Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Profil Arsjad Rasjid, Calon Komisaris Utama XLSMART – Page 3

    Profil Arsjad Rasjid, Calon Komisaris Utama XLSMART – Page 3

    Arsjad Rasjid menahkodai sekitar 10.000 karyawan di dalam Indika Energy Group dan memimpin perusahaan melakukan turnaround atas kinerja perusahaan yang terdampak penurunan harga batubara pada periode tahun 2013 – 2016 hingga akhirnya kondisi perusahaan berbalik positif.

    Arsjad juga memimpin PT Indika Energy Tbk. untuk melakukan diversifikasi usaha dengan berinvestasi di sektor non batubara, seperti pertambangan emas, teknologi digital, hingga solusi energi terbarukan.

    Tidak hanya menjadi pengusaha, Arsjad Rasjid juga aktif berorganisasi, salah satunya kini ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN bidang Pengembangan Pengusaha Nasional yang fokus untuk mengakselerasi kewirausahaan nasional yang inklusif dan terarah, termasuk mengembangkan wirausaha sosial dan pemula.

    Arsjad juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Dana dan Sarana Kadin periode 2008 – 2013. Serta menjadi Ketua Dewan Penyantun, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021.

     

  • Pengurus Danantara Diumumkan Senin Depan, Dijamin Tak Ada Orang Titipan

    Pengurus Danantara Diumumkan Senin Depan, Dijamin Tak Ada Orang Titipan

    Jakarta –

    Pengurus Badan Pengelola Investasi Danantara akan diumumkan Senin 24 Maret 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Danantara Rosan Roeslani.

    “Oke, Senin jam 12 siang,” ujar Rosan menjawab pertanyaan soal kapan struktur Danantara diumumkan ke publik, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Rosan belum mau merinci siapa saja nama yang akan diumumkan. Termasuk apakah pengumuman akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau tidak.

    “Ya nanti tunggu saja,” kata Menteri Investasi & Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

    Yang jelas sederet nama-nama sudah banyak diperbincangkan mengisi berbagai posisi di Danantara, misalnya mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ada juga nama Investor Kawakan dari Amerika Serikat (AS) Ray Dalio di posisi yang sama. Rosan sebelumnya sudah memberikan kode yang membenarkan soal posisi Ray Dalio di Danantara.

    Rosan juga memastikan mereka yang akan menjadi pengurus Danantara bukanlah titipan dari siapapun, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

    Bahkan Prabowo telah memberikan arahan kepengurusan Danantara tidak ada intervensi.Rosan mengatakan telah memberikan nama-nama daftar pengurus Danantara pada Prabowo.

    Prabowo juga sempat bertanya dan memastikan nama-nama tersebut tidak ada orang titipan darinya.

    “Arahan Bapak Presiden soal Danantara sangat jelas tidak ada titipan, tidak ada intervensi. Bahkan beliau saat saya sampaikan nama-nama ini, kemarin meeting dan beliau sampaikan begini kepada para menteri, ‘Pak Rosan Apakah ada titipan satu namapun dari saya?’, ‘Tidak ada Pak’,” kata Rosan dikutip dari akun Instagram @rosanroeslani.

    Eks Ketua Umum Kadin Indonesia itu menambahkan Prabowo tidak hanya melihat nama, tapi juga menganalisis CV secara satu-satu. Hasilnya, Rosan menilai orang-orang yang menjadi pengurus Danantara nanti memang kompeten di bidangnya.

    “Karena saya percaya tim ini. Beliau tidak hanya melihat nama tapi beliau juga melihat CV satu-satu. Beliau analisa dengan tim beliau ternyata memang nama-nama ini profesional dan memang kompeten di bidangnya,” jelas Rosan.

    (hns/hns)

  • Kisruh Kadin Jabar Bikin KDM Turun Tangan, Janji Benahi Bantu Mediasi

    Kisruh Kadin Jabar Bikin KDM Turun Tangan, Janji Benahi Bantu Mediasi

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi ikut menyoroti adanya kisruh di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar dan menyatakan kesiapannya untuk menengahi fenomena dualisme.

    Hal tersebut diungkapkan Kang Dedi Mulyadi alias KDM saat bersilaturahmi dengan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Creteker Kadin Jabar, Agus Suryamal di Gedung Sunda Kaler, Karesidenan Jabar 2, Kabupaten Purwakarta, Jumat (21/3).

    “Kalau bicara tentang Kadin Jawa Barat, tidak ada lain yang terbayang selain wajah pa Agung Suryamal. Beliau ini legend. Ketua Kadin itu pa Agung tak tergantikan,” kelakar KDM disambut decak tawa jajaran Kadin yang hadir dalam kesempatan itu.

    Dihadapan Ketum Anindya Bakrie, KDM berjanji akan membantu memediasi sejumlah pihak yang kini berseteru di tubuh Kadin Jabar.

    “Pak Ketum tenang saja, biar nanti saya yang tengahi. Akan saya panggil para pihak untuk berbicara di hadapan saya. Beres nanti sama saya,” ucap dia.

    KDM tampaknya juga menyikapi adanya upaya pembubaran Musprov Kadin Jabar di The Luxury Trans Bandung pada Senin 3 Maret 2025 lalu. Saat itu, ratusan orang yang mengenakan pin KADIN meringsek masuk dan meminta Musprov dihentikan.

    Menurutnya, Organisasi Kadin Jabar merupakan organisasi pengusaha yang profesional, bukan premanisme.

    KDM juga menegaskan, sangat berbahagia kedatangan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan seluruh jajaran ke salah satu rumah dinasnya. KDM juga menyapa hangat mantan Bupati Lebak Banten, H. Mulyadi Jayabaya, alias Abah Jaya Baya yang juga Wakil Ketua Umum Kadin.

    “Kami semua berkomitmen membangun iklim usaha yang baik di Jawa Barat. Menghilangkan pungutan investasi, menghilangkan premanisme, membangun infrastruktur dan membangun sistem ketenagakerjaan yang baik,” tandas KDM.

    BACA JUGA: DPRD Jabar Minta Gubernur Dedi Mulyadi Tuntaskan Persoalan Pendidikan

    KDM juga menambahkan, para penguasa di Jawa Barat harus menyayangi lingkungan dan menyayangi para pegawainya.

    “Jangan sampai telat bayar THRnya. Kalau saya sudah kasih THR warga Jawa Barat melalui penghapusan denda pajaknya,” tutur dia.

    Dalam kesempatan itu, berbagai persoalan dibahas oleh Anindya Bakrie bersama KDM, di antaranya membahas komitmen bersama dalam membangun iklim investasi yang lebih baik di Jawa Barat, dan terkait persoalan kisruh kepengurusan Kadin Jawa Barat.

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat,  Jumat (21/03/2025).

    Pertemuan Kadin dan Pemprov Jabar membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya.

    Keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews menyebutkan, ada empat pilar sinergi Kadin dengan Pembangunan Jawa Barat yang akan didorong kedua pihak.

    Pertama, Swadembada Pangan, Energi dan Air yang akan dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    Selain itu juga melalui kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    Pilar kedua, Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri, UMKM, Investasi.

    Upaya ini ditempuh melalui digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Pilar ketiga, Inklusifitas Kesehatan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Sosial.

    Pilar ini dijalankan lewat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar keempat, Keberlanjutan Ekonomi Hijau, Dekarbonisasi.

    Program ini dijalankan melalui rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri,pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Quick Wins Kadin di Jawa Barat mencakup pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung dan pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang serta pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin. 

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan 
    Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi 
    program quick win.

    Dua rekomendasi untuk sinergi Kadin-Pemprov Jabar meliputi optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban dan pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
    Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

     

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pemprov Jawa Barat ini menggelar pertemuan untuk membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya, pada Jumat (21/03/2025).

    Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah pilar sinergi. 

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie, mengatakan untuk pilar swasembada meliputi pangan, energi dan air.

    Yang akan dilakukan dari pilar tersebut yaitu, pertama, program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Kedua, kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    “Pilar kedua, pertumbuhan ekonomi yang meliputi industri, UMKM, dan investasi,” ujarnya. 

    Dari pilar ini, program yang akan dilakukan yaotu digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan Business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Dari pilar inklusifitas meliputi kesehatan, kelompok rentan, keadilan sosial.

    Sejumlah hal masuk dalam inklusifitas yaitu pogram Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal. pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar terakhir, yaitu keberlanjutan.
     
    “Pilar ini meliputi rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri, pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi,” katanya.

    Sementara itu, dalam pertemuan tersebut disepakati program Quick Wins Kadin di Jawa Barat:

    – Pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas.

    – Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung.

    – Pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang.

    – Pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    Rekomendasi Sinergi Kadin-Pemprov Jabar:

    – Optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban.

    – Pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

  • Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Dalam waktu dekat akan banyak investor dari Tiongkok yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Delegasi Courtesy Call Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok berkunjung menemui Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu malam (19/03/2025) untuk membicarakan hal tersebut.

    Kunjungan itu dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong dengan mengajak konsultan, tujuh investor di antaranya Kadin Tiongkok, Perwakilan Bank-bank Tiongkok, Wakil Presiden Investasi, dan staf kedutaan.

    “Kami berharap pemerintah Tiongkok bisa mengajak para investor untuk menanamkan investasi pada tiga proyek penting di Jateng, meliputi pengelolaan sampah yang terintegrasi, pendirian rumah sakit berskala internasional, dan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (20/3).

    Gubernur Jateng ini akan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Jateng. Ia ingin industri di Jateng maju seperti sejumlah provinsi di Tiongkok.

    Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong mengatakan, “Kami telah mencapai kesepakatan terutama tentang agenda peresmian KEK di Batang. Kami akan mendatangkan semakin banyak investor ke Indonesia, terutama Provinsi Jateng.”

    Ia menerangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi besar dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Investasi dari Tiongkok di Indonesia telah membuahkan pembangunan ribuan proyek. Untuk Jateng, Wang akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan Provinsi Jateng.

    Dalam hal permintaan investasi di Jateng, Wang mengaku akan mengikuti dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari Provinsi Jateng.

    Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, menambahkan, Tiongkok merupakan negara dengan investasi besar di Jateng. Dari seluruh nilai investasi sebesar Rp 88,44 triliun pada 2024, sebanyak 16 persen berasal dari investor dari Tiongkok.

    Sejumlah sektor usaha dari investasi Tiongkok di Jateng pada 2024 di antaranya, industri tekstil dengan jumlah 49 persen, karet dan plastik sebesar 15 persen, barang dari kulit dan alas kaki pada angka 10 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 3 persen, industri kayu 3 persen, sektor lainnya 20 persen. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Investor Tiongkok akan `serbu` bikin pabrik di Jateng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Dalam waktu dekat akan banyak investor dari Tiongkok yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Delegasi Courtesy Call Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok berkunjung menemui Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu malam (19/03/2025) untuk membicarakan hal tersebut.

    Kunjungan itu dipimpin oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong dengan mengajak konsultan, tujuh investor di antaranya Kadin Tiongkok, Perwakilan Bank-bank Tiongkok, Wakil Presiden Investasi, dan staf kedutaan.

    “Kami berharap pemerintah Tiongkok bisa mengajak para investor untuk menanamkan investasi pada tiga proyek penting di Jateng, meliputi pengelolaan sampah yang terintegrasi, pendirian rumah sakit berskala internasional, dan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara,” kata Luthfi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (20/3).

    Gubernur Jateng ini akan memberikan jaminan keamanan dan kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Jateng. Ia ingin industri di Jateng maju seperti sejumlah provinsi di Tiongkok.

    Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Wang Lutong mengatakan, “Kami telah mencapai kesepakatan terutama tentang agenda peresmian KEK di Batang. Kami akan mendatangkan semakin banyak investor ke Indonesia, terutama Provinsi Jateng.”

    Ia menerangkan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi besar dari Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir. Investasi dari Tiongkok di Indonesia telah membuahkan pembangunan ribuan proyek. Untuk Jateng, Wang akan menyesuaikan apa yang dibutuhkan Provinsi Jateng.

    Dalam hal permintaan investasi di Jateng, Wang mengaku akan mengikuti dan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari Provinsi Jateng.

    Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Sakina Rosellasari, menambahkan, Tiongkok merupakan negara dengan investasi besar di Jateng. Dari seluruh nilai investasi sebesar Rp 88,44 triliun pada 2024, sebanyak 16 persen berasal dari investor dari Tiongkok.

    Sejumlah sektor usaha dari investasi Tiongkok di Jateng pada 2024 di antaranya, industri tekstil dengan jumlah 49 persen, karet dan plastik sebesar 15 persen, barang dari kulit dan alas kaki pada angka 10 persen, perdagangan dan reparasi sebesar 3 persen, industri kayu 3 persen, sektor lainnya 20 persen. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Puluhan UMKM dan BUMD ramaikan bazar Semarak Ramadhan di Pemkot Jakbar

    Puluhan UMKM dan BUMD ramaikan bazar Semarak Ramadhan di Pemkot Jakbar

    Sebagai ruang promosi yang luas bagi UMKM lokal agar dapat terus berkembang dan bersaing di pasar

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 40 peserta dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), badan usaha milik daerah (BUMD) bidang pangan, dan usaha ritel meramaikan kegiatan bazar “Semarak Ramadan 2025” di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kamis.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut kegiatan yang berlangsung Kamis hingga Jumat (21/3/2025) itu menyediakan paket sembako dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

    “Tadi, saya melihat sudah banyak yang antre untuk membeli kebutuhan pangan jelang Idul Fitri,” kata Uus saat dikonfirmasi di Jakarta.

    Uus menyebut aneka produk sembako dijual dalam paket harga murah, mulai harga Rp50 ribu, Rp100 ribu, hingga Rp150 ribu.

    “Apalagi pada suasana pagi yang cerah, ditambah kantong tebal karena sudah mendapatkan THR, tentunya kegiatan ini akan bertambah semarak,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Sudin PPKUKM) Jakarta Barat Iqbal Idham Ramid mengatakan Semarak Ramadan 2025 digelar untuk menjaga stabilitas harga menjelang Lebaran yang berlangsung selama dua hari pada 20-21 Maret 2025.

    “Kita ketahui, menjelang hari besar keagamaan, biasanya diikuti kenaikan harga kebutuhan pangan. Kegiatan ini digelar untuk menjaga harga-harga kebutuhan tidak naik signifikan. Kita memuat ketersediaan harga-harga bahan pokok ini tetap terjaga agar tidak ada kenaikan harga,” ujar Iqbal.

    Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan sejumlah BUMD bidang pangan yang turut serta seperti Perumda Pasar Jaya, Food Station Tjipinang Jaya, Dharma Jaya, Kadin Jakarta Barat, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Kegiatan itu juga melibatkan usaha ritel seperti Hypermart, Indomaret, Alfamart, The Foodhall, Farmers Market, dan Grand Lucky.

    “Semua yang terlibat baik BUMD pangan dan ritel menyiapkan paket sembako murah dengan harga mulai dari Rp50 ribu, Rp100 ribu hingga Rp150 ribu, dengan kuota per hari maksimal 200/paket,” ujarnya.

    Pihaknya berharap bazar ini tidak hanya menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Tapi juga sebagai ruang promosi yang luas bagi UMKM lokal agar dapat terus berkembang dan bersaing di pasar,” sebut Iqbal.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • LaNyalla terima aduan nelayan soal Surabaya Waterfront Land

    LaNyalla terima aduan nelayan soal Surabaya Waterfront Land

    Surabaya (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima aduan dari sejumlah nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Surabaya terkait dampak proyek reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL).

    “Berbagai upaya telah kami lakukan bersama elemen masyarakat lain untuk menyuarakan keberatan terhadap proyek yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut,” kata Ketua DPC HNSI Kota Surabaya, Heru SR di Gedung Graha Kadin Jatim, Kamis.

    Namun, hingga saat ini proyek yang berlokasi di perairan Pantai Timur Surabaya itu tetap berjalan.

    Menurut Heru, proyek yang dijalankan oleh PT Granting Jaya tersebut berpotensi mengganggu ekosistem pesisir, menggusur warga pesisir, serta berdampak negatif terhadap keberlangsungan hidup nelayan.

    “Proyek ini menghilangkan pendapatan nelayan karena wilayah yang direklamasi merupakan rumah ikan. Banyak nelayan dari Surabaya, Madura, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Gresik mencari ikan di sana,” ujarnya.

    Selain itu, Heru menyoroti potensi banjir rob yang dapat terjadi akibat perubahan lingkungan pesisir. Sementara itu, Pembina HNSI Kota Surabaya, Samsurin, menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap potensi kejahatan lingkungan yang ditimbulkan proyek senilai Rp72 triliun tersebut.

    Menanggapi aduan para nelayan, LaNyalla menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Jika nelayan yang sebelumnya hidup cukup lalu menjadi menderita akibat pembangunan ini, maka proyek tersebut tidak membawa manfaat yang adil. Pembangunan harus menguntungkan semua pihak, terutama nelayan sebagai salah satu stakeholder utama,” kata mantan Ketua DPD RI itu.

    LaNyalla berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025