Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • 5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya klarifikasi terhadap lima kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat negeri Paman Sam itu menerapkan tarif 32 persen untuk Indonesia.

    Kelima isu ini sebelumnya disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    “Kelima kebijakan tersebut perlu diperiksa kembali secara komprehensif. Pemerintah harus memastikan apakah tuduhan tersebut benar dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan dagang bilateral Indonesia-AS,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Berikut lima kebijakan yang menjadi sorotan AS:

    Perubahan Tarif Impor Barang Kiriman
    AS menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang telah direvisi menjadi PMK 96 Tahun 2023. Perubahan ini dianggap berpotensi mempersulit akses barang dari AS ke pasar Indonesia.Proses Penilaian Pajak yang Dinilai Rumit
    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut AS menjalankan proses audit yang rumit dan tidak transparan. Kekhawatiran lainnya mencakup denda yang tinggi untuk kesalahan administratif, serta proses sengketa yang memakan waktu dan minim preseden hukum.Pengenaan PPh Pasal 22 atas Barang Impor
    PMK Nomor 41 Tahun 2022 memperluas cakupan barang impor yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Pengusaha AS khawatir proses klaim pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak bisa memakan waktu bertahun-tahun.Cukai Lebih Tinggi untuk Minuman Beralkohol Impor
    Cukai untuk minuman beralkohol asal luar negeri disebut lebih tinggi dibanding produk dalam negeri. Untuk kadar alkohol 5%-20%, perbedaannya mencapai 24%, sedangkan kadar 20%-55% bisa mencapai 52%.Revisi Perpres tentang Neraca Komoditas
    AS mempersoalkan perluasan lisensi impor dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024, yang awalnya mencakup lima komoditas strategis seperti gula dan beras, kini meluas ke 19 produk, termasuk bawang putih (2025), serta apel, anggur, dan jeruk (2026).

    Anindya menyatakan bahwa klarifikasi dari pihak Indonesia sangat penting untuk mencegah salah tafsir dan menjaga hubungan baik kedua negara. 

    “Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan posisi resminya, didukung data dan argumentasi yang kuat. Kadin mendukung pembentukan tim klarifikasi dan negosiasi khusus untuk merespons laporan USTR secara langsung,” tegasnya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

    Ia juga menegaskan bahwa Kadin siap membantu proses diplomasi ekonomi ini melalui jalur komunikasi dengan mitra dagang seperti US Chamber of Commerce dan AmCham Indonesia.

    “Kita tidak bisa diam jika ada tuduhan sepihak. Namun kita juga tidak bisa reaktif. Pendekatan yang terukur dan diplomatis tetap menjadi pilihan terbaik,” pungkas Anindya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

  • Tarif Impor Donald Trump Dinilai Melanggar, China Gugat Amerika ke WTO

    Tarif Impor Donald Trump Dinilai Melanggar, China Gugat Amerika ke WTO

    PIKIRAN RAKYAT – China resmi menggugat kepada WTO terkait penerapan tarif impor Amerika. Negeri Tirai Bambu menilai kebijakan ini melanggar aturan organisasi perdagangan dunia tersebut.

    Selain itu, kebijakan ini pun dinilai merusak dan membahayakan perdagangan dunia. Karenanya, mendesak AS untuk segera membatalkan kebijakan sepihak tersebut.

    “Kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki tindakan kelirunya dan membatalkan langkah-langkah tarif sepihaknya,” ujar jubir China.

    Jubir ini menegaskan bahwa negaranya membela sistem perdagangan yang sesuai dengan aturan WTO.

    Sementara itu, pada hari yang sama, Sekretariat WTO mengonfirmasi telah menerima permintaan konsultasi dari salah satu kekuatan ekonomi dunia ini. Konsultasi ini merupakan tahap pertama penyelesaian sengketa.

    Jika tak ada solusi dalam waktu 60 hari, berlanjut ke tahap kedua. China berhak menyelesaikannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa organisasi yang berpusat di Jenewa.

    Perang Dagang Amerika dengan China

    Pada Rabu, 2 April 2025, Donald Trump mengumumkan daftar negara yang terkena tarif resiprokal Amerika. China menempati urutan pertama dengan tarif sebesar 54%.

    Negara berpenduduk terbesar di dunia ini membalasnya dengan menaikkan tarif barang impor Amerika Serikat sebesar 34%. Perang dagang dua negara kekuatan ekonomi dunia ini memicu kekhawatiran munculnya resesi global.

    Sebelumnya, Menkeu AS Scott Bessent meminta agar negara yang terdampak tak membalas. Bila membalas, akan memicu eskalasi.

    Respons Indonesia

    Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengkalkulasi dampak kebijakan perdagangan Amerika Serikat tersebut. Barang-barang dalam negeri yang diekspor ke negara tersebut dikenai tarif 32%.

    Pemerintah Indonesia pun dikabarkan akan bernegosiasi dengan negara adidaya tersebut. Selain itu, sedang menyusun sejumlah langkah antisipasinya.

    KADIN (Kamar Dagang Indonesia) yakin Pemerintah Donald Trump bersedia bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia terkait tarif respirokal. Sebabnya, kedua negara menjadi mitra perdagangan strategis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi serius dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, imbas dari kebijakan ini bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga ketenagakerjaan di dalam negeri.

    “Penurunan ekspor produk unggulan Indonesia ke AS seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik tentu akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Kita harus menghitung dampaknya secara cermat dan mencegah terjadinya PHK massal,” ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia mengimbau agar pemerintah bersama pelaku usaha menyusun strategi bersama untuk menjaga lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada pasar ekspor AS.

    Lebih lanjut, Anindya menanggapi tuduhan yang disampaikan Presiden Trump bahwa Indonesia menerapkan tarif impor hingga 64% terhadap produk-produk asal AS.

    Tuduhan ini, menurutnya, juga termuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh US Trade Representative (USTR).

    “Dalam laporan itu, Indonesia disebut telah menaikkan tarif impor secara progresif dalam 10 tahun terakhir, terutama pada produk-produk yang bersaing langsung dengan barang buatan AS. Ini menjadi dasar pengenaan tarif oleh AS,” jelas Anindya.

    Namun, ia menilai bahwa tuduhan tersebut perlu diklarifikasi secara menyeluruh dan berbasis data.

    “Langkah Pemerintah Indonesia yang mulai mempersiapkan klarifikasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS patut didukung. Perlu pembentukan tim khusus untuk merespons laporan NTE dan membahas tuduhan tarif ini secara teknis dan diplomatis,” tegasnya.

    Anindya juga menyatakan, Kadin Indonesia siap mendukung proses negosiasi dan berperan aktif dalam dialog dagang dengan mitra di AS. Ia menegaskan bahwa menjaga hubungan dagang yang sehat dan berkeadilan adalah kepentingan bersama.

    “Fokus kita saat ini adalah mencari solusi, bukan memperkeruh situasi. Ada banyak ruang dialog yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan posisi Indonesia dan meredam eskalasi perdagangan,” pungkasnya terkait tarif baru AS.

  • Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap kekhawatiran atas langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap neraca pembayaran nasional, khususnya dalam aspek neraca perdagangan dan arus investasi asing.

    “AS merupakan salah satu mitra dagang paling strategis bagi Indonesia, sekaligus penyumbang valuta asing terbesar. Pada 2024 saja, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar dengan AS. Ini angka yang sangat besar,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, hampir seluruh ekspor utama Indonesia ke AS mengalami peningkatan tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur. Produk seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian mendominasi pengiriman ke pasar Negeri Paman Sam dan bukan barang mentah.

    Selama ini, tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia berkisar sekitar 10%. Bahkan, beberapa produk konsumsi dikenakan bea masuk nol persen karena fasilitas preferensi dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Namun, jika tarif 32% dari AS benar-benar diterapkan, menurut Anindya, keunggulan kompetitif Indonesia bisa terkikis. Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas perdagangan.

    “Kita perlu merancang strategi lanjutan, termasuk menyusun ulang pendekatan free trade agreement (FTA) secara lebih selektif. Fokus bisa diarahkan pada satu jenis industri secara vertikal, dari hulu hingga hilir, agar nilai tambah lebih terasa,” tegasnya.

    Selain itu, Indonesia dinilai perlu segera membuka dan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Asia Tengah, Turki, Afrika, dan Amerika Latin.

    Menurut Anindya, potensi ekspansi ke kawasan ini cukup besar dan dapat menjadi penopang baru bagi ekspor nasional.

    “Perdagangan di ASEAN pun masih perlu diperkuat sebagai cadangan pertumbuhan kawasan,” tambahnya.

    Meski tensi dagang meningkat, Anindya menilai masih terbuka ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan AS.

    “AS tetap membutuhkan pasar untuk produk unggulan mereka, seperti pesawat, peralatan pertahanan, dan LNG. Ini bisa menjadi bahan negosiasi bagi kita dengan menawarkan produk ekspor unggulan Indonesia,” katanya.

    Ia juga menyoroti peluang kerja sama yang bisa dimanfaatkan lewat Inflation Reduction Act (IRA) yang diberlakukan oleh AS. UU ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok produk olahan mineral, seperti nikel, selama pengolahannya memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan.

    “AS bisa memberikan subsidi bagi impor produk olahan nikel dan mineral lainnya dari Indonesia. Ini dimungkinkan melalui skema Critical Minerals Agreements, dan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor ke depan,” tutup Anindya terkait tarif baru AS untuk Indonesia.

  • Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), terutama di tengah meningkatnya tensi perdagangan global imbas tarif baru Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera diatasi adalah absennya sosok duta besar Indonesia untuk AS.

    “Proses penunjukan duta besar biasanya memakan waktu cukup lama. Karena itu, dibutuhkan figur yang dapat berperan sebagai representative Indonesia untuk menjaga komunikasi strategis antara kedua negara,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Sebagai bentuk inisiatif konkret, Kadin Indonesia akan memaksimalkan jalur yang sudah terjalin lama dengan US Chamber of Commerce.

    “Hubungan kami dengan US Chamber of Commerce selama ini sudah sangat baik. Kami akan menggunakan jalur ini untuk memperkuat komunikasi, terutama terkait isu-isu perdagangan dan investasi,” lanjutnya dalam keterangan terkait penerapan tarif baru Donald Trump.

    Kadin juga dijadwalkan akan bertolak ke AS pada awal Mei 2025 untuk melanjutkan dialog dagang dan diplomasi ekonomi.

    Misi ini menjadi kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya, termasuk partisipasi Kadin dalam 12th US-Indonesia Investment Summit yang berlangsung pada 26 November 2024 lalu.

    Forum yang diadakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) dan US Chamber of Commerce tersebut mengangkat tema “Golden Indonesia: Charting the Path to 2045” dan digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

    Fokus diskusi adalah strategi menuju Indonesia Emas 2045, dengan menyoroti isu-isu seperti peningkatan daya saing global, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

    Meskipun tidak ada pertemuan bilateral langsung yang tercatat antara Kadin Indonesia dan US Chamber of Commerce pada kesempatan itu, kehadiran Kadin dalam forum tersebut mencerminkan komitmen kedua pihak dalam menjaga hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

    “Ini adalah langkah awal yang penting. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif harus terus diperkuat agar hubungan perdagangan Indonesia-AS tetap solid dan menguntungkan kedua belah pihak,” pungkas Anindya terkait tarif baru Donald Trump.

  • Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut  Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32%.

    “AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tecermin dalam neraca perdagangan dan aliran investasi antara kedua negara. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan yang saling membutuhkan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

    Anindya menilai bahwa pernyataan terkait tarif Trump belum final dan masih bisa membuka ruang negosiasi. Ia optimistis bahwa peluang dialog dan kesepakatan masih terbuka lebar, terutama karena posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Pasifik dan dalam dinamika geopolitik global.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump terkait tarif merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis, bukan hanya sebagai bagian dari ASEAN dan anggota APEC, tetapi juga sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi AS,” jelasnya.

    Menanggapi kebijakan tarif resiprokal tersebut, Kadin mendukung langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan ini.

    Salah satu upaya yang dianggap krusial adalah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah AS di berbagai level, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

    “Kadin mendukung keputusan pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang matang dan menjalankan diplomasi ekonomi secara aktif. Komunikasi langsung dengan pemerintah AS, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi, merupakan langkah yang tepat dan perlu segera dilaksanakan,” tegas Anindya.

    Langkah negosiasi ini diharapkan dapat meredam potensi dampak negatif kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk ekspor Indonesia.

  • Dampak Tarif Trump Bikin Ngeri, Pengusaha Waswas Ada Badai PHK

    Dampak Tarif Trump Bikin Ngeri, Pengusaha Waswas Ada Badai PHK

    Jakarta –

    Pengenaan kebijakan tarif impor baru yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke sejumlah negara, termasuk Indonesia dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32%.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan kebijakan tersebut dapat memberikan tekanan terhadap daya saing, iklim usaha maupun investasi secara nasional. Adapun efek lainnya, Shinta menyebut industri dengan pangsa pasar lebih besar ke AS akan lebih sulit bertahan dalam situasi ini.

    Menurut dia, setidaknya ada sejumlah sektor yang berdampak kebijakan tarif impor karena pasar ekspornya yang lebih besar ke AS, seperti garmen, alas kaki, furnitur, dan perikanan.

    “Dalam perkiraan sementara kami, sektor garmen, sepatu, karet, perikanan, & furniture akan sangat terdampak karena share ekspornya yang besar ke AS & kondisi industrinya masing-masing yang memiliki korelasi supply chain dengan UMKM. Atau karena kurangnya fleksibilitas untuk menciptakan diversifikasi ekspor secara segera/immediate,” kata Shinta kepada detikcom, Jumat (4/4/2025).

    Sementara, untuk sektor lain seperti minyak kelapa sawit (CPO), biofuel, komponen produk elektronik, hingga mesin kendaraan dapat terkena dampak kebijakan tarif impor Trump. Meski begitu, Shinta menyebut sektor-sektor tersebut dapat bertahan karena lebih fleksibel dan permintaan dalam negeri masih ada.

    Selain itu, pihaknya juga cemas kebijakan tersebut akan memicu gelombang PHK di sektor padat karya, seperti tekstil. Menurut dia, kinerja industri tekstil telah sedari lama menghadapi berbagai tantangan.

    “Kekhawatiran kami yang terbesar adalah tekanan layoff (PHK) yang lebih besar di sektor padat karya (garment terutama) pasca kebijakan ini. Karena industrinya sendiri sudah lama struggling untuk mempertahankan kinerja usaha, kinerja ekspor dan lapangan kerja,” imbuh dia.

    Untuk itu, Shinta menekankan perlunya dukungan yang segera terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor seperti stimulus-stimulus yang diagendakan untuk segera direalisasikan di lapangan, penegakan disiplin atas impor-impor barang konsumsi yang bersifat predatory di lapangan, seperti impor ilegal hingga dumping.

    Di sisi lain, Shinta berharap pemerintah mendukung pembenahan efisiensi, kepastian dan prediktabilitas iklim usaha serta investasi nasional. Dengan begitu, reaksi pelaku pasar domestik dan internasional terhadap ekonomi Indonesia lebih terkendali dan tidak spekulatif.

    “Tentu kami berharap pemerintah segera melakukan diplomasi bilateral dengan AS untuk menciptakan ‘carve out’ bagi produk ekspor Indonesia. Bila memungkinkan kami ingin agar Indonesia dan AS menciptakan kesepakatan dagang bilateral agar tarif bisa dieliminasi sepenuhnya untuk produk-produk asal Indonesia dan Indonesia bisa menciptakan supply chain perdagangan yang efisien dengan industri-industri di AS,” jelas dia.

    Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak signifikan pada neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi. Apalagi, menurut dia, AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada 2024.

    “Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah,” kata Anindya dalam keterangannya.

    Dia menilai dampak negatif kebijakan tersebut perlu dihitung dengan cermat. Menurut dia, penurunan ekspor alas kaki, pakaian hingga produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan.

    “Kadin mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah PHK,” jelas Anindya.

    (acd/acd)

  • Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penurunan uang beredar di masyarakat melalui langkah preventif demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dalam keterangan di Jakarta, Jumat menilai sejumlah indikasi pelambatan ekonomi mulai muncul, salah satunya penurunan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah.

    Dia mengatakan, sejak pergantian tahun, indikasi pelambatan ekonomi mulai bermunculan. Puncaknya, tercermin pada momen Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    “Dari tahun ke tahun, Lebaran menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengerek ekonomi. Namun, sepertinya hal itu tak terjadi sekarang,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asumsi perputaran uang selama Lebaran turun 12,28 persen. Jika asumsi tahun 2024 mencapai Rp157,3 triliun, tahun ini hanya Rp137,975 triliun.

    Bahkan, lanjut Akbar, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp114,37 triliun. Turun 16,5 persen dari tahun 2024 yang mencapai Rp136,97 triliun.

    “Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi Pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi isapan jempol belaka,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Akbar menyebutkan bahwa indikasi lainnya yakni penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang. Turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    Fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi libur Lebaran jeblok 30 persen. Begitu juga di Bali.

    “Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uang. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi Pemerintah,” terang Akbar.

    Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin bahwa konsumen optimistis.

    Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    Menurut Akbar, pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.

    “Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret,” kata Akbar.

    Sumber : Antara

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Diversifikasi Pasar Ekspor Jadi Keharusan

    Hadapi Tarif Impor Trump, Diversifikasi Pasar Ekspor Jadi Keharusan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis menyikapi kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk asal Indonesia.

    Pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Ariawan Gunadi menegaskan, diversifikasi pasar menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS sebagai mitra dagang utama.

    “Pemerintah harus memperluas ekspor ke kawasan yang tidak terlalu rentan dengan kebijakan proteksionisme dan juga lebih stabil, seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin,” ujar Ariawan dalam keterangan resminya, Jumat (4/4/2025).

    Menurutnya, optimalisasi perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) juga harus diperkuat agar produk Indonesia mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan lebih kompetitif di kancah global.

    Selain ekspansi pasar, strategi diplomasi ekonomi yang lebih taktis juga sangat penting. Ariawan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam peta perdagangan internasional, terutama di tengah konflik dagang antara AS dan Tiongkok.

    Menurutnya, Indonesia harus cermat dalam menavigasi kepentingan ekonomi global agar tidak terjebak dalam tarik-ulur kepentingan dua kekuatan besar ini. Bermain fleksibel di antara blok Barat dan Timur akan menjadi kunci agar kita tetap eksis dalam rantai perdagangan global.

    Selain itu, instrumen hukum perdagangan internasional juga harus segera diaktifkan dalam upaya melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif kebijakan tersebut.

    Ariawan menekankan, pemerintah bisa mengaktifkan sejumlah instrumen hukum perdagangan internasional, seperti safeguard measures untuk meredam dampak lonjakan impor.

    Selain itu, penerapan countervailing duties (CVD) dapat menjadi langkah strategis untuk melawan praktik subsidi yang diberikan negara lain kepada produsennya, sehingga persaingan pasar tetap adil. Instrumen lain yang bisa dioptimalkan adalah anti-subsidy measures, yang berfungsi melindungi pasar domestik dari produk impor yang mendapat subsidi berlebihan dari negara asalnya.

    “Diplomasi perdagangan harus lebih agresif dengan memperkuat negosiasi bilateral dan multilateral guna mencari solusi terbaik atas kebijakan tarif impor AS ini,” tambahnya.

    Dengan kombinasi ekspansi pasar, strategi diplomasi ekonomi, dan langkah hukum perdagangan internasional, Indonesia diharapkan dapat mempertahankan daya saing global serta melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif kebijakan tarif impor AS.

  • Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Bos Kadin Yakin Pintu Negosiasi dengan Trump Masih Terbuka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan pihaknya akan mendukung keputusan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai komunikasi yang intens dengan Pemerintah AS di berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS adalah langkah yang tepat.

    “Saya yakin, kita bisa melakukan negosiasi dengan AS, antara lain karena posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik,” ungkap Anindya Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Oleh karena itu, dia mengatakan Kadin juga menilai penting kerja sama Indonesia dengan negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan kepentingan yang sama. Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama.

    Seperti diketahui, sepuluh negara anggota ASEAN terdampak pengenaan tarif AS. Sejalan dengan upaya Pemerintah, Anindya menuturkan Kadin tentu akan berdiskusi intens dengan mitranya di ASEAN maupun APEC Business Advisory Council sebagai medium dunia usaha regional.

    Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, Anindya melihat perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, sembari proses diplomatik pemilihan duta besar berlangsung.

    “Kadin Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini,” ujar Anindya.

    Menurutnya, dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto di November 2024, Kadin Indonesia bertemu dengan US Chamber of Commerce untuk mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Trump yang ke-2, dan mulai membangun fondasi B2B sebagai mitra sejawatnya.

    “Awal Mei rencananya nanti, berkoordinasi dengan Pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis/ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” paparnya.

    Anindya pun mengkhawatirkan dampak signifikan atar rencana tarif impor 32% ini terhadap produk Indonesia. Hal ini, kata Anindya, dapat menekan neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi.

    “AS merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar pada tahun 2024. Mitra dagang bilateral terbesar Indonesia pada tahun 2024 adalah AS yang memberikan surplus US$ 16,8 miliar kepada Indonesia,” ujarnya.

    Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah.

    Selama ini, produk Indonesia dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas Preferensi Sistem Umum (The Generalized System of Preferences/GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

    Dia pun menilai untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin.

    Anindya yakin ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG.

    “Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” ujarnya.

    Pasalnya, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor.

    Selain itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS.

    (haa/haa)