Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Foto; Istimewa

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).

    Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

    Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

    Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”

    “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”

    Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H, merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.

    Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

    “Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat.

    “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut Kiai Noor, pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.

    “Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.

    Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”

    “Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, BAZNAS mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”

    Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Turut hadir Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.; Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.; Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama’, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf; Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie; Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, beserta jajaran.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    Pemerintah Diminta Gerak Cepat Stabilkan Harga Sembako Jelang Lebaran

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak jelang Lebaran 2025, khususnya komoditas pangan. Menurutnya, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan menjadi hal penting dalam kesiapan Pemerintah menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

    Puan mengatakan pasokan yang lancar, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan menjadi kunci agar masyarakat tidak semakin terbebani selama Ramadan dan menjelang Lebaran. Khususnya bagi kelas menengah ke bawah.

    “Harga sembako yang melonjak menjelang Lebaran harus segera dikendalikan. Pemerintah perlu bergerak cepat dan efektif untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok agar rakyat tidak semakin terbebani,” kata Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

    Lonjakan harga kebutuhan pokok mulai dari beras, minyak goreng, gula, dan telur sudah terjadi di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Lebak, Banten, dan Makassar. Menurut Puan, kenaikan harga bahan pokok bukan hanya disebabkan oleh peningkatan permintaan.

    “Tetapi juga dipicu faktor lain seperti kurangnya pengawasan distribusi yang mengakibatkan keterlambatan pasokan dan celah bagi spekulan untuk bermain harga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

    Selain itu, tingginya biaya logistik dan cuaca buruk turut menyebabkan gangguan suplai di beberapa wilayah yang berujung pada kenaikan harga. Minimnya langkah stabilisasi harga juga dinilai menjadi faktor kenaikan harga komoditas yang terus terjadi tanpa kontrol yang pasti.

    Puan pun menyebut, tanpa tindakan konkret dari Pemerintah, maka daya beli masyarakat akan terus melemah. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. “Kelancaran pasokan, pengawasan distribusi, serta percepatan bantuan pangan adalah kunci utama. Jangan biarkan masyarakat kesulitan di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,” tutur Puan.

    “Memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan sangat diperlukan pada persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kita harus memastikan bahwa setiap keluarga bisa merayakan Lebaran dengan tenang tanpa khawatir akan mahalnya bahan pokok,” imbuh mantan Menko PMK itu.

    Puan meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk menjamin pasokan bahan pokok tetap lancar dengan harga terjangkau. Pemerintah dan pihak berwajib juga harus memastikan tidak ada penimbunan yang merugikan masyarakat.

    “Operasi pasar juga harus digencarkan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Operasi pasar murah harus diperbanyak di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga signifikan,” papar Puan.

    “Pastikan rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga wajar. Operasi pasar bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” sambungnya.

    Di sisi lain, Puan menyoroti fenomena kesulitan ekonomi yang akhir-akhir ini dirasakan masyarakat, bahkan bagi kelompok kelas menengah. Hal ini terbukti dengan daya beli masyarakat yang menurun meski menjelang Lebaran, hingga jumlah pemudik yang berkurang.

    Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik pada tahun ini hanya mencapai 146,48 juta. Angka tersebut turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta. 

    Sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) juga menyebutkan asumsi perputaran uang di libur Idul Fitri 2025 diprediksi hanya di kisaran Rp 137.975 triliun. Jumlah ini menurun dibanding perputaran uang selama Idul Fitri 2024 lalu yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Dengan keadaan ekonomi masyarakat yang cukup berat, Puan mendorong bantuan sosial dari Pemerintah agar segera disalurkan tanpa hambatan birokrasi. Seperti diketahui, Pemerintah menargetkan dua bantuan sosial disalurkan sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, yakni Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tren Konsumsi Masyarakat Turun Jelang Idulfitri 2025, Kenapa?

    Tren Konsumsi Masyarakat Turun Jelang Idulfitri 2025, Kenapa?

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Tren konsumsi masyarakat menjelang Idulfitri 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Perputaran uang selama Lebaran tahun ini juga diprediksi menurun seiring berkurangnya jumlah pemudik.

    Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pemudik tahun ini hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari total penduduk Indonesia. Angka ini mengalami penurunan sebesar 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memproyeksikan perputaran uang selama Idulfitri 2025 akan mencapai Rp 137,97 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 157,3 triliun.

    Ekonom Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yudistira Hendra Permana menilai, penurunan konsumsi masyarakat disebabkan oleh melemahnya daya beli. Hal ini tercermin dari tren deflasi yang terus berlanjut.

    “Perbedaan tren konsumsi masyarakat ini berkaitan dengan tren deflasi yang berlangsung hingga sekarang, melemahnya nilai tukar, kenaikan harga emas yang tinggi, dan penurunan IHSG. Ini adalah hal-hal yang mengindikasikan kita tidak baik-baik saja,” jelas Yudistira kepada Beritasatu.com, Kamis (27/3/2025).

    Ia juga menyoroti kompleksitas permasalahan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi.

    “Kegagalan dalam mengkoordinasi hal-hal tersebut menjadi akumulatif dan menyebabkan apa yang kita alami hari ini,” tambahnya.

    Penurunan daya beli masyarakat turut berdampak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yudistira mengkhawatirkan sektor ini akan mengalami tekanan besar karena banyaknya pekerja yang bergantung pada usaha kecil.

    “Kalau merujuk pada UMKM, ini yang nantinya akan ada kekhawatiran. UMKM jumlahnya banyak, kuantitas orang yang bekerja di sektor tersebut juga besar. Ketika sektor perdagangan kecil terkena pukulan ekonomi, dampaknya akan sangat luas,” ujarnya.

    Menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu, Yudistira mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan.

    “Yang harus dilakukan masyarakat itu satu, kencangkan sabuk, siap-siap jika terjadi hantaman. Kalau bisa berhemat, ya ikut berhemat,” sarannya.

    Namun, ia juga mengingatkan agar tindakan berhemat tidak dilakukan secara ekstrem karena dapat memperlambat roda ekonomi.

    “Pelan-pelanlah. Kencangkan sabuk, tetapi jangan terlalu kencang, nanti malah sakit sendiri. Jadi, berhemat dan konsumsi seperlunya saja,” imbuhnya.

    Selain itu, Yudistira mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kebutuhan lain di masa mendatang, seperti tahun ajaran baru dan keperluan lainnya.

    “Selain Lebaran, masih ada tahun ajaran baru dan kebutuhan lainnya. Bertahanlah dengan pekerjaan dan bisnis yang ada saat ini,” pungkasnya terkait tren penurunan konsumsi masyarakat.

  • Airlangga Bantah Perputaran Uang Lebaran 2025 Turun: Idulfitri Tahun Lalu Ada Pilpres – Page 3

    Airlangga Bantah Perputaran Uang Lebaran 2025 Turun: Idulfitri Tahun Lalu Ada Pilpres – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah perputaran uang pada libur Idulfitri 1446 Hijriah/Lebaran 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

    Airlangga menegaskan perputaran uang selama Lebaran 2025 dalam kategori moderat. Menurutnya, ada perbedaan kondisi pada Lebaran 2025 dan tahun sebelumnya. Pasalnya, Lebaran 2024 berbarengan dengan dua agenda besar yakni, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

    “Moderat. Lebaran tahun sebelumnya ada pilpres dan pileg, jadi berbeda,” kata Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Dia menekankan perputaran uang selama momentum Lebaran 2025 tidak menurun. Sebab, pemerintah telah melakukan sejumlah intervensi, salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

    “Tidak menurun karena banyak program, dan bansosnya kan sudah jalan juga,” jelasnya.

    Airlangga tak mau menanggapi soal prediksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyebut perputaran uang selama Lebaran 2025 turun sebesar 10 persen.

    Dia memastikan pemerintah telah melakukan kalkulasi agar perputaran uang tak menurun. “Sudah ada (hitungannya),” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi perputaran uang pada momentum libur Idulfitri 1446 H/Lebaran 2025 turun seiring dengan turunnya jumlah pemudik tahun ini.

    Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan hingga akademisi yang menyatakan jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia, turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    “Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri 2025 diprediksi mencapai Rp137,9 triliun,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

     

    Menjelang lebaran pastinya THR sudah menanti. Dana ini bisa menambah antusiasme menuju Hari Raya. Namun jangan sampai lepas kendali ya. Yuk simak tips keuangan berikut agar tidak boros saat lebaran.

  • Ketum IMI Ajak Masyarakat Sukseskan Formula E Jakarta 2025

    Ketum IMI Ajak Masyarakat Sukseskan Formula E Jakarta 2025

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat menyukseskan Formula E Jakarta 2025.

    Digelar tanggal 21 Juni 2025 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Formula E-Jakarta akan menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ini adalah peluang emas untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap untuk mengikuti perubahan global dalam industri otomotif dan teknologi.

    “Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Formula E-Jakarta tidak hanya akan menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga sebuah tonggak perubahan yang membawa dampak positif bagi masa depan Indonesia. Mari kita sukseskan Formula E-Jakarta 2025 dan buktikan bahwa Indonesia mampu menjadi pionir dalam inovasi otomotif dan energi bersih,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).

    Adapun Tim RNF Creative Production hadir antara lain Direktur Utama Rendy Latief, Komisaris Utama Bambang Permadi, Marcom & PR Division Yudi Irawan dan Widya Kemalasari.

    Dari Pengurus IMI Pusat hadir Dewan Pengawas Jeffry JP, Wakil Ketua Umum Ananda Mikola dan Junaidi Elvis, Hubungan Antar Lembaga Erwin MP serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho Marsudianto.

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan perhelatan Formula E di Jakarta akan membawa dampak signifikan bagi sektor perekonomian.

    Dalam ajang serupa di Eropa dan Amerika, penyelenggaraan Formula E telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal. Contohnya, kota Paris dan New York berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata hingga 20% selama event berlangsung.

    “Selain itu, sektor pariwisata juga akan mendapatkan dorongan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Hal ini akan memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan daerah,” kata Bamsoet.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, Formula E bukan hanya tentang balapan, tetapi juga tentang teknologi ramah lingkungan dan kesadaran akan perubahan iklim.

    Dengan hadirnya ajang ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya transisi menuju kendaraan listrik.

    “Data dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pemakaian kendaraan listrik di dunia meningkat pesat. Jakarta sebagai salah satu kota terbesar di Asia perlu mengikuti langkah ini untuk mengurangi polusi dan emisi karbon,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Ekspor RI Berpotensi Melonjak hingga Rp28 Triliun di Tengah Perang Tarif AS-China

    Ekspor RI Berpotensi Melonjak hingga Rp28 Triliun di Tengah Perang Tarif AS-China

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia berpotensi melonjak di tengah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada dan China.

    Studi terbaru dari Kadin Indonesia Institute, Yayasan Berbakti Semangat Indonesia (YBSI), dan Datawheel menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump berpotensi mendorong lonjakan ekspor hingga US$1,69 miliar atau sekitar Rp28 triliun (kurs Jisdor Rp16.622).

    Peneliti utama dan founder Datawheel Profesor César Hidalgo menyampaikan bahwa kebijakan tarif baru sebesar 10%-20% yang diterapkan oleh AS terhadap produk China pada 2025 membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor.

    Sejumlah sektor yang diramal menikmati keuntungan dari penerapan tarif impor tersebut antara lain sektor alas kaki, tekstil, elektronik, dan furnitur ringan.

    “Sektor tekstil, garmen, dan alas kaki diperkirakan mengalami lonjakan hingga US$732 juta, sementara elektronik dan perabot juga mendapat keuntungan besar akibat pergeseran rantai pasok global,” kata César Hidalgo dalam Seminar Dampak Perang Tarif Terhadap Peluang Ekspor Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Selasa (25/3/2025).

    Menurutnya, Indonesia diperkirakan bakal menjadi salah satu dari enam negara yang diuntungkan dengan adanya kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan yang mencari alternatif rantai pasok di luar China.

    Dia mengatakan, ekspor Indonesia ke AS berpotensi melonjak melampaui negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, berkat daya saing industri manufaktur serta kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan ekspor.

    Kendati dapat melampaui ketiga negara tersebut, dia menyebut bahwa peningkatan ekspor Indonesia belum mampu melampaui kinerja ekspor Vietnam ke Negeri Paman Sam.

    Adapun dalam sambutannya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan Trump dapat meningkatkan daya saing produk asal Indonesia.

    “Dengan tarif yang lebih tinggi pada barang China, maka harga produk dari China di pasar AS menjadi lebih mahal. Ini membuka peluang bagi produk Indonesia yang serupa untuk lebih kompetitif di pasar AS,” tutur Rosan.

    Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan AS yang sebelumnya mengandalkan impor dari China akan beralih, termasuk Indonesia. Dengan begitu, peluang bagi ekspor barang Indonesia seperti tekstil, elektronik, furnitur, dan produk pertanian akan tercipta. 

  • RI Pastikan Tak Ambil Jalan Proteksionisme jika Trump Kenakan Tarif

    RI Pastikan Tak Ambil Jalan Proteksionisme jika Trump Kenakan Tarif

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah Indonesia tidak akan mengambil langkah proteksionisme jika Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif yang tinggi untuk produk Indonesia.

    Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Menteri Perdagangan Johni Martha menyampaikan Kemendag sebisa mungkin tidak menghalangi produk-produk yang masuk dari AS ke Indonesia, terutama di tengah kondisi saat ini.

    “Kita juga dengan Amerika khususnya tidak akan menganut jalan proteksionisme karena akan menjadi bumerang bagi kinerja ekspor Indonesia,” kata Johni dalam Seminar Dampak Perang Tarif Terhadap Peluang Ekspor Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Selasa (25/3/2025).

    Johni menuturkan Indonesia sendiri juga masih bergantung pada produk pertanian dari AS seperti kedelai, gandum, apel dan anggur, meski Indonesia berada di posisi ke-15 sebagai negara penyumbang defisit neraca dagang untuk AS. 

    Di sisi lain, Johni menyebut bahwa Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menyampaikan sejumlah opsi mitigasi agar pemerintah AS tidak mengenakan tarif tinggi untuk produk-produk Indonesia.

    Salah satunya, kata dia, adalah dengan melakukan reaktifasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (Indonesia-US TIFA).

    Kemendag juga menyiapkan opsi lainnya yakni mengeksplorasi perjanjian dagang terbatas atau limited Trade Deal untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Terakhir, Kemendag akan melakukan penguatan kerja sama investasi di berbagai sektor strategis seperti ekstrasi, energi, kesehatan, teknologi informasi, pangan, dan lainnya.

    “Ini menjadi salah satu hal yang patut kita tawarkan langsung kepada pihak Amerika pada forum TIFA tersebut,” pungkasnya. 

  • Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

    Menteri Rosan Beri Bocoran, Perusahaan AS Mau Investasi di Sektor Teknologi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengungkap perusahaan besar asal Amerika Serikat (AS) akan menanamkan modalnya di Indonesia.

    Rosan menyampaikan perusahaan itu rencananya akan berinvestasi di sektor teknologi dan diharapkan dapat merealisasikan investasinya dalam waktu dekat.

    “Ada salah satu investasi besar dari AS juga, di bidang teknologi yang cukup signifikan yang akan masuk juga,” kata Rosan dalam sambutannya di Menara Kadin Indonesia, Senin (25/3/2025).

    Rosan mengharapkan masuknya investasi dari perusahaan AS tersebut dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

    Ditemui terpisah, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nurul Ichwan menyebut bahwa pengumuman resmi mengenai rencana investasi perusahaan AS akan disampaikan dalam dua atau 3 bulan ke depan.

    Kendati begitu, Nurul belum bisa membocorkan nama perusahaan tersebut. Pasalnya, dari pihak perusahaan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengumumkan terlebih dahulu rencana investasi ini.

    “Itu dari Amerika, tapi belum bisa di-disclose karena mereka juga minta jangan sampai disampaikan dulu kepada publik karena perusahaan publik juga,” ungkap Nurul saat ditemui di Menara Kadin Indonesia.

    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaporkan realisasi investasi mencapai Rp1.714,2 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 20,8% secara tahunan.

    Secara terperinci, Singapura menjadi negara asal penanaman modal asing (PMA) terbesar di tahun tersebut, dengan realisasi investasi mencapai US$20,1 miliar.

    Di posisi kedua, ditempati oleh Hong Kong dengan realisasi investasi sepanjang 2024 sebesar US$8,2 miliar, diikuti China US$8,1 miliar, Malaysia US$4,2 miliar, dan AS sebesar US$3,7 miliar. 

  • Perang Tarif Dagang AS-China Beri Peluang di Sektor Ini – Page 3

    Perang Tarif Dagang AS-China Beri Peluang di Sektor Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perang tarif dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dinilai beri peluang untuk ekonomi Indonesia.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya  Bakrie, saat acara Seminar Kadin Indonesia bertajuk Dampak Perang Tarif Terhadap Peluang Ekspor Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Anindya menilai, situasi panas akibat perang tarif dagang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar ekspor Indonesia.

    “Perang tarif AS-China bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang,” kata Anindya

    Sejumlah sektor yang akan menikmati keuntungan dari penerapan tarif impor tersebut antara lain sektor alas kaki, tekstil, elektronik, dan furniture ringan.  Anindya mengatakan, sejumlah sektor tersebut dimiliki oleh industri dalam negeri.

    Seiring hal itu, dia meminta pemerintah dapat memperkuat industri dalam negeri melalui penyediaan bahan baku hingga dukungan kesiapan ekspor. Selain itu, pemerintah juga dapat membantu pelaku usaha terkait akses informasi untuk memperluas pasar ekspor produk industri dalam negeri.

    “Kita harus memperkuat industri dalam negeri dan memperluas pasar ekspor dengan strategi yang tepat,” kata dia.

    Studi terbaru dari Kadin Indonesia Institute, Yayasan Berbakti Semangat Indonesia (YBSI), dan Datawheel mengungkap kebijakan tarif yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk China berpotensi mendorong lonjakan ekspor Indonesia hingga sebesar USD 1,69 miliar. Angka ini setara Rp28,045 triliun dengan asumsi kurs Rp16.600 per USD.

     

  • Kamar Dagang AS dan Korsel Tuntut Kepastian Regulasi ke Luhut – Page 3

    Kamar Dagang AS dan Korsel Tuntut Kepastian Regulasi ke Luhut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kamar dagang internasional pada Selasa (25/3/2025)

    Termasuk dengan beberapa kamar dagang seperti AmCham (Amerika Serikat), BritCham (Inggris), KoCham (Korea Selatan), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). 

    Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum untuk menjaring aspirasi dan masukan langsung dari para pelaku usaha mengenai dinamika dunia bisnis dan tantangan investasi di Indonesia.

    “Pertemuan seperti ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan berharga untuk memahami dari dekat dinamika dunia usaha yang terus berkembang,” ujar Luhut, Selasa (25/3/2025).

    Salah satu isu utama yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah mengenai kepastian regulasi. Lantaran para pebisnis tidak ingin dihantui oleh kebijakan hukum yang tak pasti dalam menjalankan usahanya. 

    “Harapan mereka jelas, yaitu regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang lebih harmonis antar-kementerian, dan kepastian hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang,” lanjut Luhut.

    Luhut menegaskan komitmen DEN dalam mendorong reformasi struktural dan program deregulasi sebagai fondasi utama iklim investasi yang sehat. 

    Untuk itu, DEN saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mengevaluasi regulasi-regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.

    Deregulasi Jadi Kunci

    “Deregulasi adalah kunci. Jika aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia menjadi tempat di mana bisnis bisa tumbuh sehat dan berdaya saing tinggi,” tegas Luhut.

    Menurut dia, seluruh masukan dari pertemuan ini akan dirangkum dan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan strategis.