Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Tahap Pertama Segera Cair, Berapa Besaran Dana PIP 2025 yang Diterima Siswa?

    Tahap Pertama Segera Cair, Berapa Besaran Dana PIP 2025 yang Diterima Siswa?

    PIKIRAN RAKYAT – Dana bantuan pendidikan tahap pertama Program Indonesia Pintar atau PIP akan segera dicairkan pada tahun 2025 ini. Menurut jadwal, bantuan akan disalurkan pada bulan Februari – Maret.

    PIP merupakan program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan yang layak.

    Untuk tanggal resmi pencairan memang belum diumumkan oleh pemerintah, namun menurut informasi resmi dari Kemendikbudristek, dana PIP tahap pertama akan diberikan kepada siswa yang terverifikasi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi syarat sebagai penerima. Dana bantuan ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing siswa.

    Besaran Dana PIP yang Diterima

    Besaran dana bantuan PIP bervariasi tergantung jenjang pendidikan siswa:

    SD/MI: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) SMP/MTS: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) SMA/MA/SMK: Rp1.800.000 per tahun (Rp500.000 – Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir) Cara Mengecek Status Penerima PIP

    Untuk mengetahui apakah sobat PR termasuk dalam daftar penerima PIP tahap 1 tahun 2025, kamu dapat melakukan pengecekan melalui dua cara:

    Melalui Situs Resmi PIP:

    Akses situs resmi PIP Kemdikbud di https://pip.kemdikbud.go.id. Masukkan NIK dan NISN siswa pada kolom yang tersedia. Klik tombol ‘Cari’. Sistem akan menampilkan informasi status dan jadwal pencairan dana PIP.

    Melalui Sekolah:

    Siswa dapat menghubungi pihak sekolah untuk mengecek status penerimaan PIP.

    Cara Mencairkan Dana PIP

    Setelah dipastikan sebagai penerima PIP, dana bantuan dapat dicairkan dengan langkah-langkah berikut:

    Pastikan rekening tabungan aktif dan dana PIP telah masuk. Kunjungi ATM bank penyalur yang bekerja sama dengan pemerintah untuk pencairan dana PIP. Ikuti prosedur penarikan dana dari bank penyalur. Bawa dokumen yang diperlukan seperti Surat Keterangan Penerima PIP dari sekolah, Kartu Indonesia Pintar (KIP), buku tabungan rekening SimPel, fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan fotokopi KTP orang tua/wali.

    Saat dana sudah disalurkan, siswa yang terdaftar dapat mengecek status mereka melalui situs resmi PIP, sekolah, atau bank penyalur. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak Indonesia.

    Jangan lupa untuk selalu update informasi terbaru terkait pencairan PIP agar kamu tidak ketinggalan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dimakzulkan DPR, Siapa Sara Duterte? Anak Mantan Presiden Filipina yang Jadi Wapres, Miliki Banyak Skandal

    Dimakzulkan DPR, Siapa Sara Duterte? Anak Mantan Presiden Filipina yang Jadi Wapres, Miliki Banyak Skandal

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR pada hari Rabu, 5 Februari 2025, setelah lebih dari jumlah anggota legislatif yang dibutuhkan di mana banyak dari mereka adalah sekutu presiden yang berseteru dengannya, menandatangani petisi untuk mencopotnya dari jabatan.

    Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco mengatakan dalam rapat pleno majelis rendah Kongres bahwa sedikitnya 215 anggota parlemen telah menandatangani petisi untuk memakzulkan Duterte, lebih dari cukup bagi DPR yang berkuasa untuk memakzulkannya.

    Dengan dukungan yang cukup dari anggota DPR, pengaduan pemakzulan diperintahkan untuk disampaikan ke Senat, yang akan berfungsi sebagai pengadilan pemakzulan yang akan mengadili wakil presiden, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte.

    Wakil presiden, yang tidak segera bereaksi terhadap langkah DPR untuk memakzulkannya, dan ayahnya telah berselisih secara politik dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan kubunya, termasuk mayoritas legislator DPR.

    Siapa Itu Sara Duterte?

    Sara Zimmerman Duterte, yang dikenal sebagai Inday Sara, adalah wakil presiden Filipina ke-15 dan yang termuda yang terpilih untuk jabatan tersebut.

    Lahir pada tanggal 31 Mei 1978, di Kota Davao, ia adalah putri dari mantan presiden Rodrigo Duterte dan mantan istrinya, Elizabeth Zimmerman. Ia menikah dengan pengacara Manases Reyes Carpio, dan memiliki tiga orang anak.

    Duterte menyelesaikan gelar dalam terapi pernapasan di San Pedro College di Kota Davao sebelum ia menekuni hukum di San Beda College dan kemudian di San Sebastian College-Recoletos, keduanya di Manila. Ia lulus ujian advokat pada tahun 2005​​, dan memulai karier politiknya segera setelah itu.

    Pada tahun 2007, ia terpilih sebagai wakil wali kota Kota Davao, bekerja bersama ayahnya, yang telah lama menjabat sebagai wali kota. Pada tahun 2010, ia menggantikan ayahnya, yang telah mencapai batas masa jabatannya sebagai wali kota, dan menjabat hingga tahun 2013, ketika Duterte yang lebih tua diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota lagi.

    Masa jabatan pertamanya sebagai wali kota sangat diingat karena ia memukul seorang sheriff, yang sedang memberikan perintah pembongkaran terhadap para pemukim informal meskipun ia meminta perpanjangan batas waktu selama dua jam.

    Setelah satu masa jabatan sebagai kepala eksekutif daerah, Sara Duterte berfokus pada praktik swasta sebagai pengacara, dan kemudian menjabat sebagai wali kota lagi dari tahun 2016 hingga 2022, saat ayahnya menjabat sebagai presiden Filipina.​

    Dalam survei menjelang tahun pemilihan 2022, ia merupakan calon presiden potensial yang disukai oleh sebagian besar pemilih, sehingga mengecewakan ayahnya ketika ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari mantan senator Ferdinand Marcos Jr.

    Konflik dengan Presiden

    Wakil presiden, yang dianggap sebagai calon presiden setelah masa jabatan Marcos berakhir pada tahun 2028, telah menghadapi setidaknya empat pengaduan pemakzulan oleh beberapa legislator dan kelompok aktivis sayap kiri atas berbagai isu.

    Itu termasuk ancaman pembunuhan yang dibuatnya terhadap presiden, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez tahun lalu, penyimpangan dalam penggunaan dana intelijen kantornya, dan kegagalannya untuk melawan agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

    Dalam pengaduan pemakzulan terbaru, wakil presiden dituduh melanggar konstitusi, mengkhianati kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan tinggi lainnya, dan ditandatangani oleh 215 legislator yang akan dikirim ke Senat untuk diadili.

    Upaya untuk memakzulkan wakil presiden mungkin terhambat oleh kurangnya waktu. Pemakzulan DPR dilakukan pada hari terakhir sidang kongres sebelum kampanye dimulai untuk pemilihan paruh waktu pada bulan Mei yang akan memilih legislator baru untuk DPR dan Senat. Sidang khusus dapat diadakan untuk memungkinkan Senat membawa Duterte ke pengadilan cepat.

    Masalah hukum wakil presiden tersebut terungkap dengan latar belakang perseteruan politiknya yang semakin sengit dengan presiden dan sekutunya. Ia mengatakan dalam konferensi pers daring pada tanggal 23 November bahwa ia telah menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika ia terbunuh, ancaman yang ia peringatkan bukanlah lelucon.

    Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak mengancamnya, tetapi menyatakan kekhawatirannya terhadap keselamatannya sendiri.

    Skandal Sara Duterte

    DPR telah menyelidiki dugaan penyalahgunaan dana rahasia dan intelijen sebesar jutaan dollar yang diterima oleh kantor Duterte sebagai wakil presiden dan menteri pendidikan. Dia telah meninggalkan jabatan pendidikan tersebut setelah perbedaan politiknya dengan Marcos semakin dalam.

    Dia menolak untuk menanggapi pertanyaan secara rinci dalam sidang yang disiarkan di televisi tahun lalu. Duterte juga memprotes dengan keras ketika kepala stafnya, Zuleika Lopez, diperintahkan ditahan sementara karena diduga menghalangi penyelidikan. Lopez telah dibebaskan dari tahanan rumah sakit.

    Duterte menuduh Marcos, istrinya, dan Romualdez melakukan korupsi, kepemimpinan yang lemah, dan berupaya membungkamnya karena spekulasi bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028.

    Tahun lalu, Biro Investigasi Nasional memanggil Duterte untuk menghadapi penyidik ​​terkait ancamannya terhadap mereka.

    Polisi, militer, dan penasihat keamanan nasional segera meningkatkan keamanan keluarga Marcos setelah ancaman tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    DPR Filipina Makzulkan Wapres Sara Duterte, Dianggap Pelanggar Konstitusi dan Koruptor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2/2025) setelah lebih dari jumlah legislator yang merupakan pendukung Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr menyetujuinya.

    Dikutip dari Associated Press (AP), Sekjen DPR Filipina Reginald Velasco mengungkapkan ada 215 legislator yang setuju agar putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte itu dimakzulkan.

    Adapun keputusan tersebut terjadi setelah 215 legislator itu menandatangani petisi dalam rapat pleno yang digelar.

    Dengan dukungan lebih dari separuh anggota DPR Filipina tersebut, maka pengaduan pemakzulan terhadap Sara tinggal dikirimkan ke Senat yang memiliki fungsi sebagai pengadilan pemakzulan.

    Terkait pemakzulan, Sara tidak langsung bereaksi terhadap langkah yang dilakukan DPR Filipina tersebut.

    Sebelum disepakati, Sara memang sudah empat kali diadukan agar dimakzulkan oleh beberapa anggota parlemen dan kelompok aktivis sayap kiri terkait berbagai masalah.

    Salah satunya terkait ancaman pembunuhan yang dilontarkan terhadap Bongbong Marcos dan istrinya, serta Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez pada tahun 2024 lalu.

    Sara juga diminta agar dimakzulkan karena tidak beres dalam penggunaan dana intelijen serta dianggap gagal dalam menghadapi agresi Tiongkok di Laut China Selatan.

    Sementara, usulan pemakzulan terbaru terhadap Sara ini terkait adanya pelanggaran konstitusi, dianggap mengkhianati kepercayaan publik, dugaan korupsi, dan kejahatan besar lainnya.

    Di sisi lain, upaya pemakzulan terhadap Sara dirasa akan terhambat karena pemilihan umum paruh waktu bakal digelar pada Mei 2025 mendatang untuk memilih legislator dan anggota Senat baru.

    Sehingga, ada upaya agar terjadinya sesi khusus demi mempercepat Senat segera mengadili Sara.

    Dikutip dari Reuters, masalah hukum Sara telah terungkap setelah mengakarnya perseteruannya dengan Bongbong Marcos dan sekutu sang presiden.

    Dia mengatakan pada 23 November lalu bahwa dirinya telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Marcos, istri, dan Ketua DPR Martin Romualdez.

    Namun, Sara lalu merevisi pernyataannya tersebut dengan menyebut bahwa hal itu bukanlah ancaman terhadap Marcos tetapi kekhawatirannya akan keselamatannya sendiri.

    Selain itu, Sara juga tengah diselidiki oleh DPR Filipina terkait dugaan korupsi sebesar 612,5 juta peso atau setara dengan 10,3 juta dolar AS dana intelijen yang diterima oleh kantor-kantor miliknya sebagai wapres dan menteri pendidikan.

    Sebagai informasi, hubungan antara Marcos Jr dan Sara memang tengah di ujung tanduk dengan membuat kedua kubu berselisih selama berbulan-bulan yang berawal dari ancaman pembunuhan.

    Di sisi lain, Marcos Jr sebelumnya sempat mendesak Kongres Filipina agar tidak melanjutkan pemakzulan terhadap Zara.

    Dia menganggap hal tersebut justru mengalihkan tanggung jawab dari DPR.

    Sekretaris eksekutif Marcos Jr, Lucas Bersamin, mengatakan pada Senin (3/2) bahwa kantor kepresidenan Filipina “tidak akan ikut campur” dalam proses pemakzulan Sara.

    Seorang pejabat humas pada Senat Filipina mengatakan kepada AFP bahwa Senat memperkirakan mosi pemakzulan itu akan tiba di kantor mereka pada Rabu (5/2) malam, sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Daya Tampung UI Jalur SNBP 2025 untuk Calon Mahasiswa S1, D4, dan D3 – Halaman all

    Daya Tampung UI Jalur SNBP 2025 untuk Calon Mahasiswa S1, D4, dan D3 – Halaman all

    Simak daftar daya tampung di Universitas Indonesia (UI) yang mendaftar melalui jalur SNBP 2025 untuk calon mahasiswa S1, D4, D3 sesuai program studi.

    Tayang: Rabu, 5 Februari 2025 16:34 WIB |
    Diperbarui: Rabu, 5 Februari 2025 16:38 WIB

    snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

    DAYA TAMPUNG UI – Tangkapan layar ini diambil pada Rabu (5/2/2025) dari website resmi SNPMB Kemendikbud (snpmb.bppp.kemdikbud.go.id), memperlihatkan daya tampung untuk jalur SNBP 2025 di Universitas Indonesia. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut ini daftar daya tampung untuk calon mahasiswa baru di Universitas Indonesia (UI) tahun 2025 yang mendaftar melalui jalur masuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Pendaftaran SNBP 2025 dibuka pada 4-18 Februari 2025.

    Kemudian, hasil seleksi tersebut akan diumumkan pada 18 Maret 2025.

    Siswa eligible yang dapat mendaftar melalui SNBP dapat memilih perguruan tinggi negeri (PTN) yang diinginkan, misal UI.

    Bagi siswa yang ingin mendaftar SNBP 2025 di UI dapat melihat daftar daya tampung berdasarkan program studi di bawah ini, dikutip dari website snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.

    Daya Tampung UI untuk SNBP 2025

    Sarjana (S1)
    PENDIDIKAN DOKTER: 60
    PENDIDIKAN DOKTER GIGI: 36
    MATEMATIKA: 20
    FISIKA: 28
    KIMIA: 28
    BIOLOGI: 24
    FARMASI: 36
    GEOGRAFI: 28
    TEKNIK SIPIL: 40
    TEKNIK MESIN: 40
    TEKNIK ELEKTRO: 34
    TEKNIK METALURGI & MATERIAL: 34
    ARSITEKTUR: 24
    TEKNIK KIMIA: 34
    ILMU KEPERAWATAN: 49
    ILMU KOMPUTER: 50
    ILMU KESEHATAN MASYARAKAT: 42
    TEKNIK INDUSTRI: 52
    TEKNIK PERKAPALAN: 26
    TEKNIK LINGKUNGAN: 26
    TEKNIK KOMPUTER: 28
    SISTEM INFORMASI: 50
    ARSITEKTUR INTERIOR: 13
    TEKNOLOGI BIOPROSES: 20
    GIZI: 13
    KESEHATAN LINGKUNGAN: 12
    KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA: 18
    GEOFISIKA: 17
    GEOLOGI: 17
    STATISTIKA: 17
    AKTUARIA: 17
    TEKNIK BIOMEDIS: 10
    ILMU HUKUM: 114
    ARKEOLOGI INDONESIA: 16
    ILMU SEJARAH: 16
    ILMU PSIKOLOGI: 66
    ILMU KOMUNIKASI: 32
    ILMU POLITIK: 16
    ILMU ADMINISTRASI NEGARA: 38
    KRIMINOLOGI: 12
    SOSIOLOGI: 16
    ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL: 16
    ANTROPOLOGI SOSIAL: 16
    ILMU EKONOMI: 42
    ILMU ADMINISTRASI NIAGA: 38
    ILMU ADMINISTRASI FISKAL: 38
    MANAJEMEN: 76
    AKUNTANSI: 70
    ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: 12
    ILMU PERPUSTAKAAN: 16
    ILMU FILSAFAT: 16
    SASTRA INDONESIA: 16
    SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA: 16
    SASTRA JEPANG: 16
    SASTRA CINA: 16
    SASTRA ARAB: 16
    SASTRA PERANCIS: 11
    SASTRA INGGRIS: 16
    SASTRA JERMAN: 11
    SASTRA BELANDA: 16
    SASTRA RUSIA: 16
    BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA: 11
    ILMU EKONOMI ISLAM: 12
    BISNIS ISLAM: 12

    Sarjana Terapan (D4)
    MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA: 31
    TERAPI OKUPASI: 31
    FISIOTERAPI: 31
    MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP: 31
    BISNIS KREATIF: 31
    PRODUKSI MEDIA: 31

    Diploma (D3)
    ADMINISTRASI PERPAJAKAN: 20
    ADMINISTRASI PERKANTORAN: 20
    ADMINISTRASI RUMAH SAKIT: 20
    PENYIARAN MULTIMEDIA: 20
    ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA: 20
    HUBUNGAN MASYARAKAT: 20
    PERIKLANAN KREATIF: 20
    AKUNTANSI: 20
    ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN: 20.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Viral Guru SMAN 1 Mempawah Salahkan Banjir Usai Diprotes Siswa yang Gagal SNBP
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        5 Februari 2025

    Viral Guru SMAN 1 Mempawah Salahkan Banjir Usai Diprotes Siswa yang Gagal SNBP Regional 5 Februari 2025

    Viral Guru SMAN 1 Mempawah Salahkan Banjir Usai Diprotes Siswa yang Gagal SNBP
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Ratusan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar aksi demonstrasi menuntut sekolah bertanggung jawab atas kelalaian mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PPDS).
    Dampaknya, siswa terancam tidak bisa ikut tes Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025. 
    Seorang siswa, Muhammad Hafiz mengatakan, kekecewaan murid terjadi karena mereka gagal mengikuti SNBP 2025 padahal sudah disiapkan jauh hari.
    “Dari semester 1 sampai lima (kami siapkan) untuk bisa lolos bersaing masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, melalui jalur beasiswa atau prestasi, sehingga tak mengeluarkan biaya. Namun semua sirna gara gara oknum guru yang tak bertanggung jawab,” kata Hafiz dalam keterangan videonya, Selasa (4/2/2025).
    Saat ini Hafiz sudah tidak memiliki orangtua, sedangkan perekonomian keluarga menengah ke bawah, sehingga harapan untuk menempuh perguruan tinggi hanya lewat jalur prestasi.
    “Orangtua saya sudah meninggal dunia, hanya dengan cara inilah saya bisa kuliah,” ucap Hafiz.
    Menurut Hafiz, ada oknum guru yang lalai dan seakan disengaja tidak mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PPDS) sehingga layak diberi sanksi.
    Dikutip dari
    Tribunnews
    , para siswa mengungkapkan kekecewaannya kepada gur dan kepala sekolah. 
    Terlebih pada guru yang bertanggungjawab dalam input data siswa. 
    Sadar dirinya bersalah, seorang guru wanita di SMA Negeri 1 Mempawah pun pasrah saat diamuk muridnya.
    Terlihat guru wanita berkacamata itu lari ketakutan sembari dilindungi polisi saat para siswa mengerumuninya.
    Dengan wajah lesu, sang guru pun meminta maaf kepada para muridnya.
    “Saya benar-benar mohon maaf kepada bapak ibu, semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan Bapak Ibu. 
    Saya benar-benar mohon maaf,” ungkap guru SMA Negeri 1 Mempawah.
    Sang guru berinisial F itu pun mengurai solusi untuk para muridnya.
    Pihak sekolah akan membiayai bimbingan belajar kepada ratusan siswa agar bisa mempersiapkan SNBT atau ujian masuk PTN jalur tulis.
    Mendengar ucapan sang guru, para siswa makin emosi.
    Mereka kadung kecewa dengan sang guru yang bak menghancurkan kesempatan emasnya masuk PTN tanpa tes.
    “Secara pribadi saya mau minta maaf kepada para siswa dan saya mengaku bersalah atas kelalaian saya. 
    “Ada pun solusi yang kami berikan, bahwa sekolah akan membiayai untuk siswa eligible mengikui bimbel GO yang akan dibiayai sekolah selama 3 bulan,” ujar sang guru.
    Setelah mendengar solusi yang ditawarkan pihak sekolah, ratusan murid masih tak terima.
    Hingga akhirnya seorang guru Biologi ikut berorasi depan sekolah. Guru wanita tersebut mempertanyakan soal banjir.
    Guru itu seolah ingin menyalahkan banjir atas gagalnya ratusan siswa ikut SNBP.
    Mendengar ucapan sang guru, para siswa makin emosi.
    “Ibu tanya kalian semuanya. Siapa yang mendatangkan banjir? Siapa?,” tanya Bu Guru sambil berteriak.
    “Lah? Lah!,” teriak ratusan murid lebih kencang.
    Wakil Kepala
    SMAN 1 Mempawah
    , Febrini, meminta maaf kepada seluruh pelajar dan orangtua murid atas kelalaian sekolah dalam mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
    Untuk mengatasi masalah ini, pihak sekolah berencana mengunjungi admin pusat SNPMB Kemdikbud guna meminta perpanjangan waktu pengisian data.
    “Kami akan melakukan kunjungan ke admin pusat, besok Insyaallah,” kata Febrini.
    Selain itu, sekolah juga akan memberikan bantuan kepada siswa eligible yang terdampak dengan membiayai bimbingan belajar Ganesha Operation (GO) selama tiga bulan sebagai persiapan menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebut Pembatasan Usia Akses Medsos, Menkomdigi: 1-2 Bulan Selesai

    Kebut Pembatasan Usia Akses Medsos, Menkomdigi: 1-2 Bulan Selesai

    Jakarta

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membentuk tim khusus untuk mempercepat regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    Konten negatif seperti judi online, pornografi, perundungan, hingga kekerasan sosial makin mengancam anak-anak Indonesia. Hal itu yang ingin segera diatasi oleh Meutya dengan menerapkan aturan pembatasan usia anak yang mengakses media sosial.

    “Jadi, tim kerja ini untuk percepatan regulasi aturan perlindungan anak di dunia digital,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Adapun Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital ini mencakup tiga fokus utama. Pertama, Memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap platform digital yang menyediakan akses bagi anak-anak.

    Kedua, Meningkatkan literasi digital bagi anak dan orang tua agar mereka lebih sadar akan risiko di dunia maya. Dan terakhir, menindak tegas pelaku dan penyebar konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak.

    Dalam penyusunan regulasi, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

    “Pada prinsipnya tim ini ada berbagai warna di dalamnya, termasuk para akademisi, tokoh-tokoh pendidikan, juga ada tentu institusi kementerian, tidak hanya Komdigi. Mudah-mudahan dalam sesuai semangat dan arahan presiden, dalam 1-2 bulan in bisa selesai,” ungkap Meutya.

    Langkah Menkomdigi tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan arti penting perlindungan anak di ruang digital dan instruksi agar regulasi terkait segera dirampungkan dalam waktu dekat ini.

    Salah satu aspek yang dikaji dalam regulasi berkaitan dengan pembatasan usia khusus bagi anak-anak dalam penggunaan media sosial, sebagai langkah untuk mengurangi paparan terhadap konten berbahaya.

    (agt/agt)

  • Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Februari 2025

    Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah Nasional 4 Februari 2025

    Mendikdasmen Buka Peluang Gelar Skrining Kesehatan Gratis di Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti membuka peluang program
    skrining kesehatan gratis
    dapat diselenggarakan di sekolah.
    “Terkait pemeriksaan kesehatan di sekolah, mudah-mudahan nanti ada rapat berikutnya yang membahas bagaimana teknis dari pelaksanaan skrining kesehatan,” kata Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
    Mu’ti mengatakan, Kemendikdasmen bakal membahas membahas program
    cek kesehatan gratis
    bagi anak di sekolah bersama
    Kementerian Kesehatan
    (Kemenkes).
    Ia menyebutkan, kementeriannya pun sudah menggelar rapat terkait itu bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
    “Nanti kita tunggu ya, kita tunggu, karena itu kan programnya Menteri Kesehatan. Tapi prinsipnya begini, sudah pernah diadakan rapat koordinasi oleh Menko PMK,” ujar Mu’ti.
    Ia berharap ada pembahasan lebih lanjut tentang program tersebut, terutama tentang masalah teknis pelaksanaannya di sekolah.
    Terlepas dari itu, Mu’ti menyampaikan, dalam program ini Kemendikdasmen berperan sebagai mitra, sedangkan kewenangan ada di tangan Kemenkes sebagai pelaksana utama.
    “Sekali lagi,
    leading
    -nya (pelaksana utama) oleh Kementerian Kesehatan dan kami, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, adalah mitra dalam pelaksanaan screening kesehatan,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, program skrining kesehatan gratis akan dimulai pada bulan Februari 2025.
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program ini menyasar seluruh warga Indonesia.
    “Ini adalah program terbesar dari Kemenkes, dan juga mungkin salah satu dari pemerintah, karena cakupannya sampai 280 juta (orang). Akan dibicarakan waktu tepatnya, tapi rencananya memang Februari,” kata Budi, Minggu (2/2/2025).
    Pemerintah telah menyiapkan 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk membantu memfasilitasi pemeriksaan awal kesehatan mental secara gratis tersebut.
    Program ini diproyeksi menjadi program pemerintah terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, melebihi program vaksinasi Covid-19 gratis beberapa waktu lalu yang cakupannya mencapai sekitar 200 juta jiwa.
    Menkes sedang mendiskusikan tanggal resmi dibukanya skrining tersebut dengan Presiden dan juga tiap kepala daerah.
    “Saya mau menghadap Bapak Presiden dulu, sudah dapat jadwal minggu depan untuk diskusi kapan. Karena ini kan dilakukan di seluruh Indonesia serentak, harus koordinasi sama kepala daerah,” ucap Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abdul Mu’ti Minta Tidak Ada Lagi Penyalahgunaan Dana PIP

    Abdul Mu’ti Minta Tidak Ada Lagi Penyalahgunaan Dana PIP

    Jakarta

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti meminta agar tidak ada lagi pihak yang menyalahgunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dia mengatakan pihak-pihak yang menyalahgunakan dana PIP akan langsung ditindak secara hukum.

    “Itu kan sudah dilakukan oleh Irjen ya (penanganan), sudah dilakukan oleh Irjen dan kami berharap agar semua pihak dapat mengikuti prosedur tentang penyaluran PIP itu jangan sampai ada pihak yang menyalahgunakan,” kata Abdul Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

    Mu’ti juga meminta masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mengatasi penyalahgunaan dana PIP ini. Dia mengatakan masyarakat bisa ikut melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan dana PIP oleh pihak-pihak di lembaga pendidikan.

    “Dan tentu saja kalau misalnya memang ada penyalahgunaan tolong masyarakat menyampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lanjut saya kira demikian ya,” ujar Mu’ti.

    Sebagai informasi, kasus penyalahgunaan dana PIP ini sempat terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Korupsi dana PIP ini dilakukan oleh Ketua dan Bendahara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bagasasi Bandung.

    Kejari Kota Bandung pun akhirnya menjebloskan MYA dan MFA ke penjara. Ketua dan bendahara yayasan STIA Bagasasi Bandung ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) kuliah.

    Dalam keterangannya, Kajari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan, MYA dan MFA punya status hubungan ayah dan anak. Keduanya diduga telah memotong bantuan dana PIP untuk mahasiswa pada tahun anggaran 2021-2022.

    “Setelah serangkaian penyidikan, kami menetapkan dua orang tersangka berinisial MYA dan MFA pada dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana PIP STIA Bagasasi Bandung,” katanya dilansir detikJabar, Jumat (24/1).

    Irfan menyatakan, modus yang keduanya lakukan yaitu memotong dana PIP yang digunakan untuk biaya hidup atau living cost mahasiswa penerima beasiswa. Pemotongan itu kemudian disamarkan dengan cara menerapkan biaya pendaftaran, biaya bangunan, biaya prospek, tabungan semester, semiloka hingga kunjungan studi.

    “Atas penetapan tersangka, selanjutnya Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung menitipkan kedua tersangka MYA dan MFA ke Rutan Kelas 1 Kebon Waru Bandung selama 20 hari ke depan,” tegasnya.

    Kasi Pidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan menambahkan, pemotongan dana PIP diterapkan dengan besaran variatif. Mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 3 juta untuk seorang penerima beasiswa yang bisa mencapai Rp 11,5 juta.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mendikdasmen: MBG Punya Korelasi Dukung Murid Semangat Belajar

    Mendikdasmen: MBG Punya Korelasi Dukung Murid Semangat Belajar

    Jakarta

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti mengaku menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). Arahan ini kemudian dilengkapi dengan hadirnya program prioritas makan bergizi gratis (MBG).

    Mu’ti menjelaskan bahwa program MBG memang memiliki kaitan dengan cita-cita memajukan pendidikan di Indonesia. Dia menyebut dengan terpenuhinya gizi, maka murid-murid pun diyakini akan lebih semangat untuk mengikut proses pembelajaran.

    “Karena keterpenuhan gizi memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan stamina yang prima dan stamina yang prima itu sangat mendukung semangat dan energi para murid untuk senantiasa belajar dan bersemangat dalam menuntut ilmu,” kata Abdul Mu’ti di acara ‘Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama’ di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Mu’ti mengatakan program MBG ini juga erat kaitannya dengan pendidikan dasar sebagai awal dalam upaya memperkuat SDM. Apalagi, kata dia, kini Kemendikdasmen memiliki program wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak taman kanak-kanak.

    “Program seperti ini sangat penting apalagi jika dikaitkan dengan bagaimana kita bisa memperkuat pendidikan itu sejak dari pendidikan tingkat dasar yang kami mulai canangkan sebagai salah satu program prioritas yaitu wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kana,” ungkap Mu’ti.

    Kata Mendikdasmen soal Asta Cita Prabowo

    Pada kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti mengatakan visi misi Presiden Prabowo yakni Asta Cita sesuai dengan nilai Islam dan Al-Quran. Dia mengatakan hal itu terlihat dari Asta Cita nomor 4 yakni pembangunan sumber daya manusia.

    Dia mencontohkan kisah Raja Thalut yang menjadi pemimpin, menurutnya Raja Thalut memiliki kelebihan ilmu dan fisik.

    “Asta Cita itu Islami dan Qurani menurut saya, karena kalau kita membaca Al-quran itu disebutkan bahwa, Thalut itu menjadi pemimpin itu karena dia punya kelebihan,” kata Abdul Mu’ti.

    “Dan kelebihan yang diberikan Allah adalah Bastotan Fil Ilmi Wal Jismi, ilmu yang luas, fisiknya kuat, saya kira Asta Cita nomor empat itu sangat Qurani,” ucapnya.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Link Dana Gratis Resmi Bisa Cair Dari Rp450 Ribu Hingga Rp1 Juta Tanpa Aplikasi

    Link Dana Gratis Resmi Bisa Cair Dari Rp450 Ribu Hingga Rp1 Juta Tanpa Aplikasi

    JABAR EKSPRES – Informasi tentang cara mendapat dana gratis melalui link resmi tanpa harus menggunakan aplikasi, bisa kamu dapatkan di artikel ini.

    Link dana gratis yang dimaksud disini adalah dana bantuan resmi yang diberikan oleh pemerintah melalui program bantuan sosial (bansos) yang dikhususkan untuk pelajar bernama Program Indonesia Pintar (PIP).

    Mulai dari pelajar SD, SMP hingga SMA sederajat, dimana nominal dana yang bisa didapatkan mulai dari Rp450.000 hingga Rp1.000.000.

    Sementara link yang dimaksud di sini adalah link pendafatran secara online dan juga link untuk mengecek data penerima dana bantuan ini.

    Bagi yang masih memiliki anak usia sekolah dan memenuhi persyaratannya, bisa mengajukan pendafatran untuk tahun anggran 2025 ini.

    baca juga : Install Aplikasinya, dan Raih Hadiah Hingga Rp350.000 Saldo DANA Gratis Langsung Cair

    Adapun persyaratannya harus siswa dengan kondisi atau kriteria tertentu, seperti Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Juga siswa dengan pertimbangan khusus, seperti :

    – Peserta didik yang mengalami kelainan fisik
    – Siswa yang merupakan korban musibah
    – Siswa dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
    – Siswa di daerah konflik
    – Siswa dari keluarga terpidana atau berada di Lembaga Pemasyarakatan.
    – Siswa yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah
    – atau peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

    Bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) ini diberikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu, guna mendukung keberlangsungan pendidikan mereka.

    Dana gratis dari PIP bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan siswa sekolah , seperti pembelian buku, alat tulis, dan biaya lainnya yang mendukung kelancaran belajar.

    Besaran dana gartis yang diberikan berbeda untuk setiap jenjang pendidikan, juga untuk masing-masing kelas.

    Baca juga : Cukup  Siapkan KTP,  Saldo Dana Gratis  Hingga Rp750.000 siap CAIR ke akun EWallet

    Siswa penerima PIP 2023 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 hingga Rp1 juta dari PIP Kemdikbud dengan perincian sebagai berikut :

    – Siswa SD/SDLB/Paket A mendapatkan Rp. 450.000,-/tahun;