Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kejaksaan

  • Ramai-ramai Bahas Korupsi Pertamina, Netizen Ingatkan Terkait Danantara

    Ramai-ramai Bahas Korupsi Pertamina, Netizen Ingatkan Terkait Danantara

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memberi klarifikasi dengan membantah kabar adanya oplosan BBM RON 90 Pertalite dan BBM RON 92 Pertamax.

    Kabar ini mencuat setelah adanya temuan kasus korupsi yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ada sekitar tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Ketujuh orang tersangka ini dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kasus ini ditengarai menyebabkan kerugian negara yang mencapai Rp193,7 triliun.

    Diketahui, ini berasal dari berbagai komponen, termasuk ekspor minyak mentah dalam negeri, impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) melalui broker.

    Lalu ada pemberian kompensasi dan subsidi yang diduga dilakukan dengan cara melawan hukum.

    Karena ramai pembahasan terkait korupsi di Pertamina, ada salah seorang netizen yang menyebut lewat ramai isu ini seolah Danantara terlupakan.

    “Naik isu korupsi Pertamina, dan langsung pada berhenti bahas Danantara,” tulis akun @shitlicious.

    Di kolom komentar beberapa netizen pun ikut dan ramai memberikan tanggapan terkait cuitan tersebut.

    “Danantara udah jalan. Dibahas terus kyk ga ngaruh apa2 saking bebalnya mereka. ya tinggal nunggu hasilnya gmn. Untung apa buntung 😭,” balas komentar netizen lainnya.

    “jadi kasusnya sengaja didiamin buat pengalihan isu sewaktu2 bila diperlukan (misalnya sekarang) 😂,” ujar netizen lainnya.

    Sementara itu, Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap memberi pernyataan menohok terkait penanganan Korupsi di Indonesia.

  • Geledah Rumah Riza Chalid, Kejagung Sita 34 Dokumen dan Uang Rp 833 Juta

    Geledah Rumah Riza Chalid, Kejagung Sita 34 Dokumen dan Uang Rp 833 Juta

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah rumah pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/2/2025). Dari penggeledahan ini, penyidik menyita berbagai dokumen serta uang tunai senilai Rp 833 juta dan 1.500 dolar AS.

    Penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Putra Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), yang merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan rumah Riza Chalid berfungsi sebagai kantor yang menyimpan dokumen-dokumen penting terkait impor minyak mentah.

    “Penyidik menemukan 34 ordner berisi berbagai dokumen terkait korporasi yang berkaitan dengan kegiatan impor minyak mentah dan shipping,” ujar Harli di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Selain itu, penyidik juga menyita 89 bundel dokumen, satu unit CPU, serta uang tunai.

    Tak hanya di rumah Riza Chalid, Kejagung juga menggeledah sebuah kantor di lantai 20 Gedung Plaza Asia, Jakarta Pusat, dan menyita empat kardus berisi dokumen. Harli menegaskan seluruh barang bukti masih dalam proses analisis oleh penyidik.

    “Penyidik secara maraton membaca dan menganalisis data-data yang ada, termasuk yang tersimpan dalam CPU,” jelasnya.

    Mengenai keterlibatan langsung Riza Chalid dalam kasus ini, Harli menyatakan penyidik masih mendalami barang bukti yang telah disita.

    “Dalam konteks ini, penyidik menduga kuat dokumen yang ditemukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kami akan menelusuri peran Riza Chalid dan keterkaitannya dalam kasus ini,” tegasnya.

    Sehari sebelum penggeledahan, Kejagung menetapkan tujuh tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF), VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP), Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa & Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati (DW), dan Komisaris PT Jenggala Maritim & Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo (GRJ).

    Kejagung mengungkapkan Muhammad Kerry, anak dari Riza Chalid, mendapat keuntungan dari pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang secara curang. Sementara itu, Yoki Firnandi diduga melakukan mark up kontrak pengiriman minyak, menyebabkan negara membayar fee sebesar 13% hingga 15%.

    Ketujuh tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Riza Chalid dikenal sebagai pengusaha minyak dengan julukan “saudagar minyak”. Namanya sempat mencuat dalam kasus rekaman “Papa Minta Saham” yang melibatkan Setya Novanto dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

  • 2 Peneliti Prancis Jadi Tersangka Ledakan di Konsulat Rusia

    2 Peneliti Prancis Jadi Tersangka Ledakan di Konsulat Rusia

    Paris –

    Dua peneliti Prancis menjadi tersangka dalam insiden ledakan yang mengguncang kompleks Konsulat Rusia di kota Marseille beberapa hari lalu. Kedua peneliti itu mengakui mereka melemparkan peledak rakitan ke Konsulat Rusia tersebut.

    Keterangan kantor kejaksaan setempat, seperti dilansir AFP, Rabu (26/2/2025), menyebut tiga botol plastik dilemparkan ke area taman di kompleks Konsulat Rusia pada Senin (24/2) waktu setempat. Namun hanya dua botol yang meledak.

    Disebutkan bahwa botol-botol itu berisi campuran nitrogen dan sejumlah zat kimia lainnya.

    Insiden itu terjadi tepat saat peringatan tiga tahun invasi militer Rusia ke Ukraina, yang dimulai sejak Februari 2022.

    Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Tidak ada juga kerusakan yang dilaporkan di area kompleks Konsulat Rusia akibat ledakan itu.

    Identitas dua peneliti yang menjadi tersangka dalam insiden itu tidak diungkap ke publik. Namun menurut kantor kejaksaan Prancis, keduanya bekerja pada badan penelitian utama negara itu, Pusat Penelitian Ilmiah Nasional (CNRS).

    Salah satu tersangka merupakan seorang insinyur, sedangkan satu tersangka lainnya seorang ahli kimia.

    CNRS melakukan penelitian di berbagai bidang, termasuk biologi, matematika, dan kimia. Badan penelitian ini mempekerjakan peneliti dari negara-negara bekas Uni Soviet dan negara-negara lainnya.

    Lihat juga Video: Permukiman Mewah di Moskow Diguncang Ledakan,1 Tewas-4 Luka

    Surat kabar setempat, La Provence, melaporkan bahwa kedua tersangka diidentifikasi mengikuti aksi pro-Ukraina yang digelar di depan balai kota Marseille pada Senin (24/2) waktu setempat. Disebutkan oleh La Provence bahwa kedua tersangka yang berjenis kelamin laki-laki itu, berusia 40-an tahun dan 50-an tahun.

    Rusia mengecam ledakan yang melanda kompleks konsulatnya di Marseille itu sebagai “serangan teroris”. Moskow menuntut menuntut penyelidikan penuh oleh otoritas Paris terhadap ledakan tersebut,

    Sementara pemerintah Prancis mengutuknya sebagai “pelanggaran apa pun terhadap keamanan kompleks diplomatik”.

    Kedutaan Besar Rusia di Paris mengatakan pihaknya telah meminta otoritas Prancis, sebelum ledakan terjadi, untuk memperketat keamanan di sekitar misi-misi diplomatik Rusia yang ada di negara tersebut “mengingat kemungkinan provokasi”.

    “Namun demikian, serangan semacam itu telah terjadi,” sebut Kedutaan Besar Rusia dalam pernyataannya via Telegram.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pertamina Pastikan Tidak Ada BBM Oplosan, Ini Penjelasannya!

    Pertamina Pastikan Tidak Ada BBM Oplosan, Ini Penjelasannya!

    Bisnis.com, MEDAN – Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), menegaskan tidak ada pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax dan Pertalite seperti yang menjadi perbincangan publik belakangan.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan kualitas Pertamax dipastikan telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah, yakni RON 92.

    “Tidak ada pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamax. Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92,” kata Heppy dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

    Heppy menyampaikan bahwa pihaknya memang melakukan treatment terhadap BBM. Namun, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) untuk membedakan produk yang satu dengan lainnya agar lebih mudah dikenali masyarakat.

    Selain itu, ada pula injeksi additive yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax.

    Dikatakan Heppy, Pertamina Patra Niaga melaksanakan kegiatan Quality Control dengan pengawasan ketat dan sesuai prosedur untuk memastikan kualitas produk mereka. Distribusi BBM Pertamina, lanjutnya, juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

    Heppy menjamin spesifikasi BBM yang disalurkan ke masyarakat sejak dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

    “Jadi bukan pengoplosan atau mengubah RON. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax,” tambahnya.

    Adapun asal muasal muncul narasi ‘oplosan’ tersebut seiring berjalannya proses hukum kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mintah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang menyeret Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

    Kejaksaan Agung menyatakan, dalam pengadaan produk kilang, Riva selaku Direktur Utama Pertamina Patra Niaga tercatat melakukan pembelian untuk produk RON 92.

    Namun dari fakta penyidikan, pembelian yang dilakukan Riva hanyalah produk RON 90 atau lebih rendah. Produk itu diduga di-blending (campur) di storage atau depo untuk menjadi RON 92. 

  • Razman Yakin Tak Langgar Hukum soal Ribut di Ruang Sidang

    Razman Yakin Tak Langgar Hukum soal Ribut di Ruang Sidang

    Razman Yakin Tak Langgar Hukum soal Ribut di Ruang Sidang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pengacara
    Razman Arif Nasution
    yakin bahwa ia dan pengacara Firdaus Oiwobo tidak melanggar hukum terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuatnya dilaporkan ke polisi.
    Hal ini disampaikan Razman seusai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait laporan PN Jakut soal keributan yang melibatkan Razman dan Firdaus.
    “Pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. Dan, kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya, ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di tiga pasal itu,” ujar Razman saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Razman mengakui, dalam video tersebut, ia terekam kamera menaikturunkan tangannya ke atas meja.
    Namun, ia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah.
    “Kami lihat betul, saya pun kaget tadi, saya kaget tadi, begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma gini ke meja itu gitu (gerakan tangan naik turun, pelan),” kata Razman.
    Razman menegaskan, dia dan Firdaus tidak bermaksud untuk menyerang institusi manapun, baik itu institusi kehakiman, kejaksaan, maupun polisi.
    Namun, ia hanya ingin melakukan koreksi terhadap oknum-oknum yang tidak mau ia sebutkan namanya.
    “Kalau bicara oknum itu adalah sebuah koreksi di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum. Dari yang, ya, menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Tapi enggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi,” kata Razman.
    Dalam kasus ini, Razman dan tim hukumnya telah menyiapkan sejumlah ahli, yaitu ahli bahasa dan ahli pidana.
    Sebelumnya, Razman dan tim kuasa hukumnya dilaporkan oleh
    PN Jakarta Utara
    pada 11 Februari 2025 atas perintah Mahkamah Agung.
    Hukum yang menjerat Razman dkk adalah Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.
    Keributan itu terjadi ketika Hotman Paris dihadirkan sebagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang menempatkan Razman sebagai terdakwa.
    Saat itu, Razman protes keras karena sidang digelar secara tertutup, padahal sidang-sidang sebelumnya diadakan terbuka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Korupsi Rp193,7 Triliun di Tubuh Pertamina, Prabowo Subianto Janji Bersihkan Semua yang Terlibat

    Korupsi Rp193,7 Triliun di Tubuh Pertamina, Prabowo Subianto Janji Bersihkan Semua yang Terlibat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Pertamina dengan cara mengoplos Pertalite menjadi Pertamax, menuai perhatian luas publik. Betapa tidak, korupsi yang dilakukan merugikan negara ratusan triliun rupian.

    Kasus ini juga semakin menambah kecaman publik mengingat gaji yang diterima para pejabat tinggi Pertamina itu terbilang fantastis. Diperkirakan mencapai puluhan miliar per tahun.

    Merespons hal itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membersihkan semua yang terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah.

    Hal itu disampaikan Prabowo seusai peluncuran Bank Emas di The Gade Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/2). “Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, kami akan bersihkan,” ucap Prabowo kepada wartawan.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku akan menegakkan hukum demi kepentingan rakyat. “Kami akan tegakkan, kami akan membela kepentingan rakyat,” kata Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Dirut PPN, Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    Selain itu, dia juga menjadi tersangka produk kilang BUMN distributor BBM periode 2018 hingga 2023.

    Penyidikan yang dilakukan berdasarkan berbagai surat perintah penyidikan ini mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa tersangka melakukan rekayasa dalam pengelolaan minyak mentah domestik sehingga lebih memilih impor dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.

  • Moreno Soeprapto Bicara Kualitas BBM Pertamina

    Moreno Soeprapto Bicara Kualitas BBM Pertamina

    Jakarta –

    Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto meminta penjelasan PT Pertamina Patra Niaga mengenai isu pengoplosan pada bahan bakar minyak (BBM) kualitas RON 90 dan RON 92. Karena berdasarkan pengalamannya sebagai mantan pembalap nasional, kualitas dari BBM Pertamina terus mengalami peningkatan.

    “Pertamina, ini dari dulu saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina. Saya tahun betul kualitasnya seperti apa mulai olinya sampai dengan BBM-nya, itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu 97 aja dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui,” kata dia dalam rapat dengan pendapat dengan sejumlah perusahaan minyak dan gas, di Gedung DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    Moreno pun meminta penjelasan detail mengenai kasus yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Terutama terkait pengoplosan yang terjadi pada 2018 sampai 2023.

    Menurutnya, jika dibandingkan dengan BBM lainnya, produk Pertamina lebih unggul. Berdasarkan pengalamannya menggunakan produk BBM lain sering terjadi misfire, atau pembakaran BBM yang tidak sempurna.

    “Saya sampai tahun 2004 itu pernah tidak menggunakan produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa terdapat misfire. Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar ke Pertamina saja. Jadi kita harus tahu supply chain pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON seperti apa, apakah dari mulai kilang ataupun impor,”ungkap dia.

    Dia pun meminta Pertamina Patra Niaga yang mendistribusikan BBM untuk berbenah usai kasus yang ada saat ini. Karena kualitas BBM Pertamina telah dikenal sampai di pasar Internasional.

    “Nah ini harus dijaga, tugas bapak ibu semua, selain menjaga itu, harus berbenah. Saya tidak rela, karena saya dibesarkan di dunia otomotif. Saya tahu betul kualitas Pertamina, saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Meski Diterpa Kasus BBM Oplosan Masih Ada Warga Tetap Isi Pertamax di SPBU Pertamina – Halaman all

    Meski Diterpa Kasus BBM Oplosan Masih Ada Warga Tetap Isi Pertamax di SPBU Pertamina – Halaman all

    Laporan Gabriela Irvine Dharma

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meski diterpa isu bahan bakar minyak (BBM) oplosan jenis Pertalite menjadi Pertamax, masih banyak warga tetap setia menggunakan bensin beroktan 92 tersebut untuk kendaraan bermotornya.

    Apis (39), salah satu warga yang ditemui Tribun di SPBU KS Tubun, Jakarta Pusat mengaku sejauh ini sepeda motornya tidak mengalami masalah saat diisi dengan menggunakan Pertamax.

    “Saya sih selama ini biasa saja sih pakai Pertamax, nggak ada perubahan sih. Mesin juga aman. Saya juga melihat bensinnya warna apa gitu, nggak sih nggak ada campurannya. Soalnya beda rasanya kalau pakai Pertalite, lebih enteng ini (Pertamax),” ujarnya, Rabu(26/2/2025).

    Berlanjut di SPBU Pertamina Penjernihan, Jakarta Pusat dua mahasiswa yang ditemui Tribun, David dan Yohanes (23), mengaku belum benar- benar membaca secara mendetail mengenai berita dugaan bensin oplosan. Namun mereka berdua mengaku tetap mengisi BBM untuk kendaraan bermotornya menggunakan Pertamax.

    Sejauh ini, mereka mengisi bahan bakar disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka saat itu.  “Kita belum baca bener sih terkait berita itu, baru denger aja. Sejauh ini kalau lagi ada uang lebih, ya isi Pertamax. Kalau lagi pas- pasan, ya Pertalite saja,” ujar David.

    Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung) bikin heboh. Sebab, ada praktik culas bos Pertamina Patra Niaga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.

    Kendati demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar meminta masyarakat tak khawatir, karena produk Pertamina yang beredar di masyarakat kini bukanlah bahan bakar minyak (BBM) oplosan.

    Karena kasus korupsi di Pertamina ini terjadi pada 2018 hingga 2023 lalu.

    Harli juga memastikan bahwa BBM yang kini beredar di masyarakat bukan hasil oplosan dan tidak berkaitan dengan kasus yang saat ini tengah diusut Kejagung.

    “Jadi, jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang digunakan sekarang itu adalah minyak oplosan. Nah, itu nggak tepat,” kata Harli.

  • Jaksa Agung dan Kapolri Beri Arahan Cegah Korupsi di Retret Kepala Daerah

    Jaksa Agung dan Kapolri Beri Arahan Cegah Korupsi di Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah dihadirkan menjadi pemateri dalam kegiatan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam arahannya, Burhanuddin menekankan kepada kepala daerah soal pentingnya upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dalam kepemimpinan daerah. 

    “Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi ekonomi dan sosial bangsa. Oleh karena itu, setiap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus menjadikan integritas dan transparansi sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2025).

    Burhanuddin menambahkan, pihaknya telah memiliki upaya pencegahan korupsi. Salah satunya, melalui penerapan asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengelolaan anggaran daerah.

    Selain itu, dia juga menyoroti soal tingginya biaya politik dalam Pilkada yang berpotensi menimbulkan praktik politik balas budi yang merugikan negara.

    “Tidak ada tempat aman bagi koruptor. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun dan dari partai mana pun, jika terbukti melakukan korupsi, maka akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan juga materi soal pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih.

    Sebab, dengan adanya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Mencegah terjadinya korupsi bisa dilakukan secara optimal. Ini juga merupakan bentuk dukungan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah serta menjalankan program-program pemerintah,” ujar Sigit.

    Dalam kesempatan itu, Sigit juga telah membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan memberikan nomor teleponnya. 

    Pasalnya, langkah ini diharapkan agar para kepala daerah bisa menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan dengan mudah.

  • Kecewa Praktik Culas Bos Pertamina Warga Berbondong-bondong ke SPBU Warna Kuning, Ogah Isi Pertamax – Halaman all

    Kecewa Praktik Culas Bos Pertamina Warga Berbondong-bondong ke SPBU Warna Kuning, Ogah Isi Pertamax – Halaman all

    ​Laporan Gabriela Irvine Dharma

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang diungkap Kejaksaan Agung (Kejagung) bikin heboh. Sebab, ada praktik culas bos Pertamina Patra Niaga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.

    Imbas hal tersebut, warga merasa kecewa dan kini mulai beralih mengisi bahan bakar minyak(BBM) dari Pertamina ke Shell. Pantauan Tribun di SPBU Shell Jalan S Parman, Slipi, Jakarta Barat banyak pengendara sepeda motor berbondong-bondong ke SPBU Shell.

    “Saya awalnya isi Pertamax, tapi sejak harganya naik, terus sudah ada feeling juga sih, kayak nggak yakin gitu. Terus juga banyak yang kendala karena isi Pertamax itu motor jadi sering trouble atau tangki jadi kotor. Makannya saya beralih ke Shell,” kata salah satu pengendara sepeda motor Julian (31) saat ditemui Tribun, Rabu(26/2/2025).

    Julian mengaku tidak mempersoalkan harga BBM Shell yang lebih mahal dari Pertamina. Terpenting kata dia kualitasnya lebih baik.

    ANTREAN MENGISI BBM PERTALITE – Antrean kendaraan bermotor roda dua di SPBU KS Tubun, Jakarta Barat untuk mengisi BBM jenis Pertalite mengular, Rabu(26/2/2025). Hal tersebut imbas terungkapnya praktik culas bos Pertamina Patra Niaga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. (Tribunnews/Gabriela Irvine Dharma)

    “Walaupun harganya lebih mahal dikit, ya lebih percaya saja sih. Biasanya saya belinya itu kalau nggak yang Shell V-Power bisa juga yang Shell Nitro,” kata Julian.

    Terpisah, pantauan Tribun di tiga SPBU Pertamina yakni di Palmerah Utara, KS Tubun dan Penjernihan terlihat antrean kendaraan bermotor lebih banyak yang mengisi BBM jenis Pertalite dibandingkan Pertamax.

    Salah satu pengendara sepeda motor bernama Fendi (42) di SPBU Pertamina Palmerah Utara terlihat mengisi bahan bakar secara self-service​ jenis Pertalite.

    Saat ditanya, Fendi mengaku sebelumnya selalu menggunakan Pertamax. Namun, sejak harga Pertamax naik dan muncul kabar dugaan oplosan, ia memutuskan beralih ke Pertalite karena khawatir akan dampaknya pada mesin kendaraan.

    “Saya kecewa banget sih, karena saya pemakai (Pertamax) juga. Tapi apa boleh dikata. Untungnya sih ini mesinnya masih aman ya, nggak kenapa-kenapa. Jadi saya buru-buru ganti saja dah, daripada kena,” kata Fendi.

    Meski begitu, nyatanya masih ada pengendara yang tetap menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar kendaraannya.

    Apis (39), salah satu konsumen yang ditemui Tribun di SPBU KS Tubun, Jakarta Pusat mengaku sejauh ini sepeda motornya tidak mengalami masalah saat diisi dengan menggunakan Pertamax.
     
    “Saya sih selama ini biasa saja sih pakai Pertamax, nggak ada perubahan sih. Mesin juga aman. Saya juga melihat bensinnya warna apa gitu, nggak sih nggak ada campurannya. Soalnya beda rasanya kalau pakai Pertalite, lebih enteng ini (Pertamax),” ujarnya.

    Namun, dirinya mengatakan sempat curiga dengan Pertamax dan beralih menggunakan BBM non-subsidi, Shell.

    “Kecewa sih iya kecewa ya, apalagi saya selalu pakai Pertamax. Percuma dong saya beli Pertamax tapi kualitasnya Pertalite. Saya sempat beralih ke Shell, karena saya curiga takutnya benar-benar dioplos, tapi saya rasakan sih nggak ya ternyata, jadi balik lagi ke sini (Pertamax),” ujarnya.

    Berlanjut di SPBU Pertamina Penjernihan, Jakarta Pusat dua mahasiswa yang ditemui Tribun, David dan Yohanes (23), mengaku belum benar- benar membaca secara mendetail mengenai berita dugaan bensin oplosan.

    Sejauh ini, mereka mengisi bahan bakar disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka saat itu.  

    “Kita belum baca bener sih terkait berita itu, baru denger aja. Sejauh ini kalau lagi ada uang lebih, ya isi Pertamax. Kalau lagi pas- pasan, ya Pertalite saja,” ujar David.