Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Pakar sarankan pemerintah terapkan SRI guna wujudkan swasembada pangan

    Pakar sarankan pemerintah terapkan SRI guna wujudkan swasembada pangan

    Padang (ANTARA) – Pakar sekaligus guru besar dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Musliar Kasim menyarankan pemerintahan yang baru menerapkan system of rice intensification (SRI) untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Salah satu solusi untuk mewujudkan swasembada pangan ialah dengan menerapkan system of rice intensification,” kata dia di Padang, Minggu.

    Dia mengatakan hal tersebut menanggapi pidato Presiden Prabowo usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Menurut dia, metode SRI dapat meningkatkan produksi padi dua kali lipat jika dibandingkan tanpa penerapan cara tersebut.

    Oleh karena itu, cita-cita Prabowo yang menginginkan Indonesia swasembada pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia dapat terwujud jika menerapkan konsep SRI.

    Baca juga: Mentan sebut pertanian Merauke langkah menuju lumbung pangan dunia

    Merujuk karya ilmiah yang ditulis Prof Musliar Kasim bersama Nalwida Rozen, SRI merupakan sistem budi daya tanaman padi yang diadopsi dari Madagaskar. SRI merupakan sistem tanam padi dengan umur bibit muda yang memiliki kelebihan terbentuknya anakan berlipat ganda sehingga hasil pertanian meningkat.

    Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bidang Pendidikan (2011–2014) itu menggarisbawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan atau lumbung pangan dunia, maka setidaknya membutuhkan waktu lima hingga 10 tahun, terutama untuk pembukaan lokasi baru.

    “Kalau pembukaan lahan baru maka produksinya belum bisa maksimal termasuk jika kita ingin membuka sawah baru. Butuh waktu lima hingga 10 tahun agar bisa berproduksi normal,” kata dia.

    Khusus di Ranah Minang, Prof Musliar menilai pengembangan padi dan jagung masih tergolong memungkinkan sebagai penopang swasembada pangan nasional. Kedua tanaman itu bisa digarap di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Solok, dan daerah pesisir.

    Pada kesempatan itu, mantan Rektor Unand tersebut juga mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran berani dan tegas terhadap oknum-oknum yang selama ini bermain di sektor impor karena merugikan petani maupun negara.

    “Yang bermain itu importir. Mereka menginginkan kita ini minus terus sehingga mereka untung. Jadi, ini yang harus ditangani,” ujarnya.

    Baca juga: Prabowo sebut Indonesia tiga tahun lagi jadi lumbung pangan dunia
    Baca juga: Mentan sebut Indonesia harus bersiap jadi lumbung pangan dunia

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Bakal Surati Kemendikbud hingga Kemenag Terkait Temuan Kecurangan dalam Proses PPDB

    KPK Bakal Surati Kemendikbud hingga Kemenag Terkait Temuan Kecurangan dalam Proses PPDB

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyurati sejumlah pemangku kepentingan terkait temuan adanya praktik kecurangan pada proses penyelenggaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Temuan maraknya praktik kecurangan pada proses PPBD ini berasal dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023, dengan responden terdiri dari peserta didik, wali murid, tenaga pendidik, dan pimpinan satuan pendidikan/perguruan tinggi.

    Di mana survei itu mengukur tiga aspek utama, yaitu karakter integritas peserta didik, ekosistem pendidikan terkait internalisasi nilai integritas, dan risiko korupsi pada tata kelola pendidikan. 

    Hasil surveinya telah dipublikasikan KPK melalui launching hasil SPI Pendidikan pada 30 April 2024, dengan mengundang para pemangku kepentingan terkait.

    Di antaranya Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Lembaga Layanan (LL) Dikti, dan Kopertais.

    “KPK juga akan bersurat secara khusus kepada para pemangku kepentingan terkait,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).

    Budi mengatakan, KPK juga akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas saran dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut. 

    “Sehingga survei bisa benar-benar berdampak secara nyata bagi perbaikan Integritas dunia pendidikan di Indonesia,” katanya.

    KPK sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB agar praktik kecurangan dalam penyelenggaraan PPBD tidak terulang.

    KPK berharap melalui surat edaran tersebut bisa mendorong penyelenggaraan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel.

    SE Nomor 7/2024 ditandatangani oleh Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango pada 16 Mei 2024 dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, gubernur, bupati atau wali kota, serta inspektur KPK.

    Adapun poin isi surat edaran itu mengimbau kepada pihak unit pelaksana teknis yang membidangi pendidikan, pendidikan madrasah atau pendidikan keagamaan agar tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.

    “KPK juga mengajak masyarakat luas, baik selaku orang tua atau wali murid agar tidak melakukan praktik gratifikasi yang mengganggu proses penyelenggaraan PPDB,” ujar Budi.

  • Jaksa Hadirkan Saksi Pelapor dalam Sidang Pengacara Robert Simangunsong

    Jaksa Hadirkan Saksi Pelapor dalam Sidang Pengacara Robert Simangunsong

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yulistono mendatangkan saksi pelapor yakni Thio Trio Susantono dalam sidang yang mendudukkan Robert Simangunsong seorang pengacara di Surabaya sebagai Terdakwa.

    Robert diadili atas dakwaan Jaksa penuntut umum Yulistono yang menerangkan terdakwa telah menggunakan gelar akademik palsu. Gelar yang dipalsukan yaitu magister hukum (M.H).

    Dalam keterangannya, saksi pelapor Thio Trio Susantono menerangkan bahwa dirinya saat itu menjadi kurator dalam gugatan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) terhadap PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya melalui Pengadilan Negeri Surabaya pada 16 Februari 2021. Saat itu terdakwa Robert Simangunsong bertugas sebagai kuasa debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya.

    ” Saya yang saat itu bertugas menjadi kurator menemukan kejanggalan
    penggunaan gelar akademis terdakwa. Saya berusaha mencari informasi di mana lokasi terdakwa kuliah. Berdasarkan informasi dari relasinya, terdakwa saat itu masih status sebagai mahasiswa S2 Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya,” ujarnya.

    Thio Trio Susantono kemudian melayangkan surat kepada Universitas Pelita Harapan. Tujuannya untuk menanyakan status kemahasiswaan terdakwa. Balasan yang diterima terdakwa pada saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa aktif yang sedang dalam tahap mengikuti studi program magister hukum pada semester ganjil tahun 2021/2022.

    “Bahwa untuk menguatkan saya melayangkan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Surat tersebut dibalas menerangkan bahwa terdakwa dengan Nomor Induk Mahasiswa 02659200010 merupakan mahasiswa program studi hukum program hukum (S2) yang mulai masuk sejak semester ganjil tahun 2020/2021 dengan status mahasiswa aktif,” ungkapnya.

    Thio Trio Susantono kemudian mencari bukti-bukti lagi. Ia mendapati dokumen produk putusan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Surabaya. Isinya terdakwa telah menggunakan gelar akademik berupa S2 Magister Hukum sejak tahun 2015.

    “Putusan Nomor : 357/Pdt.G/2015/PN.SBY tanggal 21 nama Robert September 2015,” terangnya.

    Thio Trio Susantono kemudian membuat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Jatim atas temuan tersebut. Awalnya hanya dumas. Lalu naik menjadi laporan polisi. Yang akhirnya terdakwa Robert kini dijerat Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

    Usai sidang Thio membantah bahwa dirinya pernah minta rumah pada Terdakwa. Thio menegaskan bahwa hal itu hanyalah bercandaan dia saja namun ditanggapi serius oleh Terdakwa.

    ” Saya juga dibilang saya melanggar kode etik, kode etik dari mana,” ujarnya.

    Thio juga menanggapi pernyataan kuasa hukum Terdakwa bahwa dalam perkara ini tidak ada kerugian yang dialami. Menurut Thio, kuasa hukum Terdakwa tidak memahami pasal yang didakwakan Terdakwa.

    ” Pasal ini mengatakan bahwa perorangan tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan atau gelar profesi,” ujar Thio.

    Dalam pasal tersebut lanjut Thio, tidak disebutkan harus adanya kerugian.

    ” Harusnya pengacaranya tau bunyi pasal tersebut, kenapa dipertanyakan soal kerugian? Dan bilang tolong dicatat tidak ada kerugian, gimana sih itu kan tidak benar. Kan sudah jelas undang-undangnya,” ujarnya. [uci/ian]

  • Mengaku Magister Hukum, Pengacara Robert Simangunsong Diadili

    Mengaku Magister Hukum, Pengacara Robert Simangunsong Diadili

    Surabaya (beritajatim.com) – Robert Simangunsong seorang pengacara di Surabaya didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia diadili atas dakwaan Jaksa penuntut umum Yulistono yang menerangkan terdakwa telah menggunakan gelar akademik palsu. Gelar yang dipalsukan yaitu magister hukum (M.H).

    Dalam dakwaan JPU Yulistono dijelaskan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada 16 Februari 2021 lalu. Saat itu, ada pihak melakukan gugatan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang (PKPU) terhadap PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Saat itu terdakwa Robert Simangunsong bertugas sebagai kuasa debitur PT. Pelayaran Wahana Gemilang Samudera Raya.

    “Thio Trio Susantono yang saat itu bertugas menjadi kurator menemukan kejanggalan penggunaan gelar akademis terdakwa. Dia berusaha mencari informasi di mana lokasi terdakwa kuliah. Berdasarkan informasi dari relasinya, terdakwa saat itu masih status sebagai mahasiswa S2 Universitas Pelita Harapan kampus Surabaya,” ujarnya.

    Thio Trio Susantono kemudian melayangkan surat kepada Univesitas Pelita Harapan. Tujuannya untuk menanyakan status kemahasiswaan terdakwa. Balasan yang diterima terdakwa pada saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa aktif yang sedang dalam tahap mengikuti studi program magister hukum pada semester ganjil tahun 2021/2022.

    “Bahwa untuk menguatkan Thio Trio melayangkan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. Surat tersebut dibalas menerangkan bahwa terdakwa dengan Nomor Induk Mahasiswa 02659200010 merupakan mahasiswa progam studi hukum program hukum (S2) yang mulai masuk sejak semester ganjil tahun 2020/2021 dengan status mahasiswa aktif,” ungkapnya.

    Yulistono melanjutkan, Thio Trio Susantono kemudian mencari bukti-bukti lagi. Ia mendapati dokumen produk putusan yang diterbitkan Pengadilan Negeri Surabaya. Isinya terdakwa telah menggunakan gelar akademik berupa S2 Magister Hukum sejak tahun 2015.

    “Putusan Nomor : 357/Pdt.G/2015/PN.SBY tanggal 21 nama Robert September 2015,” terangnya.

    Thio Trio Susantono kemudian membuat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Jatim atas temuan tersebut. Awalnya hanya dumas. Lalu naik menjadi laporan polisi. Yang akhirnya terdakwa Robert kini dijerat Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

    Oscar, penasihat hukum terdakwa menjelaskan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Terdakwa Robert Simanungsong sesuai sidang ketika diminta tanggapan memilih menyatakan ‘no comment’.

    Terpisah, Thio Trio Susanto menjelaskan bahwa kejanggalan yang ditemukan. Pada surat kuasa atas yang ditangani Robert Simangunsong beberapa tahun silam terdapat gelar magister. Namun, terdakwa yang pernah menjadi Ketua DPD Nasdem Kota Surabaya secara struktural kepartaian tidak tercantum gelar S2. Ia sebenarnya berusaha meminta terdakwa untuk klarifikasi. Namun, katanya, yang bersangkutan malah menantangnya.

    “Ya sudah temuan itu saya lanjutkan yang bersangkutan jadi tersangka, akhirnya sekarang menjadi terdakwa,” tandasnya. [uci/but]

  • Pengumuman Hasil UTBK SNBT 2024, Ini Linknya

    Pengumuman Hasil UTBK SNBT 2024, Ini Linknya

    Jakarta

    Setelah melakukan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tentunya tahap selanjutnya adalah pengumuman hasil dari UTBK SNBT 2024 tersebut. Peserta UTBK dapat melihat hasilnya Kamis, 13 Juni 2024 pukul 15:00 WIB.

    Berikut ini adalah link yang telah disediakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) agar peserta dapat melihat hasil UTBK.

    Cara Melihat Pengumuman UTBK SNBT 2024

    1. Buka link SNPMB Kemendikbud RI di https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
    2. Pilih “UTBK SNBT” pada menu utama
    3. Klik tombol garis tiga di kiri atas layar
    4. Pilih “UTBK SNBT” di menu, lalu ke “Pengumuman SNBT”
    5. Masukkan nomor pendaftaran SNBT dan tanggal lahir
    6. Klik “Lihat Hasil Seleksi”
    7. Jika kalian diterima, informasi seperti nomor peserta, nama peserta, tanggal lahir, nama PTN, dan prodi akan muncul.

    Daftar Link Pengumuman Hasil UTBK SNBT 2024

    Dilansir melalui akun Instagram resmi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), berikut ini adalah 42 daftar link berupa link utama serta link miror yang dapat diakses peserta UTBK:

    https://www.bppp.kemdikbud.go.id/utbk-snbt/pengumuman-snbt

    1. https://pengumuman-snbt-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/count.html
    2. https://snbt.ipb.ac.id
    3. https://snbt.isbi.ac.id
    4. https://snbt.itb.ac.id
    5. https://snbt.itk.ac.id
    6. https://snbt.its.ac.id
    7. https://snbt.ugm.ac.id
    8. https://snbt.uho.ac.id
    9. https://snbt.ui.ac.id
    10. https://snbt.ulm.ac.id
    11. https://snbt.unair.ac.id
    12. https://snbt.unand.ac.id
    13. https://snbt.undiksha.ac.id
    14. https://snbt.undip.ac.id
    15. https://snbt.unej.ac.id
    16. https://snbt.unesa.ac.id
    17. https://snbt.ung.ac.id
    18. https://snbt.unhas.ac.id
    19. https://snbt.unib.ac.id
    20. https://snbt.unimal.ac.id
    21. https://snbt.unimed.ac.id
    22. https://snbt.unja.ac.id
    23. https://snbt.unm.ac.id
    24. https://snbt.unp.ac.id
    25. https://snbt.unpad.ac.id
    26. https://snbt.unram.ac.id
    27. https://snbt.uns.ac.id
    28. https://snbt.unsika.ac.id
    29. https://snbt.unsoed.ac.id
    30. https://snbt.unsrat.ac.id
    31. https://snbt.unsri.ac.id
    32. https://snbt.untan.ac.id
    33. https://snbt.untirta.ac.id
    34. https://snbt.unud.ac.id
    35. https://snbt.uny.ac.id
    36. https://snbt.upnjatim.ac.id
    37. https://snbt.upnvj.ac.id
    38. https://snbt.upnyk.ac.id
    39. https://snbt.unnes.ac.id
    40. https://snbt.usk.ac.id
    41. https://snbt.usu.ac.id
    42. https://snbt.utu.ac.id

    Cara Unduh Sertifikat UTBK 2024

    Peserta UTBK SNBT dapat mengunduh sertifikat mereka, baik yang lulus maupun tidak. Bagi yang lulus, sertifikat ini menjadi dokumen penting untuk daftar ulang.

    Bagi yang belum berhasil, sertifikat UTBK bisa digunakan untuk mendaftar seleksi mandiri di beberapa PTN, PTS, dan sekolah kedinasan yang menerima nilai UTBK.

    Berikut adalah cara untuk mengunduh sertifikat UTBK:

    1. Kunjungi situs SNPMB dihttps://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
    2. Pilih menu “Masuk” di pojok kanan atas.
    3. Masukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar, lalu klik “Sign In”.
    4. Klik “Pendaftaran UTBK-SNBT” dan pilih “Sertifikat UTBK”.
    5. Saat halaman sertifikat muncul, unduh file sertifikat dalam format PDF dengan mengklik “Unduh Sertifikat Hasil”.
    6. Simpan file PDF sertifikat UTBK.

    Jadwal Pengumuman Hasil UTBK SNBT 2024

    * Pengumuman hasil SNBT: 13 Juni 2024
    * Masa unduh sertifikat UTBK: 13 Juni-31 Juli 2024
    * Semua kegiatan dimulai dan diakhiri pada pukul 15.00 WIB. Verifikasi dokumen dan/atau daftar ulang di PTN dapat dilihat di situs PTN masing-masing.

    Itulah cara cek pengumuman UTBK SNBT 2024 beserta link pengumuman, jadwal, dan cara unduh sertifikat UTBK. Semoga informasi yang didapatkan bermanfaat!

    *Artikel ini ditulis oleh Mohammad Frizki Pratama, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

    (fyk/fyk)

  • Saling Tuding Soal Pecandu Narkoba, Apakah Aliansi Marcos-Duterte Terputus?

    Saling Tuding Soal Pecandu Narkoba, Apakah Aliansi Marcos-Duterte Terputus?

    Manila

    Dua dinasti politik yang paling berpengaruh di Filipina, yaitu keluarga Duterte dan Marcos, saling melontarkan kritik dan diprediksi akan mengalami perpecahan. Namun, apakah mungkin hal itu terjadi dan apa risiko yang muncul jika mereka akhirnya ‘bercerai’?

    Dengan gaya yang bombastis, mantan Presiden Filipina yang terkenal dengan kebijakan perang melawan narkoba, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada para pendukungnya Januari silam bahwa penggantinya, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., adalah pecandu narkoba.

    Tidak berdiam diri, Marcos yang saat ini menjadi Presiden Filipina membalas dengan mengatakan bahwa Duterte melontarkan hinaan itu pasti di bawah pengaruh opioid atau obat pereda nyeri kategori narkotika.

    Saling balas ini disebut sebagai salah satu sinyal terkuat yang menunjukkan adanya keretakan dalam aliansi yang mengantarkan Marcos meraih kemenangan bersejarah pada pemilu 2022 lalu. Sekutu Marcos dalam pesta demokrasi itu adalah putri Rodrigo, Sara Duterte, yang kini menjabat sebagai wakil presiden.

    Sedari awal, para analis telah memprediksi terjadinya ‘perceraian’ di antara dua dinasti politik paling berkuasa di Filipina, Duterte dan Marcos.

    Tanda-tanda perpecahan semakin menguat di tengah perselisihan publik dan meningkatnya perbedaan pendapat antara dua dinasti ini mengenai agenda politik.

    Namun memutuskan untuk berpisah mungkin bukan pilihan bagi Marcos maupun Duterte, yang menjual diri kepada pemilih mereka sebagai “UniTeam”.

    Keretakan dalam aliansi

    Ayahnya, Rodrigo Duterte, menunjukkan ketidaksenangan dengan jelas atas keputusan Sara itu.

    Sara dipandang sebagai pewaris politik Duterte. Sebelum menjabat sebagai wakil presiden, Sara adalah Wali Kota Davao City, jabatan yang dipegang Duterte selama bertahun-tahun sebelum melangkah menjadi presiden pada tahun 2016.

    Aliansi Sara dengan Marcos, putra mantan diktator Filipina Ferdinand Marcos, tidak mengejutkan para analis.

    Kedua kandidat ini berisiko kalah jika saling bertarung satu sama lain karena dukungan akan terpecah. Pendukung Sara mayoritas berada di wilayah selatan Filipina, sedangkan dukungan Marcos terpusat di utara.

    Dengan berkoalisi, mereka telah menyatukan kubu masing-masing dan memenangkan suara mayoritas Filipina pada pemilu tahun 2022.

    Baca juga:

    Banyak pengamat memprediksi Sara Duterte akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2028 mendatang. Konstitusi Filipina melarang Marcos untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan enam tahun yang kedua sebuah pembatasan yang coba dia hapus, tuduh Duterte.

    Marcos mengatakan dia mendukung reformasi hukum yang akan memudahkan peraturan bagi bisnis asing, menarik lebih banyak investasi dan lapangan kerja ke negara di Asia Tenggara yang berpenduduk 100 juta orang.

    Namun para pengkritiknya menuding upaya Marcus itu sebagai taktik “jahat” untuk melakukan perubahan politik yang memungkinkan dirinya mencalonkan diri lagi menjadi presiden.

    Batasan masa jabatan presiden yang diberlakukan sejak tahun 1986, setelah ayahnya Marcos digulingkan dari kekuasaan oleh protes rakyat, semakin menambah seruan protes.

    Keretakan ini berubah secara mengejutkan ketika Duterte (kiri) dan Marcos saling menuduh sebagai pecandu narkoba (Getty Images)

    Tapi ini bukan satu-satunya sumber perdebatan antara dua dinasti ini.

    Marcos melontarkan komentar-komentar yang tampaknya mengkritik perang Duterte terhadap narkoba, kebijakan yang telah merenggut ribuan nyawa dan membuatnya menjadi paria terbuang atau tersingkir dari komunitas internasional.

    Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan pembunuhan masih terus terjadi, walaupun polisi mengklaim jumlahnya telah berkurang pada masa pemerintahan presiden yang baru.

    Selain itu, Marcos juga mendukung Amerika, berbeda dengan gaya kepemimpinan Duterte saat memerintah yang dekat dengan Beijing.

    Marcos memberikan akses yang lebih luas ke pasukan Amerika atas pangkalan militer di Filipina. Marcos juga meningkatkan latihan militer tahunan antara dua negara dan menggunakan posisi strategis Filipina di Pasifik untuk menggalang dukungan, tidak hanya dari Washington tetapi juga Jepang.

    Baca juga:

    Hingga kini, Marcos juga belum mundur dari ‘permainan kucing-kucingan’ yang mematikan dengan China di perairan Laut China Selatan yang bersengketa.

    Di sisi lain, Rodrigo Duterte menolak untuk menyerukan kemenangan Filipina di pengadilan internasional terhadap klaim Beijing di Laut Cina Selatan selama masa jabatannya.

    Duterte berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan China, yang diduga sebagai respon terhadap kecaman dari negara-negara Barat atas perang narkoba yang dilakukannya.

    Ada juga pertengkaran kecil di antara dua kubu ini.

    Selain menjabat sebagai wapres, Sara Duterte juga ditunjuk menjadi menteri pendidikan di pemerintahan Marcos, meskipun secara terbuka dia mengatakan ingin menjadi menteri pertahanan.

    Sara mengatakan dia menerima keputusan itu untuk menghindari pembicaraan tentang dugaan adanya keretakan dalam koalisi.

    Sara juga diperiksa secara ketat oleh parlemen tahun lalu atas permintaannya untuk memberikan jutaan peso sebagai “dana rahasia” pengeluaran bersifat diskresi yang diperbolehkan oleh lembaga pemerintah.

    Sekutu Marcos kemudian memotong anggarannya, sebuah tindakan yang disebut memalukan sekaligus membuat marah.

    Permainan sinetron berisiko tinggi

    Melewati rangkaian perbedaan ini, keduanya masih menghindari saling menyerang secara langsung mungkin menandakan sebuah front persatuan untuk saat ini.

    Namun pihak-pihak lain dari kedua kubu ini jelas-jelas menginginkan keunggulan dalam menggaet opini publik, kata ilmuwan politik Cleve Arguelles, presiden perusahaan jajak pendapat WR Numero.

    Pada April lalu, setelah kedua pemimpin dinasti ini saling tuduh sebagai pecandu narkoba, Ibu Negara Liza Araneta-Marcos melakukan wawancara di YouTube.

    Liza mengatakan dirinya “terluka” karena Sara Duterte tidak melakukan intervensi ketika ayahnya menyebut presiden Marcos sebagai “pecandu”.

    Dalam balasan video singkatnya, Sara mengatakan “perasaan pribadi” ibu negara itu bukanlah bagian dari pekerjaannya.

    Liza Marcos, padahal, tidak pernah membahas politik secara terbuka. Wawancara mengejutkan ini adalah upaya untuk “mengalahkan Duterte dalam permainan mereka sendiri”, Arguelles menganalisis.

    Liza Marcos tidak bisa menandingi komentar Rodrigo Duterte yang menohok – dia terkenal karena pernyataannya yang seksis, mengutuk Paus Francis dan mantan presiden AS Barack Obama.

    Tapi, Liza bisa dan memang membangun sebuah karakter sinetron yang dicerca namun ditonton oleh jutaan orang Filipina yaitu Si pengkhianat.

    “Ibu negara mencoba menggunakan emosi dibandingkan membingkainya dengan cara lain. Kami punya dugaan pengkhianatan, keluarga telah disakiti,” kata Arguelles.

    “Ini seperti sinetron.”

    Sara Duterte (kiri) dan Liza Marcos (kanan) (Getty Images)

    Arguelles mengatakan gaya ini sangat berbeda dengan Rodrigo Duterte, yang merupakan “ahli… kritik publik”.

    Duterte secara rutin mengkritik Marcos karena menjadi pemimpin yang “lemah” sebuah pesan yang kini digaungkan oleh putranya Sebastian, Wali Kota Davao City, yang bahkan meminta presiden untuk mengundurkan diri.

    “Keluarga Marcos terpaksa merespons. Jika tidak, mereka akan tertinggal,” kata Arguelles.

    Bagi Sara Duterte, keluar dari aliansi dengan Marcos dapat menyebabkan dinastinya dikucilkan dari pemerintahan.

    Hal ini juga bisa menjerat ayahnya untuk dituntut di Filipina dan luar negeri atas tuduhan pembunuhan ratusan tersangka pengguna narkoba oleh polisi selama masa jabatannya.

    Selain itu, keputusan berisiko itu juga dapat merugikan peluang Sara mencalonkan diri pada pemilihan presiden tahun 2028. Para pemilih di Filipina tidak suka melihat presiden dan wakil presiden mereka bertengkar, kata Arguelles.

    Dua wakil presiden terakhir kalah dalam pencalonan mereka setelah berselisih dengan presiden yang mencalonkan diri bersama mereka.

    “Ada kebutuhan praktis bagi mereka untuk tetap bersatu,” tambahnya, setidaknya hingga pemilu paruh waktu pada 2026, yang akan menjadi referendum bagi petahana.

    Kedua belah pihak berharap untuk memenangkan parlemen dan badan-badan lokal, yang akan meningkatkan agenda politik masing-masing.

    “Jika mereka terpecah, mereka akan menjadi sangat rentan,” kata Arguelles.

    “Ini akan menjadi pertandingan bola bagi siapa pun.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Minta Pramuka Tetap Ekskul Sekolah, Ini Sikap Kwarda Pramuka Jatim

    Minta Pramuka Tetap Ekskul Sekolah, Ini Sikap Kwarda Pramuka Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, HM Arum Sabil akan berkirim surat menyatakan sikap atas peraturan yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.

    Yakni, tentang tidak diwajibkannya Pramuka menjadi ekstra kurikuler (ekskul) di sekolah yang dikeluarkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

    “Kami kemarin sudah sepakat dengan Kwarnas dan Kwarda seluruh Indonesia. Bahkan, untuk Jawa Timur kami akan membuat komitmen bersama mendesak kepada Menteri Nadiem yang akan diikuti oleh pernyataan seluruh Kwarcab dan Gugus Depan Pramuka seluruh Jawa Timur,” tegas Arum Sabil, Sabtu (27/4/2024).

    Arum mendesak bagaimana pelajaran ekstra kurikuler menjadi wajib dan wajib dilaksanakan semua anak di sekolah, karena pramuka itu mendidik karakter, disiplin, adab, ahklak. Dan, Pramuka juga mengenalkan anak-anak kepada alam dan juga diajari cinta kasih.

    “Untuk surat secara resmi sudah kami buat bersama Kwarnas dan seluruh Kwarda. Tapi untuk Jawa Timur, kami buat secara tersendiri dan akan diikuti oleh seluruh Kwarcab se-Jatim,” pungkasnya. [tok/suf]

  • PM Irlandia Leo Varadkar Mengundurkan Diri

    PM Irlandia Leo Varadkar Mengundurkan Diri

    Jakarta

    Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Varadkar mengatakan dia telah meminta partainya, Fine Gael, untuk memilih pemimpin baru jelang konferensi tahunan.

    Dilansir Reuters, Kamis (21/3), kepergian Varadkar tidak secara otomatis memicu pemilihan umum. Pemungutan suara diadakan paling lambat Maret 2025.

    “Alasan saya mengundurkan diri adalah karena alasan pribadi dan politik,” kata Varadkar di gedung pemerintahan di Dublin. Ia terlihat emosional saat berbicara.

    “Tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dan melakukan pencarian jati diri, saya percaya bahwa Taoeach (perdana menteri) baru dan pemimpin baru akan memiliki posisi yang lebih baik daripada saya untuk mencapai hal itu (terpilihnya kembali pemerintahan koalisi),” lanjutnya.

    Pengganti Varadkar memiliki waktu 12 bulan untuk mencoba merebut kembali jajak pendapat yang dipimpin partai oposisi utama Sinn Fein, atas partai Fine Gael dan partai Fianna Fail. Jajak pendapat menunjukkan koalisi tiga partai tersebut mempunyai peluang untuk terpilih kembali.

    Sejumlah kandidat berpeluang mengambil alih posisi Varadkar. Mereka yakni Simon Harris (Menteri Pendidikan Tinggi), Simon Coveney (Menteri Perusahaan), Paschal Donohoe (Menteri Pengeluaran Publik), dan Helen McEntee (Menteri Kehakiman).

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Genspreneur: Wadah Pengembangan Kewirausahaan Generasi Muda

    Genspreneur: Wadah Pengembangan Kewirausahaan Generasi Muda

    Jakarta, CNN Indonesia

    Era bonus demografi merupakan fenomena mayoritas penduduk dari populasi suatu negara berada pada usia produktif. Fenomena ini diprediksi juga akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang, yang mana 70 persen dari populasi masuk kategori umur pekerja atau usia produktif.

    Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tingkat pengangguran di Indonesia juga masih berada di angka 5,22%. Angka ini masih tergolong tinggi, mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah.

    Data tersebut juga sejalan dengan kenyataan di lapangan. Bahwa lulus dengan gelar sarjana kini tidak lagi menjamin bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebanyak 3 juta lulusan sarjana, hanya 1 juta yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Kemudian hanya 53% dari 1 juta sarjana bekerja yang memiliki pekerjaan layak.

    Selain itu juga diprediksi akan ada 3,3 juta pekerja baru di Indonesia, namun lapangan pekerjaan hanya siap menyerap 1,35 juta orang.

    Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu ditangani dengan perhatian khusus oleh banyak pihak. Sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan pekerjaan layak yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran.

    Salah satu cara untuk meningkatkan lapangan kerja adalah melalui entrepreneurship (kewirausahaan). Namun, faktanya di Indonesia tingkat wirausaha masih sangat rendah, yakni berada di angka 3,4 persen.

    Atas dasar itulah Genspreneur hadir memberi jawaban. Genspreneur dibangun oleh Mahasiswi ESQ Business School, Aisyah Aulia sebagai wadah pengembangan bisnis mulai dari tingkat SMA.

    “Kita melihat bagaimana semangat generasi muda dalam berwirausaha, Namun, masih belum banyak startup yang memberikan pendidikan kewirausahaan dengan mentor praktisi yang berfokus pada siswa SMA,” ujar Aisyah, Founder Genspreneur.

    Aisyah mengatakan, Genspreneur hadir sebagai sebuah wadah untuk menyiapkan anak-anak SMA sebelum kuliah untuk mendapatkan skill entrepreneurship sebagai modal dan mindset mengenai kewirausahaan.

    Genspreneur memiliki sejumlah program dalam mempersiapkan anak SMA mendapatkan skill entrepreneurship sedini mungkin. Mulai dari workshop belajar bisnis, masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah, bahkan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk masuk ke dalam kurikulum.

    Salah satu program mendatang yang dihadirkan oleh Genspreneur adalah Entrepreneurship Bootcamp yang diadakan selama 3 hari 2 malam di Hotel Arya Duta Lippo Village, Karawaci, Tangerang pada 26 – 28 Januari 2024.

    “Selama 3 hari 2 malam, kita tidak hanya sekedar belajar, tapi mengalami. Siswa akan belajar tentang diri mereka sendiri, apa potensi mereka, tujuan mereka, dan impian mereka,” ucap Aisyah.

    Aisyah mengatakan, Entrepreneurship Bootcamp akan mendorong paransiswa untuk menggunakan pemikiran kritis tentang pemecahan permasalahan dan solusinya.

    “Selain itu, siswa akan mempelajari pengalaman hidup seorang pengusaha dan pemimpin sukses,” tambah Aisyah.

    Adapun Entrepreneurship Bootcamp yang digelar oleh Genspreneur akan menghadirkan para praktisi di bidang bisnis. Sebut saja Rizky Arief Dwi Prakoso (CEO & Founder HMNS), Akbar Sugema (CMO Putera Sampoerna Foundation), Irfan Prabowo (Asisten Vice President Marketing Ismaya Grup), dan Lucia Haryono (Asisten Stafsus Kementerian Investasi).

    Kemudian ada juga Fadlurrahman Anandia (Founder Mindshift Innovation), Aisyah Aulia (CEO & Founder Genspreneur), Felicia Putri Dewanto (CMO & Co-Founder Genspreneur), dan Anshafa Shaka Wibowo (CFO & Co-Founder Genspreneur).

    “Tak hanya mendapatkan fasilitas berupa kamar hotel selama tiga hari, para peserta juga akan merasakan pengalaman bagaimana membangun bisnis yang baik melalui para pembicara yang hadir serta juga membentuk mindset dan mental seorang pebisnis,” kata Aisyah.

    Untuk informasi lebih lanjut pendaftaran Entrepreneurship Bootcamp bisa mengunjungi www.instagram.com/@genspreneur atau menghubungi via WhatsApp di 085210650750.

    (ory/ory)

  • Taliban Izinkan Anak Perempuan Afghanistan Belajar di Sekolah Agama

    Taliban Izinkan Anak Perempuan Afghanistan Belajar di Sekolah Agama

    Jakarta

    Anak perempuan Afghanistan dari segala usia diizinkan untuk belajar di sekolah agama, yang secara tradisional hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, kata seorang pejabat Taliban, Kamis (21/12).

    Sehari sebelumnya, utusan khusus PBB Roza Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan dan para wartawan, bahwa PBB menerima “semakin banyak bukti anekdot” di mana anak-anak perempuan dapat belajar di sekolah-sekolah Islam yang dikenal sebagai madrasah.

    Namun, Otunbayeva mengatakan tidak jelas apa yang dimaksud dengan madrasah, apakah ada kurikulum standar yang mengizinkan mata pelajaran pendidikan modern, dan berapa banyak anak perempuan yang dapat belajar di sekolah-sekolah tersebut.

    Taliban sempat larang akses pendidikan bagi perempuan

    Taliban telah dikecam secara global karena melarang anak perempuan dan perempuan untuk mengenyam pendidikan di atas kelas enam SD, termasuk universitas. Madrasah adalah salah satu dari sedikit pilihan bagi anak perempuan setelah kelas enam SD untuk mendapatkan pendidikan apa pun.

    Mansor Ahmad, juru bicara Kementerian Pendidikan di ibu kota Afganistan, Kabul, mengatakan dalam sebuah pesan kepada The Associated Press bahwa tidak ada batasan usia untuk anak perempuan di madrasah yang dikelola pemerintah. Satu-satunya persyaratan adalah anak perempuan harus berada di kelas madrasah yang sesuai dengan usia mereka.

    “Jika usianya tidak sesuai dengan kelasnya dan (usianya) terlalu tua, maka dia tidak diperbolehkan,” kata Ahmad. “Madrasah memiliki prinsip yang sama dengan sekolah dan perempuan yang lebih tua tidak diperbolehkan di kelas junior.” Madrasah yang dikelola swasta tidak memiliki batasan usia dan perempuan dari segala usia, termasuk perempuan dewasa dapat belajar di sekolah-sekolah ini, menurut Ahmad.

    Ada sekitar 20.000 madrasah di Afganistan, yang 13.500 di antaranya dikelola oleh pemerintah. Madrasah swasta beroperasi di masjid atau rumah-rumah, kata Ahmad. Dia tidak memberikan rincian tentang berapa banyak anak perempuan yang belajar di madrasah-madrasah di negara itu atau apakah jumlah ini meningkat setelah larangan tersebut.

    Para pejabat pendidikan tinggi di Kabul tidak dapat dimintai komentar mengenai kapan atau apakah pembatasan tersebut akan dicabut, atau langkah apa yang diambil Taliban untuk membuat kampus dan ruang kelas sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.

    Menteri Pendidikan Tinggi Afghanistan, Nida Mohammed Nadim, mengatakan bahwa larangan tersebut diperlukan untuk mencegah percampuran gender dan karena ia percaya bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan melanggar prinsip-prinsip Islam.

    bh/rs (AP)

    Lihat juga Video: Taliban Tutup Paksa Salon Kecantikan di Afghanistan

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu