Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kejaksaan

  • LPSK Soroti Luka dan Peran Misri dalam Kematian Brigadir Nurhadi

    LPSK Soroti Luka dan Peran Misri dalam Kematian Brigadir Nurhadi

    Mataram, Beritasatu.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mempertimbangkan permohonan status justice collaborator (JC) dari Misri, salah satu tersangka dalam kasus kematian tragis Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat NTB).

    Permohonan tersebut menjadi perhatian serius mengingat posisi Misri yang dinilai memiliki potensi untuk mengungkap peristiwa pidana secara terang benderang.

    Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyampaikan hal ini seusai melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Wahyudi pada awal pekan ini.

    Dalam pertemuan tersebut, Sri Suparyati menjelaskan koordinasi antara LPSK dan Kejati NTB merupakan bagian dari upaya bersama untuk mengungkap kebenaran atas tewasnya Brigadir Nurhadi, yang kini telah memasuki tahap penyidikan intensif.

    “Pertemuan hari ini dengan pak Kejati merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi dalam konteks pengungkapan peristiwa tindak pidana. Kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian LPSK, khususnya terkait proses pemeriksaan dan permohonan JC dari salah satu tersangka,” ujar Sri Suparyati. Kamis (24/7/2025).

    LPSK mencatat sejumlah kejanggalan dari hasil autopsi terhadap jenazah Brigadir Nurhadi. Luka-luka yang ditemukan seperti tanda cekikan dan kekerasan lainnya memunculkan keraguan apakah satu orang tersangka saja, yakni Misri, mampu menyebabkan kematian korban secara seketika.

    “Memang saat ini ada tiga tersangka, sebagian besar adalah perempuan. Kami mempertanyakan apakah Misri mampu melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal seketika. Itu menjadi perhatian kami,” tegas Sri Suparyati.

    Menurut Sri Suparyati, status justice collaborator  tidak bisa diberikan secara sembarangan, karena menyangkut peran, niat baik, dan kemampuan pemohon dalam mengungkap kejahatan secara menyeluruh.

    “Permohonan JC dari Misri kami terima, tetapi kami masih dalam tahap kajian. Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Pasal 28, kami akan menilai sejauh mana keterangan yang bisa diberikan pemohon, rekam medis, dan juga track record-nya,” ujar Suparyati.

    LPSK juga belum dapat bertemu langsung dengan Misri sehingga masih terbatas dalam mengevaluasi kelayakan pemberian status JC.

    “Kami ingin melihat apakah Misri mampu memberikan keterangan secara terang dan seluas-luasnya. Sebab dia bukan pelaku utama, tetapi bisa jadi saksi pelaku kunci dalam kasus ini,” tambahnya.

    Berkas Perkara

    Sementara itu, Kajati NTB Wahyudi membenarkan berkas perkara dari penyidik telah masuk pada tahap pertama. Namun, pihak kejaksaan masih memberikan sejumlah petunjuk dan arahan agar berkas tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Masih kita dalami kemungkinannya. Berkas tahap satu sudah dikirim, dan kami telah berikan petunjuk sesuai data dan fakta yang ada. Saat ini tinggal menunggu penyidik melengkapi,” kata Wahyudi.

    Ia menegaskan, kejaksaan hanya akan membawa perkara ini ke persidangan setelah semua unsur formil dan materil terpenuhi, agar kasus ini dapat dibuktikan secara terang benderang di pengadilan.

    “Batas waktunya sesuai dengan aturan main dalam KUHAP. Kita tunggu perkembangan dari penyidik,” pungkasnya.

  • Kejagung Pastikan Bakal Panggil Nadiem Makarim Lagi

    Kejagung Pastikan Bakal Panggil Nadiem Makarim Lagi

    Bisnis.com, Jakarta — Penyidik Kejaksaan Agung memastikan bakal memeriksa eks Mendikbudristek Nadiem Makarim lagi di perkara korupsi pengadaan chromebook.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa tim penyidik masih membutuhkan keterangan dari Nadiem Makarim terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berjenis chromebook tersebut dalam rangka melengkapi pemberkasan.

    Maka dari itu, Anang menegaskan penyidik bakal memanggil kembali Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan sebagai saksi. “Jadi sepanjang diperlukan oleh penyidik untuk menambahkan keterangan, maka yang bersangkutan (Nadiem Makarim) pasti dipanggil lagi,” tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Anang menegaskan bahwa tidak hanya Nadiem Makarim saja yang akan dimintai keterangan, tetapi saksi-saksi pendukung lainnya untuk pemberkasan empat orang tersangka perkara korupsi pengadaan chromebook.

    “Tapi yang sekarang pemanggilan lebih pada saksi-saksi yang mendukung untuk keterangan terhadap empat tersangka. Itu saja dulu,” katanya.

    Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022. 

    Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengungkapkan bahwa empat tersangka itu adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek. 

    Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021. 

    Terakhir, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021. 

    “Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2022,” kata Qohar. 

    Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,9 triliun.

  • Polri Bongkar Modus Beras Premium Palsu, Tunjuk Kesalahan Pelaku

    Polri Bongkar Modus Beras Premium Palsu, Tunjuk Kesalahan Pelaku

    Daftar Isi

    Beras Pasti Dicampur, Tapi Ada Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satgas Pangan Polri mengungkap modus penyimpangan dalam penjualan beras yang mencatut label premium, padahal tidak memenuhi standar mutu. Meski pencampuran beras bukan hal baru, Polri menegaskan bahwa mencampur beras medium dan premium secara sembarangan melampaui batas mutu adalah pelanggaran.

    Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan praktik pencampuran sebenarnya bisa diterima, tetapi harus mengikuti aturan teknis yang berlaku.

    “Yang dimaksud dioplos itu, bukan dioplos dengan beras lain. Pasti pencampuran ada, tapi jumlah persentase seperti beras medium pecahannya 15% maksimal, tidak boleh lebih dari itu,” kata Helfi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Dalam temuan terbaru, Satgas Pangan menemukan, sejumlah merek beras dijual sebagai premium meski tidak sesuai spesifikasi. Bahkan ditemukan kadar air yang melebihi ambang batas, yang bisa menambah bobot saat ditimbang namun menyusut seiring waktu.

    “Nah ini lebih, pecahannya mungkin 20-25%. Ada yang misalnya kadar air (seharusnya) 14%, ya ini kadar airnya 20%. Artinya apa? Kadar air dalam beras, kalau dia mengandung air tentunya nambah berat. Tapi begitu beras itu makin lama makin kering, susut dia,” jelasnya.

    Aturan soal batas kandungan air ini, kata Helfi, dibuat untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian. “Makanya kenapa dibatasi 14% supaya tidak terjadi penyusutan lagi yang lebih signifikan, sehingga tidak mengurangi bobotnya,” imbuh dia.

    Atas temuan ini, Satgas Pangan telah menindak lima merek beras yang diketahui melanggar. Tindakan berupa penyelidikan laboratorium, penyitaan sampel, serta penyidikan terhadap tiga produsen utama telah dilakukan.

    Beras Pasti Dicampur, Tapi Ada Aturannya

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pencampuran atau mengoplos beras memang praktik yang lumrah dilakukan dalam perberasan. Yaitu, mencampur butir patah dan butir kepala.

    Tapi, tegasnya, praktik itu harus dilakukan sesuai ketentuan standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

    “Kalau beras itu pasti dicampur. Kenapa dicampur? Karena ada butir utuh dan butir patah. Nah kalau beras premium itu butir utuhnya dicampur dengan butir patah sampai 15%. Bukan dioplos dengan beras busuk terus diaduk. Ini karena kualitas. Ini yang harus dijaga,” terang Arief dalam keterangan resminya, Jumat (18/7/2025).

    “Di beras, kita punya batas maksimal beras patah 15%. Apabila butir utuh tadi dicampur dengan 15% butir patah, itulah beras premium dan memang begitu standar mutunya. Jadi memang ada pencampuran beras, tapi tidak melampaui standar mutu itu biasa dan lumrah,” paparnya.

    Saat ini, sambungnya, sudah ada ketentuan kelas mutu beras premium dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2023. Untuk beras premium harus memiliki kualitas antara lain memiliki butir patah maksimal 15%, kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir menir maksimal 0,5%, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 1%, butir gabah dan benda lain harus nihil.

    Ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 juga menetapkan beras premium non organik dan organik harus mempunyai komponen mutu antara lain butir patah maksimal 14,50%, butir kepala minimal 85,00%, butir menir maksimal 0,50%, butir merah/putih/hitam maksimal 0,50%, butir rusak maksimal 0,50%, butir kapur maksimal 0,50%, benda asing maksimal 0,01%, dan butir gabah maksimal 1,00 per 100 gram.

    “Kalau istilah oplosan itu cenderung berkonotasi negatif. Seperti misalnya minyak seharga Rp15.000, tapi dicampur dengan minyak seharga Rp8.000, lalu dijual dengan harga Rp15.000. Nah itu maksudnya oplos,” kata Arief.

    “Praktik oplos yang tidak diperbolehkan dan mengandung delik pidana adalah jika menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini karena beras SPHP terdapat subsidi dari negara sebagai salah satu program intervensi perberasan ke pasaran,” tambahnya menegaskan.

    Ketentuan Label Beras Kemasan

    Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 juga mengatur secara rinci soal label kemasan beras. Setiap produk beras yang diproduksi atau diimpor dan diedarkan wajib mencantumkan label yang memuat informasi sebagai berikut:

    – Nama produk, jenis, dan nama dagang;

    – Berat bersih dalam satuan kilogram;

    – Kelas mutu (premium, medium, submedium, pecah);

    – Nama dan alamat produsen atau importir;

    – Asal usul beras;

    – Nomor pendaftaran;

    – Tanggal produksi dan kadaluarsa;

    – Harga Eceran Tertinggi (HET) jika dipersyaratkan;

    – Logo halal jika diwajibkan.

    Label juga boleh menampilkan klaim tertentu, seperti “pulen”, asalkan dibuktikan melalui uji kadar amilosa di laboratorium terakreditasi.

    Registrasi dan Sanksi

    Pelaku usaha yang mengemas beras untuk dijual wajib mendaftarkan produknya sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Registrasi bertujuan melindungi konsumen serta menjamin mutu dan daya saing produk.

    Pelanggaran terhadap aturan mutu dan label ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai perundang-undangan. Pemerintah juga memberikan waktu penyesuaian hingga 24 bulan bagi produsen yang sebelumnya telah mengantongi izin edar.

    5 Merek Beras Premium Bohongi di Label Kemasan

    Satgas Pangan Polri telah menaikkan status penyelidikan jadi penyidikan atas laporan terkait dugaan pelanggaran ketentuan label kemasan beras premium.

    Menyusul temuan dan laporan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait 212 merek yang diduga curang, mengklaim mutu beras tak sesuai label kemasan.

    Temuan tersebut hasil pemeriksaan lapangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

    Kata Helfi, pihaknya telah melakukan penyelidikan, penelusuran, dan pemeriksaan atas temuan-temuan tersebut. Ditemukan ada 5 merek beras premium hasil produksi 3 produsen yang tidak sesuai ketentuan mutu beras premium.

    Adapun tiga produsen yang telah diperiksa Bareskrim Polri, yaitu PT PIM (merek Sania), PT FS (merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen), PT Togo SJ (merek Jelita dan Anak Kembar).

    Foto: Beras oplosan ditampilkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Beras oplosan ditampilkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Usut Kasus Beras Oplosan, Kejagung Panggil 6 Perusahaan

    Usut Kasus Beras Oplosan, Kejagung Panggil 6 Perusahaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan beras oplosan dan penyimpangan harga jualnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kejaksaan juga melalui Tim Satgasus P3TPK pada gedung bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standard nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

  • Data Bocor di Internet, Kemenkomdigi Bisa Disalahkan? Cek Faktanya!

    Data Bocor di Internet, Kemenkomdigi Bisa Disalahkan? Cek Faktanya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam beberapa tahun terakhir, publik Indonesia terus dikejutkan oleh berbagai kasus kebocoran data pribadi, mulai dari informasi pengguna kartu SIM hingga akses ke layanan digital milik pemerintah.

    Setiap insiden memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat, sejauh mana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut?

    Sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) sektor publik, Kemenkomdigi, yang sebelumnya dikenal sebagai Kemenkominfo, memiliki peran penting dalam sistem pengawasan data nasional. Namun, memahami batasan dan kewenangannya perlu merujuk pada dasar hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Peran Kemenkomdigi dalam UU Perlindungan Data Pribadi

    Dalam Pasal 1 ayat 4 UU PDP, pemerintah, termasuk kementerian, diklasifikasikan sebagai pengendali data pribadi. Hal ini menandakan bahwa Kemenkomdigi wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data, termasuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan memberikan pemberitahuan dalam waktu maksimal 3×24 jam apabila terjadi insiden kebocoran.

    Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Kemenkomdigi maupun PSE terkait dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penghentian sementara proses, pemutusan akses sistem, hingga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan.

    Penanganan Kasus oleh Kemenkomdigi

    Berdasarkan data resmi, Kemenkomdigi telah menangani 94 kasus kebocoran data pribadi sejak 2019 hingga pertengahan 2023. Dari jumlah tersebut 62 kasus melibatkan PSE swasta, 32 kasus berkaitan dengan PSE pemerintah, 25 kasus telah memperoleh usulan perbaikan, dan 19 kasus mendapatkan teguran administratif resmi.

    Langkah-langkah tersebut menunjukkan Kemenkomdigi menjalankan peran administratifnya sesuai mandat regulasi. Namun, proses ini belum menyentuh aspek investigasi forensik atau penegakan hukum yang bersifat pidana.

    Jika akar penyebab kebocoran adalah serangan siber, kewenangan investigasi secara teknis tidak berada di tangan Kemenkomdigi. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Dalam struktur nasional, BSSN berwenang menangani insiden siber secara teknis, sementara Kemenkomdigi berperan sebagai pengelola sistem dan penyampai informasi publik, serta kepolisian dan kejaksaan menangani aspek hukum pidana dan perdata.

    Dengan demikian, peran Kemenkomdigi terbatas pada pemberian sanksi administratif dan penyampaian notifikasi kepada publik, bukan pada pemidanaan pelaku.

    Kemenkomdigi tidak memiliki kewenangan menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggar data. Berdasarkan UU PDP dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, kementerian hanya dapat memberikan teguran, melakukan pemblokiran sementara, menghentikan akses sistem, dan menyampaikan laporan ke publik.

    Sementara itu, penyidikan, penahanan, dan penuntutan hukum terhadap pelaku kebocoran, baik dalam aspek kriminal maupun perdata merupakan domain dari Polri, kejaksaan, atau pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Landasan hukum yang digunakan termasuk Pasal 26 UU ITE dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

    Di samping UU PDP dan PP Nomor 71/2019, terdapat aturan tambahan, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

    Regulasi tersebut mewajibkan semua penyelenggara sistem, termasuk pemerintah, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Namun, hingga pertengahan 2025, belum ada PP atau Perpres yang secara khusus mengatur mekanisme ganti rugi dan jalur penyelesaian sengketa bagi korban kebocoran data.

    Akibatnya, terjadi kekosongan hukum dalam implementasi hak-hak korban, yang membuat banyak kasus berakhir tanpa kepastian ganti rugi. Situasi ini mempertegas perlunya pembentukan lembaga perlindungan data pribadi yang independen, seperti yang disarankan dalam beleid UU PDP.

    Dalam konteks kebocoran data pribadi, penting dipahami Kemenkomdigi hanya memiliki fungsi administratif, bukan fungsi penegakan hukum. Tanggung jawab mereka mencakup edukasi dan sosialisasi perlindungan data, pemberian teguran administratif, pemblokiran sistem yang bermasalah, dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

    Namun, penegakan hukum pidana, investigasi teknis mendalam, dan pengenaan ganti rugi berada di tangan lembaga lain, seperti BSSN, kepolisian, dan kejaksaan.

    Untuk menciptakan sistem yang adil dan akuntabel, regulator utama yang dibutuhkan ke depan adalah badan independen pelindung data pribadi yang memiliki wewenang penuh atas investigasi, penindakan, dan kompensasi. Hanya dengan kerangka hukum yang lengkap, hak atas privasi dan keamanan digital rakyat Indonesia dapat terlindungi secara menyeluruh.

  • Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung Bersiap Gandeng Interpol

    Jurist Tan Eks Stafsus Nadiem Mangkir Lagi, Kejagung Bersiap Gandeng Interpol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan kembali mangkir dari pemeriksaan terkait kasus pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Jurist Tan mangkir pada panggilan kedua setelah menjadi tersangka. Pemanggilan itu dilakukan pada Senin (21/7/2025).

    “Yang bersangkutan sudah dipanggil yang kedua [sebagai tersangka] pada tanggal 21, tapi tidak datang, tidak ada konfirmasi,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (23/7/2025).

    Dia menambahkan, pihaknya masih akan berfokus untuk memanggil Jurist Tan. Namun, apabila kembali mangkir maka pihaknya bakal berupaya untuk mendatangkan Jurist ke Indonesia dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.

    Salah satu upaya itu yakni menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) dan dilanjutkan untuk berkoordinasi dengan Interpol untuk memasukkan Jurist ke daftar red notice.

    “Kita sekarang sedang berusaha bagaimana nanti mendatangkan ke Indonesia dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Jurist Tan tidak pernah menghadiri pemeriksaan penyidik korps Adhyaksa. Adapun, saat menjadi saksi, Jurist Tan pun selalu mangkir dalam pemanggilan Kejagung.

    Secara terpisah, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyampaikan berdasarkan data perlintasan terakhir, Jurist Tan telah terbang ke Singapura sejak 13 Mei 2025.

    Plt Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengatakan berdasarkan catatan penerbangan terakhir di Indonesia, anak buah Nadiem itu menuju Singapura.

    “Pengecekan pada sistem SIPP, yang bersangkutan terbang keluar dari Indonesia menuju Singapura dengan menggunakan pesawat, dengan pesawat Singapore Airlines,” ujar Yuldi saat dihubungi, Rabu (23/2/2025).

    Dengan demikian, Yuldi menekankan bahwa berdasarkan data perlintasan imigrasi hingga Kamis (17/7/2025), Jurist Tan dinyatakan sudah tidak berada di Indonesia.

  • Menko BG terapkan enam langkah untuk atasi masalah karhutla

    Menko BG terapkan enam langkah untuk atasi masalah karhutla

    Hal pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan jajarannya perlu melakukan enam langkah utama untuk menuntaskan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Riau.

    “Hal pertama sekaligus menjadi target utama adalah memastikan karhutla cepat dipadamkan sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga,” kata Budi Gunawan saat memberi pengantar di Rapat Koordinasi Bersama Pengendalian karhutla Provinsi Riau, yang digelar secara hybrid, Rabu.

    Karenanya, pria yang akrab disapa BG ini meminta seluruh jajaran satgas karhutla di bawah naungannya untuk mengerahkan personel dan peralatan yang ada untuk memadamkan titik-titik api.

    Kedua, BG mengatakan Kementerian Kehutanan untuk mengerahkan tim teknis ke lokasi untuk menjalankan upaya perbaikan lahan dampak kebakaran.

    Selanjutnya, mantan Kepala BIN itu juga mengarahkan jajarannya mengaudit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak karhutla.

    “Keempat, moratorium sementara izin baru di lahan gambut, minimal sampai situasi darurat berakhir, fokus pada wilayah Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan,” kata BG.

    “Selanjutnya harus dilakukan langkah tegas penegakan hukum atau law enforcement agar terus dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan,” tegas BG.

    Terakhir BG meminta seluruh pihak untuk menerapkan sanksi administratif bagi pihak yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan.

    BG pun menginstruksikan secara khusus kepada Menteri kehutanan untuk mencabut konsesi pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla.

    Dengan ragam upaya tersebut, BG yakin permasalahan karhutla di seluruh Indonesia dapat ditangani dengan maksimal.

    “Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” kata BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejari Jakut ungkap korupsi pemberian kredit senilai Rp35,6 miliar

    Kejari Jakut ungkap korupsi pemberian kredit senilai Rp35,6 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara mengungkap kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja pada salah satu Himpunan Bank Negara (Himbara) di Sunter, Jakarta Utara pada periode 2022-2023 senilai Rp35.656.387.573 atau Rp35,6 miliar.

    Kejari Jakut pun telah menetapkan pimpinan cabang salah satu Himpunan Bank Negara (Himbara) periode 2021-2023 berinisial MS sebagai tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja itu.

    “Pemberian fasilitas kredit modal kerja tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp35,6 miliar lebih,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Nurhimawan melalui Kasi Intel Kejari Jakarta Utara Sudi Haryansyah di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dengan pemberian fasilitas ini pelaku mendapatkan hadiah dari sejumlah debitur mulai dari fasilitas-fasilitas kebutuhan pribadi, mobil Toyota Alphard dan uang sekitar Rp400 juta.

    “Semua itu diterima sebagai tanda terima kasih dari nasabah yang berkepentingan,” katanya.

    Sudi menjelaskan tanda terima kasih tersebut ditemukan petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Utara setelah melakukan penyelidikan.

    Dalam penyelidikan itu, ditemukan fakta tersangka MS melakukan perbuatan melawan hukum seperti memutus kredit atas kreditur yang terafiliasi dengan kreditur lain yang tidak sesuai ketentuan Konsep Hubungan Total Penerima Kredit (KHTPK)

    Tersangka juga tidak melakukan verifikasi berkaitan dengan analisa yang dilakukan oleh “relationship manager”. Selain itu, tersangka MS juga tidak melakukan verifikasi berkaitan dengan “pre-screening” yang dilakukan oleh “relationship manager”.

    Pimpinan cabang salah satu Bank Himbara memberikan fasilitas modal kerja kepada salah satu bank Himbara yang beralamat di Sunter Jakarta Utara pada 2022-2023 kepada sejumlah perusahaan.

    “Pemberian modal kerja itu diberikan kepada PT. BLA, PT. OKE, PT. ITS, PT. BJM, PT. BNS, CV. CM, PT. TPP, PT.SMW, dan PT. DP,” papar Sudi.

    Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam proses penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya dan setelah dilakukan gelar perkara maka MS ditetapkan sebagai tersangka.

    Pelaku MS dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo pasal 18 ayat Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

    Hingga saat ini tersangka MS ditahan selama 20 hari mulai dari 21 Juli hingga 9 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pram surati Kejati terkait tiang monorel mangkrak

    Pram surati Kejati terkait tiang monorel mangkrak

    … muncullah orang-orang yang dulu merasa punya kontribusi. Tapi saya …

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengirimkan surat resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mempercepat penyelesaian tiang monorel yang mangkrak di Jalan HR Rasuna Said (Jakarta Selatan) hingga Jalan Asia-Afrika (Jakarta Pusat).

    “Kami sedang menunggu arahan aparat penegak hukum. Saya sudah menulis surat (ke Kejati) dan saya sudah ketemu sama Adhi Karya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

    Pramono mengakui penyelesaian proyek mangkrak di Jakarta seringkali diwarnai munculnya berbagai pihak yang tiba-tiba mengklaim punya andil di masa lalu.

    Meski begitu, Pramono menegaskan, pihaknya tidak mau ambil pusing dengan hal-hal tersebut.

    “Biasalah di Jakarta ini, kalau ada keinginan untuk menyelesaikan, muncullah orang-orang yang dulu merasa punya kontribusi. Tapi saya yang begitu-begitu nggak peduli,” kata Pramono.

    Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (29/5/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

    Pramono juga telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel tersebut. Dari rapat itu, terdapat dua keputusan yang dihasilkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

    “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono.

    Sebelumnya, Pramono memang menyatakan serius ingin membenahi tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said (Jakarta Selatan) hingga Jalan Asia Afrika (Jakarta Pusat).

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

    Menurut Pramono, adanya tiang monorel yang mangkrak itu sangat mengganggu keindahan Jakarta.

    Karena itu, Pramono ingin segera menyelesaikan masalah hukum yang ada dan merapikan tiang-tiang itu.

    Di sisi lain, PT Adhi Karya mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merapikan tiang-tiang monorel yang terhenti pembangunannya di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat.

    Selain itu, PT Adhi Karya juga telah menyatakan apresiasinya terkait komunikasi yang akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. PT Adhi Karya pun akan terbuka untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak badan publik di DKI belum memadai terkait keterbukaan informasi

    Banyak badan publik di DKI belum memadai terkait keterbukaan informasi

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengimbau badan publik dari sektor lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan untuk lebih aktif mengikuti tahapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev) Tahun 2025.

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban seluruh badan publik, termasuk lembaga penegak hukum.

    “Prinsip keterbukaan informasi tidak hanya berlaku bagi instansi pemerintahan administratif, tetapi juga wajib diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Agus menyebutkan, hal tersebut penting untuk membangun transparansi, akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.

    “Berdasarkan data E-Monev 2024, tercatat sebanyak 7 badan publik dari jajaran Polres, 5 badan publik dari Kejaksaan Negeri dan 17 badan publik dari Pengadilan di wilayah DKI Jakarta,” kata Agus.

    Arsip foto – Sosialisasi bertema “Menuju Kota Global di Era Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Auditorium Lantai 2, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). (ANTARA/HO-Komisi Informasi DKI Jakarta)

    Dia menyayangkan dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang berpartisipasi aktif dalam pengisian “Self Assessment Questionnaire” (SAQ), yakni hanya 1 Polres, 1 Kejaksaan Negeri dan 10 Pengadilan.

    “Masih terdapat pekerjaan besar bagi Komisi Informasi untuk mendorong badan publik di sektor penegakan hukum agar lebih aktif mengikuti E-Monev,” katanya.

    Secara keseluruhan, dari total 519 badan publik yang menjadi sasaran E-Monev 2024, tercatat hanya 488 badan publik yang mengisi SAQ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 257 badan publik masuk dalam kategori tidak informatif.

    Artinya, hampir separuh dari badan publik di Jakarta belum menunjukkan kinerja yang memadai dalam hal keterbukaan informasi. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, termasuk bagi sektor penegakan hukum yang hingga saat ini belum optimal,” katanya.

    Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

    Agus menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan E-Monev, KI DKI Jakarta menggunakan enam indikator penilaian utama, yaitu kualitas informasi, jenis informasi, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, pelayanan informasi dan digitalisasi.

    Enam indikator ini menjadi cerminan sejauh mana badan publik menjalankan prinsip transparansi secara sistematis. “E-Monev bukan hanya soal peringkat, tetapi tentang tanggung jawab terhadap hak publik atas informasi,” katanya.

    Sebagai langkah awal pelaksanaan E-Monev tahun 2025, KI DKI Jakarta akan menggelar “Kick-Off E-Monev 2025” pada 12 Agustus 2025. Agenda ini menjadi titik tolak pelaksanaan evaluasi keterbukaan informasi publik di wilayah DKI Jakarta.

    “Melalui ‘kick-off’ ini, kami mendorong seluruh badan publik, termasuk lembaga penegak hukum, untuk berkomitmen lebih baik. KI DKI siap melakukan pendampingan teknis, sosialisasi regulasi, hingga asistensi dalam pengisian SAQ,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.