Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Respons Tarif Impor Amerika, Indonesia dan Jepang Tempuh Negosiasi dengan AS

    Respons Tarif Impor Amerika, Indonesia dan Jepang Tempuh Negosiasi dengan AS

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan takkan membalas tarif impor Amerika. Presiden AS Donald Trump menetapkannya pada pekan kemarin.

    Airlangga mengutarakan Pemerintah Indonesia akan menempuh jalur negosiasi. Sejumlah tawaran telah dipersiapkan untuk diajukan kepada negara adidaya tersebut.

    Tawaran tersebut mencakup 4 hal. Yaitu. revitalisasi perjanjian kerja sama melalui Investment Framework Agreement, proposal deregulasi Non-Tariff Measures. meningkatkan impor dan investasi dari AS lewat pembelian migas, dan insentif fiskal dan non-fiskal. 

    Sebelum bernegosiasi dengan AS, Indonesia akan menghadiri pertemuan ASEAN pekan depan dahulu. Pertemuan yang akan berlangsung tanggal 10 April ini bertujuan menyamakan pandangan terkait kebijakan tarif tersebut. 

    Ketua Umum KADIN Anindya Novyan Bakrie yakin Pemerintah AS bersedia bernegosiasi. Sebabnya, ada sejumlah hal yang dimiliki oleh Indonesia.

    Hal ini mencakup posisi geopolitik, posisi geoekonomi, anggota APEC, negara berpenduduk Muslim terbesar, dan pemimpin organisasi nonblok. Ia pun menilai penetapan tarif ini masih bisa dinegosiasikan.

    Jepang Tempuh Langkah yang Sama

    Sementara itu, Jepang menempuh langkah yang sama. PM Jepang Shigeru Ishiba menegaskan Jepang takkan membalasnya, melainkan akan menempuh jalur negosiasi.

    Hal ini disampaikannya pada Hari Sabtu 5 April 2025. Ishiba pun berjanji akan berupaya agar tarif AS tidak berdampak buruk terhadap perekonomian Jepang. Khususnya terhadap sektor usaha kecil.

    Ishiba pun merespons pernyataan Trump, yang menyebut negaranya diperas mitra dagang, dengan pernyataan Jepang tak merugikan perdagangan AS. Ia pun menegaskan siap terbang ke AS untuk bernegosiasi.

    China Membalas

    Sementara itu, China secara tegas membalas kebijakan tersebut. Barang asal AS yang masuk dikenakan tarif 35%. Sebelumnya, Trump menetapkan tarif 54% untuk produk asal Negeri Tirai Bambu ini.

    China pun melaporkan AS ke organisasi perdagangan dunia WTO. Kebijakan tarif impor Amerika dinilai menyalahi aturan perdagangan internasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Cegah PHK Massal Imbas Tarif Impor Trump, Kadin Sarankan 5 Langkah Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif impor atau resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin Akhmad Ma’ruf menyarankan lima langkah konkret agar dijalankan pemerintah untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Karena itu, kami menyarankan lima langkah ini kepada pemerintah,” ujar Ma’ruf kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

    Pertama, Kadin mendorong pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif. 

    Selain itu, kata Ma’ruf, pemerintah juga perlu memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah AS untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    “Kedua, pemerintah perlu menjadi foreign trade zone dan diberikan status privileged foreign untuk kawasan tertentu seperti Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen,” tutur Ma’ruf.

    Menurutnya, hal tersebut penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Ketiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya Johor-Singapore Special Economic Zone yang hanya dikenakan tarif impor Trump atau resiprokal 24%. Khusus solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84% menjadi 6,43% untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    “Kondisi ini sangat memukul FDI di Batam, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India,” ungkap dia.

    Infografik tarif impor baru Amerika Serikat. – (Antara/-)

    Langkah keempat, adalah mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional. 

    Menurut dia, percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Kelima, pemerintah harus memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan solar PV, seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer. Termasuk juga beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya di Kepulauan Riau.

    Tak hanya itu, ada tujuh proyek strategis nasional (PSN) di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar. 

    “Industri manufaktur dan hilirisasi itu menyumbang 25% ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar US$ 350 juta per bulan dan mempekerjakan 10.000 tenaga kerja langsung serta 30.000 tenaga kerja tidak langsung. Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” pungkas Ma’ruf terkait tarif impor Trump.

  • Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

    Kadin Sarankan Pemerintah RI Perkuat Pendekatan ke Amerika Serikat Atasi Hambatan Perdagangan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyarankan Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret melindungi industri di dalam negeri akibat penerapan tarif resiprokal Pemerintah Amerika Serikat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan Proyek Strategis Nasional Kadin, Akhmad Ma’ruf menuturkan langkah konkret pemerintah dibutuhkan untuk mengurangi dampak PHK massal dan menjaga stabilitas sosial ekonomi di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa dengan langkah yang tepat, Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau dapat tetap menjadi pusat industri yang berkembang pesat,” kata Akhmad Ma’ruf dikutip pada  Senin (7/4/2025).

    Ma’ruf mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ekonomi global pascapenerapan tarif perdagangan baru oleh Presiden Donald Trump terhadap negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Dirinya mengatakan dengan baseline tarif 10 persen dan tarif resiprokal 32 persen untuk produk-produk asal Indonesia, dikhawatirkan muncul dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, Kadin juga khawatir kebijakan Pemerintah AS ini menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS dan memperburuk situasi tenaga kerja dan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

    Untuk mengatasi berbagai potensi dampak negatif dari penerapan tarif resiprokal AS ini, Kadin menyarankan sejumlah hal kepada Pemerintah Indonesia.

    “Pertama, mendorong Pemerintah untuk memperbaiki praktik perdagangan dengan mempercepat harmonisasi regulasi terkait izin impor, kebijakan TKDN, registrasi ekspor, sertifikasi halal, dan persyaratan lainnya yang dianggap diskriminatif,” tutur Ma’ruf.

    Selain itu, pemerintah juga diminta memprioritaskan penguatan pendekatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi hambatan perdagangan.

    Selanjutnya Ma’ruf memberikan saran khusus untuk Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Perdagangan Bebas, serta dengan ekspor langsung ke pasar Amerika mencapai 25 persen, perlu diberikan perhatian khusus untuk disarankan menjadi “Foreign Trade Zone” dan diberikan status “Privileged Foreign Status”.

    Menurutnya, hal ini penting karena BBK saat ini tidak dikenakan aturan kepabeanan, termasuk bea masuk dan PPN/PPNBM pada barang impor.

    Tiga, pemerintah juga diminta memperhatikan persaingan dengan Malaysia, terutama dengan dibentuknya “Johor-Singapore Special Economic Zone” yang hanya dikenakan tarif resiprokal 24 persen (khusus Solar PV, Malaysia mendapatkan reduced tariff dari 17,84 persen menjadi 6,43 persen) untuk ekspor tujuan Amerika Serikat.

    Ma’ruf mengakui, kondisi ini sangat memukul FDI di Batam.

    Menurutnya, tanpa perubahan tarif (tetap 32 persen), berpotensi terjadinya diverting atau switching production ke Malaysia. Mengingat banyak FDI di Batam juga memiliki pabrik di Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, serta negara lainnya seperti China dan India.

    “Empat, mendorong percepatan perizinan melalui Satgas Evaluasi Penghambat Investasi, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional, kawasan industri, dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi motor penggerak industri nasional,” ujarnya.

    Ma’ruf mengatakan percepatan perizinan di bidang pertanahan, lingkungan, dan perizinan dasar lainnya sangat penting untuk mendukung operasional industri.

    Diketahui, ada Tujuh proyek strategis Nasional di Kepulauan Riau, terutama dalam pengembangan hilirisasi sumber daya alam yang memerlukan perhatian khusus dalam percepatan perizinan dasar.

    Saran yang kelima yakni meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada Kepulauan Riau yang saat ini memiliki 26 perusahaan manufaktur Solar PV dan pengembangan industri hilirisasi dari pasir silika untuk rantai pasokan Solar PV (seperti ingot, polysilicon, solar cell, dan wafer), serta beberapa perusahaan industri peralatan listrik lainnya.

    Menurut Ma’ruf industri ini menyumbang 25 persen ekspor Kepulauan Riau ke pasar Amerika Serikat atau sekitar 350 juta dolar AS per bulan dan mempekerjakan 10 ribu tenaga kerja langsung serta 30 ribu tenaga kerja tidak langsung.

    “Jika situasi ini berlanjut, akan terjadi kehilangan pekerjaan yang signifikan,” tegas Akhmad Ma’ruf.

     

  • Pengusaha Alas Kaki dan Tekstil Minta Perlindungan Pemerintah terkait Tarif Trump

    Pengusaha Alas Kaki dan Tekstil Minta Perlindungan Pemerintah terkait Tarif Trump

    loading…

    Ketua Umum Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nasional David Chalik memberikan keterangan di Jakarta, Senin (7/4/2025). Industri lokal berharap pemerintah memberikan dukungan pasar penjualan dalam negeri terkait kebijakan tarif Trump. Foto: Ist

    JAKARTA – Dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang dikeluarkan Presiden Donald Trump terhadap negara lain termasuk Indonesia berdampak terhadap dunia industri Indonesia dengan spiral doom effect dan pelaku UMKM .

    Dampak dari reciprocal tarif yang diterapkan AS dan balasan China yang menerapkan tarif baru terhadap AS akan berdampak secara langsung terhadap Indonesia, salah satunya besarnya potensi dibanjiri barang-barang luberan produksi China dan Vietnam di dalam negeri yang seharusnya dikirimkan ke AS.

    “Dan ini sangat membahayakan bagi dunia industri terutama UMKM di bidang alas kaki dan tekstil,” ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nasional David Chalik di Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Hal ini termasuk jika hasil negosiasi dengan AS membuka peluang masuknya barang impor dari AS ke Indonesia. Jika pemerintah salah mengambil kebijakan akan terjadinya percepatan deindustrialisasi khususnya bidang tekstil dan alas kaki di dalam negeri.

    “Indonesia harus membuat kesepakatan dengan AS dan khususnya China serta Vietnam agar membatasi importasi dengan kuota tertentu khususnya bagi barang jadi (alas kaki dan tekstil),” kata Chalik yang juga Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Industri Kadin Indonesia Komisi Pengembangan Industri Persepatuan.

    Bagi dunia usaha industri alas kaki dengan pasar lokal dalam mengatasi ancaman tersebut maka pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan dukungan bagi produsen alas kaki dalam negeri cluster pasar penjualan di dalam negeri dengan usulan sebagai berikut.

    Pertama, permudah importasi komponen pendukung produksi yang tidak tersedia di Indonesia.

    Kedua, revisi HS code importasi barang pendukung produksi.

    Ketiga, berlakukan trade barrier bagi barang importasi khususnya barang jadi (alas kaki dan tekstil). Diikuti pembatasan kuota barang impor khususnya bagi barang jadi (sepatu, tekstil) yang sudah tersedia dan diproduksi dalam negeri.

  • Hadapi Tarif Impor AS, India Ambil Langkah Cepat untuk Negosiasi

    Hadapi Tarif Impor AS, India Ambil Langkah Cepat untuk Negosiasi

    PIKIRAN RAKYAT – Mulai tanggal 5 April 2025, barang impor yang masuk ke pasar AS terkena tarif 10%. Bagi negara yang sebabkan neraca perdagangan AS defisit, dikenai tarif resiprokal Amerika.

    India menjadi negara yang masuk ke dalam negara yang terkena tarif resiprokal. Sebagai respons kebijakan tersebut, Negara Asia Barat ini segera bernegosiasi dengan Trump. Selain India, Vietnam dan Israel pun menempuh langkah yang sama.

    Pertemuan ini dikabarkan berlangsung di Kantor Kementerian Perdagangan dan Industri pada Hari Sabtu tanggal 5 April 2025. Setelah pertemuan tersebut, belum diketahui apa saja hasilnya.

    Namun, seorang pejabat India mengutarakan bahwa sejumlah kesepakatan baru masih dalam tahap pembahasan. India pun dikabarkan sedang mencari pasar baru akibat kebijakan baru perdagangan AS tersebut.

    Selain itu, akan meninjau kembali juga tujuh kesepakatan perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan ini belum terlaksana seutuhnya.

    Negara beribukota New Delhi ini surplus perdagangan dengan AS pada tahun 2024. Total barang yang diekspor mencapai $40,7 juta.

    Sedangkan total barang yang diimpor mencapai $36,8 juta. Dengan demikian, surplus mencapai $3,9 juta.Sedangkan tarif resiprokal negara ini ditetapkan sebesar 26%

    Seorang pejabat tinggi negara ini mengutarakan bahwa negosiasi ini akan memberikan keuntungan bagi negaranya. Ia pun mengutarakan bahwa India unggul dalam industri manufaktur dibandingkan negara-negara lainnya.

    Pemerintah Indonesia akan Bernegosiasi?

    Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mencermati dan mengkalkulasi dampak kebijakan yang meresahkan dunia ini. Selain itu, sedang menyusun sejumlah langkah untuk mengantisipasinya .

    Sementara itu, pada awal Mei mendatang, KADIN akan mengirimkan utusan untuk berdiskusi dengan kamar dagang Amerika Serikat. Bila pemerintah Indonesia menempuh jalur negosiasi, KADIN pun yakin Pemerintah AS akan bersedia.

    Kebijakan tarif resiprokal Amerika menggemparkan dunia. Nah, patut ditunggu bagaimana upaya Pemerintah Indonesia menghadapinya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ikut kena getah kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump tanpa pandang bulu mengenakan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Jumlah itu setara 50% dari total bea masuk barang impor yang dipungut RI terhadap barang asal Amerika Serikat, yang menurut versi Trump, di angka 64%.

    Pengenaan tarif 32% berpotensi memukul ekonomi Indonesia yang sedang dalam ketidakpastian. Situasi semakin pelik, karena China, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua telah mengumumkan aksi retaliasi. Ada kekhawatiran perang dagang antara dua raksasa itu akan memicu pelambatan ekonomi global. Supply chain terganggu. Skema paling buruk, bisa memicu resesi global.

    Implikasi negatif lainnya kepada Indonesia adalah, potensi banjir barang impor, imbas tersumbatnya pasar barang made in China ke AS karena kebijakan tarif Trump. Selain itu, reciprocal tariff Trump juga berpotensi menggerus kinerja ekspor Indonesia karena lesunya permintaan barang dari pasar AS.

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    Presiden Prabowo Subianto./Istimewa

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Asean. Pembicaraan itu terekam dalam unggahan media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagian pemimpin Asean telah menyepakati untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan Trump yang dianggap telah mengacak-acak konsesus global.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim. 

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan. Pertemuan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Peluang Negosiasi Terbuka

    Adapun Trump, sejatinya membuka peluang negosiasi untuk negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik. Dia menegaskan tentang peluang negosiasi tersebut saat berbicara dengan para wartawan di pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2025 lalu.

    “Saya tentu terbuka untuk itu, jika kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Sabtu kemarin, misalnya, Trump bahkan telah bertemu dengan perwakilan dari Vietnam, Israel dan India untuk membicarakan kebijakan tarif yang baru saja dikeluarkannya. Trump dan para delegasi asal ketiga negara itu berbicara mengenai kemungkinan keringanan tarif timbal balik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku optimistis langkah negosiasi terhadap penetapan tarif baru AS untuk Indonesia masih terbuka.

    Anindya menjelaskan, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan pengenaan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32% untuk Indonesia merupakan opening statement dan masih bisa berubah.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Pasalnya, tambah Anindya, Amerika dan Indonesia sebagai mitra bisnis strategis keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam mendorong neraca perdagangan dan kinerja investasi kedua negara.

    Di samping itu, Anindya juga optimistis Trump bakal mempertimbangkan revisi pengenaan tarif timbal balik sebesar 32% untuk Indonesia lantaran beberapa faktor. Faktor Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar masuk ke dalamnya.

    “Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” kaya Anindya.

    Negosiasi atau Retaliasi?

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak supaya pemerintah mengedepankan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump. Apalagi, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Eko menekankan langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.

    “Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko.

    Eko mewanti-wanti bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.

    Ilustrasi peti kemas

    Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.

  • Ekonomi Lesu, Jumlah Pemudik Lebaran pun Anjlok

    Ekonomi Lesu, Jumlah Pemudik Lebaran pun Anjlok

    JAKARTA – Tantangan ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah, membuat perputaran uang selama libur Lebaran 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Tradisi pulang kampung atau mudik yang biasa dilakukan jutaan orang Indonesia tak semeriah tahun-tahun sebelumnya. 

    Hal ini tercermin dari data Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) yang menunjukkan akumulasi pergerakan penumpang dari lima moda transportasi umum hingga H-3 Lebaran sebesar 6,75 juta orang atau turun 4,8 persen dari tahun lalu. 

    Penurunan paling tajam terjadi pada moda bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yaitu sebesar 10,2 persen. Moda pesawat terbang yang turun 6,8 persen, dan kapal laut 4,8 persen.

    Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, saat momen libur di hari ketiga Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Rabu (2/4/2025).  (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

    Data serupa juga disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Selasa (1/4/2025), yang menyebut hanya sekitar 146,48 juta orang yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025. Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan musim mudik tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang atau sekitar 71, 7 persen dari total penduduk Indonesia. 

    Situasi Ekonomi Nasional

    Penurunan jumlah pemudik tahun ini disebut berkaitan dengan situasi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja, sampai kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Pengamat ekonomi sekaligus Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebut salah satu penyebab menurunnya jumlah pemudik tahun ini karena daya beli melemah. 

    “Faktor pemicunya tentu karena daya beli yang melemah. Masyarakat banyak yang pendapatannya turun, bahkan juga ter-PHK, sehingga ada yang sebagian kemudian tidak memutuskan untuk mudik karena mungkin keterbatasan dari anggaran,” jelas Eko.

    Petugas kepolisian dan dishub mengatur lalulintas saat diberlakukan sistem one way atau satu arah di Jalur Selatan Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2025). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wpa/aa)

    Indonesia diguncang masalah ekonomi setidaknya sejak pertengahan tahun lalu. Daya beli masyarakat anjlok yang ditandai dengan deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei sampai September 2024.  

    Deflasi kembali terjadi pada Februari atau satu bulan sebelum Ramadan, periode di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya melonjak tajam. 

    “Daya beli masyarakat lagi sulit-sulitnya. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sampai layanan jasa seperti tiket bus, kereta, bahkan pesawat sudah pasti memengaruhi,” jelas Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar. 

    Perputaran Uang Rendah

    Penurunan tidak hanya terlihat dari mobilitas masyarakat di musim mudik Lebaran, tetapi juga tercermin dalam perputaran ekonomi. 

    Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) total transaksi selama mudik 2025 hanya menyentuh angka Rp137,975 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun. 

    “Jika tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun,maka asumsi perputaran tahun ini diprediksi mencapai Rp137,975 triliun, turun 12,28%,” tutur Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam rilisnya. 

    Penurunan daya beli masyarakat, kata Askar, tak bisa dipisahkan dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.

    Warga membeli sayuran di sebuah stan yang menjual produk pertanian di Kantor Dinas Pangan dan Hortikultura Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Raisan Al Farisi/nz)

    Industri manufaktur, teknologi, perbankan, pengolahan, jasa, hingga ritel termasuk yang paling banyak menyumbang PHK. 

    Kurang lebih 80 ribu orang mengalami PHK sepanjang 2024, menurut catatan Kementerian Ketenagakerjaan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkisar 60 ribu orang. 

    “Saat orang di-PHK mereka pasti menyimpan uangnya untuk membeli yang penting-pentng saja kan? Imbuh Askar. 

    Selain PHK, ketidakpasian usaha dan upah yang stagnan juga ikut memengaruhi rendahnya angka pemudik tahun ini.

    Terakhir, dijelaskan Askar, bantuan sosial untuk masyarakat kelas bawah juga ikut menurun. Menurut pengamatan CELIOS bantuan ini turun sekitar 16 persen atau dari Rp168 triliun tahun lalu menjadi Rp140 triliun tahun ini. 

    Padahal bansos ini menjadi napas masyarakat bertahan hidup. Bantuan ini pula yang digunakan untuk menjalankan usaha di kota masing-masing. 

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik,” pungkasnya.

  • JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    JK: Kebijakan Tarif Trump Tidak Berdampak Signifikan, Justru Amerika Bakal Kena Imbasnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis mengenai kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Indonesia. 

    Menurut Kalla, dampak dari kebijakan tersebut tidak akan sebesar yang banyak dikhawatirkan. Dalam penilaiannya, Indonesia tidak akan merasakan efek yang terlalu berat.

    “Jadi efeknya, itu kira-kira kurang lebihnya itu 10 persen, nah siapa yang bayar 10 persen itu, tentu yang bayar pengusaha dan konsumen Amerika,” ujar Kalla di Jakarta pada Sabtu (5/4/2025), dalam wawancara dengan Breaking News KompasTV.

    Kalla menjelaskan, komoditas ekspor Indonesia ke AS, seperti crude palm oil (SPO)/minyak kelapa sawit mentah, komponen elektronik, atau komponen mobil, ketika nantinya diolah kembali menjadi barang jadi di AS, harganya akan berkali lipat lebih mahal.

    Contohnya, CPO akan diolah menjadi minyak goreng atau sabun, komponen elektronik akan menjadi barang elektronik, dan komponen mobil akan menjadi kendaraan. 

    Meskipun tarif tinggi diterapkan, Kalla meyakini bahwa pasar Amerika tetap akan membutuhkan produk Indonesia, seperti sepatu, pakaian, dan bahan-bahan lainnya.

    Oleh karena itu, menurut Jusuf Kalla, Amerika tidak akan mungkin berhenti membeli komoditas dari Indonesia. 

    “Akhirnya efeknya itu tidak besar untuk Indonesia. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, sabun, sawit, sepatu, sparepart,” ujarnya. 

    Kalla lebih jauh mengkritisi bahwa dampak kebijakan tarif impor dari Donald Trump ini.

    Menurutnya, dampak terbesar dari kebijakan tersebut justru akan berbalik kepada pihak Amerika sendiri, terutama dalam bentuk penurunan daya beli konsumen di negeri Paman Sam. 

    “Dia (komoditas Indonesia) masuk itu bukan kita (Indonesia) yang bayar, kita efeknya saja, yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik, jangan lupa yang bayar Amerika,” ujarnya menekankan.

    Selain itu, Kalla menilai bahwa kebijakan tarif ini sebenarnya lebih kepada strategi politik daripada dampak ekonomi jangka panjang. 

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri domestik AS, namun bukan tanpa kendala.

    Misalnya, Amerika akan menghadapi masalah dalam membangun pabrik-pabrik baru di dalam negeri, terutama terkait biaya tenaga kerja dan pembangunan fasilitas yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan produksi yang dilakukan di negara-negara Asia.

    Kalla juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Ia berpendapat bahwa tarif tinggi yang diterapkan Trump lebih merupakan taktik tekanan dalam negosiasi dagang.

    Kebijakan tarif tinggi impor ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    “Jadi semua ini, sebenarnya isu pressure, isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika, supaya dia bisa berunding,” kata Jusuf Kalla. 

    Menurutnya, kebijakan ini lebih pada upaya menjaga posisi tawar AS dalam negosiasi dagang global. Jika tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada impor, maka AS harus mempertimbangkan banyak faktor lainnya sebelum benar-benar mengubah arus perdagangan secara drastis.

    Dengan pandangan yang tegas ini, Jusuf Kalla menggambarkan kebijakan Trump bukanlah ancaman besar bagi Indonesia, melainkan lebih merupakan langkah strategis AS untuk meningkatkan daya saingnya dalam pasar global.

    “Ya, kan dia bilang masih terbuka negosiasi, sebenarnya ini pressure untuk negosiasi. Sama dengan Anda beli sesuatu, kasih dulu harga tinggi, baru berunding,” ucapnya. 

     

    Kadin Siap Jalin Kerja Sama dengan AS

    Arsjad Rasjid(Indika Group), Hashim Djojohadikusumo(Arsari Group) dan Anindya Bakrie(Bakrie Group) saat menemani Presiden RI Prabowo Subianto kunjungan negara ke China. (Instagram/Arsjad Rasjid)

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempersiapkan langkah konkret untuk menanggapi kebijakan tarif 32 persen yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Melalui jalur diplomasi dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce), Kadin berencana memperkuat hubungan dagang antara kedua negara.

    Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pada awal Mei mendatang, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan melakukan kunjungan ke AS untuk menghadiri sejumlah konferensi bisnis dan ekonomi. 

    ”Awal Mei, menurut rencana, nanti, berkoordinasi dengan pemerintah, Kadin Indonesia akan ke AS untuk menindaklanjuti kerja sama dengan US Chamber of Commerce dan menghadiri beberapa konferensi bisnis dan ekonomi untuk menyikapi perkembangan terakhir,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam siaran pers, Jumat (4/4/2025).

    Anindya juga menyatakan keyakinannya bahwa meskipun ada tantangan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika masih memiliki peluang untuk dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan kedekatan ekonomi yang sudah terjalin, kedua negara diperkirakan akan terus berusaha mencari titik temu yang saling menguntungkan.

     

    Aprisindo: Negosiasi dengan AS Masih Terbuka

    BADAI PHK BELUM BERHENTI – Perusahaan produsen sepatu Nike PT Victory Chingluh Indonesia kembali mem-PHK 2.393 buruhnya. Sebelumnya perusahaan telah melakukan pemecatan terhadap 5.000 buruh di Mei 2020. (dok.)

    Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menambahkan bahwa negosiasi dengan AS masih terbuka lebar.

    Ia menegaskan pentingnya mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan, terutama dalam sektor perdagangan alas kaki dan rantai pasokan global. 

    ”Hubungan kedua negara yang saling menguntungkan dalam perdagangan, termasuk alas kaki, saling menjaga kepentingan bersama, termasuk penguatan integrasi rantai pasokan dan investasi ke depan,” ujar Eddy. 

    Namun, Eddy juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencari alternatif lain untuk mengurangi dampak dari kebijakan tarif ini. Salah satunya adalah dengan mempercepat penyelesaian kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang sudah terhambat bertahun-tahun. Hal ini dinilai penting untuk membuka akses pasar alternatif, khususnya bagi produk alas kaki Indonesia yang terkena dampak tarif tinggi ke AS.

    Di tengah ketidakpastian, Eddy juga menyatakan bahwa Aprisindo tengah melakukan kajian menyeluruh untuk menilai dampak kebijakan Trump terhadap anggotanya.

    ”Tentu ini akan memiliki dampak yang cukup berat bagi pelaku industri persepatuan. Kemampuan anggota Aprisindo, dengan penerapan tarif baru ini, perlu waktu untuk menyesuaikan dengan situasi dan keadaan dari kebijakan ini,” ujarnya.