Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga survei Indonesia Political Opinion menyebut, Teddy Indra Wijaya menjadi menteri Kabinet Merah Putih yang paling tepat menduduki jabatannya.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, pihaknya menanyakan kepada responden terkait siapa menteri yang dianggap paling sesuai dengan bidangnya.
“Kami tanyakan dari daftar menteri-menteri di bawah ini nama-nama siapa yang menurut bapak/ibu tepat menduduki posisinya sebagai menteri,” kata Dedi dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
“Yang pertama adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dianggap paling tepat dengan persepsi evaluasi publik 85,1 persen,” lanjut Dedi.
Di posisi kedua, menteri kedua yang dianggap paling cocok menempati jabatannya adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar 71,2 persen; Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 70,8 persen; Menteri Luar Negeri Sugiono 70,5 persen.
Lalu, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 52,4 persen; Menteri Koordinator bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 51,7 persen; dan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Yusanto 43,9 persen; Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir 40,6 persen; serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani 35,5 persen.
Sementara itu, pada sisi kinerja menurut persepsi publik, Purbaya menempati posisi teratas dengan angka 17,5 persen.
Teddy menempati urutan kedua dengan angka 15,1 persen; Sugiono 11,8 persen; Zulkifli Hasan 9,8 persen; dan Erick Thohir 7,4 persen.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap paling bekerja dengan baik, 17,5 persen,” kata Dedi.
Adapun survei dilakukan pada 9 sampai 17 Oktober 2025 terhadap 1.200 responden.
Sampel dipilih melalui teknik stratified multistage random sampling (SMRS).
Margin of error penelitian ini 2,90 persen dengan tingkat akurasi 95 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: Kemdikbud
-
/data/photo/2025/10/20/68f5bc3d64bfa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Survei IPO: Seskab Teddy Jadi Menteri dengan Jabatan Paling Tepat Nasional 21 Oktober 2025
-

Prabowo Dorong Pakai Tulisan Sambung, Pakai Buku Menulis Halus Rapi
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebiasaan sebagian siswa yang menulis dengan huruf sangat kecil karena berusaha menghemat kertas.
Temuan itu dia sampaikan saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
“Saya lihat waktu berkeliling ke sekolah, ada anak-anak menulis hurufnya kecil sekali. Mungkin karena ingin berhemat kertas,” ujar Prabowo di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih.
Menanggapi hal itu, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) untuk meninjau kembali sistem pembelajaran menulis di sekolah.
Dia juga mengusulkan agar pelajaran menulis halus dan rapi kembali dihidupkan.
“Saya kira perlu ada lagi pelajaran menulis, menulis yang baik dan besar. Kalau perlu, Menteri Keuangan bantu bagikan buku tulis untuk anak-anak,” katanya.
Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa anak-anak perlu dibiasakan menulis dengan huruf besar, bukan hanya demi kerapian, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mata mereka di masa depan.
“Anak-anak harus dididik menulis besar-besar. Kalau dari kecil sudah menulis sangat kecil, nanti dewasa bisa-bisa semua pakai kacamata,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, dia menambahkan, persoalan ini memang tampak sepele, tetapi justru menyangkut dasar pembelajaran dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.
“Ini masalah kecil, tapi mendasar. Saya tergerak karena tahu, anak itu tidak mau memberatkan orang tuanya, jadi dia menghemat kertas. Bisa bayangkan?” tandas Prabowo.
-

Prabowo Minta Kampus Perbanyak Pelajari Hidrologi, Ini Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto untuk mengelola air sebagai kunci ketahanan pangan dan pencegahan bencana banjir di Indonesia.
Prabowo mengakui bahwa Indonesia masih kurang maksimal dalam mengelola air. Alhasil, air yang melimpah itu justru berubah menjadi bencana, termasuk banjir.
Untuk itu, Kepala Negara RI itu meminta Menteri Brian Yuliarto untuk meninjau kembali kurikulum di perguruan tinggi terkait kajian hidrologi dan pengelolaan air, serta bagaimana mengantisipasi dan mencegah banjir.
“Saya juga minta Menteri Dikti dan Sains [Brian Yuliarto], coba dipelajari prodi-prodi di universitas-universitas kita apakah cukup mempelajari masalah air ini, bagaimana mencari air, bagaimana mengelola distribusi air, bagaimana mencegah banjir. Air harus jadi sumber produktivitas, jangan menjadi sumber bencana,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).
Dia juga menyayangkan masih minimnya tindakan pemerintah dalam mengatasi banjir, meski sudah diketahui wilayah mana saja yang rawan banjir, terutama saat menghadapi hujan deras.
“Saya kira sudah ratusan tahun ribuan tahun kita pasti tahu daerah-daerah kerendahan, pasti banjir kalau musim hujan. Apalagi hujan yang tiba-tiba begitu padat karena program atau karena kondisi perubahan iklim, karena itu kita harus antisipasi,” ujarnya.
Prabowo juga menyebut masih minim pelajaran terkait hidrologi di universitas. “Kalau tidak salah bidang air ini masih sedikit yang dipelajari di fakultas-fakultas kita, ini tergolong mungkin hidrologi kalau tidak salah ya, hidrologi,” imbuhnya.
Dia menilai, meski Indonesia dianugerahi sumber daya air yang melimpah, pengelolaannya masih belum optimal. Imbasnya, air yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru kerap berubah menjadi penyebab bencana.
“Kadang-kadang air ini malah menjadi bencana banjir dan sebagainya. Tapi kita bersyukur di banyak bagian dari dunia, ketersediaan air sangat sulit,” ujarnya.
Padahal, ungkap dia, ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan air. Menurutnya, pengelolaan air masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah ke depan.
“Tidak mungkin pangan kita aman kalau tidak ada air yang cukup. Jadi ini saya kira catatan pekerjaan rumah kita ke depan, kita harus dalami masalah air ini,” pungkasnya.
-

Prabowo Target Universitas Indonesia (UI) Masuk Ranking 100 Besar Dunia
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan universitas di Tanah Air agar mampu menembus peringkat 100 dunia dalam daftar QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds).
Dia memberikan apresiasi kepada Universitas Indonesia (UI) yang untuk pertama kalinya berhasil menembus peringkat 200 besar dunia. Pencapaian ini disebutnya sebagai tonggak penting bagi dunia pendidikan tinggi nasional.
“Kami berterima kasih dan mengucapkan selamat untuk pertama kalinya Universitas Indonesia tembus top 200 QS ranking dunia,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Indonesia di mata dunia. Namun, dia juga mendorong agar prestasi itu tidak berhenti sampai di situ.
“Top 200, tetapi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Wakil Menteri saya minta agar bisa jadi top 100. Bisa? Bisa?” ucapnya disambut tawa para peserta sidang kabinet.
Menurut Prabowo, langkah Universitas Indonesia di peringkat global akan menjadi pemicu bagi perguruan tinggi lain untuk terus meningkatkan kualitas riset, inovasi, serta daya saing akademiknya.
Dia optimistis bahwa dalam beberapa tahun ke depan institusi lain seperti ITB, UGM, dan ITS juga akan segera menyusul.
“Pasti nanti akan disusul oleh ITB, UGM, ITS, dan sebagainya,” tandas Prabowo.
-

Terobosan Kemendikdasmen: Swakelola Sekolah, Digitalisasi, hingga Tunjangan Guru
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan ada beberapa terobosan dilakukan pihaknya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Terobosan utama yang dilakukan Kemendikdasmen terkait dengan program revitalisasi sarana dan prasaran sekolah. Jika sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi pelaksana revitalisasi sekolah, lanjutnya, maka saat ini peran tersebut dilakukan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan.
“Kami berharap dengan model tersebut [swakelola], revitalisasi sekolah lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Revitalisasi sekolah anggarannya sebesar Rp16,9 triliun,” katanya saat sesi wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).
Dia menuturkan anggaran revitalisasi sekolah sebesar Rp16,9 triliun tersebut awalnya ditargetkan untuk 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Data terakhir, lanjutnya, total satuan pendidikan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) mencapai itu Rp16,17 triliun atau 50% lebih dari target.
Saat ini, lanjutnya, sudah banyak satuan pendidikan yang telah menyelesaikan pembangunan sepenuhnya atau hingga 100%.
“Mungkin ada sekitar 10% yang sudah selesai sehingga kami optimistis ini dapat berjalan,” ucap akademisi yang dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Selain itu, dia mengatakan terobosan dalam program revitalisasi yang dilakukan Kemendikdasmen juga dapat menyerap tenaga kerja di masing-masing satuan pendidikan. Abdul Mu’ti bahkan menghitung ada 490.000 pekerja yang terserap dalam program revitalisasi dengan sistem swakelola.
“Program ini dapat menggerakkan ekonomi lokal, karena kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan oleh masing-masing sekolah atau satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Terbosan selanjutnya terkait dengan program digitalisasi pembelajaran. Dia mencatat anggaran yang digelontorkan sekitar Rp9 triliun dari APBN. Abdul Mu’ti mengatakan paket digitalisasi meliputi pengadaan interactive flat panel [IFP].
Dia menuturkan perangkat tersebut memungkinkan guru dan murid lebih interaktif dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Menurutnya, IFP lebih canggih dibandingkan dengan smart board karena berfungsi dua arah (two-way) sehingga program belajar-mengajar di dalam kelas bisa menjadi lebih interaktif. Dia menargetkan IFP dapat disebar untuk 288.000 lebih satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Dia mengatakan program IFP hanya dikirimkan ke sekolah-sekolah yang sudah siap dan membutuhkan. Pasalnya, dia menyadari bahwa tidak semua sekolah siap dan butuh, misalnya sekolah-sekolah swasta sudah menggunakan teknologi maju.
“Ini beda sekali dengan Chromebook ya. Karena di program ini IFP ini sekolah yang siap yang kita kirim. Jadi ada form [formulir] yang kita sediakan untuk sekolah itu mengisi,” tuturnya.
Abdul Mu’ti berharap Presiden Prabowo dapat melakukan launching IFP pada 10 November 2025 secara serentak 38 provinsi sekaligus dan dapat melakukan komunikasi interaktif dengan para murid di berbagai wilayah.
“IFP ini merupakan terobosan Kemendikdasmen yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Presiden Prabowo dalam pembicaraan secara informal ingin setiap satuan pendidikan nantinya bisa menerima sampai tiga IFP. Sekarang kan masih satu. Tujuannya, supaya ada revolusi dalam pendidikan di Indonesia,” ucapnya.
Terakhir, Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo sangat fokus pada kesejahteraan guru. Jika guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), maka mereka memperoleh tunjangan sertifikasi sejumlah gaji pokok. Dia mengatakan nilai tunjangan tersebut bervariasi mengacu dari masa kerja, golongan, dan lain sebagainya.
Sementara itu, dia menjelaskan guru non-ASN akan memperoleh tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan.
“Terobosan yang kami lakukan adalah dari sisi pembayaran tunjangan. Kalau sebelumnya melalui pemerintah pusat, lalu ditransfer ke pemerintah daerah, baru kemudian ditransfer ke setiap guru. Nah, sekarang tunjangan langsung dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru. Dengan demikian, hak guru dapat diterima tepat waktu.
Sementara itu mulai tahun ini, guru honorer akan mendapat insentif Rp300.000 per bulan. Sejak Juli 2025, Kemendikdasmen sudah melakukan pembayaran di depan. Dengan demikian, ungkapnya, guru honorer memperoleh tunjangan Rp300.000 dikalikan dengan 7 bulan atau setara dengan Rp2,1 juta untuk masing-masing guru.
“Kami sempat mengusulkan melalui DPR agar ada tambahan tunjangan guru honor Rp200.000, tetapi DPR baru setuju Rp100.000. Dengan begitu, guru honor tahun depan akan mendapat tunjangan Rp400.000 per bulan. Dengan tunjangan penambahan ini, kami berharap kesejahteraan guru makin meningkat, dan para guru termotivasi, serta lebih semangat dalam melaksanakan tugas mereka,” tuturnya.
-

Satu Tahun Prabowo-Gibran: Ini 6 Program Prioritas Kemendikdasmen di Sektor Pendidikan
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada enam program prioritas yang telah dijalankan bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan program-program prioritas tersebut terdiri dari beberapa sektor, mulai dari revitalisasi sarana dan prasaran sekolah, digitalisasi pendidikan, hingga pemenuhan kualifikasi serta tunjangan guru.
Abdul Mu’ti mengatakan program prioritas pertama, yaitu revitalisasi dan digitalisasi sarana-prasarana pendidikan.
“Kedua, program-program prioritas yang berkaitan dengan tenaga pendidik atau guru. Terkait dengan guru ini ada tiga aspek, yakni pemenuhan kualifikasi guru dengan jenjang D4 maupun S1, lalu sertifikasi guru yang berkaitan dengan kesejahteraan, serta peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan pelatihan,” ujarnya ketika bertemu Bisnis di kantor Kemendikdasmen, Jumat (17/10/2025).
Program prioritas ketiga, yakni penguatan pendidikan karakter siswa sekolah dasar dan menengah. Selanjutnya, dia mengatakan program prioritas keempat berkaitan dengan skema wajib belajar 13 tahun untuk anak-anak Indonesia yang dimulai sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas (SMA).
Kemudian, untuk program prioritas kelima, berkaitan dengan perbaikan sistem pembelajaran siswa sekolah dasar dan menengah.
“Ada tambahan untuk coding, kecerdasan artifisial [AI], hingga peningkatan prestasi dan motivasi melalui tes kemampuan akademik,” ujarnya.
Terakhir atau program prioritas keenam, Kemendikdasmen fokus pada penguasaan bahasa melalui trigatra bahasa, yakni mengutamakan Bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.
Dia menambahkan bahwa saat ini Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi dalam rapat-rapat di UNESCO. Bahkan pada awal November 2025, Abdul Mu’ti mengatakan dirinya bakal mengikuti kongres UNESCO.
“Program bukan kongres, tapi pemilihan General. Nantinya, saya untuk pertama kali akan berpidato di forum tersebut dalam Bahasa Indonesia,” jelasnya.
Dari keenam program Kemendikdasmen, Abdul Mu’ti mengungkapkan tiga di antaranya masuk dalam prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu sektor-sektor yang mencakup revitalisasi sarana dan prasarana, digitalisasi pendidikan, serta kesejahteraan guru.
“Alhamdulilah, itu semua sudah kami laksanakan pada tahun ini. Progresnya cukup memuaskan dan sesuai dengan target [Presiden Prabowo],” imbuhnya.
-

Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik
“Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.
Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.
Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam
Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.
Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.
-

Setahun Kabinet Merah Putih, Prabowo Sudah Reshuffle 17 Menteri dan Pejabat, Ini Listnya
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo telah melakukan reshuffle hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dia melakukan resuffle untuk memperkuat Kabinet Merah Putih.
Uniknya, Presiden ke-8 Indonesia ini beberapa kali menceritakan bahwa angka 8 adalah tanda keberuntungannya. Kemudian, dia juga menggunakan momentum tanggal tersebut.
Lantas, dia juga melakukan reshuffle pertama pada tanggal 19, bila angka 9-1 maka muncul angka 8. Lalu, reshuffle kedua dilakukan pada tanggal 8. Reshuffle ketiga digelar pada tanggal 17, artinya 1+7= 8.
Dalam catatan Bisnis, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat. Bila dikalkulasikan, 1+7= 8 juga. Ini mengamini bahwa angka 8, kerap diingat sebagai angka keberuntungan bagi Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa reshuffle menjadi komitmennya untuk menindak tegas korupsi. Dia mengklaim bahwa dirinya siap sedia jika dikritik oleh rakyat.
Setelah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali, Prabowo bercerita kepada kalangan akademisi bahwa reshuffle untuk mengatasi menteri-menteri yang ‘nakal’ sehingga perombakan menjadi penting dilakukan. Dia menuturkan bahwa prioritasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih penting daripada popularitas pribadi.
Prabowo menegaskan bahwa tidak memberikan toleransi terhadap pejabat yang memiiki sikap buruk. Jika ada pejabat yang berulang kali melanggar atau ‘nakal’, langkah peringatan hingga perombakan kabinet akan ditempuh demi kepentingan negara dan rakyat.
“Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal; dua kali, masih nggak mau dengar; tiga kali, apa boleh buat, reshuffle, harus diganti demi negara, bangsa, dan rakyat,” kata Prabowo, akhir pekan silam.
Reshuffle Pertama
Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.
Kala itu, Soemantri Brodjonegoro sempat didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).
Reshuffle Kedua
Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.
Berikut list menteri yang dilantik saat reshuffle jilid 2:
Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Menteri Koperasi: Ferry Joko Juliantono
Menteri Haji dan Umroh: Mochamad Irfan Yusuf
Wakil Menteri Haji dan Umroh: Dahnil Anzar SimanjuntakReshuffle Jilid III
Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).
Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.
Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III:
1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.
2. Erick Thohir, sebagai Menpora.
3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.
5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.
6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
/data/photo/2025/10/20/68f59c7e49361.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/10/20/68f59c7e49361.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)