Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Pelajar Indonesia di Malaysia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo, Sudah Menunggu Sejak Subuh – Halaman all

    Pelajar Indonesia di Malaysia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo, Sudah Menunggu Sejak Subuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia, Presiden Prabowo Subianto kembali disambut oleh Warga Negara Indonesia yang ada di negara tersebut.

    Kepala Negara disambut oleh para WNI termasuk pelajar di Hotel tempatnya bermalam begitu tiba di Malaysia pada Senin (27/1/2025).

    Presiden Prabowo tiba di hotel sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Empat anak Indonesia yang mengenakan pakaian adat menyambutnya dengan penuh semangat sambil mengucapkan, “Selamat datang Pak Presiden di Kuala Lumpur”.

    Sambil tersenyum, Presiden Prabowo pun membalas sapaan mereka, “Terima kasih, terima kasih semuanya. Gagah sekali kalian semua ya. Terima kasih pagi-pagi sudah jemput saya,” ucap Presiden Prabowo dikutip dari Sekretariat Presiden.

    Antusiasme para pelajar menyambut Presiden tampak dari kedatangan mereka ke hotel tempat Presiden Prabowo beristirahat. Fadil dan Ziva, dua pelajar SMP dan SMA, bahkan sudah berada di lokasi sejak pukul 05.00 pagi.

    “Sudah di sini dari jam 5-an, untuk ketemu Pak Prabowo, menyambut kehadirannya,” ujar Fadil.

    Hal senada diungkapkan Ziva yang meski berdiri agak jauh dari kerumunan utama, dia tetap merasa senang bisa melihat langsung Presiden Prabowo. “Happy banget, tapi kita tidak dapat salam karena berdiri di belakang banget. Jadi melihat saja sudah bersyukur,” katanya.

    Syafiq, pelajar SD yang juga ikut menyambut, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

    “Mau ketemu Pak Prabowo, karena minggu ini libur, satu Malaysia libur. Semoga Pak Prabowo menjadi presiden yang baik dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaannya,” tuturnya.

    Tidak hanya pelajar, masyarakat turut menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo. Lina, salah satu perwakilan masyarakat Indonesia yang hadir, mengungkapkan rasa senangnya atas kedatangan Presiden.

    “Kami excited sekali karena Presiden Prabowo ini baru terpilih ya. Kami tentunya punya harapan besar kepada Presiden agar pendidikan di Indonesia lebih baik dan segala aspek di Indonesia juga bisa lebih baik,” ungkap Lina.

    Lina juga menyebut bahwa kedatangan Presiden Prabowo dapat memberikan semangat baru bagi warga Indonesia di Malaysia. “Senang, beliau tadi memberi salam kami, guru-guru, siswa-siswa, seru, senang banget,” tambahnya.

    Selain pelajar dan masyarakat, tampak pula sejumlah menteri yang telah lebih dahulu berada di lokasi untuk menyambut kedatangan Presiden. Diantaranya adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani.

  • 8 Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 5 dan 6 Seangkatan Kapolri

    8 Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 5 dan 6 Seangkatan Kapolri

    loading…

    Delapan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor diulas dalam artikel ini. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Delapan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor diulas dalam artikel ini. Nomor 5 dan 6 merupakan seangkatan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo .

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dia menjabat Kapolri sejak dilantik pada 27 Januari 2021.

    Adapun Doktor berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa strata tiga (S-3) atau seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi.

    Berikut 8 Komjen Polisi Bergelar Doktor:

    1. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga, S.H., M.H.

    Foto/Dok Kemenkumham

    Pria kelahiran 8 September 1967, Medan, Sumatera Utara ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum. Mantan Kapolres Metro Bandara Soekarno Hatta ini adalah jebolan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang reserse.

    2. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.

    Foto/Instagram Chryshnanda Dwilaksana

    Pria kelahiran 3 Desember 1967, Magelang, Jawa Tengah ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Mantan Dirlantas Polda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang lalu lintas (lantas).

    3. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.

    Foto/Dok Polri

    Pria kelahiran 26 Juli 1968, Madiun, Jawa Timur ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Mantan Kadiv Humas Polri periode 2021-2023 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 berpengalaman dalam bidang reserse.

  • Kekayaan Wamendikti Stella Christie Rp4,7 Miliar, Tak Punya Kendaraan Pribadi

    Kekayaan Wamendikti Stella Christie Rp4,7 Miliar, Tak Punya Kendaraan Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi (Wamendikti) Stella Christie telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) tahun 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Berdasarkan LHKPN 2024, total kekayaan Stella adalah Rp4,79 miliar. Sumber kekayaan Stella tercatat hanya bersumber dari kepemilikan tanah dan bangunan serta kas dan setara kas.

    Tercatat, Stella melaporkan kepemilikan tanah dan bangunan senilai total Rp4,43 miliar. Secara terperinci, Stella tercatat memiliki bangunan hasil sendiri seluas 81 meter persegi di Jakarta Barat senilai Rp1,71 miliar dan tanah hibah dengan akta seluas 1.813 meter persegi di Bandung senilai Rp2,71 miliar.

    Stella juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas mencapai Rp350 juta. Sementara itu, Stella tercatat tidak melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin, harga bergerak lainnya, surat berharga, harta lainnya, dan utang.

    Dengan demikian, total kekayaan yang dilaporkan Stella dalam LHKPN 2024 mencapai Rp4,79 miliar.

    Sebagai informasi, batas akhir penyampaian LHKPN 124 wajib lapor di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo adalah Selasa (21/1/2025).

    Wajib lapor itu mencakup menteri/kepala lembaga setingkat menteri, wakil menteri/wakil kepala lembaga setingkat, hingga utusan khusus/penasihat/staf khusus presiden.

    Pada awal pekan ini, KPK menyatakan terus berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet dan kementerian terkait untuk mengingatkan kembali kewajiban soal LHKPN.

    “Termasuk koordinasi teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporannya. Sehingga penyampaian LHKPN tersebut dapat terpenuhi tepat waktu hingga batas tanggal 21 Januari 2025,” ujar Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (20/1/2025).

  • Deretan Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 7 dan 8 Berdarah Batak

    Deretan Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 7 dan 8 Berdarah Batak

    loading…

    Deretan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor yang diulas dalam artikel ini menarik untuk diketahui. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Deretan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor yang diulas dalam artikel ini menarik untuk diketahui. Nomor 7 dan 8 merupakan Jenderal Bintang 3 Polri berdarah Batak.

    Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Doktor adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa strata tiga (S-3) atau seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi.

    Nah, terdapat delapan Komjen Pol bergelar Doktor, siapa saja?

    Baca Juga

    1. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.
    Foto/Dok Polri

    Pria kelahiran 26 Juli 1968, Madiun, Jawa Timur ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Mantan Kadiv Humas Polri periode 2021-2023 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 berpengalaman dalam bidang reserse.

    2. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.
    Foto/Dok Polri

    Pria kelahiran 14 Agustus 1968, Makassar, Sulawesi Selatan ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Mantan Kapolda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1991.

    3. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
    Foto/InstagramChryshnanda Dwilaksana

    Pria kelahiran 3 Desember 1967, Magelang, Jawa Tengah ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Mantan Dirlantas Polda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang lalu lintas (lantas).

  • Wamen Dikdasmen: Gadget Picu Gangguan Mental Anak, Peran Guru BK Akan Dimaksimalkan – Halaman all

    Wamen Dikdasmen: Gadget Picu Gangguan Mental Anak, Peran Guru BK Akan Dimaksimalkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini ada dua tantangan yang dihadapi orangtua saat ini adalah penggunaan gadget anak-anak dan mengajak mereka membaca sekaligus literasi.

    Wakil Menteri Pendidikan Dasar & Menengah RI, Fajar Riza Ul Haq mengatakan, saat ini penggunaan gadget oleh anak menimbulkan persoalan baru yakni gangguan kesehatan mental. 

    “Kami Menteri Pendidikan memperhatikan persoalan gangguan mental ini,” kata Fajar Riza Ul Haq saat diskusi Merayakan Literasi Keluarga bertema Peran Keluarga dalam Kecerdasan Literasi dan Numerasi Anak di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Selain Fajar Riza, hadir sebagai pembicara Zaskia Adya Mecca, Aktris dan ibu yang aktif membangun kebiasaan literasi di keluarganya dan Haidar Bagir, Direktur Utama Mizan Group.

    Untuk itu, kata dia pihaknya ingin peran guru konseling atau Guru BK di sekolah-sekolah akan dimaksimalkan. 

    “Kita tahu selama ini Guru BK dianggap kurang penting dan kami ingin mengubah paradigma itu. Jadi guru BK penting merubah pemikiran anak-anak kita terutama kesehatan mental,” katanya. 

    Di sisi lain, Fajar juga mendorong orangtua untuk membiasakan anak-anak membaca dan melakukan literasi misalnya membiasakan untuk menulis dan membuat sebuah tulisan dari manapun mereka pergi. 

    “Misalkan ke Museum Nasional ini, kembali ke rumah kita minta anak-anak untuk menulisnya,” kata Fajar Riza.

    Aktris yang juga seorang ibu rumah tangga, Zaskia Mecca mengatakan, kalau orangtua harus tahu fashion anak-anak kemana. 

    “Ketika anak-anak suka menulis dan membaca, orangtua harus bisa mengarahkan bacaan-bacaan yang mendidik dan memiliki nilai positif serta mengarahkan kepada penulis-penulis yang memang disukainya,” katanya. 

    Istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengatakan, kebetulan anak-anaknya senang dibacakan buku.

    “Bahkan satu buku bisa berulang-ulang puluhan kali dan sampai di titik sekarang mereka yang membacakan untuk saya,” kata Zaskia.

    Jadi orangtua bisa membantu anak-anak untuk memilih buku yang tepat untuknya dan juga penulis yang bisa membuat mereka suka sehingga anak-anak semakin suka.

    “Dan buat aku sendiri, baca buku dan menulis dengan anak adalah quality time dan  orangtua juga harus mencontohkan diri untuk juga rajin membaca dan membuat literasi,’ lanjut Zaskia Mecca. 

    Haidar Bagir mengatakan, acara Merayakan Literasi Keluarga menjadi ruang inspirasi sekaligus kolaborasi bagi keluarga Indonesia untuk memulai atau memperkuat budaya literasi di rumah.

    Ini disebabkan keluarga adalah pondasi utama dalam membentuk generasi masa depan. 

    “Orangtua berperan sebagai guru pertama yang mengenalkan anak pada literasi – bukan hanya membaca dan menulis, tetapi juga berpikir kritis, memahami informasi, serta literasi numerik (kemampuan matematika dasar), terlebih di era digital saat ini,” kata Haidar.

  • Mendikdasmen Tegaskan PPDB Diubah ke SPMB Tunggu Keputusan Presiden Prabowo

    Mendikdasmen Tegaskan PPDB Diubah ke SPMB Tunggu Keputusan Presiden Prabowo

    Surabaya, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pengubahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan skema domisili, masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah ada keputusan Presiden Prabowo, kata Mu’ti, Kemendikdasmen akan mengumumkan secara resmi skema yang diterapkan pada SPMB 2025/2026, sebagai pengganti PPDB.

    “Ditunggu saja nanti sampai ada keputusan Pak Presiden. Kita akan umumkan,” kata Abdul Mu’ti seusai menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Alumni  Universitas Negeri Surabaya (Ika Unesa) di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Abdul Mu’ti mengatakan Kemendikdasmen baru berencana mengubah PPDB dengan skema zonasi menjadi domisili dalam SPMB, belum membahas pengubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. 

    Menurutnya kurikulum yang ada saat ini masih bisa dipakai, serta relevan dengan kondisi saat ini. 

    “Kurikulum kita belum ada pembahasan kurikulum. Jadi kurikulum yang ada saat ini dua-duanya masih bisa berlaku,” imbuhnya.

    Sementara itu terkait permasalahan kesejahteraan guru, Abdul Mu’ti menggangap persoalan itu sudah selesai dan ia enggan berkomentar lebih lanjut. 

    “Gaji guru sudah selesai, di sini saya tidak berbicara gaji guru,” tutupnya. 

    Sebelumnya Kemendikdasmen mengkaji rencana pengubahan PPDB skema zonasi menjadi sistem domisili dalam SPMB 2025.

    Sistem zonasi awalnya dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, tetapi dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan, seperti pemalsuan alamat melalui pembuatan kartu keluarga (KK) baru demi mendapatkan kursi di sekolah favorit.

    Sebagai pengganti, sistem domisili akan diterapkan dengan pendekatan yang lebih akurat. Berbeda dengan zonasi yang mengandalkan KK sebagai bukti alamat, sistem domisili akan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menentukan lokasi tempat tinggal siswa secara real-time. 

    Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan serta memastikan bahwa penerimaan murid berdasarkan jarak tempat tinggal yang sebenarnya.

    Perubahan lain dalam sistem baru ini adalah perluasan jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas. Dengan kebijakan ini, akses pendidikan bagi kelompok rentan akan lebih terbuka, mengurangi kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan.

    Selain itu, jalur penerimaan yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB Bersama tetap tersedia. Jalur ini ditujukan bagi siswa yang belum berhasil masuk ke sekolah negeri dalam seleksi awal, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang diinginkan.

  • Transformasi PPDB ke SPMB, Zonasi Berganti Jadi Domisili

    Transformasi PPDB ke SPMB, Zonasi Berganti Jadi Domisili

    Jakarta, Beritasatu.com – Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi pembahasan yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya bagi calon siswa baru. Sistem ini sering menjadi perbincangan karena berbagai dinamika yang muncul, mulai dari penerapan zonasi, jalur afirmasi, hingga transparansi seleksi. 

    Baru-baru ini, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, perubahan besar dalam mekanisme penerimaan peserta didik telah dipersiapkan untuk tahun ajaran 2025/2026.

    Salah satu perubahan paling signifikan adalah penggantian nama PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru (SPMB) serta penghapusan sistem zonasi yang kini digantikan dengan sistem domisili. 

    Apa saja dampak dan tujuan dari perubahan ini? Dilansir dari Antara, Sabtu (25/1/2025), berikut penjelasannya.

    PPDB Berganti Nama Menjadi SPMB

    Dalam upaya perbaikan sistem penerimaan murid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memutuskan untuk mengganti istilah PPDB menjadi SPMB. Keputusan ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Kemendikdasmen Biyanto, yang menyatakan bahwa istilah “murid” lebih familier dan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dalam dunia pendidikan.

    Pergantian ini tidak hanya sekadar perubahan nama, tetapi juga bagian dari reformasi sistem yang bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme penerimaan murid baru dan mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam PPDB.

    Keputusan ini dibuat setelah melalui diskusi dengan berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, organisasi masyarakat berbasis keagamaan, serta masyarakat umum.

    Zonasi Diganti dengan Sistem Domisili

    Salah satu perubahan utama dalam SPMB adalah penghapusan sistem zonasi yang telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir. Sistem zonasi awalnya dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, tetapi dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan, seperti pemalsuan alamat melalui pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru demi mendapatkan kursi di sekolah favorit.

    Sebagai pengganti, sistem domisili akan diterapkan dengan pendekatan yang lebih akurat. Berbeda dengan zonasi yang mengandalkan KK sebagai bukti alamat, sistem domisili akan menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk menentukan lokasi tempat tinggal siswa secara real-time. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan serta memastikan bahwa penerimaan murid berdasarkan jarak tempat tinggal yang sebenarnya.

    Perluasan Jalur Afirmasi dan Keberlanjutan PPDB Bersama

    Perubahan lain dalam sistem baru ini adalah perluasan jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penyandang disabilitas. Dengan kebijakan ini, akses pendidikan bagi kelompok rentan akan lebih terbuka, mengurangi kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan.

    Selain itu, jalur penerimaan yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB Bersama tetap tersedia. Jalur ini ditujukan bagi siswa yang belum berhasil masuk ke sekolah negeri dalam seleksi awal, sehingga mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di sekolah yang diinginkan.

    Adapun beberapa jalur penerimaan dalam SPMB 2025 yang telah diketahui sejauh ini meliputi:

    Mutasi dan anak guru.Afirmasi bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas.Jalur prestasi.Jalur domisili.

    Dengan jalur penerimaan yang lebih beragam, sistem ini diharapkan lebih fleksibel dan adil bagi seluruh calon murid.

    Pengumuman Resmi SPMB Akan Segera Disampaikan

    Saat ini, regulasi terkait SPMB masih dalam tahap finalisasi. Biyanto mengungkapkan bahwa aturan resmi mengenai sistem ini ditargetkan selesai pada akhir Januari 2025, dengan pengesahan regulasi melalui pengundangan pada Februari 2025.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI pada 22 Januari 2025, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa keputusan final terkait SPMB masih dalam tahap evaluasi dan belum dapat diumumkan secara luas. Langkah ini diambil untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat sebelum regulasi benar-benar siap diterapkan.

    Transformasi dari PPDB ke SPMB membawa beberapa perubahan signifikan, termasuk penggantian sistem zonasi menjadi sistem domisili, peningkatan akses bagi siswa kurang mampu melalui perluasan jalur afirmasi, serta berbagai mekanisme baru untuk memastikan proses penerimaan murid yang lebih adil dan transparan.

    Dengan regulasi yang akan segera diumumkan, masyarakat diharapkan dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan PPDB menjadi SPMB dan zonasi jadi domisili ini agar proses penerimaan murid berjalan lebih lancar di tahun ajaran 2025/2026.

  • Bambang DH dan Marhaen Bakal Dilantik Ketum dan Ketua Harian PP IKA Unesa 2025-2030

    Bambang DH dan Marhaen Bakal Dilantik Ketum dan Ketua Harian PP IKA Unesa 2025-2030

    Surabaya (beritajatim.com) – Mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH bakal dilantik menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Surabaya (PP IKA Unesa) periode 2025-2030. Bambang DH bakal didampingi Marhaen Djumadi sebagai Ketua Harian PP IKA Unesa.

    Acara pelantikan rencananya akan digelar di Hotel Shangrila Surabaya, Sabtu (25/1/2025). Selain pelantikan, dalam momen istimewa tersebut juga akan digelar acara talkshow dengan tema ‘The Next Indonesia’. Talkshow ini akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dari berbagai kalangan.

    Mereka yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Dr Abdul Mu’ti MEd; Rektor Unesa, Prof Dr Nurhasan MKes; Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono; dan akademisi sekaligus pengamat politik, Dr Adi Prayitno MSi.

    Ketua Harian PP IKA Unesa sekaligus ketua panitia acara pelantikan dan talkshow, Marhaen Djumadi menjelaskan, acara talkshow sengaja digelar sebagai agenda positif dari IKA Unesa untuk wahana bertukar pikiran dan diskusi mengenai hal-hal makro masalah kebangsaan. Topik yang bakal dibahas adalah soal Pendidikan, politik dan ekonomi.

    “Mumpung sekarang presiden Indonesia masih baru atau era pemerintahan baru, IKA Unesa ingin mengupas tuntas masalah nasional. Paling tidak kami ingin ikut berkontribusi ke pemerintah mengenai hal-hal mendasar yakni Pendidikan, ekonomi dan politik,” ujar Marhaen, Jumat (24/1/2025).

    Para narasumber dalam talkshow nantinya, kata Marhaen, akan membahas isu strategis terkait masa depan Indonesia sesuai dengan latar belakangnya. Untuk Rektor Unesa, akan menyampaikan perkembangan kampus Unesa termasuk prestasi-prestasinya untuk supporting alumni. Sedangkan untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, akan menyampaikan kebijakan-kebijakan Pendidikan ke depan untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

    Untuk Adi Prayitno, bakal menyampaikan sisi politik masa lalu, kini dan akan dating sesuai proyeksi ke depan. Sementara Didik Prasetiyono, akan memaparkan perkembangan ekonomi makro termasuk siasat BUMN untuk terus eksis dan berkembang di tengah tekanan global.

    “Pak Didik Prasetiyono sengaja kami undang karena beliau termasuk tokoh muda, sudah menjadi aktivis sejak mahasiswa, orangnya cerdas, pengetahuannya luas, komunikasnya luar biasa dan memiliki komitmen tinggi,” ungkapnya.

    Acara pelantikan dan talkshow ini, rencananya akan dihadiri sebanyak 500 orang terdiri dari atas pengurus IKA Unesa, pejabat pemerintahan, structural kampus, BEM, masyarakat umum dan media massa.

    Terpisah, Didik Prasetiyono mengucapkan selamat kepada mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH, yang akan dilantik menjadi Ketua Umum PP IKA Unesa periode 2025-2030. Didik optimis IKA Unesa di bawah komando Bambang DH akan membawa dampak positif pada organisasi dan kampus Unesa.

    “Pelantikan IKA Unesa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran alumni dalam mendukung kemajuan bangsa. Saya melihat potensi besar yang dimiliki alumni Unesa untuk memberikan kontribusi nyata di berbagai sektor. Jejaring yang solid, pemikiran yang inovatif, dan semangat kebersamaan adalah modal utama untuk menjawab tantangan zaman,” kata Didik.

    Terkait acara talkshow, Didik mengatakan, di tengah tekanan global yang semakin kompleks, perkembangan ekonomi makro menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saingnya. Situasi geopolitik yang dinamis, inflasi global, hingga disrupsi rantai pasok menuntut kita untuk terus berinovasi dan beradaptasi.

    “Di sinilah peran strategis BUMN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai entitas yang berada di garis depan pembangunan ekonomi, PT SIER berkomitmen untuk terus eksis dan berkembang dengan mengedepankan kolaborasi, efisiensi, dan keberlanjutan,” katanya. [tok/aje]

  • Urgensi Keputusan PPDB Harus Diambil Secepatnya, Mendikdasmen: Sudah Banyak Sekolah Buka Spanduk di Mana-mana

    Urgensi Keputusan PPDB Harus Diambil Secepatnya, Mendikdasmen: Sudah Banyak Sekolah Buka Spanduk di Mana-mana

    Jakarta, Beritasatu.com – Urgensi keputusan PPDB harus diambil secepatnya. Keputusan penting ini berkejaran dengan waktu sekolah-sekolah menerima siswa baru.

    Setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025) sore, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga menegaskan jika keputusan mengenai PPDB ini akan diambil secepatnya.

    “Beliau (Presiden Prabowo Subianto) memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat,” ungkap dia ketika ditanya terkait penghapusan sistem zonasi, dilansir dari Antara.

    Dia mengakui jika keputusan soal PPDB ini mendesak untuk segera diambil. Pasalnya, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

    “Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka spanduk di mana-mana,” ujarnya.

    Jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

    “Kalau bisa, dalam waktu dekat sudah ada keputusan. Karena kalau ini tidak segera diputuskan, akan berdampak pada koordinasi, konsolidasi, dan pemahaman masyarakat mengenai sistem penerimaan ini,” beber dia.

    Sementara itu untuk sistem zonasi, Muti mengatakan bahwa hal ini masih dalam pembahasan. Ia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu pengumuman resmi.

    “Belum dipastikan apakah zonasi (dalam PPDB) akan dihapus atau tidak. Tunggu saja sampai keputusan finalnya keluar,” ungkapnya.

  • Prabowo Bakal Hapus Aturan Sistem Zonasi PPDB? Ini Bocoran Mensesneg

    Prabowo Bakal Hapus Aturan Sistem Zonasi PPDB? Ini Bocoran Mensesneg

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sistem baru dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi akan diumumkan setelah kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari India dan Malaysia 

    Meskipun konsepnya telah disusun, dia menuturkan akan ada rapat lanjutan untuk memastikan skema PPDB zonadi yang akan dipilih. Sejauh ini, dia menekankan bahwa sistem zonasi memang tak akan dihapus. 

    “Ndak, ndak [dihapus]. Tetep kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, menunggu Bapak Presiden pulang dulu, baru nanti kami akan rataskan,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

    Menurutnya, pemerintah masih akan melaksanakan rapat lantaran PPDB zonasi merupakan kebijakan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pasalnya, perlu ada mufakat yang matang sebelum memutuskan.

    “Ya kan begini, sebuah keputusan menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kami ingin mengambil keputusan untuk bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelummya. Kira-kira begitu,” pungkas Prasetyo.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan pihaknya telah menerima masukan dari DPR terkait penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

    Namun, dia belum bisa membeberkan secara detail soal skema sistem zonasi pada PPDB tersebut, karena masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet yang dijadwalkan sore nanti.

    “Memang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru yang itu kan belum diputuskan, sehingga belum bisa kami buka ke publik. Karena kami masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

    Abdul Mu’ti juga belum bisa memastikan apakah sistem zonasi PPDB itu akan segera diputuskan hari ini atau tidak. Namun yang pasti pihaknya telah menyampaikan permohonan pada Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami belum tahu persis [sistem zonasi PPDB diputuskan atau tidak], tapi kami sudah menyampaikan peromohonannya kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa segera diputuskan oleh beliau,” ujarnya.

    Untuk itu, dirinya berharap dalam sidang kabinet sore nanti akan ada keputusan yang berkaitan dengan sistem penerimaan baru, meskipun dia belum tahu secara pasti agendanya.

    “Kami belum tahu, kan di undangannya tidak tertulis agendanya secara khusus ya, tapi ini kan rapat kabinet paripurna, jadi ada wakil menteri juga diundang, sehingga agendanya kami mengikuti saja presiden. Tapi mudah-mudahan ada keputusan yang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru,” pungkasnya.