Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • Jeritan Mahasiswa Gegara KPI Kuliah Dipangkas Penuhi Medsos

    Jeritan Mahasiswa Gegara KPI Kuliah Dipangkas Penuhi Medsos

    Jakarta –

    Kabar pemangkasan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh pemerintah memicu protes di kalangan mahasiswa. Tagar KPIK menjadi trending topic di media sosial, di mana mahasiswa menyampaikan keluh kesah dan kekecewaan mereka.

    KIPK merupakan program bantuan biaya pendidikan yang sangat penting bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun program ini ikut terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.

    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkena efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp56,6 triliun di 2025.

    Untuk bantuan sosial atau beasiswa yakni program KIP Kuliah yang memiliki pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian berdasarkan hasil efisiensi oleh Dirjen Anggaran jadi sebesar Rp1,319 triliun.

    Kebijakan ini memicu gelombang protes di media sosial, terutama di platform X, di mana mahasiswa penerima KIPK dan calon mahasiswa baru menyuarakan ketakutan dan kekecewaan mereka. Berdasarkan pantauan, banyak mahasiswa yang mengaku terancam putus kuliah, terutama mereka yang berada di semester akhir dan sangat bergantung pada bantuan KIPK.

    “Ini kalo ga dibatalin jahat banget sih, secara banyak mhs yg kuliah pake kipk, trs disitu 663.821 mhs terancam putus kuliah & gagal adanya sarjana pertama dr klg miskin??? padahal ada anak yg berpotensi ngeluarin klrgnya dari kemiskinan karna bisa kuliah,” ujar @staywithjeong.

    “gue udah yatim piatu dan KIPK ngebantu banget buat mengubah hidup gue buat bisa kuliahh, tapi malah ada efesiensi inii, gue takut banget putus kuliah,” kata @saskiyayaaa.

    “jd org miskin dan ga trllu pinter keknya emg gabole kuliah ya.. soalnya cmn ngandelin beasiswa kipk. cari beasiswa lain susah. klo bener kayak gini keknya emg aku harus putus kuliah:( duit kerja ku yg 800rb perbulan jg ga sebanding sama uang persemesteran.. ya Allah sedih,” ucap @venusveyz.

    “Aku gatau gimana kedepannya kalo kipk ku putus. Pun nasib temen-temen angkatan bawah-bawahku yang nasibnya sama kaya aku,” ujar @bobhaichi.

    “Hati gue patah banget waktu baca 663.821 orang terancam putus kuliah. Gila ini negara. KIPK itu penting banget buat orang yang mau lanjutin pendidikan tapi terkendala dana. Kuliah sekarang tuh mahal. Print skripsi aja nembus 2jt. Ini sekarang orang2 harus mikirin bayar UKT jg?” kata @saturngguk.

    Menyikapi pemangkasan anggaran ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro berupaya pagu KIP Kuliah tetap semula.

    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

    (afr/afr)

  • Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Efisiensi Anggaran, Beasiswa KIP Kuliah hingga BPI Dipangkas

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah program beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terancam mengalami pemangkasan seiring kebijakan efisiensi anggaran.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengungkapkan beberapa beasiswa yang terdampak, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan.

    “Beasiswa KIP K awalnya memiliki pagu Rp 14,698 triliun, tetapi terkena efisiensi sebesar Rp 1,31 triliun atau 9%. Kami mengusulkan agar pagu tetap seperti semula, karena ini termasuk kategori yang tidak seharusnya terkena efisiensi,” ujar Satryo, Rabu (12/2/2025).

    Selain KIP Kuliah, program BPI dan beasiswa Adik juga mengalami pemotongan sebesar 10%, dari pagu awal masing-masing Rp 194 miliar dan Rp 213 miliar.

    Sementara itu, beasiswa KNB serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan menghadapi pemangkasan lebih besar, yakni 25%, dari pagu awal masing-masing Rp 85 miliar dan Rp 236 miliar.

    Komponen anggaran lainnya yang terdampak mencakup tunjangan dosen non-PNS, yang mengalami efisiensi 25% dari total Rp 2,7 triliun. Namun, Satryo memastikan bahwa gaji dan tunjangan pegawai tetap aman tanpa pemotongan.

    Satryo menegaskan anggaran pendidikan, khususnya beasiswa dan tunjangan dosen, tidak seharusnya mengalami efisiensi anggaran.

    “Kami mengusulkan agar pemotongan di sektor ini menjadi 0%, karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang krusial,” tegasnya.

    Ia juga meminta Komisi X DPR memasukkan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN sebesar Rp 2,5 triliun ke dalam rencana anggaran tambahan, mengingat sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    “Kami mengusulkan agar pagu tetap di angka Rp 31,645 triliun untuk gaji, tunjangan, dan beasiswa,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan mengajukan efisiensi anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp 14,3 triliun. Namun, Satryo mengupayakan agar pemotongan hanya Rp 6,78 triliun guna memastikan kelancaran berbagai program pendidikan.

    “Saya berharap Komisi X DPR dapat memperjuangkan agar efisiensi anggaran tidak mencapai Rp 14,3 triliun, tetapi hanya Rp 6,78 triliun,” pungkasnya.

  • Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pastikan Gaji dan Tunjangan Guru Aman

    Efisiensi Anggaran, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Pastikan Gaji dan Tunjangan Guru Aman

    Summary: 

    Keyword: 

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memastikan bahwa gaji, tunjangan, serta gaji ke-13 guru tetap aman dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp 1,64 triliun,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Selain itu, anggaran tunjangan guru non-ASN sebesar Rp 11,5 triliun juga tetap dialokasikan dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp 11,5 triliun,” ujarnya.

    Abdul Mu’ti juga menjelaskan anggaran tersebut sudah mencakup kenaikan tunjangan guru non-ASN dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Abdul Mu’ti menyampaikan proses pencairannya saat ini sudah memasuki tahap verifikasi dan validasi data guru. Tahapan ini melibatkan pemerintah daerah guna memastikan keakuratan data penerima.

    Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tunjangan tersebut dapat segera dicairkan dan tak terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Mudah-mudahan, jika prosesnya cepat selesai, sebelum Idulfitri tunjangan sudah cair. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para guru agar dapat merayakan hari raya dengan lebih gembira,” pungkasnya.

  • Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran

    Mendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah Tetap Jalan meski Ada Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan bahwa program prioritas kementeriannya tidak terdampak
    efisiensi anggaran
    .
    Beberapa program tersebut di antaranya adalah beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    “Bantuan sosial, beasiswa ada
    KIP kuliah
    itu pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, efisiensi oleh Ditjen Anggaran sebesar Rp 1,319 triliun, sembilan persen,” ujar Satryo dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (12/2/2025).
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Dalam rapat tersebut, Satryo menegaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada belanja perjalanan dinas, belanja barang, dan belanja modal yang tidak bersifat mendesak.
    “Kami mengikuti efisiensi untuk belanja perjalanan dinas dan belanja barang sebesar 43 persen,” ujarnya.
    Satryo menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14,3 triliun dari pagu awal Rp 56,607 triliun.
    Namun, pihaknya sedang mengusulkan agar pemotongan tersebut hanya sebesar Rp 6,78 triliun guna tetap mempertahankan sejumlah program prioritas.
    “Kami menyisir anggaran antara pagu awal, efisiensi yang diminta, serta usulan kami untuk mempertahankan kinerja kementerian,” kata Satryo.
    Dia pun berharap Komisi X DPR bisa membantu kementeriannya memperjuangkan usulan pemangkasan anggaran hanya sebesar Rp 6,78 triliun.
    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 triliun, tetapi menjadi hanya Rp 6,78 triliun,” ujar Satryo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Libur Sekolah saat Ramadhan dan Lebaran 2025 Berdasar Surat Edaran 3 Menteri

    Jadwal Libur Sekolah saat Ramadhan dan Lebaran 2025 Berdasar Surat Edaran 3 Menteri

    TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini jadwal libur sekolah dalam masa Ramadhan dan Idul Fitri 2025 yang akan segera datang.

    Jadwal libur sekolah ini berdasar dari surat edaran tiga menteri yang terbit pada 20 Januari 2025 lalu

    Libur sekolah Ramadhan 2025 diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/1/2025).

     Meski kegiatan di sekolah ditiadakan, pemerintah tetap meminta siswa belajar dan memperdalam agama secara mandiri di rumah dengan pendampingan orangtua atau wali.

    Lalu, libur sekolah Ramadhan 2025 mulai tanggal berapa?

    Surat edaran libur sekolah bulan puasa berlaku bagi sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan, baik untuk siswa beragama Islam maupun kepercayaan lain.

    Siswa, orangtua, dan wali yang ingin mengetahui jadwal libur sekolah bulan Ramadhan 2025 bisa melihat informasi selengkapnya di bawah ini:

    Tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan (libur awal puasa 2025)

    Tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan

    Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

    Bagi pelajar yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia

    Bagi pelajar yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

    Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan (libur sekolah Ramadhan 2025):

    Selama libur Idul Fitri, pelajar diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

    Kegiatan pembelajaran di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.

    Surat edaran libur sekolah juga mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah dan orangtua/wali selama siswa belajar secara mandiri menyambut 1 Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H.

    Peran pemerintah daerah dan orangtua atau wali selama libur sekolah bulan Ramadhan adalah:

    Peran pemerintah daerah:

    Menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani oleh sekolah

    Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah selama bulan Ramadhan.

    Peran kantor wilayah Kementerian Agama provinsi/kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota:

    Menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani madrasah/ satuan pendidikan keagamaan

    Menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di madrasah/ satuan pendidikan keagamaan selama bulan Ramadhan.

    Peran orangtua/wali:

    Orangtua/wali membimbing dan mendampingi pelajar dalam melaksanakan ibadah Memantau pelajar pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.

    Dengan surat edaran libur Ramadhan 2025, pelajar akan mendapatkan jatah libur selama 13 hari. (*)

  • Penasaran soal Situs Gungung Padang, Fadli Zon: Kalau Perlu Undang Ahli Luar

    Penasaran soal Situs Gungung Padang, Fadli Zon: Kalau Perlu Undang Ahli Luar

    Jakarta –

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengakui masih membutuhkan penelitian mendalam lanjutan untuk menggali lebih dalam serta informasi valid dari keberadaan Situs Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Bahkan menurut Fadli, tidak menutup kemungkinan hal ini dilakukan dengan melibatkan ahli dari luar negeri.

    “Kalau saya sebagai orang awam sifat keingintahuannya sangat common sense yakni tempat itu apa, dan kapan dibuatnya. Sebenarnya ini yang kita ingin dengar dari 6 narasumber kita,” kata Fadli, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/2/2025).

    Hal itu disampaikan Fadli dalam Diskusi Publik bertema ‘Melihat Kembali Nilai-nilai Penting Situs Cagar Budaya Nasional Gunung Padang: Suatu Upaya Pelestarian Cagar Budaya Berkelanjutan’, yang digelar Kemenbud di Graha Gedung A Lantai 3 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, hari ini. Diskusi ini diikuti oleh 250-an peserta yang terdiri dari berbagai elemen baik peneliti, akademisi, pemerintah, ikatan profesi, jurnalis, dan komunitas.

    Diskusi ini mencoba untuk memperlihatkan bagaimana nilai-nilai penting Gunung Padang sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menjadi suatu stimulan dalam upaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Diskusi ini juga bertujuan untuk mempublikasikan nilai penting termutakhir berdasarkan penelitian terkini oleh para ahli di Gunung Padang.

    “Kita masih dalam tahap early stage, tahap awal penelitian, tentu kalau kita lakukan riset lebih lanjut terhadap Gunung Padang ini perlu adanya kolaborasi dengan banyak lembaga, pihak dan ahli-ahli diperlukan juga mengundang ahli dari luar untuk melakukan riset megalitik Gunung Padang,” ungkap Fadli.

    Fadli juga menekankan pentingnya forum diskusi antar para ahli, pemerintah, dan pihak terkait untuk mencari solusi upaya penelitian lebih lanjut sekaligus pelestarian situs tersebut kepada para peserta yang terdiri dari sejumlah kementerian dan juga lembaga masyarakat seperti Kemenko PMK, Setditjen DPR RI, Kemenpar RI, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur, Perkumpulan Ahli Arkeologi (IAAI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), hingga Komunitas Forum Masyarakat Peduli Gunung Padang dan sejumlah mahasiswa. Fadli berharap diskusi ini menghasilkan sintesa bagi jawaban-jawaban yang ditunggu oleh masyarakat tentang situs Gunung Padang.

    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan dalam laporannya menyampaikan diskusi ini bertujuan untuk mewacanakan upaya keberlanjutan penelitian terhadap Situs Gunung Padang. Restu menyebut diskusi ini untuk mendiskusikan secara komprehensif terobosan baru bagaimana arah dan kelanjutan Situs Gunung Padang karena ini memerlukan usaha dan kerja sama untuk mewujudkannya.

    Situs Gunung Padang ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/M/2014. Menurut salah satu narasumber diskusi Arkeolog Junus Satrio Atmodjo, situs Gunung Padang merupakan tinggalan budaya megalitik berupa punden berundak yang tersusun dari batuan kekar kolom berbentuk balok dengan lima teras berundak.

    “Situs ini memiliki lima teras yang disusun bertingkat, bangunan ini digunakan untuk memuja nenek moyang, di mana konsepnya merupakan teras bertingkat,” ujar Junus.

    Selain itu pada diskusi situs Gunung Padang juga disampaikan paparan oleh narasumber lainnya, yaitu: Dr Taqyuddin, memaparkan bagaimana nilai-nilai penting Gunung Padang sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional dapat menjadi suatu stimulan dalam upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Dengan demikian, Gunung Padang dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bukti kejayaan peradaban nusantara di masa lampau.

    Setelahnya, Prof Ris Dr Sutikno Bronto yang pada kesimpulannya menyampaikan Gunung Padang adalah situs arkeologis dan geologis yang unik, tetapi rentan terhadap bencana alam, sehingga perlu perhatian khusus dalam pelestariannya. Pembicara berikutnya Prof Dr Danny Hilman Natawidjaja menyebutkan hasil penelitiannya bahwa semua lapisan batuan kolom di bagian atas bukit Gunung Padang disusun oleh manusia dan tidak ada yang alamiah.

    Kemudian pembicara berikutnya, Dr Lutfi Yondri, menyampaikan perlunya penelitian berkelanjutan dilakukan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang situs ini dan mengembangkan potensi pariwisata yang dapat mendukung ekonomi lokal dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Pembicara terakhir, Dr Ali Akbar menyebutkan hasil uji laboratorium dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mendukung usia situs yang mencapai ribuan tahun.

    Menurut Ali, situs ini memiliki makna spiritual dan historis, yang mengarah pada kemungkinan Gunung Padang bukan hanya struktur alami tetapi juga dibentuk oleh manusia.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kabar Baik, PNS Guru hingga Dosen Bisa Dapat Izin dan Tugas Belajar – Page 3

    Kabar Baik, PNS Guru hingga Dosen Bisa Dapat Izin dan Tugas Belajar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif menyampaikan kabar baik bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS guru, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik). Mereka rencananya akan diberikan kemudahan prosedur kepegawaian terkait izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar.

    Kabar ini disampaikan saat membuka Sharing Knowledge Manajemen Talenta ASN di lingkup BKN dan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia, Rabu (12/02/2025), secara daring.

    Rencana kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara Kepala BKN beserta jajaran dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Satryo Soemantri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu’ti.

    “Sejumlah kebijakan positif telah disepakati untuk memudahkan ASN guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mendukung pengembangan karier dan kompetensi mereka,” terang Kepala BKN.

    Lebih lanjut, Zudan bersama Menteri Dikti Saintek dan Menteri Dikdasmen telah sepakat untuk memberikan kemudahan dalam proses izin belajar, tugas belajar, dan pencantuman gelar bagi ASN.

    Kebijakan ini juga mencakup rencana pemutihan bagi ASN yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2, atau S3 tanpa memiliki izin atau tugas belajar sebelumnya.

    “Bagi yang sudah lulus, silakan diurus. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetapi terlampau waktunya, tidak perlu perpanjangan, tetap kita akui. Ini berlaku juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan akreditasi C, karena tidak semua perguruan tinggi di daerah memiliki akreditasi B atau bahkan A,” jelasnya.

    Selanjutnya, rencana kebijakan ini juga akan mempertimbangkan penghapusan batasan jarak dan metode pembelajaran, baik melalui e-learning, hybrid, maupun full-time. Semua akan diakui sebagai upaya pengembangan profesi ASN.

    Menurut Zudan Arif, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak ASN untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa terkendala prosedur birokrasi yang rumit.

  • Laman Resmi untuk Cek Status Penerima PIP 2025 Diperbarui, Ini Cara Pengecekan di Situs Baru

    Laman Resmi untuk Cek Status Penerima PIP 2025 Diperbarui, Ini Cara Pengecekan di Situs Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Pada tahun 2025, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa sekolah yang terdaftar sebagai penerima. Program ini memang bertujuan memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat terus bersekolah dan meraih cita-cita.

    Dengan pemerintahan yang baru, situs resmi untuk pengecekan telah diperbarui pula. Jika sebelumnya masyakarat bisa akses di pip.kemdikbud.go.id, saat ini lamannya berubah menjadi pip.dikdasmen.go.id.

    Lantas, adakah perbedaan cara cek penerima di situs baru dengan situs lama PIP? Berikut informasinya.

    Cara Mengecek Status Penerima PIP 2025 Secara Online

    Untuk mengetahui apakah kamu terdaftar sebagai penerima PIP 2025, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka situs pip.dikdasmen.go.id melalui browser di perangkatmu. Siapkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kamu dapat mengecek NISN melalui situs nisn.data.kemdikbud.go.id dan NIK dapat ditemukan di Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Cari menu “Cari Penerima PIP” di halaman utama situs. Masukkan NISN dan NIK dengan benar. Ketikkan kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar. Klik tombol “Cek Penerima PIP”. Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan informasi mengenai status penerimaan PIP.

    Secara garis besar memang tidak ada perbedaan signifikan antara situs lama dan situs baru, sehingga kamu tidak perlu khawatir harus beradaptasi lagi dengan laman yang baru ini.

    Jadwal dan Besaran Dana PIP 2025

    Pencairan dana PIP 2025 akan dilakukan secara bertahap dalam tiga termin:

    Termin 1 (Februari–April): Prioritas bagi siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Termin 2 (Mei–September): Untuk siswa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan ditetapkan melalui SK Nominasi. Termin 3 (Oktober–Desember): Mencakup siswa yang memenuhi kriteria pada termin 1 dan 2.

    Besaran dana PIP yang diterima akan berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan:

    SD/Sederajat: Rp450.000 per tahun SMP/Sederajat: Rp750.000 per tahun SMA/Sederajat: Rp1.800.000 per tahun

    Penting untuk diingat bahwa informasi mengenai jadwal dan besaran dana PIP dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memantau informasi terbaru.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

    JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan terkait rencana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar dalam rapat kerja mendatang. Hal ini disampaikan dalam rangka evaluasi anggaran dan realisasi efisiensi keuangan daerah.

    “Kami akan menanyakan terkait anggaran DAU pada rapat kerja nanti. Kami masih menunggu realisasi efisiensi dan bagaimana penggunaannya bagi keuangan daerah. Besaran anggaran, rencana kegiatan, dan regulasinya akan kami evaluasi secara objektif,” ujar Cecep Dani Sufyan, Selasa (11/2).

    Selain itu, Cecep juga menyoroti hasil Rapor Pendidikan Kota Banjar tahun 2024. Meskipun Kota Banjar meraih nilai terbaik se-Jawa Barat dengan skor 88,22 dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan serta Gubernur, ia menekankan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

    “Di tingkat PAUD, masih ada persoalan akreditasi karena banyak tenaga pendidik yang seharusnya berpendidikan S1, namun masih banyak yang berpendidikan D3 bahkan SLTA. Ini harus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan SDM di tingkat PAUD,” jelasnya.

    BACA JUGA: Tim Gabungan Gelar Razia Kendaraan di Kota Banjar, Satlantas Ingatkan Pengendara Lengkapi Surat-surat

    Cecep mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Banjar dan Disdik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

    Namun, ia menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. “Kita harus melihat rapor pendidikan secara objektif, mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, bahkan yang sudah baik pun harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

    Ia juga menyarankan agar lembaga PAUD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) mengelola tenaga pendidik dengan lebih baik, misalnya dengan tidak lagi menerima guru yang tidak linier bidang pendidikannya.

    Bagi guru yang sudah ada, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas melalui program upgrading, pemberian stimulan, atau bahkan beasiswa kuliah.

    “Di sini diperlukan keberpihakan anggaran dan political will dari kepala daerah,” tegas Cecep.

    Selain itu, Cecep juga menyoroti masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di Kota Banjar.