Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Menteri Korsel Siap Mundur Massal Usai Darurat Militer Kontroversial

    Menteri Korsel Siap Mundur Massal Usai Darurat Militer Kontroversial

    Jakarta –

    Pengumuman darurat militer secara mendadak yang disampaikan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol memancing gejolak politik. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Yoon kini menyatakan siap mundur dari jabatannya.

    Perdana Menteri Korsel, Han Duck-soo, hari ini menggelar pertemuan dengan menteri di kabinet Presiden Yoon. Para menteri yang hadir mulai dari Menteri Keuangan Choi Sang-mok hingga Menteri Pendidikan Lee Ju-ho. Keduanya menyatakan siap mundur dari posisinya sebagai menteri.

    “Saya tidak berniat melanjutkan jabatan saya,” kata Menteri Kehakiman Park Sung-jae usai pertemuan dilansir Yonhap News Agency, Rabu (4/12/2024).

    Perdana Menteri Han meminta para menteri tersebut untuk tetap bertahan dalam jabatannya. Dia meminta menteri-menteri di kabinet Presiden Yoon tetap bekerja demi kepentingan publik.

    “Saya meminta kabinet untuk memenuhi tanggung jawab Anda bersama dengan pejabat publik di semua kementerian untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kehidupan sehari-hari tetap terjaga tanpa keraguan sedikit pun,” katanya.

    “Sampai saat-saat terakhir, saya akan melayani rakyat dengan mengumpulkan kebijaksanaan anggota kabinet kami,” sambung Perdana Menteri Han.

    Anggota parlemen Korsel lalu menggelar rapat mendadak untuk membatalkan status darurat militer yang disampaikan oleh Presiden Yoon. Status tersebut lalu berhasil dicabut pada Rabu (4/12) dini hari.

    Presiden Yoon kemudian secara resmi mengumumkan pencabutan darurat militer di Korsel hari ini. Kini partai oposisi di Korsel juga telah mengajukan upaya pemakzulan Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai Presiden Korsel.

    (ygs/haf)

  • Wapres Filipina Dituduh Selewengkan Dana, Terancam Dimakzulkan

    Wapres Filipina Dituduh Selewengkan Dana, Terancam Dimakzulkan

    Manila –

    Wakil Presiden (Wapres) Filipina Sara Duterte mendapatkan aduan pemakzulan kedua pada Rabu (4/12). Ini terjadi saat dia sedang menghadapi penyelidikan atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr dan dugaan penyelewengan dana pemerintah.

    Sara yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini, seperti dilansir AFP, Rabu (4/12/2024), terjerumus ke dalam pergolakan politik setelah aliansinya dengan Marcos Jr runtuh menjelang pemilu sela yang dijadwalkan digelar tahun depan.

    Pada Juni lalu, Sara mengundurkan diri dari jabatannya dalam kabinet sebagai Menteri Pendidikan, namun masih menjabat sebagai Wapres Filipina.

    Aduan terbaru diajukan oleh para aktivis, guru, mantan anggota Kongres dan beberapa pihak lainnya, pada Rabu (4/12) waktu setempat, kepada parlemen Filipina.

    Aduan itu, menurut koalisi sayap kiri Makabayan, menuduh Sara telah mengkhianati kepercayaan publik terkait dugaan penyelewengan dana publik sebesar jutaan dolar Amerika ketika dia masih menjabat Menteri Pendidikan.

    “Penyelewengan dana rahasia sebesar lebih dari setengah miliar Peso yang secara kurang ajar dilakukan oleh Wakil Presiden, khususnya likuidasi mencurigakan sebear 125 juta Peso hanya dalam waktu 11 hari pada akhir tahun 2022, merupakan pengkhianatan besar terhadap kepercayaan publik,” sebut mantan anggota Kongres, Teddy Casino, dan salah satu pelapor lainnya, dalam sebuah pernyataan.

    “Rakyat Filipina, khususnya para pembayar pajak yang menanggung beban pendanaan operasional pemerintah, berhak menuntut akuntabilitas dari pejabat tertinggi kedua mereka,” cetus pernyataan tersebut.

    Saksikan juga video: Presiden Filipina soal Desakan Pemakzulan Wapres: Buang-buang Waktu

  • Apa Arti Panggilan Gus? Ini Penjelasannya dalam Bahasa Jawa-Tradisi Pesantren

    Apa Arti Panggilan Gus? Ini Penjelasannya dalam Bahasa Jawa-Tradisi Pesantren

    Jakarta –

    Panggilan “Gus” merupakan panggilan khas budaya Jawa yang ditujukan pada anak laki-laki, terutama yang berasal dari keluarga terhormat, seperti putra kiai atau ulama. Dalam tradisi pesantren, istilah ini diberikan sebagai bentuk penghormatan.

    Lantas, apa sebenarnya arti dari kata “Gus” dalam bahasa dan budaya Jawa, serta bagaimana penggunaannya sebagai tradisi sapaan di lingkungan pesantren?

    Menurut hasil pencarian dalam Kamus Bahasa Jawa-Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KBJI Kemdikbud), secara etimologis, asal-usul kata “Gus” berasal dari bahasa Jawa, yakni dari kata “Bagus“. Kata “Gus” artinya panggilan kepada anak laki-laki.

    Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Kemdikbud), kata “Gus” diartikan sebagai (1) nama julukan atau nama panggilan untuk anak laki-laki; (2) nama panggilan untuk (putra) ulama, kiai, atau orang yang dihormati; atau (3) panggilan untuk anak lelaki putra kiai atau pemilik pesantren.

    Dalam lingkungan pesantren, penggunaan “Gus” memiliki kedudukan terhormat. Panggilan “Gus” bahkan diyakini memiliki keistimewaan dibanding panggilan titel lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Afifuddin Muhajir, dilansir NU Online.

    Panggilan “Gus” dalam Nahdlatul Ulama (NU) sendiri merupakan panggilan yang istimewa, khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang sering diperuntukkan bagi putra seorang kiai. Di daerah lain juga ada tradisi panggilan istimewa kepada anak kiai seperti “lora”, “ajengan”, “buya”, “anre”, atau “aang”.

    Sementara dalam jurnal Makna Sapaan di Pesantren: Kajian Linguistik-Antropologis yang ditulis Millatuz Zakiyah (2018), seiring berjalannya waktu, panggilan “Gus” untuk putra kiai tidak terbatas oleh umur. Panggilan ini tetap disematkan walau putra kiai tersebut sudah tidak kecil lagi.

    Dalam perkembangannya, panggilan “Gus” pun melebar dan digunakan sebagai simbol ketokohan seseorang dari sisi agama. Walau bukan anak kiai, seseorang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam juga bisa saja dipanggil “Gus”.

    (wia/imk)

  • Tentang Darurat Militer, Sempat Diumumkan Presiden Korsel Lalu Dicabut

    Tentang Darurat Militer, Sempat Diumumkan Presiden Korsel Lalu Dicabut

    Jakarta –

    Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol sempat mengumumkan darurat militer yang membuat heboh. Namun usai mendapat penolakan dari Majelis Nasional Korsel, kini status darurat militer di negara tersebut telah resmi dicabut.

    Pengumuman darurat militer itu disampaikan Presiden Yoon pada Selasa (3/12/2024) larut malam pukul 23.00 waktu setempat (21.00 WIB). Status darurat militer Korsel kemudian dicabut pada Rabu (4/12/2024) pagi pukul 04.30 WIB.

    Sesaat setelah status darurat militer diumumkan, warga Korsel pun menggelar demo di gedung parlemen. Ratusan masa berkumpul di parlemen Korsel pada Rabu (4/12/2024) dini hari, untuk memprotes penetapan status darurat militer.

    Apa yang Dimaksud dengan Status Darurat Militer?

    Berdasarkan pengertiannya, darurat militer adalah keadaan darurat suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemimpin tertinggi. Demikian pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V Kemdikbud).

    Korsel sendiri pernah menetapkan darurat militer pada tahun 1979, dan ini menjadi deklarasi darurat militer terakhir kalinya di negara tersebut. Selama lebih dari puluhan tahun, darurat militer tidak pernah lagi diberlakukan sejak Korsel menjadi negara demokrasi parlementer pada tahun 1987.

    Alasan Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer

    Status darurat militer ini diumumkan Presiden Korsel karena ketegangan dengan negara tetangganya, Korea Utara (Korut) yang terus meningkat. Presiden Yoon juga menyebut salah satu alasan menetapkan status darurat militer adalah karena adanya ancaman “kekuatan anti-negara”.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya umumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dilansir AFP, Selasa (3/12/2024).

    Parlemen Korsel Tolak Pengumuman Darurat Militer

    Parlemen Korsel lantas menolak keputusan darurat militer yang diumumkan Presiden Yoon, dan meminta untuk dibatalkan. Juru bicara parlemen Korsel mengatakan deklarasi darurat militer Presiden Yoon tidak sah, dan mengesahkan resolusi pencabutan deklarasi tersebut.

    Seperti dilansir AFP dan Channel Asia News, Selasa (3/12/2024), Majelis Nasional Korsel dengan 190 dari 300 anggotanya yang hadir meloloskan keputusan rapat yang mengharuskan darurat militer yang dideklarasikan oleh Presiden Yoon Suk Yeol untuk dicabut.

    “Dari 190 yang hadir, 190 mendukung, saya menyatakan bahwa resolusi yang menyerukan pencabutan darurat militer telah disahkan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik.

    Status Darurat Militer Korsel Telah Resmi Dicabut

    Kabinet Presiden Yoon akhirnya menyetujui status darurat militer dicabut usai status itu ditolak Majelis Nasional Korsel. Seperti dilansir AFP dan CNN, Rabu (4/12/2024), kabinet Presiden Yoon telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer, tak lama setelah diumumkan.

    “Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet.”

    Presiden Yoon pun resmi mengumumkan pencabutan status darurat militer di Korsel. Kepala Staf Gabungan juga telah menarik pasukan militer yang yang dikerahkan untuk melaksanakan darurat militer, dan telah kembali ke pangkalan.

    Simak video: Presiden Korsel akan Cabut Status Darurat Militer, Pasukan Telah Ditarik

    (wia/imk)

  • 7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    7 Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang Nasional

    Wapres Gibran Akan Pimpin Rapat di Kemenpora, Menteri Dito: Ini Sejarah, Jarang-jarang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)
    Dito Ariotedjo
    mengatakan, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang
    Desain Besar Olahraga Nasional
    (DBON) pada Rabu (4/12/2024) siang ini merupakan sebuah sejarah.
    Sebab, rapat tersebut akan dipimpin langusng oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (
    Kemenpora
    ), Jakarta, bukan di Istana Wakil Presiden.
    “Sejarah ya, jarang-jarang (rapat di Kementerian),” kata Dito kepada
    Kompas.com
    , Selasa pagi.
    Dito pun mengaku kaget saat tahu rapat tingkat menteri itu akan digelar di kantornya.
    Adapun rapat ini akan membahas perkembangan
    desain besar olahraga nasional
    .
    “Membahas
    progress
    desain besar olahraga nasional bersama kementerian dan lembaga terkait juga,” kata Dito.
    Berdasarkan undangan rapat DBON yang diperoleh, acara ini digelar di Auditorium Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga Rl pada pukul 13.30 WIB.
    Selain Menpora yang bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana, ada sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga yang turut dikirimi surat dinas rapat DBON.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Keuangan,  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, serta Menteri Perindustrian.
    Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai "Prabowo-Subiyanto" Nasional

    8 Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai "Prabowo-Subiyanto" Nasional

    Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai “Prabowo-Subiyanto”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan candaan mengenai tidak adanya pergantian
    Kapolri
    dan
    Panglima TNI
    , yang ia kaitkan dengan nama akhir mereka yang jika digabungkan menjadi “Prabowo Subiyanto”.
    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyapa para tokoh yang hadir dalam Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (4/12/2024).
    “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jadi, kalau nama terakhir mereka digabung, bisa menjadi Prabowo Subiyanto. Jangan-jangan enggak diganti-ganti. Jangan-jangan hehe,” ujar Prabowo sambil terkekeh.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut nama para tokoh yang hadir, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, serta Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
    Prabowo menilai banyak tokoh yang hadir memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah.
    Ia mengaku sedikit takjub ketika menyebut nama Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah.
    “Tadi saya baca, banyak tokoh yang hadir ternyata memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, atau lulusan Universitas Muhammadiyah, atau SMA Muhammadiyah,” tuturnya.
    “Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah. Dan lebih dari itu, organisasi pendidikan dan kesehatan,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Merayakan Warisan Budaya UNESCO dari Papua

    Merayakan Warisan Budaya UNESCO dari Papua

    Jakarta –

    Hari Noken Sedunia dirayakan setiap 4 Desember, untuk memperingati ditetapkannya Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO pada 2012. Hari ini menandai pentingnya upaya pelestarian warisan budaya khas Papua di tengah tantangan modernitas.

    Menurut Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kemdikbud RI, Noken adalah kerajinan tangan tradisional masyarakat Papua yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fungsi utamanya meliputi menyimpan, membawa, dan mengangkut berbagai barang, seperti hasil pertanian, kayu bakar, bahkan bayi.

    Noken Termasuk Warisan Budaya Takbenda UNESCO

    UNESCO menetapkan Noken masuk dalam “Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Membutuhkan Perlindungan Mendesak” (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding). Penetapan ini berdasarkan Keputusan Komite (7.COM 8.3) pada 2012, yang menyoroti nilai budaya serta ancaman terhadap kelangsungan tradisi Noken.

    Noken dibuat secara manual menggunakan serat kayu atau dedaunan yang diproses menjadi benang kuat melalui teknik tradisional. Prosesnya mencakup pemotongan, pemanasan, perendaman, hingga pemintalan serat. Keterampilan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk dikuasai, dan setiap komunitas memiliki keunikan dalam pola maupun teknik pembuatan Noken.

    Selain digunakan secara praktis, Noken juga memiliki nilai simbolis, sering digunakan dalam upacara tradisional atau sebagai simbol perdamaian. Ragam fungsinya menunjukkan peran penting Noken dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua.

    Warga menganyam akar kayu untuk dijadikan Noken (Foto: ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)Ancaman dan Upaya Pelestarian Warisan Noken Papua

    Meski bernilai tinggi, keberadaan Noken kini menghadapi berbagai tantangan. UNESCO dan Kemdikbud RI mencatat sejumlah faktor yang mengancam kelangsungan warisan budaya masyarakat Papua ini, yaitu seperti:

    Melemahnya transmisi budaya di kalangan generasi muda.Persaingan dengan produk pabrik, seperti tas modern.Sulitnya bahan baku tradisional.Perubahan nilai budaya yang mengurangi minat terhadap Noken.Pendidikan dan pelatihan pembuatan Noken sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal.Revitalisasi fungsi Noken di masyarakat melalui promosi dan penguatan identitas budaya.Keterlibatan komunitas lokal untuk mendokumentasikan serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian Noken.Meningkatkan Kesadaran melalui Hari Noken Sedunia

    Peringatan Hari Noken Sedunia bukan sekadar merayakan pengakuan internasional, tetapi juga menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran global akan pentingnya melestarikan warisan budaya. Noken adalah simbol kekayaan budaya Papua yang tak hanya berfungsi praktis, tetapi juga mencerminkan nilai artistik dan identitas masyarakatnya.

    Melalui upaya pelestarian yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga internasional, diharapkan Noken tetap hidup dan terus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

    (wia/imk)

  • Kudus Bakal Punya Perpustakaan Keren Demi Tingkatkan Budaya Literasi

    Kudus Bakal Punya Perpustakaan Keren Demi Tingkatkan Budaya Literasi

    Liputan6.com, Kudus – Literasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan organisasi profesi. Hal itu diutarakan Plt Kepala Perpusnas E Aminudin Azis saat bertemu Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Azis mengatakan, pembangunan literasi menjadi pondasi penting bagi keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045.

    “Mari kita bergotong-royong untuk membangun literasi ini. Tidak bisa dipungkiri, tingkat kecakapan literasi di Indonesia masih rendah, dan kita harus bekerja sama untuk mengubahnya,” tegasnya.

    Dia menyebut bahwa penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat adalah kurangnya akses terhadap buku yang sesuai dengan minat pembaca. Oleh karena itu, Perpusnas bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya menyediakan buku-buku berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan literasi masyarakat.

    “Kami juga mendorong gerakan penyediaan buku bermutu yang akan memperkaya minat baca masyarakat. Semakin banyak buku yang tersedia, semakin mudah bagi masyarakat untuk memilih bacaan yang sesuai dengan minat mereka,” katanya.

    Sebagai bagian dari upaya Peningkatan literasi, Perpusnas mendistribusikan sebanyak 1.000 judul buku untuk perpustakaan desa/kelurahan, komunitas, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) untuk memperluas jangkauan bahan bacaan hingga ke daerah-daerah terpencil.

    “Mulai tahun 2024, kami akan menargetkan 10.000 lokus baca di desa dan TBM. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih terbatas aksesnya terhadap sumber daya pendidikan,” imbuhnya.

    Pada kesempatan yang sama juga diserahkan bantuan 1.000 judul buku, untuk 14 perpustakaan desa/kelurahan, dan empat TBM di Kabupaten Kudus. Tak hanya itu, Perpusnas juga menyerahkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Subbidang Perpustakaan Daerah TA 2025 sebesar Rp10,65 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

     

  • Infografis Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025 serta Besarannya – Page 3

    Infografis Prabowo Naikkan Gaji Guru ASN dan Non-ASN Mulai 2025 serta Besarannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ada kabar gembira untuk kalangan guru. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN mulai Januari 2025.

    Guru ASN atau berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) memperoleh peningkatan kesejahteraan 1 kali gaji pokok. Sedangkan guru non-ASN mendapat kenaikan tunjangan profesi Rp 2 juta.

    “Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berstatus ASN dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta guru-guru non-ASN,” kata Prabowo di Jakarta, Kamis 28 November 2024.

    Prabowo sekaligus menyampaikan anggaran kesejahteraan guru ASN dan guru non-ASN naik menjadi Rp 81,6 triliun pada 2025. Selain gaji, Prabowo juga melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru Indonesia.

    Sebelumnya, kenaikan gaji guru berstatus ASN maupun non-ASN dalam bentuk tambahan kesejahteraan dan kenaikan tunjangan profesi itu dikemukakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

    Mendikdasmen menjelaskan guru non-ASN yang mendapatkan kenaikan gaji Rp 2 juta, yakni mereka yang telah memiliki sertifikasi. Tambahan gaji Rp 2 juta tersebut di luar gaji dari sekolah asalnya.

    “Itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Tapi, dengan dia sertifikasi, maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” kata Mu’ti di Jakarta, Selasa 26 November 2024.

    Menteri Mu’ti memastikan kenaikan gaji ini berlaku untuk guru sekolah swasta maupun negeri. Adapun nominal kenaikan gaji guru ASN tergantung gaji pokok yang diterimanya.

    Kenaikan gaji guru ASN dan non-ASN mulai berlaku pada Januari 2025. Berapa besaran kenaikannya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Sebulan Pemerintahan Prabowo, Apa Saja Gebrakan yang Sudah Dilakukan?

    Sebulan Pemerintahan Prabowo, Apa Saja Gebrakan yang Sudah Dilakukan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal-hal penting yang sudah pemerintahannya, yaitu Kabinet Merah Putih, kerjakan selama satu bulan memerintah Indonesia.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan sambutan di dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024). 

    “Baru 1 bulan kita mengambil alih administrasi negara ini. Diambil alih baru 1 bulan, tetapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal penting,” katanya dalam forum itu.

    Prabowo mengungkapkan mengungkapkan capaian penting yang sudah dilakukan, antara lain penghapusan utang bagi UMKM, petani hingga nelayan. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyebut pemerintah berhasil menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata nasional di 2025 sebesar 6,5%.

    Prabowo juga mengumumkan kenaikan kesejahteraan guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1 kali gaji dan guru honorer melalui sertifikasi sebesar Rp2 juta. 

    Selain itu eks Menteri Pertahanan ini juga menyebut pemerintah mampu menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang akhir tahun.

    Mantan Menteri Pertahanan itu juga menyinggung keberhasilan terhadap penyediaan ketersediaan pangan dan pengendalian inflasi.

    Hal-hal Penting yang Sudah Dilakukan Prabowo Selama 1 Bulan jadi Presiden RI 

    1. Penghapusan Utang Petani dan Nelayan

    Belum genap dua minggu menjabat sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo. 

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

    Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

    “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

    2. Kunjungan ke Luar Negeri

    Prabowo meninggalkan Tanah Air selama 16 hari untuk sejumlah kunjungan kenegaraan ke luar negeri, mulai dari China, Amerika Serikat, Brasil, dan Peru, dan Inggris.

    Kunjungan kerja Prabowo akan dimulai pada Jumat (8/11/2024) sampai dengan Minggu (24/11/2024).  Agenda Prabowo yang telah terjadwal di antaranya adalah akan melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, menghadiri KTT APEC di Peru, hingga KTT G20 di Brasil.

    Negara pertama yang dikunjungi Prabowo Subianto adalah China. Prabowo bertemu langsung dengan Xi Jinping untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (MoU) antara RI-China dengan nilai investasi sebesar US$10,07 miliar atau setara dengan Rp156,5 triliun.

    Prabowo juga bertemu dengan Presiden AS Joe Biden serta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer serta pengusaha besar asal AS dan Inggris. 

    Selama lebih dari dua minggu berada di luar negeri, Prabowo membawa ‘oleh-oleh’ komitmen investasi senilai US$18,5 miliar atau Rp294 triliun. 

    “Agak-agak melebihi [target ya]. Jadi saya pulang bawa komitmen total US$18,5 miliar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya,” ujar Prabowo usai menghadiri jamuan santap siang yang digelar oleh Wakil Perdana Menteri (PM) Inggris Angela Rayner di Lancaster House, pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat. 

    Perbesar

    3. Kenaikan Gaji Guru

    Prabowo mengumumkan mengumumkan kenaikan gaji untuk guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) pada 28 November 2024.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengamini bahwa peringatan yang akan diselenggarakan pada pukul 15.00—17.00 di Velodrome, Rawamangun ini akan turut disampaikan kado untuk guru di Tanah Air.

    “Dalam acara itu, nanti akan disampaikan peningkatan kesejahterahan guru. Non ASN sebesar Rp2 juta dan peningkatan gaji guru ASN sebesar 1 kali gaji pokok yang mereka miliki,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan. 

    Dia menjelaskan bahwa untuk kenaikan gaji non ASN akan diberlakukan secara sertifikasi. Maksudnya, setiap guru harus memiliki sertifikasi untuk mendapatkan peningkatan pendapatan sebanyak Rp2 juta.

    Peningkatan gaji itu, kata Muti, sebanyak Rp2 juta itu akan diterima di luar gaji yang diterima oleh honorer yang didapatkan dari sekolah tempat mereka bekerja. Baik untuk sekolah Negeri maupun swasta.

    Menurutnya, peningkatan kesejahterahan guru honorer ini mengikuti peningkatan kualifikasi. Mengingat untuk mendapatkan sertifikasi pihak bersangkutan harus mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

    “Jadi dia sudah punya gaji di sekolah asalnya yang gaji itu bervariasi menurut kemampuan sekolah. Namun, dengan dia sertifikasi maka dia akan dapat tunjangan sertifikasi Rp 2 juta itu,” tuturnya.

    4. UMP 2025 Resmi Naik 6,5%

    Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Upah Minimum Nasional naik sebesar 6,5%. Di mana, aturan itu bakal dituangkan dalam dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

    Prabowo menuturkan, penetapan kenaikan upah minimum dilakukan untuk meningkatkan daya beli pekerja, dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.

    “Ketentuan lebih rinci akan diatur oleh peraturan menteri ketenagakerjaan,” kata Prabowo dalam dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Jumat (29/11/2024).

    Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan Permenaker yang mengatur penetapan UMP 2025 dapat rampung pada pekan depan, tepatnya pada 4 Desember 2024.

    Yassierli menjelaskan dalam merumuskan Permenaker itu Kemenaker bakal berkoordinasi dengan Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas.

    “Target Rabu [pekan depan] ya terbit insya Allah, harus sinkronisasi dulu di kementrian hukum,”pungkasnya.

    Adapun, kenaikan UMP sebesar 6,5% di 2025 sebenarnya masih berada di bawah usulan para buruh. Di mana, sebelumnya serikat pekerja/buruh mendesak pemerintah agar upah minimum naik sebesar 8%-10% pada 2025 dengan dalih kenaikan upah selama 2 tahun terakhir di bawah inflasi.

    Akan tetapi, sinyal kenaikan single digit ini sempat disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyebut Prabowo akan menaikkan UMP sekitar 6% – 6,5%. Dia menyebut kebijakan upah minimum di 2025 itu memerhatikan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha.

    “Kemungkinan akan disampaikan oleh Presiden RI bahwa kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6%-6,5%,” kata Said melalui pesan singkat beberapa waktu lalu.