Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

    Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang sedang mengalami dualisme, akan kembali menjadi satu.

    Berdasarkan undangan agenda Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia yang diterima Tribunnews, Anindya Bakrie akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029.

    Musyawarah nasional ini, menurut keterangan undangan tersebut, akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sejauh ini orang nomor satu RI itu terkonfirmasi hadir berdasarkan narahubung di undangan tersebut yang dihubungi oleh Tribunnews.

    Adapun undangan yang diterima Tribunnews ada dua, yaitu satu yang ditujukan kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Se-Indonesia dan undangan kedua kepada Ketua Umum Asosiasi/Himpunan/Gabungan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Indonesia. 

    “Dengan Hormat, sehubungan dengan telah dilaksanakannya konsolidasi Kadin Indonesia, kami mengundang Bapak/Ibu Ketua Umum Kadin Provinsi untuk menghadiri acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia dengan agenda tunggal, Pengukuhan Ketua
    Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M. Masa Bakti 2024-2029 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,” tulis undangan tersebut yang dilihat Tribunnews pada Selasa (14/1/2025).

    Musyawarah Nasional akan dilaksanakan pada Kamis (16/1/2025) siang di salah satu hotel bintang lima di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

    Para tamu undangan diminta untuk mengenakan seragam Kadin berwarna putih.

    Kedua surat undangan ini pun telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membagikan moment bersama dua pentolan utama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yakni Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagita1717 pada Senin (13/1/2025).

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia.

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Raffi Ahmad diketahui telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029.

    Penunjukan ini diumumkan pada 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie. Hadir, antara lain, Dasco, Rosan, dan Raffi Ahmad itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunbews.

    Dualisme Kadin

    Kadin saat ini tengah diterpa kisruh internal, di mana terdapat dualisme kepemimpinan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid.

    Anindya Bakrie ditunjuk menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

    Di sisi yang berseberangan, ada Kadin Indonesia yang diketuai Arsjad Rasjid hasil Munas XIII di Kendari, Sulawesi Tenggara pada 2021. Saat itu, jabatan Arsjad ditetapkan selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026.

    Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menegaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub oleh Anindya Bakrie cs merupakan pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres Nomor 18/2022.

    Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

    Terlebih lagi, sejumlah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan penyelenggaraan Munaslub.

    Penolakan terhadap pelanggaran aturan AD/ART Kadin Indonesia ini pun telah disuarakan oleh mayoritas Kadin Daerah dan ALB Anggota Kadin Indonesia.

    Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi di seluruh Indonesia pun telah menolak dan menyatakan bahwa penyelenggaraan Munaslub tersebut melanggar aturan organisasi yang telah disepakati bersama.

  • Kadin Bakal Kembali Jadi Satu, Anindya Jadi Ketua Umum, Arsjad Ketua Dewan Pertimbangan – Halaman all

    Raffi Ahmad Unggah Foto Bareng Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie, Simbol Kesepakatan Ketum Kadin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Artis Raffi Ahmad sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, membagikan moment bersama dua pentolan utama Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yakni Arsjad Rasyid dan Anindya Bakrie melalui akun media sosial Instagramnya @raffinagita1717 pada Senin (13/1/2025).

    Berdasarkan akun Instagramnya, Raffi menyatakan bahwa pertemuan itu dirancang untuk menuju Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia. 

    “Menuju.. ‘Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan KADIN Indonesia’ Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia,” tulis Raffi dikutip Selasa (14/1/2025).

    Raffi Ahmad diketahui telah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk periode 2024-2029. 

    Penunjukan ini diumumkan pada 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta. 

    Adapun berdasarkan Sumber Tribunnews, pertemuan sejumlah tokoh Kadin Indonesia itu terjadi Senin Malam di Hotel Langham, SCBD, Senayan, Jakarta.

    Berdasarkan unggahan Raffi Ahmad, sejumlah tokoh yang hadir meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Eka Sastra, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman.

    Sumber Tribunnews menyebut bahwa pertemuan rekonsiliasi antara Arsjad Rasyid dengan Anindya Bakrie. Hadir, antara lain, Dasco, Rosan, dan Raffi Ahmad itu menyepakati Anindya sebagai Ketua Umum Kadin dan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pembina

    “Kesepakatan ini akan diformalkan melalui pertemuan formal Kadin,” kata sumber Tribunnews.

  • Jajaki Peluang Bisnis dan Kerja Sama Ekonomi, Kadin Agendakan Kunjungan ke India dan Pakistan – Halaman all

    Jajaki Peluang Bisnis dan Kerja Sama Ekonomi, Kadin Agendakan Kunjungan ke India dan Pakistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjelaskan awal tahun ini Kadin, akan mengikuti World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, dan agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke India dan kemungkinan dilanjutkan ke Pakistan.

    “Kami sudah bertemu dengan kedua duta besarnya (India dan Pakistan), dan bagaimana Kadin yang mewakilkan dunia usaha bisa bersama-sama memastikan bukan saja relasi yang sangat baik antar-pemerintah, tapi juga dari bisnis ke bisnis,” katanya dalam acara rutin bulanan “Kadin Economic Diplomacy (KED) Breakfast” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Anindya mengatakan, hal tersebut sangat baik dan mudah-mudahan ini bukan saja pertemuan diplomatis secara geopolitik kita kembangkan, tapi juga ujungnya bagaimana perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini bisa tercapai lebih baik di tahun 2025 dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Anin menuturkan, rombongan Kadin Indonesia akan tiba di India pada 24 Januari 2025 untuk mempersiapkan acara forum bisnis yang direncanakan pada 25-26 Januari 2025. Kadin akan fokus pada industri-industri seperti kesehatan, ketahanan energi, lalu ketahanan pangan, sampai pada sektor teknologi dan pertahanan.

    “Nah, ini merupakan suatu yang menarik karena pada tanggal 26 (Januari 2025), Pak Presiden (akan) hadir sebagai tamu kehormatan di Republic Day India,” kata Anin.

    Dia melanjutkan, pada 27-28 Januari 2025, rombongan Kadin akan melakukan lawatan di sekitar ibu kota New Delhi untuk melihat pabrik susu, industri kesehatan, rumah sakit, sampai juga ke industri otomotif. Selain itu, romobongan Kadin juga akan mengunjungi Taj Mahal untuk meninjau sektor pariwisata di sana.

    “Kami juga akan melibatkan teman-teman dari Kadin Provinsi (dalam kunjungan ke India). Kami ingin menggambarkan bahwa Kadin itu bukan saja untuk perusahaan besar, tapi juga untuk perusahaan-perusahaan daerah untuk bisa terlibat, termasuk untuk membuka pasar, mendapatkan investasi dari India yang saya rasa secara historis, secara kultural, mempunyai sejarah panjang dengan Indonesia,” ujarnya.

    India dan Indonesia, lanjut Anin, adalah negara yang diprediksikan di dalam waktu 15-20 tahun ke depan menjadi negara dengan ekonomi terbesar. India di prediksi akan menjadi negara ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, dan Indonesia menjadi nomor 5 terbesar di dunia.

    “Nah, sehingga hubungan dengan India sangat menguntungkan. Bukan saja dari ekspor kita yang  perlu lebih besar lagi, dan sekarang kita surplus, tapi masih bisa lebih besar lagi, tapi juga dari sisi investasi. Baik dari India ke Indonesia, maupun dari Indonesia ke India,” ujar Anin.

    “Tipenya (India dan Indonesia) sama, demokratis, banyak sekali penduduknya, dan juga mesti disejahterakan semuanya. Sehingga untuk bisa memulai hubungan baik secara diplomatis, secara bisnis-bisnis besar, maupun bisnis yang bersifat kerakyatan. Seperti contohnya ketahanan pangan, itu mereka juga cukup maju, tentunya juga dengan ketahanan energi, lalu ketahanan kesehatan, dan Pendidikan. Itu semua adalah bidang-bidang yang sama dengan Indonesia, sangat dibutuhkan,” paparnya.

    Rencananya, selain ke India, rombongan Kadin juga akan melakukan perjalanan bisnis ke Pakistan. Menurut Anin, Pakistan adalah negara yang cukup menarik. Dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta.

    “Duta Besar Pakistan (Ameer Khurram Rathore) sudah berkunjung ke kantor Kadin Indonesia (Kamis, 9/1/2025). Dari Kadin juga sudah siap, kita memastikan dari bisnis ke bisnis, antar-bisnis itu jalan, dan yang menarik di sana sangat kuat industri dari sisi pertahanan yang kita tahu ini merupakan sebuah industri besar,” ujar Anin.

    Indonesia Jadi Anggota Penuh BRICS

    Dalam acara KED Breakfast tersebut juga dibahas mengenai partisipasi Indonesia di BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), yang sudah diresmikan menjadi anggota penuh BRICS. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dari gabungan negara Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan, jumlah populasi penduduknya sudah lebih dari 2 miliar orang. Dengan jumlah ekonominya diperkirakan mencapai hampir 10 triliun dolar AS. Angka tersebut besar baik dari jumlah penduduk maupun ekonomi.

    Dengan demikian, Anin mengatakan, Indonesia memiliki suatu peluang untuk membuka akses pasar, untuk berdagang, dan juga untuk berinvestasi dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS nanti.

    “Dan saya rasa inilah alasan Pak Prabowo melihat (BRICS) ini sebagai peluang. Tentu sebagai negara yang tidak berpihak, kita mesti pandai-pandai untuk memainkan peran kita, terutama dengan negara besar seperti Amerika Serikat (AS). Tapi secara konsep, Indonesia mesti mempunyai suatu pasar alternatif. Karena kita tahu bahwa China itu melambat, sementara AS akan fokus pada industri domestiknya,” jelasnya.

    “Indonesia membutuhkan apa yang terbaik untuk dirinya, supaya ekonomi terus berjalan, dan masyarakat juga bisa semakin sejahtera,” tutur Anin.

  • 4 Sektor Utama Kerja Sama Indonesia dan Pakistan yang Perlu Ditingkatkan

    4 Sektor Utama Kerja Sama Indonesia dan Pakistan yang Perlu Ditingkatkan

    loading…

    Pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ada empat sektor utama kerja sama Indonesia- Pakistan yang perlu ditingkatkan. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore.

    “Kita duduk sama-sama membicarakan bagaimana Indonesia dan Pakistan dapat bekerja sama lebih erat lagi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, serta pertahanan,” kata Anindya dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Anin, Pakistan adalah negara besar sekaligus negara muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan, kesehatan, pertanian, dan energi. Dengan demikian, kerja sama di sektor-sektor tersebut perlu ditingkatkan.

    “Beliau (Dubes Pakistan) menyampaikan nanti di (bulan) Agustus ada upaya seperti trade mission dan expo dari Pakistan dan Indonesia dan saya rasa itu baik,” kata Anin.

    Anin mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerja sama bukan hanya dengan pihak Kedutaan Besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan. Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dan Pakistan bisa ditingkatkan.

    “Kedua negara ini negara yang berkembang, sehingga bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru. Ya, bukan saja (dengan) China, Amerika (Serikat) tapi juga akses pasar baru. Dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan. Bukan hanya baik untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” jelasnya.

    Senada dengan Anin, Ameer Khurram Rathore mengatakan bahwa Indonesia dan Pakistan adalah negara sahabat yang memiliki kedekatan baik tentang hubungan agama dan budaya, sehingga lebih mudah bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan bisnis dan perdagangan.

    “Kami sedang melihat beberapa sektor, seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Kadin. Kami berharap dengan kepemimpinannya akan dapat mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih baik lagi di antara kedua negara,” ujar Ameer.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Januari-November 2024, perdagangan Indonesia dan Pakistan surplus dengan nilai ekspor mencapai 3,04 miliar dolar AS dan impor mencapai 529 juta dolar AS.

  • Jajaki Kerja Sama Ekonomi, Kadin Terbang ke India dan Pakistan

    Jajaki Kerja Sama Ekonomi, Kadin Terbang ke India dan Pakistan

    Jakarta: Awal tahun 2025, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia langsung tancap gas. Guna menjajaki kerja sama bisnis dan ekonomi, Januari ini Kadin akan ke India dan Pakistan.
     
    Kunjungan ke kedua negara itu sejalan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto. Pada Januari 2025 ini pun, Kadin akan ikut serta dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.
     
    “Kami sudah bertemu dengan kedua duta besarnya (India dan Pakistan), dan bagaimana Kadin yang mewakilkan dunia usaha bisa bersama-sama memastikan bukan saja relasi yang sangat baik antar-pemerintah, tapi juga dari bisnis ke bisnis,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 Januari 2025.

    Rencananya, rombongan Kadin Indonesia tiba di India pada 24 Januari 2025. Agenda awal adalah menghadiri forum bisnis pada 25-26 Januari 2025. Kadin akan fokus pada industri-industri seperti kesehatan, ketahanan energi, ketahanan pangan, sampai pada sektor teknologi dan pertahanan.
     
    “Ini menarik karena pada tanggal 26 (Januari 2025), Pak Presiden hadir sebagai tamu kehormatan di Republic Day India,” ujar Anin, sapaan Anindya.
     
    Selanjutnya, pada 27-28 Januari 2025, rombongan Kadin melawat ke sekitar ibu kota New Delhi untuk melihat pabrik susu, industri kesehatan, rumah sakit, sampai industri otomotif. Rombongan Kadin juga akan mengunjungi Taj Mahal untuk meninjau sektor pariwisata.
     
    “Kami melibatkan teman-teman dari Kadin Provinsi. Agar perusahaan-perusahaan daerah bisa terlibat, termasuk untuk membuka pasar dan mendapatkan investasi dari India. Secara historis maupun kultural Indonesia dan India mempunyai sejarah panjang,” kata dia.
     

    India dan Indonesia, lanjut Anin, diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar pada 15 hingga 20 tahun ke depan. India diprediksi menjadi negara ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, dan Indonesia menjadi nomor 5 terbesar di dunia.
     
    “Tipenya (India dan Indonesia) sama, demokratis, banyak sekali penduduknya, dan juga mesti disejahterakan semuanya,” kata dia. 
     
    Untuk itu, Anin menekankan hubungan bisnis kedua negara harus bersifat kerakyatan. Menurut dia, India kuat dalam bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, serta ketahanan kesehatan dan Pendidikan. 
     
    “Itu semua adalah bidang-bidang yang sama dengan Indonesia, sangat dibutuhkan,” ujar dia.
     
    Berkunjung ke Pakistan
    Selanjutnya, rombongan Kadin akan melakukan perjalanan bisnis ke Pakistan. Menurut Anin, Pakistan adalah negara yang cukup menarik. Dan Kadin telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta.
     
    “Duta Besar Pakistan (Ameer Khurram Rathore) sudah berkunjung ke kantor Kadin Indonesia (Kamis, 9 Januari 2025). Dari Kadin juga sudah siap, kita memastikan dari bisnis ke bisnis itu jalan. Dan yang menarik, di sana sangat kuat industri dari sisi pertahanan yang kita tahu ini merupakan sebuah industri besar,” kata Anin.
     
    Kumpul rutin bulanan
    Sejumlah pelaku usaha Kadin berkumpul dalam acara rutin bulanan bertajuk Kadin Economic Diplomacy (KED) Breakfast. Kumpul rutin ini membahas dampak kebijakan global terhadap perekonomian, program-program hubungan luar negeri, kerja sama internasional, peluang bisnis, hingga perdagangan dan investasi.
     
    Acara dihadiri Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T Riady, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Bernardino Vega, para Komite Tetap, Komite-Komite Bilateral, serta 
    Kadin-Kadin Provinsi.
     
    “Di sini hadir 80 Komite Bilateral dari relasi Indonesia dengan negara-negara luar. Jadi, komplet (Komite Bilateral) ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Eropa, negara-negara ASEAN, Asia Timur, dan lain-lain,” kata Anin, sapaan akrab Anindya Bakrie, usai acara KED Breakfast, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2025.
     
    Selain dari Komite Bilateral, hadir 25 perwakilan Kadin Provinsi. “Sehingga bukan saja kita bicara mengenai luar negeri, tapi juga bicara bagaimana membawa investasi dan untuk perdagangan bermanfaat buat teman-teman di Kadin Provinsi. Di sini juga banyak teman dengan asosiasi dan himpunan,” tutur Anin.
     
    Peluang bisnis di BRICS
    Dalam acara KED Breakfast tersebut juga dibahas mengenai partisipasi Indonesia di BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), yang sudah diresmikan menjadi anggota penuh BRICS. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dari gabungan negara Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan, jumlah populasi penduduknya sudah lebih dari 2 miliar orang.
     
    “Jumlah ekonominya diperkirakan mencapai hampir 10 triliun dolar AS. Indonesia berpeluang membuka akses pasar untuk berdagang dan berinvestasi dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS nanti,” kata dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Bertemu Dubes Ameer Khurram, Ketua Umum Kadin Beberkan Empat Sektor Utama Kerja Sama RI-Pakistan – Halaman all

    Bertemu Dubes Ameer Khurram, Ketua Umum Kadin Beberkan Empat Sektor Utama Kerja Sama RI-Pakistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menerima kunjungan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan dan pertahanan menjadi fokus kerja sama Indonesia dan Pakistan.

    “Kita duduk sama-sama membicarakan bagaimana Indonesia dan Pakistan dapat bekerja sama lebih erat lagi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, serta pertahanan,” kata Anin, demikian sapaan akrab Anindya Novyan Bakrie.

    Menurut Anin, Pakistan adalah negara besar sekaligus negara Muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan dan juga kesehatan selain juga pertanian dan energi, sehingga kerjasama di sektor-sektor ini perlu ditingkatkan.

    “Beliau (Dubes Pakistan) menyampaikan nanti di (bulan) Agustus ada upaya seperti trade mission dan expo dari Pakistan dan Indonesia dan saya rasa itu (hal yang) baik,” kata Anin.

    Anin mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerja sama bukan hanya dengan pihak Kedutaan Besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan. Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dan Pakistan bisa ditingkatkan lebih jauh lagi.

    “Kedua negara ini negara yang berkembang sehingga bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru. Ya, bukan saja (dengan) China, Amerika (Serikat) tapi juga akses pasar baru. Dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan, bukan hanya baik untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” jelas Anin.

    Senada dengan Anin, Ameer Khurram Rathore mengatakan bahwa Indonesia dan Pakistan adalah negara sahabat yang memiliki kedekatan baik tentang hubungan agama dan budaya, sehingga lebih mudah bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan bisnis dan perdagangan.

    “Kami sedang melihat beberapa sektor, seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Kadin (Anindya Novyan Bakrie), dan kami berharap dengan kepemimpinannya akan dapat mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih baik lagi di antara kedua negara,” ujar Ameer.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Januari-November 2024, perdagangan Indonesia dan Pakistan surplus dengan nilai ekspor mencapai 3,04 milyar dolar AS dan impor mencapai 529 juta dolar AS.

  • Pasangan Kekasih Nyaris Kehilangan Puluhan Juta Usai Video Syurnya Tersebar, Polisi Selidiki Pelaku – Halaman all

    Pasangan Kekasih Nyaris Kehilangan Puluhan Juta Usai Video Syurnya Tersebar, Polisi Selidiki Pelaku – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SINGARAJA – Sepasang kekasih di Kabupaten Buleleng, Bali nyaris jadi korban pemerasan setelah video syur mereka tersebar di WhatsApp.

    Korban dimintai uang hingga puluhan juta rupiah oleh pelaku yang menyebarkan video syur tersebut.

    Beruntung korban tidak sampai menyerahkan uang yang diminta pelaku.

    Sebaliknya pasangan ini langsung melaporkan kejadian pemerasan tersebut ke Polres Buleleng.

    Kasi Humas Polres Buleleng, AKP Gede Darma Diatmika mengaku pihaknya telah menerima laporan dugaan pemerasan dengan ancaman penyebaran video syurtersebut sekitar sepekan lalu. 

    “Kedua korban pun sudah datang ke Polres Buleleng untuk klarifikasi terkait video tersebut,” kata AKP Gede Darma Diatmika, Kamis (9/1/2025).

    AKP Diatmika mengatakan, kedua pemeran video syur merupakan sepasang kekasih. Keduanya sudah dewasa dan berencana menikah dalam waktu dekat.

    Namun video syur yang merupakan dokumen pribadi itu tersebar melalui aplikasi WhatsApp. 

    Tak hanya itu, seseorang yang mengaku mendapat video tersebut juga melakukan pemerasan terhadap korban. 

    Di mana korban diminta mentransfer uang yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah.

    “Beruntung korban belum mengabulkan permintaan pelaku. Sebaliknya, korban segera melapor ke Polres Buleleng setelah merasa diperas,” ungkapnya.

    Laporan korban saat ini sedang ditindaklanjuti Satreskrim Polres Buleleng.

    Penyidik masih berusaha memastikan bagaimana dan dari mana video tersebut bisa tersebar, serta mengungkap pelaku di balik penyebaran video itu.

    “Mengenai kasusnya dalam proses penyelidikan. Atas kasus ini, kami mengimbau pada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap potensi penyebaran konten pribadi yang dapat disalahgunakan untuk tujuan negatif,” tandasnya. 

    Remaja Perempuan Jadi Tersangka Usai Dituduh Sebar Video Syur Anak Pejabat

    Sementara itu di lokasi berbeda, remaja perempuan berinisial SRP (14) asal Padang Sidimpuan, Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh membagikan video syur di ponselnya.

    Video tersebut berasal dari seorang anak pejabat di Padang Sidempuan.

    Ayah korban, Tupar Sabar Pardede warga Kampung Salak, Padang Sidempuan mengatakan anaknya mendapat kiriman video porno dari MRST (17) anak Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Padang Sidempuan, Julpan Tambunan.

    Kasus tersebut menjadi viral setelah Tupar membuat video memohon bantuan.

    “Saya memohon pak Presiden Prabowo dan bapak Kapolri mohon diperhatikan keadilan hukum bagi anak saya ini yang menerima video porno dari anak Kadin Padang Sidempuan, sehingga anak saya dibuat jadi tersangka.”

    “Umurnya 14 tahun menerima video porno, namun di Polres Padang Sidempuan dijadikan tersangka,” katanya.

    Awalnya SRP dan MRST berkenalan bulan Maret 2024. 

    Setelah melakukan pendekatan, keduanya sepakat pacaran bulan April 2024.

    Baru beberapa hari jadian, MRST langsung mengajak SRP melakukan video call seks (VCS).

    Korban menolak, tapi MRST tak patah arang.

    13 April 2024, MRST mengirim 3 video sedang onani dengan mode sekali lihat.

    Ketika melihat, korban langsung kaget dan menceritakan perbuatan anak Kadin Padang Sidempuan ini ke 2 temannya.

    Namun bukannya minta maaf karena mengirim video syur, anak pejabat tersebut justru melaporkan gadis 14 tahun tersebut.

    Singkat cerita, Ketua Kadin Padang Sidempuan Julpan Tambunan bertemu dengan pihak Tupar Sabar Pardede.

    “Kami sudah mediasi di rumah orang tua si Julpan Tambunan sudah oke, namun saat di ujung ceritanya dia melawan, berontak sehingga tidak terjadi perdamaian itu,” katanya.

    SRP justru dilaporkan telah menyebarkan video syur MRST.

    “Barang bukti rekaman bahwa bukan dia pelakunya tidak diterima di polda dan Polres Padang Sidempuan,” katanya.

    Tupar meyakini bukan sang anak pelakunya.

    “Bukan anak kami pelakunya, kami cuma korban, cuma lawan kami orang kuat Ketua Kadin Padang Sidempuan Julpan Tambunan Kampung Maraca Jalan Perjuangan,” katanya.

    Sementara SRP kini hanya bisa menangis meratapi nasibnya.

    “Jangan karena kami orang susah kami ditindas seperti ini. Bahkan saya yang tidak menyebarkan dituduh menyebarkannya,” kata SRP sambil menangis.

    Ia pun meminta tolong pada netizen untuk membantunya lepas dari jerat hukuman.

    “Saya minta tolong pada orang yang berwenang dalam hukum tolong saya, 
    barang bukti kami tidak diterima. Tidak tahu kenapa apa karena mereka orang kaya. saya tidak tahu,” kata SRP.

    Kasus Berakhir Damai

    Kasus tersebut telah berakhir damai.

    Dikutip dari Kompas.com, kesepakatan damai itu digelar di Mapolres Kota Padangsidimpuan pada Selasa (12/11/2024) dan disaksikan oleh pimpinan daerah dan tokoh masyarakat setempat.

    Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna menuturkan kedua belah pihak sudah sepakat bahwa kasus ini diselesaikan dengan mediasi dan restorative justice.

    “Alhamdulillah dari kedua belah pihak ada titik temu, dengan menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan,” tutur Wira.

    Kini, kata Wira, kedua belah pihak sudah memaafkan dan mencabut laporan yang sempat dilayangkan ke Polres Padangsidimpuan.

    Sumber: (Tribun-Bali.com/mer) (Tribun-Medan.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul APES! Video Intim Tersebar, Sepasang Kekasih di Buleleng Jadi Korban Pemerasan Jelang Menikah

  • Kadin DKI & 14 Kadin Provinsi yakin mediasi capai titik temu satukan Kadin Indonesia

    Kadin DKI & 14 Kadin Provinsi yakin mediasi capai titik temu satukan Kadin Indonesia

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Kadin DKI & 14 Kadin Provinsi yakin mediasi capai titik temu satukan Kadin Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 19:03 WIB

    Elshinta.com – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta selatan (Jaksel) pada Kamis (9/1) kembali menggelar sidang lanjutan keabsahan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dengan tergugat Anindya Bakrie beserta panitia munaslub lainnya, dimana para penggugatnya adalah 18 orang Ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tingkat provinsi.

    Menurut Ketua umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, sidang tersebut digelar secara tertutup di ruang sidang 3 atau di ruang Kusumah Atmadja untuk dimediasi oleh majelis hakim agar didapat kata sepakat antara pihak penggugat dan tergugat terkait dualisme organisasi Kadin Indonesia.

    “Kadin Indonesia saat ini tengah mengalami dinamika, kami dari Kadin DKI Jakarta dan Kadin provinsi lainnya ingin meluruskan bahwa Kadin Indonesia cuma satu. Apa yang dimediasikan tadi semoga membawa organisasi KADIN Indonesia tetap satu kepemimpinan,” ungkap Diana Dewi.

    Sementara itu menurut Ketua umum Kadin Maluku Utara – Latuconsina pihaknya menyesali jika dalam mediasi perdana, pihak dari kubu Anindya Bakrie tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya sehingga komunikasi mediasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan.

    Dalam mediasi tertutup tersebut, menurut Latuconsina diluar tuntutan yang diajukan, para ketua umum Kadin provinsi yang hadir sebanyak 15 orang di PN Jaksel yang mendukung kepemimpinan Ketua umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid hanya menginginkan satu hal yaitu Kadin Indonesia hanya satu dan tidak mengenal dualisme organisasi.

    Diluar hal tersebut, lanjut Latuconsina, pihaknya menginginkan pihak tergugat untuk sama-sama bergabung di Kadin Indonesia yang dinakhodai Arsjad Rasjid dan sama-sama melaksanakan musyawarah nasional (munas) sesuai anjuran pemerintah. 

    Untuk sidang mediasi kedua, Latuconsina menjelaskan akan digelar pada Kamis (6/2) dimana pihak tergugat akan hadir dan diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi diluar ruang sidang.

    Pada sidang mediasi kedua nanti, dari kubu Arsjad Rasjid jelas Latuconsina, pihaknya menginginkan Anindya Bakrie hadir langsung di PN Jaksel. Kalaupun nantinya Anindya Bakrie kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum Kadin Indonesia, Latuconsina menegaskan pihaknya akan mendukung dengan catatan melalui munaslub yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    Sementara itu kuasa hukum Anindya Bakrie – Firmanto Laksana menuturkan bahwa pihaknya menyambut baik mekanisme mediasi ditengah jalannya persidangan yang dilakukan oleh 15 ketua umum Kadin provinsi yang berada dipihak Arsjad Rasjid. “Kami memiliki visi yang sama untuk menjadi satu dan mencari titik temu serta mengapresiasi hakim karena memberikan waktu yang cukup untuk kembali bermediasi pada 6 Febuari 2025,” tandas Firman.

    Adapun Wakil Ketua umum koordinator bidang hukum dan HAM Kadin Indonesia dari kubu Anindya Bakrie – Azis Syamsuddin berharap sebelum 6 Febuari nanti sudah ada titik temu diantara pihak penggugat dan tergugat.

    “Perwakilan dari pihak Anindya Bakrie belum hadir pada hari ini karena belum ada kesepakatan. Setelah pertemuan hari ini secara mekanisme hukum acara, kami akan hadir pada 6 Febuari termasuk resume tertulis yang disiapkan pihak penggugat dan tergugat. Kami punya niat baik untuk ada titik temu perdamaian sebagai mitra strategis pemerintah,” tutup Azis Syamsuddin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.

    Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

    Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.

    “Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.

    Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.

    “Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.

    Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.

    Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

    “Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.

    Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.
     
    Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

    Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.
     
    “Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.
     
    Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.
     
    “Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.
     
    Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.
     
    Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
     
    “Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.
     
    Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia. Di satu sisi, keputusan MK memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) dengan bertambahnya jumlah pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu.

    Namun, bertambahnya jumlah pasangan calon presiden tidak selalu menjadi pertanda positif. Ada risiko fragmentasi politik, polarisasi, tingginya biaya politik dan munculnya calon berkualitas rendah menjadi tantangan yang nyata. Perlu dicarikan strategi yang tepat untuk menghindari terlalu banyaknya pasangan calon presiden, namun dengan kualitas yang rendah dan agenda politik yang sempit.

    “Pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, konsekwensi penghapusan presidential threshold bisa diatur dengan pembatasan minimal dan maksimal gabungan (koalisi) partai politik pengusul capres/cawapres, untuk menghindari hanya dua pasang calon maupun dominasi koalisi partai politik pengusul capres/cawapres,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebelum dianulir MK, aturan presidential threshold mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi ambang batas tertentu, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon presiden.

    Dengan dihapuskannya presidential threshold, setiap partai politik kini memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan calon presiden. “Hal ini berpotensi memicu munculnya banyak calon presiden pada Pilpres mendatang. Hasil Pemilu 2024 mencatat 8 partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan 10 partai politik tanpa kursi di DPR. Dengan penghapusan presidential threshold, diperkirakan jumlah pasangan calon presiden bisa meningkat dari tiga pasangan di Pilpres 2024, menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pasangan pada Pilpres 2029,” urai Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, peningkatan jumlah kandidat capres tidak selalu menjadi indikasi positif bagi demokrasi. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa banyaknya kandidat capres yang muncul sering kali disertai dengan latar belakang politik yang kurang matang, visi misi yang terbatas, serta keterwakilan politik yang tidak proporsional. Sebagai contoh, dalam pemilu presiden Brasil tahun 2018 terdapat 13 kandidat yang bertarung. Hasilnya munculnya banyak calon presiden dengan pengalaman politik yang minimalis, serta menciptakan kebingungan di kalangan pemilih yang mencari figur pemimpin yang kredibel.

    Dosen tetap pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini memaparkan, peningkatan jumlah calon presiden juga dapat memicu risiko polarisasi di masyarakat. Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Polarisasi dapat terjadi antara pendukung berbagai calon presiden yang pada gilirannya dapat memperburuk kohesi sosial.

    Data dari lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat polarisasi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga riset LSI, data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 42% responden merasa bahwa politik di Indonesia semakin terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, kecenderungan ini dapat meningkat lebih lanjut.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, untuk mengatasi dampak negatif dari penghapusan presidential threshold, perlu ada langkah-langkah strategis. Pemerintah bersama DPR harus memperkuat regulasi dalam Pemilu, menciptakan standar kualitas bagi calon presiden, dan memastikan transparansi dana kampanye. Edukasi politik bagi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemilih dapat melakukan pemilihan dengan cerdas, memilih berdasarkan kualitas dan visi misi calon, bukan sekadar popularitas.

    “Tidak kalah penting perlu adanya peningkatan kapasitas partai politik dalam mengedukasi kader mereka mengenai pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Pelatihan dan pembinaan kader bisa membantu menyeleksi calon presiden yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka di untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)