Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • 1 Bantah Kabar Kenaikan Gaji Guru Rp 2 Juta, Wamen Pendidikan: Kenaikan Akan Berdasarkan Sertifikasi Regional

    1 Bantah Kabar Kenaikan Gaji Guru Rp 2 Juta, Wamen Pendidikan: Kenaikan Akan Berdasarkan Sertifikasi Regional

    Bantah Kabar Kenaikan Gaji Guru Rp 2 Juta, Wamen Pendidikan: Kenaikan Akan Berdasarkan Sertifikasi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan
    kenaikan gaji guru
    akan berdasarkan sertifikasi.
    Atip menjelaskan saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) masih melakukan perumusan formula untuk kesejahteraan guru.
    Dalam perumusan-perumusan ini, Atip membantah terkait kabar kenaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta.
    “Ya, yang menyampaikan Rp 2 juta kan bukan dari kami. Yang kami sampaikan itu akan ada untuk kesejahteraan.” 
    “Detailnya kan sedang kami hitung, kan harus betul-betul akurat,” kata Atip saat di Stadion Manahan Solo pada Jumat (15/11/2024).
    Ia menambahkan, formulasi untuk realisasinya, para guru termasuk guru honorer didorong mengikuti sertifikasi. 
    “Mudah-mudahan insyaallah sejahtera. Jadi itu kan yang lewat sertifikasi yang jelas itu salah satu mekanismenya tapi ya yang lebih detail sedang kami persiapkan,” katanya.
    Atip menambahkan bahwa guru merupakan pilar kehidupan bangsa sehingga harus diapresiasi.
    “Guru adalah profesi yang paling mulia penentu masa depan bangsa dan menjadi pilar dari kemajuan peradaban satu bangsa” ujarnya.
    Apresiasi lain, Atip menjelaskan pengurangan beban administrasi juga akan diberlakukan.
    “Maka salah satu di antaranya kami akan mengurangi beban-beban administratif yang dirasakan oleh para guru,” ungkapnya. 
    Pihaknya juga akan melaksanakan berbagai macam pelatihan bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi. 
    “Agar guru berkompeten dan tetap semangat, maka kami pun akan memberikan kesejahteraan untuk para guru,” katanya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Perubahan Kurikulum Merdeka

    Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Perubahan Kurikulum Merdeka

    Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengkritik rencana penerapan konsep deep learning yang diusung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menilai perubahan kebijakan kurikulum yang terlalu cepat tidak sesuai dengan prinsip kesinambungan, terutama mengingat Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan.  

    “Kami jelas menolak. Kurikulum Merdeka baru berusia satu tahun, dan bahkan secara resmi baru diresmikan pada Juli 2024 untuk diterapkan secara nasional,” ujar Satriwan dalam wawancara virtual dengan Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

    Satriwan menambahkan, perubahan kurikulum seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya memperhatikan berbagai aspek mendasar, seperti kesiapan fasilitas, pelatihan guru, dan kemampuan siswa untuk beradaptasi.  

    “Kurikulum harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang. Selain itu, pelatihan guru dan kesiapan peserta didik juga harus dipertimbangkan,” jelas Satriwan.

    Meski demikian, Satriwan menegaskan, perubahan kurikulum bukan hal yang dilarang, asalkan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Ia menyarankan agar perancangan kebijakan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan implementasinya lebih efektif.  

    “Kami tidak alergi terhadap perubahan kurikulum, tetapi semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat,” tutupnya.

  • Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan

    Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia menilai hal itu karena kurangnya literasi.

    “Masih adanya anak-anak kita yang kurang literasinya cukup mengkhawatirkan, karena literasi menentukan kualitas SDM kita. Kalau generasi muda masih memiliki literasi yang rendah, kita khawatir mereka akan sulit bersaing di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini,” kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

    Beberapa waktu belakangan, media sosial dipenuhi dengan video siswa SMP-SMA yang tidak bisa menjawab pertanyaan hitungan matematika dasar. Baik itu perkalian maupun pembagian.

    Selain soal perhitungan dasar, sempat viral juga di media sosial yang menunjukkan 29 orang pelajar SMP tidak bisa membaca. Dikabarkan video itu merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

    Meski video-video tersebut tak bisa digeneralisasi, Cucun melihat perlu ada yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan evaluasi.

    “Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut,” ujar Cucun.

    Berdasarkan tes IFLS, diketahui kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tes IFLS yang menunjukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Artinya walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang berarti.

    “Banyak penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi anak-anak usia sekolah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kesenjangan kualitas layanan pendidikan kita antara kota besar dan di daerah-daerah,” sebut Cucun.

    “Karena buku adalah jendela dunia. Maka adanya data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

    Cucun mengingatkan, SDM yang unggul menjadi syarat terwujudnya visi Indonesia Emas yang dapat bersaing di kancah global. Untuk menciptakan generasi unggulan, aspek pendidikan menjadi salah satu faktor utama.

    “Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas mereka di dunia kerja,” terang Cucun.

    Cucun menambahkan, kurangnya literasi dan kompetensi anak-anak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sebab para generasi muda inilah yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin Indonesia.

    “Di tengah dinamika global dan persaingan ketat, termasuk adanya Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), anak-anak kita harus mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depan mereka kelak, dan masa depan bangsa ini,” urai Cucun.

    “Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannnya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang,” sambungnya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti buka suara soal viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mengaku tidak cemas namun tetap tidak mengabaikan realita yang ada di lapangan serta segera akan ditangani.

    “Kita tidak perlu cemas dengan persoalan itu. Dalam pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, masalah yang harus kita tangani,” ucap Mu’ti dilansir detikedu.

    Dengan keadaan ini, Kemendikdasmen tegas tidak akan menutup mata. Ke depannya akan berbagai upaya perbaikan termasuk upaya wajib belajar 13 tahun dan pengajaran matematika dari tingkat pendidikan usia dini.

    “Kalau ada masalah seperti itu (video viral anak sulit berhitung matematika dasar) kami tidak menutup mata. Kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan karena itu maka termasuk program prioritas kami literasi dan numerasi,” tambah Mu’ti.

    Mu’ti menilai salah satu penyebab mengapa siswa kesulitan berhitung matematika dasar adalah masa pandemi Covid-19. Kala pandemi melanda, siswa sudah lama tidak bertemu dengan guru sehingga terjadi fenomena learning loss.

    “Learning loss yang diakibatkan Covid-19 itu mungkin sekarang baru kelihatan dampaknya,” jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

    (eva/maa)

  • Hadiri Festival Tranformasi Pendidikan di Solo, Wamendikdasmen Ungkap 3 Program – Espos.id

    Hadiri Festival Tranformasi Pendidikan di Solo, Wamendikdasmen Ungkap 3 Program – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, memberikan sambutan pada acara Festival Tranformasi Pendidikan di Stadion Manahan Solo, Jumat (15/11/2024). (Solopos/Dhima Wahyu Sejati)

    Esopsin, SOLO — Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengungkapkan ada tiga program prioritas Kemendikdasmen dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia.

    Hal itu diungkapkan Atip di hadapan lebih dari 15.000 guru di Jawa Tengah (Jateng) yang mengikuti Festival Transformasi Pendidikan di Stadion Manahan Solo, Jumat (15/11/2023) malam. 

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    Acara yang diadakan Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) itu dibuka dengan penampilan para siswa dan guru yang menampilkan paduan suara dengan koreo sederhana. Mereka berkolaborasi dengan grup musik Coklat yang membawakan Hymne Guru dan lagu hits mereka berjudul Bendera. 

    “Ini sesuai tema, bahwa pendidikan yang bermutu mensyaratkan guru yang bermutu,” kata Atip saat menyampaikan sambutan pada acara itu. Dalam kesempatan itu, Atip menyampaikan tiga program prioritas Kemendikdasmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas guru.

    Program pertama adalah menyiapkan pelatihan untuk guru. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan membina siswa di sekolah. “Kami menyiapkan bapak-ibu guru dengan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi,” kata dia.

    Kedua, Atip mengatakan untuk mengurangi beban administrasi para guru. Dia mengaku menerima banyak masukan dari para guru tentang admistrasi yang terlalu membebani guru di sekolah sehingga tidak maksimal dalam mengajar.

    “Agar menjadi guru yang kompeten, setelah mendengar aspirasi, salah satunya kami akan mengurangi beban administrasi yang dirasakan guru,” katanya disambut tepuk tangan belasan ribu guru yang hadir.

    Dia mengatakan pengurangan beban administrasi bertujuan agar guru tidak begadang sampai malam hanya untuk mengunggah berkas. “Jadi nanti di tengah malam tidak perlu upload berkas dan siang harinya mengantuk, kami akan mengurangi, akan melakukan relaksasi, dalam rangka mewujudkan guru hebat dan generasi emas,” kata dia.

    Ketiga, yaitu peningkatan kesejahtaraan guru. Sayangnya, dalam kesempatan itu, Atip tidak menyebutkan jumlah nominal kenaikan gaji guru dan kapan akan direalisasikan. 

    “Insyallah kita sedang mengitung agar guru tetap semangat, kita akan memberikan kesejahteraan bagi para guru. [Kebijakan] yang lain mohon untuk menunggu, jadi tiga dulu agar menjadi harapan baru bagi semua,” kata dia. 

    Kepala BBGP Jawa Tengah, Darmadi, mengatakan kegiatan yang mengangkat tema Guru Hebat Wujudkan Generasi Emas itu merupaka salah satu puncak dalam rangakain Hari Guru Nasional. 

    Sebelumnya telah diadakan kegiatan jambore, pameran tranformasi digital, kegiatan peningkatan kompetesi pendidikan, dan lainnya. Dia mengatakan tujuan kegiatan tersebut adalah memberikan apresiasi kepada guru dalam upaya mewujudkan pendidkan bermutu.

    “Di samping itu bertujuan meningkatkan kompetensi dalam rangka menyambut kebijakan pendidikan nasional. Sehingga siap mendukung kebijakan menyongsong generasi emas,” kata dia dalam sambutan, Jumat.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Anak SD dan SMP Belajar Coding, Meutya Hafid Mulai Siapkan Kurikulum

    Anak SD dan SMP Belajar Coding, Meutya Hafid Mulai Siapkan Kurikulum

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bahasa pemrograman komputer atau coding akan menjadi mata pelajaran pilihan bagi siswa SD atau SMP. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan telah membahas rencana tersebut.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti soal pendidikan coding di SD dan SMP.

    “Kemarin sudah ada perbicaraan awal sekali dengan Mendikdasmen. Kami pada prinsipnya betul, seperti yang sudah disampaikan, sudah supaya ada kurikulum terkait coding. Apakah nanti modulnya dibuat bersama,” kata Meutya.

    Pendidikan coding dalam kurikulum merupakan pekerjaan rumah (PR) baru dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Saya kira ini sangat baik dan kemarin saya titip ke Pak Menteri di rapat terakhir kita, ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding,” kata Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Dengan mata pelajaran coding di sekolah, ia berharap agar Indonesia emas benar-benar bisa dicapai. Ke depannya, lanjut Gibran, Indonesia akan dipenuhi banyak ahli termasuk coding dan machine learning.

    “Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi Bapak-Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikasmen) Abdul Mu’ti mengaku sudah mendapat amanat kehadiran mata pelajaran coding di sekolah. Untuk itu, pihaknya akan membahas hal tersebut sebagai langkah pembaruan kurikulum yang akan datang.

    “Kami sampaikan dalam rencana kami untuk pembaruan kurikulum yang akan datang itu akan menambahkan mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) dan Coding,” kata Abdul dalam kesempatan yang sama.

    Namun, mata pelajaran AI dan coding akan bersifat pilihan saja dan dilakukan pada sekolah-sekolah yang mampu melaksanakannya. Alasan mengapa menjadi mata pelajaran pilihan karena dibutuhkan alat-alat yang canggih dan sarana internet yang baik.

    “Karena memang itu [mata pelajaran coding dan AI] membutuhkan alat-alat yang canggih, sarana internet yang juga harus bagus dan belum seluruh sekolah kita ini memiliki sarana itu,” terangnya.

    Kehadiran mata pelajaran coding dan AI di sekolah diharapkan bisa menjadi jawaban program Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait masalah digitalisasi.

    Digitalisasi juga menjadi upaya Kemendikdasmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi mendatang.

    “Digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi kita ini untuk lebih bisa bersaing di dunia global dengan terutama dua kemampuan ini selain yang lainnya, tentu saja adalah Artificial Intelligence dan Coding,” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Internet Masuk Pulau, Siswa SD Bisa Melek Informasi

    Internet Masuk Pulau, Siswa SD Bisa Melek Informasi

    Kepulauan Anambas –

    Pemerataan akses internet menjadi salah satu hal yang sedang digenjot oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempermudah konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

    Selain itu, akses internet dan teknologi informasi yang memadai juga akan memberikan dampak yang signifikan bagi pendidikan. Di antaranya bisa mendorong pertumbuhan dan kemajuan pembangunan.

    Apalagi, sejak pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atau Kemendikbud (sekarang Kemendikdasmen) memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum tersebut mengharuskan siswa dan guru beradaptasi dengan teknologi yang menggunakan internet.

    Hal ini turut dialami di sebuah SD yang terletak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tepatnya, di SDN 005 Lembah Rewak, Desa Rewah, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas.

    “Awalnya di dunia pendidikan untuk internet ini mungkin agak lumayan aneh. Tapi kami dari Kurikulum Merdeka mengajarkan kami betapa pentingnya (penggunaan) internet itu,” ujar Kepala Sekolah SDN 005 Lembah Rewak Rosnilawati kepada detikcom, beberapa waktu lalu.

    “Apalagi di sekolah kami sebelumnya kan kami belum menggunakan internet. Dampaknya bagi siswa kami, bagi guru, sangat banyak,” sambungnya.

    Dikatakan Rosnilawati, internet hadir di SD tersebut sejak 2019 namun hanya sebatas 2G yang hanya sebatas bisa telepon dan SMS saja. Sehingga, ia mengaku merasa ‘asing’ dengan pembelajaran melalui internet.

    Internet Masuk Pulau, Siswa SD Bisa Melek Informasi Foto: Dok. Rifkianto Nugoroho/detikcom

    Adapun layanan internet dihadirkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) melalui program Aksi (akses internet) yang menyediakan infrastruktur berteknologi fiber optic, radio link, serta VSAT (satelit). Kemudian, sekitar 2021-2022 akses 4G baru masuk ke Desa Rewak.

    “Itu mungkin jaringan di internet di sini agak aneh dekat kami. Kenapa aneh? Karena kami dulu belum menggunakan 4G,” kata Rosnilawati.

    Rosnilawati mengatakan guru maupun siswa menggunakan internet untuk kegiatan belajar mengajar melalui internet. Biasanya, mereka menggunakan internet untuk mencari ilmu-ilmu baru dan diimplementasikan dalam kegiatan di sekolah.

    “Pembelajaran di dalam kelasnya, kalau menggunakan internet kadang-kadang guru itu download dulu materinya. Baru kita masukkan di infocusnya,” tutur Rosnilawati.

    Rosnilawati mengatakan pihaknya terus menggalakkan penggunaan internet untuk siswa. Apalagi, kegiatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) sudah wajib diterapkan di setiap sekolah, tak terkecuali di wilayah 3T.

    “Jadi kami dari pihak guru sudah harus membiasakan anak menggunakan internet. Jadi mau tidak mau saya bikin program (untuk menggunakan internet),” kata Rosnilawati.

    Di tengah keterbatasan sarana-prasarana, Rosnilawati mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar siswa tidak tertinggal. Adapun program yang dimaksud yaitu penggunaan laptop bagi seluruh siswa secara bergilir di sekolah.

    “Mungkin hari Senin di kelas 3, nanti di hari Selasa di kelas 2 (programnya). Sistem pembagian hari penggunaannya,” kata Rosnilawati.

    Rosnilawati juga menceritakan kendala Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) saat pandemi COVID-19. Saat itu, ia dan guru-guru SDN 005 Lembah Rewak harus berusaha ekstra dalam menyampaikan bahan ajar.

    “Itu kami pembelajaran BDR (Belajar dari Rumah). BDR ini kami pihak sekolah menggunakan grup WhatsApp,” ungkap Rosnilawati.

    Selain terkendala waktu, Rosnilawati mengatakan banyak orang tua yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya internet untuk PJJ. Oleh karenanya, ia harus ‘jemput bola’ agar siswa-siswa tersebut tetap belajar.

    “Jadi kami harus bisa, nih cakap ‘Bu, kalau jika tak punya HP Android, ibu harus ke tetangga sebelah tanyakan tugas anak-ibu yang terdekat’. Jadi kan tak mesti satu orang anak punya satu (HP),” kenangnya.

    “Tapi alhamdulillah, walaupun orang itu menggunakan WhatsApp, sudah sangat membantu. Tapi kalau tidak, guru harus rumah-rumah masing-masing siswa,” imbuh Rosnilawati.

    Internet Masuk Pulau, Siswa SD Bisa Melek Informasi Foto: Dok. Rifkianto Nugoroho/detikcom

    Mewakili guru-guru dan para siswa, Rosnilawati sangat bersyukur dengan adanya BAKTI Aksi ini. Sebab, akses internet yang diberikan oleh BAKTI Aksi sangat membantu mereka.

    “Itu sangat membantu kami bahkan, bukan sikit (sedikit). Sangat membantu kami di daerah perdesaan ini,” kata Rosnilawati.

    “Dengan adanya BAKTI Aksi ini sangat membantu. Jadi, kami merasa kerja kami lebih dipermudah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, wali kelas 5 SDN 005 Lembah Rewak Salawati menerapkan pembelajaran dengan internet kepada 10 orang murid di kelasnya.

    “Menyampaikan materi pakai laptop dan pakai infocus dan dibantu speaker sebagai pengeras suara, kadang pakai HP juga. Biasanya untuk men-download materi-materi pembelajaran,” kata Salawati.

    Selain sebagai wali kelas, Salawati juga berperan sebagai guru pembimbing kesenian sekaligus Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat SD. Ia pun menggunakan internet sebagai sarana untuk mencari referensi.

    “Saya bisa mengakses pembelajaran seni tari dari internet itu sendiri. Saya memperlihatkan video apa yang ingin kita tampilkan untuk 17-an, jenis tariannya seperti apa,” ujar Salawati.

    “Kebetulan soal-soal OSN untuk itu menggunakan internet. Soal-soal yang didapat itu langsung dari pusat di Jakarta. Mereka secara online melaksanakan latihan itu melalui komputer,” tambahnya ketika bercerita soal dirinya sebagai pembimbing OSN.

    Salawati pun merasa sangat terbantu dengan adanya akses internet. Hal ini dikarenakan ia bisa mengakses berbagai macam informasi untuk diajarkan kepada para siswa.

    “Jadi dengan mudahnya ada internet ini, kita bisa mencari informasi. Jadi selain dari buku referensi yang kita dapat, dari internet juga banyak sekali manfaat yang didapatkan dari situ,” tutur Salawati.

    detikcom bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengadakan program Tapal Batas untuk mengulas perkembangan ekonomi, wisata, infrastruktur, dan pemerataan akses internet di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ikuti terus berita informatif, inspiratif, unik dan menarik dari program Tapal Batas di tapalbatas.detik.com!

    (akn/ega)

  • Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Kementerian PPMI-Kemendikdasmen Sepakat Desain Kurikulum SMK agar Mudah Bekerja di Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sepakat mendesain kurikulum pendidikan untuk mempermudah pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) agar lebih mudah dapat bekerja di luar negeri.

    Kesepakatan tersebut terangkum dalam pembahasan dua menteri, yaitu Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    “Pertama, kita sepakat bekerja sama. Paling tidak dalam hal penyiapan tenaga kerja yang skill atau profesional untuk beberapa negara yang memang ada kaitannya,” kata Karding di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (14/11/2024).  

    Kedua, menurut Karding, terdapat banyak permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, seperti di bidang hospitality dan tenaga kesehatan. Nantinya, berbagai permintaan tenaga kerja akan dicocokkan dengan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria berdasarkan Kemendikdasmen.

    “Kejuruan-kejuruan yang dipilih untuk menyesuaikan job order yang ada sehingga langsung bisa diterima dengan baik di sana, tanpa harus berkali-kali pelatihan,” ujarnya.

    Ketiga, kata Karding, Kementerian PPMI juga meminta agar dilakukan pelatihan terhadap purna PMI yang telah kembali dari luar negeri.

    “Jadi, kami juga minta tolong, bukan hanya mau berangkat, kita minta pelatihan. Setelah pulang, purna PMI ini juga butuh pelatihan, butuh skill, supaya mereka tidak menganggur, supaya mereka ekonominya bisa tumbuh, keluarganya bisa terurus,” bebernya.

    Karding mengatakan kedua kementerian akan membentuk sebuat tim terkait kerja sama tersebut. “Kami sudah sepakat untuk membentuk tim dua kementerian untuk segera berjalan. Nanti kita cari pilot project mana dahulu, baru bisa disampaikan ke publik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut. Dia mengatakan akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk mempermudah kesiapan para lulusan SMK agar bisa bekerja di luar negeri.

    “Mungkin kita akan decide, misalnya SMK-SMK tertentu yang dia tidak 3 tahun, tetapi bisa 4 tahun,” ucapnya.

    Mu’ti mengungkapkan, sebelum Kemendikbudristek dipecah dua, ada program di Ditjen Vokasi. Dalam program tersebut, SMK ada yang 4 dan 5 tahun sehingga para siswa bisa siap untuk bekerja.

    “Sekarang karena sudah ada perubahan dalam struktur kementerian. Jadi ya kami harus mencoba untuk mengeksplorasi, mencari pilot project untuk SMK-SMK tertentu. Bisa kita kembangkan menjadi institusi khusus yang memang lulusan itu siap untuk bekerja di luar negeri,” pungkas Mu’ti.

  • Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 digelar di Kampus Universitas Indonesia

    Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 digelar di Kampus Universitas Indonesia

    Selasa, 5 November 2024 16:26 WIB

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (kedua kanan) didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah), Menteri Luar Negeri Sugiono (kedua kiri), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro (kanan) dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro (kiri) menghadiri pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) berbincang dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (kiri) seusai pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

    (Dari kiri ke kanan) Mensos Saifullah Yusuf, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berbincang dalam pembukaan Konferensi Internasional Humanitarian Islam 2024 di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024). Konferensi yang diselenggarakan oleh PBNU tersebut dihadiri oleh para sarjana dan akademisi berbagai negara untuk merumuskan dan menawarkan solusi dari berbagai macam konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/agr

  • Hukum yang Diterima Jika Ketahuan Plagiat atau Joki Disertasi

    Hukum yang Diterima Jika Ketahuan Plagiat atau Joki Disertasi

    Jakarta: Baru-baru ini, Disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di tangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI) yang memunculkan dugaan plagiat dan penggunaan joki.

    Plagiarisme dan praktik joki dalam karya ilmiah, termasuk disertasi, adalah pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum dan sanksi akademik.

    Tapi sanksi apa yang didapat jika ketahuan melakukan tindakan tercela tersebut? Ini penjelasannya
     
    Plagiarisme dan Joki Disertasi
    Melansir Hukumonline, plagiarisme adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri.

    Dalam konteks akademik, plagiarisme dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggunakan jasa joki untuk mengerjakan disertasi atau karya ilmiah lainnya.

    Joki dalam KBBI berarti orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. 

    Joki menerima imbalan atas jasanya, dan karya tersebut diakui sebagai hasil dari mahasiswa yang memesan. Praktik ini jelas-jelas merupakan bentuk penipuan intelektual dan tidak sesuai dengan etika akademik.
     
    Sanksi Akademik dan Hukum
    Di Indonesia, plagiarisme dalam disertasi atau karya ilmiah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, serta KUHP yang diperbarui dengan UU 1/2023.

    Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya terbukti merupakan hasil plagiarisme dapat dikenai sanksi akademik berupa pencabutan gelar.

    Pasal 25 ayat (2) UU Sisdiknas mengatur bahwa gelar akademik yang diperoleh melalui karya ilmiah yang terbukti plagiat akan dicabut.

    Selain itu, Pasal 70 UU Sisdiknas juga menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan plagiarisme dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta.

    Dalam konteks hukum pidana, menurut Fachrizal Afandi, pakar pidana Universitas Brawijaya, tindakan jokiser atau plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP lama atau Pasal 391 UU 1/2023.

    Dalam pasal ini, pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun dengan denda sebesar 2 miliar.

    Terkait kasus pak Menteri, perlu diingat bahwa kasus tersebut masih berupa dugaan. Bahlil sendiri baru-baru ini buka suara dan merasa Disertasinya tidak ditangguhkan.

    Untuk belajar lebih lanjut tentang hukum plagiarisme dan joki karya ilmiah, bisa dipelajari lebih lanjut di Hukumonline.

    Baca Juga:
    UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

    Jakarta: Baru-baru ini, Disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di tangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI) yang memunculkan dugaan plagiat dan penggunaan joki.
     
    Plagiarisme dan praktik joki dalam karya ilmiah, termasuk disertasi, adalah pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum dan sanksi akademik.
     
    Tapi sanksi apa yang didapat jika ketahuan melakukan tindakan tercela tersebut? Ini penjelasannya
     
    Plagiarisme dan Joki Disertasi
    Melansir Hukumonline, plagiarisme adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri.
    Dalam konteks akademik, plagiarisme dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggunakan jasa joki untuk mengerjakan disertasi atau karya ilmiah lainnya.
     
    Joki dalam KBBI berarti orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang. 
     
    Joki menerima imbalan atas jasanya, dan karya tersebut diakui sebagai hasil dari mahasiswa yang memesan. Praktik ini jelas-jelas merupakan bentuk penipuan intelektual dan tidak sesuai dengan etika akademik.
     
    Sanksi Akademik dan Hukum
    Di Indonesia, plagiarisme dalam disertasi atau karya ilmiah diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, serta KUHP yang diperbarui dengan UU 1/2023.
     
    Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya terbukti merupakan hasil plagiarisme dapat dikenai sanksi akademik berupa pencabutan gelar.
     
    Pasal 25 ayat (2) UU Sisdiknas mengatur bahwa gelar akademik yang diperoleh melalui karya ilmiah yang terbukti plagiat akan dicabut.
     
    Selain itu, Pasal 70 UU Sisdiknas juga menyatakan bahwa mahasiswa yang melakukan plagiarisme dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan/atau denda hingga Rp 200 juta.
     
    Dalam konteks hukum pidana, menurut Fachrizal Afandi, pakar pidana Universitas Brawijaya, tindakan jokiser atau plagiarisme dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP lama atau Pasal 391 UU 1/2023.
     
    Dalam pasal ini, pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun dengan denda sebesar 2 miliar.
     
    Terkait kasus pak Menteri, perlu diingat bahwa kasus tersebut masih berupa dugaan. Bahlil sendiri baru-baru ini buka suara dan merasa Disertasinya tidak ditangguhkan.
     
    Untuk belajar lebih lanjut tentang hukum plagiarisme dan joki karya ilmiah, bisa dipelajari lebih lanjut di Hukumonline.
     
    Baca Juga:
    UI Tangguhkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Menteri Investasi Paparkan Komitmen Hijau Indonesia di USINDO

    Menteri Investasi Paparkan Komitmen Hijau Indonesia di USINDO

    Bisnis.com, WASHINGTON D.C. – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menghadiri pertemuan eksklusif dengan anggota korporat dari USINDO (The United States-Indonesia Society) di Washington D.C., Amerika Serikat sore waktu setempat (11/11).

    Pertemuan ini diselenggarakan pada hari kedua kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat dan difokuskan untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, investasi, pendidikan dan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pentingnya dukungan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Beliau memaparkan prioritas pemerintahannya, yang berfokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan, ketahanan pangan, serta investasi di sektor energi, infrastruktur, dan pendidikan.

    Presiden juga menekankan komitmen Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif bagi mitra internasional, terutama perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat.

    Perbesar

    “Ya, saya sangat gembira pertemuan tadi dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika dan di dunia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada media.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, yang turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyambut investasi dari Amerika Serikat di berbagai sektor, seperti energi, teknologi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

    Hal yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo adalah visi-nya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyederhanaan birokrasi dan penegakkan hukum yang tegas, khususnya terkait dengan isu-isu korupsi.

    “Kami berkomitmen untuk mendukung penuh investor dari Amerika Serikat yang ingin berkontribusi pada pengembangan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam investasi, termasuk memperhatikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dan dampak sosial bagi masyarakat lokal,” ungkap Rosan.

    Pertemuan dengan anggota USINDO ini dihadiri oleh 12 pimpinan perusahaan besar di Amerika Serikat yang sudah atau memiliki minat berinvestasi di Indonesia. Ted Osius, mantan Wakil Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia yang juga anggota USINDO, menyatakan apresiasinya terhadap sambutan terbuka dari Presiden Prabowo dan pernyataan minat untuk memperdalam kolaborasi dalam upaya pencapaian tujuan ekonomi hijau dan net-zero emission di Indonesia.

    Selain itu, beberapa perusahaan menyatakan komitmen mereka untuk mendukung proyek geotermal dan teknologi penyimpanan karbon yang sejalan dengan inisiatif pemerintah Indonesia.

    “Bulan Desember nanti, saya akan membawa delegasi pengusaha dari AS ke Indonesia dalam rangka menjajaki peluang bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor, di antaranya energi, teknologi informasi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ritel, serta keuangan. Kami menjangkau semua sektor karena kami sangat tertarik dengan Indonesia; Indonesia tumbuh dengan cepat, peluangnya sangat besar, dan jelas sekali bahwa kami akan sangat diterima di Indonesia,” jelas Ted Osius.

    Selain Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, turut mendampingi Presiden RI dalam pertemuan ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, KUAI KBRI Washington D.C. Ida Bagus Made Bimantara serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Adapun perusahaan yang menjadi peserta pertemuan yaitu Freeport McMoRan, S&P Global, GE Healthcare, Boeing, Capital Group, BP, Exxon Mobil, Citi, Caterpillar, Chevron, Georgetown University Indonesia Program, dan Purdue University.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sejak tahun 2019-Triwulan III 2024, realisasi investasi Amerika Serikat di Indonesia tercatat sebesar USD13,41 triliun.

    Tiga sektor terbesar yaitu Pertambangan (73,02%), Jasa Lainnya (11,93%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Non-Mesin dan Peralatannya (4,09%). Sementara, tiga lokasi penerima investasi terbesar yaitu Jawa Timur (38,13%), Papua (26,61%) dan Papua Tengah (13,66%). (*)