Kementrian Lembaga: Kadin

  • Ramalan Mendag soal Kinerja Ekspor RI Jelang Akhir 2025

    Ramalan Mendag soal Kinerja Ekspor RI Jelang Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa kinerja ekspor Tanah Air mengalami penurunan di tengah dinamika perdagangan internasional.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa ekspor kumulatif RI periode Januari–Oktober 2025 tumbuh 6,96% menjadi US$234,04 miliar. Secara tren, persentase tersebut menurun dibandingkan periode kumulatif Januari–September 2025 yang masih tumbuh 8,14%.

    “Kemungkinan Desember bisa turun, ya, karena kan biasanya kalau Desember ada yang tertunda. Tadi makanya pesannya jangan lama-lama ekspor angkutannya itu tertahan,” kata Budi dalam sesi diskusi panel Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Dia lantas menyampaikan bahwa meningkatkan ekspor bukanlah pekerjaan mudah, sehingga perlu banyak dilakukan pembenahan terutama pada lingkup domestik.

    Budi menyoroti pentingnya pembenahan regulasi ekspor, perluasan target pasar baru, hingga mewujudkan iklim usaha yang lebih baik.

    Tak hanya di pasar ekspor, dia menyebut bahwa pemerintah bersama pengusaha dapat mendorong optimalisasi sumber daya yang dinilai akan dapat menambah daya saing produk dalam negeri.

    “Resource space kita bisa produknya, bisa regulasi dalam negeri, bisa iklim usaha yang baik, itulah yang bisa mendongkrak ekspor kita,” ujar Budi.

    Dia lantas menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekspor kumulatif sepanjang 2025 sebesar 7,1%.

    Mengingat angka terbaru per Oktober menunjukkan pertumbuhan kumulatif sebesar 6,96%, Budi menargetkan setidaknya angka yang sama tercapai pada akhir tahun, sehingga tetap sejalan dengan visi pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

    “Karena hitung-hitungan kami ketika [ekspor tumbuh] 7,1%, kemudian tahun depan 7,09%, dan seterusnya sampai tahun 2029 itu 9,6%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi 8% akan tetap. Jadi kita sudah simulasi berapa pertumbuhan ekspor yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” ujar Budi.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan ekspor tahun ini sebesar US$294,45 miliar atau tumbuh 7,1% year-on-year (yoy) dapat tercapai. Hal ini seiring kinerja perdagangan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Dengan nilai ekspor mencapai US$234 miliar per Oktober, maka realisasinya baru 79,5% dari target tahun ini.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2025 mencapai US$24,24 miliar, turun 2,31% dibanding periode sama tahun lalu. Penurunan terutama dipicu oleh melemahnya ekspor bahan bakar mineral (BBM) dan tembaga.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan BBM menjadi komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar.

    “Secara tahunan, komoditas ekspor yang mengalami penurunan terbesar itu yang pertama adalah bahan bakar mineral atau HS27, nilainya turun 19,04% dan volumenya turun 7,26%,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

  • Adopsi EV Pesat, Pemerintah Geber Pengembangan Industri Semikonduktor

    Adopsi EV Pesat, Pemerintah Geber Pengembangan Industri Semikonduktor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan strategi percepatan pengembangan industri semikonduktor nasional dengan memanfaatkan momentum pertumbuhan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan penguatan hilirisasi mineral, khususnya pasir silika. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menilai bahwa pengembangan ekosistem EV membuka peluang kuat untuk membangun fondasi industri semikonduktor dalam negeri. 

    “Terkait dengan pengembangan EV, ini membuka arah baru menuju pengembangan industri semikonduktor,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Senin (1/12/2025). 

    Indonesia saat ini tengah menyiapkan kolaborasi internasional untuk mempercepat lahirnya talenta dan pusat riset cip nasional. 

    Pemerintah telah menggandeng West Arizona University dan Purdue University, yang keduanya berencana bekerja sama dengan Universitas Indonesia untuk pengembangan chip designer.

    Selain itu, Indonesia juga akan mendorong hilirisasi pasir silika yang menjadi bahan baku pembuatan silicon feedstock hingga wafer semikonduktor. Upaya ini diharapkan mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan memperkuat rantai pasok industri cip.

    “Indonesia juga akan melakukan hilirisasi dari pasir silika yang tentunya ini menjadi bahan baku untuk silicon feed dan juga cip semikonduktor atau wafer di bidang assembling,” tuturnya. 

    Pada tahap assembling, testing, dan packaging (ATP), Indonesia disebut sudah memiliki pijakan awal. 

    “Kita sekarang sudah mulai di Pulau Batam, kapasitasnya sudah 9% dari total pasar yang ada di Indonesia sendiri,” ujarnya.

    Pemerintah juga menggunakan kebijakan percepatan adopsi kendaraan listrik untuk memacu permintaan terhadap komponen berbasis cip. Sepanjang Januari–September 2025, pertumbuhan motor listrik dan mobil listrik tercatat mencapai 18,27%. 

    “Pemerintah menyalurkan insentif untuk sektor otomotif Rp7 triliun dalam 2 tahun,” katanya.

    Dorongan tersebut mulai menarik komitmen investasi besar dari sejumlah produsen EV global. BYD tercatat telah merealisasikan 90% dari total investasinya senilai Rp11,2 triliun, dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun.

    CERI juga menambah investasi Rp5,2 triliun dan memiliki 2–3 merek kendaraan hingga 2030. Wuling menggelontorkan Rp9,3 triliun untuk otomotif serta Rp7,5 triliun untuk pabrik baterai. Sementara itu, VinFast dari Vietnam menginvestasikan Rp3,7 triliun dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun.

    Hyundai turut memperbesar ekspansinya melalui investasi tambahan Rp20 triliun untuk pengembangan kendaraan listrik. Meski begitu, pemerintah juga mencatat bahwa pasar kendaraan berbahan bakar internal combustion engine (ICE) masih mendominasi. 

    “Walaupun investasi di electric vehicle masih tinggi, pasaran IC atau internal combustion engine juga masih besar, masih 80%,” pungkasnya. 

  • Tumbuh 6% Mah Gampang, 7-8% Baru Ada Effort!

    Tumbuh 6% Mah Gampang, 7-8% Baru Ada Effort!

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis dapat mendongkrak ekonomi Indonesia tumbuh lebih tinggi. Bendahara Negara mengakui untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 7-8% memang butuh usaha ekstra, namun untuk menyentuh level 6,5% tidak terlalu sulit.

    “Ke depan gimana? Kenapa saya berani bilang, ah kalau tumbuh 6% mah gampang, ya 6,5% nggak susah -susah amat. 7%, 8% baru butuh ekstra effort,” ujarnya dalam Rapimnas Kadin di Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Purbaya akan menggunakan mesin pengusaha dan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdasarkan pengamatannya dari kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Purbaya menjelaskan, zaman SBY ekonomi berhasil tumbuh rata-rata di angka 6%, lebih tinggi dari era Jokowi yang rata-ratanya 5%. Padahal pembangunan infrastruktur SBY tidak semasif pembangunan di era Jokowi.

    Namun, SBY berhasil menghidupkan sektor swasta hingga turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia banyak berperan dalam pembangunan di era SBY.

    “Waktu zaman Pak SBY ekonomi tumbuh 6% rata-rata, Pak Jokowi 5%. salahnya di mana? Pada zaman Pak SBY, dia tidak membangun infrastruktur besar besaran. Kenapa bisa 6%, karena dia biarkan riil sektor tumbuh, privat sector tumbuh, peran Kadin pada saat itu pasti besar. Mungkin sebagian besar untung banyak pada saat itu,” beber Purbaya.

    Sebaliknya, Jokowi disebut tidak banyak melibatkan sektor swasta dan lebih banyak menggunakan instrumen pemerintah. Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 5%.

    “Jadi di zaman Pak SBY yang jalan private sector pemerintahnya diam, zaman Pak Jokowi, pemerintah jalan, private sector-nya relatif diam. Yang privat hasilnya 6%, government 5%. Jadi kalau sekarang saya hidupkan 2 mesin ekonomi, government dan private sector, 6,5% nggak susah-susah amat,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • 30 Ribu Dapur MBG Dibangun, Bos BGN Tutup Permanen Pendaftaran Mitra

    30 Ribu Dapur MBG Dibangun, Bos BGN Tutup Permanen Pendaftaran Mitra

    Jakarta

    Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen pendaftaran calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menyusul target pembangunan 30.000 SPPG telah tercapai. Hal ini disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Dadan mengatakan saat ini sebanyak 16.503 unit SPPG beroperasional di seluruh Indonesia. Lalu, sebanyak 14.740 SPPG sedang dalam proses persiapan.

    “Jadi sudah 16.503, masih ada 14.740 SPPG calon mitra yang ada dalam proses persiapan. Sehingga kami putuskan portal mitra ditutup, ditutup permanent. Jadi tidak ada lagi. Karena kami sedang membangun, yang persiapan itu akan menjadi mitra kami,” ujar Dadan dalam acara Rapimnas Kadin 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Jadi total sudah ada sekitar 30.000 mitra, baik yang sudah operasional maupun dalam proses persiapan. Dan oleh sebab itu portalnya kami tutup permanen,” tambah Dadan.

    Pada akhir Desember, Dadan menargetkan sekitar 20.000 SPPG beroperasi di daerah aglomerasi dan 4.700 SPPG di daerah terpencil. Hal ini berarti ada penambahan sekitar 3.500 SPPG yang operasional dalam sebulan.

    “Total akan ada 24.700 dan kemungkinan besar akan melayani minimal 60 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta. Jadi ini merupakan kegiatan yang cepat,” tambah Dadan.

    Dadan menilai penerima manfaat program MBG di Indonesia terbilang cepat. Ia pun membandingkan dengan Brazil yang membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima.

    “Brazil itu 40 juta butuh 11 tahun, kita cukup 11 bulan saja. Dan dengan 47 juta yang sudah kami berikan manfaat. Itu artinya seluruh penduduk Malaysia dan seluruh penduduk Singapura, terutama seluruh penduduk Brunei Darussalam yang kami beri makan,” imbuh Dadan.

    (rea/kil)

  • Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengatakan saat ini Indonesia kekurangan sapi perah untuk memenuhi susu pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut perhitungannya, setiap harinya satu dapur MBG atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) membutuhkan sekitar 450 liter susu. Jumlah ini baru bisa didapat jika satu SPPG mendapatkan pasokan susu dari 40-50 ekor sapi.

    Dengan target jumlah SPPG atau dapur MBG, maka Indonesia kurang lebih butuh 1,5 juta ekor sapi perah. Sementara jumlah sapi perah di Indonesia saat ini baru mencapai 500.000 ekor.

    Oleh karena itu, Dadan meminta pengusaha swasta dan industri untuk ikut mengimpor sapi perah dan terlibat langsung dalam rantai pasok program MBG. Menurutnya, kondisi ini tak akan merugikan pengusaha atau investor karena produk susu tersebut akan terserap.

    “Jadi kalau kita ada bapak-ibu yang mau mengimpor 500.000, saya kira merupakan potensi ekonomi yang luar biasa karena pasti susunya akan diserap oleh program Makan Bergizi Gratis,” kata Dadan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Tak hanya susu, menurutnya para pengusaha juga bisa ambil bagian dalam usaha terkait rantai pasok MBG. Misalnya saja untuk memenuhi kebutuhan telur yang diperkirakan mencapai 5.000 ton per sekali masak pada 2026 mendatang.

    “Jadi minimal untuk telur saja kita membutuhkan 6 juta indukan baru untuk bisa menghasilkan telur yang satu hari akan membutuhkan 82,9 juta butir telur atau 5.000 ton telur sekali masak,” terangnya.

    “Jadi seperti 17 Oktober kemarin ketika ulang tahun Pak Presiden, kita meminta agar seluruh SPPG memasak nasi goreng dan telur ceplok, maka di tanggal 17 Oktober kita membutuhkan 2.100 ton telur. Nah tahun depan kita butuh 5.000 ton telur sekali masak ketika kita meminta satu hari seluruhnya makan telur,” sambung Dadan.

    Ia juga mencontohkan kebutuhan MBG lainnya seperti pisang hingga ikan lele. Menurutnya seluruh usaha sektor pangan ini tidak akan merugikan karena produk-produk mereka akan diserap program MBG.

    “Ini adalah potensi ekonomi yang luar biasa, dan ini adalah tantangan juga untuk anggota Kadin memenuhi rantai pasok,” tegasnya.

    (acd/acd)

  • Mendag Buka-bukaan soal Surplus Neraca Dagang RI dengan AS

    Mendag Buka-bukaan soal Surplus Neraca Dagang RI dengan AS

    Jakarta

    Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut bahwa Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi di saat Indonesia menghadapi persoalan perdagangan dengan Indonesia.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif resiprokal 19% terhadap Indonesia. Menurut Budi, AS berhasil menggeser India yang sebelumnya berada di posisi pertama.

    “Nah, kalau kita lihat meskipun kita ini lagi menghadapi permasalahan dengan Amerika, tapi justru surplus kita terbesar ke Amerika. Kalau dulu biasanya kan ke India, nah sekarang India nomor 2, nomor 1 itu surplus kita terbesar ke Amerika,” kata Budi dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Park Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

    Untuk periode Januari-September 2025 nilai surplus dengan AS tercatat sebesar US$ 15,7 miliar. Surplus ke AS berada di atas India dengan nilai US$ 10,52 miliar.

    Surplus di posisi ketiga adalah ke Filipina dengan nilai US$ 6,45 miliar, disusul Malaysia US$ 4,51 miliar lalu Belanda US$ 3,55 miliar. Lalu jika berdasarkan kawasannya, nilai surplus ke ASEAN mencapai US$ 7,7 miliar, sementara ke Uni Eropa sebesar US$ 5 miliar

    “Kemudian kita ke ASEAN surplus US$ 7,7, ke EU US$ 5,6 miliar,” sebut Budi.

    Budi menambahkan, dengan keberadaan Indonesia-European union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) Indonesia diharapkan bisa mendongkrak perdagangan dengan kawasan tersebut. Pemerintah sendiri menargetkan IEU-CEPA berlaku efektif 1 Januari 2027.

    (kil/kil)

  • Bos BGN Minta Pengusaha Pasok Sapi Perah buat Kebutuhan Susu MBG

    286 Dapur MBG Difungsikan Layani Ratusan Ribu Korban Bencana di Aceh-Sumatera

    Jakarta

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang tidak terdampak bencana alam kini dialifungsikan menjadi dapur tanggap darurat bencana. Sekitar 286 SPPG siap siaga melayani 600 ribu pengungsi hingga korban bencana alam.

    Dadan menyebut di Aceh ada sekitar 55 SPPG yang siap siaga, di Sumatera Utara ada 173 SPPG, dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani para pengungsi.

    “Dengan total 286 SPPG dan itu melayani kurang lebih 600 ribu pengungsi di tiga daerah tersebut,” ujar Dadan saat ditemui usai hadir dalam Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Menurut Dadan, SPPG tidak hanya berfungsi melakukan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana. Dadan menerangkan di hari pertama bencana, SPPG menjadi infrastruktur yang paling siap karena sudah memiliki juru masak, peralatan lengkap, sistem pengantaran, dan rantai pasok bahan makanan yang sudah tersedia. Begitu terjadi bencana, Dadan menyebut SPPG langsung beroperasi melayani pengungsi.

    “Memang Pak Sigit (anggota Komisi VIII DPR) sudah komunikasi dengan saya. Beliau menyarankan agar SPPG bisa dialihfungsikan menjadi tanggap darurat bencana, dan kami kirimkan berita bahwa kami sudah melaksanakan. Jadi didukung kuat oleh Komisi VIII,” tambahnya.

    Pengalihan fungsi SPPG ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah situasi darurat. Ketika bencana terjadi, sekolah-sekolah diliburkan, sehingga fasilitas SPPG bisa dioptimalkan sepenuhnya.

    “Pada saat bencana, pemerintah kan wajib hadir dimanapun ada. Dan Badan Gizi melalui SPPG adalah unsur dan organ pemerintah terdepan. Jadi kami tentu saja memerintahkan yang dibutuhkan di saat-saat darurat di lapangan. Dan ketika bencana kan sekolah juga libur, diliburkan sehingga kami bisa dialihfungsikan menjadi dapur umum yang melayani seluruh pengungsian,” terangnya.

    (kil/kil)

  • Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Menko Airlangga Prediksi Ekonomi 2026 Bakal Cerah

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut tahun 2025 sebagai whirlwind year atau tahun penuh putaran gejolak.  Menurut dia, rangkaian krisis global saling bertumpuk dan menciptakan tekanan besar bagi ekonomi dunia.

    Perang tarif antara negara besar, konflik Israel–Iran, krisis berkepanjangan di Gaza, serta perang Rusia–Ukraina menjadi penyebab utama tingginya ketidakpastian.

    “Tahun 2025 ini adalah tahun kita sebut whirlwind year. Kita lihat di tahun penuh ketidakpastian ini kita sebut juga sebagai headwind. Berbagai gejolak terutama di tahun ini adalah gejolak akibat perang tarif, kemudian Perang Israel dengan Iran, Gaza belum selesai, kemudian juga Ukraina belum selesai,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, di tengah tekanan tersebut, Indonesia dinilai mampu menjaga daya tahan ekonomi. Stabilitas makro terjaga, konsumsi tetap positif, dan nilai tukar relatif lebih stabil dibandingkan banyak negara emerging lainnya. 

    Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi RI cukup kuat untuk menghadapi gejolak global yang masih belum menunjukkan tanda mereda.

    “Kita melihat ekonomi sebetulnya sudah kita restart dengan di kuartal ketiga antara lain tingkat suku bunga mulai dipotong dan BI memotong tingkat suku bunga 125 basis point tahun ini dan ini juga mendorong perekonomian sudah mulai di restart,” ujarnya.

     

  • BGN Bakal Gelontorkan Rp 900 Miliar per Hari untuk Program MBG 2026

    BGN Bakal Gelontorkan Rp 900 Miliar per Hari untuk Program MBG 2026

    Liputan6.com, Jakarta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan langsung berjalan pada awal Januari 2026, dengan belanja harian mencapai Rp 900 miliar. 

    “Tahun depan kita akan lanjut dengan program makan bergizi gratis. Dan tahun depan satu hari di bulan Januari itu kami akan mengirimkan atau menggunakan uang per hari Rp 900 miliar,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Angka ini menjadi stimulus ekonomi instan yang mengalir sejak hari pertama, bahkan ketika kementerian lain belum mulai melakukan belanja anggaran tahunannya.

    “Jadi, ketika Kementerian lain nanti belum bisa menggunakan uang, Badan Gizi dipastikan sudah akan bisa mengirimkan uang ke setiap SPPG,” ujarnya.

    Dadan Hindayana menjelaskan jika 24 ribu Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah rampung pada akhir Desember 2025, hal ini memungkinkan pencairan bantuan dan distribusi makanan dapat dilakukan tanpa jeda administrasi. 

    Artinya, BGN bergerak jauh lebih awal dibanding mekanisme belanja kementerian dan lembaga lain yang biasanya membutuhkan waktu.Dengan belanja harian yang sangat besar, daya beli masyarakat dan perputaran uang di akar rumput diproyeksikan akan meningkat signifikan.

     

     

     

  • Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Jakarta

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berbicara terkait dengan produk-produk asal China berkembang dengan cepat hingga harga yang murah. Menurut Maman, persoalan tersebut tak lepas dari dukungan politik dari pemerintah hingga pengusaha.

    “Kalau bicara tentang produk-produk impor kenapa di sana itu menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya, ini kompleksitas. Perlu ada political will yang sangat besar dari pemerintah dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita,” ujar Maman dalam acara Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, langkah tersebut tak lepas dari kontra dari sejumlah kalangan. Maman mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor ke sejumlah negara demi melindungi domestik dalam negeri.

    “Apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah salah satu contoh bahwa Trump melindungi kepentingan domestik mereka. Walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka, dari kelompok-kelompok oposisi mereka. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar karena Trump ingin mengamankan kepentingan domestik mereka tekanan dari barang-barang dari luar kita melihat dalam contoh beberapa hal,” tambah Maman.

    Maman menegaskan pasar domestik harus steril dari gempuran produk luar. Tanpa sterilisasi, UMKM dalam negeri mustahil bisa bersaing.

    Saat ini, pemerintah tengah mencari terobosan dan langkah-langkah modifikasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Menurut Maman, hal ini harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosiologi, demografi, politik, dan ekonomi Indonesia.

    “Saya selalu bilang bahwa kalau playing field lapangannya tidak disterilisasi, nggak akan mungkin, kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Nah tinggal mungkin dimodifikasi. Nah inilah yang lagi dicari terobosan Dan langkah-langkahnya modifikasi kebijakan apa, yang akan diimplementasikan melihat kondisi sosiologi, demografi, politik, ekonomi,” imbuh ia.

    (rea/kil)