Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Bukan Hanya Tuntutan Buruh, Ini 8 Harapan Pengusaha di Hari Buruh 2025!

    Bukan Hanya Tuntutan Buruh, Ini 8 Harapan Pengusaha di Hari Buruh 2025!

    Jakarta: Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025 kemarin tak hanya menjadi panggung suara pekerja, tapi juga momen bagi pelaku usaha menyampaikan aspirasi dan harapan. 
     
    Di tengah sorotan publik terhadap hubungan industrial, pengusaha menyuarakan semangat kolaborasi demi kemajuan ekonomi nasional.
    Pengusaha apresiasi kehadiran Presiden Prabowo 
    Anggota Dewan Pengupahan Nasional sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, mengapresiasi peringatan Hari Buruh yang dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta. 
     
    Baginya, kehadiran Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi negara merupakan sinyal positif.

    “Kehadiran Presiden dapat menyemangati para pekerja Indonesia untuk semakin meningkatkan skill, keahlian dan kompetensi sesuai dengan harapan pelaku usaha,” kata Sarman dalam keterangan yang diterima Medcom.id, Jumat, 2 April 2025.
     

    8 tuntutan dan harapan pengusaha untuk buruh 2025
    Sarman menegaskan, dunia usaha juga punya tuntutan dan harapan kepada para pekerja di momen Hari Buruh 2025. Ada delapan poin yang ia sampaikan mewakili suara pelaku usaha:

    Pekerja diharapkan semakin meningkatkan produktivitas di tempat kerja masing-masing.
    Fokus pada peningkatan skill, keahlian, dan kompetensi agar tetap relevan dengan kebutuhan industri.
    Menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.
    Meningkatkan disiplin dan semangat kerja.
    Menghormati serta menjalankan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
    Mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
    Menyuarakan kepentingan bersama dalam pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan.
    Menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif demi masa depan ekonomi Indonesia.

    Sambut positif pembentukan dewan kesejahteraan buruh nasional dan satgas PHK
    Pelaku usaha juga menyambut baik gagasan Presiden tentang pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. 
     
    Bagi Sarman, dua inisiatif ini sangat strategis untuk mendorong kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlangsungan usaha.
     
    “Melalui Dewan Kesejahteraan Buruh ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah langkah dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Karena kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hanya tanggung jawab pengusaha tapi juga tanggung jawab negara,” ujarnya.
     
    Sementara pembentukan Satgas PHK diyakini akan membantu memitigasi potensi pemutusan hubungan kerja yang bisa terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
    Dorong kolaborasi hadapi gejolak global
    Sarman juga mengajak seluruh elemen, baik pekerja maupun pengusaha, untuk mengedepankan semangat kolaborasi dalam menghadapi tantangan global.
     
    “Mari kita tingkatkan semangat kolaborasi dan harmonisasi membangun ekonomi Indonesia di tengah situasi geo politik dan perekonomian global yang penuh ketidakpastian dan perang dagang yang semakin terbuka,” ungkap dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Bos Pengusaha Minta Buruh Jangan Asal Demo dan Mogok Kerja, Tuntut Ini

    Bos Pengusaha Minta Buruh Jangan Asal Demo dan Mogok Kerja, Tuntut Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hari Buruh yang jatuh 1 Mei 2025 menjadi momentum adanya pembenahan di sektor ini. Selain buruh yang menuntut adanya kesejahteraan, kalangan pengusaha juga memiliki tuntutan di hari buruh, diantaranya adalah meminta buruh agar menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk masa depan ekonomi Indonesia.

    “Artinya investor itu bukan hanya melihat kenyamanan, infrastruktur, masalah pertanahan, tapi juga kan mereka juga lihat kondusivitas daripada pekerja-pekerja buruh, kita sehingga kita harapkan juga dari sisi buruhnya juga harus berperan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/5/2025).

    Kondusivitas menjadi bagian penting bagi investor untuk tetap bisa menjalankan usahanya, sehingga peran buruh menjadi sangat penting.

    “Misalnya, bagaimana masalah perselisihan hubungan industrial itu diselesaikan secara musyawarah, mufakat, tidak perlu harus demo lah, mogok kerja, kayak gitu-gitu kan juga memberikan pengaruh pada suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif,” kata Sarman.

    Foto: Aksi long march dari Konfederasi KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat demo May Day di Kawasan depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Aksi long march dari Konfederasi KASBI dan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) saat demo May Day di Kawasan depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/5/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    Selain itu, ada tuntutan lain dari pengusaha yakni para buruh dan pekerja agar semakin meningkatkan produktivitas di tempat kerja masing masing, kemudian meningkatkan skill, keahlian dan kompetensi, lalu menjaga selalu hubungan industrial yang harmonis dan kondusif

    Tidak ketinggalan untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja, menghormati dan menjalankan peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan masing masing serta prinsip kepentingan bersama pengusaha dan pekerja dalam perumusan revisi UU Ketenagakerjaan.

    Jika berbagai aspek itu terpenuhi, maka diharapakan kesejahteraan buruh juga bisa meningkat.

    “Karena kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hannya tanggung jawab Pengusaha tapi juga tanggung jawab Negara,” sebut Sarman.

    (fys/wur)

  • Hari Buruh Harus Jadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

    Hari Buruh Harus Jadi Momentum Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

    Jakarta –

    Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan perayaan Hari Buruh di Indonesia harus menjadi momentum refleksi dan aksi nyata untuk mengatasi isu-isu mendesak seperti pengangguran, kesejahteraan, dan upah layak.

    Masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Upaya peningkatan ketersediaan lapangan kerja dan penetapan upah yang adil adalah langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Sehingga Hari Buruh tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga tonggak perubahan signifikan bagi nasib pekerja di Indonesia.

    “Perayaan Hari Buruh di Indonesia setiap tahun seharusnya bukan hanya sekadar ajang demonstrasi dan penyaluran aspirasi. Tetapi juga menjadi refleksi bersama terhadap kondisi pekerja yang terpuruk akibat pengangguran dan upah yang tidak layak. Dengan adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, diharapkan Indonesia dapat berjalan menuju solusi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan mengurangi angka pengangguran,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai 5% dari angkatan kerja. Hal yang mengkhawatirkan adalah TPT di kalangan generasi muda, antara usia 15-24 tahun, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fenomena ‘sarjana menganggur’ masih menjadi ironi, di mana lulusan perguruan tinggi kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Ini menunjukkan adanya mismatch antara output sistem pendidikan dan kebutuhan riil industri.

    “Angka ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia yang memiliki populasi besar dan angkatan kerja yang terus bertambah. Meski pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, kenyataannya pengangguran masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian lebih,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, perayaan Hari Buruh juga harus dimanfaatkan oleh para para pekerja untuk menuntut hak mereka, termasuk upah yang layak. Upah minimum di sejumlah provinsi di Indonesia dirasa masih di bawah standar kebutuhan hidup layak. Semisal UMP 2025 di pulau Jawa, UMP Jawa Barat sebesar Rp 2.191.232, UMP Jawa Tengah Rp 2.169.348 serta UMP Jawa Timur Rp 2.035.985, masih dirasa tidak seimbang dengan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, masalah pengangguran dan ketidakadilan upah saling terkait. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak pekerja yang bersedia menerima pekerjaan dengan upah di bawah standar demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan dan memperburuk kondisi pasar kerja.

    “Dalam banyak kasus, pekerja terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah karena keterbatasan pilihan akibat pengangguran yang tinggi. Fenomena ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana upah yang rendah berkontribusi pada ketidakpuasan dan kondisi kerja yang memprihatinkan,” pungkas Bamsoet.

    (ega/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bamsoet: Danantara Bukti Presiden Prabowo Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa – Halaman all

    Bamsoet: Danantara Bukti Presiden Prabowo Konsolidasikan Kekuatan Ekonomi untuk Kemandirian Bangsa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan pembentukan dan konsolidasi Badan Pengelola Investasi, Danantara, menjadi bukti nyata keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi kemandirian ekonomi nasional.

    Menurut Bamsoet, langkah Presiden bukan sekadar reformasi struktural, tetapi juga bentuk respons strategis terhadap perubahan tatanan global yang penuh ketidakpastian.

    ‘’Forum konsolidasi Danantara layak dimaknai sebagai langkah lanjutan dari Presiden Prabowo mengonsolidasi semua potensi kekuatan ekonomi nasional, menyusul pendirian Danantara yang akan menjadi salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dari konsolidasi itu, tampak sangat jelas upaya Presiden untuk mengeskalasi potensi kemandirian Indonesia,’’ ujar Bamsoet dalam keterangan pers, dikutip pada Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet menanggapi pengarahan Presiden Prabowo Subianto dalam townhall meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Senin, 28 April 2025. Dalam forum itu, Presiden bahkan sempat menyampaikan teguran kepada para direksi BUMN terkait kinerja dan efektivitas tata kelola.

    Bamsoet menyebut, per Maret 2025, konsolidasi Danantara telah mencakup 844 BUMN dengan total aset mencapai 982 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp16.508 triliun (kurs Rp 16.810 per dolar AS). 

    Angka ini diyakini masih bisa meningkat bila digabungkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) strategis Indonesia seperti nikel, tembaga, emas, dan batu bara yang sangat dibutuhkan pasar dunia.

    “Ketika sebagian potensi kekuatan ekonomi nasional itu perlu diwadahkan dalam Danantara, itu adalah strategi dan kebijakan Presiden Prabowo menanggapi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan berlarut-larutnya ketidakpastian,” tegas Ketua MPR RI ke-15 danKetua DPR RI ke-20 tersebut.

    “Tatanan dunia praktis telah berubah, sehingga NAFTA (Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara) bubar dengan sendirinya karena Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor semaunya sendiri,” sambungnya.

    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga menyoroti perubahan arus investasi dunia, di mana banyak negara kini mulai mengalihkan fokus pada industri strategis, terutama pertahanan. Indonesia, kata dia, tidak bisa tinggal diam dan harus memperkuat ketahanan ekonominya.

    Bamsoet menegaskan bahwa keberadaan Danantara sebagai badan pengelola investasi negara (BPI) akan memainkan peran penting dalam mengolah kekayaan nasional menjadi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata.

    “Melalui konsolidasi yang berkelanjutan, Danantara diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah semua sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari pengelolaan semua potensi SDA itu diharapkan akan tercipta banyak lapangan kerja,’’ pungkasnya.

  • Respons Kadin soal Wacana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Respons Kadin soal Wacana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha menyambut baik ide dan gagasan Kepala Negara RI untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    “Melalui Dewan Kesejahteraan Buruh ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, serta langkah dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Pasalnya, Sarman menilai kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hanya tanggung jawab pengusaha, melainkan juga tanggung jawab negara.

    Selain membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) agar tidak ada gelombang PHK yang terjadi di Tanah Air.

    Menurut Sarman, kehadiran Satgas PHK bisa memitigasi dan mengantisipasi agar PHK tidak terjadi di kemudian hari. Meski begitu, Satgas ini dinilai juga harus ada campur tangan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha.

    “Karena PHK umumnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengusaha jika prospek dan kelangsungan usahanya tidak memiliki peluang untuk bertahan dan bangkit,” ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah kado kepada para buruh, salah satunya dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya adalah memberikan nasihat kepada presiden terkait undang-undang (UU) maupun regulasi yang selama ini tidak memihak kepada para buruh.

    “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasehat kepada presiden mana UU yang enggak beres dan enggak melindungi beres, mana regulasi yang enggak benar dan segera akan kita perbaiki,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo juga menyatakan akan menghapus sistem outsourcing dalam waktu dekat. Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor.

    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing tapi kita juga harus realistis kita juga harus menjaga kepentingan para investor,” katanya.

    Sebab, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang dapat menyerap tenaga kerja. 

  • Pengusaha Turut Sampaikan 8 Tuntutan & Harapan di Hari Buruh 2025

    Pengusaha Turut Sampaikan 8 Tuntutan & Harapan di Hari Buruh 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar para buruh/pekerja meningkatkan kinerja di tempat kerja masing-masing. Permintaan ini disampaikan bertepatan dengan momentum perayaan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025).

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha juga mempunyai delapan tuntutan dan harapan kepada seluruh buruh dan pekerja di Indonesia, seiring dengan peringatan Hari Buruh 2025.

    “… antara lain para buruh dan pekerja agar semakin meningkatkan produktivitas di tempat kerja masing-masing,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Sarman mengatakan, pengusaha juga meminta agar buruh/pekerja dapat meningkatkan skill, keahlian, dan kompetensi, serta menjaga selalu hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

    “Mari kita jadikan momentum hari buruh ini menjaga dan meningkatkan hubungan industrial yang semakin harmonis dan kondusif untuk kemajuan perekonomian Indonesia,” ujarnya.

    Sarman menambahkan, pengusaha turut berharap agar buruh/pekerja mampu meningkatkan disiplin dan semangat kerja, menghormati dan menjalankan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB).

    Di samping itu, Kadin berharap buruh dapat mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam mennyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan masing-masing.

    Selain itu, Kadin juga menyinggung terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurutnya, perlu adanya prinsip kepentingan bersama pengusaha dan pekerja dalam perumusan revisi UU Ketenagakerjaan. Pengusaha juga berharap agar buruh menjaga usaha dan investasi yang kondusif untuk masa depan ekonomi Indonesia.

    Di sisi lain, dia juga menyebut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah perayaan May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas) pada hari ini bisa menjadi pemantik para buruh/pekerja untuk dapat semakin meningkatkan kompetensi.

    “Pengusaha memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat tinggi pada peringatan Hari Buruh tahun ini yang dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta,” tuturnya.

    Menurut Sarman, kehadiran presiden dapat menyemangati para pekerja Indonesia untuk semakin meningkatkan skill, keahlian, dan kompetensi sesuai dengan harapan pelaku usaha.

  • Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    Ancam Keberlangsungan Industri, Deklarasi Pembatalan Pasal Tembakau PP 28/2024 Menggema di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Gelombang penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan terus menguat.

    Deklarasi pembatalan ini disampaikan secara tegas dalam Forum Diskusi Jawa Pos 2025 bertajuk “Membedah Dampak PP 28/2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur” yang digelar di Surabaya, Selasa (29/4/2025).

    Dukungan terhadap penolakan PP 28/2024 datang dari berbagai asosiasi, termasuk Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Jawa Timur, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Luar-Griya Indonesia (AMLI), Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (PERPEKSI), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Rokok (GAPERO) Surabaya, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), serta Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI).

    Deklarasi yang diprakarsai FSP RTMM SPSI menyepakati bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengancam keberlangsungan industri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, termasuk hilangnya mata pencaharian jutaan petani, pekerja pabrik, dan pedagang kecil yang bergantung pada ekosistem industri tembakau.

    Ketua FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo , menegaskan bahwa pasal tembakau dan makanan-minuman dalam PP 28/2024 merupakan ancaman nyata bagi industri tembakau dan turunannya di Jawa Timur. “Mulai dari hulu hingga hilir, dari petani tembakau dan cengkeh, hingga pekerja di pabrik rokok dan industri makanan minuman yang terkait, semuanya ada di Jawa Timur dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah,” ujarnya.

    Purnomo mencontohkan kontribusi sektor ini melalui penerimaan cukai rokok yang mencapai triliunan rupiah, bahkan menyentuh Rp200 triliun lebih, baik untuk pendapatan Jawa Timur maupun nasional. Meski memberikan kontribusi besar, perubahan regulasi yang semakin memberatkan industri menjadi sorotan. “Dulu ada PP 109/2012, sekarang muncul PP 28/2024. Ini jelas dirasakan dampaknya dan kami mempertanyakan siapa yang berada di balik ini,” katanya.

    Purnomo juga menyinggung pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang dinilai memiliki kekuatan finansial untuk mempengaruhi kebijakan. “Mereka punya duit, bisa memengaruhi eksekutif serta legislatif dan membuat peraturan yang implementasinya bisa terbina dengan baik untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat dan pekerja,” tegasnya.

    Beberapa pasal tembakau dalam PP 28/2024 dianggap sangat merugikan, seperti larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan pemajangan iklan produk tembakau di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang mana merupakan buah pengaturan dari produk aturan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang belakangan sedang dalam kontroversi terkait kredibilitas dan independensinya.

    Purnomo memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu ketat akan mendorong konsumen mencari rokok yang lebih murah, yang berujung pada maraknya peredaran rokok ilegal. “Kalau semua diatur, maka orang akan mencari rokok yang lebih murah, parahnya lagi rokok ilegal. Dampaknya sangat luas sekali. Pendapatan negara berkurang, pabrik banyak tutup. Kalau itu terjadi, anggota kami ter-PHK. Jangan sampai ini terjadi,” katanya.

    Sebagai solusi, FSP RTMM SPSI Jawa Timur menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau yang terdapat di PP 28/2024. “Dampaknya sangat negatif pada ekonomi Jawa Timur dan nasional,” tegas Purnomo.

    Gelombang penolakan yang diinisiasi oleh FSP RTMM SPSI Jawa Timur ini menjadi gambaran suara akar rumput industri yang tidak bisa lagi diabaikan. Pemerintah diharapkan membuka dialog konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi adil dan berkelanjutan bagi masa depan industri tembakau di Indonesia.

  • Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Pertumbuhan Investasi Melambat, Ekonom Ungkap Penyebab dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan permintaan dari dalam dan luar negeri diyakini menjadi penyebabnya.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan secara eksternal, ketidakpastian global yang timbul akibat eskalasi perang dagang bisa menjadi pemicu penurunan investasi langsung.

    Yusuf mencontohkan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Amerika Serikat (AS) dan China berpotensi mengalami perlambatan akibat perang dagang. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan komoditas utama ekspor Indonesia seperti minyak sawit (CPO) dan batu bara dari  negara-negara tersebut.

    “Hal ini diperparah penurunan indeks harga komoditas energi dari 100,8 pada 2024 menjadi 94,5 pada 2025. Penurunan harga ini tidak hanya menekan pendapatan ekspor, tetapi juga mengurangi daya tarik sektor ekstraktif bagi investor,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

    Selain tekanan eksternal, dia meyakini faktor domestik turut memperlemah kinerja investasi. Menurutnya, ketidakpastian politik dan kebijakan fiskal di masa transisi pemerintahan mendorong pelaku usaha untuk bersikap menunggu dan mengawasi (wait-and-see).

    Akibatnya, pelaku usaha menunda ekspansi sampai regulasi dan insentif yang akan diberikan pemerintah baru sudah lebih jelas.

    Di sisi lain, sambungnya, deflasi yang terjadi pada Januari–Februari 2025 menjadi sinyal melemahnya permintaan domestik. Meskipun secara teknis menurunkan harga barang, Yusuf melihat deflasi tersebut mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.

    “Yang pada akhirnya mengurangi prospek pasar domestik sebagai tujuan investasi dan juga menahan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi menjadi lebih besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Yusuf melihat kondisi moneter global dan domestik juga mempengaruhi investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal. Prospek ketidakpastian global dan kenaikan harga-harga barang impor membuat bank-bank sentral cenderung menahan suku bunga.

    Dia mencontohkan Bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed yang diprediksi hanya menurunkan suku bunga sebesar 0,5% pada 2025, yang mana lebih rendah dari ekspektasi sebelumnya. Akibatnya, bank sentral negara lain seperti Indonesia akan turut lebih lama mempertahankan suku bunga tinggi agar menahan modal asing dari pasar keuangan dalam negeri.

    Sejalan dengan itu, Yusuf meyakini biaya pinjaman akan semakin meningkat. Setidaknya itu terlihat dari adanya indikasi perlambatan pertumbuhan kredit perbankan dari 10,3% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Februari menjadi 9,16% YoY pada Maret 2025.

    “Meskipun kredit investasi masih tumbuh cukup tinggi 13,36% YoY, perlambatan pada kredit konsumsi dan modal kerja menunjukkan menurunnya aktivitas ekonomi secara keseluruhan, yang akhirnya menahan ekspansi sektor riil,” ungkapnya.

    Masalahnya, sambung Yusuf, investasi menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB). Sepanjang tahun lalu misalnya, investasi berkontribusi hingga 29,15% terhadap pembentukan PDB Indonesia (tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga).

    “Ketika pertumbuhan PMTB [investasi] melambat, kontribusinya terhadap PDB pun menurun. Dengan demikian, perlambatan investasi menjadi salah satu faktor utama di balik melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2025,” tutup Yusuf.

    Data Perlambatan Investasi

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% YoY.

    Kendati demikian, jika dibandingkan dengan pertumbuhan investasi pada periode yang sama tahun lalu maka terjadi perlambatan pertumbuhan.

    BKPM mencatat realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024, yang mana angka tersebut tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.

    Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.

    “Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.

    “Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk,” kata Rosan.

  • Soal Kebijakan Tarif Trump, Perbanas Institute Serukan Peran Strategis Akademisi Formulasi Kebijakan – Halaman all

    Soal Kebijakan Tarif Trump, Perbanas Institute Serukan Peran Strategis Akademisi Formulasi Kebijakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perbanas Institute menyelenggarakan Seminar Ekonomi bertema ‘Kebijakan Tarif Trump dan Langkah Indonesia di Masa Depan’, Selasa (29/4/2025).

    Seminar yang digelar secara hybrid ini menjadi forum strategis untuk membahas dampak kebijakan proteksionisme global terhadap Indonesia dan strategi adaptif yang perlu diambil.

    Rektor Perbanas Institute, Prof. Hermanto Siregar, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump telah memicu risiko resiprokal sebesar 11 persen hingga 15% terhadap 57 negara di dunia, dengan eskalasi terbesar terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

    “Sebagai pusat pengembangan keilmuan ekonomi dan bisnis, Perbanas Institute
    berkomitmen menjadi bagian dari solusi atas tantangan global ini. Kita harus membaca peluang di balik perubahan tersebut dan mengembangkan inovasi sektor domestik,” ujarnya.

    Menurutnya, Perbanas Institute berkomitmen aktif menjadi bagian dari solusi atas tantangan global yang dihadapi bangsa.

    “Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan diskusi panel seperti ini, yang diharapkan mampu membawa manfaat baik kepada semua,” kata Prof. Hermanto Siregar.

    Dalam sesi keynote speech, Dr. Aviliani, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi KADIN Indonesia sekaligus dosen senior Perbanas Institute, menekankan bahwa Indonesia memilih jalur diplomasi dengan Amerika Serikat, terutama untuk melindungi sektor padat karya yang rentan terdampak.

    “Indonesia harus proaktif memperluas pasar dengan berfokus dalam persiapan dalam negeri, dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Diskusi seperti ini harus berlanjut ke riset berbasis data yang dapat disumbangkan untuk pengambilan kebijakan nasional. Antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat harus kompak. Kita harus fokus ke sektor pangan dan energi sebagai masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Dalam sesi panel, Olvy Andrianita, S.E. dari Kementerian Perdagangan RI menyoroti strategi pemerintah untuk memperluas akses pasar melalui percepatan perjanjian dagang.

    “Kami terus mendorong penyelesaian perjanjian perdagangan agar produk Indonesia tetap kompetitif di tengah ketidakpastian global,” jelasnya.

    Sementara Dr. Arif Wibisono dari Kementerian Keuangan RI menyampaikan bahwa
    Indonesia berupaya memanfaatkan stabilitas ekonomi global untuk memperkuat
    ekonomi domestik.

    Ia menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global, serta fokus investasi pada sektor pertambangan, energi, dan pertanian melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

    “Strategi yang fleksibel dan perencanaan jangka panjang menjadi kunci untuk menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika dunia,” paparnya.

    Dari dunia akademisi, Dr. Tifa Noer Amelia (Perbanas Institute) dan Dr. Sahara (IPB University) menyoroti perlunya reformasi struktural dan diversifikasi pasar ekspor.

    Sementara dari sisi industri, Ian Syarif Tan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia menekankan perlunya inovasi dan efisiensi untuk mempertahankan daya saing global.

    “Agilitas dan inovasi harus menjadi budaya industri kita agar bisa bertahan di tengah tantangan proteksionisme,” ujar Ian Syarif Tan.

    Seminar ini juga menghadirkan perwakilan dari perguruan tinggi dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang memberikan analisis akademis atas dampak kebijakan tarif terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam sektor perdagangan internasional dan keuangan.

    Analisis tersebut memperkuat urgensi pembentukan respons kebijakan yang berbasis pada data, riset, dan sinergi lintas sektor.

    Melalui seminar ini, Perbanas Institute mempertegas komitmennya untuk menjadi katalisator sinergi antara dunia akademik, pemerintah, dan dunia usaha dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

    Perbanas Institute berupaya terus berkontribusi menghasilkan riset berbasis data yang dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan global masa depan.

     

  • Menuju Emisi Nol Bersih di Nusantara, Program Pendampingan Batch Ketiga bagi Industri Digelar

    Menuju Emisi Nol Bersih di Nusantara, Program Pendampingan Batch Ketiga bagi Industri Digelar

    Liputan6.com, Jakarta – Kadin Indonesia, berkolaborasi dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) serta didukung WRI Indonesia, menggelar Corporate Assistance Program (CAP) Batch 3.0 yang dimulai dengan kegiatan kick-off di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif KADIN Net Zero Hub, sebuah platform kolaboratif guna mendukung sektor bisnis Indonesia dalam transisi menuju emisi nol bersih (net zero emission), khususnya pada sektor strategis seperti industri besi dan baja yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia.

    “Melalui Kadin Net Zero Hub, dunia usaha Indonesia didorong untuk mengambil peran nyata dalam mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Inisiatif ini menjadi rumah bersama untuk mempercepat aksi, memperkuat kapasitas, dan memperkuat sinergi lintas sektor menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Syarika Bralini, Founding Member of Kadin Net Zero Hub Kadin Indonesia.

    Sementara itu Executive Director Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara, menyatakan bahwa program CAP Batch 3.0 ini bertujuan agar industri besi dan baja memiliki daya saing global. “Program ini merupakan langkah untuk mendukung industri besi dan baja yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Industri besi dan baja dihadapkan dengan tantangan besar, yakni tingginya emisi gas rumah kaca dan pasar yang semakin kompetitif. Kami berharap, melalui partisipasi dalam program ini, perusahaan dapat memperkuat kapasitas internal dalam mempersiapkan transisi menuju industri yang lebih berdaya saing,” kata Harry.

    Hadir dalam acara ini, Yosef Danianta Kurniawan, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya, yang mewakili Dodiet Prasetyo, Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian. Yosef menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri besi dan baja. “Pemerintah terus berupaya mendorong penerapan prinsip industri hijau serta mempercepat transformasi industri besi dan baja menjadi industri ramah lingkungan melalui adopsi teknologi rendah karbon. Hal ini tidak hanya memperkuat daya saing industri besi dan baja tetapi juga menjadikan indonesia sebagai solusi global dalam menghadapi perubahan iklim,” ujar Yosef. 

    CAP merupakan program pendampingan teknis intensif selama lima bulan yang dirancang guna membantu perusahaan menginventarisasi dan mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) pada scope 1, 2, dan 3. Program ini juga mendukung perusahaan dalam menetapkan target pengurangan emisi berbasis sains (science-based targets), menyusun strategi awal dekarbonisasi, serta mendukung pelaporan kemajuan secara transparan.

    Program ini mencakup sesi kelas dengan para ahli, sesi konsultasi 1:1 bersama mentor, studi kunjungan lapangan, berbagi praktik terbaik dari industri, serta asesmen capaian peserta. Seluruh rangkaian kegiatan didukung oleh platform e-learning Net-Zero Learning Hub (NZLH) yang digunakan untuk pengumpulan tugas, penjadwalan sesi mentoring, dan akses materi pembelajaran guna mendukung jalannya program secara optimal.

    Kick-Off kali ini menandai pelaksanaan batch ketiga dari program CAP. Pada batch sebelumnya, CAP telah meluluskan 27 perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat dalam transisi menuju emisi nol bersih. Dibatch terbaru ini, CAP akan secara khusus mendampingi perusahaan-perusahaan dari sektor besi dan baja yang telah terpilih.

    “Melalui CAP, dekarbonisasi industri harus menjadi upaya bersama yang dapat diadopsi oleh seluruh pelaku usaha. WRI berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi, serta mendorong aksi yang nyata, transformatif, dan akuntabel dengan kecepatan dan skala yang sejalan dengan ilmu pengetahuan” Clorinda Kurnia Wibowo, Senior Manager for Energy andSustainable Business dari WRI Indonesia.

    KADIN Net Zero Hub terus berkomitmen guna menjangkau lebih banyak perusahaan dan mendukung mereka dalam menurunkan emisi karbon. Inisiatif ini menekankan pentingnya kolaborasi dan pendampingan strategis sebagai kunci menuju industri yang berkelanjutan. “Dengan bergabung bersama Kadin Net Zero Hub, perusahaan bisa mendapatkan dukungan langsung dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk mencapai target menuju emisi nol bersih. Melalui program seperti CAP Batch 3.0, kami ingin memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memahami urgensi transisi menuju net zero, tetapi juga dibekali dengan pendampingan praktis dan kolaboratif agar dapat mengambil langkah nyata yang berdampak. Kami percaya, percepatan transformasi industri hanya bisa terwujud dengan kemitraan erat antara dunia usaha, pemerintah, dan organisasi pendukung,” ujar Indah Budiani selaku Executive Director IBCSD.

    Dengan dimulainya batch ketiga ini, KADIN Net Zero Hub berharap dapat mempercepat kontribusi nyata dunia usaha dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat daya saing industri nasional di tengah tuntutan transisi energi global.

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Jawa Tengah, Kamis (20/3). KEK seluas 4.300 hektare ini menjadi kawasan industri terbesar milik negara dan bagian dari kerja sama strategis “Dua Negara, Tama…