Kementrian Lembaga: Kejaksaan

  • Kejari Pertimbangkan Cegah Wakil Wali Kota Bandung Erwin ke Luar Negeri

    Kejari Pertimbangkan Cegah Wakil Wali Kota Bandung Erwin ke Luar Negeri

    GELORA.CO -Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bandung mempertimbangkan untuk melakukan pencegahan keluar negeri terhadap Wakil Walikota Bandung, Erwin.

    Upaya tersebut sedang dikaji penyidik demi memastikan kelancaran proses hukum dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun anggaran 2025 yang sedang ditangani.

    “Kami pertimbangkan untuk pencegahan ke luar negeri,” kata Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo dikutip dari Antara, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Kejari sebelumnya telah memeriksa Erwin sebagai saksi sekitar 7 jam dari pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB.

    Erwin diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tanggal 27 Oktober tahun 2025.

    Selain memeriksa Erwin, tim penyidik Kejari juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat bukti elektronik handphone dan laptop.

  • Wawalkot Bandung Buka Suara Usai Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi

    Wawalkot Bandung Buka Suara Usai Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi

    Jakarta

    Wakil Wali Kota (Wawalkot) Bandung Erwin buka suara setelah diperiksa Kejari Kota Bandung. Erwin dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi.

    “Pertama, saya menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak pernah ada peristiwa OTT terhadap saya. Pemberitaan yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan fakta yang terjadi,” kata Erwin, seperti dilansir detikJabar, Kamis (30/10/2025).

    Erwin menyatakan, telah memenuhi panggilan kejaksaan. Hal itu, ia lakukan, sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap upaya penegakan hukum kasus itu.

    “Kedua, benar bahwa saya memenuhi panggilan Kejaksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadiran saya merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan,” ucapnya.

    “Sebagai pejabat publik, saya memiliki komitmen kuat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Saya percaya bahwa proses hukum harus dihormati dan didukung sepenuhnya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” tambahnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Anang Supriatna membantah pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Erwin. Kata Anang, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan kepada Erwin dalam kasus yang tengah diselidiki Kejaksaan.

    “Bahwa saat ini membenarkan tim penyidik Kejari Kota Bandung saat ini sedang memeriksa Wakil Wali Kota dugaan tidak pidana, tapi bukan OTT ya, perkara biasa, penyelidikan penyidikan saat ini, tahapnya bukan OTT, clear kan,” ujarnya.

    (lir/lir)

  • Usai Penggerebekan Berdarah di Rio, Brasil Lanjut Operasi di Sao Paolo

    Usai Penggerebekan Berdarah di Rio, Brasil Lanjut Operasi di Sao Paolo

    Sao Paulo

    Otoritas Brasil melancarkan operasi di negara bagian Sao Paulo untuk memberantas pencucian uang yang dilakukan oleh salah satu kelompok kejahatan terorganisir terbesar di negara itu, First Capital Command (PCC). Operasi ini diluncurkan usai penggerebekan berdarah di Rio de Janeiro.

    Dilansir AFP, Jumat (31/10/2025), operasi ini dilakukan dua hari setelah polisi Rio de Janeiro melakukan penggerebekan paling mematikan yang pernah dilakukan terhadap faksi kriminal besar lainnya, Comando Vermelho, atau Komando Merah. Sebanyak 121 orang tewas dalam operasi ini.

    Comando Vermelho dan First Capital Command (PCC) mengendalikan perdagangan kokain di Brasil, dengan jangkauan yang menyebar ke seluruh Amerika Latin dan, dalam kasus PCC, hingga ke Eropa.

    Pada hari Kamis waktu setempat, petugas dikerahkan ke Campinas, di tenggara kota Sao Paulo, untuk mengeksekusi sembilan surat perintah penangkapan dan sebelas surat perintah penggeledahan. Operasi ini menargetkan “pengusaha, influencer, dan pengedar narkoba,” kata kantor kejaksaan dalam sebuah pernyataan.

    Pihak berwenang juga menyita properti dan membekukan rekening bank.

    Media lokal melaporkan bahwa operasi tersebut telah menghasilkan empat penangkapan dan kematian satu tersangka. Pihak berwenang belum mengonfirmasi detailnya.

    Pada bulan Agustus, polisi melakukan operasi yang jauh lebih besar yang membongkar skema pencucian uang PCC dalam bisnis bahan bakar.

    Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menandatangani undang-undang untuk memperkuat pemberantasan kejahatan terorganisir, termasuk hukuman yang lebih berat bagi individu yang terkait dengan kelompok tersebut.

    “Kita tidak bisa menerima bahwa kejahatan terorganisir terus menghancurkan keluarga, menindas penduduk, dan menyebarkan narkoba serta kekerasan di seluruh kota,” tulis Lula pada hari Rabu di X.

    “Kita membutuhkan kerja sama terkoordinasi yang menyerang tulang punggung perdagangan narkoba tanpa membahayakan petugas polisi, anak-anak, dan keluarga yang tidak bersalah,” imbuhnya.

    Ia mencontohkan operasi sebelumnya terhadap PCC yang telah menargetkan sektor keuangannya tanpa menimbulkan korban jiwa.

    PCC diduga telah mencuci hampir USD 10 miliar antara tahun 2020 dan 2024 melalui rantai produksi bahan bakar.

    (lir/lir)

  • Bawa Rokok Tanpa Cukai, Empat Sopir di Pasuruan Dipenjara dan Didenda Miliaran

    Bawa Rokok Tanpa Cukai, Empat Sopir di Pasuruan Dipenjara dan Didenda Miliaran

    Pasuruan (beritajatim.com) – Empat sopir pengangkut rokok tanpa pita cukai dijatuhi hukuman penjara setelah dinyatakan terbukti terlibat dalam peredaran rokok ilegal. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil setelah melalui proses persidangan panjang yang melibatkan puluhan saksi dan barang bukti.

    Keempat terdakwa adalah Ishak Maulana, Abdul Hamit Sadram, Nizar Ahmad, dan Imam Busairi. Mereka terbukti menimbun, menjual, serta memiliki barang kena cukai yang diketahui berasal dari tindak pidana.

    Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada masing-masing terdakwa. Selain itu, para pelaku juga diwajibkan membayar denda miliaran rupiah, sesuai dengan nilai cukai yang dihilangkan dari negara.

    Besaran denda yang dijatuhkan mencapai empat kali lipat nilai cukai yang seharusnya dibayarkan. Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini ditaksir lebih dari Rp 10 miliar.

    Secara rinci, terdakwa Ishak Maulana dijatuhi denda Rp 1,7 miliar, sedangkan Abdul Hamit dan Nizar masing-masing dikenai denda sekitar Rp 2,3 miliar. Sementara itu, Imam Busairi menerima denda senilai Rp 1,7 miliar.

    Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Fery Ardianto, vonis ini merupakan hasil kerja keras tim penyidik dalam mengungkap jaringan distribusi rokok ilegal di wilayah Pasuruan dan sekitarnya.

    “Kami mengapresiasi keputusan hakim yang sudah sesuai alat bukti dan fakta hukum di persidangan,” ujar Fery, Kamis (30/10/2025).

    Fery menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat. Karena itu, Kejaksaan akan terus menindak tegas pelaku peredaran barang kena cukai tanpa izin.

    “Ini menjadi pembelajaran bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan pemerintah,” tegasnya.

    Para terdakwa diberi waktu satu bulan setelah putusan inkrah untuk melunasi denda. Jika tidak mampu membayar, harta benda mereka akan disita dan dilelang oleh jaksa sebagai pengganti denda.

    Kejaksaan berharap putusan ini dapat memberikan efek jera. “Kami imbau pelaku usaha dan masyarakat untuk patuh terhadap aturan cukai. Jangan tergiur keuntungan instan karena hukum pasti berjalan,” pungkas Fery. [kun]

  • Kejagung Bantah Wakil Walikota Bandung Terjaring OTT: Hanya Diperiksa

    Kejagung Bantah Wakil Walikota Bandung Terjaring OTT: Hanya Diperiksa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah adanya isu terkait operasi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin oleh Kejari Bandung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menegaskan bahwa informasi sebenarnya yakni bukan OTT, namun pemeriksaan.

    “Tak ada OTT, hanya memang ada pemeriksaan terhadap wakil walikota oleh penyidik Kejari Bandung hari ini,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (30/10/2025).

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan perkara yang membuat Erwin diperiksa. Dia hanya mengemukakan ada sejumlah perkara yang memerlukan keterangan Wakil Wali Kota Bandung itu.

    “Nampaknya lebih [kasusnya],” imbuhnya.

    Adapun, Anang juga telah mengarahkan awak media agar menunggu kejelasan terkait dengan pemeriksaan Erwin ini ke Kejari Bandung.

    Dikonfirmasi terpisah, Plt Kasi Intel Kejari Bandung, Tumpal Sitompul sejatinya tidak menjelaskan soal perkara yang membuat Erwin diperiksa. 

    Dia mengemukakan bahwa dirinya akan mengumumkan konferensi pers terkait perkara ini 19.00 WIB.

    “Kejari Kota Bandung akan menyampaikan kegiatan penyidikan yang berlangsung hari ini Kamis tanggal 30 Oktober 2025, secara resmi pada pukul 19.00 Wib di Kantor Kejari Kota Bandung. Demikian,” tutur Tumpal.

  • Ngerinya Penggerebekan Berdarah Geng Narkoba di Brasil

    Ngerinya Penggerebekan Berdarah Geng Narkoba di Brasil

    Rio de Janeiro

    Sekitar pukul 6 pagi pada Selasa (28/10), fotografer Bruno Itan terbangun oleh rentetan bunyi pesan dari ponselnya. Rumor penembakan beredar di komunitas warga di Complexo do Alemo, tempat ia dibesarkan.

    Pagi itu menjadi awal operasi polisi paling berdarah di wilayah metropolitan Rio de Janeiro sejak 1990, menurut catatan Universitas Federal Fluminense di Brasil.

    Setidaknya 121 orang tewas dan 113 orang ditangkap, sebagaimana disebutkan data resmi Kepolisian Sipil dan Militer Rio de Janeiro.

    Operasi tersebut melibatkan 2.500 petugas keamanan yang membawa 180 perintah penahanan, 100 perintah masuk penjara.

    Rangkaian peristiwa itu terjadi di kawasan seluas 9 juta meter persegi atau sekitar 12 kali luas Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta.

    ‘Hukuman mati’

    Aksi aparat yang disebut pemerintah setempat sebagai “operasi terbesar yang dilakukan oleh pasukan keamanan Rio de Janeiro” merupakan bagian dari Operasi Pembendungan.

    Tujuannya adalah untuk menahan ekspansi geng Comando Vermelho, yang mendominasi beberapa wilayah kota.

    Gubernur Claudio Castro menggambarkan operasi tersebut sebagai sebuah “keberhasilan” dan “pukulan telak bagi kejahatan.”

    Di sisi lain, kelompok-kelompok perlindungan hak asasi manusia menyebut operasi itu sebagai pembantaian. Mereka bahkan mempertanyakan efektivitasnya sebagai kebijakan keamanan,

    Gubernur Claudio Castro menggambarkan operasi tersebut sebagai sebuah “keberhasilan” dan “pukulan telak bagi kejahatan.” (Bruno Itan)

    Reuters

    EPA/Shutterstock

    Hal itu diamini oleh fotografer Bruno Itan.

    “Di Brasil tidak ada hukuman mati. Setiap penjahat, apa pun perbuatannya, harus ditangkap dan diadili untuk menentukan hukumannya. Namun kemarin di sini, di Complexo do Alemo dan Complexo da Penha, hukuman mati telah diterapkan,” ucapnya.

    “Yang menentukan hukuman mati ini adalah polisi sendiri. Mereka yang memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati,” lanjut sang fotografer.

    Baca juga:

    Lahir di Recife, Bruno pindah ke Complexo do Alemo bersama keluarganya pada usia 10 tahun.

    Ia mulai memotret pada 2008 melalui kursus Memrias do PAC, yang ditawarkan oleh pemerintah federal di komunitas tersebut.

    Ia juga bekerja sebagai fotografer resmi untuk pemerintah Rio de Janeiro antara 2011 dan 2017.

    Bruno Itan adalah pendiri proyek Olhar Complexo, yang menawarkan kursus fotografi gratis untuk anak-anak dan remaja di wilayah kumuh tersebut alias favela.

    Karyanya berfokus pada penggambaran realitas dan kehidupan sehari-hari di favela itu.

    “Pandangan saya selalu tertuju pada sisi positif di favela serta keberagaman dan budaya yang ada di sana. Namun, sayangnya, kita tahu bahwa realitas favela tidak hanya itu,” ujarnya.

    Operasi ini merupakan operasi paling mematikan yang pernah tercatat di wilayah metropolitan Rio de Janeiro sejak 1990 (Bruno Itan)

    Begitu mengetahui 2.500 petugas polisi terlibat dalam operasi tersebut, Bruno Itan memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke lokasi.

    Setibanya di lokasi, sekitar pukul 10.00 pagi, ia mendapati mobil-mobil terbakar, lubang-lubang bekas peluru, dan warga yang panik.

    “Saya melihat penembakan, saya melihat mobil-mobil yang terbakar, saya mulai merekam. Warga juga melaporkan banyaknya kebrutalan polisi,” ungkapnya.

    Di Rumah Sakit Getlio Vargas, jenazah terus berdatangan. Hingga saat itu, jumlah korban tewas resmi adalah 64 orang.

    “Banyak jenazah berdatangan, termasuk jenazah petugas polisi,” ujarnya.

    Pencarian anggota keluarga yang hilang

    Menurut Bruno, wartawan dilarang masuk ke kompleks Penha.

    “Polisi melepaskan tembakan ke udara dan tidak mengizinkan kami lewat. Mereka membentuk barisan dan berkata, ‘Pers tidak diizinkan lewat sini.’”

    Baca juga:

    Karena tumbuh besar di favela, ia berhasil masuk ke tempat itu. “Saya tiba di kompleks itu, dan saya tinggal sampai subuh untuk memotret.”

    Malam harinya, warga mulai mencari sanak saudara mereka yang hilang. Jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kematian yang tercatat saat itu.

    Pada pagi hari, keluarga-keluarga mulai melakukan pencarian di pegunungan Misericordia, yang memisahkan Complexo da Penha dari Complexo do Alemo.

    Para keluarga membaringkan jenazah sanak saudara mereka yang terbunuh dalam operasi polisi terhadap geng narkoba (EPA/Shutterstock)

    EPA/Shutterstock Para keluarga mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara mereka yang terbunuh dalam operasi polisi terhadap geng narkoba.

    Jenazah-jenazah orang yang tewas akibat operasi kepolisian dibaringkan di jalan Kota Rio de Janeiro (EPA/Shutterstock)

    Warga memindahkan setidaknya 55 jenazah ke Alun-alun So Lucas, di Estrada Jose Rucas, salah satu jalan utama di wilayah tersebut.

    “Keluarga-keluarga pergi sendiri untuk mengevakuasi jenazah. Mereka berhasil tiba dengan sepeda motor dan mobil; mereka menutupi jenazah dengan terpal dan membawanya ke sini, ke Alun-alun Complexo da Penha,” ujarnya.

    “Awalnya, sekitar 20 jenazah tiba. Dan kemudian, wow!, tak henti-hentinya. 25, 30, 35, 40, 45 jenazah tiba… Mereka adalah nyawa, terlepas dari apa yang telah mereka perbuat.”

    Sejumlah pengendera sepeda motor mengangkat tangan mereka saat operasi berlangsung (EPA/Shutterstock)

    Selain empat petugas polisi, orang-orang tewas lainnya adalah “teroris narkoba,” menurut gubernur Rio de Janeiro (Reuters)

    Kepolisian Sipil Rio de Janeiro akan membuka penyelidikan untuk mengklarifikasi pemindahan jenazah dari hutan oleh warga. Penyelidikan akan menentukan apakah terdapat dugaan “kecacatan prosedural”, menurut Felipe Curi, sekretaris Kepolisian Sipil Rio de Janeiro.

    Baca juga:

    Curi menyatakan bahwa jenazah yang dibaringkan di tempat umum telah dimanipulasi.

    “Kami memiliki gambar semua jenazah mengenakan pakaian kamuflase, rompi antipeluru, dan membawa senjata perang. Kemudian, beberapa jenazah muncul hanya mengenakan pakaian dalam atau celana pendek, bertelanjang kaki, dan tanpa busana apa pun. Dengan kata lain, sebuah keajaiban terjadi,” ujarnya.

    “Tampaknya mereka memasuki sebuah gedung dan berganti pakaian. Kami memiliki gambar orang-orang yang memindahkan jenazah dari hutan dan menempatkannya di jalan umum, lalu menelanjangi para penjahat ini,” ujar pejabat kepolisian tersebut.

    ‘Ini tidak normal’

    Bruno Itan juga menyoroti jumlah orang yang meninggal akibat luka tusuk.

    “Ini tidak normal. Ini mungkin operasi terbesar dalam sejarah negara ini,” kata Bruno, mengenang pembantaian Carandiru, ketika 111 narapidana dibunuh untuk memadamkan pemberontakan di Lembaga Pemasyarakatan So Paulo pada 1992.

    “[Jenazah-jenazah itu] dipenggal, cacat total […] tanpa wajah, tanpa separuh wajah, tanpa lengan, tanpa kaki,” katanya.

    “Yang benar-benar mengejutkan saya adalah jumlah jenazah dengan luka tusuk; ada banyak foto yang menunjukkan bahwa itu adalah akibat senjata tajam, mengerti?”

    Seorang perempuan berduka atas kematian anggota keluarganya akibat operasi kepolisian di Rio de Janeiro (EPA/Shutterstock)

    Dalam ingatannya, “bau kematian” masih terasa.

    “Di tempat saya sekarang, tidak ada lagi jenazah, tetapi baunya tetap ada bahkan di dalam jiwa saya,” ujarnya.

    “Saya sangat terkejut dengan kebrutalan yang terjadi. Penderitaan keluarga, para ibu yang pingsan, ibu hamil yang menangis, para ayah yang murka… saya bisa saja menjadi salah satu dari mereka. Jika saya tidak mengenal fotografi, saya bisa saja tiba-tiba menjadi salah satu dari mereka.”

    Operasi tersebut melibatkan 2.500 petugas keamanan yang membawa 180 perintah penahanan, 100 perintah masuk penjara (EPA/Shutterstock)

    Baginya, kebijakan keamanan di favela masih didasarkan pada kekerasan.

    “Sayangnya, kebijakan keamanan publik selalu didasarkan pada kekerasan. Tidak pernah pada aksi sosial, pendidikan, perumahan, kesehatan, atau budaya, yang dibutuhkan favela untuk menyelamatkan orang-orang ini.”

    Comando Vermelho adalah geng narkoba terbesar di Rio de Janeiro (EPA/Shutterstock)

    Bruno Itan, yang telah mendokumentasikan operasi-operasi keamanan lain, seperti operasi di Jacarezinho yang menewaskan 28 orang pada Mei 2021, mengatakan bahwa tidak ada yang sebanding dengan apa yang disaksikannya pada 28 Oktober.

    “Saya pikir saya telah menyaksikan operasi terburuk dalam hidup saya. Tidak ada yang sebanding dengan apa yang saya saksikan di sini hari ini,” ujarnya.

    Mobil-mobil dibakar dalam peristiwa yang terjadi di kawasan seluas 9 juta meter persegi atau sekitar 12 kali luas Kompleks Gelora Bung Karno di Jakarta (EPA/Shutterstock)

    Pada Rabu (29/10), Kejaksaan Federal Brasil meminta Institut Medis Forensik Rio de Janeiro menyediakan, dalam waktu 48 jam, semua data autopsi jenazah para korban operasi polisi di Rio de Janeiro.

    Dokumen tersebut juga menuntut pemerintah Negara Bagian Rio de Janeiro untuk menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi putusan Mahkamah Agung Federal (STF) dalam kasus ADPF 635, sebuah tindakan yang mempertanyakan tingkat keparahan aksi yang dilakukan kepolisian Rio.

    Tindakan itu memaksa pemerintah Negara Bagian Rio untuk menyampaikan rencana berisi aturan dan parameter tindakan kepolisian, yang diterima oleh Mahkamah Agung pada April.

    Reuters

    Kejaksaan Federal dan Ombudsman meminta agar pemerintahan Gubernur Claudio Castro mengklarifikasi dan menunjukkan kepatuhan terhadap poin-poin yang tercantum dalam rencana tersebut, seperti penggunaan kamera tubuh oleh para petugas; penyampaian justifikasi formal atas operasi tersebut; dan keberadaan ambulans di area terdampak.

    Bruno Itan mengamati semuanya dengan letih dan frustrasi.

    “Jika masyarakat berpikir mereka menang, bahwa mereka berjaya, saya pikir kita semua akan kalah.”

    “Sayangnya, kebijakan keamanan publik untuk favela selalu didasarkan pada ancaman senapan,” keluhnya.

    “Saya jamin, ketika seseorang tewas dalam perdagangan narkoba, ada dua atau tiga orang lagi yang akan terjerumus lagi.”

    Pihak berwenang memperlihatkan sejumlah senjata yang disita dalam operasi kepolisian, saat konferensi pers (Reuters)

    (nvc/nvc)

  • 3
                    
                        Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah Kasus
                        Nasional

    3 Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah Kasus Nasional

    Wakil Wali Kota Bandung Diperiksa Kejaksaan, Diduga Terkait Sejumlah Kasus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengungkapkan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin diperiksa terkait sejumlah kasus dugaan tindak pidana.
    Anang menyebutkan, kejaksaan tengah menyelidiki sejumlah kasus yang membuat Erwin diperikda pada Kamis (30/10/2025) hari ini.
    “Ada beberapa kasus yang diselidiki,” kata Anang lewat sambungan telepon kepada
    Kompas.com
    , Kamis.
    Anang menyebutkan, penyelidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung tengah memeriksa Erwin terkait dugaan tindak pidana korupsi itu.
    “Saat ini tim penyelidik Kejari Kota Bandung sedang melakukan pemeriksaan terhadap wakil wali kota Bandung,” ujar dia.
    Namun demikian, Anang enggan menjelaskan lebih terperinci terkait kasus-kasus apa saja yang membuat Erwin diperiksa.
    Anang mengatakan, pihak Kejaksaan Negeri Bandung akan melakukan konferensi pers pada pukul 19.00 WIB malam ini.
    “Nanti malam ada konferensi pers jam 7 dari Kejari Bandung,” kata Erwin.
    Catatan redaksi: Judul berita ini diubah dari “Wakil Wali Kota Bandung Kena OTT, Diduga Terbelit Sejumlah Kasus” karena terdapat keterangan terbaru dari Anang Supriatna.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diperiksa Kejagung
                        Bandung

    7 Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diperiksa Kejagung Bandung

    Profil Erwin, Wakil Wali Kota Bandung yang Diperiksa Kejagung
    Editor
    KOMPAS.com –
    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, diperiksa Kejaksaan Agung, Kamis (30/10/2025).
    “Iya betul, Wakil Wali Kota Bandung,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna lewat sambungan telepon.
    Anang mengatakan, ada beberapa kasus yang tengah dalam penyelidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan terhadap Erwin. 
    Pria kelahiran Bandung, 18 Mei 1972, ini mengawali pendidikan di SD Cikadut dan SD Cikutra V, lalu melanjutkan ke SMP Santa Maria dan SMA Yodhatama.
     Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), disusul Magister Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Nusantara (Uninus).
    Selama dua dekade, ia berkecimpung di dunia usaha.
    Pada 2019, Erwin terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bandung dan ditempatkan di Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat.
    Erwin juga aktif di berbagai organisasi, antara lain:
    Pada 2025, Erwin mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung dan menang bersama Farhan.
    Sumber:www.jabarprov.go.id
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1
                    
                        Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan
                        Nasional

    1 Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan Nasional

    Wakil Walikota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    –  Wakil Walikota Bandung Erwin diperiksa Kejaksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. 
    Hal ini disampaikan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menanggapi isu OTT Wakil Walikota Bandung. 
    “Bukan OTT. Memang tim penyelidik Kejari Kota Bandung saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Walikota Bandung dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tetapi case beliau bukan OTT, tetapi case seperti biasa,” kata Anang lewat sambungan telepon kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2025).
    Anang mengatakan ada beberapa kasus yang tengah dalam penyelidikan oleh pihak Kejaksaan terhadap Erwin.
    “Ada beberapa kasus yang diselidiki,” ungkap dia.
    Namun demikian, Anang enggan menjelaskan lebih rinci terkait kasus-kasus yang menjerat Erwin.
    Anang mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Bandung akan melakukan konferensi pers pada pukul 19.00 WIB malam ini.
    “Nanti malam ada konferensi pers jam 7 dari Kejari Bandung,” tambah dia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa Wakil Walikota Bandung terjaring OTT oleh Kejagung.
    Kejagung juga telah menjalani proses penyelidikan dan penggeledahan di sejumlah tempat.
     
    *Catatan Redaksi: Judul sebelumnya “Kejaksaan OTT Wakil Walikota Bandung Erwin” mengalami perubahan karena ada ralat dari pihak Kejaksaan Agung. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung Ungkap Hukuman Pidana 20 Tahun Harvey Moeis Telah Dieksekusi

    Kejagung Ungkap Hukuman Pidana 20 Tahun Harvey Moeis Telah Dieksekusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan pihaknya telah mengeksekusi pidana badan terhadap terpidana kasus timah, Harvey Moeis.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan eksekusi merupakan tindak lanjut dari diterimanya Putusan Mahkamah Agung RI.

    “Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan eksekusi badan terhadap Terpidana Harvey Moeis yang terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi komoditas timah,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Dia menjelaskan, proses eksekusi ini dilakukan setelah jaksa eksekutor pada Kejari Jaksel menerima putusan MA No. 5009 K/ Pid.Sus / 2025 Jo No. 1/PIDSUS-TPK/2025 PT DKI jo. Nomor: 70/PIDSUS-TPK/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2025 pada tanggal 14 Juli 2025. 

    Selanjutnya, Kajari Jaksel menerbitkan Sprin Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Prin -2779 /M.1.14/Fu.1/07/2025 untuk Harvey Moeis tertanggal 18 Juli 2025.

    “Pelaksanaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tertanggal 21 Juli 2025,” imbuh Anang.

    Anang mengemukakan bahwa saat ini Harvey telah mendekam di balik jeruji lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. “Lapas Cibinong,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Harvey terbukti bersalah dalam kasus megakorupsi timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Dia kemudian divonis 6,5 tahun dalam perkara itu.

    Kemudian, pada persidangan kasasi, hakim agung pada MA telah memperberat hukuman Harvey menjadi 20 tahun. Selain itu, dia juga dihukum membayar uang pengganti Rp420 miliar.

    Istri Harvey Cabut Gugatan

    Sandra Dewi resmi mencabut gugatan keberatan terkait perampasan asetnya di kasus korupsi tata niaga timah. Alasan Sandra mencabut gugatan keberatan terkait perampasan aset itu lantaran lebih memilih patuh kepada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Selain Sandra Dewi, pemohon lainnya yakni Kartika Dewi dan Raymond Gunawan juga mengambil langkah yang sama untuk mencabut gugatan keberatan perampasan aset itu.

    Dalam hal ini, majelis hakim pun menyatakan untuk menerima permohonan dari Sandra Dewi Cs yang meminta untuk mencabut keberatan terkait perampasan aset di kasus timah.

    “Setelah menimbang para Pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan, tertanggal 28 Oktober 2025, yang pada pokoknya bahwa Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap,” Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di PN Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, barang rampasan yang digugat oleh Sandra Dewi itu yakni sejumlah perhiasan, tas mewah, dua rumah yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan serta dua unit kondominium di Perumahan Gading Serpong.