Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Bill Gates soal Larangan Medsos Remaja di Bawah 16 Tahun: Cerdas

    Bill Gates soal Larangan Medsos Remaja di Bawah 16 Tahun: Cerdas

    Jakarta –

    Co-Founder Microsoft Bill Gates sebut larangan pemakaian media sosial untuk anak di bawah 16 tahun adalah ‘hal cerdas’. Dia mengomentari kebijakan Australia untuk menerapkan ban semua platform teknologi pada mereka yang berusia 16 tahun ke bawah.

    Dikutip dari MSN, berdasarkan aturan baru yang akan berlaku penuh dalam setahun, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook akan diminta memblokir pengguna di bawah 16 tahun atau menghadapi denda hingga AUD 49,5 juta (sekitar Rp 506 miliar lebih).

    Berbicara tentang hubungannya sendiri dengan teknologi saat masih anak-anak, Gates mengatakan kepada BBC bahwa segala sesuatu yang muncul dapat digunakan secara berlebihan. Misalnya, ada saja orang yang menganggap anak-anak mereka terlalu banyak membaca sehingga mereka harus keluar dan bermain.

    Nah, ketika ditanya bahwa hal yang sama berlaku untuk ponsel, miliarder itu melanjutkan.

    “Saya pikir itu legit, hal yang sama berlaku untuk video game, jejaring sosial, bahkan lebih. Kita tahu kita harus banyak berpikir, terutama tentang bagaimana anak-anak menggunakannya, tetapi juga ketika orang dewasa melakukannya,” ujarnya.

    Menariknya, Gates sempat ditanya apakah ia punya pandangan sendiri soal usia berapa cucunya sendiri boleh mengakses media sosial, ia menjawabnya.

    “Saya pikir ide untuk menahan anak-anak sampai usia 16 tahun, yang tampaknya akan dicoba dilakukan Australia, saya pikir akan menarik untuk melihat apakah itu bermanfaat. Saya pikir ada kemungkinan besar itu adalah hal yang cerdas,” ungkapnya.

    Di Indonesia sendiri, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal menerapkan aturan pembatasan usia mengakses media sosial. Dalam menyusun regulasi pembatasan anak-anak akses medsos, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

    Sementara itu, Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk oleh Menkomdigi diisi oleh perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dam perwakilan LSM anak.

    Komdigi mengutip data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) yang mencatat konten kasus pornografi anak Indonesia dalam empat tahun terakhir mencapai 5.566.015 kasus. Jumlah ini merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia dan tertinggi ke-2 di ASEAN.

    Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 juga mencatat bahwa 89% anak usia lima tahun ke atas menggunakan internet hanya untuk mengakses media sosial, sehingga berisiko terpapar konten berbahaya.

    (ask/ask)

  • Wapres Sara Duterte Dimakzulkan, Ini Sederet Pelanggaran yang Menjeratnya

    Wapres Sara Duterte Dimakzulkan, Ini Sederet Pelanggaran yang Menjeratnya

    GELORA.CO – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina resmi memakzulkan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte setelah mosi pemakzulan yang diajukan di parlemen disetujui lebih dari 200 anggota DPR.

    Dalam sidang paripurna DPR Filipina pada Rabu, Sekretaris Jenderal DPR Reginald Velasco menyatakan bahwa sekurangnya 215 dari 318 anggota DPR telah secara tersumpah menyatakan dukungan mereka terhadap pemakzulan Duterte, demikian dilaporkan kantor berita Filipina, PNA.

    Ketua fraksi mayoritas DPR Mannix Dalipe menyatakan, jumlah dukungan tersebut telah melampaui ambang batas sepertiga anggota DPR supaya parlemen membahas dan memutuskan usulan pemakzulan.

    Berdasarkan jumlah dukungan yang mencukupi, Ketua DPR Filipina Martin Romualdez pun mengetuk palu untuk mengesahkan mosi pemakzulan Sara Duterte dari jabatan wakil presiden.

    Wakil Presiden Sara Duterte menghadapi tujuh Pasal Pemakzulan yang mencakup konspirasi membunuh presiden dan pasangannya serta Ketua DPR; penyalahgunaan dana rahasia; penyuapan dan korupsi selama masa jabatannya sebagai menteri pendidikan.

    Pasal pemakzulan selanjutnya adalah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan kegagalan untuk mengungkapkan aset pribadi; keterlibatan dalam pembunuhan di luar hukum di Kota Davao; upaya destabilisasi, pemberontakan, dan gangguan ketertiban umum.

    Presiden Filipina Mengaku Tak Terlibat

    Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr menyatakan tidak terlibat dalam proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang sedang berlangsung seraya menekankan bahwa kabinet pemerintah eksekutif tidak terlibat dalam masalah itu.

    “Pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk memakzulkan,” ujar Marcos dalam arahan pers di Istana Malacanang pada Kamis.

    Mengingat perkembangan tersebut, Marcos mengatakan bersedia mengadakan sidang khusus Kongres jika Senat memintanya.

    Marcos juga menegaskan bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Senat tidak memiliki pilihan selain untuk menangani keluhan pemakzulan tersebut.

    “Ketika usulan pemakzulan diajukan, DPR dan Senat tidak memiliki pilihan. Mereka harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan berunding, dan itulah yang terjadi saat ini,” ujar Marcos.

  • Sekolah Telat Finalisasi PDSS, Panitia SNPMB Bersuara Soal Sanksi – Page 3

    Sekolah Telat Finalisasi PDSS, Panitia SNPMB Bersuara Soal Sanksi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Pelaksana Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tjitjik Sri Tjahjandari bersuara soal pemberian sanksi, terhadap sekolah yang belum melakukan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS). Menurut dia, sanki bukan urusan pihaknya selaku panitia. 

    “Terkait pemberian sanksi kepada sekolah yang telat input, bukan kewenangan dari Panitia SNPMB,” kata  Tjitjik saat dikonfirmasi melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Jumat (7/2/2025). 

    Jika ada sanksi, Tjitjik menegaskan hak itu menjadi urusan dinas pendidikan di masing-masing daerah. “Hal itu kewenangan dari Dinas Pendidikan di masing-masing daerah terkait,” jelas dia.

    Diketahui dampak sekolah yang belum melakukan finalisasi PDSS, para pelajar yang eligible di sekolah-sekolah tersebut tidak dapat mengikuti tes masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP).

    Namun menurut Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok, pihaknya tidak ingin merugikan pelajar akibat dugaan kelalaian sekolah. Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis diterima.

    “Hasil evaluasi panitia, terdapat 373 sekolah teridentifikasi masuk kategori tersebut. Hingga 6 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, sekolah yang difasilitasi berjumlah 297 sekolah dari total 373 sekolah dan memberikan kesempatan kepada 9.438 siswa untuk mengikuti SNBP,” tulis Eduart  pada Jumat (7/2/2025).

    Eduart menambahkan, selain persoalan finalisasi nilai, hasil evaluasi panitia juga menemukan sekolah yang sudah melengkapi nilai pada sebagian besar siswa, masih terkendala di beberapa siswa. Dampaknya, hingga batas waktu pengisian PDSS berakhir, sekolah tidak mampu memfinalkan nilai sebagian kecil siswa tersebut. 

    “Hal ini berdampak kepada siswa eligible yang sudah lengkap pengisian nilai rapornya menjadi gagal terfinalisasi. Sekolah yang memiliki persoalan tersebut telah dihubungi oleh Panitia SNPMB untuk berkirim email ke halo-snpmb@bppp.kemdikbud.go. id dan ditunggu hingga Jumat, 7 Februari 2025, pukul 15.00 WIB,” jelas Eduart.

     

     

  • Telat Finalisasi PDSS, Sekolah Masih Bisa Daftarkan Murid ke SNBP Hari Ini hingga Pukul 15.00 WIB – Page 3

    Telat Finalisasi PDSS, Sekolah Masih Bisa Daftarkan Murid ke SNBP Hari Ini hingga Pukul 15.00 WIB – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pelajar kelas XII di pelbagai SMA melancarkan aksi protes terhadap sekolahnya yang dianggap lalai menyelesaikan pengisian finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Akibatnya, para pelajar tersebut terancam tidak bisa mengikuti tes masuk perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok mengatakan pihaknya tidak ingin merugikan pelajar akibat dugaan kelalaian sekolah.

    “Hasil evaluasi panitia, terdapat 373 sekolah teridentifikasi masuk kategori tersebut. Hingga 6 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, sekolah yang difasilitasi berjumlah 297 sekolah dari total 373 sekolah dan memberi kesempatan kepada 9.438 siswa untuk mengikuti SNBP,” tulis Eduart dalam keterangan diterima, Jumat (7/2/2025).

    Eduart menambahkan, selain persoalan finalisasi nilai, hasil evaluasi panitia juga menemukan sekolah yang sudah melengkapi nilai pada sebagian besar siswanya, masih terkendala hanya di beberapa siswa saja. Dampaknya, hingga batas waktu pengisian PDSS berakhir, sekolah tidak mampu memfinalkan nilai sebagian kecil siswa tersebut. 

    “Hal ini berdampak kepada siswa eligible yang sudah lengkap pengisian nilai rapornya menjadi gagal terfinalisasi. Sekolah yang memiliki persoalan tersebut telah dihubungi oleh Panitia SNPMB untuk berkirim email ke halo-snpmb@bppp.kemdikbud.go.id dan ditunggu hingga Jumat, 7 Februari 2025, pukul 15.00 WIB,” jelas Eduart.

    Eduart merinci, dokumen yang harus dilengkapi oleh sekolah dalam email tersebut. Berikut sejumlah poin yang harus dilampirkan dalam bentuk Dokumen Surat Kuasa: 

    a. Identitas Sekolah (Nama Kepala Sekolah, NIP, Jabatan, NPSN, Nama Sekolah, Alamat, Kota/Kab.)

    b. Identitas Siswa (Nama siswa, NISN) dengan nilai tidak lengkap yang akan diabaikan/dihapus dari daftar eligible

    c. Poin pernyataan:

    Tidak menambah data nilai pada PDSS
    Memberikan kuasa kepada Panitia SNPMB untuk mengabaikan/menghapus siswa dengan
    nilai tidak lengkap dari daftar eligible
    Memberikan kuasa kepada Panitia SNPMB untuk melakukan finalisasi akhir
    Dampak yang ditimbulkan dari proses ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah.

    Sebagai informasi, hingga tanggal 6 Februari 2025, pukul 13.00 WIB, sudah diterima surat kuasa untuk finalisasi siswa dari 193 sekolah dan memberikan kesempatan kepada 5.540 siswa untuk mendaftar SNBP.

    Diketahui, pendaftaran SNBP berlangsung dari tanggal 4–18 Februari 2025. Hingga tanggal 5 Februari 2025, pukul 21.00 WIB sejumlah 44.260 siswa dari 909.007 siswa eligible telah menyelesaikan pendaftaran SNBP. 

  • Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Jadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY Raih Tingkat Kepuasan Tertinggi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat. Ini berdasarkan survei yang dilakukan The Republic Institute di seluruh Indonesia pada 18-25 Januari 2025 dengan melibatkan 1.400 responden, pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden, dengan margin of error sebesar 2,6 %.

    Adapun teknik pengambilan sampel adalah Stratified Random Sampling berdasarkan validasi sampel menggunakan data terbaru BPS.

    Dari survey ini sejumlah menteri mendapatkan tingkat kepuasan dan apresiasi yang tinggi dari masyarakat.

    Salah satunya yang mendapat nilai kepuasan tertinggi untuk posisi Menteri Koordinator adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Ketua Umum Partai Demokrat ini mendapat tingkat kepuasan tertinggi, sebesar 70,8% .

    “Masyarakat menilai AHY sukses dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah,” kata Peneliti Utama The Republic Institute (TRI), Sufyanto, Kamis (6/2/2025).

    AHY, kata Sufyanto dinilai memiliki integritas dan kemampuan sesuai harapan Prabowo. “Dengan nilai tertinggi, artinya AHY memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Selanjutnya, tingkat kepuasan pada posisi kedua yaitu Zulkifli Hasan (Menko Bidang Pangan) 70,3%. “Pak Zulhas dikenal dengan kebijakan ketahanan pangan yang kuat serta pengembangan sektor pertanian dan distribusi bahan pokok,” kata Sufiyanto

    Sedangkan Budi Gunawan (Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) berada di posisi berikutnya dengan tingkat kepuasan responden sebesar 65,2%, dan Muhaimin Iskandar (Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan tingkat kepuasan sebesar 61,9%

    Namun, secara keseluruhan, kinerja para Menteri Koordinator dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat.

    The Republic Institute dalam hasil surveynya merilis 82,2% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sufyanto mengatakan, survey ini bertujuan untuk melihat respon masyarakat atas Program Asta Cita yang merupakan visi strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Riset ini bersifat independen dan transparan guna mengukur issu-issu yang mengiringi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik pada Program Asta Cita Prabowo Gibran,” ungkapnya.

    Sufyanto mencontohkan, dari survey yang dilakukan The Republic Institute, untuk Bidang Ekonomi masyarakat merespons puas dengan nilai 81,5%, terutama atas kebijakan swasembada pangan dan penghapusan utang macet UMKM, petani, serta nelayan.

    Bidang Sosial, responden memberi nilai 87,7%, hal ini terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG)
    “Mereka menyatakan puas, dengan apresiasi tinggi terhadap program makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis,” jelasnya.

    Lebih jauh The Republic Institute juga merilis nilai kepuasan atas menteri-menteri di bawah Kemenko seperti Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan nilai kepuasan 76,4%, Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan) 75,7%, Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) 75,5%, Nasaruddin Umar (Menteri Agama) 74,5%, dan Sugiyono (Menteri Luar Negeri) 70,1%.

    “Menteri Nasaruddin dipercaya masyarakat sebagai pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan antarumat beragama dan menurunkan biaya haji,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Respons Komisi X DPR Soal Banyak Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP – Halaman all

    Respons Komisi X DPR Soal Banyak Siswa Terancam Gagal Ikut SNBP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Komisi X DPR RI merespons banyaknya siswa yang terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

    Hal ini dikarenakan sejumlah sekolah dilaporkan mengalami keterlambatan dalam pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PDIP My Esti Wijayati mengungkapkan, hal itu akan menjadi evaluasi dari komisi yang membidangi pendidikan, budaya dan olah raga tersebut.

    “Nah catatan mengenai hal ini tentu kami mengevalusi apa persoalan sekolah tersebut sehingga terlewatkan untuk melakukan pengisian PDSS,” kata My Esti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2026).

    Kekinian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, memberikan kesempatan bagi sekolah tersebut untuk mengajukan pengisian PDSS ulang.

    My Esti mengimbau agar sekolah segera melakukan pengisian PDSS.

    “Jadi 300 (sekolah) itu kira kira mungkin 200an melengkapi kembali. Artinya masih ada ruang waktu itu. Terakhir tinggal seratusan ya mungkin dari 300 ini 100 tidak melakukan PDSS,” ujarnya.

    Lebih lanjut, My Esti melihat bahwa permasalahan tersebut tidak bisa ditujukan akibat keteledoran dari pemerintah pusat. 

    Ia juga mendorong para siswa berprestasi agar diberi jalur lain untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

    “Kemudian bagaimana anak-anak kita yang berprestasi yang sebenarnya mungkin sekolah tersebut punya kuota untuk memasukkan anaknya dengan jalur prestasi ini apakah ada ruang lain yang bisa dibuka,” ujarnya.

    “Intinya jangan putus asa bagi anak-anak masih ada jalur untuk tes untuk bisa meneruskan kuliah,” tandasnya.

    Sebelumnya, ramai di media sosial (medsos) sejumlah siswa dan sekolah meminta perpanjangan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

    Beberapa siswa dan sekolah juga sempat mengisi chat live YouTube Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang berisi permintaan perpanjangan pengisian PDSS saat Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran SNBP 2025 ditayangkan secara langsung pada Senin, (4/2/2025).

    Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengakui terdapat sejumlah sekolah yang gagal mengunggah data pada PDSS.

    Dirinya mengungkapkan kegagalan pendaftaran tersebut terjadi akibat sejumlah faktor.

    “Faktor-faktor yang berkaitan dengan sebagian karena alasan rusak karena cuaca, sebagian rusak karena bencana alam,” ujar Abdul Mu’ti di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Kemendikdasmen, kata Abdul Mu’ti, memberikan kesempatan bagi sekolah tersebut untuk mengajukan pengisian PDSS ulang.

    Abdul Mu’ti mengakui sejumlah permasalahan dalam pengisian PDSS tidak bisa dihindari.

    “Kami sudah memberikan layanan kepada sekolah-sekolah yang belum bisa mengunggah itu untuk dapat mengunggah dan kami berikan kesempatan, tapi tentu saja kesempatan itu kami berikan untuk sekolah-sekolah yang mengajukan kepada kami. Karena memang unforced error itu tidak bisa dihindari dan kami tidak menutup mata terhadap realitas itu,” kata Abdul Mu’ti.

  • Menkomdigi Kumpulkan Pakar Bahas Aturan Usia Anak Akses Medsos

    Menkomdigi Kumpulkan Pakar Bahas Aturan Usia Anak Akses Medsos

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kumpulkan para ahli hingga akademisi berbagai perguruan tinggi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komindigi). Agenda yang dibahas untuk memperkuat regulasi pembatasan usia yang mengakses media sosial (medsos) yang saat ini sedang digarap.

    Meutya mengatakan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman, sebab di dalamnya ada dampak negatif yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Hal itu yang mendasari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital.

    “Ini sekali lagi tidak ada rencana atau niatan untuk membuat anak-anak ini lepas koneksi dengan internet, tapi kita ingin anak-anak ini dapat mengadopsi teknologi dengan aman dan juga produktif,” ujar Meutya dalam sambutannya di Kantor Kementerian Komdigi, Kamis (6/2/2025).

    “Pembentukan regulasi ini merupakan wujud nyata perlindungan terhadap generasi penduduk sebangsa dan juga dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kepentingan perlindungan anak, khususnya di ruang digital,” sambungnya.

    Dalam pertemuan ini, pemerintah yang dalam hal ini Komdigi ingin mendengarkan dari para ahli dan akademisi terkait aturan penggunaan medsos di Tanah Air. Kategori minimal yang bisa menggunakan medsos pun masih belum disepakati karena harus melalui berbagai pertemuan lagi ke depannya.

    “Kami pun belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Komdigi akan sangat mendengarkan masukan dari bapak ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak karena ranah kami tidak di situ sebetulnya, sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini,” kata Menkomdigi.

    Meutya menjelaskan Komdigi berharap aturan tersebut dapat diterbitkan kurang dari waktu sebulan ini, karena regulasinya dinilai sangat dibutuhkan.

    “Untuk membuat dasar yang kuat agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, diperlukan kajian. Dan karena itu kita semua ada di sini, bapak ibu, tapi inginnya cepat gitu ya. Jadi, saya ingin dengan pemahaman itu bahwa mudah-mudahan kita bisa dilakukan dengan tidak terlalu lama,” tutur Meutya.

    Sebelumnya, dalam penyusunan regulasi, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

    (agt/fay)

  • The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    The Republic Institute: Yandri Menteri Terbaik Bangun Desa-Pemerataan Ekonomi

    Jakarta –

    Lembaga The Republic Institute merilis hasil survei kepuasan publik terkait kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menjadi menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

    Survei dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden. Metode survei dilakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

    Teknik pengambilan sampel dengan stratified random sampling secara proporsional pembagian sampel sesuai data BPS terbaru. Margin of error ±2,6%.

    Responden kemudian ditanya seberapa puas bapak/ibu dengan kinerja menteri. Hasilnya, tiga menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi yakni Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menkes Budi Gunadi dan Mendes Yandri Susanto.

    Berikut survei Menteri Kabinet Merah Putih citra dan tingkat kepuasan tertinggi:

    1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti 76,4%
    2. Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin 75,7%
    3. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 75,5%
    4. Menteri Agama Nasaruddin Umar 74,5%
    5. Menteri Luar Negeri Sugiono 70,1%
    6. Menteri BUMN Erick Thohir 69,9%
    7. Menteri Keuangan Sri Mulyani 67,3%
    8. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid 66,7%
    9. Menteri ketenagakerjaan Yassierli 65,4%
    10. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 63,2%

    Dijabarkan juga mengapa para menteri ini dipilih responden sebagai menteri dengan kepuasan tertinggi. Abdul Mu’ti mendapatkan tingkat kepuasan dan citra positif 76,4% karena inovasi program Pendidikan dasar dasar bermutu untuk semua. Yang fokus pada Pendidikan karakter seperti program 7 Kebiasan anak Indonesia hebat dan komitmen peningkatan kesejateraan dan kopetensi guru mendapatkan respon positif dari masyarakat.

    Lalu Budi Gunadi karena rencana program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang mendapatkan atensi dan respon positif yang besar dari masyarakat. Selain pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas Kesehatan di Daerah terpencil juga mendapatkan respon positif masyarakat.

    Dan, Yandri Susanto karena kepercayaan dan harapan masyarakat di wilayah pedesaan pada program aksi bangun desa, dan program swasembada pangan dari desa yang mendapatkan banyak respon yang positif dari masyarakat. Kunjungan kerja Menteri dengan menginap di rumah warga di desa juga menciptakan citra positif kedekatan pemerintah dan masyarakat di pedesaan.

    Kemudian, responden ditanya lagi terkait tingkat kepuasan Menteri yang punya kontribusi terbaik selama 100 hari kerja dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Hasilnya, angka kepuasan terhadap Yandri Susanto berada di urutan tertinggi. Berikut hasil surveinya.

    3 Menteri terbaik dalam membangun desa, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan:

    1. Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto 77,9%
    2. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf 71,6%
    3. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (CakImin)70,5%.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Dimakzulkan

    Profil Sara Duterte, Wapres Filipina yang Dimakzulkan

    Kondisi politik Filipina sedang memanas seiring dengan pemakzulan Sara Duterte sebagai Wakil Presiden pada 5 Februari 2025. Keputusan tersebut sontak menghebohkan politik dalam negeri.

    Pemakzulan Sara Duterte pun menjadi sorotan dunia. Dikabarkan keputusan yang menghebohkan tersebut diambil setelah voting yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina di parlemen. Simak profil Sara Duterte yang menarik untuk diketahui di bawah ini.

    Siapa Sara Duterte?

    Pemilik nama lengkap Sara Zimmerman Duterte lahir pada 31 Mei 1978 di Davao City. Ia adalah putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte dengan mantan istrinya, Elizabeth Zimmerman.

    Meskipun lahir di keluarga dengan latar belakang politik kuat, Sara awalnya memiliki impian menjadi seorang dokter. Namun, ia gagal di tahun pertama sekolah kedokteran.

    Ia kemudian mengambil langkah strategis dengan memilih jurusan Terapi Pernapasan di San Pedro College, Davao City. Selain itu, Sara melanjutkan studinya di bidang hukum San Sebastian College-Recoletos di Manila.

    Pendidikan hukumnya terbukti menjadi fondasi penting bagi karier politiknya. Setelah lulus dari ujian pengacara di tahun 2005, Sara sempat bekerja di Mahkamah Agung Filipina.

    Awal perjalanan karier politik Sara Duterte

    Berada di bawah bayang-bayang politik orangtuanya, profil Sara Duterte mencerminkan kompleksitas dan dinamika politik Filipina akan pengaruh dinasti keluarga.

    Dalam membangun karier politiknya, Sara berhasil membangun identitas unik antara ketegasan dan pendekatan sistematis.

    Di tahun 2007 ia berhasil menjabat sebagai Wakil Walikota Davao City termuda. Sebagai pendatang baru, Sara memperlihatkan kemampuan kepemimpinan tranformasionalnya di antara para anggota Dewan Kota. 

    Selama menjabat sebagai wakil walikota, Davao City berkembang menjadi tujuan wisata dan investasi.

    Pada tahun 2010, Sara sukses mencatatkan namanya sebagai walikota perempuan termuda di Davao City. Dalam kurun waktu singkat, Davao City berhasil meraih pencapaian luar biasa.

    Ia pun berhasil menjabat untuk kedua kalinya sebagai walikota Davao City pada periode 2016-2022.

    Dinamika politik Sara Duterte sebagai Wakil Presiden Filipina

    Menjelang pemilu 2022, nama Sara muncul ke permukaan sebagai kandidat presiden dari berbagai survei. Namun, ia memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Ferdinand Marcos Jr.

    Mereka berdua pun sukses memenangkan pemilihan dengan kemenangan telak. Selama menjabat sebagai wakil presiden, Sara juga dipercaya sebagai Menteri Pendidikan.

    Di bawah kepemimpinannya, Departemen Pendidikan meluncurkan Agenda MATATAG guna merevisi kurikulum pendidikan dasar.

    Sayangnya, ia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan pada Juni 2024. Pengunduran diri tersebut diketahui dari penolakan kenaikan gaji guru dan isu penggunaan dana intelijen yang mencurigakan.

    Profil Sara Duterte sebagai wakil presiden ternyata tidak berjalan mulus. Hubungan Sara dan Presiden Marcos Jr memburuk karena perbedaan pendapat dalam berbagai isu strategis.

    DPR Filipina memakzulkan Sara Duterte dari jabatannya

    Perjalanan politik Sara Duterte semakin menjadi sorotan sejak dirinya telah dimakzulkan oleh DPR Filipina pada Rabu (5/2).

    Meskipun rinciannya belum diungkapnya, voting pemakzulan menyusul berbagai pengaduan yang menuduh Sara melakukan kejahatan, mulai dari penyalahgunaan dana publik hingga ancaman pembunuhan Marcos.

    “Setelah diajukan oleh lebih dari sepertiga anggota DPR atau total 215 (dari 306 anggota), usulan tersebut disetujui,” ungkap Martin Romualdez, Ketua DPR di hadapan para anggota parlemen, dikutip dari Aljazeera Kamis (6/2).

    Diketahui, pejabat pemerintah bisa dimakzulkan karena pelanggaran konstitusi, pengkhianatan, penyuapan, korupsi, pengkhianatan pada kepercayaan publik, atau kejahatan tinggi lainnya.

    Keputusan final atas pemakzulan Sara Duterte kini berada di tangan 24 senator. Pemakzulan bisa terjadi apabila dua pertiga anggota senat memberikan suara atas pencopotan jabatan Wakil Presiden Sara Duterte.

    Meskipun belum ada tanggal persidangannya, pemakzulan Sara masih dalam proses. Dengan begitu, Sara menjadi pejabat pemerintah keempat di Filipina yang dimakzulkan .

    Demikian profil Sara Duterte dan perjalanan kariernya yang luar biasa. Namun, pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte menjadikan kondisi politik di FIlipina memanas dan bersitegang.

  • Wapres Filipina Dimakzulkan Parlemen, Imbas Berselisih dengan Marcos Jr?

    Wapres Filipina Dimakzulkan Parlemen, Imbas Berselisih dengan Marcos Jr?

    Manila –

    Parlemen Filipina memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte menyusul adanya tudingan dugaan korupsi. Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik senilai jutaan dolar dan mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

    Sara Duterte membantah tudingan tersebut dan mengklaim dirinya adalah korban dendam politik.

    Langkah parlemen ini secara luas dilihat sebagai eskalasi perseteruan sengit antara Duterte dan Marcos yang telah membuat negara itu gelisah selama berbulan-bulan.

    Keduanya merupakan keturunan dinasti politik Filipina: Sara Duterte adalah putri mantan presiden Rodrigo Duterte, sementara Bongbong Marcos Jr. adalah putra mendiang pemimpin kuat Ferdinand Marcos Sr.

    Sebanyak 215 dari 306 anggota parlemen Filipina memberikan suara untuk pemakzulan pada Rabu (05/02), jauh di atas ambang batas sepertiga yang dibutuhkan agar rancangan undang-undang (RUU) tersebut dapat disahkan.

    RUU itu kini akan disidangkan oleh Senat yang beranggotakan 24 orang, yang akan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan.

    Jika terbukti bersalah, Duterte terancam lengser dari jabatannya dan akan wakil presiden pertama yang dimakzulkan dalam sejarah Filipina.

    Kendati begitu, Duterte diperkirakan akan tetap menjabat hingga Senat memberikan keputusannya.

    Adapun tanggal persidangan hingga kini belum ditetapkan.

    Parlemen Filipina memilih memakzulkan wakil presiden Sara Duterte (Getty Images)

    Duterte dikenal luas sebagai calon pengganti Marcosyang dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi pada 2028 karena konstitusi membatasi masa jabatan presiden selama enam tahun.

    Namun begitu, pemakzulan terhadap Duterte secara efektif akan menghalau upayanya mencalonkan diri sebagai presiden, sebab ia akan dilarang secara permanen memegang jabatan publik.

    Langkah tersebut dilakukan menjelang pemilihan sela pada Mei, yang dipandang sebagai referendum bagi Marcos di tengah masa jabatannya sekaligus barometer dukungan publik bagi Duterte.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Duterte belum berkomentar tentang hasil pemungutan suara terkait pemakzulan terhadapnya.

    Akan tetapi, kakak laki-lakinya yang juga anggota parlemen mewakili kota kelahiran mereka di Davao, Paolo Duterte, mengatakan pemerintahan Filipina “berjalan di tempat yang berbahaya” yang ia gambarkan sebagai “tindakan penganiayaan politik yang jelas.

    Marcos juga tidak mengomentari pemakzulan Duterte.

    Pada November lalu, Marcos mengatakan akan “buang-buang waktu” bagi anggota parlemen untuk memakzulkan Duterte ketika mereka memiliki pekerjaan yang lebih penting untuk dilakukan.

    Para demonstran ikut serta dalam protes yang menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte di Monumen Kekuatan Rakyat pada tanggal 31 Januari 2025 di kota Quezon, Metro Manila, Filipina. (Getty Images)

    Sejak berakhirnya pemerintahan diktator Ferdinand Marcos Sr dan pemulihan demokrasi pada 1986, hanya satu presiden yang sedang menjabat yang dimakzulkan, yakni Joseph Estrada pada tahun 2000, karena tuduhan korupsi.

    Namun sidangnya berakhir tanpa putusan pengadilan setelah pemberontakan rakyat memaksanya turun dari kekuasaan pada Januari 2001.

    Hanya satu pengadilan pemakzulan yang menghasilkan putusan, yakni mantan ketua Mahkamah Agung Renato Corona, yang dihukum karena korupsi pada tahun 2012.

    Baik persidangan pemakzulan Estrada maupun Corona merupakan urusan yang sangat politis dan memecah belah serta berlangsung selama berbulan-bulan.

    Apa yang melatarbelakangi perseteruan Marcos dan Duterte?

    Duterte dan Marcos tampak akur saat mencalonkan diri dalam pemilu pada 2022, dengan menyebut diri mereka “UniTeam”.

    Namun keretakan mulai terlihat bahkan sebelum mereka memangku jabatan, ketika Duterte menghendaki untuk menangani sektor pertahanan di kabinet Marcos, namun malah diangkat menjadi menteri pendidikan.

    Aliansi mereka semakin retak tak lama setelah mereka berkuasa, karena mereka masing-masing menjalankan agenda politiknya dan kerap kali berbeda pendapat di bidang-bidang penting seperti diplomasi.

    Baca juga:

    Perbedaan mereka tentang hubungan Filipina dengan AS dan China semakin mencolok, karena pertemuan antara kapal Filipina dan China di perairan yang disengketakan menjadi lebih sering.

    Marcos semakin mendekat ke AS, membalikkan sikap pro-China yang dilakukan pada era ayah Duterte, Rodrigo Duterte.

    Marcos juga menjanjikan pendekatan yang tidak terlalu keras terhadap jaringan narkoba ilegal, dengan meredam “perang melawan narkoba” yang digagas Rodrigo Duterte.

    Menurut hitungan pemerintah, kebijakan perang melawan narkoba ini telah menewaskan lebih dari 6.000 tersangka.

    Majelis rendah parlemen, tempat sekutu Marcos memegang kekuasaan, kemudian mulai meneliti permintaan anggaran Duterte, khususnya dana rahasia yang tidak tercakup dalam audit negara.

    Marcos dan Duterte menang dalam pemilu 2022 (Getty Images)

    Pada Juli tahun lalu, Duterte mengundurkan diri dari kabinet.

    Perseteruan tersebut berubah drastis beberapa bulan kemudian ketika dalam konferensi pers yang disiarkan langsung larut malam, Duterte mengatakan dia telah “berbicara kepada seseorang” untuk “membunuh” Marcos jika dia dibunuh.

    Dia lalu mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk membunuh Presiden, dan Marcos telah menepis ancaman tersebut sebagai “badai dalam cangkir teh”.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu