Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kemenperin Janjikan Insentif Tambahan bagi Perusahaan yang Gandeng Industri Kecil Menengah

    Kemenperin Janjikan Insentif Tambahan bagi Perusahaan yang Gandeng Industri Kecil Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjanjikan insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM) agar masuk ke dalam rantai pasok industri skala besar. Wacana ini akan segera diusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Kalau perusahaan yang sudah menjalankan link and match sebaiknya dibantu agar bisa mendapatkan tambahan insentif,” kata Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dalam acara “Link and Match Temu Bisnis IKM Komponen Otomotif dengan Industri Besar” di kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, insentif tambahan bagi perusahaan yang menggandeng IKM ini lebih penting ketimbang insentif bagi perusahaan yang memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang seharusnya memang merupakan kewajiban bagi seluruh pelaku usaha.

    “Ini penting karena kalau TKDN menurut saya itu kewajiban dari setiap perusahaan untuk dijalankan. Namun, komitmen, konsistensi, dan wujud link and match ini harapan yang sudah lama diinginkan pemerintah sehingga semua aspek lini bisnis bisa menjadi satu dalam rantai pasok industri,” ungkapnya.

    Terkait insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM), Faisol mengatakan, pemerintah memberikan penghargaan kepada para pengusaha dari berbagai perusahaan yang telah berkolaborasi bersama IKM dalam negeri sehingga mampu masuk dan bersaing dalam rantai pasok perindustrian.

    “Penghargaan yang diberikan bukan hanya seperti tadi (pemberian plakat), tetapi juga tambahan insentif. Mungkin bisa diusulkan kepada Kementerian Keuangan, barangkali apa saja yang bisa kita minta supaya insentif ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang konsisten melakukan link and match,” ujarnya.

    Ke depan, Faisol berharap akan semakin banyak perusahaan dari berbagai sektor yang mampu merangkul IKM nasional. Apalagi, menurutnya, produk IKM dalam negeri saat ini sangat berkembang mengikuti standar industri besar.

    Dengan kolaborasi terus-menerus antara industri skala besar dengan industri skala kecil dan menengah ini, pemerintahan berharap investasi akan membanjiri industri dalam negeri.

    “Terima kasih juga kepada Kadin Indonesia yang tidak pernah menyerah dan lelah membantu pemerintah, dalam hal ini Kemenperin menjaga konsistensi terus berjalan. Kami berharap program link and match ini berjalan pada sektor-sektor yang lain, yang lini bisnisnya lebih stabil, mungkin bisa di sektor elektronik, dan sebagainya,” pungkas Faisol terkait insentif tambahan bagi perusahaan yang berkomitmen dan konsisten menggandeng industri kecil menengah (IKM).

  • Perkuat Rantai Pasok Otomotif, Kemenperin Pertemukan IKM dengan Industri Besar – Halaman all

    Perkuat Rantai Pasok Otomotif, Kemenperin Pertemukan IKM dengan Industri Besar – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memperkuat daya saing industri, sekaligus rantai pasok manufaktur otomotif, Kementerian Perindustrian melakukan temu bisnis atau link and match Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan industri besar.

    Dalam Temu Bisnis IKM Komponen Otomotif dengan Industri Besar yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/12/2024), terlaksana penandatanganan 60 MoU antara 57 IKM komponen otomotif dan 28 industri besar.

    “Harapan saya agar hasil dari MoU ini dapat terealisasi dengan baik dan terus dimonitor keberlanjutannya. Semoga ini menjadi sinyal baik atas kebangkitan industri otomotif nasional serta menghasilkan sinergi yang baik antar kedua belah pihak,” tutur Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dalam acara, Selasa (10/12/2024).

    Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita, menyampaikan kegiatan temu bisnis atau link and match pertama kali dilaksanakan tahun 2017 dan merupakan agenda rutin tahunan Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin.

    “Pada tanggal 19 November 2024 lalu, telah dilaksanakan penandatanganan 54 MoU antara YDBA, Tier 1 APM dan IKM, dilanjutkan pada hari ini pelaksanaan penandatanganan simbolis enam MoU dari total sebanyak 28 Tier-1 APM dan 57 IKM,” ungkap Reni

    Program link and match antara IKM komponen otomotif dengan industri besar merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU oleh Kemenperin dan Kadin Indonesia yang dilakukan pada tahun 2022 lalu dan telah rutin dilakukan penjalinan kerja sama sampai tahun 2024.

    Tercatat, sepanjang tahun 2022-2024, telah terjaring sebanyak 122 IKM yang telah bermitra dengan 55 Tier-1 APM. 

    Wamenperin menambahkan, tahun ini industri otomotif tengah menghadapi tantangan yang cukup berat dan perlu mendapat perhatian.

    “Situasi ini perlu disikapi dengan serius oleh kita semua, karena biasanya di setiap tantangan itu ada kesempatan atau peluang,” ungkapnya.

    Wamenperin juga mengemukakan perlunya insentif bagi pelaku industri besar yang terlibat dalam program link and match dengan sektor IKM.

    “Upaya ini penting, karena dari komitmen dan konsistensi ini semua lini bisnis bisa jadi satu atau terintegrasi dalam membangun rantai pasok industri di dalam negeri,” kata Faisol.

    Temu Bisnis IKM Komponen Otomotif dengan Industri Besar yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Kemenperin berharap, program link and match serupa bisa dilaksanakan di berbagai sektor industri lainnya, untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akselerasi kemitraan dan rantai pasok, sekaligus mendukung pelaku IKM untuk dapat terus meningkatkan daya saingnya. 

    Bukan hanya temu bisnis, diselenggarakan pula Pameran Komponen Otomotif yang terdiri dari 39 booth yang diisi oleh 28 Tier-1 dan 57 IKM komponen otomotif serta 3 booth lembaga pembiayaan dan perbankan, serta 2 booth start-up industri.

  • Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Antisipasi Kebijakan Trump, Perundingan Indonesia & IEU-CEPA Harus Dirampungkan

    Jakarta: Indonesia harus segera menyelesaikan perundingan dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan perundingan ini bisa mengantisipasi kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman pemberlakuan tarif impor tinggi.
     
    Kerja sama dengan IEU-CEPA, lanjut Anindya, juga akan meningkatkan akses ke kawasan Uni Eropa (UE) yang memiliki pasar senilai USD17 triliun atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS). Setara dengan 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 
     
    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) USD17 triliun,” kata Anindya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 10 Desember 2024.
    Pernyataan Anindya itu dikemukakan saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham). Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.
     
    Anindya mengatakan perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40% pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.
     
    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.
     
    Ekspor-Impor Bisa Naik 6 Kali
    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.
     
    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” kata dia.
     
    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.
     
    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” kata dia.
     
    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump
    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.
     
    Anindya mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.
     
    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.
     
    Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.
     
    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujar dia.
     
    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.
     
    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier). Misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.
     
    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.
     
    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin, 2 Desember 2024 lalu.
     
    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.
     

    Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.
     
    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.
     
    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.
     
    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 
     
    Denis mengatakan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Tito Minta Gubernur Duduk Bareng Pengusaha-Pekerja Bahas UMP 2025

    Tito Minta Gubernur Duduk Bareng Pengusaha-Pekerja Bahas UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mewanti-wanti gubernur untuk duduk bareng dengan pengusaha dan pekerja di daerah sebelum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Hal dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari besaran upah minimum itu terhadap ekonomi.

    Tito mendengar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) keberatan dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen.

    “Kalau kita melihat dari angka (kenaikan UMP 2025) 6,5 persen, ini perlu betul-betul, ya mungkin (yang) agak kurang happy adalah pengusaha, terutama Apindo dan Kadin,” ujar Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    “Kalau Apindo-Kadin enggak puas, dibalas dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini akan memicu ekonomi juga kurang bagus,” wanti-wanti Tito.

    Karenanya, Tito mendorong terjadinya dialog antara pemerintah daerah dengan pengusaha dan serikat pekerja.

    Menurutnya, Apindo dan Kadin menjadi pihak yang paling utama untuk diberikan pemahaman terkait kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Dan juga dengan asosiasi buruh. Kita tahu bahwa sering kali penetapan upah minimum ini banyak yang tidak happy, antara pengusaha dengan serikat buruh. Ujungnya berakhir demo kalau untuk buruh yang enggak puas,” tutur Tito.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga mengingatkan soal tenggat waktu penetapan UMP 2025, yakni 11 Desember 2024. Tito meminta gubernur yang belum menetapkan aturan upah tahun depan untuk segera bergerak, setidaknya mulai besok alias Selasa (10/12).

    Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berjanji akan membantu pengusaha yang kesulitan finansial. Ini dilakukan agar perusahaan tidak memilih jalan PHK.

    “Nanti teknis bagaimana (mencegah PHK), kita akan mencoba membantu perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami kesulitan secara finansial. Ini kami sedang koordinasikan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” jelas Yassierli.

    “Kami harap bapak dan ibu pj gubernur mohon disampaikan juga kepada bupati/wali kota, kita akan ada kebijakan khusus untuk itu (mencegah PHK imbas kenaikan UMP 2025) dan ini sedang digodok,” tambahnya.

    Ia menyadari ada beberapa perusahaan yang mungkin kesulitan finansial untuk menaati aturan UMP 2025.

    Oleh karena itu, ia menegaskan Kemnaker bakal memperhatikan para pengusaha agar kenaikan 6,5 persen tidak memberatkan.

    (skt/sfr)

  • Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Khusus Usai UMP 2025 Naik 6,5%

    Kadin: Pengusaha Butuh Insentif Khusus Usai UMP 2025 Naik 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap insentif khusus yang dibutuhkan oleh pengusaha untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% tahun depan. 

    Waketum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan pihaknya menantikan upaya pemerintah untuk mengatur upah sektoral secara berkeadilan sekaligus mengantisipasi 3 polemik yang dipicu kenaikan upah minimum. 

    “Untuk itu rasanya pemerintah perlu mengendalikan penetapan upah sektoral supaya tidak lepas kendali. Untuk memberikan insentif kepada industri karena dampak kenaikan UMP 6,5%, maka harus menjawab pada tiga permasalahan,” kata Saleh kepada Bisnis, Senin (9/12/2024). 

    Eks Menteri Perindustrian periode 2014-2016 itu menerangkan, permasalahan pertama yakni kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% dan upah sektoral berpotensi tidak mampu diikuti ketentuannya oleh pengusaha lantaran saat ini sedang kesulitan dengan permintaan pasar yang turun. 

    Kedua, pelaku usaha meskipun saat ini mampu, tapi secara jangka panjang akan mengurangi daya tahannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi baik nasional maupun global.

    “Ketiga, untuk industri orientasi ekspor akibat kenaikan upah jadi kehilangan daya saing karena produknya semakin mahal. Sementara masih ada negara lain yang masih lebih menarik dari Indonesia,” ujarnya. 

    Kendati demikian, Saleh mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait dengan wacana insentif khusus sebagai dampak adanya kenaikan UMP 6,5%. Menurut dia, pemerintah saat ini masih mengodok insentif yang berkaitan dengan penurunan daya beli kelas menengah. 

    Di sisi lain, pengusaha mengaku sangat menghawatirkan dampak kepastian hukum bagi dunia usaha. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir kebijakan formula pengupahan berubah setiap tahun. 

    “Sedangkan untuk penetapan upah sektoral pemerintah belum menetapkan kriteria dan formulanya. Kami khawatir bahwa akan terjadi negosiasi yang alot dan akan ada potensi angka upah tambahan yang semakin mengagetkan investor,” tuturnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah tengah menggodok kebijakan khusus bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam menerapkan upah minimum 2025.  

    Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas beratnya beban perusahaan dari kenaikan upah minimum tahun depan.

  • Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    Anindya Bakrie: Uni Eropa Miliki Akses Pasar Senilai 17 Triliun Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie berharap, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera diselesaikan. 

    Dengan demikian, IEU-CEPA akan meningkatkan akses ke kawasan yang memiliki pasar senilai 17 triliun dolar AS atau Rp 269.416 triliun (kurs Rp 15.848/dolar AS), atau setara 12 kali produk domestik bruto (PDB) Indonesia. 

    Apalagi, perdagangan global kini menghadapi ancaman tarif impor tinggi yang akan diberlakukan Presiden Terpilih Amerika Serikat Donald Trump.

     

    Itulah sebabnya, Indonesia harus cepat menyelesaikan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dengan pasar lain yang besar, seperti Uni Eropa (UE).

    “Proses perjanjian dagang tersebut sudah berlangsung selama hampir sembilan tahun. Indonesia ini bagus kalau bisa membuat IEU-CEPA, karena akan membuka akses kepada kawasan yang (memiliki pasar) 17 triliun dolar AS,” kata Anindya, saat menjadi pembicara dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2024 yang diselenggarakan European Business Chamber of Commerce (EuroCham), di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Anindya mengatakan, perjanjian IEU-CEPA juga memberi manfaat bagi UE, mengingat Indonesia penopang 40 persen pasar di Asia Tenggara atau ASEAN. Anindya berharap, isu-isu yang ada dapat disiasati agar perdagangan dengan UE dapat berjalan baik.

    “Jadi, ini hal strategis buat dua-duanya (Indonesia dan UE). Ini menjadi angin segar,” ujar dia.

    Ekspor-Impor Naik Jadi 6 Kali

    Anindya mengatakan, dengan berlakunya IEU-CEPA, transaksi ekspor dan impor Indonesia-Eropa dapat meningkat dua hingga enam kali lipat. Selain itu, perjanjian tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air untuk masuk rantai pasok dunia.

    “Teman-teman dari Kadin, yang juga banyak dari UMKM, bisa jadi bagian dari rantai pasok dunia. Ini tentu bukan saja bagus buat pemain besar seperti perusahaan palm oil (minyak kelapa sawit), yang kadang suka ada isu sustainability (keberlanjutan), tapi teman-teman ini bisa masuk ke berbagai macam industri,” ucapnya.

    Tidak hanya mendongkrak transaksi, kerja sama investasi ini menurut Anindya juga bisa membuka edukasi dari mitra teknologi. Hal ini akan membawa pengusaha nasional naik kelas.

    “Jadi, teman-teman Kadin bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Indonesia Harus Antisipasi Kebijakan Trump

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, kebijakan tarif impor tinggi Amerika Serikat (AS) akan menjadi salah satu ancaman serius bagi perdagangan global ke depan turut menjadi perhatian Anindya. 

    Tarif impor tinggi yang akan ditetapkan Presiden Terpilih AS Donald Trump terhadap beberapa negara seteru dagang, misalnya China, akan mengubah lanskap perdagangan dunia.

    Anindya mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan Trump, di antaranya dalam bentuk tarif impor yang tinggi.

    “Karena memang itu kayaknya tidak bisa dicegah,” kata Anindya.

    Anindya mengapresiasi keputusan Pemerintah yang ingin memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra, terutama Kanada, Uni Emirat Arab (UEA), Jepang, dan Australia. Selama 2,5 pekan terakhir, pemerintah terus mengoptimalkan kerja sama Global South.

    “Kemitraan dengan negara-negara Amerika Latin dan Timur Tengah juga penting. Tapi dengan Eropa ini strategis, meski tidak gampang,” ujarnya. 

    Anindya sebelumnya mengungkapkan, sikap protektif Donald Trump bisa mendatangkan kerugian sekaligus keuntungan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

    Salah satu kerugian yang bisa dialami Indonesia, menurut Anindya, adalah sulitnya produk ekspor RI masuk ke AS. Demi melindungi pasar dan industri dalam negerinya, pemerintah AS bisa memberlakukan tarif Bea Masuk (BM) yang tinggi atau menerapkan hambatan nontarif (non-tariff barrier), misalnya dengan alasan standardisasi produk, lingkungan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), dan lain-lain.

    Adapun keuntungan yang bisa dinikmati Indonesia, kata Anindya, adalah terealisasinya berbagai perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara bilateral yang prosesnya sempat tersendat.

    Anindya mencontohkan, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Kanada atau Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA–CEPA) ditandatangani lebih cepat. Pemerintah Indonesia dan Kanada menandatangani ICA–CEPA pada Senin (2/12/2024) lalu.

    “Ada manfaatnya juga nih ketika Amerika bilang proteksionisme. ICA-CEPA itu dua tahun jadi. Terbukalah kerja sama bilateral yang selama ini tersendat,” ujar Anindya.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi mengungkapkan, jika pemerintah AS memberlakukan tarif impor tinggi, negara-negara eksportir seperti China bakal mengalihkan pasar ekspornya ke negara-negara lain, termasuk Eropa dan Indonesia.

    “Kita mungkin akan merasakan dampak dari tekanan AS terhadap China, karena China kemungkinan akan mencoba menjual lebih banyak produknya ke Eropa dan Indonesia,” tutur Denis.

    Untuk itu, Denis berharap Indonesia dapat segera mengimplementasikan IEU-CEPA. Melalui perjanjian ini, Indonesia bisa masuk dalam rantai pasok global yang lebih luas melalui Kanada.

    “Berarti produk masuk, mendapatkan nilai lebih, dan keluar. Jadi, bukan hanya menjual produk akhir,” ujarnya. 

    Denis mengatakan, kepastian hukum juga harus menjadi perhatian guna mendukung konten lokal yang ingin diperdagangkan. “Kepastian hukum itu akan mendatangkan lebih banyak investasi ke Indonesia,” tegas dia.

  • Menteri Rosan Ungkap Sektor Investasi Prioritas Pemerintahan Prabowo

    Menteri Rosan Ungkap Sektor Investasi Prioritas Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan akan fokus menaikkan investasi sektor kendaraan listrik.

    Rosan menjelaskan bahwa pemerintah ingin kembangkan sektor yang berorientasi ekspor sekaligus energi terbarukan. Oleh sebab itu, electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan utama.

    Apalagi, sambung mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini, cadangan nikel yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik berlimpah di Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan seluruh ekosistem dari EV Battery sampai juga EV Car. Kita resources-nya ada, kita sudah memulai, multiplier effect-nya tinggi, penciptaan lapangan pekerjaannya dapat, teknologinya dapat, kualitas manusianya meningkat,” ujar Rosan kepada Bisnis, pekan lalu.

    Apalagi, dia meyakini tren permintaan dunia atas kendaraan listrik terus meningkat ke depannya. Oleh sebab itu, Rosan menekankan pentingnya Indonesia memulai kembangkan industri kendaraan listrik dalam negeri yang salah satunya dengan hilirisasi nikel.

    Lebih luas lagi, menurutnya, pemerintah ingin kembangkan industri hijau. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rosan mengungkapkan Indonesia memiliki potensi 3.700 gigawatt energi terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, hidro, hingga panas bumi.

    “Kalau sama dengan tren dunia, pendanaannya akan lebih mudah, akan lebih affordable [terjangkau],” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Rosan mengungkapkan pemerintah ingin membangun lebih banyak kawasan industri yang berbasis energi hijau agar juga lebih mudah menarik investor asing masuk ke Tanah Air.

    Dia mencontohkan, sudah banyak investor asing yang berminat menanamkan modalnya ke Indonesia namun beri prasyarat: kawasan industrinya harus ditenagai energi terbarukan.

    Menurutnya, selama ini Indonesia kerap ditikung Vietnam dalam hal menarik investor asing karena faktor ketersediaan kawasan industri berbasis energi hijau. Rosan menceritakan pengalaman ketika berbicara dengan perusahaan Singapura, yang memutuskan menanamkan modalnya ke Vietnam karena sudah tersedia 13 kawasan industri berbasis energi hijau.

    “Investasi yang masuk ke Vietnam lebih deras karena industrial park [kawasan industri] sudah pakai energi bersih. Nah di kita, yang mohon maaf, mungkin masih ketinggalan. Kita akan dorong industrial park yang berbasis clean energy [energi bersih],” tutupnya.

  • Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bandung: Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih terbuka sangat luas, meski energi fosil masih menjadi andalan. Hal ini terjadi karena produksi minyak bumi masih lebih kecil dibandingkan konsumsi masyarakat Indonesia.
     
    Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang diwakili oleh Harris, Kepala Balai Besar Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  dalam diskusi bertajuk “Mampukah Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat Mendukung Kebutuhan Energi Nasional?”.
     
    Diskusi energi ini diselenggarakan Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat.
    Menurut Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian KEBTKE, Harris, saat ini pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi minyak dan gas (migas) dan batu bara sebesar 87 persen. Sedangkan EBT berkisar 13 persen.
     
    “Yang perlu dicermati penggunaan minyak sekitar 30 persen dari total energi nasional yang dipergunakan untuk sektor transportasi,” ucap Harris, dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Desember 2024.
     
    Sedangkan konsumsi minyak yang dibutuhkan sebesar 1,5 juta barel per hari. Padahal jumlah produksi nasional industri hulu minyak berkisar 600 ribu barel per hari.
     
     

     

    Indonesia juga mengimpor LPG

    Harris menambahkan, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak tetapi juga LPG. Apalagi kebutuhan LPG sudah tinggi. Dia mengatakan, sektor batu bara yang ketersediaannya masih puluhan tahun lagi dan produksinya mencapai 700 juta ton per tahun (100 juta ton dipergunakan di dalam negeri) tetapi sektor ini dianggap menimbulkan terjadinya emisi gas rumah kaca.
     
    Pada titik inilah relevansi dikembangkannya EBT yang diharapkan kelak dapat menggantikan peran batu bara. Harris mengatakan potensi EBT Indonesia masih cukup besar, diantaranya  energi surya, mencapai 3.294 Gigawatt (GW) dan pemanfaatannya 675 MW.
     
    Selain itu terdapat energi angin dengan potensinya sebesar 155 GW dan pemanfaatannya mencapai 152 MW. Sedang energi hidro potensinya 95 GW dan pemanfaatannya 6.697 MW. 
     
    Untuk potensi energi laut sebesar 63 GW dan pemanfaatannya 0 (masih dalam penelitian). Sementara untuk Geo Energi potensinya 57 GW dan pemanfaatannya 3.408 MW. Sedangkan  potensi gasifikasi batu bara 0 dan pemanfaatannya 250 MW. Untuk panas bumi potensinya mencapai 23 GW dan pemanfaatannya mencapai 2.597 MW.
     
    Secara total potensi EBT mencapai 3.687 GW dan pemanfaatannya mencapai 13.781 MW. Berdasarkan data tersebut, peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka luas.
     
    Ketua IKA FTG Unpad, Surya Widyantoro mengatakan potensi EBT di Indonesia harus dimanfaatkan dan akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
     
    “Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. EBT bisa  mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” papar Surya.
     
     

     

    Potensi EBT Jawa Barat

    Menurut Kementerian ESDM dalam Buku Potensi Panas Bumi, di Jawa Barat ada 11 wilayah yang ditetapkan sebagai WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi). Ke-11 WKP tersebut di antaranya WKP Cibeureum Parabakti, WKP Cibuni, WKP Cisolok Cisukarame, WKP Kamojang Darajat, dan WKP Pangalengan.
     
    Direktur Pusat Pembinaan EBT ICMI Jawa Barat, Muhammad Irwansyah, mengatakan EBT merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
     
    “Penggunaan energi baru dan terbarukan harusnya lebih ditingkatkan dan diimplementasikan secara berlanjut dan terus menerus melalui Konservasi Energi, Diversifikasi Energi dan Intensifikasi Energi guna mencapai 23 persen di 2025 dan 31 persen di 2050,” kata Irwansyah.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-Jawa Barat, Hadi mengatakan potensi EBT di Jabar yang besar perlu diimbangi dengan regulasi yang kondusif terhadap para investor sehingga dapat menarik minat investor. Misalnya, terkait single buyer dapat memberikan harga kompetitif bagi pelaku bisnis EBT.
     
    Jadi berdasarkan data-data tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan EBT Jawa Barat mampu mendukung kebutuhan energi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • 2025, Industri Pasar Modal Diprediksi Membaik

    2025, Industri Pasar Modal Diprediksi Membaik

    Jakarta: Industri pasar modal diprediksi membaik pada 2025. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meyakini hal itu karena kuatnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
     
    Ditambah, adanya program-program Astacita pemerintahan Prabowo Subianto. Meliputi program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun hingga 2029, dan adanya penegakan hukum di semua bidang termasuk perekonomian, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
     
    “Dalam kurun 1 hingga 1,5 tahun ini (industri pasar modal) choppy (fluktuatif). Karena apa, karena kalau kita lihat (pasar modal) di US is very attractive, pasti choppy. Tetapi, the good thing is fundamentally I think we are strong,” kata Anindya, saat menjadi keynote speaker acara Investor Network Summit 2024 di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu, 5 Desember 2024.
    Anindya menjelaskan daya tarik investasi Amerika Serikat (AS) adalah faktor yg membuat harga saham dan obligasi Indonesia fluktuatif. Namun, karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat, maka kondisi fluktuatif itu cenderung akan naik.
     
    “Strong fundamentals only look stronger during turbulence (fundamental yang kuat hanya terlihat lebih kuat ketika terjadi turbulensi),” kata Anindya.
     
    “Saya lihat juga yang penting yaitu fiscal strength (kekuatan fiskal Indonesia). Kita punya debt to GDP (utang terhadap produk domestik bruto/PDB) itu masih bisa dibilang relatif sangat sehat dibanding dengan area (indikator) lain,” Anindya menambahkan.
     

    Dia juga memuji kebijakan Presiden Prabowo. Selain ingin memberikan keadilan kepada masyarakat agar benar-benar sejahtera, juga ada strategi untuk membangun soft infrastructure. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang dianggap sebagai investasi masa depan dengan terbentuknya sumber daya manusia yang sehat. 
     
    “Yang paling penting kan adalah gizi,” ujar dia.
     
    Untuk gizi ini, kata Anindya, untungnya ada dua. Pertama, yang paling mudah untuk investasi masa depan. Kedua, adalah program-program belanja pemerintah yang juga akan difokuskan pada kesehatan dan pendidikan.
     
    “Ini multiplier effect-nya akan sangat besar,” kata Anindya.
     
    Pimpin Global South
    Anindya juga optimistis Indonesia berpeluang memimpin negara-negara Global South di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia. Anindya menceritakan lawatannya selama 2,5 pekan ke lima negara, yakni China, AS, Peru, Brasil, dan Inggris, bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. 
     
    Ia mengamati Indonesia kini dipandang sebagai shining example atau contoh yang bersinar dari negara-negara berkembang. “Di (KTT) APEC dan (KTT) G20, Indonesia dianggap sebagai pemimpin potensial Global South. Sumber daya melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi nonblok Indonesia menjadi nilai tambah yang diakui dunia,” kata Anindya.
     
    Menurut dia, di tengah persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, Indonesia tetap konsisten membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Hal itu terlihat dari keberhasilan Indonesia mengamankan investasi besar, seperti proyek transisi energi bersama British Petroleum senilai USD7,2 miliar.
     
    “Di tengah tekanan geopolitik, kepercayaan terhadap Indonesia justru meningkat. Negara-negara lain melihat kita mampu menjaga stabilitas dan menjadi mitra strategis di kawasan Asia Pasifik,” ujar dia.
     
    Dengan fokus pada pembangunan soft infrastructure dan kebijakan industrialisasi, Anindya percaya Indonesia akan semakin kuat di tengah ketidakpastian global. “Kepercayaan dunia terhadap Indonesia bukan hanya pada sumber daya, tapi juga pada kemampuan kita (Pemerintahan Prabowo) menjaga rule of law dan memperkuat ekonomi,” kata Anindya.
     
    Dalam acara yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan bertema Capitalizing On The New Government’s Economic Roadmap itu, Anindya didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan Kadin Indonesia Tigor M Siahaan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Pemerintah dan Sektor Industri Perlu Siapkan Kebijakan Strategis Atasi Kebutuhan Tenaga Kerja – Halaman all

    Pemerintah dan Sektor Industri Perlu Siapkan Kebijakan Strategis Atasi Kebutuhan Tenaga Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri dan pemerintah didorong saling bersinergi untuk membuat kebijakan strategis demi mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. 

    Hal ini menjadi bahasan dalam Diskusi Terpumpun Kemitraan Daerah bertema “Kebijakan Lintas Sektor tentang Pengembangan dan Peningkatan Peran Satuan Pendidikan Vokasi dalam Pembangunan Daerah Sumatera Utara”. 

    Dalam kegiatan ini turut dilaksanakan penyerahan policy paper secara simbolis kepada perwakilan dari sektor pemerintahan, dunia usaha, dan media.

    Dokumen ini menjadi hasil konkret dari program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah yang diinisiasi sejak 2020 oleh Direktorat Kemitraan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI).

    Direktur Politeknik Negeri Medan, Idham Kamil, menekankan, policy paper ini dirancang untuk merumuskan kebutuhan dunia industri di Sumatera Utara. 

    “Kami telah menemukan bahwa sektor unggulan di Sumatera Utara adalah perkebunan kelapa sawit yang menjadi potensi besar daerah. Karena itu, pendidikan vokasi di Sumatera Utara akan menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan industri ini,” ujarnya dikutip Minggu (8/12/2024).

    Ia menyebut, hanya melalui kolaborasi yang solid, maka dapat memastikan lulusan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan industri di masa depan.

    Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Provinsi Sumatera Utara, Alfi Syahriza, mengatakan, kolaborasi yang efektif antara sektor pendidikan dan dunia industri hanya dapat tercapai jika difasilitasi dengan kebijakan yang mendukung serta komunikasi yang intensif. 

    “Beberapa poin utama yang harus menjadi prioritas dalam pengembangan pendidikan vokasi, salah satunya adalah Pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan industri,” ujarnya.

    Dia memberikan masukan penting mengenai pengembangan kurikulum pendidikan vokasi. 

    “Kami menyarankan agar institusi pendidikan vokasi meminta masukan langsung dari sektor industri untuk mengembangkan kurikulumnya. Dengan cara ini, praktik pendidikan dapat berjalan lebih maksimal dan menghasilkan lulusan yang benar-benar siap kerja,” ucapnya.

    WKU Koordinator VI Bidang Ristek dan Pengembangan SDM Kamar Dagang Indsutri (Kadin) Sumut, Ispan F Fachruddin, menekankan pentingnya masukan dari sektor industri dalam proses pengembangan kurikulum. 

    Kadin menyerukan agar pendidikan vokasi terus berkolaborasi dengan industri untuk memastikan keselarasan antara pembelajaran dan kebutuhan tenaga kerja.

    “Kami mendukung langkah pendidikan vokasi untuk lebih banyak berinteraksi dengan industri. Masukan langsung dari pelaku industri sangat penting dalam pengembangan kurikulum sehingga materi yang diajarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.