penjadwalan permintaan keterangan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026-2031 diketahui dari Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI kepada Wakil Rektor II USU, perihal Klarifikasi Pengaduan Masyarakat terkait Pemilihan Rektor USU Tahun 2026-2031, tertanggal 9 Oktober 2025.
Terkait hal itu, Inspektorat Jenderal akan melakukan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat tersebut yang akan dilakukan pada 13 sampai dengan 18 Oktober 2025. Surat ini beredar di kalangan jurnalis di Kota Medan.
“Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dari Forum Penyelamat Universitas Sumatera Utara dan Pengurus Pusat IKA USU terkait adanya pelanggaran dalam proses tahapan Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2026-2031,” tertulis dalam surat Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.
Dalam surat itu juga tertulis, “Untuk kelancaran penugasan tersebut kami sampaikan daftar permintaan dokumen dan jadwal permintaan keterangan para pihak terkait. Diharapkan dokumen tersebut dapat segera dipenuhi dan para pihak yang akan dimintai keterangan agar dihadirkan sesuai dengan jadwal terlampir,” tertulis dalam surat itu juga.
Berdasarkan jadwal permintaan keterangan oleh Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek RI, dari internal USU, dari Wakil Rektor II USU, Ketua Panitia Pemilihan Rektor USU, Ketua Senat Akademik USU hingga sejumlah pejabat USU.
“Benar, Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek akan melakukan permintaan keterangan berdasarkan pengaduan dari FP USU dan PP IKA USU,” ucap Ketua FP-USU, Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, S.H, dalam keterangan tertulisnya.
Dijelaskan Taufik, laporan yang disampaikan FP-USU bukan ditujukan untuk menyerang pribadi tertentu, tetapi untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tinggi, yang kini tercoreng oleh dugaan praktik tidak demokratis dan pelanggaran etik dalam pemilihan rektor.
“Langkah ini bukti suara moral masih didengar. Universitas negeri tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam praktik yang menciderai kejujuran dan integritas ilmiah. Kami hanya menuntut satu hal, agar USU kembali menjadi rumah ilmu pengetahuan yang bersih dari intrik politik,” Taufik menegaskan.
Taufik juga mengatakan, turunnya Tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek mengusut dugaan pelanggaran Pemilihan Rektor USU memasuki babak baru yang harus sama-sama diawasi secara publik prosesnya, hingga apa hasilnya nanti.
“Nah, yang sedang kita hadapi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan krisis kepercayaan yang mengancam masa depan universitas negeri terbesar di Sumatera ini. Bila hukum dan etika tidak ditegakkan, maka pendidikan kehilangan maknanya,” Taufik menegaskan.
/data/photo/2025/10/08/68e5f98cc8bd5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/10/12/68eb10cf91651.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)