Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Rapat dengan Mendikti Saintek Satryo Digelar Terbuka

    Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Rapat dengan Mendikti Saintek Satryo Digelar Terbuka

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Komisi X DPR untuk menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro secara terbuka pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

    Menurutnya, rapat tersebut perlu dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui hal yang sebenar-benarnya soal aksi unjuk rasa ASN kemarin dan juga akan lebih baik bagi Mendikti Saintek untuk menyampaikan ke publik.

    Tak hanya itu, Cucun turut menuturkan rapat itu nantinya juga akan fokus membahas tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kemendikti Saintek.

    “Jadi saran saya kepada Komisi X sekarang rapat ya perlu [terbuka], apalagi mengenai anggaran, penyesuaian anggaran, penyelerasan program, kelembagaan tidak perlu rapat secara tertutup, biar semua terang benderang,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Cucun melanjutkan, pencairan anggaran tukin dosen ASN ini merupakan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto, karena sejalan dengan banyaknya lembaga yang juga sudah memberikan kenaikan gaji, sehingga dosen juga menjadi prioritas presiden.

    Oleh sebab itu, Politikus PKB ini juga menekankan saat DPR RI merancang UU tentang guru dan dosen, pihaknya memperhatikan gaji dan penghargaan bagi mereka. 

    “Kita sudah sampaikan ketika rakor pertama dengan Kemendikti Saintek itu bagaimana perjuangan terhadap Kemenkeu untuk para dosen,” ucapnya.

    Lebih jauh, Cucun mengemukakan setelah rapat hari ini, dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan Komisi X DPR RI untuk meminta kejelasan soal tenggat waktu pencarian dana tukin untuk dosen.

    “Nanti saya juga koordinasi dengan pimpinan komisi X pasca mereka rapat, kita undang di pimpinan nanti rakor antara pimpinan Komisi X dengan pimpinan DPR,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani memastikan pihaknya akan menggelar rapat dengan Mendikti Saintek hari ini, Kamis (23/1/2025) pukul 14:00 WIB.

    “[Menteri Satryo] terkonfirmasi hadir jam 14:00 WIB. [rapatnya] tertutup,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

  • Waka DPR sarankan Komisi X rapat terbuka dengan Mendiktisaintek

    Waka DPR sarankan Komisi X rapat terbuka dengan Mendiktisaintek

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyarankan agar Komisi X DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Kamis siang secara terbuka.

    “Isu-isu terkait hal yang sekarang lagi dibicarakan di publik, pasti, ya sebetulnya teman-teman Komisi X enggak perlu juga membuat rapat sifatnya tertutup, publik kok sudah tahu, silakan saja buat rapat secara terbuka apa yang sebenarnya (terjadi),” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, rapat dilakukan secara terbuka agar publik bisa memperoleh penjelasan transparan terkait kasus pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) yang menuai protes pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI.

    “Saya berharap rapatnya ini terbuka, publik juga mendengarkan bagaimana nanti bisa dilihat dari mimiknya, bahasa tubuhnya, Pak Menteri menjawab apa,” ucapnya.

    Selain itu, rapat yang dilakukan secara terbuka juga dapat memberi kesempatan bagi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk dapat menyanggah apabila didapati fakta yang keliru.

    “Kalau betul clear dia tidak melakukan itu kan lebih enak buat Pak Menterinya juga, secara terbuka ke publik beliau sudah menjelaskan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap dengan Komisi X DPR RI melakukan rapat terbuka bersama Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, baik menteri maupun pegawai Kemdiktisaintek RI itu sendiri.

    “Jadi enggak perlu rapat dilakukan secara tertutup, biar semua terang benderang kan. Pak Menterinya kalau emang enggak salah juga beliau bisa minta clear di publik, kalau misalkan beliau suatu saat ada yang nyanggah (lalu diketahui) bahwa betul melakukan itu, ya risikonya terima sendiri,” tuturnya.

    Dia juga menilai rapat Komisi X DPR RI terkait anggaran, penyelarasan program, hingga kelembagaan dengan mitra kerja terkait tidak perlu dilakukan secara tertutup.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengkonfirmasi bahwa komisinya menggelar rapat dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro secara tertutup pada Kamis siang.

    Dia menyebut bahwa rapat tersebut akan membahas sejumlah hal. Mulai dari, sekolah unggulan garuda, pembayaran tunjangan kinerja, hingga kasus pemberhentian ASN yang memicu protes oleh pegawai.

    “Terkonfirmasi hadir jam 14.00. (Rapat) tertutup,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    Cek Kesehatan Gratis Mulai Februari 2025, Menko Pratikno: Kita Jamin Lancar

    loading…

    Menko PMK Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjamin seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan screening atau cek kesehatan gratis . Diketahui, cek kesehatan gratis untuk 280 juta masyarakat Indonesia akan dimulai pada Februari 2025.

    “Kita membahas, menjamin, berusaha keras agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mulai tahun 2025 ini. Program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah rakyat Indonesia,” tegas Pratikno usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Diketahui, sejumlah menteri yang hadir dalam RTM kali ini di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satryo Brodjonegoro, kemudian Menteri PPPA Arifah Chori Fauzi, Menteri PANRB Rini Widyantini, perwakilan Polri, TNI, dan sejumlah menteri terkait lainnya.

    “Oleh karena itu, tadi kita berusaha untuk melakukan sinergi, menyisir satu per satu apakah ada hal-hal yang perlu dibutuhkan di Rapat Tingkat Menteri. Apakah itu mulai dari penganggaran, infrastruktur, SDM, SOP pelayanan, data, dan lain-lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Pratikno mengatakan dalam rapat juga dilakukan identifikasi satu per satu. Apalagi, dari hasil survei bahwa masyarakat menantikan program cek kesehatan gratis ini. Pratikno berharap program ini tidak mengecewakan masyarakat.

    “Jadi, tadi sudah diidentifikasi satu per satu. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi tentu saja kita juga tidak ingin

    (cip)

  • Hari Ini, Komisi X DPR Rapat Tertutup dengan Mendikti Saintek Satryo

    Hari Ini, Komisi X DPR Rapat Tertutup dengan Mendikti Saintek Satryo

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi X DPR mengagendakan rapat kerja tertutup dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satu topik yang akan dibahas adalah polemik mengenai demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) di kementerian tersebut.

    “Tertutup. Ada beberapa hal yang harus disepakati dahulu baru disampaikan ke publik,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, saat dikonfirmasi Beritasatu.com, pada Kamis (23/1/2025).

    Ia menambahkan, rapat yang semula dijadwalkan pukul 09.00 WIB diundur menjadi pukul 14.00 WIB pada hari yang sama, karena DPR menggelar rapat paripurna pada pukul 10.00 WIB.

    Sebelumnya, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi sorotan publik setelah demonstrasi oleh ASN di Kemendikti Saintek  terkait masalah mutasi.

    Dalam aksi unjuk rasa tersebut, ASN mengirimkan karangan bunga dengan pesan satir kepada Satryo, serta meminta presiden untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Mendikti Saintek.

    Demonstrasi ASN di Kemendikti Saintek tersebut akhirnya berakhir damai pada Senin (20/1/2025) malam. ASN sepakat untuk berdamai dengan Menteri Satryo setelah melakukan diskusi hangat di rumah dinas menteri di Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    Mendikti Saintek Satryo memastikan tidak akan ada pemecatan terhadap ASN yang terlibat dalam demonstrasi tersebut, dan ASN juga telah memahami kebijakan Kemendikti Saintek  mengenai restrukturisasi organisasi yang akan dilakukan.

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Cara Daftar KIP Kuliah 2025, Ini Syaratnya

    Cara Daftar KIP Kuliah 2025, Ini Syaratnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Pendaftaran program kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah 2025 akan segera dibuka pada Februari 2025. Program pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

    KIP kuliah ditujukan kepada lulusan SMA/SMK sederajat yang kesulitan membayar biaya kuliah atau berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, berikut penjelasan, serta cara pendaftarannya!

    Apa Itu KIP Kuliah?

    KIP kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA/SMK sederajat dengan potensi akademik yang baik. Harapannya, penerima KIP kuliah tidak hanya dapat melanjutkan pendidikan tinggi tetapi juga meningkatkan potensi ekonomi dan mobilitas sosial di masa depan.

    Persiapan Dokumen

    Beberapa dokumen yang perlu siapkan sebelum mendaftar, antara lain:

    Kartu Indonesia pintar (jika ada).Kartu keluarga sejahtera (KKS).Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain yang relevan.

    Cara Daftar KIP Kuliah 2025

    Bagi Anda yang ingin mendaftar KIP kuliah 2025, prosesnya dapat dilakukan secara online. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

    Akses situs resmi: Buka browser dan kunjungi situs resmi KIP kuliah di https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id.Klik menu login: Pada halaman utama, pilih menu “Login Siswa” untuk memulai proses pendaftaran.Isi data diri: Masukkan data diri Anda, termasuk nomor induk kependudukan (NIK), nomor pokok sekolah nasional (NPSN), nomor induk siswa nasional (NISN), serta alamat email yang aktif.Verifikasi data: Sistem akan memverifikasi data yang Anda masukkan. Jika data valid, Anda akan menerima nomor pendaftaran dan kode akses melalui email.Login kembali: Gunakan nomor pendaftaran dan kode akses untuk login kembali ke situs resmi KIP kuliah.Lengkapi formulir: Isi formulir pendaftaran dengan data pribadi, data keluarga, dan data ekonomi yang diminta.Unggah dokumen pendukung: Unggah dokumen seperti kartu indonesia pintar (KIP), kartu keluarga sejahtera (KKS), atau surat keterangan tidak mampu (SKTM).Pilih jalur seleksi: Pilih jalur seleksi yang sesuai, misalnya seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) atau seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT).

    Jadwal Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Pendaftaran KIP kuliah 2025 akan dibuka mulai 3 Februari 2025. Program ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat yang lulus pada tahun ini atau dua tahun sebelumnya. Bagi calon pendaftar, penting untuk memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan serta mempelajari proses pendaftaran.

    Manfaat KIP Kuliah

    Manfaat utama dari KIP kuliah adalah memberikan jaminan biaya pendidikan. Pemerintah akan langsung membayarkan biaya pendidikan ke perguruan tinggi tempat mahasiswa belajar.

    Selain itu, penerima KIP kuliah juga akan mendapatkan bantuan biaya hidup yang langsung diberikan kepada mereka. Program ini menjadi solusi bagi siswa berprestasi yang terkendala masalah ekonomi untuk tetap melanjutkan pendidikan.

    KIP kuliah 2025 dirancang untuk menjangkau lebih banyak siswa berprestasi yang terkendala kondisi ekonomi. Dengan memahami proses pendaftaran dan mempersiapkan dokumen sejak dini, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

  • Siswa Eligible pada SNBP 2025, Apa Itu?

    Siswa Eligible pada SNBP 2025, Apa Itu?

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam proses seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) 2025, terdapat istilah siswa eligible yang dapat mengikuti program seleksi. Kriteria ini ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui panitia pelaksana seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB).

    Lantas, apa sebenarnya siswa eligible tersebut? Berikut penjelasan, kriteria, kuota, serta keuntungannya untuk SNBP 2025.

    Pengertian Siswa Eligible

    Secara umum, siswa eligible adalah siswa yang telah memenuhi syarat tertentu dan masuk dalam kuota sekolah untuk mendaftar SNBP. Istilah eligible sendiri berarti memenuhi syarat, sehingga siswa eligible adalah mereka yang dianggap memiliki kualitas dan kelayakan untuk mengikuti seleksi.

    Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kriteria siswa eligible ditetapkan berdasarkan:

    Akreditasi sekolah.Nilai mata pelajaran.Prestasi akademik maupun nonakademik.

    Kriteria Siswa Eligible SNBP

    Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 48 Tahun 2022, siswa eligible harus memenuhi beberapa komponen penilaian, antara lain:

    Komponen Prestasi AkademikRata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran minimal 50 persen dari bobot penilaian.Nilai rapor maksimal dua mata pelajaran pendukung program studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi maksimal 50 persen dari bobot penilaian.

    Kuota Siswa Eligible Berdasarkan Akreditasi Sekolah

    Setiap sekolah memiliki kuota tertentu untuk menentukan siswa eligible berdasarkan akreditasinya:

    Akreditasi A: Kuota sebesar 40 persen terbaik di sekolah.Akreditasi B: Kuota sebesar 25 persen terbaik di sekolah.Akreditasi C atau lainnya: Kuota sebesar 5 persen terbaik di sekolah.

    Sekolah yang menggunakan sistem rapor elektronik (e-rapor) dalam pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS) akan mendapatkan tambahan kuota sebesar 5 persen.

    Pemeringkatan Siswa Eligible

    Pemeringkatan siswa eligible dilakukan dengan mempertimbangkan:Nilai rata-rata semua mata pelajaran mulai dari semester 1 hingga semester 5.Kriteria tambahan yang ditentukan oleh sekolah, seperti prestasi akademik atau nonakademik.Jumlah siswa yang diperingkatkan sesuai kuota akreditasi sekolah.

    Keuntungan Siswa Eligible SNBP

    Melalui jalur SNBP, siswa eligible memiliki keuntungan untuk melanjutkan pendidikan tanpa melalui ujian tulis. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer, seleksi nasional berdasarkan tes.

    Selain itu, siswa eligible dapat memilih hingga dua program studi di perguruan tinggi negeri (PTN). Jika memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN di provinsi mana pun. Namun, jika memilih dua program studi, keduanya harus berada di PTN dalam provinsi yang sama dengan sekolah asal.

    Cara Mengecek Kuota Siswa Eligible

    Untuk mengetahui jumlah kuota siswa eligible di sekolah, langkah-langkahnya adalah:Akses laman snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.Tekan ikon tiga garis horizontal, lalu pilih menu “SNBP”.Klik tombol “Kuota Sekolah”.Pilih opsi pencarian berdasarkan lokasi atau nomor pokok sekolah nasional (NPSN).Tekan tombol “Cari” dan tunggu hingga sistem menampilkan jumlah kuota siswa eligible.

    Menjadi siswa eligible dalam SNBP 2025 merupakan peluang besar bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa ujian tulis. Dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, siswa memiliki kesempatan untuk memilih program studi sesuai minat dan kemampuan di berbagai PTN.

  • Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Ini Dia 3 Menteri Paling Kaya di Kabinet Merah Putih, Salah Satunya Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    3 Menteri Paling Paling Kaya

    Terdapat 3 Menteri yang diketahui memiliki harta paling banyak berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta terbanyak, mencapai Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar LHKPN KPK Milik Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)

  • Aturan Lengkap tentang Libur Sekolah selama Ramadhan 2025

    Aturan Lengkap tentang Libur Sekolah selama Ramadhan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan libur Ramadhan 2025 atau 1446 H untuk anak sekolah pada Selasa (21/1/2025).

    Pengumuman libur Ramadhan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) libur Ramadhan 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Namun dalam keputusan tersebut, libur Ramadhan untuk anak sekolah tidak jadi diberikan selama satu bulan penuh seperti masa pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999.

    Pelajar hanya memiliki jadwal libur pada awal dan akhir Ramadhan saja. SE tersebut pun berlaku untuk semua sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.

    Berikut ini aturan lengkap mengenai libur untuk anak-anak sekolah selama Ramadhan 2025:

    Kegiatan mandiri diberikan untuk anak-anak sekolah pada tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan
    Tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan
    Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan
    Pada 9 April 2025, siswa diminta untuk kembali melakukan pembelajaran bersama di sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan keagamaan

  • Mendikdasmen Sebut Siswa Dapat Tugas dari Guru saat Ramadan: Tulis Pengalaman Mudik – Page 3

    Mendikdasmen Sebut Siswa Dapat Tugas dari Guru saat Ramadan: Tulis Pengalaman Mudik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan para siswa akan tetap diberikan tugas terstruktur oleh guru selama minggu pertama dan terakhir bulan Ramadan. Nantinya, kata dia, para siswa akan diberikan tugas membaca dan menulis oleh para guru.

    “Sehingga, selama mereka belajar di rumah itu, ya tetap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan, misalnya, membaca atau menulis atau kegiatan lain. Sehingga tidak murni libur, tapi pembelajaran di rumah. Tapi tidak ada pembelajaran daring, ya. Hanya kegiatan terstruktur yang disampaikan oleh guru,” jelas Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dia mencontohkan para siswa akan diminta menulis pengalamannya mudik saat minggu terakhir bulan Ramadan. Selain itu, kata Mu’ti, siswa beragama Islam juga bisa diberikan kegiatan dengan menuliskan khotbah saat Salat Idul Fitri.

    “Jadi nanti pas libur di minggu pertama Ramadan, sama minggu terakhir itu tetap ada kegiatan. Misalnya pas mereka mudik, kan bisa saja kan mereka diminta menulis pengalamannya mudik, berkunjung ke rumah siapa, dan sebagainya,” kata Abdul Mu’ti.

    “Kalau dia yang muslim, melaksanakan Shalat Idul Fitri, shalatnya di mana, isi khotbahnya apa, kan bisa, itu menjadi bagian. Jadi tetap bagian dari dia belajar kan, bukan full libur yang dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang menunjang pembelajaran,” sambung Mendikdasmen.

    Mu’ti menuturkan tak ada pembelajaran daring selama bulan Ramadan 2025. Sehingga, dia menyebut pemerintah tak memberikan bantuan pulsa kepada para siswa.

    “Enggak, kan bukan libur, kan pembelajaran, jadi enggak. Karena enggak ada pembelajaran online kan, enggak ada pembelajaran di luar,” ujar Mu’ti.

    Potret miris dunia pendidikan Tanah Air, kembali ter-ekspose, rekaman video amatir menampilkan salah seorang siswa SD Negeri di Kabupaten Nias, Sumatra Utara, menyebut tidak ada guru yang mengajar mereka selama sebulan. Video inipun viral.