Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Andi Yuslim Patawari Temui 2 Sahabatnya yang Kini Jadi Wali Kota Parepare dan Bupati Sidrap

    Andi Yuslim Patawari Temui 2 Sahabatnya yang Kini Jadi Wali Kota Parepare dan Bupati Sidrap

    loading…

    Sekretaris Jenderal Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP) saat bertemu sahabatnya, Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Foto/Abdoellah Nicolha

    PAREPARE – Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menghamparkan “karpet merah” untuk sahabatnya, Andi Muhammad Yuslim Patawari (AYP) yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Perindo. AYP melanjutkan lawatannya ke Sidrap dan Parepare setelah dua hari berkegiatan di kota kelahirannya di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa dan Rabu.

    Tasming langsung mengosongkan agendanya di Kamis (3/4/2025) malam begitu mendengar sahabatnya, Andi Yuslim Patawari akan berkunjung di Kota Parepare. AYP yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia ini, tiba di Parepare pada Kamis malam dan langsung dijamu oleh Wali Kota Parepare di salah satu restoran di Kota Bandar Madani itu dilanjutkan dengan diskusi hangat.

    Andi Yuslim mengaku dia dengan Tasming Hamid merupakan sahabat lama. Sejak keduanya masih aktif di KNPI. “Beliau dulu KNPI di Parepare, saya ketua DPP KNPI pusat,” katanya.

    AYP pun meyakini Kota Parepare akan lebih maju di bawah kepemimpinan Tasming Hamid. “Pak Wali Kota ini saya kenal betul. Orangnya cerdas, visioner. Saya yakin Pak Tasming ini mampu membawa Parepare lebih maju lagi,” ujarnya.

    Sambutan yang sama dilakukan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif di rumah jabatan (rujab) bupati. “Beliau sahabat saya, kami memiliki DNA yang sama berasal dari aktivis pergerakan, pernah bersama di KNPI, beliau salah satu tokoh muda Sulsel yang cerdas dan visioner,” katanya.

    AYP menyebutkan, sosok Syahar begitu dia akrab disapa menilai adalah tokoh yang berproses panjang dalam kehidupan hingga perjuangan politik dan pernah menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sulsel. “Saya datang silaturahmi mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan oleh rakyat, tentu kami dari Perindo akan mendukung pemerintahannya,” ujarnya.

    Diketahui, Partai Perindo pada pemilu lalu berhasil mendudukkan dua wakilnya di DPRD Sidrap. “Kami ada dua kursi di DPRD Sidrap. Sebagai sahabat tentu kami akan mendukung dan mendoakan untuk memajukan Sidrap agar masyarakat bisa sejahtera,” tandasnya.

    (rca)

  • RI Kena Tarif Trump 32%, Pengusaha Cemas Ada Gelombang PHK

    RI Kena Tarif Trump 32%, Pengusaha Cemas Ada Gelombang PHK

    Jakarta –

    Indonesia menjadi salah satu negara terkena kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di mana Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%. Pengusaha pun mengkhawatirkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas dari kebijakan tersebut.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pihaknya cemas kebijakan tersebut akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sedari lama menghadapi berbagai tantangan.

    “Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Shinta menilai ada sejumlah sektor yang paling berdampak karena pasar ekspor lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional.

    Untuk itu, Shinta menekankan perlunya dukungan yang segera terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor seperti stimulus-stimulus yang diagendakan untuk segera direalisasikan di lapangan, penegakan disiplin atas impor-impor barang konsumsi yang bersifat predatory di lapangan, seperti impor ilegal hingga dumping.

    “Pelaku industrinya juga dibantu juga untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor agar industrinya tetap bertahan,” tambah Shinta.

    Di sisi lain, Shinta berharap pemerintah mendukung pembenahan efisiensi, kepastian dan prediktabilitas iklim usaha serta investasi nasional. Dengan begitu, reaksi pelaku pasar domestik dan internasional terhadap ekonomi Indonesia lebih terkendali dan tidak spekulatif.

    “Tentu kami berharap pemerintah segera melakukan diplomasi bilateral dengan AS untuk menciptakan ‘carve out’ bagi produk ekspor Indonesia. Bila memungkinkan kami ingin agar Indonesia dan AS menciptakan kesepakatan dagang bilateral agar tarif bisa dieliminasi sepenuhnya untuk produk-produk asal Indonesia dan Indonesia bisa menciptakan supply chain perdagangan yang efisien dengan industri-industri di AS,” jelas dia.

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai dampak negatif kebijakan tersebut perlu dihitung dengan cermat. Menurut dia, penurunan ekspor alas kaki, pakaian hingga produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan.

    “Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Anindya juga menyebut kebijakan Presiden Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofolio maupun foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung. Untuk itu, Anindya menilai penting sekali upaya Indonesia menarik investasi, di antaranya lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya.

    (acd/acd)

  • Industri Ini Disebut Paling Terpukul Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Industri Ini Disebut Paling Terpukul Imbas Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta –

    Pengusaha menyampaikan sejumlah sektor yang paling terdampak dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sektor tersebut di antaranya garmen, furniture hingga alas kaki.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan kebijakan tersebut memberikan dampak negatif bagi kinerja ekspor serta industri dalam negeri. Trump diketahui mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena kebijakan tersebut dengan tarif impor sebesar 32%.

    “Ekspor Indonesia ke AS kemungkinan besar tidak akan berhenti total & daya saing komparatif produk ekspor Indonesia kemungkinan juga tidak berubah terlalu drastis karena begitu banyak negara yang terkena tarif tersebut. Namun, kami memproyeksikan penurunan demand ekspor di pasar AS dalam jangka pendek karena shock pasar terhadap inflasi yang dihasilkan dari penerapan tarif ini di pasar AS,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Adapun efek lainnya, Shinta menyebut industri dengan pangsa pasar lebih besar ke AS akan lebih sulit bertahan dalam situasi ini. Menurut dia, setidaknya ada sejumlah sektor yang berdampak kebijakan tarif impor karena pasar ekspornya yang lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furniture, dan perikanan.

    “Dalam perkiraan sementara kami, sektor garment, sepatu, karet, perikanan, & furniture akan sangat terdampak karena share ekspornya yang besar ke AS & kondisi industrinya masing-masing yang memiliki korelasi supply chain dengan UMKM. Atau karena kurangnya fleksibilitas untuk menciptakan diversifikasi ekspor secara segera/immediate,” terang Shinta.

    Sementara, untuk sektor lain seperti minyak kelapa sawit (CPO), biofuel, komponen produk elektronik, hingga mesin kendaraan dapat terkena dampak kebijakan tarif impor Trump. Meski begitu, Shinta menyebut sektor-sektor tersebut dapat bertahan karena lebih fleksibel dan permintaan dalam negeri masih ada.

    “Untuk sektor-sektor lain seperti CPO, biofuel atau komponen produk elektronik, permesinan atau kendaraan juga terdampak negatif, tetapi sektor tersebut kami perkirakan bisa lebih resilient dan lebih fleksibel atau bisa mendiversifikasi demand produksinya ke negara tujuan lain atau karena demand pasar dalam negeri,” imbuh Shinta.

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Apalagi, menurut dia, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024.

    “Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Menurut Anindya, selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, Anindya menilai negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    (acd/acd)

  • Perputaran Duit Lebaran Diramal Turun, Pengusaha Beri Peringatan

    Perputaran Duit Lebaran Diramal Turun, Pengusaha Beri Peringatan

    Jakarta –

    Uang beredar selama Lebaran diperkirakan turun. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pun angkat bicara terkait hal tersebut.

    Hipmi menilai, jumlah uang beredar merupakan salah satu indikasi perlambatan ekonomi. Hal ini menjadi ‘lampu kuning’ bagi pemerintah.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, sejak pergantian tahun indikasi pelambatan ekonomi mulai bermunculan. Puncaknya, tercermin pada momen Idul Fitri.

    “Dari tahun ke tahun, Lebaran menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengerek ekonomi. Namun, sepertinya hal itu tak terjadi sekarang,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Berdasarkan hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asumsi perputaran uang selama Lebaran turun 12,28%. Jika asumsi tahun 2024 mencapai Rp 157,3 triliun, tahun ini hanya Rp 137,9 triliun.

    Bahkan, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp 114,37 triliun, turun 16,5% dari tahun 2024 yang mencapai Rp 136,97 triliun.

    “Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8% hanya akan menjadi isapan jempol belaka,” pesan Akbar.

    Indikasi lainnya adalah penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang, turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    Fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi libur Lebaran turun 30%.

    “Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uangnya. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi pemerintah,” kata Akbar.

    Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4% dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin bahwa konsumen optimis.

    Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025. Menurut Akbar, pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.

    “Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Kadin Dukung Strategi Pemerintah Hadapi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung sikap dan strategi pemerintah menghadapi dampak kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff terhadap produk asal Indonesia sebesar 32%.

    Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tercermin dalam neraca perdagangan kedua negara dan investasi. Menurutnya, hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan saling membutuhkan. 

    “⁠Kadin mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/4/2025).

    Kadin mendukung upaya komunikasi yang intens antara pemerintah dan Gedung Putih di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain  karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya  melihat pernyataan Presiden Trump merupakan  opening statement,” tegasnya. 

    Anindya mengatakan, pertanyaan Presiden Trump masih bukan keputusan final dan masih terdapat ruang negosiasi. Apalagi, lanjutnya, posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan  Pasifik. 

    “Selain bagian dari  kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” tambahnya. 

  • Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja? Deflasi 2025, PHK Melonjak, Daya Beli Ambruk, Mudik Sepi, Uang Tak Berputar!

    PIKIRAN RAKYAT – Awal tahun 2025 diwarnai dengan deflasi yang mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat. Perputaran uang musiman di momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025 disebut belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    Meskipun pemerintah menganggap deflasi sebagai tanda keberhasilan dalam pengendalian harga, sejumlah ekonom justru menilai kondisi ini sebagai indikasi lemahnya konsumsi domestik yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi.

    Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Anton Agus Setyawan, menyoroti dampak deflasi terhadap sektor manufaktur. Menurutnya, melemahnya daya beli berkontribusi pada meningkatnya angka pengangguran.

    “Pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan kinerja di sektor manufaktur. Hal ini berimbas pada pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya semakin melemahkan daya beli masyarakat,” ujar Anton.

    Tak hanya sektor manufaktur, sektor perdagangan dan jasa juga mengalami dampak serupa. Situasi ini diperburuk oleh ketidakpastian ekonomi global pascapandemi COVID-19 yang masih memicu krisis energi dan ketegangan geopolitik.

    Anton menilai bahwa upaya pemerintah, seperti potongan tarif listrik dan rencana subsidi jalan tol selama libur Lebaran, belum cukup untuk mengatasi permasalahan struktural dalam perekonomian. Ia menyarankan agar pemerintah memperluas program bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat.

    Industri Perhotelan Terpuruk, Dua Hotel di Bogor Tutup

    Ilustrasi Hotel Filadelfia Malang.

    Dampak pelemahan daya beli juga terasa di industri perhotelan. Dua hotel di Bogor, Jawa Barat, terpaksa tutup akibat minimnya tingkat okupansi, menyebabkan 150 karyawan kehilangan pekerjaan.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan bahwa jika daya beli masyarakat tidak segera membaik, PHK di industri perhotelan berpotensi terus meningkat.

    “Kemarin ada dua hotel di Bogor yang tutup, berdampak pada 150 pekerja yang kehilangan pekerjaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa saja semakin banyak hotel yang gulung tikar,” ujar Hariyadi.

    Hariyadi juga mencatat bahwa tingkat okupansi hotel selama Lebaran 2025 mengalami penurunan sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemesanan kamar hotel cenderung lebih lambat dan tidak berlangsung hingga akhir masa liburan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Ia berharap pemerintah segera merealisasikan kebijakan belanja yang dapat mendorong okupansi hotel. Pasalnya, segmen pemerintah selama ini menyumbang hingga 40 persen dari total pemesanan kamar hotel.

    Calon penumpang menunggu keberangkatan di Terminal Cicaheum, Bandung, Minggu (23/3/2025). Terminal Cicaheum menyediakan  sebanyak 165 armada bus yang terdiri dari 106 unit bus AKAP serta serta 59 bus AKDP pada arus mudik lebaran 2025.

    Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat bahwa jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun 24,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 193,6 juta orang.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan bahwa terjadi penurunan pergerakan masyarakat selama mudik tahun ini. Namun, pihaknya tidak mengungkapkan penyebab utama penurunan tersebut.

    “Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, Sabtu 22 Maret 2025.

    Sementara itu, data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) menunjukkan bahwa hingga H-3 Lebaran, jumlah penumpang dari lima moda transportasi umum mencapai 6,75 juta orang, turun 4,8 persen dari tahun sebelumnya. Moda transportasi yang mengalami penurunan paling tajam adalah bus antarkota antarprovinsi (AKAP) sebesar 10,2 persen, diikuti pesawat (6,8 persen), dan kapal laut (4,8 persen).

    Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai bahwa daya beli masyarakat yang lesu menjadi faktor utama turunnya jumlah pemudik. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan layanan transportasi turut membebani keputusan masyarakat untuk mudik.

    “Aspek lainnya adalah ketidakpastian usaha dan stagnasi upah. Banyak masyarakat memilih menahan pengeluaran, termasuk untuk mudik, guna menjaga stabilitas keuangan mereka,” ujar Askar.

    Selain faktor ekonomi, berkurangnya bantuan sosial juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mudik. Pada 2025, anggaran bantuan sosial turun sekitar 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Bantuan ini sebelumnya banyak digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan modal usaha di kampung halaman.

    Warga membeli bahan pangan pada gelaran Pasar Tani di Bale Asri Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/3/2025). Dalam gelar produk Pasar Tani ini turut menghadirkan aneka produk pertanian unggulan dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan harga bersaing dibawah pasar.*

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, memperkirakan total perputaran uang selama Idul Fitri 1446 H hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dibandingkan Rp157,3 triliun pada 2024.

    “Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya jumlah pemudik,” kata Sarman dalam keterangannya, Selasa 1 April 2025.

    Sementara itu, Ekonom Indef, Eko Listiyanto, menilai bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil berdampak pada daya beli masyarakat. Ia mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur turut memengaruhi keputusan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan perjalanan mudik.

    “Penurunan daya beli masyarakat berimbas langsung pada kebiasaan belanja dan mudik. Banyak yang memilih tetap di kota tempat tinggal mereka karena keterbatasan finansial,” papar Eko Listiyanto.

    Selain itu, belanja kebutuhan pokok dan fesyen selama Ramadan juga mengalami stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat kini lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka,” pungkasnya.

    Dengan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap lemahnya daya beli, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menghindari dampak berkepanjangan pada perekonomian nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Angka Pemudik Turun, Waketum Kadin: Daya Beli Masyarakat Tidak Baik-baik Saja – Halaman all

    Angka Pemudik Turun, Waketum Kadin: Daya Beli Masyarakat Tidak Baik-baik Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyampaikan saat ini daya beli masyarakat tidak baik-baik saja. Hal ini terpotret dari menurunnya angka pemudik sebesar 24 persen.

    “Penyebabnya adalah daya beli masyarakat kita yang sedang tidak baik baik saja,” ujar Sarman saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Selain itu, kata dia, masyarakat juga tengah melakukan penghematan. Misalnya, untuk mengantisipasi biaya masuk sekolah pada tahun ajaran baru bulan Juni nanti. Beberapa indikator lainnya, juga disebabkan menurunnya perekonomian kelas menengah.

    “Kondisi kelas menengah baru kita juga yang semakin menurun yang selama ini merupakan penggerak ekonomi kita,” tutur Sarman.

    Informasi mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), juga turut mempengaruhi psikologis masyarakat. Kini, warga lebih berhati-hati dan selektif dalam berbelanja.

    Sarman juga menyoroti realisasi Rp 67,1 triliun uang layak edar (ULE) untuk kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri atau hanya terserap sekitar 37 persen dari total yang disediakan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 180,9 triliun hingga Senin (17/3/2025).

    “Tentu ini mengurangi perputaran uang,” tambahnya.

    Sarman meminta kepada pemerintah menjadikan Lebaran 2025 pembelajaran untuk tahun berikutnya. Misalnya, terkait pengumuman diskon tarif pesawat, kereta api, dan transportasi lainnya.

    “Sebaiknya diumumkan jauh-jauh hari sehingga masyarakat bisa membuat perencanaan,” tutur Sarman.

    Setelah momen Lebaran, ucap Sarman, pemerintah harus menggenjot daya beli masyarakat dengan menjaga stabilitas harga-harga pangan, gas, dan listrik. Penyaluran barbagai bantuan sosial juga harus tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Termasuk mengevaluasi kembali pemangkasan anggaran seperti perjalanan dinas, seminar dan forum di hotel semakin selektif agar berbagai sektor usaha sektor pariwisata dapat semakin produktif,” tutur Sarman.

    Sarman juga menyoroti sejumlah kementerian teknis di bidang perekonomin harus lebih ‘lincah’ untuk menggerakkan perekonomian. Terutama, harus berorientasi bagaimana agar daya beli masyarakat semakin meningkat dan target pertumbuhan ekonomi tercapai.

    Berdasarkan, jajak pendapat Kompas pada 4-7 Maret 2025 menangkap fenomena ini. Berwisata masuk dalam lima besar aktivitas favorit untuk mengisi waktu pada hari libur Lebaran.

    Sebanyak 26,8 persen responden mengatakan bahwa berwisata menjadi salah satu kegiatan yang akan mereka lakukan pada Lebaran tahun ini. Berwisata merupakan aktivitas favorit tertinggi ketiga setelah silaturahmi (71,9 persen) dan menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah (38,8 persen).

    Sekalipun masih menjadi aktivitas pilihan saat Lebaran, gairah wisata masyarakat di tahun ini terbilang menurun. Saat ditanyakan secara spesifik ke mana responden akan berwisata, hanya 56,2 persen responden yang menjawab tujuan wisata mereka. Sementara, 43,8 persen lainnya dengan tegas menyatakan tidak akan berwisata pada libur Lebaran tahun ini.

    Minat wisata ini terpantau menurun dibandingkan Lebaran 2024. Tahun lalu, dalam jajak pendapat serupa yang dilakukan Litbang Kompas terpotret bahwa sedikitnya 71 persen responden menyatakan sudah memiliki rencana untuk berwisata.

    Hanya 28,6 persen responden yang memutuskan tidak berwisata. Bahkan, Statistik Wisatawan Nusantara 2024 oleh BPS mencatat, perjalanan wisatawan Nusantara saat itu mencapai puncak tertingginya pada saat Idul Fitri.

    Turunnya minat wisata pada Lebaran tahun ini juga menjadi perhatian banyak pihak, khususnya para pelaku usaha di bidang pariwisata.

    Angka Pemudik Turun, Ekonomi UMKM Lesu

    Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia Ali Mahsun, melihat ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ikut lesu, karena jumlah pemudik lebaran 2025 yang menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    Ali melihat turunnya angka pemudik bisa jadi peringatan untuk pemerintah. Apalagi, ini terjadi meski diskon tarif tol, pesawat, hingga mudik gratis diberikan oleh pemerintah.

    “Kenyataan ini harus jadi warning bagi pemerintah,” ujar Ali saat dihubungi Rabu (2/4/2025).

    Seharusnya, kata Ali, mudik lebaran jadi peak season atau periode waktu di mana permintaan untuk produk atau layanan meningkat secara signifikan sehingga terjadi lonjakan perekonomian nasional.

    “Namun kenapa lebaran 2025 terjadi penurunan drastis pemudik sebesar 24 perseb? Banyak faktor yang jadi penyebabnya,” kata Ali.

    Menurutnya, saat ini perputaran ekonomi rakyat UMKM makin lesu akibatkan daya beli masyarakat melemah. Kemudian, lebih dari 9,8 juta kelas menengah jatuh miskin dan mereka perketat ikat pinggang atau efisiensi ditengah makin beratnya beban hidup.

    “Faktor lain, melonjaknya pengangguran akibat PHK marak dimana-mana sebelum dan jelang ramadhan 2025,” tutur Ali.

    Sebagian pelaku UMKM memilih tidak mudik lebaran 2025 daripada kehabisan modal usaha pasca lebaran. Dan, penggelontoran berbagai subsidi, bantuan sosial dan diskon tiket belum mampu mendongkrak jumlah pemudik kebaran 2025.

    “Turunnya pemudik lebaran 2025 hingga 24 persen akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian harus jadi lampu kuning bagi pemerintah untuk memberikan solusi tercepat dongkrak perputaran ekonomi rakyat, juga perekonomian nasional,” sambungnya.

    Pertumbuhan Ekonomi triwulan I 2025 Hanya 5,03 Persen

    Center of Economic and Law Studies (Celios) memaparkan sejumlah indikator pelemahan daya beli saat Lebaran 2025 melemah. Apa saja indikatornya?.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menerangkan, terdapat beberapa indikator penyebab melemahnya daya beli. Misalnya, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang marak terjadi. 

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024.

    “Situasinya cukup anomali. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, biasanya terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun. Kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025,” ujar Huda saat dihubungi, Rabu (2/4/2025).

    Data lainnya juga menunjukkan hal yang serupa dimana ada penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin dan angka IPR turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    “Jika kita tengok pergerakan di Desember 2023 ke Januari 2024 masih bergerak positif. Artinya, konsumen yang tidak yakin akan perekonomian tahun 2025, mendorong penjualan eceran kita juga turun. Akibatnya, daya beli masyarakat kian terperosok di awal tahun 2025,” imbuh Huda.

    Dengan kondisi tersebut Huda menyampaikan bahwa perputaran uang di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri akan melemah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Tambahan Jumlah Uang yang Beredar (JUB) dalam artian sempit (M1) di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, akan melemah sebesar -16,5 persen dibandingkan momen yang sama di tahun 2024.

    “Tambahan uang beredar hanya di angka Rp114,37 triliun. Sedangkan tahun 2024, tambahan uang beredar ketika momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp136,97 triliun,” terang Huda.

    Uang Beredar

    Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan dengan penurunan tambahan uang beredar di momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, maka berdampak pada pembentukan PDB secara nasional yang tidak optimal.

    “Berdasarkan modelling yang dilakukan Celios pada tahun 2024, tambahan PDB akibat adanya momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mencapai Rp168,55 triliun. Sedangkan tahun 2025 hanya Rp140,74 triliun atau turun 16,5 persen,” katanya.

    Sedangkan keuntungan pengusaha hanya Rp84,19 triliun, jauh di bawah tambahan pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp100,83 triliun.

    Indikator lain yang memotret pelemahan daya beli masyarakat adalah menurunnya porsi simpanan perorangan yang hanya mencapai 46,4 persen terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Hal ini tidak pernah terjadi di awal pemerintahan sebelumnya. Pada awal periode Jokowi-JK, simpanan perorangan porsinya 58,5 persen dan Jokowi-Amin sebesar 57,4 persen.

    Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

    Merosotnya porsi tabungan perorangan, mengindikasikan masyarakat cenderung bertahan hidup dengan menguras simpanan, karena upah riil terlalu kecil, tunjangan berkurang, dan ancaman PHK masih berlanjut.

    “Dengan berbagai indikator perekonomian tersebut, Celios memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2025 hanya 5,03 persen (year-on-year). Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 yang mencapai 5,11 persen,” lanjut Bhima.

    Perkiraan pertumbuhan memperhitungkan dampak dari momen Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 yang secara siklus mendorong konsumsi rumah tangga lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2024. 

    Namun, faktor seasonal yang di ikuti pembagian THR tetap tidak mampu membuat ekonomi tumbuh lebih tinggi. Bahkan dikhawatirkan ekonomi bakal melambat paska lebaran, karena tidak ada lagi motor penggerak konsumsi yang signifikan.

    “Belanja pemerintah yang sedang efisiensi besar-besaran juga berpengaruh ke consumer confidences. Pelemahan kurs rupiah juga menambah kehati-hatian dari masyarakat untuk membelanjakan uangnya,” ujar Bhima.

    Hotel Sepi

    Okupansi atau jumlah hunian hotel yang terisi pada periode libur lebaran 2025 ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun lalu.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan penurunan okupansi kali ini kisarannya mencapai 20 persen jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi di beberapa daerah tujuan wisata, seperti Yogyakarta, Bali dan Solo.

    “(Penurunan okupansi hotel) seperti diduga lebih rendah dari tahun lalu. Saya tadi sempat telpon beberapa daerah Solo, Jogja, Bali memang turun,” tutur Hariyadi ditemui usai menghadiri halal bihalal di kediaman rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kawasan Widya Chandra Jakarta, Selasa (1/4).

    Ia menduga, penurunan okupansi hotel disebabkan daya beli masyarakat masih melemah tahun ini. Pasalnya, masa hunian hotel pada lebaran tahun ini lebih singkat bila dibandingkan tahun lalu.

    Hariyadi mencatat, rata-rata  waktu tinggal masyarakat di hotel hanya hingga h-2 lebaran saja, atau lebih pendek dan tidak menghabiskan waktu hingga libur selesai pada 7 Maret 2025.

    “Misalnya di Solo hanya sampai tanggal 4, tanggal 5 langsung check out, di Jogja tanggal 6. Bali turun juga nggak full sampai tanggal 7,” jelasnya.

    Lebih lanjut, untuk mengembalikan kondisi okupansi hotel setidaknya ke kondisi yang normal, ia berharap ada peranan pemerintah dalam eksekusi anggaran. Pasalnya, pasca adanya efisiensi anggaran, konsumsi perhotelan dari pemerintah menurun.

    Padahal pasar pemerintah untuk industri hotel masih cukup besar yakni mencapai 40 persen. Menurutnya, peranan pemerintah juga sangat penting agar hotel-hotel tidak banyak yang tutup, dan akhirnya berdampak pada PHK karyawan.

    “Jadi, kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending, pasti akan banyak yang tutup lagi (hotel),” ungkapnya.

  • Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Kadin Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif meski Melambat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, menanggapi indikasi perlambatan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan menurunnya daya beli masyarakat dan anjloknya jumlah pemudik pada Idulfitri 2025.

    Anindya menilai, kondisi tersebut belum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Anindya menyampaikan pandangannya seusai menghadiri open house Menteri Investasi/ Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4/2025) malam.

    “Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, itu masih sesuai dengan target,” ujar Anindya.

    Menurutnya, fluktuasi ekonomi Indonesia merupakan hal wajar. Oleh karena itu, perbandingan harus dilakukan berdasarkan target ekonomi nasional dan prioritasnya.

    “Target ekonomi bisa tercapai, dan ekspor setiap bulannya meningkat sebesar US$ 2,5 miliar hingga US$ 3 miliar. Ini merupakan prospek positif untuk jangka panjang, termasuk tahun ini,” jelasnya.

    Anindya menambahkan tingkat investasi di Indonesia pada 2024 mengalami kenaikan. Dibandingkan tahun sebelumnya, investasi meningkat hingga Rp 700 triliun, dengan total mencapai Rp 900 triliun pada 2024.

    “Jika investasi dan perdagangan terus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap sesuai target,” ujarnya.

    Dengan data tersebut, Anindya memastikan perlambatan ekonomi hanya bersifat sementara. Kadin tetap optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh sesuai harapan.

    “Jadi kita cukup positif pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap sesuai target,” tegasnya.

  • Mudik Lebaran 2025 Dorong Ekonomi, UMKM dan Pariwisata Meningkat

    Mudik Lebaran 2025 Dorong Ekonomi, UMKM dan Pariwisata Meningkat

    Jakarta, Beritasatu.com – Mudik Lebaran 2025 diprediksi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Arus mudik meningkatkan konsumsi masyarakat untuk transportasi, akomodasi, makanan, pakaian, oleh-oleh, serta hiburan.

    Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, peningkatan belanja masyarakat selama mudik berdampak langsung pada sektor pariwisata, UMKM, dan transportasi. “Mudik kali ini memiliki dampak ekonomi yang nyata, membuktikan ekonomi kita tetap terkendali. Industri makanan-minuman juga mengalami pertumbuhan signifikan,” ujarnya, Selasa (1/4/2025).

    Dampak ekonomi yang pasti dari mudik Lebaran 2025 akan terlihat setelah musim mudik berakhir. Namun, berdasarkan arus mudik yang terjadi, Wihadi optimistis perekonomian akan mendapatkan dorongan positif.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, juga menegaskan mudik Lebaran 2025 berperan dalam perputaran ekonomi daerah. “Pemudik yang kembali ke daerah membantu meningkatkan ekonomi lokal,” katanya seusai salat Idulfitri di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (31/3/2025).

    Senada dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan aktivitas mudik berdampak positif bagi ekonomi daerah. “Pergerakan pemudik meningkatkan konsumsi barang dan jasa, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya setelah salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

    Sri Mulyani mencontohkan Dusun Bambu di Kabupaten Bandung, yang menerima hingga 17.000 pengunjung dalam sehari selama libur Lebaran 2025. “Destinasi wisata ramai dikunjungi, meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.

    Pada 2024, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat perputaran uang selama libur Lebaran mencapai Rp 157,3 triliun. Sementara itu, survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat pergerakan pemudik 2024 mencapai 193,6 juta orang, naik dari 123,8 juta pada 2023 dan 85,5 juta pada 2022. Tahun 2025, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan jumlah pemudik mencapai 146,48 juta orang.

    Pergerakan jutaan orang selama mudik Lebaran 2025 menciptakan lonjakan konsumsi yang signifikan. Masyarakat mengalokasikan pengeluaran untuk transportasi, akomodasi, makanan, pakaian, dan oleh-oleh, yang pada akhirnya meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

  • 4 Mengapa Pemudik Lebaran Tahun Ini Menurun? Megapolitan

    4 Mengapa Pemudik Lebaran Tahun Ini Menurun? Megapolitan

    Mengapa Pemudik Lebaran Tahun Ini Menurun?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada Lebaran 2025 jumlah pemudik menurun.
    Beberapa pihak menyebut
    penurunan pemudik
    Lebaran tahun ini terjadi karena masalah ekonomi masyarakat Indonesia.
    Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah pemudik pada tahun ini atau Lebaran 1446 Hijriah hanya mencapai 146,48 juta orang.
    Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
    Selain itu, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memperkirakan perputaran uang selama libur Lebaran 2025 hanya mencapai Rp 137,975 triliun.
    Angka ini lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai Rp 157,3 triliun.
    Kemenhub memperkirakan jumlah pemudik sebanyak 193,6 juta orang pada Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah.
    Angka tersebut mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
    Perkiraan ini berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub bersama Badan Pusat Statistik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta melibatkan para pakar dan akademisi.
    Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi mengatakan, perkiraan jumlah pemudik 2024 meningkat dibandingkan Lebaran 2023 yang mencapai 123,8 juta orang.
    “Melihat gambaran kondisi tersebut, kami melakukan langkah persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” kata Budi, dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3/2024).
     
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menduga jumlah pemudik yang menurun pada tahun 2025 ini dikarenakan
    faktor ekonomi
    .
    Menurut Rano, hal tersebut membuat warga memilih merayakan Lebaran di Jakarta dibandingkan pulang kampung.
    “Memang enggak banyak yang pulang kampung. Mungkin saja karena faktor ekonomi, atau memang mereka ingin Lebaran di Jakarta saja, jadi banyak faktor,” kata Rano Karno dalam kegiatan open house yang digelar di Warung Bang Doel, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, merespons soal turunnya jumlah pemudik Lebaran 2025 yang diduga ada kaitannya dengan situasi ekonomi nasional.
    Menurut Muhaimin, pemerintah sudah memberikan banyak bantuan dan stimulus untuk mendukung ekonomi warga.
    Ia yakin berbagai stimulus pemerintah bisa membantu perbaikan ekonomi secara umum.
    “Ya, stimulus sudah terus dikeluarkan. Bantuan-bantuan langsung kita percepat, termasuk berbagai skenario sudah disiapkan,” ujar Cak Imin usai mengikuti shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (31/3/2025).
    Cak Imin berharap ekonomi Indonesia dapat diperbaiki, tetapi hal paling penting adalah kerja sama seluruh elemen masyarakat.
    “Insya Allah (bisa bantu perbaikan ekonomi). Yang paling penting kita bahu-membahu menyadari beratnya tantangan, terutama akibat global, khususnya akibat kebijakan Amerika Serikat,” lanjutnya.
    Cak Imin menambahkan, kebersamaan masyarakat, pemerintah, dan para tokoh juga harus terus dijaga untuk saling bantu menghadapi kesulitan ekonomi.
    Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pemudik Lebaran 2025 yang diprediksi mengalami penurunan.
    Hal ini diduga disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, tak terkecuali kelompok kelas menengah.
    “Saat ini perekonomian memang sedang menghadapi tantangan yang sedemikian rupa,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).
    “Kondisi ini mencerminkan kesulitan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat, termasuk oleh kelompok kelas menengah,” sambung dia.
    Melihat kondisi tersebut, Puan pun meminta pemerintah untuk memastikan
    bantuan sosial
    (bansos) bagi masyarakat menjelang Lebaran terdistribusi tepat waktu.
    Dia juga berharap bansos tersebut tepat sasaran, dalam rangka mengurangi beban kebutuhan masyarakat menjelang hari Lebaran 2025.
    “Apalagi sebentar lagi Lebaran, pastinya ada banyak kebutuhan yang dirasakan rakyat. Jangan biarkan masyarakat kecil menanggung semua beban ini sendirian. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan langkah konkret,” kata Puan.
     
    Meskipun pemudik menurun, jumlah kendaraan di Jakarta telah berkurang.
    Saat Lebaran, Senin (31/3/2025), gemuruh kota Jakarta seolah tertelan bumi.
    Momen Lebaran 2025 kembali menghadirkan pemandangan kontras yang selalu dinanti, yakni jalanan Jakarta yang lengang.
    Hiruk pikuk kendaraan dan aktivitas warga Jakarta yang biasanya mendominasi setiap sudut kota, kini berganti dengan keheningan.
    Pantauan di berbagai ruas jalan utama sejak pagi hari menunjukkan pemandangan yang tak biasa.
    Jalan-jalan arteri yang akrab dengan kemacetan, seperti Jalan Sudirman dan MH Thamrin, tampak lapang.
    Beberapa warga terlihat memanfaatkan kesempatan ini untuk berolahraga santai atau sekadar mengabadikan momen di ikon kota seperti Bundaran HI, tanpa perlu berdesakan dengan kendaraan.
    Kondisi serupa juga terasa di kawasan lain.
    Jalan Tendean yang biasanya padat merayap, kini hanya sesekali dilewati kendaraan.
    Kontrasnya begitu terasa dibandingkan hari-hari kerja yang penuh dengan deru mesin dan klakson bersahutan imbas lalu lintas yang padat.
    Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.638.643 kendaraan telah keluar meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 hingga H-2 Lebaran 2025 yang jatuh pada periode Jumat-Sabtu (21-29 Maret 2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.