Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • 130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo

    130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengelurkan sejumlah kebijakan dalam 130 hari pertama kepemimpinannya yang diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sudah berjalan yang diharapkan dapat menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan ekonomi. 

    Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam empat bulan pertama, lanjutnya, program ini telah dilaksanakan di 38 provinsi dan menyediakan asupan nutrisi harian bagi dua juta penerima manfaat. 

    Jumlah tersebut, kata Hasan akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 82,9 juta penerima. Mengingat, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), MBG diprediksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% dan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp14,61 triliun pada 2025. 

    “Program ini juga berkontribusi terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan meningkatkan permintaan bahan pangan lokal,” ucapnya lewat rilisnya, Minggu (16/3/2025) 

    Selain MBG, pemerintah juga meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sejak 10 Februari 2025. Hingga kini, lebih dari 527.000 orang telah terdaftar sebagai calon penerima manfaat, dengan rata-rata pendaftaran mencapai 41.000 orang per hari. Sebanyak 7.605 puskesmas di 482 kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam program ini, memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat secara lebih luas.

    Selain menyejahterakan rakyat, Hasan menekankan bahwa Kabinet Merah Putih juga menaruh perhatian besar pada penguatan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri sebagai strategi utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    Prabowo, kata Hasan, menegaskan bahwa agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8%, hilirisasi sumber daya alam harus menjadi prioritas. 

    Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengelola aset BUMN secara optimal, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada investor asing dalam pembiayaan proyek-proyek strategis. 

    “Dengan Danantara sebagai penyedia modal hilirisasi, sektor swasta, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), diharapkan dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang bankable,” katanya.

    Jika hilirisasi berjalan sesuai rencana, dia optimistis bahwa efek berantai yang dihasilkan sangat besar. Hilirisasi nikel diperkirakan menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, sementara hilirisasi tembaga dan bauksit masing-masing berpotensi menyerap 150.000 dan 229.000 tenaga kerja.

    Di sektor pendidikan, Hasan melanjutkan bahwa pemerintah telah mencanangkan pembangunan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, serta renovasi lebih dari 10.000 sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Di bidang kesehatan, dalam dua tahun ke depan, 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditingkatkan dari tipe D ke tipe C dengan fasilitas yang lebih modern.

    Hasan melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga meluncurkan program 70.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari Asta Cita. Program ini bertujuan agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan solusi terhadap tantangan ekonomi global.

    “Koperasi ini akan mengelola berbagai kebutuhan masyarakat desa, termasuk distribusi sembako, layanan kesehatan, simpan pinjam, hingga logistik dan cold storage bagi nelayan,” ujarnya.

    Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian akibat krisis ekonomi dan geopolitik, dia menyebut bahwa Indonesia tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan prospek cerah. 

    Dengan stabilitas politik yang terjaga dan kebijakan ekonomi yang inklusif, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah kabar baik bagi dunia.

    Tak hanya itu, Hasan percaya Indonesia saat ini cahaya di tengah kegelapan dunia. Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Timur Tengah sedang dilanda krisis multidimensi. Persekutuan dengan Amerika Serikat berubah drastis menjadi perang tarif yang hanya akan mengundang lebih banyak retaliasi atau aksi balas. 

    “Indonesia bisa dikatakan sebagai good news atau hope bearer of the world, karena Indonesia netral berteman dengan semua. Di dalam negeri, politik Indonesia stabil berkat terjaganya kerukunan. Pertumbuhan ekonomi kita menjadi salah satu yang stabil dan tumbuh dengan solid di dunia,” pungkas Hasan.

  • Budayakan Pola Hidup Sehat, Menkes Tekankan Karyawan Kantoran Juga Harus Ikut Pemeriksaan Kesehatan – Halaman all

    Budayakan Pola Hidup Sehat, Menkes Tekankan Karyawan Kantoran Juga Harus Ikut Pemeriksaan Kesehatan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBNNEWS.COM,JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin menekankan, karyawan kantoran juga harus ikut pemeriksaan kesehatan.

    Ia menuturkan, deteksi dini pada satu penyakit dapat meningkatkan peluang kesembuhan secara signifikan.

    “Semakin awal suatu penyakit terdeteksi, semakin besar kemungkinan seseorang dapat menjalani hidup sehat hingga usia lanjut,” kata dia dalam kegiatan KADIN baru-baru ini di Jakarta.

    Mantan dirut Bank Mandiri ini mengungkapkan saat ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

    Ia menyoroti bahwa banyak orang lebih fokus pada pengobatan setelah sakit, daripada melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini.

    Padahal, pencegahan tidak hanya lebih efektif tetapi juga lebih ekonomis dibandingkan dengan pengobatan penyakit yang sudah parah.

    Perubahan paradigma ini sangat penting untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan.

    “Saya mengusulkan agar perusahaan memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis bagi karyawannya. Harapannya dapat membudayakan pola hidup sehat yang berorientasi pada pencegahan, sehingga menciptakan generasi yang lebih sehat di masa depan,” harap Budi Gunadi.

    Di kesempatan itu, Budi berharap Kadin menyelenggarakan lomba kesehatan bagi perusahaan anggota Kadin.

    “Saya titip ke pak Ani, saya mau kalau bisa boleh setiap anggota Kadin diberikan lomba, nanti kalau boleh kita kerja sama dengan Kadin, sama karyawan-karyawati perusahaan di bawah Kadin, kita skrining kesehatan kemudian kita lombakan apakah semua karyawannya sehat,” ujar Menkes Budi.

    Tujuan utama dari lomba ini adalah untuk mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat kesehatan karyawan terbaik. Salah satu indikator yang akan diukur adalah seberapa jarang karyawan memerlukan perawatan di rumah sakit.

    Selain itu, diharapkan tidak ada anggota keluarga karyawan yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun, sebagai cerminan dari kualitas hidup yang lebih baik.

  • Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Ekonom Ingatkan Pengusaha untuk Pegang Peran Sebagai Pengawas Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom mengingatkan pentingnya peran pengusaha sebagai pengawas pemerintah. Pengusaha harus tetap kritis meski dengan para pejabat pemerintahan.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia perlu bersifat kritis terutama untuk memastikan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bisa mendorong perbaikan iklim usaha dan investasi.

    “Jika ada yang bengkok berani mengusulkan pelurusan; kritis tetapi obyektif dan solutif,” jelas Wija kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Bagaimanapun, staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai pengusaha merupakan pelaku utama ekonomi. Menurutnya, ekonomi negara akan berhenti berputar tanpa pengusaha.Sen

    Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengusaha merupakan aktor yang menjalankan berbagai aktivitas lapangan usaha sehingga berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lapangan kerja.

    Untuk itu, sambungnya, para pengusaha tidak boleh diam apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dirasakan berdampak buruk bagi dunia usaha.

    “Pengusaha yang merasakan dan mengetahui efek dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (15/3/2025).

    Jaga Jarak

    Oleh karena itu, tak kalah penting bagi para pelaku usaha untuk menjaga jarak dengan pemerintah—begitu juga sebaliknya. Wija menilai kedekatan para pengusaha dengan pemerintah sangat positif apabila dimanfaatkan untuk kepentingan yang konstruktif.

    Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan pengusaha memiliki garis batas. Dia menekankan pemerintah tidak boleh menyusun kebijakan atas pesanan para pengusaha.

    “Ini masuk kategori grand corruption atau state capture [bentuk suap secara sistematis]. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan buruk bagi ekonomi,” ungkap Wija.

    Senada, Yusuf juga menggarisbawahi bahwa negara perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mengakomodir kepentingan usaha. Kendati demikian, regulasi tersebut adil terhadap semua kelompok usaha yang ada—bukan terhadap pengusaha tertentu.

    Dia mencontohkan, yang kerap terjadi yaitu negara ikut bermain dalam aktivitas bisnis yang sebenarnya bisa diisi oleh pengusaha atau swasta. Masalahnya, kebijakan negara terserah kerap diperuntukkan untuk keuntungan kelompok ataupun pengusaha tertentu saja.

    “Hal-hal seperti inilah yang menurut saya perlu diawasi oleh presiden, jangan sampai kemudian kebijakannya condong pada keuntungan kelompok usaha tertentu dan justru merugikan kelompok usaha yang lain,” tutup Yusuf.

    Sebelumnya, kepengurusan baru Kadin Indonesia periode 2024–2029 resmi dikukuhkan pada Jumat (14/3/2025) dengan jumlah total 2.800 orang atau dua kali lipat dari periode sebelumnya.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan kepengurusan baru ini akan mendukung berbagai program pemerintahan. Bahkan, empat program quick win Kadin 2024—2029 berkaitan dengan program pemerintah yaitu dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Penyediaan Rumah Terjangkau, dan Dukungan Optimasi Tenaga Kerja Migran.

  • PCO: 130 hari Kabinet fokus pada rakyat dan kembangkan dunia usaha

    PCO: 130 hari Kabinet fokus pada rakyat dan kembangkan dunia usaha

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebutkan selama 130 hari Kabinet Merah Putih (KMP) pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada kebijakan strategis untuk kesejahteraan rakyat serta mengembangkan dunia usaha.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyebutkan kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan selama hampir empat bulan terakhir itu terbukti memberikan efek berganda bagi lapisan masyarakat.

    “Masyarakat menerima manfaat secara langsung dan dunia usaha mendapat peluang berperan besar dalam pembangunan. Kebijakan Presiden Prabowo bermanfaat ganda, menghasilkan dua keuntungan sekaligus,” kata Hasan.

    Sekitar empat bulan, beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sudah berjalan. Program perdana yang dilakukan adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di 38 provinsi.

    Program ini berjalan dengan dukungan lebih dari 750 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada dan terus ditambah untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

    Bappenas telah menyatakan MBG dapat menyumbang 0,86 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa lembaga riset ekonomi memperkirakan tahun 2025, MBG diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06 persen atau sebesar Rp14,61 triliun.

    Dampak lain MBG meliputi perputaran ekonomi di desa, MBG akan meningkatkan permintaan bahan baku seperti beras, telur, ikan, dan daging ayam, yang memberikan peluang bagi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk meningkatkan produksi mereka.

    MBG juga akan menggerakkan sektor jasa seperti katering, logistik, dan transportasi juga akan terdorong karena adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang terkait dengan MBG.

    Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2024-2029 pun sudah menyatakan fokus dukungannya menjalankan program percepatan (Quick Win) termasuk dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG).

    Program lain yang tak kalah terbukti diminati masyarakat sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025 yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam kurun waktu satu bulan lebih, sudah ada 527.000 orang terdaftar sebagai calon penerima kado ulang tahun dari negara ini.

    Dengan lebih dari 41.000 pendaftar per hari, sebanyak 7.605 puskesmas di seluruh Indonesia telah melaksanakan program ini di 482 kabupaten/kota.

    Selanjutnya, program prioritas yang dinilai para pengusaha Indonesia menjadi penting ialah terkait dengan hilirisasi serta efisiensi anggaran baik di tingkat nasional dan daerah.

    Hasan menyebutkan untuk hilirisasi menjadi program prioritas yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo dari pemerintahan sebelumnya karena dinilai mampu mendukung cita-cita ekonomi Indonesia yang diharapkan bertumbuh hingga 8 persen.

    “Hilirisasi sumber daya alam yang strategis adalah peluang terbesar, dimana dukungan para pengusaha juga menjadi sangat strategis,” kata Hasan.

    Untuk itu dapat mewujudkan hilirisasi, dengan segera Presiden RI Prabowo Subianto bersama KMP meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Badan yang dibentuk untuk mengelola dana yang merupakan aset BUMN sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk program strategis seperti hilirisasi dan program strategis lainnya. Eksistensi Danantara diyakini memungkinkan Indonesia memiliki kemandirian pada pendanaan proyek strategis.

    “Presiden sudah mengatakan kalau Danantara yang menyediakan modal hilirisasi, para pengusaha seperti anggota Kadin, harus bersiap, gabung dan dukung business plan-nya yang bankable,” ujar Hasan.

    Jika program hilirisasi berjalan, maka dampak berganda juga akan tercipta seperti hadirnya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Contohnya untuk hilirisasi nikel diproyeksikan dapat menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, demikian pula dengan hilirisasi tembaga yang diperkirakan mampu menyerap 150.000 lapangan kerja.

    Kemudian dalam menggerakkan usaha dari desa, Presiden mencanangkan membangun 70.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi entitas koperasi modern untuk mengelola berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari sembako, simpan pinjam, logistik hasil tani, hingga cold storage bagi nelayan.

    “Koperasi betul-betul hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tapi koperasi desa dalam mengembangkan usahanya, pasti butuh dunia usaha, baik itu untuk pendampingan ataupun sebagai mitra,” katanya.

    Rencana-rencana lainnya yang sudah terlihat kepastiannya di masa mendatang ialah terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah telah memastikan pembentukan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, dan renovasi lebih dari 10 ribu sekolah.

    Lalu dari bidang kesehatan, tak berhenti pada program PKG, Kabinet Mertah Putih juga merencanakan bahwa dalam dua tahun ke depan, kapasitas layanan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan naik kelas dari tipe D menjadi tipe C dan akan diperlengkapi memiliki sarana dan alat kesehatan yang lebih modern.

    “Dapat dipastikan semua quick win, atau PHTC membuka ruang terlibatnya kalangan pengusaha untuk memajukan Indonesia,” kata Hasan.

    Semua capaian tersebut kata Hasan masih akan terus berkembang sejalan dengan pesan Presiden Prabowo dalam taklimat terbarunya yang meminta para pejabat publiknya untuk tidak berpuas diri dan justru semakin semangat untuk menghadirkan lebih banyak kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya,anggota-anggota KMP memahami pesan tersebut dan ke depannya akan terus menciptakan kebijakan dan program yang nantinya dapat membawa Indonesia mencapai cita-citanya untuk menjadi Indonesia dengan masa depan cerah yaitu Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkop-Kadin Indonesia Sepakati Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi Pembentukan Koperasi Desa

    Kemenkop-Kadin Indonesia Sepakati Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi Pembentukan Koperasi Desa

    JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait upaya pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih. 

    Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen sangat besar untuk membangkitkan koperasi, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi perekonomian nasional. 

    Sinergi antara Kemenkop dengan Kadin Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat upaya untuk mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui Kop Des Merah Putih.

    “Pak Prabowo itu hatinya untuk koperasi dan rakyat, karena itulah ide pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan beliau adalah bagaimana masyarakat desa tidak terjebak rentenir, tengkulak dan sistem ekonomi tidak adil di desa,” ujar Budi Arie dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Maret.

    Budi Arie berharap, Kadin Indonesia dapat membantu Kemenkop dalam penguatan kelembagaan serta digitalisasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. 

    Selain itu, juga dapat terlibat dalam pendampingan serta peningkatan SDM pengelola koperasi, sehingga output dihasilkan dari program Kop Des Merah Putih sesuai yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kerja sama dengan Kadin pasti sangat kami perlukan karena untuk membentuk 70.000 Kop Des perlu pembinaan maksimal (ke pengurus koperasi), sehingga diharapkan koperasi kembali menjadi ekonomi konstitusi,” ucap dia.

    Dalam penandatanganan MoU yang dilaksanakan pada Jumat sore, 15 Maret, Kemenkop dan Kadin Indonesia bersepakat melakukan pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi hingga fasilitasi pendampingan untuk pengembangan dan pengelolaan rantai pasok bahan pokok, produk pertanian dan obat-obatan di desa-desa.

    Menkop menambahkan, melalui Kop Des Merah Putih, kesejahteraan masyarakat desa bisa terangkat karena praktik – praktik tengkulak hingga rentenir akan dihilangkan.  

    Pada akhirnya, Kop Des Merah Putih dapat menjadi jembatan bagi upaya pengentasan kemiskinan yang masih banyak terjadi di pedesaan.

    “Kop Des ini juga menjadi salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang jumlahnya sekitar 3 juta orang di desa-desa. Jadi, saya optimistis bersama Kadin kami bisa memajukan rakyat dengan kemajuan (ekonomi) desa,” tuturnya.

    Terkait dengan aspek transparansi dalam pengelolaan Kop Des Merah Putih, Budi Arie berjanji akan mengoptimalkan peran aktif dari berbagai pihak untuk turut serta membantu dalam hal pengawasan. 

    Menurut Budi Arie, hal ini diperlukan karena beberapa kasus penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pengurus di beberapa koperasi besar Indonesia karena minimnya pengawasan terhadap tata kelola koperasi.

    “Kami tidak akan mengulangi kesalahan- kesalahan masa lalu, yang mana perilaku dan manajemen koperasi diselewengkan oknum-oknum koperasi sehingga merusak nama baik koperasi. Jadi, pengelolaan koperasi ini harus transparan, profesional dan akuntabel,” pungkasnya.

  • Industri Minta Jaminan Keamanan dari Premanisme Berkedok Ormas

    Industri Minta Jaminan Keamanan dari Premanisme Berkedok Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah industri mengaku mendapatkan gangguan keamanan dalam proses operasional produksi di pabrik lantaran seringkali tertekan sikap premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta ‘jatah’. 

    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai mengatakan tidak hanya di wilayah kawasan tempat produksinya di Cilegon, Banten, berbagai wilayah industri lain juga dihadapkan risiko serupa. 

    “Untuk ormas yang beredar di tempat lain, dan di Kadin sendiri sudah bentuk group mengenai kawasan industri untuk menangani ormas ini,” kata Edi, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Untuk itu, pihaknya juga ikut mendorong pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum yang menjamin agar ormas maupun komunitas lainnya yang mengganggu aktivitas produksi tak lagi dibiarkan. 

    Apalagi, hal ini juga penting untuk memastikan iklim usaha dalam lingkup sosial di Indonesia aman terjaga sehingga investasi lebih terjaga ketika masuk ke dalam negeri. 

    “Saya rasa pentingnya koordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan ini agar kami bisa kerja fokus dan investor tetap tertarik investasi di Indonesia,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Himki Abdul Sobur juga mengatakan salah satu masalah keamanan yang masih mendera investasi industri saat ini terkait dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas). Hal ini menjadi pemicu investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. 

    Kondisi premanisme ormas dinilai dapat berdampak luas ke kinerja industri dalam negeri. Sobur membandingkan dengan kondisi investasi di Vietnam yang terjamin keamanannya.

    “Kita sedang konsen bertempur dan berjuang melawan negara yang sudah bersih dari hal-hal itu [ormas], seperti Vietnam. Mungkin di sana bisa bertumbuh industrinya, tetapi di sini masih harus menghadapi hal-hal itu (ormas),” jelasnya, beberapa waktu lalu. 

    Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat fokus memberikan tindakan tegas untuk menghentikan aksi-aksi premanisme yang merugikan industri. Hal tersebut menjadi gangguan untuk dapat bersaing dengan Vietnam. 

    “Tetapi saya yakin pemerintah sudah memiliki kesadaran yang cukup besar bahwa elemen penting yang harus diberangus karena itu jelas mengganggu, terutama di industri-industri besar. Itu juga mengganggu industri mebel, kasus-kasus yang kita dengar kemarin gangguan dari ormas,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Director of Government Affairs and Corporate Communications PepsiCo Indonesia Gabrielle Angriani Johny menuturkan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia dari sisi keamanan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat heboh laporan ormas menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri. 

    Padahal, PepsiCo Indonesia baru saja rampung membangun pabrik pertamanya di Tanah Air dengan investasi senilai Rp3 triliun di kawasan industri Cikarang. 

    “Ya kita juga memang butuh juga support-support dari pemerintah untuk menghadapi dinamika yang seperti itu ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada aja dinamika seperti itu di Indonesia, tapi PepsiCo sendiri sudah memberikan lapangan pekerjaan memang buat warga lokal, tentunya dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” pungkasnya. 

  • Buka puasa bareng Kadin, ini harapan Gibran pada pengusaha

    Buka puasa bareng Kadin, ini harapan Gibran pada pengusaha

    Wapres Gibran saat buka puasa bareng Kadin, di Jakarta, Jumat (14/3/2025). Foto: BMPI Setwapres

    Buka puasa bareng Kadin, ini harapan Gibran pada pengusaha
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meminta para pengusaha besar untuk mendukung pengembangan industri padat karya serta hilirisasi guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Hal ini berupaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

    Wapres menegaskan bahwa industri padat karya yang berorientasi ekspor akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM juga menjadi faktor penting dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata.

    “Saya mohon Bapak-Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu, saya juga pesan, Bapak-Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM,” ujar Wapres dalam acara Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Wapres juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya membuka peluang kerja lebih luas, tetapi juga membantu Indonesia keluar dari middle income trap dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    “Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi, kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ungkapnya.

    Meski demikian, Wapres mengingatkan bahwa hilirisasi industri harus tetap memperhatikan keseimbangan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan.

    “Saya mohon Bapak-Ibu, sekali lagi tantangannya di sini adalah mencari titik keseimbangan. Kita genjot hilirisasi, tapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam,” tegasnya.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kenaikan Harga Kelapa Tak Dinikmati Petani, Eksportir Ilegal yang Untung – Halaman all

    Kenaikan Harga Kelapa Tak Dinikmati Petani, Eksportir Ilegal yang Untung – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Soepri Hadiono, mengatakan kenaikan harga kelapa bulat dan santan di berbagai daerah tidak dinikmati oleh petani kelapa.

    “Kenaikan harga kelapa tidak dinikmati oleh petani, melainkan oleh eksportir yang menjual kelapa tanpa izin dan tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi Indonesia,” ujar Soepri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Saat Ramadan dan menjelang Lebaran, pemberitaan terkait kenaikan harga dan kelangkaan kelapa semakin masif, membebani ibu rumah tangga, pelaku UMKM, serta pengusaha katering dan restoran yang menggunakan kelapa sebagai bahan dasar.

    Menurut dia, kelangkaan kelapa bulat berdampak besar pada industri kelapa di Indonesia.

    Banyak industri tidak dapat berproduksi secara maksimal karena kekurangan bahan baku, bahkan beberapa telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghentikan produksi.

    APKI dan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI)  melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelapa Bulat untuk Menstabilkan Pasokan Kelapa Dalam Negeri serta Keberlangsungan Kesejahteraan Petani Kelapa di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

    “Sinergi antara petani kelapa dan industri pengolahan kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Dengan ditandatanganinya MoU ini, kita berharap dapat mendukung keberlanjutan kesejahteraan petani kelapa,” jelas Soepri Hadiono.

    Wakil Ketua Umum I HIPKI, Jeffrey Koes Wonsono, berharap kelapa bisa naik kelas sehingga potensi kelapa Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa serta meningkatkan perekonomian negara.

    “Dengan mengolah kelapa di dalam negeri menjadi berbagai produk turunan, maka nilai tambahnya akan meningkat. Selain itu, industri ini juga dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan pemasukan negara,” ungkap Jeffrey Koes.

    Pada 24 Februari 2025, HIPKI dan APKI bersama beberapa asosiasi industri pengolahan kelapa serta asosiasi petani kelapa telah mengadakan rapat khusus dengan Kementerian Sekretariat Negara membahas dampak ekonomi akibat kondisi darurat kelapa.

    “MoU ini merupakan tindak lanjut dari berbagai pertemuan sebelumnya. HIPKI dan APKI berkomitmen  membangun kerja sama saling menguntungkan dalam rangka mencari solusi konkret terkait penyelenggaraan dan pengelolaan kelapa bulat guna menciptakan stabilitas pasar dalam negeri serta menjaga kesejahteraan petani kelapa,” ujarnya.

    Sebelumnya, asosiasi industri dan petani kelapa telah bertemu dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk membahas kondisi darurat kelapa.

    Salah satu hasil diskusi, Menteri Perindustrian pada 24 Februari 2025 telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI dan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi terkait mitigasi kelangkaan bahan baku kelapa.

    Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, Sekretariat Komisi Pengarah BPDP mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Perindustrian.

    Rapat membahas pungutan ekspor komoditas kelapa dan kakao sebagai bagian dari upaya mengatasi kelangkaan kelapa sekaligus mempercepat program hilirisasi kelapa di Indonesia.

    Nota kesepahaman antara HIPKI dan APKI sejalan dengan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia yang ditandatangani pada 10 Maret 2025.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, hilirisasi kelapa sangat penting karena dapat meningkatkan nilai ekspor produk kelapa yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah.

    “Proses hilirisasi kelapa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menambah devisa negara, serta membantu mengurangi kemiskinan di daerah penghasil kelapa. Hilirisasi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk olahan kelapa,” ujar Amran.

    Soepri menambahkan, HIPKI dan APKI mendukung program hilirisasi kelapa di Indonesia. MoU ini menjadi bukti keseriusan dalam menindaklanjuti kesepakatan yang juga telah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia.

    Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati mengatakan, kolaborasi antara industri dan petani sangat penting untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi kelapa.

    “Sinergi erat antara sektor industri dan petani memiliki peran krusial dalam mendorong keberhasilan program hilirisasi kelapa,” ujarnya.

    Dengan demikian, peningkatan nilai tambah produk kelapa, daya saing di pasar global, serta kesejahteraan petani dapat tercapai.

     

     

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Gibran Ingatkan Pengusaha soal Hilirisasi – Page 3

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Gibran Ingatkan Pengusaha soal Hilirisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta para pengusaha besar untuk terus mendukung pertumbuhan industri padat karya yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja dan memberdayakan sektor pertanian, perikanan, dan berbagai usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. 

    Menurut dia, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Saya mohon Bapak-Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu, saya juga pesan, Bapak-Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM,” kata Gibran saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Ballroom Cendrawasih Jakarta International Convention Center (JICC) seperti dikutip Sabtu, (21/3/2025).

    Wapres juga mendorong, para pengusaha terus mendukung upaya hilirisasi industri di tanah air sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi, kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” yakin dia.

  • Wapres Gibran Sebut Hilirisasi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap – Halaman all

    Wapres Gibran Sebut Hilirisasi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Middle Income Trap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan hilirisasi bisa membantu Indonesia keluar dari middle income trap.

    Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Gibran meminta mereka terus mendukung hilirisasi industri.

    “Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi,” kata Gibran dalam acara Buka Bersama Kadin Indonesia di Jakarta International Convention Center, Jumat (14/3/2025).

    Menurut dia, hilirisasi bisa mendatangkan berbagai manfaat seperti mengeluarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

    “Dengan hilirisasi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, keluar dari middle income trap, bisa juga meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Gibran.

    Meski demikian, ia menekankan agar hilirisasi tetap memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan keberlanjutan.

    Sebab, belakangan ini, kata Gibran, dampak dari perubahan iklim sudah terlihat di depan mata.

    “Dampak-dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata,” ucap Gibran.

    Lantas, apa yang dimaksud middle income trap?

    Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah.

    Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

    Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada medio 2006 lalu.