Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kejaksaan

  • Seorang Mengaku Wartawan Peras ASN dan Sekolah di Lampung Tengah, Gunakan Surat Palsu KPK

    Seorang Mengaku Wartawan Peras ASN dan Sekolah di Lampung Tengah, Gunakan Surat Palsu KPK

    Liputan6.com, Lampung Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh oknum mengaku wartawan.

    Aksi pemerasan itu dilakukan dengan modus kerja sama media fiktif hingga ancaman menggunakan surat berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lampung Tengah, Median Suwardi mengatakan, pemanggilan sejumlah ASN dari Sekretariat DPRD Lampung Tengah dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang merasa ditekan untuk membayar langganan media yang tidak pernah terbit.

    “Benar, kami sudah memanggil beberapa orang dari Sekretariat DPRD untuk dimintai keterangan. Hasil klarifikasi menunjukkan kesesuaian antara laporan pelapor dengan fakta di lapangan. Modusnya, meminta pembayaran kerja sama media, padahal medianya tidak terbit secara teratur,” ujar Median, Minggu (26/10/2025).

    Menurut hasil pemeriksaan sementara, media yang digunakan pelaku hanya dicetak terbatas untuk formalitas penagihan ke instansi pemerintah. Bahkan, dalam banyak kasus, uang sudah dibayarkan namun koran tidak pernah diterima.

    “Koran itu hanya dicetak untuk menagih ke instansi. Kadang uang sudah dibayar, tapi korannya tidak ada. Saat ditanya, pelaku justru marah, mengancam, dan mengirim pesan suara bernada kasar,” jelas Median.

    Selain intimidasi verbal, sejumlah ASN juga mengaku takut melapor karena pelaku dikenal memiliki hubungan dengan pejabat daerah dan kerap mengaku dekat dengan aparat penegak hukum.

    Lebih jauh, penyidik Kejari Lampung Tengah menemukan bahwa pelaku juga menggunakan surat berlogo KPK untuk menakut-nakuti korbannya. Surat itu diklaim sebagai surat tugas resmi, padahal setelah ditelusuri ternyata hanya surat survei biasa dari tahun 2021.

    “Setelah kami periksa, surat itu bukan surat tugas resmi KPK. Tidak ada perintah penyelidikan atau pengumpulan data seperti yang disampaikan pelaku. Kami pastikan pelaku tidak memiliki hubungan apa pun dengan KPK,” tegas Median.

     

  • Wajah Jaksa Pucat di Ruang Sidang Gegara Johnson Panjaitan

    Wajah Jaksa Pucat di Ruang Sidang Gegara Johnson Panjaitan

    Oleh:Agung Nugroho

    KABAR duka datang dari kalangan pegiat hukum dan hak asasi manusia. 

    Johnson Panjaitan, pengacara dan aktivis HAM yang dikenal lantang membela rakyat kecil dan korban pelanggaran keadilan, berpulang meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan yang pernah berjuang bersamanya.

    Bagi generasi aktivis reformasi, nama Johnson Panjaitan tak sekadar pengacara. Ia adalah simbol keberanian melawan ketidakadilan. 

    Kenangan paling kuat tentangnya muncul dari masa sidang Subversif Partai Rakyat Demokratik (PRD) tahun 1996-1997, ketika ia mendampingi para aktivis muda yang dituduh melawan negara.

    Setiap kali Johnson hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suasana berubah tegang. Para jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung kerap terlihat gugup, bahkan sebelum sidang dimulai. 

    Mereka sering mampir ke sel tahanan hanya untuk menanyakan, “Apakah Johnson Panjaitan mendampingi hari ini?”

    Jika jawabannya ya, wajah mereka langsung pucat. Johnson tampil dengan suara menggelegar, menyanggah setiap pernyataan jaksa, dan tak segan memotong pertanyaan yang dianggap menyesatkan. 

    Ia tak pernah gentar, bahkan ketika hakim menegur keras tindakannya.

    Usai sidang, Johnson kerap mendatangi meja jaksa dan memarahi mereka dengan nada tinggi. Para jaksa yang biasanya garang itu duduk diam, pucat, seolah merekalah yang sedang diadili. 

    Johnson menjadikan ruang sidang bukan sekadar tempat perdebatan hukum, melainkan panggung moral untuk menegakkan kebenaran.

    Kini, Johnson Panjaitan telah pergi. Namun gema suaranya yang mengguncang ruang-ruang sidang, keberaniannya menantang kekuasaan, dan ketulusannya membela kaum tertindas akan terus hidup dalam ingatan banyak orang.

    Selamat jalan, Johnson Panjaitan.

    Engkau berpulang sebagai pembela rakyat yang tak pernah tunduk pada ketakutan, dan sejarah akan mencatat keberanianmu.

    Johnson Panjaitan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON), Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu pagi, 26 Oktober 2026.

    Jenazah Jhonson Panjaitan disemayamkan di Rumah Duka RS UKI Cawang, Jakarta Timur. 

    Jenazah selanjutnya dimakamkan pada Minggu sore, 26 Oktober 2025, di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 

    (Direktur Jakarta Institute)

  • Tersangka Pembunuhan dan Perampokan di Gresik Segera Disidang, Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan

    Tersangka Pembunuhan dan Perampokan di Gresik Segera Disidang, Berkas Dilimpahkan ke Kejaksaan

    Gresik (beritajatim.com) – Kasus pembunuhan dan perampokan yang mengguncang warga Desa Ima’an, Kecamatan Dukun, Gresik, kini memasuki babak baru. Ahmad Midhol, tersangka dalam kasus tersebut, akan segera menjalani persidangan setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

    Tersangka yang merupakan tetangga korban, Wardatun Thoyibah, kini mendekam di rumah tahanan kelas IIB Banjarsari Gresik menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Abid Uais Al-Qarni, mengonfirmasi bahwa proses pelimpahan berkas perkara sudah mencapai tahap dua. “Berkasnya sudah P21 dan sudah kami serahkan ke kejaksaan,” ujarnya, Minggu (26/10/2025). Dengan demikian, seluruh proses hukum selanjutnya kini menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum.

    Ahmad Midhol didakwa dengan sejumlah pasal berlapis. Selain pasal 340 dan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana, pelaku juga dijerat dengan Pasal 365 KUHP terkait pencurian dengan kekerasan. Menurut keterangan AKP Abid Uais, tindakan pelaku sangat keji karena selain membunuh korban, ia juga membawa kabur harta benda senilai Rp160 juta.

    “Salah satu unsur yang memberatkan tersangka adalah tindakan kejinya yang membawa kabur harta benda korban sekaligus melakukan pembunuhan,” jelasnya lebih lanjut.

    Sebelum berlanjut ke persidangan, tersangka Ahmad Midhol sudah menjalani rekontruksi kejadian pada 17 September 2025 yang dihadiri oleh Kejari Gresik. Dalam rekontruksi tersebut, Midhol memperagakan 30 adegan yang menggambarkan bagaimana ia melakukan pembunuhan terhadap korban secara terencana.

    Peristiwa tragis ini juga diwarnai dengan pelarian Midhol ke Kalimantan Tengah, yang baru berakhir setelah ia berhasil ditangkap polisi. [dny/suf]

  • Rano Karno: 602.000 Warga Jakarta Terlibat Judi Online, Ngeri Transaksinya Capai Rp 3,12 Triliun – Page 3

    Rano Karno: 602.000 Warga Jakarta Terlibat Judi Online, Ngeri Transaksinya Capai Rp 3,12 Triliun – Page 3

    Sementara itu, Plt Wakil Jaksa Agung, Asep Nana Mulyana menyebut judi online bukan sekadar permainan, tetapi lebih kepada jebakan digital yang dapat menjerumuskan banyak pihak dan merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.

    “Data kami menunjukkan hampir 98 persen pelaku judi online adalah laki-laki, dengan rentang usia 28–50 tahun. Ini bukan permainan, tapi perangkap yang betul-betul menyengsarakan,” jelasnya.

    Menurut Asep, Kejaksaan Agung tidak hanya berfokus pada penindakan judi online, tetapi juga melakukan langkah-langkah pencegahan, pembinaan, serta rehabilitasi bagi mereka yang terjerat judi online.

    “Dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, kami mendorong pendekatan yang lebih restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan pembinaan agar masyarakat tidak terjerumus kembali,” ucapnya.

  • 15 Menit Selesai, Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia

    15 Menit Selesai, Pelayanan PBG di MPP Siola Surabaya Tercepat se-Indonesia

     

    Surabaya (beritajatim.com) Pelayanan publik Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola dinilai sebagai yang tercepat se-Indonesia, dengan waktu pengurusan hanya sekitar 15 menit.

    Penilaian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait, saat meninjau MPP Siola bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Jumat (17/10/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, keduanya didampingi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mereka meninjau sejumlah fasilitas dan layanan publik yang tersedia di gedung bersejarah yang kini menjadi pusat layanan terpadu masyarakat.

    Menteri PKP Maruarar menilai kecepatan pengurusan PBG di Surabaya menjadi contoh nyata pelayanan publik modern yang efisien dan bebas pungutan liar. Ia bahkan menyebut, prosesnya hanya memakan waktu sekitar 15 menit.

    “Kami hitung waktunya, kami muter (melihat pelayanan lainnya) lalu balik lagi kira-kira 15 menit lebih 20 detik dan kami menemukan (pengurusannya) sudah selesai,” ujar Menteri Maruarar.

    Karena itu, Menteri Maruarar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang telah menghadirkan layanan publik cepat, transparan, dan tanpa biaya tambahan.

    “Jadi selamat kepada Wali Kota Surabaya (Eri Cahyadi) dan kepala dinasnya, mampu membuat pelayanan publik yang prima, berkualitas, cepat, dan tidak ada pungli, bahkan gratis ya,” tambahnya.

    Saat ini, MPP Siola Surabaya menyediakan sekitar 1.993 layanan publik, mulai dari PBG, administrasi kependudukan (adminduk), hingga perizinan investasi. Berbagai fasilitas juga disiapkan untuk mendukung kenyamanan masyarakat.

    Fasilitas tersebut meliputi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Ruang Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Klinik Investasi, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, Pojok Baca Digital, Ruang Pengaduan, Ruang Tunggu Difabel, Sentra Wisata Kuliner (SWK), hingga musala.

    Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai kehadiran MPP Siola sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, warga tidak perlu lagi berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen administrasi.

    “Maka, adanya MPP ini, semua outlet-outlet untuk membuat paspor, Dukcapil, membuat KK, termasuk pengurusan PBG itu semua di sini,” kata Mendagri.

    Mendagri menjelaskan, hingga saat ini sudah terdapat 289 MPP yang terbentuk di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 35 di antaranya berada di Jawa Timur.

    “Kita total ada 514 kabupaten/kota (di Indonesia), jadi masih ada yang belum, dan terus kita genjot. Di Jatim, dari 38 kabupaten/kota, 35 sudah terbentuk, termasuk yang terbaik dan tertinggi (di Indonesia), tapi masih ada tiga lagi,” terangnya.

    Menurut Mendagri, MPP seperti Siola mampu mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, memperjelas proses pembayaran, serta menekan potensi korupsi. Ia berharap model pelayanan publik di Surabaya bisa ditiru oleh daerah lain.

    “Adanya MPP maka akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, proses pembayarannya jelas, mengurangi korupsi dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang dinilainya berhasil menciptakan layanan publik dengan standar nasional.

    “Kami berterima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang telah mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat di MPP Siola,” katanya.

    Untuk memperkuat sistem pelayanan publik di seluruh Indonesia, Mendagri menyarankan agar MPP dapat terintegrasi dengan layanan digital lintas kementerian dan pemerintah daerah.

    “Misalnya mengenai (PBG), sebelum menuju ke PBG itu ada beberapa persyaratan, biasanya persetujuan teknis (pertek) dari PUPR, nah ini yang perlu dikoneksikan,” jelas Tito.

    Ia menambahkan, konektivitas digital dengan sistem nasional seperti SIMBG dari Kementerian PUPR dan OSS dari Kementerian Investasi perlu ditingkatkan agar pelayanan tidak berjalan parsial.

    “Nanti Pak Maruarar akan koordinasikan ke tingkat pusat supaya daerah terkoneksi dan lebih mudah,” tambahnya.

    Di kesempatan yang sama, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas perhatian dan penilaian positif dari pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kecepatan pelayanan bukan semata prestasi, tetapi bentuk tanggung jawab Pemkot Surabaya terhadap warganya.

    “Pak Menteri PKP, Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Melihat langsung kecepatan petugas kita dalam memproses layanan adminduk. Salah satunya, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung. Kalau kata Pak Maruarar, ini yang tercepat di Indonesia: cuma 15 menit sudah jadi,” ujar Wali Kota Eri.

    Wali Kota Eri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas MPP Siola yang telah bekerja keras memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

    “Kerja baik kita diapresiasi. Ke depan tetap harus bisa kita tingkatkan lagi. Karena yang utama adalah melayani warga Surabaya. Matur nuwon untuk seluruh petugas yang sudah bekerja keras di MPP Siola,” imbuhnya.

    Selain layanan Pemkot Surabaya, terdapat pula 43 instansi pemerintah pusat dan daerah yang beroperasi di MPP Siola. Termasuk di antaranya pelayanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Polrestabes Surabaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    Sejak Mei 2022, Pemkot Surabaya terus melakukan pembenahan terhadap MPP Siola yang telah diresmikan sejak 2017. Berbagai perombakan dilakukan agar masyarakat semakin nyaman dalam mengakses layanan publik.

    Kini, wajah MPP Siola Surabaya tampil lebih modern dengan tata letak stan yang tertata rapi, ruang tunggu yang luas, area bermain anak, serta fasilitas ramah disabilitas. (ADV)

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencopot tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak. Besi dari tiang tersebut akan didaur ulang usai dicopot.

    “Berdasarkan pernyataan Bapak Gubernur, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya selaku pemilik aset tiang monorel. Meskipun detail teknis masih dalam pembahasan, tiang-tiang tersebut akan dimanfaatkan kembali atau didaur ulang sesuai prinsip ekonomi sirkular,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).

    Chico menuturkan material besi tiang tersebut akan dimanfaatkan untuk keperluan proyek infrastruktur lainnya. Dia menyebut hal itu sesuai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penataan kota berkelanjutan.

    “Bapak Gubernur menyatakan untuk monorel, tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Berdasarkan arahan dari KPK dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, material tiang beton diperkirakan akan diolah untuk keperluan proyek infrastruktur lain atau dijadikan agregat bangunan, sehingga tidak terbuang sia-sia. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI untuk penataan kota yang berkelanjutan dan sesuai hukum,” ujarnya.

    Dia menyampaikan target tiang rampung dicopot tahun depan. Dia berharap awal Januari 2026 pembongkaran bisa dimulai.

    Pembongkaran diperkirakan memakan waktu empat bulan. Pemprov DKI Jakarta akan mengupayakan lalu lintas di sekitar tiang monorel yang dibongkar tidak terganggu.

    “Menurut informasi dari Dinas Bina Marga Jakarta Selatan, proses pembongkaran fisik tiang diperkirakan memakan waktu sekitar empat bulan, dengan perhatian khusus agar tidak mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, secara keseluruhan, termasuk proses koordinasi dan pengolahan material, proyek ini diharapkan rampung dalam sepanjang tahun 2026,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.
    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10/2025).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” lanjutnya.

    Karena itu, ia mendorong agar permasalahan tiang monorel segera diselesaikan secara menyeluruh. Pemprov DKI pun saat ini sedang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kejati DKI Jakarta hingga KPK.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    (dek/idh)

  • Kejari Bondowoso Mulai Sidik Penyelewengan Dana Hibah untuk Seragam Ormas

    Kejari Bondowoso Mulai Sidik Penyelewengan Dana Hibah untuk Seragam Ormas

    Bondowoso (beritajatim.com) — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah yang diterima Lembaga GP Ansor Kabupaten Bondowoso dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 resmi memasuki babak baru.

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso memastikan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan setelah melalui proses penyelidikan intensif oleh bidang pidana khusus (Pidsus).

    Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) sejak menerima laporan dari masyarakat.

    Dari hasil Pulbaket itu, ditemukan indikasi awal yang cukup kuat terkait dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah tersebut.

    “Pulbaket ini menjadi langkah awal kami menindaklanjuti laporan masyarakat. Hasilnya kami serahkan ke Pidsus untuk ditindaklanjuti dalam tahap penyidikan,” ujar Adi pada Beritajatim.com.

    Dana hibah senilai Rp1,36 miliar itu sejatinya dialokasikan untuk pengadaan seragam anggota GP Ansor Bondowoso.

    Namun, hasil penelusuran tim Kejari menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan penggunaan dana dan realisasi di lapangan.

    “Dugaan sementara, kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp1 miliar,” tegasnya.

    Dalam laporan keuangan, dana hibah tersebut dibagi ke beberapa tingkatan organisasi, mulai dari Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor Bondowoso sebesar Rp350 juta, PAC GP Ansor Wringin Rp110 juta, hingga sembilan Pimpinan Ranting di tingkat desa.

    Masing-masing seharusnya menerima antara Rp100 juta hingga Rp110 juta. Namun, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ranting hanya menerima sekitar Rp1,5 juta.

    Modus yang digunakan diduga melalui program pengadaan seragam anggota. Namun, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan jumlah seragam yang disalurkan sangat minim, hanya berkisar 10 hingga 25 stel di setiap ranting.

    “Dari nilai pengadaan yang dilaporkan, seharusnya jumlah seragam jauh lebih banyak. Ini yang sedang kami dalami,” terang Adi.

    Dari hasil pantauan sementara, realisasi belanja seragam yang benar-benar terealisasi diperkirakan hanya sekitar Rp350 juta atau kurang dari sepertiga total anggaran hibah.

    Selisih anggaran hampir Rp1 miliar itu kini menjadi fokus utama penyidikan oleh tim Pidsus Kejari Bondowoso.

    Adi menegaskan, meskipun kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, pihaknya belum menetapkan tersangka.

    “Kami masih menunggu hasil penyidikan dari tim Pidsus. Setelah alat bukti dan keterangan saksi dianggap cukup, tentu akan ada pihak yang kami tetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya. (awi/ted)

  • Kriminalitas sepekan, sidang Ammar Zoni hingga korupsi Rp919 miliar

    Kriminalitas sepekan, sidang Ammar Zoni hingga korupsi Rp919 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa kriminal terjadi di wilayah DKI Jakarta selama sepekan di antaranya polisi amankan 3 kg sabu dan ribuan ekstasi dari jaringan narkoba.

    Selain itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menetapkan tersangka korupsi pembiayaan ekspor Rp919 miliar.

    Berikut rangkumannya.

    Polisi amankan 3 kg sabu dan ribuan ekstasi dari jaringan narkoba

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Reserse narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan sebanyak tiga kilogram narkotika jenis sabu, 13.557 butir ekstasi dan 75 bungkus happy water dalam pengungkapan jaringan narkoba Jakarta-Medan.

    “Totalnya ada tiga kilogram narkotika jenis sabu dalam kemasan teh China warna hijau, ekstasi 13.557 butir 5.423 gram dan happy water 75 sachet 1.725 gram berhasil diamankan,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Vernal Armando di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    Kejati DKI tetapkan tersangka korupsi pembiayaan ekspor Rp919 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan tiga tersangka korupsi pembiayaan ekspor nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) dengan potensi kerugian negara senilai Rp919 miliar.

    “Kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap inisial yang pertama LR selaku Direktur PT Tebo Indah, DW selaku Direktur Pelaksana satu unit bisnis LPEI dan RW selaku Relationship Manager Pembiayaan satu LPEI,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Haryoko Ari Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya di sini

    Untuk kelabui petugas, sabu 12 kg disamarkan dalam truk muat jeruk

    Jakarta (ANTARA) – Tiga warga Provinsi Jawa Tengah (Jateng) diduga menyamarkan 12 kilogram (kg) sabu dalam truk bermuatan jeruk dari Medan, Sumatera Utara tujuan Semarang untuk mengelabui petugas selama dalam perjalanan itu.

    “Mereka adalah AG (30) warga Kendal, K (39) warga Jepara, dan DD (38), warga Demak, Jawa Tengah,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya di sini

    Petugas menjaga sejumlah barang bukti narkoba saat konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Aula Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba mengungkap sebanyak 38.934 kasus penyalahgunaan narkoba pada periode Januari–Oktober 2025 dengan barang bukti di antaranya 6,95 ton sabu, 184,64 ton ganja, 6,83 heroin dan 1.458.078 butir ekstasi dari 51.763 tersangka baik WNI maupun WNA. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    Suami pembakar istri di Jaktim terancam hukuman 20 tahun penjara

    Jakarta (ANTARA) – Seorang suami, inisial JPT alias Ance (26), terduga pembakar istri, CAM (24) di kawasan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Senin (13/10), terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp500 juta.

    “Perbuatan JPT dijerat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang ketentuan pidana bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman seperti itu,” kata Kepala Unit (Kanit) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) AKP Sri Yatmini saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya di sini

    PN Jakarta Pusat gelar sidang perdana Ammar Zoni secara daring

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menggelar sidang perdana Ammar Zoni dan kawan -kawan secara daring karena para terdakwa saat ini berada di Lapas Nusakambangan.

    “Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Hakim Ketua PN Jakarta Pusat Dwi Elyarahma Sulistiyowati di Jakarta, Kamis, saat membuka sidang perdana dengan agenda dakwaan.

    Berita selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Besi Tiang Monorel di Jakarta Akan Didaur Ulang, Target Rampung Dicopot 2026

    Tidur Pramono Tak Nyenyak gegara Tiang Monorel Mangkrak

    Jakarta –

    Keberadaan tiang monorel yang mangkrak di Jakarta membuat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sulit tertidur nyenyak. Pramono menginginkan tiang monorel tersebut segera dibongkar.

    Dirangkum detikcom, Sabtu (25/10/2025), mulanya rencana pembongkaran tiang monorel mangkrak itu disampaikan Pramono pada Selasa (14/10) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Pramono mengungkapkan target bersih-bersih tiang monorel dimulai pada Januari 2026.

    “Pokoknya doain bulan Januari depan kita udah mulai bersih-bersih,” kata Pramono.

    Dalam melaksanakan rencana tersebut, Pramono pun sempat mendatangi KPK pada Kamis (16/10) untuk berkonsultasi membongkar tiang-tiang monorel yang mangkrak. Saat itu, Pramono bertemu dengan pimpinan KPK, di antaranya Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, dan Agus Joko Pramono.

    “Beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang Jalan Rasuna Said ini,” kata Pramono di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

    Dapat Lampu Hijau KPK dan Kejati DKI

    Pramono pun mengaku telah mendapat lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan KPK untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak. Dia juga mendapat arahan dari KPK.

    “Alhamdulillah hal yang berkaitan dengan monorel kami mendapatkan nasihat hukum untuk bisa dijalankan,” kata Pramono di acara pembukaan Jakarta Architecture Festival di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

    Pramono mengaku sudah ‘gatel’ melihat tiang-tiang proyek mangkrak itu. Dia mengatakan monorel itu tak selesai selama hampir 21 tahun.

    “Jadi ada dua yang saya ingin betul sejak awal dirancang dipersiapkan secara baik. Yang pertama berkaitan dengan monorel yang ada di Rasuna Said yang sudah hampir 21 tahun tidak terselesaikan,” ucap Pramono.

    “Saya terus terang gatel, gatel itu apa ya, berkeinginan banget untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.

    Tak Bisa Tidur Nyenyak

    Terbaru, Pramono pun bercerita sempat tak bisa tidur nyenyak lantaran memikirkan nasib tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik Jakarta. Pramono menegaskan tiang tersebut tak boleh terus dibiarkan.

    “Saya yang begini-begini membuat saya tidur nggak nyenyak, mimpi saya tentang monorel,” kata Pramono di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (25/10).

    Pramono menilai keberadaan tiang monorel itu menjadi simbol ketidakpastian pembangunan di Jakarta. Sebab, sudah hampir 20 tahun tiang monorel itu berdiri mangkrak tanpa fungsi yang jelas.

    “Monorel dimulai tahun 2012, kemudian groundbreaking 2014. Sekarang sudah hampir 20 tahun, bukan 14 tahun, 2002 dimulai, groundbreaking 2004,” ujarnya.

    Saat itu, groundbreaking dilakukan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pramono mengingat hal tersebut lantaran dirinyalah yang mendampingi Megawati saat itu.

    “Gubernurnya adalah Pak Sutiyoso pada waktu itu. Singkat cerita, Saudara-saudara sekalian, baru 6-7 tahun kemudian berhenti. Pemerintahan sudah berganti, pemerintahan berikutnya gubernurnya berganti dan sebagainya,” katanya.

    “Maka saya ingin selesaikan. Alhamdulillah atas dukungan aparat penegak hukum, terutama Kejati Jakarta dan KPK,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 3

    (amw/lir)

  • Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis

    Terkuak! Sandra Dewi Buka Rekening Atas Nama Asisten untuk Menampung Uang dari Harvey Moeis

    GELORA.CO – Aktris Sandra Dewi disebut membuat rekening dengan menggunakan nama asistennya, Ratih. Rekening tersebut kemudian digunakan artis cantik itu untuk kepentingan pribadinya.

    Demikian diungkapkan Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung), Max Jefferson Mokola saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang keberatan yang diajukan Sandra Dewi atas penyitaan tas mewah hingga perhiasan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    “Memang ada rekening yang dibuka khusus atas nama Ratih, setelah dibuka, ATM dan buku rekeningnya diserahkan ke Sandra Dewi,” kata Max, dikutip, Sabtu (25/10/2025).

    Max melanjutkan, rekening tersebut digunakan untuk menampung uang kiriman dari Harvey Moeis. Salah satunya untuk membangun rumah.

    “Jadi Bu Sandra Dewi pada waktu itu membuka rekening atas nama Ratih untuk dipakai oleh Ibu Sandra Dewi, berdasarkan keterangan Ratih di tahap penyidikan,” tandasnya.

    Sekadar diketahui, Sandra Dewi menyatakan keberatan atas sejumlah asetnya yang disita terkait kasus timah.

    Beberapa aset yang disita berupa puluhan tas mewah, ratusan perhiasan dan beberapa tanah dan bangunan.