Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kejaksaan

  • DPR Minta Lembaga dan Menteri Bisa Terjemahkan Instruksi Presiden Soal Penegakan Hukum

    DPR Minta Lembaga dan Menteri Bisa Terjemahkan Instruksi Presiden Soal Penegakan Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo berharap jajaran lembaga penegak hukum bisa menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum di Tanah Air. Terpenting, soal instruksi kepala negara agar hukum ditegakkan dengan mengedepankan moral yang berkeadilan.

    “Kita berharap organ pembantu Presiden Prabowo mampu menerjemahkan perintah sebagai sumber etis kebijakan, sebagai panduan moral untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum,” ujar Rudianto dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk “Mendukung Upaya Pemerintah dalam Penegakan Hukum” di gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Rudianto mengingatkan kembali soal pemberantasan korupsi dan pendekatan hukum yang berulang-ulang kali ditekankan Prabowo dalam pidatonya. Menurut dia, pesan itu sebagai peringatan agar para pembantunya di pemerintahan, termasuk kepala daerah benar-benar bersih dan tidak mencoba terlibat dalam pelanggaran hukum, khususnya korupsi.

    “Tentunya reformasi hukum itu berkali-kali diucapkan dalam berbagai kesempatan. Terakhir Presiden Prabowo mengumpulkan para menteri dan gubernur pada forum pimpinan daerah itu. Di situ Pak Prabowo menyampaikan instruksi arahan dalam pidatonya tentang pemberantasan korupsi,” jelas legislator Nasdem tersebut.

    Karena itu, Rudianto menekankan instruksi yang dikemas dalam pidato itu harus dianggap sebagai sumber etis kebijakan oleh anak buahnya, dalam hal ini menteri dan kepala lembaga negara lain. Menurut dia, terdapat tiga organ pembantu Presiden termasuk pemberantasan korupsi, yakni KPK, Kejaksaan, dan Polri.

    “Nah ini yang harus diterjemahkan oleh organ pembantu tadi ini penegak hukum ini supaya kejahatan-kejahatan yang hari ini tidak pernah tuntas diselesaikan bisa tuntas,” tandas Legislator Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) I itu.

    Sementara itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan hukum merupakan persoalan sensitif. Menurutnya, hukum bahkan sebuah masalah yang tak pernah berhenti dibicarakan dalam ruang publik.

    “Jadi masalah hukum ini memang masalah yang sangat sensitif karena itu menyangkut dengan rasa kemanusiaan kita, oleh karena itu kalau kemudian hari ini kita bicara soal penegakan hukum yang sudah pantas karena dia akan terus menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan,” tutur Nasir.

    Dalam kesempatan sama, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis meyakini Presiden Prabowo memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan penegakan hukum berkeadilan. Sikap itu bahkan terus diperlihatkan Prabowo dalam beberapa agenda kenegaraan.

    Margarito mengingatkan tidak semua hal bisa diurus Prabowo sebagai kepala ngara. Dia menjelaskan seluruh organ di pemerintahan harus aktif menyuplai fakta dan informasi kepada Prabowo.

    “Pak Prabowo dengan kewenangan presidensialnya itu dapat menerobos atau memberikan instruksi eksekutif kepada pembantu-pembantunya untuk memecah persoalan-persoalan yang merusak peningkatan hukum dan merusak pemerintahan beliau itu,” kata Margarito.

  • Dankorbrimob Bantah Isu Pengepungan Gedung Kejagung: Tidak Ada yang Superior di Negara ini

    Dankorbrimob Bantah Isu Pengepungan Gedung Kejagung: Tidak Ada yang Superior di Negara ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Komjen Imam Widodo membantah Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pengepungan Gedung Kejagung oleh Brimob Polri. 

    Imam menyampaikan tidak ada pengepungan yang dilakukan oleh pihaknya ke Kejagung. Dia juga menyatakan bahwa isu itu hanya framing semata.

    “Tidak ada. Framing saja. Tidak ada,” ujar Imam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11/2024). 

    Jenderal Polisi bintang tiga itu menyatakan bahwa lembaga di Tanah Air harus saling menguatkan, sebab tidak ada lembaga yang superior di Indonesia.

    “Jadi kita ini sama dalam republik tercinta ini. Tidak ada yang superior, tapi kita saling menguatkan. Yang menjadi prioritas daripada bangsa ini semua kementerian/lembaga ini saling memperkuat. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada namanya kita yang itu adalah framing sajalah,” tambahnya. 

    Sebagaimana diketahui, beredar isu mobilisasi korps Bhayangkara terhadap Kejaksaan Agung pada Mei 2024. Saat itu, Kejagung tengah mengusut kasus timah.

    Salah satu dugaan teror itu yakni saat Kejagung meringkus anggota Polri yang kedapatan telah menguntit Jampidsus.

    Dalam pemeriksaan, anggota tersebut disebut tengah melakukan pembuatan profil atau profiling hingga pengambilan foto terhadap Jampidsus Febrie. Setelahnya, anggota tersebut diserahkan ke Direktorat Paminal Polri.

    Dia juga membenarkan ada konvoi yang dilakukan satuan Brimob di sekitar gedung kantor pusat Korps Adhyaksa. Konvoi itu menurutnya masih terkait dengan peristiwa penguntitan terhadap Jampidsus, Febrie Adriansyah oleh oknum Densus 88.

    Isu itu kembali mencuat usai anggota Komisi III Benny K Harman yang meminta kejelasan mengenai insiden tersebut dalam rapat Komisi III DPR pada Rabu (13/11/2024).

    Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa ada oknum anggota Brimob yang terlibat dalam pengepungan di Kejagung saat pengusutan kasus korupsi timah. 

    “Pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan, jujur saja, dilakukan oleh oknum Brimob,” ujar Burhanuddin.

  • Kejaksaan Agung Periksa Istri Edward Tannur untuk Tersangka Zarof Ricar

    Kejaksaan Agung Periksa Istri Edward Tannur untuk Tersangka Zarof Ricar

    Jakarta (beritajatim.com) – Kejaksaan Agung memeriksa Meirizka Widjaja (MW) terkait penyidikan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur tahun 2023 sampai 2024.

    Istri mantan Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu diperiksa untuk tersangka Zarof Ricar (ZR) yang merupakan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA).

    “Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 (satu) orang saksi,” kata JAM Pidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, Kamis (14/11/2024).

    Menurutnya, saksi yang diperiksa berinisial MW selaku Ibu Terpidana Ronald Tannur untuk pemeriksaan terhadap Tersangka ZR dkk. “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya.

    Sebelumya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Terpidana Ronald Tannur sebagai tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi (suap dan/atau gratifikasi) dalam penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya.

    Penetapan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-63/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 4 November 2024.

    Dia diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

    Meirizka pun langsung ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    Sementara, selain terseret dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, Zarof Ricar turut diduga menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara lainnya.

    Saat melakukan penggeledahan di rumah Zarof yang berlokasi di Senayan, Jakarta Selatan, penyidik Kejaksaan melakukan penyitaan barang bukti berupa uang yang dikonversi ke rupiah mencapai Rp 920 miliar dan logam mulia yakni emas batangan seberat 51 Kg.

    Penyidik menemukan uang dalam mata uang asing sebanyak SGD 74.494.427; dalam bentuk USD 1.897.362; EUR 71.200; dan HKD 483.320. Sedang mata uang rupiah sebanyak Rp5.725.075.000.

    Kemudian ditemukan logam mulia yaitu jenis emas Fine Gold 999.9 kepingan 100 gram sebanyak 449 buah dan logam mulia emas Antam kepingan 100 gram sebanyak 20 buah sehingga total logam mulia jenis emas antam seberat 46,9 kg.

    Satu buah dompet warna pink ditemukan 12 (dua belas) keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram; satu keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 50 gram; serta satu buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram dan 3 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 50 gram.

    Kemudian 1 (satu) dompet warna hitam berisikan 1 keping emas logam mulia PT Antam dengan berat 1 kg kode JR599; 1 (satu) buah plastik warna abu-abu berisikan 10 keping emas logam mulia PT Antam masing-masing 100 gram; 3 (tiga) lembar certificate diamond NPNEN ISO/IEC17025; 3 (tiga) lembar kwitansi toko emas mulia. [hen/suf]

  • Beking Judi Online, Meutya Hafid Pecat 10 Pegawai Komdigi

    Beking Judi Online, Meutya Hafid Pecat 10 Pegawai Komdigi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sepuluh pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemdigi) yang terlibat judi online (judol), akhirnya mendapat sanksi maksimal. Dia dipecat sebagai pegawai.

    Pemecatan sepuluh pegawai Komdigi yang jadi tersangka judol itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid. Dia mengungkapkan jika pihaknya sudah memberhentikan pegawai judol tersebut.

    Ditambahkam pemecatan pegawai itu salah satunya didasari adanya penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya.

    “Sudah diberhentikan (10 pegawai),” kata Meutya di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, dilansir dari jawapos, Kamis (14/11).

    Meutya tidak berkata lebih jauh mengenai pemecatan ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus hukum kepada pihak Polda Metro Jaya. “Kalau kasus hukum bukan di kami, dari kami itu (memecat),” jelasnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menetapkan 18 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Para tersangka ditangkap bergantian sejak dimulai dari penangkapan 11 orang.

    “Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam kepada wartawan, Senin (11/11).

    18 orang ini terdiri dari 10 pegawai Komdigi dan 8 warga sipil. Terbaru penangkapan dilakukan terhadap dua orang brronisial MN dan DM yang kabur ke luar negeri.

    “10 pegawai Komdigi dan 8 sipil,” jelas Ade.

    Sejauh ini, dari 18 tersangka, baru 6 orang yang diketahui identitasnya. Mereka adalah A, AK, AJ, A, MN dan DM. Sementar, 12 lainnya belum diungkap oleh polisi. (fajar)

  • Dampak Perang Lawan Ukraina, Harga Bahan Pokok Rusia Melonjak Tajam

    Dampak Perang Lawan Ukraina, Harga Bahan Pokok Rusia Melonjak Tajam

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Rusia menghadapi lonjakan harga pangan, yang menyulitkan Presiden Vladimir Putin di tengah upayanya menyeimbangkan ambisi militer Kremlin dengan stabilitas dalam negeri.

    Dikutip dari Bloomberg, data yang dirilis oleh Layanan Statistik Federal Rusia pada Kamis (14/11/2024) mencatat, harga satu kilogram kentang setidaknya 73% lebih mahal dibandingkan awal tahun, sementara harga mentega telah meningkat lebih dari 30%.

    Kedua produk tersebut menduduki puncak daftar yang disusun oleh badan tersebut, dengan sayuran seperti bawang bombay dan bit naik lebih dari 20%. Sementara itu, harga krim asam, susu, roti, dan ikan semuanya naik sekitar 12%—15% dari level 2023. 

    Jaksa Agung Rusia Igor Krasnov telah memulai penyelidikan terhadap kenaikan harga yang dilakukan produsen susu dan berjanji akan memberikan tanggapan. Perdana Menteri Rusia, Mikhail Mishustin, juga  memerintahkan Kementerian Pertanian untuk memastikan ketersediaan cukup buah dan sayur-sayuran.

    Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Dmitry Patrushev menuntut pemantauan harian terhadap pasar pangan dan langkah-langkah untuk menstabilkan situasi. 

    “Semua keributan ini dilakukan agar masyarakat mengasosiasikan masalah pangan dengan tindakan produsen dan pedagang dan bukan dengan konsekuensi perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina,” kata penasihat khusus di Middle East Media Research Institute, Vladislav Inozemtsev. 

    Dia menyebut, ketika harga mentega meningkat lebih cepat pada 2007 lalu, tidak ada seorang pun di pemerintahan yang khawatir.

    Sementara itu, pada pertemuan mengenai harga pangan bulan ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Layanan Anti-monopoli Federal merekomendasikan produsen makanan dan jaringan ritel untuk memotong harga jenis barang tertentu, menurut Interfax.

    “Alat utama pihak berwenang adalah kekerasan. Pihak berwenang memiliki banyak pengalaman dalam memaksa produsen dan rantai ritel untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Tetapi, tekanan yang kuat tidak terlalu efektif, atau hanya bersifat sementara,” kata peneliti senior di Carnegie Russia Eurasia Center Tatiana Stanovaya.

    Masyarakat Rusia telah berjuang menghadapi kenaikan harga pangan bahkan sebelum kenaikan harga pangan terjadi pada tahun ini, dan Putin dibanjiri keluhan saat menjadi tuan rumah acara seruan warga pada akhir tahun lalu. Ketika situasi semakin memburuk, para pejabat dari Kementerian Pertanian hingga Kejaksaan Agung merasa khawatir mengenai bagaimana harga dapat dikendalikan.

    Banks sentral Rusia, The Bank of Russia mungkin kesulitan menemukan jawabannya, setelah menaikkan suku bunga utamanya ke rekor tertinggi sebesar 21% pada bulan lalu. 

    “Keseimbangan risiko inflasi masih cenderung meningkat secara signifikan,” kata para pejabat bank sentral pada saat itu, sambil mengindikasikan kemungkinan peningkatan lebih lanjut.

    Bank memperkirakan inflasi tahun 2024 akan mencapai 8%—8,5%.

    Langkah Bank of Russia untuk meningkatkan biaya pinjaman untuk mengurangi permintaan berdampak kecil pada inflasi—pertumbuhan harga tahunan turun menjadi 8,54% pada September 2024 dari 8,63% pada bulan sebelumnya—tetapi kemampuan kebijakan moneter untuk mengendalikan harga pangan terbatas. Inflasi pangan tetap di atas 9% pada Oktober 2024.

    Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya biaya logistik dan produksi, serta meningkatnya harga bahan mentah dan perlengkapan, pakan ternak, bahan bakar, dan banyak lainnya. Melemahnya mata uang rubel dan terganggunya rantai pasokan tradisional akibat sanksi terkait perang telah menyebabkan beberapa produk impor menjadi langka dan mahal.

    Meskipun perang di Ukraina telah menarik pekerja dari berbagai industri untuk bertugas di militer, pertanian adalah salah satu sektor yang paling terkena dampaknya. Menteri Pertanian Oksana Lut memperkirakan kekurangan pekerja mencapai 200.000 orang. Pukulan lebih lanjut datang dari dampak kondisi cuaca yang berfluktuasi terhadap hasil panen.

    Terbatasnya peluang untuk memperluas produksi dalam negeri karena langkanya personel dan teknologi yang ketinggalan jaman telah membuat Rusia semakin bergantung pada impor. Negara ini telah mulai mengimpor mentega dari Turki dan Uni Emirat Arab, sementara Azerbaijan membantu mengatasi kekurangan telur pada awal tahun ini.

  • Anies Baswedan Apresiasi Langkah DPR Cecar Jaksa Agung Soal Kasus Korupsi Tom Lembong

    Anies Baswedan Apresiasi Langkah DPR Cecar Jaksa Agung Soal Kasus Korupsi Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA – Anies Baswedan mendukung penuh upaya Komisi III DPR yang mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menangani perkara yang tengah melibatkan tersangka Tom Lembong.

    Menurut Anies, DPR memiliki fungsi sebagai pengawas dan bertugas mengawasi setiap kementerian dan lembaga negara. Maka dari itu, Anies menilai jika Komisi III dalami kasus dugaan korupsi tersangka Tom Lembong, maka hal tersebut sangat wajar dan harus didukung.

    “Ketika Komisi III DPR itu menjalankan fungsi mereka melakukan pengawasan sekaligus me-review apa yang dikerjakan [Kejaksaan Agung], saya rasa rakyat Indonesia akan mengapresiasi itu,” tuturnya di Jakarta, Kamis (14/11).

    Anies mengatakan jika proses hukum ingin berjalan dengan baik dan benar, maka semua tahapannya harus diawasi dengan benar dan tepat.

    “Kita ini kan ingin proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan benar,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi III DPR kompak menilai penangkapan tersangka eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada kasus importasi gula sarat dengan nilai politis. 

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kasus Tom Lembong memunculkan persepsi negatif dan sarat akan balas dendam politik Menurutnya penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula itu dilakukan secara terburu-buru. 

    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik, ujarnya dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

  • 4.000 Prajurit TNI Terjerat Judi Online, Ada yang Disanksi Pidana – Espos.id

    4.000 Prajurit TNI Terjerat Judi Online, Ada yang Disanksi Pidana – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi judi online. (freepik)

    Esposin, JAKARTA — Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan beberapa dari 4.000 prajurit yang terlibat judi online atau daring dikenakan sanksi pidana karena menggunakan uang dari satuan masing-masing.

    “Ya dalam ini dia karena ikut judi online kemudian dia paksakan diri kemudian ada yang pakai uang satuan,” kata Yusri saat ditemui di kantor Direktorat Jendera Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024). 

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Namun demikian, Yusri tidak menyebut berapa jumlah pasti dan dari satuan mana oknum prajurit yang dikenakan sanksi pidana tersebut.

    Menurut Yusri, banyak faktor yang menyebabkan oknum prajurit tersebut terjerat dalam aktivitas judi online. Dari ragam penyebab itu, Yusri memastikan masalah kurangnya kesejahteraan yang didapat oknum TNI bukanlah salah satunya.

    “Ya faktornya kan namanya TNI kan dengan seusia usia mereka ini yang hari-harinya memegang handphone sehingga mudah untuk mereka menggunakan (aplikasi judi online) saat waktu-waktu luang. Kalau masalah kesejahteraan prajurit alhamdulillah sudah cukup baik,” kata Yusri sebagaimana dilansir Antara. 

    Yusri berharap pemberlakuan sanksi pidana tersebut dapat menjadi efek jera bagi prajurit untuk tidak terjerat dalam pusaran judi online.

    Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menjatuhkan sanksi kepada sekitar 4.000 orang prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik judi daring atau online.

    Data 4.000 prajurit yang terlibat judi online itu diterima TNI dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk periode tahun 2024.

    “Panglima TNI sudah memberikan sanksi kepada 4.000 prajurit TNI (yang terlibat judi online). Sanksinya ada tindakan disiplin, penahanan ringan, penahanan berat, dan ada juga yang dipidanakan,” kata Yusri di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Yusri menjelaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI untuk mengatasi berbagai persoalan yang merugikan negara, termasuk di antaranya judi online.

    Mengenai perintah Presiden itu, Panglima TNI langsung menginstruksikan jajarannya di Pusat Polisi Militer TNI untuk bergerak.

    Tindak lanjutnya, Yusri memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum Tahun 2024 yang diikuti sekitar 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, Imigrasi, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional, dan PPATK.

    Panglima TNI, dalam amanatnya yang dibacakan Yusri saat apel, memberikan sejumlah penekanan kepada para personel yang bertugas, di antaranya meminta mereka bekerja dengan niat tulus dan loyal, dan untuk prajurit diperintahkan memegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI.

    “Ketiga, tingkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi dinamika perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat,” kata Yusri saat membacakan amanat Panglima.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Polisi Sebut Bayi yang Dibuang di Probolinggo Tewas Dimakan Biawak Surabaya 14 November 2024

    Polisi Sebut Bayi yang Dibuang di Probolinggo Tewas Dimakan Biawak Surabaya 14 November 2024

    Polisi Sebut Bayi yang Dibuang di Probolinggo Tewas Dimakan Biawak
    Tim Redaksi
    PROBOLINGGO, KOMPAS.com
    – Bayi yang dibuang orangtuanya di pinggir sungai di Krucil, Kabupaten Probolinggo, diduga kuat tewas karena
    dimakan biawak
    .
    “Diduga kuat dimakan biawak. Darah segar dan bau amis dari bayi mengundang hewan memakannya hingga tercabik-cabik.”
    Demikian penjelasan Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Putra Adi Fajar Winarsa saat memberikan keterangan di Mapolres Probolinggo, Kamis (14/11/2024).
    Menurut Fajar, kesimpulan ini muncul didasarkan pada hasil kajian laboratorium forensik dan analisis pihak medis.
    Bayi yang ditemukan oleh warga di pinggir sungai Kecamatan Krucil mengalami kehilangan bagian tubuh, termasuk tangan dan perut.
    Terdapat juga luka kecil serta bekas gigitan yang menunjukkan bahwa bayi tersebut tercabik-cabik.
    “Sehingga diduga kuat bayi meninggal dengan sebagian anggota tubuh hilang dimakan biawak,” tambah Fajar.
    Fajar juga memperlihatkan ayah bayi tersebut, yang dikenal dengan inisial YAN, dan kini ditahan di Mapolres Probolinggo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
    Sementara itu, ibu bayi berinisial MR dikenakan wajib lapor dan saat ini sedang dalam proses pemulihan fisik dan psikologis, mengingat ia masih di bawah umur.
    “Untuk YAN dan MR sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Meski MR dalam proses pemulihan, bukan berarti menggugurkan kasus pidana.”
    “Nanti tetap dilanjutkan proses hukumnya, dan berkasnya kami serahkan ke kejaksaan,” ungkap Fajar.
    YAN, yang terlihat berkepala plontos dan mengenakan baju tahanan kepolisian, enggan menjawab pertanyaan wartawan. 
    Atas perbuatannya, YAN dan MR dijerat Pasal 305 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.
    Fajar menambahkan, Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Krucil telah berhasil mengungkap kasus pembuangan mayat bayi yang merupakan hasil hubungan gelap antara YAN dan MR.
    Berikut adalah kronologi kejadiannya, MR hamil tanpa sepengetahuan keluarganya, mengenakan baju besar untuk menyembunyikan kehamilan.
    Ketika akan melahirkan, MR menghubungi YAN untuk bersiap saat bayinya lahir. MR melahirkan seorang diri di kamar mandi, dan YAN datang untuk membuang bayi tersebut.
    Bayi ditemukan warga di pinggir sungai dalam keadaan tak bernyawa dan anggota tubuhnya hilang.
    Halaman ini berisi konten sensitif untuk batasan usia tertentu.

    Usia kamu belum sesuai untuk melihat halaman ini

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemilik Gudang Elpiji Maut di Bali Dituntut 1,5 Tahun Penjara Denpasar 14 November 2024

    Pemilik Gudang Elpiji Maut di Bali Dituntut 1,5 Tahun Penjara Denpasar 14 November 2024

    Pemilik Gudang Elpiji Maut di Bali Dituntut 1,5 Tahun Penjara
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com 
    – Pemilik gudang elpiji, Sukojin (50), dituntut 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus kebakaran gudang yang menewaskan 18 orang karyawannya.
    Tuntutan tersebut disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari)
    Denpasar
    , Haris Dianto Saragih, di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar,
    Bali
    , pada Kamis (14/11/2024).
    Dalam tuntutannya, Haris menyebut terdakwa membuka usaha pengangkutan migas tanpa izin sehingga menimbulkan korban atau kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan.
    Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
    “Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara,” kata Haris di hadapan Majelis hakim diketua Heriyanti, Kamis.
    Haris mengatakan ada beberapa poin pertimbangan yang memberatkan dan meringankan dalam menuntut terdakwa.
    Hal yang meringankan di antaranya, yakni terdakwa bertanggung jawab atas biaya rumah sakit hingga biaya pemakaman seluruh korban di kampung halaman masing-masing.
    Kemudian, terdakwa sudah memberikan santunan bagi semua keluarga korban, dan keluarga seluruh korban telah memaafkan terdakwa.
    “Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan sebanyak 18 orang meninggal dunia,” kata dia.
    Sebagai informasi, tragedi kebakaran ini terjadi di gudang elpiji di Jalan Cargo II nomor 6, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, pada Minggu (9/6/2024) pukul 06.30 Wita.
    Kejadian tersebut menyebabkan 18 orang karyawan tewas akibat mengalami luka bakar serius.
    Adapun 18 korban yang meninggal dalam kasus ini adalah:
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RDP dengan Jaksa Agung, Hinca Demokrat Pertanyakan Perkembangan Kasus Geomembrane – Page 3

    RDP dengan Jaksa Agung, Hinca Demokrat Pertanyakan Perkembangan Kasus Geomembrane – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mempertanyakan perkembangan dugaan skandal geomembrane di Blok Rokan. Hal itu diungkapkan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dan para Kajati seluruh Indonesia.

    Hinca juga menyampaikan laporan dalam bentuk buku tebal terkait masalah yang terjadi selama ini, seiring banyaknya pengaduan masyarakat ke DPR terkait Kejaksaan Agung. Dalam kasus itu, Hinca menyampaikan ada banyak kejanggalan dalam proses tender geomembrane tersebut, bahkan hingga pelaksanaannya juga perlu mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan dalam operasional mereka.

    “Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” terang Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Hinca juga berharap agar dugaan skandal ini dapat diselesaikan Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN Pertamina, mengingat saat ini jajaran Direksi dan Komisarisnya sudah berganti.

    “Ini adalah momentum penting bagi Pertamina untuk membiarkan dirinya diperiksa sedalam-dalamnya, terutama terhadap anak dan cucu perusahaannya yang disinyalir memiliki banyak oknum yang buruk dan mencoreng nama baik perusahaan, khususnya mereka-mereka yang berada di PT. Pertamina Hulu Rokan yang nama-namanya sudah saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau”, ucap Hinca.

    Dalam Rapat Kerja tersebut, Hinca juga menyampaikan bahwa laporan yang ia buat tersebut semata-mata untuk membantu Pemerintahan era Presiden Prabowo dalam mewujudkan Swasembada Energi.

    “Saya minta Pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua (pihak), bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita,” kata dia.