Kementrian Lembaga: Kadin

  • Daftar Lengkap Susunan Direksi dan Komisaris XLSmart

    Daftar Lengkap Susunan Direksi dan Komisaris XLSmart

    Jakarta

    Axiata Group Berhad dan Sinar mengumumkan bahwa pemegang saham XL Axiata, Smartfren Telecom, dan SmartTe menyetujui merger ketiga perusahaan yang akan menjadi XLSmart.

    Pengumuman ini disampaikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan masing-masing entitas secara terpisah pada hari ini, Selasa (25/3/2025).

    Group CEO Axiata Group Viviek Sood mengatakan dengan pengalaman regional dan keahlian teknologi, ia meyakini bahwa XLSmart akan menetapkan standar baru dalam inovasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan.

    “Kami percaya kombinasi bisnis ini akan membuat keuangan industri ini semakin sehat, dan kami yakin XLSmart akan menjadi pemain tangguh, memungkinkan kami untuk mempercepat investasi secara signifikan dalam infrastruktur digital dan inovasi, sehingga turut memberdayakan komunitas,” tutur Viviek di Jakarta.

    XLSmart akan dikomandoi oleh Rajeev Sethi. Sebelumnya, ia merupakan CEO Robi Axiata Bangladesh yang adalah anak usaha Axiata.

    Sedangkan di jajaran komisaris, operator seluler baru ini akan dipegang Arsjad Rasjid sebagai Komisaris Utama XLSmart. Arsajd merupakan CEO Indika Energy dan juga Presiden Komisaris Kepala Dagang Indonesia (Kadin).

    Susunan Direksi XLSmart:

    ■ Presiden Direktur & CEO: Rajeev Sethi
    ■ Direktur & CFO: Antony Susilo
    ■ Direktur & CTO: Shurish Subbramaniam
    ■ Direktur & CCO: David Arcelus Oses
    ■ Direktur & CRO: Merza Fachys
    ■ Direktur & CIO: Yessie D. Yosetya
    ■ Direktur & Chief Enterprise & Strategic Relationships: Andrijanto Muljono
    ■ Direktur & Chief Strategy and Home: Feiruz Ikhwan
    ■ Direktur & CHRO: Jeremiah Ratadhi

    Susunan Dewan Komisaris XLSmart:

    ■ Presiden Komisaris: Arsjad Rasjid
    ■ Komisaris: Vivek Sood
    ■ Komisaris: L. Krisnan Cahya
    ■ Komisaris: Nik Rizal Kamil
    ■ Komisaris: Sean Quek
    ■ Komisaris: David R. Dean
    ■ Komisaris Independen: Retno Lestari Priansari Marsudi
    ■ Komisaris Independen: Robert Pakpahan
    ■ Komisaris Independen: Willem Lucas Timmermans

    (agt/fyk)

  • Lebaran Sepi Pemudik, Perputaran Uang Tahun Ini Ikut Melambat?

    Lebaran Sepi Pemudik, Perputaran Uang Tahun Ini Ikut Melambat?

    Jakarta: Setiap tahunnya, perayaan Idulfitri menjadi momen perputaran uang terbesar di Indonesia. 
     
    Tradisi mudik, belanja kebutuhan Lebaran, wisata keluarga, hingga pengiriman hampers dari perusahaan ke relasi bisnis membuat uang beredar dalam jumlah fantastis. 
     
    Namun, tahun ini ada yang berbeda. Jumlah pemudik menurun dan itu berdampak pada perputaran uang selama Lebaran.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menjelaskan turunnya jumlah pemudik tahun ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di berbagai sektor usaha.
     
    “Perputaran uang selama libur Iduel Fitri 1446 Hijriah tahun ini diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang mengalami penurunan,” kata Sarman dalam keteranganyang diterima Medcom.id, Selasa, 25 Maret 2025.
     

    Jumlah pemudik turun 24 persen, perputaran uang ikut merosot
    Berdasarkan survei dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang. 
     
    Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.
     
    Dengan asumsi rata-rata setiap keluarga membawa uang Rp3,75 juta untuk keperluan Lebaran, total perputaran uang tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp137,97 triliun. 
     
    Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun. Jika rata-rata uang yang dibawa pemudik lebih besar, misalnya Rp4 juta per keluarga, maka potensi perputaran uang bisa mencapai Rp145 triliun. 
     
    Namun tetap saja, jumlahnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
     

    Mengapa pemudik lebaran tahun ini menurun?
    Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pemudik dan melambatnya perputaran uang Lebaran tahun ini:

    Jarak libur Nataru dan lebaran terlalu dekat
    Banyak orang yang sudah berlibur saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga mereka tidak lagi merencanakan pulang kampung saat Lebaran.
    Kondisi ekonomi membuat masyarakat berhemat
    Dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak masyarakat memilih untuk mengurangi pengeluaran demi mempersiapkan biaya sekolah anak pada tahun ajaran baru.
    Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    Gelombang PHK di berbagai sektor membuat daya beli masyarakat menurun. Banyak orang yang harus mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan primer daripada mudik atau belanja Lebaran.
    Daya beli melemah
    Inflasi dan kenaikan harga barang membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka, termasuk mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dan belanja Lebaran.
    Faktor cuaca
    Cuaca ekstrem di beberapa daerah juga mempengaruhi niat masyarakat untuk mudik atau berlibur selama Lebaran.

    Menurut Sarman, meskipun Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2025, jumlah ini diperkirakan tidak akan terserap sepenuhnya akibat faktor-faktor di atas.
     
    “Perputaran uang ini akan menyebar sekitar 60 persen di Pulau Jawa sebagai tujuan utama mudik setiap tahun seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten sekitar  Jabodetabek, sisanya 40 persen akan menyebar wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua,” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • BPJH Percepat Sertifikasi Produk Halal di Seluruh Indonesia, Targetkan 3,5 Juta Sertifikat pada 2025 – Halaman all

    BPJH Percepat Sertifikasi Produk Halal di Seluruh Indonesia, Targetkan 3,5 Juta Sertifikat pada 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) semakin giat dalam upaya mempercepat proses sertifikasi produk halal di seluruh Indonesia.

    Dengan target 3,5 juta sertifikat halal pada 2025, BPJH berfokus mempermudah produk-produk, terutama dari pelaku UMKM, mendapatkan jaminan halal yang diakui secara internasional.

    Sertifikasi halal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun global.

    Sebagai bagian dari upaya ini, BPJH baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia. 

    Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat edukasi dan promosi terkait pentingnya sertifikasi halal serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya.

    Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di kantor BPJH, Jakarta Timur, pada Senin (24/3/2025) dan dihadiri oleh Kepala BPJH Babe Haikal Hasan dan Ketua Yayasan Rekat Cinta Indonesia Eka Gumilar.

    ABD Syakur, Kepala Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJH, menyampaikan bahwa kerjasama dengan Yayasan Rekat Cinta Indonesia akan mempercepat sosialisasi pentingnya sertifikasi halal di berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri.

    Menurutnya, yayasan ini memiliki jaringan yang cukup kuat yang dapat mendukung upaya BPJH dalam mencapainya.

    “Yayasan Rekat Cinta Indonesia memiliki jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri, yang akan sangat membantu BPJH dalam mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal. Kami berharap target 3,5 juta sertifikat halal dapat tercapai dengan dukungan mereka,” ujar Syakur.

    Dengan target 3,5 juta sertifikat halal pada 2025, BPJH berharap dapat menjangkau sebanyak mungkin produk yang dihasilkan oleh UMKM di seluruh Indonesia.

    Hal ini sangat penting, mengingat sebagian besar pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM yang membutuhkan dukungan agar produk mereka memiliki kehalalan yang terjamin.

    Heikal Safar, Ketua Pengawas Yayasan Rekat Cinta Indonesia, menambahkan bahwa yayasan yang dipimpinnya siap membantu BPJH dalam mencapai target tersebut, terutama dengan memanfaatkan jaringan mereka yang luas di berbagai daerah, baik domestik maupun internasional.

    “Kami akan memanfaatkan jaringan yang ada di setiap provinsi dan kabupaten, bahkan hingga luar negeri, untuk memaksimalkan sertifikasi halal ini,” tegas Heikal.

    Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan bagi konsumen Indonesia, tetapi juga membuka peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk dipasarkan ke luar negeri, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

    BPJH berkomitmen untuk mendukung pelaku UMKM agar produk mereka tidak hanya memenuhi standar halal di Indonesia, tetapi juga memenuhi standar internasional yang dapat memperluas pangsa pasar mereka.

    Dalam hal ini, Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, yang juga berperan dalam mempercepat sertifikasi halal, mengatakan bahwa penting bagi Indonesia untuk bergerak cepat dalam sertifikasi halal, baik untuk produk makanan, minuman, kosmetik, hingga fashion.

    “Kami ingin memastikan produk-produk Indonesia tidak hanya memenuhi standar halal di dalam negeri, tetapi juga diakui di pasar internasional,” ujar Diana.

    Ke depan, BPJH berharap kolaborasi dengan berbagai lembaga, seperti Yayasan Rekat Cinta Indonesia, Kadin DKI Jakarta, dan mitra lainnya, dapat terus berlanjut dan mempercepat proses sertifikasi halal secara masif dan terstruktur.

    Dukungan ini sangat diperlukan agar target 3,5 juta sertifikat halal di seluruh Indonesia pada 2025 dapat tercapai dengan optimal, sehingga produk Indonesia semakin diterima di pasar global.

  • BNPT-DPR kolaborasi bangun kerangka persatuan lewat Dialog Kebangsaan

    BNPT-DPR kolaborasi bangun kerangka persatuan lewat Dialog Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

    Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju,” ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

    Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

    Kegiatan bertema “Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa” tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

    Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

    Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

    “Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi,” kata Sugiat.

    Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

    Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

    Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

    Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

    Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

    “Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial,” tuturnya.

    Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

    Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

    “Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut,” ucap Sugiat menambahkan.

    Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

    Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

    “Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik,” ujar Muryanto.

    Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

    Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danantara: Pertaruhan, Keberhasilan, dan Kehormatan

    Danantara: Pertaruhan, Keberhasilan, dan Kehormatan

    Jakarta

    Tim Manajemen Danantara sudah ditetapkan. Artinya, Danantara akan segera berlari kencang, bahkan kalau perlu terbang. Agenda kini adalah, Danantara harus berhasil. Gagasan dan kebijakan besar dari Presiden Prabowo Subianto harus mencapai kinerja yang dijanjikannya kepada rakyat.

    Ada tiga alasan mengapa Danantara harus berhasil. Pertama, lembaga ini akan mengelola uang yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia, yaitu kekayaan negara senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.648 triliun. Lebih besar dibanding holding BUMN Singapura Temasek (US$ 484,4 miliar), atau holding BUMN Malaysia Khazanah (US$ 36 miliar).

    Sebagai SWF, maka Danantara berada di ranking ke tujuh setelah Norway Government Pension Fund Global (US$ 1,8 triliun), China Investment Corporation (US$1,33 triliun), SAFE Investment Company, China (S$ 1,09triliun), Abu Dhabi Investment Authority (US$ 1,06triliun), Kuwait Investment Authority (US$ 980 miliar, dan Public Investment Fund of Saudi Arabia (US$ 925miliar).

    Artinya, di atas GIC Private Limited, Singapura (US$ 800,8miliar), Qatar Investment Authority (US$ 526,05miliar), Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (US$5 14,35miliar), dan National Council for Social Security Fund, China (US$ 414miliar). Total kelolaan tersebut hampir tiga kali lipat dari anggaran belanja negara Indonesia pada 2025 (sekitar Rp 3.000 triliun) dan lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB) (sekitar Rp 23.000 triliun). Dana yang Sak Hohah, Ngadubilah besarnya.

    Danantara boleh disebut pertaruhan terbesar bagi rakyat Indonesia, di bawah pimpinan Presiden Prabowo, dan tentunya tidak boleh disamakan dengan kisah pertaruhan antara Yudhistira dan Duryudana, yang membuat Pandawa kehilangan semuanya. Pertaruhan yang dimenangkan Kurawa itu kelak akan menjadi sumber dari Perang Baratayudha, yang menghancurkan semuanya.

    Jika Yudhistira melakukan pertaruhan karena emosi, maka Danantara adalah rancangan yang pastinya penuh perhitungan, manajemen risiko, dan semua rancangan yang perlu untuk membuatnya menang, berprestasi. Danantara akan memastikan Indonesia memasuki jaman kejayaan, kemakmuran, yang gilang gemilang, setidaknya pada tahun 2045. Istilahnya, tanpa Danantara, impian akan sirna.

    Kedua, karena organisasi Danantara adalah organisasi “Para Dewa”. Sudah disampaikan kepada publik tokoh-tokoh besar yang ada di dalamnya. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya AnagataNusantara (BPI Danantara) adalah Rosan Roeslani. CEO Recapital Advisors, Ketua Umum KADIN periode 2015 – 2020, Menteri Investasi (2024 – sekarang), dan segudang Prestasi. Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir.

    Dewan Pengawas adalah Erick Thohir, Menteri BUMN, Muliaman Hadad, Ketua OJK (2018 – 2023), seluruh Menteri Koordinator, ditambah Menteri Sekretaris Negara. Dewan Pengarah adalah Joko Widodo, Presiden RI ke tujuh selama dua periode (2014 – 2024) dan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke enam selama dua periode (2004 – 2014). Di jajaran Dewan Penasihat adalah tokoh dunia dengan reputasi tertinggi. Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra. Komite Pengawasan dan Akuntabilitas pun luar biasa: Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Lembaga-lembaga Pengawas di Pemerintahan dan Negara, dan lembaga Penegak Hukum pun menjadi bagian Danantara. Artinya, kebenaran setiap langkah Danantara menjadi paripurna.

    Di jajaran pelaksana, ada Ten Commanders, Robertus Bilitea, Lieng-Seng Wee, Arief Budiman, Ali Setiawan, Mohamad Al-Arief, Rohan Hafas, Ahmad Hidayat, Sanjay Bharwani, Reza Yamora Siregar, dan Ivy Santoso. Untuk memastikan keterkendalian risiko, ada John Prasetio. Untuk Investasi dan Portofolio ada Yup Kim. Untuk Holding Operasionalada Agus Dwi Handaya, Febriany Eddy, dan Riko Banardi. Untuk Holding Investasiada Djamal Attamimi, Bono Daru Adji, dan Stefanus Ade Hadiwidjaja.

    Namun, yang luar biasa adalah kehadiran Presiden Prabowo untuk mengawali, menanggungjawabi, sehingga berada di puncak organisasi. Dasar hukum sudah jelas, yaitu UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang BUMN.

    Pada pasal 3E dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan (Danantara) yang dibentuk dengan Undang-Undang, yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. Badan ini (Danantara) bertanggung jawab kepada Presiden.

    Ada sebuah keyakinan, jika “Para The Very Top Leader” sebuah organisasi sudah turun ke “bumi”, maka selamatlah semua. Bahkan di pewayangan, para pimpinan sangat tinggi tersebut, dikenali sebagai “Para Dewata”, dengan kehebatan dan kesaktian tak tertandingi, dan ketika “turun ke bumi”, semua beres. Keberhasilan itu seperti keyakinan lama di kalangan masyarakat Jawa, manunggaling Gusti kepada para Kawulo. Rakyat selamat.

    Ketiga, Danantara pastinya memiliki rencana yang hebat. Great Leader make Great Strategy. Kemenangan Sekutu di Perang Dunia II karena memiliki Jendeal terbaik. Demikian juga Majapahit, menguasai Nusantara karena punya Pimpinan terbaik. Para great leader tidak hanya membuat great speech, tapi juga great delivered promise. Menjadi SWF terbesar ke tujuh dunia sekaligus Holding BUMN raksasa, rasanya rencana itu pasti ada. Termasuk rencana untuk masuk ke jajaran elit Top 10 peringkat Fortune 500.

    Tiga PR Baru

    Tiga hal tentang Danantara tersebut memberi juga tiga pekerjaan rumah baru bagi kita. Pertama, bahwa Pemerintahan kita hari ini mungkin yang paling bold. Mungkin hanya Soekarno yang dapat mengalahkannya.

    Namun, tidak cukup menjadi sangat berani saja. Keberanian akan memberikan kemenangan jika dibarengi dengan kerendah-hatian. Apa itu? Kesediaan untuk mendengarkan setiap masukan, setiap kritik, dengan mengatakan kepada diri sendiri, bahwa pemberi masukan, pemberi kritik, bukan sekedar anjing penggonggong, namun rakyat yang cinta kepada bangsanya, kepada pemimpinnya.

    Dananatara memerlukan apa yang disebut karya klasik Jim Collins Good to Great (2001) sebagai Pemimpin Level 5, yang memiliki tekad yang kuat untuk memastikan kesuksesan organisasi, namun dengan menunjukkan kerendahan hati yang tulus, kesederhanaan, dan ketekunan. Itu bukan saja tugas dari CEO, tetapi semua yang ada pada daftar pimpinan Danantara, tanpa kecuali. Kerendah-hatian bukan saja bersedia mendengarkan masukan dan kritik, namun, seperti yang dinasihatkan guru manajemen Peter Drucker, mau dan mampu mendengarkan hal-hal yang tak terucap.

    Kedua, bahwa tokoh sehebat Yudhistira pun juga mengalami kegagalan yang fatal, bahkan ketika ia menerapkan risk management yang terbaik. Ia harus merelakan semua kekayaannya, istananya, adik-adiknya, bahkan istrinya Drupadi, yang ditelanjangi di depan semua orang, ketika kalah dalam pertaruhan melawan Duryudana plus Sengkuni. Untung, kisah itu hanya ada di Pewayangan. Katanya, Drupadi yang cantik jelita dan seksi, gagal ditelanjangi karena rambutnya terus tumbuh dan menutupi seluruh auratnya.

    Danantara adalah kenyataan, dan bukan wayang. Ketidakberhasilannya dapat membawa kepedihan terdalam yang mungkin pernah dialami bangsa. Jadi, kita mungkin perlu mengutip “resep” mengapa Singapura berhasil, bahwa mereka selalu menanamkan cara berfikir yang think ahead, think across, dan think again (Neo & Chen, Dynamic Governance, 2006). Kita tidak perlu malu atau cemas untuk sedikit berhenti sejenak dan berfikir, untuk mempertimbangkan setiap hal. Apakah ini benar-benar benar.

    Ketiga, dalam setiap sistem politik, tidak terkecuali yang paling demokrat, setidaknya seperti klaim mereka, seperti Amerika Serikat, atau yang berada di esktrem yang berbeda, Tiongkok, ada Pepatah yang faktawi yang umum kalangan orang kecil di Jawa: rakyat itu ibarat swargo nunut, neroko katut (kalau masuk surge hanya bisa ikut numpang, kalau masuk neraka ikut diseret- Jawa).

    Pepatah nenek saya, yang saya yakini benar. Rakyat kecil dituntut dan selalu menerima untuk ikhlas. Bahkan, di tempat ibadah saya, setiap minggu mendoakan Pemimpin Bangsa, untuk diberikan hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan YME untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran yang sejati. Tidak pernah terlewat. Saya juga yakin, demikian yang dilakukan saudara-saudara saya di rumah ibadah masing-masing.

    Artinya, begitu dalamnya kepercayaan, kecintaan, sekaligus kepasrahan yang papa, dari bangsa Indonesia kepada pimpinannya, agar berhasil dalam setiap kebijakannya. Sebuah doa yang harus direspon sebagai kehormatan atas kekuasaan yang sedang dipegangnya. Dan, kekuasaan, adalah jubah milik Tuhan yang dipinjamkan kepada pemimpin. Hanya dipinjamkan, bukan dimiliki. Karena itulah, kehormatan yang membuat rakyat swargo nunut, neroko katut perlu menjadi pondasi penyelenggaraan negara, dan dalam kasus ini penyelenggaraan Danantara.

    Penulis: Riant Nugroho

    Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia

    (hns/hns)

  • Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Wamen Investasi dan Hilirisasi Tawarkan Investasi di Sektor Hilirisasi kepada 40 Investor Australia – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus melakukan langkah aktif untuk menarik investasi asing ke Indonesia. 

    Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu ke Australia pada 19-20 Maret 2025 untuk melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pejabat pemerintah, investor, serta pemimpin bisnis Australia, termasuk memberikan keynote speech dalam Australia-Indonesia Business Forum yang dihadiri oleh 40 perusahaan Australia yang bergerak di berbagai sektor, serta membuka Indonesia Investment Roundtable and Networking.

    Kunjungan kerja tersebut, dilakukan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

    Beberapa hal yang disampaikan oleh Wamen Investasi dan Hilirisasi diantaranya adalah peluang investasi dan kerja sama kedua negara terutama potensi hilirisasi USD 618 miliar maupun proyek strategis nasional (PSN) guna mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam Asta Cita terdapat beberapa sektor-sektor utama yang merupakan peluang bagi investor asing, termasuk energi terbarukan, industri hilirisasi, ekonomi digital, infrastruktur, dan pendidikan. Presiden juga telah mengumumkan 77 Proyek Strategis Nasional yang akan diprioritaskan dalam periode 2025-2029. Beberapa di antaranya melibatkan swasta nasional termasuk Program Hilirisasi Garam, Proyek Pengembangan Soda Ash, Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, serta Program Hilirisasi Nikel, Timah, Bauksit, dan Tembaga,” ujar Todotua, dalam keterangan dikutip Senin (24/3/2025).
     
    Todotua juga menyoroti pentingnya penguatan investasi dalam sektor hilirisasi dan energi hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi berkualitas.
     
    “Indonesia telah mengidentifikasi 28 komoditas hilirisasi dengan potensi investasi mencapai USD618 miliar. Kami mengundang investor Australia untuk memanfaatkan peluang ini dengan berinvestasi di sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi nikel dan bauksit, pengembangan energi terbarukan, serta infrastruktur digital,” jelasnya.
     
    Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrel merespons positif berbagai peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. 

    “Indonesia merupakan partner penting bagi Australia dan Australia bisa investasi di Indonesia karena Australia merupakan negara yang memiliki teknologi terbaik di dalam produksi pangan,” paparnya.
     
    Don juga menilai bahwa kerja sama ekonomi Australia dan Indonesia juga dapat dikembangkan lebih lanjut terutama terkait rencana Indonesia mengembangkan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. “Australia memiliki expertise dalam hal ini, sehingga peluang kerja sama sangat terbuka lebar,” imbuhnya.
     
    Turut hadir dalam Australia-Indonesia Business Forum(AIBF) Menteri Keuangan New South Wales Courtney Housos dan Menteri Perbaikan Regulasi dan Fair TradingNew South Wales Anoulack Chanthivong. 
     
    AIBF tersebut terselenggara atas dukungan dari Australia Department of Foreign Affairs and Trade, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Fitzpatrick & Co, serta KPMG. 

    Wamen Todotua juga menyampaikan bagaimana kondisi kerjasama Indonesia Australia melalui IA CEPA dan contoh beberapa perusahaan Australia yang sudah berhasil melakukan investasi ke Indonesia.
     
    Senada dengan Todotua, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Luar Negeri Benardino M. Vega, mendorong agar kerja sama antara pengusaha Indonesia dan Australia semakin kuat. Menurutnya, kerja sama yang sudah terjalin dengan baik antara kedua negara harus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pembangunan sektor-sektor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

    “Kedua negara memiliki visi yang sama dalam melihat ASEAN sebagai kawasan yang strategis, dan kami terus mengeksplorasi peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk mineral kritis. Setiap tahun, ada inisiatif baru dalam bidang ini, dan kita perlu membangun lebih banyak kemitraan bisnis ke bisnis (B2B) di sektor ini. Indonesia dan Australia dapat bekerja sama dalam sektor mineral dengan lebih erat, karena menemukan mitra yang tepat di kedua negara sangatlah penting,” ujar Bernardino.
     
    Selama lima tahun terakhir (periode 2019 -2024), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat Australia berada di peringkat ke-10 negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan total investasi USD2,7 miliar. Lima sektor investasi yang paling diminati antara lain Pertambangan (59,4%), Hotel dan Restoran (7,9%), Jasa Lainnya (7,1%), Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (4,7%), dan Perikanan (4,7%). (*)

  • Sertifikasi halal penting untuk buka peluang pasar global

    Sertifikasi halal penting untuk buka peluang pasar global

    Penandatanganan MoU antara BPJPH dan Kadin DKI Jakarta tentang sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang jaminan produk halal serta dukungan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Jakarta, Jumat (21/3/2025). ANTARA/HO-BPJPH

    BPJPH: Sertifikasi halal penting untuk buka peluang pasar global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 24 Maret 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikasi halal bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga langkah penting untuk membuka peluang pasar global.

    “UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk diterima di luar negeri dan sertifikat halal adalah kekuatan utama dalam persaingan global,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Hal tersebut dikatakan Haikal saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPJPH dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tentang sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang jaminan produk halal serta dukungan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) binaan Kadin di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    “Kehadiran Kadin dalam program ini menjadi vitamin untuk mencapai target yang lebih besar,” lanjut Haikal.

    Haikal menambahkan kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi program sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

    “Kadin DKI Jakarta berperan besar dalam memfasilitasi sertifikasi halal dengan menyediakan 1.000 sertifikat halal melalui mekanisme reguler dan self-declare,” ujar Haikal.

    Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie juga mengatakan sertifikasi halal adalah strategi penting dalam mengembangkan daya saing produk Indonesia.

    “Kadin menaungi seluruh dunia usaha dari mulai UMKM juga BUMN. Semoga kerja sama dengan BPJPH ini dapat membantu para pelaku usaha berkembang seperti yang diceritakan Pak Haikal mengenai para UMKM yang akhirnya tembus pasar internasional,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk lokal.

    “Kolaborasi ini sangat penting karena sertifikasi halal bukan hanya sekadar kewajiban regulasi, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar. Kadin DKI Jakarta siap berperan aktif dalam menyosialisasikan serta mendorong UMKM binaannya untuk memanfaatkan kesempatan ini,” katanya.

    Ia pun optimistis langkah ini akan membantu mencapai target sertifikasi halal di tahun 2025.

    Menurut dia, Kadin DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong UMKM agar memahami nilai tambah dari sertifikasi halal.

    “Dari 1.000 sertifikat yang kami fasilitasi hari ini, kami menargetkan jumlah ini bisa bertambah hingga 38.000 sertifikat melalui kerja sama dengan Kadin di seluruh Indonesia,” imbuh Diana.

    Sumber : Antara

  • Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan – Halaman all

    Sosok Pontjo Sutowo yang Perusahaannya Disomasi Pemerintah, Diminta Cepat Hengkang dari Hotel Sultan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah bakal mengeksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

    Hal ini dilakukan karena Hak Guna Bangunan (HGU) yang dipegang PT Indobuildco sudah selesai pada 2023, tetapi perusahaan yang dipimpin Pontjo Sutowo sampai saat ini belum juga hengkang.

    Indobuildco memiliki hak kelola atas Hotel Sultan dengan dasar HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora atas nama PT Indobuildco dengan total luas 13,6 hektare (kawasan Hotel Sultan) telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023. 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan sebelumnya pemerintah telah melayangkan somasi kepada Hotel Sultan yang dikelola PT Indobuildco.

    Somasi tersebut dikeluarkan oleh Sekretariat Negara (Setneg) pada Desember 2024 dengan tujuan pengosongan hotel.

    “Sudah ada somasi dari Sekretariat Negara (Setneg) untuk mengosongkan,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Nusron, jika perintah pengosongan tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa eksekusi. Namun, ia belum dapat memastikan batas waktu sebelum eksekusi dilakukan. 

    “Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi kalau tidak diindahkan,” katanya.

    Lantas siapa sosok Pontjo Sutowo yang ogah mengembalikan Hotel Sultan ke pemerintah?

    Mengutip berbagai sumber, Pontjo Sutowo lahir pada 17 Agustus 1950 yang kini menduduki Direktur Utama PT Indobuildco.

    Ia merupakan anak dari Letjen TNI (Purn) Ibnu Sutowo yang merupakan mantan Menteri Minyak dan Gas Bumi Indonesia pada 28 Maret 1966 sampai 25 Juli 1966, dan mantan Direktur Utama Pertamina periode 9 Oktober 1968 sampai 3 Maret 1976.

    Pontjo Sutowo diketahui terjun ke dalam bisnis sejak berusia 20 tahun.

    Ia memulai karirnya dari penjualan motor tempel kapal Mercury di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat. Sebelum memimpin Indobuildco, Pontjo memulai dengan bisnis pembuatan kapal lewat PT Adiguna Shipyard.

    Saat itu, dirinya memulai bisnis perkapalan dengan membuat tongkang kecil yang kemudian membuat kapal berukuran sedang.

    Sampai tahun 1972, PT Adiguna Shipyard berhasil membuat sebanyak 500 buah kapal tanker dengan bobot mati 3.500 DWT. Jumlah galangan kapal pun telah bertambah menjadi empat.

    Kemudian, sekitar tahun 1980 Pontjoterjun ke usaha perhotelan. Di bidang ini Pontjo memulai kariernya dari Hotel Hilton (saat ini Hotel Sultan) yang sudah ada sejak tahun 1976.

    Pada tahun 1986, ia terpilih menjadi salah satu Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia dan tahun 1989 menjadi ketua umumnya sampai tahun 2001.

    Selain itu, Pontjo juga pernah menjadi Ketua Bidang Jasa Pariwisata Indonesia tahun 1994–2002.

    Ia juga terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Nasional Masyarakat Pariwisata Indonesia pada 2001. Pernah pula ia menjadi anggota Organisasi Pariwisata Dunia (World Tourism Organization).

    Lalu, ia juga pernah dipercaya sebagai Presiden ASEAN Tourism Association (ASEANTA), anggota Pacific Asia Travel Association, Co-Chairman Australia Indonesia Development Area, Ketua Umum Bidang Pariwisata Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta anggota Dewan Komisaris Garuda Indonesia (1999–2003).

    Sikap Indobuildco

    Kuasa hukum PT Indobuildco, Amir Syamsudin, menegaskan bahwa somasi Sekretariat Negara (Setneg) tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena status kepemilikan kawasan Hotel Sultan masih dalam proses hukum di tingkat kasasi.

    “Pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyatakan bahwa Setneg telah melayangkan somasi untuk mengosongkan Hotel Sultan adalah pernyataan yang keliru dan tidak benar. Sengketa kepemilikan lahan ini masih dalam proses hukum dan belum memiliki putusan final,” ujar Amir.

    Ia juga membantah anggapan bahwa gugatan PT Indobuildco terhadap Setneg telah ditolak pengadilan.

    Menurutnya, gugatan tersebut dinyatakan niet ontvankelijk verklaard atau tidak dapat diterima karena kurang pihak, yakni tidak dilibatkannya Menteri Keuangan sebagai juru bayar negara atas tuntutan ganti rugi.

    Amir Syamsudin menegaskan bahwa PT Indobuildco masih memiliki hak hukum atas lahan Hotel Sultan berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora.

    Meskipun masa berlaku HGB tersebut berakhir pada 2023, hak tersebut masih dapat diperpanjang berdasarkan Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021.

    Sementara itu, Hamdan Zoelva yang juga merupakan kuasa hukum PT Indobuildco, menegaskan bahwa klaim Setneg yang menyebut tanah Hotel Sultan otomatis kembali menjadi tanah negara setelah HGB berakhir adalah pernyataan yang keliru.

    “PT Indobuildco menolak klaim sepihak Setneg bahwa tanah Hotel Sultan kembali menjadi bagian dari HPL No. 1/Gelora. HGB No. 26 dan 27 diterbitkan di atas tanah negara bebas, bukan di atas HPL Setneg. Ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta tahun 2002 yang memberikan perpanjangan HGB tersebut kepada Indobuildco,” jelas Hamdan Zoelva.

    Hamdan membantah tuntutan pembayaran royalti kepada Setneg dari tahun 2007 hingga 2023. Menurutnya, tidak pernah ada perjanjian yang mewajibkan PT Indobuildco membayar royalti kepada Setneg.

    “Kami tegaskan, PT Indobuildco tidak memiliki kewajiban royalti kepada Setneg karena tidak ada perjanjian yang mengatur hal tersebut. Ini adalah tanah negara bebas yang telah diberikan hak penggunaannya kepada PT Indobuildco,” tambahnya.

    PT Indobuildco juga mengingatkan bahwa proses hukum masih berlangsung dan meminta Setneg serta PPKGBK untuk mematuhi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tertanggal 24 Januari 2024, yang melarang tindakan akesasi terhadap kawasan Hotel Sultan.

    “Kami meminta Setneg dan PPKGBK untuk taat hukum dan menghentikan segala bentuk klaim serta tindakan yang dapat mengganggu proses hukum yang masih berjalan,” kata Hamdan Zoelva.

    Kronologi PT Indobuildco Kuasai Lahan di GBK

    Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan Menteri ATR/Kepala BPN era Presiden Jokowi, pernah menyampaikan kronologi HGB yang diberikan negara kepada PT Indobuildco.

    Ia mengatakan HGB di lahan tersebut dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada tahun 1973 dengan jangka waktu 30 tahun.

    Sehingga, HGB tersebut akan berakhir tahun 2003.

    Kemudian, lanjut dia, pada tahun 1989 kantor ATR/BPN mengeluarkan Hak Pengelolaan (HPL) nomor 1 tahun 1989 untuk seluruh kawasan Gelora Bung Karno.

    Tembok beton dibangun oleh pihak PPKGBK, pada Senin (30/10/2023), tepatnya di pintu masuk Hotel Sultan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani)

    Pada tahun 1999, PT Indobuildco sempat ingin memperpanjang HGB tersebut namun ditolak.

    Namun pada tahun 2003 dikeluarkan izin perpanjangan selama 20 tahun.

    “Sehingga 2003 ditambah 20 tahun masa berakhirnya adalah 2023, secara administrasi,” kata Hadi.

    Ia mengatakan terdapat dua HGB yang diterbitkan untuk PT Indobuildco.

    Pertama yakni HGB nomor 26 yang berakhir pada 4 Maret 2023.

    Kedua, HGB nomor 27 yang berakhir pada 3 April 2023.

    “Sekarang sudah masuk di bulan September. Artinya sudah beberapa bulan lalu, status tanah HGB nomor 26 dan 27 sudah habis dan otomatis kembali kepada HPL nomor 1 tahun 1989 yang status hukumnya atas nama Setneg. Jadi sudah tidak ada permasalahan lagi dengan HGB di atas HPL tersebut,” kata Hadi.

    “Pemilik awal PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut,” sambung dia.

    Dipasang Spanduk Aset Negara

    Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) telah memasang spanduk peringatan di depan Hotel Sultan Jakarta, sejak Rabu (4/10/2023) hingga saat ini.

    Adapun spanduk itu bertuliskan ‘TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.O PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PENINJAUAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011.

  • 1.000 Sertifikat Halal Gratis Disebar untuk UMK di Jakarta – Page 3

    1.000 Sertifikat Halal Gratis Disebar untuk UMK di Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang sosialisasi, edukasi, dan promosi bidang jaminan produk halal serta dukungan program fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) binaan KADIN di Kantor BPJPH Jakarta.

    Dalam sambutannya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi program sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

    “Badan halal saat ini tengah berjuang mencapai target sertifikasi halal. Tidak ada lagi ego sektoral, kita harus bersinergi. KADIN DKI Jakarta berperan besar dalam memfasilitasi sertifikasi halal dengan menyediakan 1.000 sertifikat halal melalui mekanisme reguler dan self-declare,” ujar Babe Haikal sapaan akrabnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga langkah penting untuk membuka peluang pasar internasional.

    “UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk diterima di luar negeri, dan sertifikat halal adalah kekuatan utama dalam persaingan global. Kehadiran KADIN dalam program ini menjadi vitamin untuk mencapai target yang lebih besar,” tutur Haikal.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Pusat Anindya Bakrie, juga mengapresiasi langkah ini. Ia menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah strategi penting dalam mengembangkan daya saing produk Indonesia.

    “Hari ini berkat inisiatif dari DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi kita memberikan contoh, ada 1.000 sertifikat halal, dan ini kalau kita implementasikan di 38 provinsi jumlahnya bisa 38.000 bahkan lebih, dan ini sejalan dengan cita-citaPak Prabowo melalui Pak Haikal. Bagaimana semakin banyak sertifikat yang sudah dibutuhkan oleh pedagang-pedagang kita, oleh UMKM untuk melakukan perdagangan sekarang juga di dunia internasional di dalam dan luar negeri,” ujar Anindya Bakrie.

     

     

  • Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas yang Minta THR: Jangan Dibiarkan – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR Minta Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas yang Minta THR: Jangan Dibiarkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah mendesak pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

    Aparat bisa membuka posko pengaduan terkait aksi premanisme itu.

    Abdullah mengatakan, keberadaan preman berkedok ormas sudah lama dikeluhkan masyarakat, instansi pemerintah, pengusaha, dan pihak-pihak yang selama ini menjadi korban pemalakan.

    Bahkan preman berkedok ormas tersebut sering menebar teror.

    “Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak,” ujar Abdullah kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Aksi mereka semakin mencolok menjelang hari raya.

    Mereka keliling ke beberapa lokasi untuk meminta THR.

    Mereka datang ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik-pabrik, toko, dan tempat-tempat yang bisa mereka palak.

    Tahun ini, aksi mereka ramai menjadi sorotan, karena terekam kamera, kemudian viral di media sosial.

    Semua masyarakat pun mengecam aksi premanisme berkedok ormas yang sangat meresahkan.

    Aksi pemalakan preman itu tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi terjadi di beberapa lokasi.

    Bahkan, para preman itu kerap melakukan kekerasan kepada korbannya, jika permintaan mereka tidak dikabulkan.

    “Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu bentuk premanisme yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

    Untuk itu, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk menertibkan dan menangkap para preman yang mengaku sebagai ormas itu.

    Mereka sudah melakukan tindak pidana, dengan melakukan pemerasan dan kekerasan.

    Abdullah juga memuji pihak kepolisian yang telah menangkap preman yang menebar teror.

    Polisi harus bergerak cepat jika ada preman yang memeras dengan dalih meminta THR.

    “Polisi bisa membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban preman berkedok ormas. Masyarakat harus berani lapor ke polisi,” terang Abdullah.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap masalah mandeknya Invetasi karena ulah Ormas yang melakukan pungutan liar (Pungli).

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden telah memerintahkan TNI-Polri untuk melihat kondisi real di lapangan.

    “Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI-Polri untuk melihat seperti itu,” kata Luhut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Luhut, pemerintah tidak akan mentolelir apapun yang menghambat Invetasi.

    Karena itu, pemerintah akan menindak tegas pelaku Pungli tersebut.

    “Kita harus tindak hal semacam itu dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” kata Luhut.

    Sebelumnya Masalah gangguan investasi dari kelompok ormas ini telah dilaporkan sejumlah investor ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pemerintah kini berupaya menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai langkah strategis untuk memastikan stabilitas investasi di dalam negeri.

    Deklarasi perang pemerintah terhadap ormas nakal yang mengganggu investasi menandai langkah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dunia usaha di Indonesia.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan mengganggu investasi.

    “Kami akan kaji ulang dan juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Kadin serta DPR agar mana ormas yang bermanfaat dan yang meresahkan bagi iklim investasi di negara kita,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Jumat, 14 Maret 2025.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pendataan terhadap ormas-ormas yang diduga menghambat investasi.

    Namun, ia tidak merinci apakah setelah pendataan itu akan ada langkah penertiban atau pembinaan.

    “Kami akan lihat satu-satu lagi, banyak yang kami inventarisir,” kata Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Kamis, 13 Maret 2205.