Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kemdikbud

  • UKT Haram Diutak-atik, Sri Mulyani Peringatkan Kampus Negeri Soal Efisiensi Anggaran

    UKT Haram Diutak-atik, Sri Mulyani Peringatkan Kampus Negeri Soal Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperingatkan agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak terdampak efisiensi anggaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia mengimbau agar UKT jangan sampai jadi memberatkan mahasiswa.

    Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Februari 2025. Ia menjelaskan kembali alokasi pengurangan anggaran yang semestinya.

    “Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan keperguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi Kementerian Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut,” ucap Sri Mulyani.

    Maka, ia menegaskan, selain poin-poin yang telah disebutkan, tidak ada pemangkasan anggaran lain dari kampus. Dia mengulang sampai dua kali larangan kenaikan UKT bagi mahasiswa.

    “Langkah (efisiensi anggaran) ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” katanya.

    Isu Kenaikan UKT

    Isu kenaikan uang kuliah atau UKT menimbulkan kepanikan dan menuai atensi di media sosial, setelah terungkap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap bidang pendidikan.

    Biaya kuliah di perguruan tinggi disebut kena dampak signifikan dari kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Isu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kementeriannya untuk memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

    Namun, Mendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun demi mempertahankan program-program prioritas yang lebih krusial.

    Satryo menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi dan mahasiswa, seperti tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional.

    “Salah satu yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),” ujarnya, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    “Yang dipangkas hingga 50% dari pagu awal Rp6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” tuturnya menjelaskan.

    Satryo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini bisa meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi, yang berisiko menyebabkan kenaikan uang kuliah.

    “Jika BOPTN dipotong setengahnya, kemungkinan perguruan tinggi harus melakukan penaikan uang kuliah,” katanya lagi.

    Hal serupa juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan cukup besar.

    Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah yang besar, Kemendiktisaintek mengusulkan pengurangan pemotongan pada beberapa program strategis seperti PTNBH dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Verrell Bramasta Tolak Pemotongan Tukin Dosen: Hak Mereka Harus Jadi Prioritas

    Verrell Bramasta Tolak Pemotongan Tukin Dosen: Hak Mereka Harus Jadi Prioritas

    Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus politisi DPR Verrell Bramasta yang ikut rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta agar dana tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen tidak dipangkas atau dikurangi. Dia sadar ada kesulitan dampak pemotongan anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran pada 2025.

    “Saya memahami adanya kesulitan mendiktisaintek terhadap pemangkasan anggaran. Namun, saya kira persoalan hal-hal yang terkait dengan program perlu disikapi dengan bijak. Saya mengapresiasi upaya efisiensi yang dilakukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru berdampak langsung pada dosen, terutama terkait tunjangan yang sudah lama tertunda. Hak mereka harus tetap menjadi prioritas,” ungkap Verrell Bramasta dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (14/2/2025).  

    Diterangkan, anggaran tunjangan dosen masih belum cukup untuk melunasi tunggakan tukin. Jika terkena efisiensi, penyelesaiannya akan semakin sulit. Terlebih ada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen baik dosen PNS maupun swasta berhak mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikat dosen sebesar satu kali gaji pokok PNS.

    “Tunjangan dosen non-PNS yang terlampir hanya Rp 2,70 triliun, sedangkan dosen PNS itu Rp 2,50 triliun. Saya berharap ini jangan kena efisiensi. Rp 2,7 triliun saja belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan tukin dosen selama ini, apalagi kalau dikurangi. Karena yang terjadi realitanya tunjangan ini tidak pernah dibayarkan sejak 2020. Jadi tolong, jangan potong anggaran tukin dosen,” tambahnya.

    Verrell Bramasta menyatakan, tukin dosen wajib diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan bangsa.

    “Kita harus melihat ini bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dosen yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia,” kata Verrel Bramasta.

  • Dampak Efisiensi Anggaran, Naiknya UKT hingga Nasib PIP yang Terancam

    Dampak Efisiensi Anggaran, Naiknya UKT hingga Nasib PIP yang Terancam

    PIKIRAN RAKYAT – Isu kenaikan uang kuliah atau UKT menimbulkan kepanikan dan menuai atensi di media sosial, setelah terungkap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap bidang pendidikan.

    Biaya kuliah di perguruan tinggi disebut kena dampak signifikan dari kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Isu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kementeriannya untuk memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

    Namun, Mendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun demi mempertahankan program-program prioritas yang lebih krusial.

    Satryo menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi dan mahasiswa, seperti tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional.

    “Salah satu yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),” ujarnya, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    “Yang dipangkas hingga 50% dari pagu awal Rp6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” tuturnya menjelaskan.

    Satryo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini bisa meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi, yang berisiko menyebabkan kenaikan uang kuliah.

    “Jika BOPTN dipotong setengahnya, kemungkinan perguruan tinggi harus melakukan penaikan uang kuliah,” katanya lagi.

    Hal serupa juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan cukup besar.

    Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah yang besar, Kemendiktisaintek mengusulkan pengurangan pemotongan pada beberapa program strategis seperti PTNBH dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

    Bagaimana Nasib PIP?

    Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa anggaran total untuk program ini tetap, mencapai Rp9.606.139.800.000, atau sekitar Rp9,6 triliun.

    “Program Indonesia Pintar dengan anggaran Rp9,6 triliun dan dana untuk tanggap darurat bencana alam yang mencapai Rp22,5 miliar tetap akan dipertahankan,” kata Mu’ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X, Kamis, 13 Februari 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti memberikan penjelasan lebih rinci mengenai keadaan Program Indonesia Pintar (PIP) setelah efisiensi anggaran.

    PIP memang terkena pemblokiran dana efisiensi sebesar Rp53,9 miliar, sehingga anggaran total yang tersedia menjadi Rp9,618 triliun.

    Namun demikian, Kemendikdasmen tetap mencatat anggaran yang dialokasikan untuk PIP sebesar Rp9,6 triliun, yang akan diberikan kepada 17,9 juta penerima. Dalam pertemuan dengan Sekretariat Negara, dijelaskan bahwa belanja sosial tidak boleh terkena efisiensi.

    PIP sendiri termasuk dalam pagu belanja sosial Kemendikdasmen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga sedang membahas penambahan anggaran sekitar Rp3,8 hingga Rp3,9 triliun.

    “Masih kami cantumkan Rp 9,6 (triliun) untuk 17,9 juta anak dari SD hingga SMA/SMK. Namun, (akan ada) tambahan sekitar 3,8 sampai 3,9 triliun, yang sudah mulai dibahas di Kementerian Keuangan,” kata Suharti.

    Penambahan anggaran ini bertujuan agar target PIP tetap sama seperti tahun 2024. Ia juga menjelaskan, masih ada 666 ribu siswa yang menerima dana PIP sebesar Rp1 juta, padahal seharusnya jumlah tersebut Rp1,8 juta.

    “Untuk SMA/SMK dengan pagu yang ada sekarang masih kurang sekitar 666 ribu siswa, dengan satuan biaya yang masih sebesar Rp1 juta, harusnya Rp1,8 juta,” ucapnya.

    Secara keseluruhan, untuk PIP 2025, Kemendikdasmen menargetkan jumlah penerima tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni 17,9 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp 9,672 triliun. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, #savekipkuliah & #daruratpendidikan Bergema

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, #savekipkuliah & #daruratpendidikan Bergema

    Jakarta –

    Dalam beberapa hari terakhir, media sosial di Indonesia telah menjadi arena bagi warganet untuk menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai pemangkasan anggaran pendidikan yang diusulkan oleh pemerintah. Tagar #savekipkuliah serta #daruratpendidikan bergema di media sosial dan jadi trending topic.

    Pemangkasan anggaran pendidikan di tahun 2025 telah menjadi topik hangat setelah diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan, mencapai sekitar Rp22,54 triliun.

    Salah satu poin yang sangat dikhawatirkan adalah dampak pemangkasan ini terhadap program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan berbagai beasiswa lainnya. Meskipun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, telah menegaskan bahwa program beasiswa tidak akan terdampak, data yang beredar di media sosial menunjukkan bahwa pagu awal KIP Kuliah yang semula Rp14,698 triliun mengalami pemotongan drastis menjadi Rp1,319 triliun.

    Meski ada usaha untuk mengembalikan pagu anggaran ini ke angka semula, kekhawatiran tetap menyebar luas. Media sosial X dan platform lainnya telah menjadi tempat untuk ekspresi keprihatinan dan protes. Banyak mahasiswa, dosen, dan orang tua menyatakan bahwa pemangkasan anggaran ini bisa mengancam akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan bantuan finansial.

    Tagar #savekipkuliah menunjukkan permintaan agar program ini tetap dilanjutkan tanpa pengurangan dana, sementara #daruratpendidikan menggambarkan kondisi darurat yang dianggap sedang terjadi dalam sektor pendidikan.

    Reaksi Warganet

    Foto: Twitter

    Berikut rangkuman reaksi warganet:

    “Temen-temen please jangan diem aja ya kalau pemerintah mulai semena-mena sama rakyat. Gaji mereka itu dari APBN, sebagian besar dari pajak yang sudah kita bayarkan. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan itu kewajiban mereka. #daruratpendidikan #savekipkuliah #turunkanuktptn,” ucap @MewJe15.

    “600k masyarkat yg bergantung dgn kip-k kebanyakan adalah anak-anak yang pertama kali menjadi sarjana di keluarganya, tapi terancam putus kuliah jika efisiensi ini dilaksanakan,” kata @caninehoon.

    “mau sesengsara apalagi kita dinegara sendiri, bahkan untuk pendidikan kita juga yg harus mengemis. dana tunjangan poliTIKUS itu tidak diganggu gugat ya? maknnya langsung ketok palu yg penting perut penguasa besar #savekipkuliah #daruratpendidikan #turunkanuktptn,” ujar @ftrdnz.

    “Lantas pada siapa kami harus menaruh harapan untuk hidup yang lebih layak? 600k orang akan kehilangan mimpinya, 600k keluarga akan kehilangan harapan untuk merubah nasibnya. Jadi mau menuju Indonesia emas atau Indonesia cemas? #savekipkuliah #daruratpendidikan,” kata @urizka_.

    “Sangat menyayat hati membaca kalimat, “Sebanyak 663.821 mahasiswa penerima KIP-K terancam putus kuliah” dan “Sebanyak 12 orang penerima BPI LN berpotensi terlantar di luar negeri Pendidikan adalah hak semua generasi. Pemangkasan dana pendidikan hanya akan memperburuk akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Jangan biarkan masa depan anak bangsa hancur!” ungkap @PJM_INA.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Target Penerima Beasiswa S1/D4 Jadi 150 Ribu Guru di 2026”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    Darurat Pendidikan Viral Imbas Efisiensi, Serikat Pekerja Kampus dan Dosen Se-Indonesia Dukung Mahasiswa Turun ke Jalan

    “Saatnya melawan! Selamatkan bangsa, selamatkan Indonesia dari latennya penghancuran,” tambahnya.

    Diketahui, kabar efisiensi ranah pendidikan mencuat dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025). Dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam kesempatan itu, Satryo memaparkan sejumlah beasiswa yang kena pemangkasan anggaran. Akibat efisiensi di kementeriannya.

    “Beasiswa ada KIP kuliah, pagu awalnya Rp14,698 triliun, kemudian efisiensi oleh Ditjen Anggaran (Kemenkeu) sebesar Rp1,31 triliun, (besarnya) 9 persen. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” kata Satryo.

    Kemudian, pada program BPI dan Beasiswa Adik, Satryo menjelaskan efisiensi anggarannya sebesar 10 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp194 miliar dan Rp213 miliar.

    Adapun pada Beasiswa KNB serta dosen dan tenaga kependidikan, lanjut dia, efisiensi anggarannya sebesar 25 persen dari pagu awal sejumlah masing-masing Rp85 miliar dan Rp236 miliar.

    Komponen anggaran yang sama juga mencantumkan terkait gaji dan tunjangan pegawai, serta tunjangan dosen non-PNS.

    Untuk tunjangan dosen non-PNS, ungkap Satryo, terdapat efisiensi sebesar 25 persen dari total Rp2,7 triliun. Namun demikian, tidak terdapat pemangkasan dalam hal gaji dan tunjangan pegawai.

    Terkait hal ini, Menteri Satryo mengatakan pihaknya mengupayakan agar efisiensi anggaran dalam bidang ini dinolkan, karena dinilai krusial.

  • Mendikdasmen Gandeng Muslimat NU Kuatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini

    Mendikdasmen Gandeng Muslimat NU Kuatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti hadir di tengah ribuan jamaah Muslimat NU senagai narasumber dalam sidang pleno di Asrama Haji, Kamis (13/2/2024).

    Dalam kesempatan ini Mendikdasmen Mu’ti menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Muslimat NU khususnya untuk mendukung penguatan pendidikan karakter bagi anak usia dini (PAUD). 

    Terutama karena dalam kesempatan ini turut digelar penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Menteri Dikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti bersama Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    “Kami tadi sudah tandatangani bersama Ibu Ketua Umum PP Muslimat, untuk kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini, serta program-program lain yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter,” tegas Mendikdasmen Mu’ti. 

    MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pelaksanaan kerja riil di lapangan. Kerja-kerja strategis penting dilakukan dengan melibatkan Muslimat NU karena terutama Muslimat NU mengelola ribuan lembaga pendidikan. 

    Pihaknya optimistis kerjasama ini akan signifikan membangun Pendidikan Anak Usia Dini dan penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga. 

    “Nanti antara lain, kalau yang sekolah sudah menggunakan sekolah-sekolah formal TK, yang diselenggarakan oleh Muslimat, karena memiliki banyak sekali RA, yang memiliki peranan penting dalam pendidikan anak usia dini,” ujarnya. 

    “Yang lainnya mungkin dalam bentuk parenting dan kegiatan yang yang nanti kita set bersama setelah MoU,” pungkas Mendikdasmen Mu’ti. 

    Di sisi lain, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, penguatan pendidikan karakter pada anak usia dini, sedianya telah dilakukan oleh Muslimat NU. 

    “Muslimat loh punya PAUD 9800-an, jadi itu bukan sesuatu yang baru, yayasan pendidikan Muslimat NU itu mengelola RA, TPA, TPQ, TK, PAUD,” ujarnya. 

    Bahkan, untuk jumlah Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang dikelolah oleh Muslimat sebanyak 14.350-an. Sehingga hal ini ditegaskannya bukan sesuatu yang baru melainkan sudah dilakukan oleh muslimat NU.

    Untuk mendukung hal itu, dilakukan penguatan-penguatan melalui pelatihan-pelatihan para guru, kemudian meniru sekolah yang memiliki predikat baik. 

    “Referensi seperti PAUD PAUD teladan, TK TK teladan, yang lain kemudian akan mengikuti kurikulum kurikulum yang sudah dilakukan oleh yang teladan teladan itu,” tegasnya. 

    Setiap tahun, Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan pemilihan TK, maupun PAUD teladan secara nasional. Diantara yang pernah terpilih, adalah PAUD Muslimat di Gresik, Malang, dan Padang Panjang.

  • Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    Ingatkan Saya Jika Lupa Pendidikan Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Prabowo Subianto meminta masyarakat mengingatkannya jika suatu saat dirinya lupa untuk memprioritaskan pendidikan jika terpilih menjadi Presiden Indonesia.

    Hal itu disampaikan Presiden ke-8 Indonesia itu saat menjawab komentar seorang pengguna X @miftahuljputri yang memintanya untuk fokus terhadap siswa, guru, dan pendidikan.

    “Pak saya doakan bapak jadi presiden selanjut nya, kalo bapak jadi presiden tolong fokus sama kami ya pak (siswa sekolahan,guru,pendidikan),” tulis akun tersebut.

    “Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa,” jawab Prabowo Subianto pada 4 Mei 2018.

    Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Kini, cuitan tujuh tahun lalu itu kembali menjadi perhatian netizen usai viral adanya efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan, mulai dari KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga Beasiswa ADIK.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, untuk KIP-K, pagu awal Rp14.698.109.754.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp1.310.849.475.000.

    Terlihat dampak efisiensi anggaran sebanyak 663.821 masyarakat penerima KIP-K terancam putus kuliah, tidak ada penerimaan mahasiswa baru, penerima KIP mahasiswa on going tidak dapat dibayarkan tahun 2025.

    Insya Allah. Sebagai anak dari seorang dosen, pendidikan menjadi prioritas setelah ekonomi. Mohon ingatkan saya jika saya lupa. https://t.co/xR98N7qY5R— Prabowo Subianto (@prabowo) May 4, 2018

    Kemudian, pemangkasan ini menjadi bukti pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan, gagal menciptakan adanya sarjana pertama dari keluarga miskin, dan menurunkan akses penduduk dari ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

    Lalu untuk Beasiswa Pendidikan Indonesia, pagu awal Rp194.709.094.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp19.470.909.000, adapun dampak efisiensi yakni:

    1. 12 orang peneriam BPI LN (program S3) dari 33 orang terancam tidak dapat dibayarkan (berpotensi terlantar di luar negeri); dan

    2. Masyarakat penerima BPI: Tidak ada penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025

    Selanjutnya untuk Beasiswa ADIK, pagu awal Rp213.730.320.000, efisiensi DJA Rp14,3 triliun menjadi Rp21.373.032.000, adapun dampaknya menurunkan akses pendidikan tinggi bagi penduduk di wilayah 3T dan Orang Asli Papua (OAP).

    ptn! aku gemeter, ini beneran? as anak yang cuma bisa ngarepin kipk buat kuliah (pengunguman cpat, gk ngeluarin modal dulu bcs gak ada yg biayai) gak tau lagi harus ngapain wkwkwk pic.twitter.com/86gsFjR0Mk— Base SBMPTNFESS (@sbmptnfess) February 12, 2025 Biaya Kuliah Bakal Naik

    Diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memprediksi bakal adanya kenaikan uang kuliah sebagai dampak dari efisiensi anggaran.

    “Ini merupakan program bantuan langsung kepada perguruan tinggi, karena kalau mereka juga kena efisiensi, ada kemungkinan perguruan tinggi akan mencari tambahan dana untuk pengembangan, dan kalau tidak ada opsi lain terpaksa menaikkan uang kuliah,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

    Diketahui, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) mengalami efisiensi sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp6,018 triliun.

    Kemudian, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) juga terkena pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp2,37 triliun.

    Satryo juga menjelaskan jika dana Program Revitalisasi PTN (PRPTN) terkana pemangkasan sebesar 50 persen dari pagu awal sejumlah Rp856 miliar, serta dana bantuan Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT) dan dana bantuan kelembagaan PTS yang nilai efisiensinya sebesar 50 persen dari pagu awal masing-masing Rp250 miliar dan Rp365 miliar.

    “Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” tutur Satryo Soemantri Brodjonegoro.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 32,2 Persen Anak Usia 16-18 Tahun di Kota Banjar Tidak Bersekolah, APS Turun Signifikan

    32,2 Persen Anak Usia 16-18 Tahun di Kota Banjar Tidak Bersekolah, APS Turun Signifikan

    JABAR EKSPRES – Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison, mengungkapkan keprihatinan atas tingginya angka anak usia 16-18 tahun di Kota Banjar yang tidak dapat menikmati layanan pendidikan.

    Data terbaru menunjukkan, sebanyak 32,2 persen anak pada rentang usia tersebut tidak bersekolah. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 3,8 persen, dari 71,78 persen di tahun 2023 menjadi 67,98 persen di tahun 2024.

    “Logikanya, semakin tinggi APS, semakin banyak anak yang bersekolah. Jika APS hanya 67,98 persen, berarti 32 persen anak tidak bersekolah,” jelas Muhlison dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    BACA JUGA: Mosi Tidak Percaya, Tiga Karang Taruna di Kota Banjar Tuntut Digelar KLB!

    Muhlison menilai, tingginya angka anak yang tidak bersekolah ini merupakan alarm serius bagi masa depan generasi emas Kota Banjar.

    Menurutnya, hal ini mengancam potensi kesejahteraan dan wajah peradaban kota. Ia pun menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar telah gagal dalam mengelola pendidikan dan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.

    “Ini angka yang fantastis. Artinya, dari 100 anak, 32 di antaranya tidak bersekolah. Ini sangat berbahaya bagi masa depan generasi emas. Wajar jika rapor pendidikan kita tahun ini jeblok. Kondisi ini tidak boleh diabaikan,” tegas Muhlison.

    Data tersebut, lanjutnya, bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam memberikan akses layanan pendidikan di suatu wilayah.

    BACA JUGA: APK PAUD Kota Banjar Tertinggi se-Jawa Barat, Namun Kualitas Pendidikan Masih jadi Sorotan

    “Semakin tinggi APS, berarti daerah tersebut berhasil menyelenggarakan layanan pendidikan. Jika melihat data ini, indikasinya Pemkot gagal mewujudkan program wajib belajar 12 tahun,” imbuhnya.

    Muhlison, yang juga mantan Ketua PMII Kota Banjar, mendesak Pemkot Banjar untuk segera mengurai akar persoalan dan mencari solusi atas masalah ini.

    Ia juga menyarankan agar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dievaluasi sebagai bentuk konsekuensi logis dari kegagalan mengelola pendidikan.

    “Pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa. Kami minta Pemkot segera mencari solusi dari akar persoalan ini. Kadisdik layak dievaluasi karena dampaknya sangat serius bagi masa depan Kota Banjar. Angka 32 dari 100 bukan main-main,” tegasnya.

  • Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar UM, Singgung Kritik ke Sistem Zonasi Surabaya 13 Februari 2025

    Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar UM, Singgung Kritik ke Sistem Zonasi Surabaya 13 Februari 2025

    Muhadjir Effendy Dikukuhkan sebagai Guru Besar UM, Singgung Kritik ke Sistem Zonasi
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
    Muhadjir Effendy
    dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan Luar Sekolah di
    Universitas Negeri Malang
    (
    UM
    ),
    Kota Malang
    , Jawa Timur pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam pidatonya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menyinggung soal
    sistem zonasi
    yang kerap mendapat kritikan.
    Namun, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
    Menurutnya, sistem pendidikan yang diterapkan sejak semasa kepemimpinannya tersebut bertujuan menghapus eksklusivitas penerimaan siswa baru dan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan.
    “Kritik terhadap sistem zonasi adalah hal wajar, tetapi tujuan utamanya adalah memastikan semua anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara,” kata Muhadjir, Kamis (13/2/2025).
    Selain itu, saat diwawancarai, ia mengatakan bahwa sistem zonasi pendidikan juga untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah.
    “Pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, tetapi untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, mulai dari kurikulum, sebaran guru, hingga kualitas sarana prasarana,” katanya.
    Muhadjir dikukuhkan sebagai guru besar dalam sidang terbuka senat akademik hari ini. Ia sebenarnya menerima surat keputusan (SK) sebagai Guru Besar pada tahun 2014.
    Namun, saat itu dirinya belum sempat menyampaikan pidato pengukuhannya karena mendapat tugas negara sebagai menteri di era Presiden Jokowi.
    Dia mengatakan bahwa kesempatan pengukuhan yang diterimanya menjadi amanat keleluasaan bagi dirinya untuk berkontribusi lebih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
    ”
    Alhamdulillah
    , saya bersyukur atas kepercayaan ini,” katanya.
     
    Meski kini menjabat sebagai Penasihat Presiden Bidang Haji, Muhadjir menegaskan komitmennya untuk terus berkiprah di dunia pendidikan.
    “Setelah pengukuhan ini, saya akan mendedikasikan waktu sebagai Guru Besar UM dan turut membina mahasiswa S2 dan S3,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Hore! Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Rp11,5 triliun Cair Sebelum Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan gaji, tunjangan, hingga gaji ke-13 guru dan guru non-ASN (honorer) tak terdampak efisiensi anggaran pemerintah dan akan cair sebelum Lebaran 2025. 

    “Belanja gaji dan tunjangan ASN tetap sebesar Rp1,64 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) dilansir dari Antara.

    Abdul Mu’ti juga menegaskan anggaran tunjangan guru non-ASN atau guru honorer sebesar Rp11,5 triliun tetap akan diberikan kepada penerima dan tidak akan terpengaruh efisiensi anggaran.

    “Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan nilai tersebut sudah termasuk kenaikan tunjangan guru non-ASN yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan. Angka tersebut sesuai janji Presiden RI Prabowo Subianto.

    Terkait tunjangan guru berbentuk transfer langsung, Sekjen PP Muhammadiyah itu menjelaskan saat ini prosesnya sudah mencapai tahap verifikasi dan validasi data dari masing-masing guru, yang prosesnya melibatkan pemerintah daerah.

    Mendikdasmen juga menekankan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan.

    “Mudah-mudahan kalau bisa cepat selesai sebelum Idulfitri [Lebaran 2025] sudah cair, saya kira bisa memberikan kehormatan yang luar biasa bagi para guru untuk bisa melaksanakan Hari Raya dengan gembira,” tutur Abdul Mu’ti.