Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat.

    Saat memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 bertema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, Mendagri menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Ia berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.

    “Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten [punya perwakilan], undang saja Kadin-nya datang,” katanya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Perbesar

    Mendagri Tito Karnavian minta Pemda gandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha di daerah. (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Mendagri menjelaskan bahwa banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dapat dikelola secara tepat.

    “Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main [kekayaannya], dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” terangnya.

    Tito menilai kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Karena itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.

    “Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.

    Perbesar

    Mendagri Tito Karnavian minta Pemda gandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha di daerah. (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Mendagri juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tito menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha. Dari pengalaman itu, ia menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.

    “Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali,” terangnya.

    Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Ia mengingatkan bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas.

    Karena itu, Pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien. Salah satunya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

    “Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” tandasnya.

  • Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Sarjana Banyak yang Nganggur, Airlangga Minta Pengusaha Turun Tangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta pengusaha untuk mendukung penciptaan lapangan kerja di tengah rendahnya penyerapan lulusan sarjana di pasar tenaga kerja. Jumlah lulusan sarjana mencapai 1,5 juta orang setiap tahun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). 

    “Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau bapak-bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun, 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” terangnya di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Oleh sebab itu, pemerintah juga menyiapkan program magang bagi lulusan baru (fresh graduates) dan diserap oleh perusahaan hingga kementerian/lembaga. Periode magang selama enam bulan dan pesertanya diberikan gaji sesuai upah regional. 

    Setelah kuota yang disiapkan 100.000 untuk 2025, pemerintah akan membuka kembali 100.000 untuk program magang pada 2026. 

    “Mohon Kadin menerima anak-anak terbaik dan ini adalah Generasi Z, beri mereka kesempatan untuk bekerja,” ucapnya.

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    Pengangguran Tembus 7,4 Juta

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 7,46 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan pada Agustus 2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

    “Pada Agustus 2025, terdapat sebanyak 7,46 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,85%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

    Sebagai pembanding, data BPS menunjukkan, TPT pada Agustus 2024 mencapai 7,47 juta orang yang menganggur atau TPT 4,91%.

    Meskipun demikian, TPT Agustus 2025 yang sebesar 4,85% ini naik jika dibandingkan Februari 2025 yakni 4,76%. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,28 juta orang.

    Jika dirinci, Edy mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2024 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun di perdesaan.

    Lebih jauh, TPT tertinggi terjadi pada penduduk laki-laki yang mencapai 4,85%, sedangkan perempuan sebanyak 4,84%. Sementara itu, TPT tertinggi terjadi di perkotaan yang mencapai 5,75%, sedangkan di perdesaan sebanyak 3,47% pada Agustus 2025.

    Secara keseluruhan, BPS mencatat, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

    Perinciannya, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

    Adapun, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

    Secara terperinci, Edy mengungkap penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

    Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

    Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

    Ketiga, setengah pengangguran. Edy menuturkan, sebanyak 11,60 juta orang masuk dalam kategori ini atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025. Adapun, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

  • Purbaya Tak Main-main Soal Pembekuan Bea Cukai: Betul-betul Beku!

    Purbaya Tak Main-main Soal Pembekuan Bea Cukai: Betul-betul Beku!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka memastikan akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apabila tidak berhasil membenahi diri selama satu tahun ke depan. 

    Purbaya mengaku diberikan target oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi salah satu unit Kemenkeu itu dalam satu tahun ke depan. Apabila gagal, maka ada peluang Bea Cukai bakal dibekukan seperti pada pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto, di mana tugasnya diserahkan ke perusahaan Swiss, SGS. 

    “Bebas. Nanti kami lihat seperti apa. Kalau memang enggak bisa perform ya kami bekukan dan betul-betul beku. Artinya, 16.000 pekerja Bea Cukai kami rumahkan, tetapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Namun demikian, Purbaya menyebut tidak semua petugas Bea Cukai bermasalah. Dia melihat masih ada petugas di sana yang bisa dibentuk dan memperbaiki diri. 

    “Sebaiknya kami perbaiki diri dulu sendiri selama setahun, daripada kami langsung tutup tanpa warning kan jelek. Jadi dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri,” lanjut mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu. 

    Keluhan Pengusaha

    Sebelumnya, saat masih dalam sesi tanya jawab rapimnas Kadin yang dihadiri olehnya, Purbaya mendapatkan keluhan dari pengusaha konstruksi baja.

    Pengusaha meminta agar Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap impor konstruksi baja, padahal produksi di dalam negeri juga tinggi. 

    Keluhan itu disampaikan kepada Purbaya oleh Ketua Umum Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata, pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (1/12/2025). 

    Budi menyampaikan bahwa dia bersama sekitar 1.000 orang sebelumnya telah menggelar aksi di depan kantor pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Oktober 2025 lalu. Dia menceritakan bahwa gempuran impor konstruksi baja ke Indonesia itu menyebabkan perusahaan-perusahaan konstruksi dalam negeri harus merumahkan karyawannya. 

    Pemilik PT Artha Mas Graha Andalan itu mengatakan, perusahaannya harus melakukan efisiensi pekerja dari awalnnya 1.000 orang juru las menjadi tinggal 70 orang saja.

    Budi mengakui bahwa harusnya permasalahan ini bukan disampaikan ke Purbaya selaku Menkeu. Namun, mengingat Bea Cukai berada di bawah kewenangannya, maka dia meminta agar pengawasan keluar masuk barang di pelabuhan bisa diperketat. 

    “Kami minta Bea Cukai lebih ketat, mestinya produksi barang yang bisa dibikin dalam negeri, mestinya janganlah boleh masuk, Pak. Karena kami tukang las-tukang las dalam negeri yang mengerjakan,” ucapnya. 

    Purbaya pun menyatakan bakal memelajari masalah yang disampaikan oleh Budi dan para pelaku usaha konstruksi baja. Dia berjanji akan melihat langsung seperti apa pelaksanaan tugas Bea Cukai di lapangan dalam hal pengawasan. 

    “Kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus. Saya tanya Bea Cukai ada impor baja? ‘Enggak ada Pak’. Saya tanya pelaku, ada. Yang mana yang bener, tapu gua yakin anak buah gua ngibulin gue. Nanti anda kirim laporan ke saya,” ucapnya sambil disambut tawa oleh peserta Rapimnas Kadin. 

    Ekonom yang pernah menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengakui tengah melakukan ‘bersih-bersih’ di Bea Cukai. “Kami betulin setahun ke depan, kalau dalam setahun enggak beres, Bea Cukai betul-betul dibekukan. Saya ganti SGS,” tegasnya. 

  • Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Tanggulangi Bencana Banjir Sumatra, Purbaya Siap Tambah Dana BNPB

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) yang dianggarkan di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut prioritas utama pemerintah dalam kondisi bencana seperti saat ini adalah penyelamatan masyarakat, evakuasi, layanan logistik, pengungsian, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya dibiayai oleh APBN melalui DSP yang dikelola di bawah BNPB.

    “Ini dibiayai negara melalui BNPB dengan skema Dana Siap Pakai. BNPB membelanjakan Dana Siap Pakai ini sesuai kebutuhan masyarakat terdampak selama Tanggap Darurat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025). 

    Kendati demikian, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada pemerintahan Joko Widodo itu tak memerinci lebih lanjut besaran DSP dimaksud. Dia menyebut besaran dananya akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk kepentingan Tanggap Darurat, dan akan dibelanjakan secara akuntabel.

    Secara terpisah, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memberikan tambahan anggaran ke BNPB untuk penanganan bencana alam di Aceh dan Sumatera. Menurut Bendahara Negara, saat ini BNPB masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp500 miliar lebih. Apabila merujuk kepada Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, outlook anggaran BNPB 2025 adalah Rp2 triliun. 

    “Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kami siap juga menambah, dan sudah ada di anggarannya. Ini tergantung permintaan BNPB. Kan Anda tahu saya kaya,” ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025 di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya tidak mengingat jelas pos anggaran di APBN yang sudah disiapkan untuk kebutuhan situasi darurat bencana seperti saat ini. Namun, dia menyebut pengalokasian tambahan anggaran itu bakal langsung diberikan seketika BNPB menyampaikan pengajuan. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menjamin bahwa dana untuk anggaran biaya tambahan (ABT) itu cukup, termasuk untuk rehabilitasi dampak bencana. 

    “Tinggal BNPB mengajukan ABT [Anggaran Biaya Tambahan] ke kami. Nanti kami proses,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari ini, Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat turut bertolak ke Sumatra untuk memantau kondisi daerah terdampak bencana. 

  • Surplus Neraca Dagang RI Susut, Purbaya Sebut Akibat Permintaan Domestik Pulih

    Surplus Neraca Dagang RI Susut, Purbaya Sebut Akibat Permintaan Domestik Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai surplus neraca dagang Indonesia pada Oktober 2025 yang semakin susut justru menandai perbaikan permintaan domestik. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 mengalami surplus senilai US$2,39 miliar. Ini menjadi surplus ke-66 kalinya secara beruntun sejak Mei 2020, tetapi menjadi yang terendah sejak April 2025 dan lebih rendah dari Oktober 2024 yaitu US$2,71 miliar.

    Namun demikian, Purbaya menilai pembukuan surplus yang lebih rendah itu menjadi tanda bahwa permintaan domestik membaik. Sebaliknya, surplus neraca dagang yang terlalu besar, di mana berarti nilai ekspor melambung tinggi, dinilai olehnya menjadi tanda-tanda bahwa permintaan domestik buruk. 

    “Kalau surplusnya kegedean, tandanya apa? Permintaan domestik kan jelek. Kalau surplusnya menyusut tetapi masih surplus, artinya ada tanda-tanda perbaikan di domestic demand. Jadi Anda enggak bisa terjemahkan langsung satu titik aja,” terangnya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Menurut Purbaya, perlu untuk melihat seperti apa perkembangan neraca perdagangan Indonesia ke depan. Dia memperkirakan apabila kinerja surplus perdagangan membaik, maka bisa jadi menjadi tanda bahwa ekonomi domestik membaik. 

    “Kita lihat beberapa bulan ke depan seperti apa. Kalau balik ke normal, artinya ekonomi domestik mulai normal lagi dengan permintaan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya,” jelasnya. 

    Seperti diberitakan sebelumnya, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$2,39 miliar secara tahunan (year on year/YoY) pada Oktober 2025. Angka itu merupakan surplus neraca perdagangan terendah sejak April 2025 atau dalam enam bulan terakhir. 

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Isnartini mengatakan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor Oktober sebesar US$24,24 miliar atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

    Sementara itu, nilai impor Oktober 2025 mencapai US$21,84 miliar atau turun 1,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan impor migas.

    “Neraca perdagangan Indonesia dengan ini telah mencatat surplus selama 66 bulan berturut turun sejak Mei 2020,” ujar Pudji pada Rabu (1/10/2025). 

    Surplus pada Oktober 2025 lebih ditopang pada komoditas nonmigas yaitu sebesar US$4,41 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewan/nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas defisit US$1,92 miliar dengan komoditas penyumbang defisit yaitu minyak mentah dan hasil minyak.

  • Janji Libas Barang Impor Ilegal, Purbaya Balik Tagih Pajak dari Pengusaha

    Janji Libas Barang Impor Ilegal, Purbaya Balik Tagih Pajak dari Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan janjinya untuk melindungi industri dan pelaku usaha di dalam negeri. Sebaliknya, dia juga meminta pengusaha juga taat membayar kewajiban pajaknya. 

    Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Nasional) Kadin Indonesia, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Purbaya mengatakan bahwa akan menjaga jalur-jalur perbatasan atau pintu masuk arus barang dari luar negeri. Dia mencontohkan upayanya selama ini menertibkan pakaian impor bekas yang secara aturan ilegal.

    “Saya jaga border kita dari [barang-barang] ilegal. Kemarin kan ada ribut-ribut thrifting, nanti habis itu baja, habis itu lagi sepatu. Jadi kami jaga domestic demand dan domestic market,” terangnya kepada para peserta Rapimnas Kadin di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/1/2025). 

    Usai permintaan domestik dan pasar dalam negeri yang diperbaiki, Purbaya lalu mengingatkan kewajiban pengusaha kepada negara yakni membayar pajak.  “Untuk teman-teman pengusaha, kalau sudah sukses jangan lupa bayar pajak,” ujarnya. 

    Usai acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik upaya pemerintah untuk melakukan deregulasi dan debottlenecking dunia usaha. Dia menyatakan Kadin siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta daya beli masyarakat maupun investasi. 

    Di sisi lain, Anindya juga menyatakan dunia usaha siap untuk menyerap likuiditas yang telah disiapkan pemerintah melalui Menkeu Purbaya di bank-bank BUMN. Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya sejak September 2025 telah memindahkan kas pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum serta bank daerah dengan total Rp276 triliun. 

    “Kami siap juga untuk menyerap likuiditas yang telah disediakan untuk memajukan ekonomi setelah terus mencapai perlahan mencapai 8%,” tuturnya. 

  • Ada Event Belanja Nasional Akhir 2025, Transaksi Dibidik Tembus Rp120 Triliun

    Ada Event Belanja Nasional Akhir 2025, Transaksi Dibidik Tembus Rp120 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan sejumlah langkah optimalisasi event belanja nasional pada akhir tahun 2025 atau bertepatan dengan periode hari raya Natal dan tahun baru (Nataru).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal tersebut diupayakan dengan penerapan diskon transportasi, pergelaran pariwisata, kampanye belanja di gerai ritel modern, serta belanja online.

    “Kita melakukan optimalisasi event belanja nasional, angka total yang di-spending ditargetkan Rp120 triliun,” kata Airlangga saat berbicara dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Secara terperinci, diskon transportasi terdiri dari moda kapal laut, kereta api, penyeberangan, dan pesawat udara hingga 10 Januari 2026.

    Sementara itu, optimalisasi belanja dilakukan dengan penyelenggaraan Epic Sale pada 1—31 Desember 2025 yang melibatkan gerai ritel modern dengan target transaksi Rp56 triliun, dan lebih dari 220 gerai ritel terlibat.

    Airlangga lantas menyampaikan bahwa transaksi dari hari belanja online nasional (Harbolnas) dibidik mencapai Rp34 triliun sepanjang periode 10 hingga 16 Desember 2026.

    Terdapat pula event Belanja di Indonesia Aja (Bina) yang menggelar event Bina Indonesia Great Sale pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Targetnya ialah menghasilkan hingga Rp30 triliun.

    “Sehingga ke depan kami optimistis di tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” ujar Airlangga

    Adapun, Mandiri Institute mencatat Mandiri Spending Index (MSI) per 16 November 2025 berada di level 312,8, atau tumbuh 1,5% secara mingguan (week on week/WoW).  

    Kenaikan ini relatif stabil jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada pekan sebelumnya yang mencapai 1,7%. Sebagai catatan, MSI tercatat mengalami tren penurunan sepanjang kuartal III/2025.

    Tim Ekonom Mandiri Institute pun menilai kenaikan belanja ini menjadi sinyal awal penguatan konsumsi menjelang periode libur Nataru. Secara spesifik, peningkatan belanja jelang akhir tahun mulai terlihat signifikan pada sektor transportasi, khususnya moda darat.  

    “Belanja tiket kereta melanjutkan tren akselerasi, naik 6,3% WoW, lebih tinggi dibandingkan 5,1% pada minggu sebelumnya. Sementara itu, tiket pesawat naik 2,4% WoW setelah sempat terkontraksi 1,7% pada minggu sebelumnya,” tulis Office of Chief Economist Bank Mandiri dalam laporannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

  • Permintaan Naik, Industri Makanan dan Minuman Pede Tumbuh 6% di 2025

    Permintaan Naik, Industri Makanan dan Minuman Pede Tumbuh 6% di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap permintaan industri makanan dan minuman (mamin) menunjukkan tren kenaikan memasuki kuartal IV/2025. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, peningkatan ini terutama dipicu momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang akan berlanjut ke perayaan Imlek dan Ramadan yang membuat kondisi pasar pada akhir tahun mulai bergerak positif.

    “Q4 ini permintaan sudah mulai naik ya, dari sektor retail ya karena memang menghadapi Nataru dan langsung nyambung Imlek sama Lebaran,” ujar Adhi saat ditemui di sela-sela agenda Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Senin (1/12/2025). 

    Meski demikian, Gapmmi menilai bahwa pemulihan penjualan ritel ke konsumen (selling out) masih sangat dipengaruhi daya beli, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Adhi menegaskan bahwa kinerja industri akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga momentum konsumsi. 

    Untuk itu, Gapmmi mengapresiasi berbagai program perlindungan sosial pemerintah, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan program magang yang dinilai dapat membantu menggerakkan ekonomi. 

    “Mudah-mudahan dengan program-program pemerintah yang terus-menerus, kemarin ada BLT, kemudian ada program magang dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi kita,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi fokus perhatian karena sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah disebut perlu mempercepat penyerapan anggaran kementerian dan lembaga sebagai salah satu cara mendongkrak permintaan masyarakat.

    Adhi mengungkapkan bahwa dari sisi produsen, kapasitas suplai, dan distribusi sudah meningkat signifikan. Permintaan dari distributor hingga ritel tercatat bergerak positif dalam beberapa minggu terakhir. Namun, dia menekankan perlunya dorongan tambahan agar penjualan dari ritel ke konsumen dapat ikut meningkat.

    Dengan kondisi tersebut, Gapmmi tetap optimistis bahwa industri makanan dan minuman mampu mencatat pertumbuhan yang kuat hingga akhir 2025. 

    “Kalau saya yakin sih pertumbuhan seharusnya di atas 6%. Di atas 6% ya sepanjang tahun ini, sampai akhir tahun,” tuturnya. 

    Dia menyebut, sebagian besar pelaku industri telah menyiapkan distribusi hingga ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Kesiapan ini diyakini dapat menjaga kelancaran pasokan selama periode permintaan tinggi pada akhir tahun.

    Selain itu, Gapmmi berharap berbagai langkah pemerintah, khususnya kebijakan fiskal dan bantuan penguatan daya beli, dapat berjalan sinkron sehingga dampaknya terasa langsung pada konsumsi masyarakat. 

    Adhi menegaskan bahwa jika kebijakan berjalan efektif, prospek ekonomi nasional pada akhir tahun akan lebih solid.

  • RI Banjir Tax Holiday dan Allowance buat Pengusaha, Ekonomi 2026 Diyakini Lampaui 5,4%

    RI Banjir Tax Holiday dan Allowance buat Pengusaha, Ekonomi 2026 Diyakini Lampaui 5,4%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha bahwa pemerintah masih menggelontorkan berbagai insentif dan pembebasan pajak. Dengan insentif pajak berupa tax holiday maupun tax allowance itu, target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4% itu diharapkan bisa terlampaui.

    Pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Indonesia, Airlangga menyampaikan kepada para pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut akan insentif fiskal yang sudah disediakan pemerintah untuk dunia usaha.

    Airlangga menyebut pada 2026 pemerintah masih menganggarkan belanja perpajakan berupa tax holiday untuk pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi penanaman modal minimal Rp500 miliar, untuk periode 5 sampai dengan 20 tahun.

    “Kemudian juga ada tax untuk [investasi] Rp100 miliar itu tax holiday-nya Rp50 miliar. Ada tax allowance pembebasan impor dan super tax deduction masih ada,” terangnya kepada para pengusaha di Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025). 

    Dengan berlanjutnya insentif fiskal, Airlangga menyatakan optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4% bisa tercapai. Dia bahkan meyakini target itu bisa tercapai dengan berbagai fasilitas pengurangan pajak yang sudah diberikan untuk pengusaha. 

    “Tentu kami optimis tahun 2026 Indonesia harapannya bisa lebih tinggi dari APBN 5,4%, dan ini kuncinya pada yang hadir di ruangan ini. Jadi kalau yang di ruangan ini optimistis, Indonesia akan optimistis,” ucapnya. 

    Sejalan dengan hal tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dunia usaha juga memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk membantu pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja. 

    Merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipaparkan olehnya, realisasi investasi tahun ini sudah mencapai Rp1.434 triliun dari target Rp1.900 triliun. Dari investasi tersebut, jumlah penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang. 

    “Program-program Bapak Presiden yang harus ataupun diharapkan bisa didukung oleh Kadin, termasuk kami menyiapkan anak-anak muda untuk siap kerja. Kita punya lulusan 1,5 juta sarjana setiap tahun dan kalau Bapak-Bapak buka lowongan ditulis di bawahnya berpengalaman 1 tahun 2 tahun, sehingga yang mau masuk ke lapangan kerja itu di-reject duluan,” papar Airlangga. 

  • 286 Dapur Gizi Layani Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    286 Dapur Gizi Layani Pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini terbukti tidak hanya berperan dalam intervensi pemenuhan gizi harian, tetapi juga menjadi fasilitas paling siap menangani situasi darurat, termasuk bencana alam. 

    “Kami juga sudah bisa membuktikan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya berfungsi melakukan intervensi pemenuhan gizi. Tapi juga fasilitas yang paling siap menghadapi bencana,” kata Dadan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Dalam musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kata Dadan, SPPG menjadi unit yang langsung bergerak cepat membantu masyarakat terdampak.

    Menurut Dadan, total 286 SPPG telah berada dalam status on duty dan langsung melayani para pengungsi di tiga provinsi tersebut.

    “Jadi, dalam kondisi bencana di Aceh, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat ada 286 SPPG yang on duty, jadi langsung meng handle para korban,” ujarnya.

    Di Aceh, terdapat 55 SPPG yang dikerahkan untuk menangani kebutuhan pangan dan gizi para penyintas di berbagai titik pengungsian. Sementara itu, di Sumatera Utara, yang menjadi wilayah dengan dampak bencana paling luas, 173 SPPG aktif melayani ribuan pengungsi sejak hari pertama. 

    Adapun di Sumatera Barat, 66 SPPG bergerak melayani warga yang terpaksa meninggalkan rumah akibat banjir dan tanah longsor.

    “Di Aceh ada 55 SPPG yang melayani pengungs, Di Sumut ada 173 SPPG yang melayani pengungs,i Dan di Sumatera Barat ada 66 SPPG yang melayani pengungsi,” ujarnya.