Kementrian Lembaga: Kapolda Metro jaya

  • Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2025, Polda Metro Jaya Lakukan Hal Ini

    Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Lebaran 2025, Polda Metro Jaya Lakukan Hal Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Pihak Polda Metro Jaya menyikapi soal antisipasi arus mudik 2025 yang dimulai sejak beberapa waktu lalu.

    Polda Metro Jaya imbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke berbagai wilayah untuk mengecek keamanan dan memastikan keselamatan sebelum berangkat.

    “Kita sudah melakukan upaya-upaya persiapan, yang pertama, bagi warga masyarakat yang akan meninggalkan kota Jakarta, kami menghimbau keamanan dan keselamatan propertinya, salah satunya kebakaran,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dikutip dari Antara pada 22 Maret 2025.

    Selain itu, Karyoto mengatakan bahwa masyarakat wajib melapor ke ketua RT maupun RW sebelum berangkat mudik agar keamanan semakin terjamin.

    “Disini saya menghimbau kepada yang mau mudik, alangkah baiknya menitipkan rumahnya kepada tetangganya atau kalau memang di situ ada sekuriti, ya kepada sekuriti sehingga tempat-tempat yang ditinggalkan akan dipantau oleh sekuriti maupun warga masyarakat,” katanya.

    Demi memastikan rasa aman ketika masyarakat hendak pergi mudik, Karyoto juga berkoordinasi dengan pihak Polres, Polsek dan Kodam untuk menjadikan tempat penitipan.

    “Kami juga kemarin sudah mengingatkan kepada staf-staf kami, para Kapolres administrasikan yang baik. Jangan sampai nanti menitipkan tapi setelah mengambil ada kekecewaan. Artinya, kondisinya bagaimana, jangan sampai misalnya tiba-tiba lupa menutup kaca jendela mobil, lupa mengunci, ada barang hilang saling menuduh,” katanya.

    Kemudian, pihak Kapolda juga menyiapkan pos di beberapa titik untuk kebutuhan para pemudik. Seperti layanan kesehatan sampai pemeriksaan kendaraan.

    Sementara itu, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengharapkan Operasi Ketupat 2025 berjalan lancar karena sudah belajar dari arus mudik dan balik tahun-tahun sebelumnya.

    “Korlantas Polri bersama ‘stakeholder’ sudah melakukan survei, mitigasi, dan bahkan evaluasi, membandingkan, me-review (meninjau) kembali Operasi Ketupat tahun lalu dari 2023–2024 dan saat ini semua sudah punya rumusan dan sebenarnya untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Preman Larang Relawan Dirikan Posko Mudik di Cikarang, Kapolda Metro Jaya: Kita Lawan – Halaman all

    Preman Larang Relawan Dirikan Posko Mudik di Cikarang, Kapolda Metro Jaya: Kita Lawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi premanisme kembali terjadi kali ini di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Kelompok relawan yang mendirikan posko mudik lebaran dilarang oleh preman tersebut.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memastikan pelaku yang melarang berdirinya posko mudik lebaran sudah ditangkap. 

    Dia tidak mentolerir segala bentuk aksi premanisme.

    “Sudah kita tindak lanjuti, sudah kita tangkap, dan kita tahan,” katanya Karyoto kepada wartawan dikutip Sabtu (22/3/2025).

    Menurutnya, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan tidak ada yang boleh melarang.

    Kapolda Metro menegaskan bahwa negara tak boleh kalah orang para preman.

    “Kalau memang kita mau mendirikan pos, selama itu tanahnya bukan tanah orang yang kita tidak boleh mendirikan oleh yang pemilik, ya kita paksakan, gak ada urusan,” ujar dia.

    “Kita lawan yang seperti itu,” imbuhnya.

    Dia meminta jajaran Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya agar menindak tegas preman yang beraksi menjelang hari raya Idul Fitri.

    “Kalau ada preman-preman yang melakukan aksi-aksi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi yang bernuansa pemerasan dan lain-lain, pasti kita akan tindak,” kata dia.

    Diberitakan seorang pria berbaju polo hitam lengan pendek dan berpeci diduga melarang relawan kemanusiaan mendirikan posko mudik 2025 di wilayah Citarik, Jatireja, Cikarang Timur, Rabu (19/3/2025).

    Cekcok antara pria yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat (ormas) tersebut terekam dalam video yang kemudian diunggah oleh akun X @kabarnegri_. Dalam video itu, relawan meminta penjelasan mengapa tidak diperbolehkan mendirikan posko. 

    “Kenapa enggak boleh di sini? Alasannya kenapa?” tanya relawan, dikutip dari unggahan akun X @kabarnegri_, Jumat (21/3/2025).

    “Ini lahan pemerintah bukan?” sahut pria mengaku ormas tersebut.

    Karena tidak puas dengan jawabannya, relawan kembali mencecar alasan tidak diperbolehkannya mendirikan posko mudik 2025. 

    “Ya sudah, kalau jangan, ya jangan. Mau ngomong apa? Jangan, enggak boleh. Mau ngomong apa?” ujar pria mengaku ormas sambil merokok. 

     

  • 3 Aksi Ormas di Bekasi Viral, Acak-acak Kantor Dinkes Hingga Halangi Posko Mudik, Ada Ketua Terseret

    3 Aksi Ormas di Bekasi Viral, Acak-acak Kantor Dinkes Hingga Halangi Posko Mudik, Ada Ketua Terseret

    TRIBUNJAKARTA.COM – Tiga aksi organisasi massa (ormas) di Bekasi jelang Lebaran 2025 viral di media sosial.

    Aksi ormas itu ada yang mengacak-acak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi hingga menghalangi relawan kemanusiaaan mendirikan posko mudik 2025 di wilayah Citarik, Jatireja, Cikarang Timur.

    Terdapat pula, Ketua LSM GMBI Bantargebang berinisial M yang merekam dan menyebarkan aksi Suhada alias Jagoan Cikiwul saat meminta THR ke pabrik di Bantargebang, Bekasi.

    Nasib ketiga oknum ormas itu pun berbeda-beda setelah aksinya viral di media sosial.

    TribunJakarta.com merangkum tiga aksi oknum ormas di Bekasi yang viral di media sosial.

    1.Halangi Posko Mudik 2025

    Video seorang pria berbaju polo hitam lengan pendek dan berpeci diduga melarang relawan kemanusiaan mendirikan posko mudik 2025 di wilayah Citarik, Jatireja, Cikarang Timur, Rabu (19/3/2025) viral di media sosial.

     Cekcok antara pria yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat (ormas) tersebut terekam dalam video yang kemudian diunggah oleh akun X @kabarnegri_. 

    Dalam video itu, relawan meminta penjelasan mengapa tidak diperbolehkan mendirikan posko. 

    “Kenapa enggak boleh di sini? Alasannya kenapa?” tanya relawan, dikutip dari unggahan akun X @kabarnegri_, Jumat (21/3/2025). 

    “Ini lahan pemerintah bukan?” sahut pria mengaku ormas tersebut. 

    Karena tidak puas dengan jawabannya, relawan kembali mencecar alasan tidak diperbolehkannya mendirikan posko mudik 2025. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Sosok Jagoan Cikiwul Emosi Saat Meminta THR ke Pabrik di Kota Bekasi Akhirnya Terkuak. Ia Kabur Setelah Kedok Dibongkar Polisi.

    “Ya sudah, kalau jangan, ya jangan. Mau ngomong apa? Jangan, enggak boleh. Mau ngomong apa?” ujar pria mengaku ormas sambil merokok. 

    Sedangkan akun instagram @jabodetabek24info mengabarkan pria tersebut marah dan melarang pendirian posko mudik 2025.

    “Iya ga boleh, ga boleh diriin tenda di sini, harus ijin gua, mau apa lu”, ucapnya.

    Farhan yang menjelaskan dan tergabung dalam relawan sampai ngeri ketakutan. Ia berusaha lapor ke kepolisian Polsek Cikarang Timur.

    “Iya ada ormas yang datang larang kami dirikan tenda, saya ngeri lalu menelpon Polsek Cikarang Timur @polsekcikarang_timur Alhamdulillah mereka lari ketika Kanit Reskrim Cikarang Timur datang,” ucap Farhan. Ketika tim unit Kanit Reskrim Cikarang Timur datang semua berjalan kondusif dan aman.

    Menanggapi hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, mengaku telah menerima laporan terkait pelarangan pendirian posko mudik oleh ormas, yang viral di media sosial. 

    Dia menegaskan, jajarannya telah menangkap pria yang dimaksud dalam video tersebut. 

    “Sudah kami tindak lanjuti, sudah kami tangkap, dan kami tahan,” tegas Karyoto di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). 

    Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, mendirikan posko mudik di atas tanah milik perorangan atau bukan milik pemerintah, tetap diperbolehkan. 

    “Enggak ada urusan. Bahkan, nanti mau kami periksa itu, siapa yang menghalang-halangi. Ini untuk hajat orang banyak, bukan untuk sekelompok, segelintir orang,” tegas dia. 

    Terlebih, pendirian posko mudik 2025 oleh relawan seyogianya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus bagian dari ibadah. 

    “Untuk melayani saudara-saudara kita yang sudah capek, yang butuh istirahat, yang butuh duduk, dan lain-lain,” kata dia. 

    “Kita lawan yang seperti itu. Enggak ada negara kalah dengan sekelompok-sekelompok preman ini,” tambah dia. 

    “Kalau ada preman-preman yang melakukan aksi-aksi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi yang bernuansa pemerasan dan lain-lain, pasti akan kita tindak,” pungkas dia.

    2. Acak-acak Kantor Dinkes Bekasi

    Sementara itu, Polres Metro Bekasi menangkap lima orang anggota ormas yang melakukan aksi anarkis di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menyatakan bahwa lima anggota Ormas yang berbuat anarkis di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi sudah ditangkap dan saat ini tengah proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi.

    “Betul sudah diamankan dan saat ini para pelaku sedang kami periksa di Polres Metro Bekasi,” kata Onkoseno saat dikonfirmasi mengenai lima anggorta Ormas yang berbuat anarkis di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi, pada Jumat (21/3/2025).

    Kejadian itu berawal saat sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM Laskar Merah Putih datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada Selasa, 18 Maret 2025, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kedatangannya dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, dr Alamsyah.

    Namun kepala dinas tidak ada di tempat sedang ada rapat di luar. Tetapi sekelompok orang tersebut tidak terima dan marah-marah.

    “Mereka marah-marah, mengotori lantai dengan alas kakinya yang sudah kotor dengan tanah merah, lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang di galon ke lantai depan pintu lobi kantor Dinas kesehatan,” imbuhnya.

    Akibat perbuatan lima anggota ormas itu, kata Onkoseno, pegawai Dinas kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja, bahkan ada seorang pegawai Dinkes yang disabilitas terjatuh.

    “Para pelaku kami jerat Pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan,” katanya.

    Dalam video yang viral itu, terlihat sejumlah orang dari ormas mendatangi Kantor Dinas Kesehatan.

    Bahkan, seseorang berbicara dihadapan CCTV. “Assalamuaikum kami dari Laskar Merah Putih, yang melihat dari CCTV untuk Dinas Kesehatan kita ngopi bersama walaupun bulan puasa, terima kasih,” katanya dengan wajah meledek.

    Tak hanya itu, terdapat rekaman CCTV anggota LSM itu menghambur-hamburkan sampah di depan pintu Kantor Dinkes.

    3. Ketua LSM GMBI Bantargebang Dicopot

    Aksi ormas yang viral lainnya terkait aksi Suhada alias Jagoan Cikiwul saat meminta THR ke pabrik kawasan Bantargebang, Bekasi.

    Saat itu, Suhada mengenakan kaus merah marun serta rompi hitam dilengkapi logo LSM GMBI.

    Di bagian punggung rompi yang dikenakan Suhada terpasang logo LSM GMBI berwarna hitam.  Emblem bendera Merah Putih dan nama juga terpasang di bagian dada kanan rompi tersebut. 

    Polisi telah menangkap Suhada yang kabur ke daerah Sukabumi, Jawa Barat setelah aksinya viral di media sosial.

    Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya mengaku Suhada alias Jagoan Cikiwul bukanlah anggotanya.

    Mengenai rompi berlogo yang dikenakan Suhada, Asep mengatakan pihaknya tidak pernah merilis atribut rompi tersebut untuk anggotanya.

    Asep merasa tindakan Suhada telah mencatut nama LSM GMBI untuk kepentingan pribadi. 

    Namun, ia mengakui wanita perekam aksi Suhada yakni M yang menjabat sebagai Ketua LSM GMBI Bantargebang. 

    Wanita itu bersama rekannya yakni Suhada alias Jagoan Cikiwul, A dan D mendatangi perusahan plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

    Wanita tersebut merekam melalui ponsel saat Suhada berdebat dengan sekuriti pabrik.

    Kini, M telah dicopot dari jabatannya tersebut. Pasalnya, ia turut meminta tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan di Bantargebang, Bekasi, bersama tiga rekannya, Suhada alias jagoan Cikiwul, A, dan D. 

    Selain itu, M juga menandatangani proposal THR yang diduga dikirimkan ke puluhan perusahaan di Bantargebang. 

    “Betul, (posisi M) dibekukan, sekaligus dicopot sebagai ketua LSM GMBI Bantergebang,” kata Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya, Jumat (21/3/2025). 

    Selain dicopot dari jabatannya, GMBI Distrik Kota Bekasi juga akan memanggil M untuk menjalani sidang etik. 

    “Nanti dia akan kita panggil untuk kita bina di dalam sidang Dewan Kode Etik. Nah, itu langkah-langkah secara secara kelembagaan seperti itu,” ungkap dia. 

    Asep mengatakan, GMBI Distrik Kota Bekasi melarang anggotanya meminta THR Lebaran, baik ke pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya. 

    Oleh sebab itu, lanjut Asep, setiap anggota yang melanggar larangan tersebut akan menerima konsekuensi yang sama dengan M. 

    “Jadi berlaku bukan hanya untuk dia (M), tapi berlaku keseluruh GMBI di tingkat kecamatan,” imbuh dia. 

    Sedangkan Suhada telah ditetapkan sebagai tersangka pengancaman buntut aksinya meminta THR Lebaran ke perusahaan plastik. 

    “Untuk perkenaan pasal dari tersangka, kita kenakan Pasal 335 (pengancaman) atau 368 untuk Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam konferensi pers di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (21/3/2025). (TribunJakarta.com/Kompas.com/TribunBekasi) 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Anggota Ormas Larang Posko Mudik di Bekasi, Kapolda Metro Jaya: Sudah Kami Tangkap dan Tahan – Page 3

    Anggota Ormas Larang Posko Mudik di Bekasi, Kapolda Metro Jaya: Sudah Kami Tangkap dan Tahan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menanggapi aksi sekelompok oknum ormas yang menghalang-halangi pendirian tenda Posko Mudik Terpadu 2025 di Citarik, Cikarang Timur, pada Rabu (19/3/2025).

    Menhub menegaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan angkutan lebaran, pihaknya selalu berkoordinasi dengan baik bersama Polri dan TNI untuk memastikan kelancaran arus mudik.

    “Tentu dalam setiap pelaksanaan angkutan lebaran kami selalu berkoordinasi dengan sangat baik dengan Polri maupun TNI,” kata kata Dudy dalam Konferensi Pers Pembukaan Posko Angkutan Lebaran 2025, di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Menhub pun menyerahkan persoalan ini kepada aparat kepolisian dan pemerintah daerah (pemda) setempat agar dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku.

    “Berkaitan dengan ormas tersebut, kami menyerahkan kepada pihak Polri maupun pemerintah daerah setempat, karena posko tersebut kan untuk kepentingan masyarakat juga, untuk melayani masyarakat dalam melakukan mudik,” ujar Menhub.

    Lebih lanjut, Menhub menyatakan bahwa pihaknya akan meminta Pemda Cikarang atau Pemda Bekasi untuk menangani masalah ini. Ia juga memastikan bahwa koordinasi dengan Polri dan Pemda Bekasi akan terus dilakukan guna menemukan solusi terbaik atas penolakan pendirian posko tersebut.

    “Barangkali nanti kami akan minta kepada pemerintah Cikarang ya, berarti Bekasi ya, nanti kami akan coba koordinasikan melalui Polri maupun Pemda Bekasi bagaimana penanganannya terhadap ormas-ormas yang melarang pendirian posko, apalagi posko yang memang didirikan oleh pemerintah, nanti kami akan koordinasikan,” ujar Dudy.

     

  • Kantor Polisi dan TNI Siap Jadi Tempat Penitipan Kendaraan Pemudik – Page 3

    Kantor Polisi dan TNI Siap Jadi Tempat Penitipan Kendaraan Pemudik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat dipersilakan untuk menitipkan kendaraan selama musim mudik Lebaran 2025 di kantor polisi. Kantor polres, polsek, hingga polda siap dijadikan tempat penitipan kendaraan.

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, menegaskan warga Jakarta yang hendak mudik tidak perlu khawatir soal keamanan kendaraan.

    “Kami TNI-Polri sudah siap dijadikan tempat penitipan properti. Kendaraan, motor, dan lain-lain silakan dititipkan di situ,” kata Karyoto saat apel gelar pasukan, Jumat (21/3/2025).

    Karyoto mewanti-wanti kepada jajaran untuk melakukan mendata barang-barang milik warga dengan baik agar tidak ada masalah saat pengambilan.

    “Jangan sampai nanti menitipkan tapi setelah mengambil ada kekecewaan. Artinya, kondisinya bagaimana. Jangan sampai misalnya tiba-tiba lupa menutup kaca jendela mobil, lupa mengunci, ada barang hilang saling menuduh,” ujar Karyoto.

    “Ini yang saya jaga bagi saudara-saudara kita yang meninggalkan Jakarta untuk mudik betul-betul memberikan, menyerahkan barang titipan dengan aman, mudah-mudahan mengambilnya juga dalam keadaan aman. Tidak ada kekecewaan, jauhkan dari potensi bahaya,” kata Kapolda.

    Kecuali, lanjut Kapolda, kalau memang ada bencana alam, yang dampaknya di luar kuasa manusia. “Ya itu namanya force majeure, di luar batas kemampuan pencegahan oleh kita semua,” kata Karyoto.

    Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan 100 pos pengamanan terpadu di berbagai titik. Pos-pos ini akan diisi oleh petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan tenaga kesehatan.

    “Mudah-mudahan di mana ada polisi, di situ ada TNI, di situ ada Satpol PP. Kalau ada kebutuhan masyarakat yang mendadak, masalah kesehatan, di situ ada Dinas Kesehatan,” ujar dia.

    “Sehingga terpadu, ada hal-hal yang bisa ditanggulangi bersama, ada bencana, ya mari kita sama-sama bergotong-royong untuk melakukan emergency intervention, atau keadaan tanggap darurat secara bersama-sama. Dan ini sudah dibuktikan sepanjang kita ada, kita selalu bersama-sama, apalagi dalam hal menanggulangi bencana,” Kapolda menandaskan.

    Pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk mudik dengan beberapa syarat. Diperkirakan 85 juta orang akan tumpah ruah mudik Lebaran tahun ini. Mengingat pembatasan perjalanan berlaku selama 2 lebaran terakhir akibat pandemi.

  • 9 Irjen Polisi Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda, Nomor 8 Anggotanya Ditembak Oknum TNI

    9 Irjen Polisi Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda, Nomor 8 Anggotanya Ditembak Oknum TNI

    loading…

    Sebanyak 9 Pati bintang 2 atau Irjen Polisi sudah setahun lebih menjabat Kapolda. Salah satunya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 9 Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 atau Irjen Polisi sudah setahun lebih menjabat Kapolda . Salah satunya Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika yang mana anggotanya 3 polisi ditembak di Way Kanan oleh oknum TNI.

    Nama-nama lain Irjen yang sudah setahun lebih menjabat Kapolda yakni Irjen Pol Jhonny Edison Isir, Irjen Pol Adang Ginanjar, hingga Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

    Melihat sederet pemegang pangkat Irjen Polisi, sebagian di antaranya kini aktif menjadi Kapolda. Beberapa Pati Polri telah memegang jabatan selama lebih dari setahun. Siapa saja?

    Irjen Polisi yang Sudah Setahun Lebih Menjabat Kapolda

    1. Irjen Pol Jhonny Edison Isir

    Jabatan: Kapolda Papua Barat
    Jhonny menjabat Kapolda Papua Barat sejak Desember 2023. Waktu itu, dia menggantikan Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga yang digeser menjadi Kapolda NTT.

    Jhonny adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1996. Sebelumnya, dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting seperti Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2017), Wakapolda Sulawesi Utara (2021-2023), dan Karojianstra Sops Polri (2023-2023).

    2. Irjen Pol Adang Ginanjar

    Jabatan: Kapolda Sulawesi Barat
    Adang Ginanjar aktif bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Barat. Posisi ini diemban pada Juni 2023 saat menggantikan Verdianto Iskandar Bitticaca.

    Adang Ginanjar merupakan lulusan Akpol 1989. Sebelum memimpin Polda Sulbar, dia juga pernah menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Militer Presiden (2020–2023) dan Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri (2023).

    3. Irjen Pol Agus Nugroho

    Jabatan : Kapolda Sulawesi Tengah
    Jabatan Kapolda Sulawesi Tengah ditempati Irjen Agus Nugroho. Dia ditunjuk pada Maret 2023 saat menggantikan Rudy Sufahriadi.

    Agus adalah lulusan Akpol 1991. Sebelumnya, dia pernah menjabat Kadiklat Reserse Lemdiklat Polri (2020) dan Deputi IV Bidang Penindakan BPOM (2022).

    4. Irjen Pol Pipit Rismanto

    Jabatan : Kapolda Kalimantan Barat
    Pipit merupakan jebolan Akpol 1994. Jabatan Kapolda Kalimantan Barat diemban sejak Maret 2023 saat menggantikan Irjen Suryanbodo Asmoro.

    Sebelum itu, Pipit juga sempat menempati beberapa posisi lain yakni Wadirtipidter Bareskrim Polri (2020) dan Dirtipidter Bareskrim Polri (2021).

    5. Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga

    Jabatan : Kapolda Nusa Tenggara Timur
    Daniel menjabat Kapolda NTT. Dia ditunjuk pada Desember 2023 untuk menggantikan Johanis Asadoma.

    Daniel merupakan lulusan Akpol 1990. Sebelumnya, dia sempat menjabat Kapolda Papua Barat (2022-2023).

    6. Irjen Pol Akhmad Wiyagus

    Jabatan : Kapolda Jawa Barat
    Posisi Kapolda Jabar diemban Irjen Akhmad Wiyagus pada Maret 2023. Waktu itu, jebolan Akpol 1989 ini menggantikan Suntana.

    Melihat ke belakang, Akhmad Wiyagus juga pernah menjadi Kapolda di daerah lain seperti Kapolda Gorontalo (2020) dan Kapolda Lampung (2022).

    7. Irjen Pol Karyoto

    Jabatan : Kapolda Metro Jaya
    Irjen Pol Karyoto menjabat Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, dia menggantikan Fadil Imran pada Maret 2023.

    Karyoto diketahui lulusan Akpol 1990. Sebelum memimpin Polda Metro Jaya, dia pernah menjadi Wakapolda DIY (2019) dan Deputi Penindakan KPK (2020).

    8. Irjen Pol Helmy Santika

    Jabatan : Kapolda Lampung
    Sejak Maret 2023, Helmy Santika mendapat tugas sebagai Kapolda Lampung. Waktu itu, lulusan Akpol 1993 ini menggantikan Irjen Akhmad Wiyagus.

    Sebelumnya, Helmy juga sempat menduduki jabatan penting lain yakni Kapolda Gorontalo (2022-2023), Sahli Manajemen Kapolri (2021-2022), dan posisi penting lainnya.

    9. Irjen Pol Achmad Kartiko

    Jabatan: Kapolda Aceh
    Achmad Kartiko menjabat Kapolda Aceh sejak September 2023 saat menggantikan Irjen Pol Ahmad Haydar. Dia adalah lulusan Akpol 1991.

    Sebelum menjadi Kapolda Aceh, sejumlah posisi strategis lain juga diduduki Achmad Kartiko yakni Kabidkerma Baintelkam Polri (2016), Karo Analis Baintelkam Polri (2020), hingga Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI (2021).

    (jon)

  • Pemerintah Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 26-28 Maret, Arus Balik 6-7 April 2025 – Page 3

    Pemerintah Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 26-28 Maret, Arus Balik 6-7 April 2025 – Page 3

    Polri menyiapkan pelbagai strategi guna mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti ganjil genap, contraflow, dan sistem one-way akan diberlakukan di beberapa ruas jalan utama.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan, pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025.

    Karena itu, strategi yang disiapkan antara lain penerapan ganjil genap dan sistem one-way serta contraflow di ruas tol. Kebijakan ini akan diterapkan secara situasional berdasarkan analisis data dari CCTV, traffic counting, dan laporan real time dari petugas di lapangan.

    “Dalam rangka mengurai kebatasan arus, telah disiapkan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil genap, contraflow dan one-way system yang dilakukan berdasarkan analisa, pantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real time dan berkala,” kata Karyoto saat apel gelar pasukan, Jumat (21/3/2025).

    Selain jalan tol, kepolisian juga akan mengatur pergerakan di jalur penyeberangan. Beberapa strategi yang akan diterapkan di pelabuhan antara lain delaying system, buffer zone, screening ticket.

    “Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan akan diterapkan delaying system, buffer zone, dan screening ticket, sehingga pemberlakuan pola operasional kapal tiba berangkat, bongkar berangkat,” ujar Kapolda.

    Guna mendukung kelancaran arus mudik, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Ketupat 2025 yang berlangsung dari 23 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Sebanyak 164.298 personel gabungan akan dikerahkan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat apel gelar pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025).

    Tak hanya itu, aparat juga akan melakukan pengamanan di 126.736 titik seperti masjid, lokasi Salat Id, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.

    “Operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2025, dan mengangkat tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman,” ucap Kapolda.

  • Skenario Polri Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Skenario Polri Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Polri menyiapkan pelbagai strategi guna mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti ganjil genap, contraflow, dan sistem one-way akan diberlakukan di beberapa ruas jalan utama.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan, pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025.

    Karena itu, strategi yang disiapkan antara lain penerapan ganjil genap dan sistem one-way serta contraflow di ruas tol. Kebijakan ini akan diterapkan secara situasional berdasarkan analisis data dari CCTV, traffic counting, dan laporan real time dari petugas di lapangan.

    “Dalam rangka mengurai kebatasan arus, telah disiapkan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil genap, contraflow dan one-way system yang dilakukan berdasarkan analisa, pantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real-time dan berkala,” kata Karyoto saat apel gelar pasukan, Jumat (21/3/2025).

    Selain jalan tol, kepolisian juga akan mengatur pergerakan di jalur penyeberangan. Beberapa strategi yang akan diterapkan di pelabuhan antara lain delaying system, buffer zone, screening ticket.

    “Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan akan diterapkan delaying system, buffer zone, dan screening ticket, sehingga pemberlakuan pola operasional kapal tiba berangkat, bongkar berangkat,” ujar Kapolda.

    Guna mendukung kelancaran arus mudik, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Ketupat 2025 yang berlangsung dari 23 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Sebanyak 164.298 personel gabungan akan dikerahkan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat apel gelar pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025).

    Tak hanya itu, aparat juga akan melakukan pengamanan di 126.736 titik seperti masjid, lokasi Salat Id, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.

    “Operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2025, dan mengangkat tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman,” ucap Kapolda.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan potensi tsunami di wilayah pesisir Indonesia, salah satunya di Jalan Underpass Lintas Selatan Kulonprogo, Yogyakarta.

  • Polisi siapkan sejumlah mitigasi saat mudik dan Lebaran 2025

    Polisi siapkan sejumlah mitigasi saat mudik dan Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah mitigasi menjelang mudik dan perayaan Lebaran atau Idul Fitri 2025 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Kita sudah melakukan upaya-upaya persiapan, yang pertama, bagi warga masyarakat yang akan meninggalkan kota Jakarta, kami mengimbau keamanan dan keselamatan propertinya, salah satunya kebakaran,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto saat memimpin Apel Gelar Pasukan persiapan Operasi Ketupat Jaya 2025 di Monas, Jumat.

    Kemudian Karyoto juga menyebutkan selain kebakaran, jangan sampai properti yang ditinggalkan menjadi potensi untuk dilakukan pencurian.

    “Disini saya mengimbau kepada yang mau mudik, alangkah baiknya menitipkan rumahnya kepada tetangganya atau kalau memang di situ ada sekuriti, ya kepada sekuriti sehingga tempat-tempat yang ditinggalkan akan dipantau oleh sekuriti maupun warga masyarakat,” katanya.

    Kemudian Karyoto juga telah berkoordinasi dengan Polres, Polsek dan Kodam telah siap dijadikan tempat penitipan properti.

    “Kami juga kemarin sudah mengingatkan kepada staf-staf kami, para Kapolres administrasikan yang baik. Jangan sampai nanti menitipkan tapi setelah mengambil ada kekecewaan. Artinya, kondisinya bagaimana, jangan sampai misalnya tiba-tiba lupa menutup kaca jendela mobil, lupa mengunci, ada barang hilang saling menuduh,” katanya.

    Kemudian, Kapolda juga sudah menyiapkan pos-pos secara terpadu di sejumlah jalur mudik yang jumlahnya ada ratusan.

    “Mudah-mudahan dimana ada polisi, di situ ada TNI, di situ ada Satpol PP. Kalau ada kebutuhan masyarakat yang mendadak, masalah kesehatan, di situ ada Dinas Kesehatan,” kata Karyoto.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho optimistis Operasi Ketupat 2025 berjalan lancar karena berbagai strategi telah dipersiapkan dengan baik bersama kementerian/lembaga, baik dari sisi administrasi, teknis, hingga taktis.

    Agus menjelaskan persiapan yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan catatan dari pelaksanaan Operasi Ketupat tahun-tahun sebelumnya mulai dari survei hingga mitigasi lapangan secara berkala.

    “Korlantas Polri bersama ‘stakeholder’ sudah melakukan survei, mitigasi, dan bahkan evaluasi, membandingkan, me-review (meninjau) kembali Operasi Ketupat tahun lalu dari 2023–2024 dan saat ini semua sudah punya rumusan dan sebenarnya untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengusaha Truk Masih Mogok Operasi Hari Ini, Mau Geruduk Kantor Menhub

    Pengusaha Truk Masih Mogok Operasi Hari Ini, Mau Geruduk Kantor Menhub

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) masih melakukan mogok operasi pada hari ini. Bukan hanya itu, para pengusaha truk juga akan menggelar aksi di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    Wakil Sekretaris Jendral Aptrindo, Agus Pratiknyo mengatakan bahwa aksi lanjutan pada hari ini akan digelar di depan Kemenhub siang hari ini.

    “Betul, aksi hari kedua akan digelar di depan kantor Kemenhub, anggota kita sedang menuju kesana,” kata Agus kepada wartawan CNBC Indonesia, Jumat (21/3/2025).

    Adapun aksi hari kedua Aptrindo di depan Kemenhub juga masih berkaitan dari protes para pengusaha truk atas Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025, di mana kebijakan ini mengharuskan truk dengan sumbu tiga hingga lebih dilarang beroperasi dari 24 Maret 2025 hingga 8 April 2025.

    “Aksi di depan Kemenhub kali ini juga masih terkait protes kami akan dilarang beroperasinya truk-truk selama 16 hari,” tambah Agus.

    Sebelumnya pada Kamis kemarin, massa aksi Aptrindo telah melakukan mogok operasi hari pertamanya di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi di hari pertama tersebut sempat membuat lalu lintas di jalan tersebut macet total pada pagi hari. Namun pada siang harinya, lalu lintas mulai berangsur normal. Kepolisian setempat meminta aksi tersebut dilakukan secara terbatas agar tidak menganggu lalu lintas.

    Foto: CNBC Indonesia/Muhammad Sabki
    Antrean truk besar yang melintas di sepanjang jalur tol Jakarta-Cikampek

    “Terkait aksi kemarin, memang sempat membuat macet di pagi hari, tapi pada siang hari sudah mulai normal karena kami diminta oleh kepolisian untuk melakukan aksi hanya sampai siang hari saja,” ungkap Agus.

    Agus juga mengatakan bahwa jika aksi di depan Kemenhub hari ini tidak membuahkan hasil, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi serupa minggu depan.

    “Jika aksi kami hari ini tidak membuahkan hasil yang signifikan yakni merevisi aturan SKB tersebut, maka kami akan kembali melakukan aksi serupa hari-hari berikutnya,” pungkas Agus.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aptrindo, Gemilang Tarigan menyampaikan tuntutan para pengusaha truk melalui mogok stop operasi.

    “Mogok kerja mulai tanggal 20-21 Maret 2025, dua hari saja cukup. Temanya menuntut revisi peraturan tentang pelarangan pembatasan operasional truk,” kata Gemilang di kantor DPP Aptrindo di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Aksi mogok tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Aksi Stop Operasi bernomor 009/DPD CARETAKER-DKI JKT/III/2025 tertanggal 17 Maret yang mereka kirimkan kepada Kapolda Metro Jaya. Surat ditandatangani oleh Ketua DPD Aptrindo Jakarta Dharmawan Witanto dan Koordinator Aksi Fauzan Azim Musa.

    Dalam surat tersebut, aksi mogok operasi akan diikuti oleh 500 perusahaan angkutan barang. Adapun aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kakorlantas dan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tentang Oengatyran Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Mudik dan Arus Balik Lebaran Tahun 2025/1446 H.

    Gemilang juga menjelaskan bahwa protes melalui mogok kerja atau penyetopan operasional truk angkutan barang dipilih Aptrindo lantaran opsi dialog bersama pihak terkait di Pemerintah tak mendapatkan respons positif sebelumnya.

    (chd/wur)