Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas – Page 3

    Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti sisi lain dalam pertumbuhan ekonomi 4,87 persen di kuartal I-2025. Termasuk dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda mencatat, sektor industri pengolahan tumbuh 4,55 persen di kuartal I-2025. Padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19,25 persen.

    “Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak,” kata Ikhwan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

    Kemudian, sektor konstruksi yang kontribusinya 9,84 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 2,18 persen. Sedangkan sektor real estate hanya tumbuh 2,94 persen.

    Pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

    Melihat data tersebut, Ikhwan meminta pemerintah mempercepat belanja infrastruktur dan membuka keterlibatan swasta ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, pada pembangunan 3 juta rumah rakyat, renovasi 11.000 sekolah, hingga pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Dampak konstruksi 3 juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri,” tuturnya.

     

  • Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Raker OPOP Jatim Targetkan Dua Ribu Pesantren Berdaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren (Ekotren) melalui One Pesantren One Product (OPOP) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja (Raker) pada Senin-Selasa (5-6/5/2025) di Aria Centra Surabaya.

    Kegiatan ini menjadi momen penting pasca dikukuhkannya Tim Ekotren OPOP Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan April lalu.

    Salah satu tugas Tim Ekotren OPOP Jatim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/250/013/2025 adalah menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis pesantren melalui One Pesantren One Product.

    Ketua Harian OPOP Jatim, Dr. Endy Alim Abdi Nusa, S.IP., MM. menekankan, pentingnya program OPOP dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi pesantren serta memperkuat peran pesantren dalam Pembangunan daerah. “Tujuan besar dari OPOP adalah menjadikan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, melalui tiga pilar utama, yaitu pesantrenpreneur, santripreneur dan sosiopreneur,” kata Endy yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut Endy menjelaskan, bahwa dari 22.039 koperasi aktif di Jawa Timur, terdapat 626 koperasi pondok pesantren aktif dengan jumlah anggota 85.472 dan volume usaha mencapai Rp 870,78 miliar. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh unit usaha di bawah naungan pesantren dapat berkembang dengan sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi,” ujar Endy.

    Raker OPOP Jatim ini membahas road map penguatan dan pengembangan OPOP Jatim 2025-2030. Adapun salah satu fokusnya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi pondok pesantren yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur.

    Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. KH. Akhmad Jazuli, M.Si. dalam arahannya menyampaikan pentingnya program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. “Pondok Pesantren itu kan mengemban tiga fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, mana mungkin pesantren bisa menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat dengan baik, kalau pesantrennya sendiri belum berdaya?” ungkap Jazuli.

    Selain itu, Jazuli ini juga menekankan pentingnya kekompakan tim dalam menjalankan program kerja OPOP Jawa Timur. “Saya berharap Tim OPOP Jatim yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Akademisi, Praktisi Bisnis, Asosiasi, Organ Perangkat Daerah, dan Media dapat menjaga kekompakan dalam mengemban tugas mulia ini,” tutur Jazuli.

    Sementara itu, Sekretaris Tim OPOP Jawa Timur, Mohammad Ghofirin mengungkapkan, target pesantren yang akan diberdayakan melalui program OPOP selama 5 tahun mendatang. “Insya Allah tim akan bekerja maksimal dengan memberdayakan minimal 2.000 pesantren sampai akhir 2030. Kami punya pengalaman selama 5 tahun kemarin, tahun 2019-2024 Program OPOP yang diinisiasi oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, berhasil memberdayakan 1.210 pondok pesantren. Oleh karena itu, kami optimis hingga akhir 2030 minimal 2.000 pondok pesantren akan kami berdayakan,” tegas Ghofirin yang juga dosen Universitas NU Surabaya.

    Raker OPOP Jatim dilaksanakan selama dua hari dan diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya nampak hadir perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, OJK Jawa Timur, ITS, Unair, Unusa, ACSB, Kemenag, Kadin, RRI, TVRI, OPD terkait dan beberapa perwakilan Pondok Pesantren di Jawa Timur. (tok/kun)

  • Kadin yakin deregulasi dan debirokratisasi pacu investasi dan ekspor

    Kadin yakin deregulasi dan debirokratisasi pacu investasi dan ekspor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kadin yakin deregulasi dan debirokratisasi pacu investasi dan ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perdagangan dan Perjanjian Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pahala N. Mansury meyakini program deregulasi dan debirokratisasi dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor bersih.

    Hal ini menyusul optimisme yang muncul meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87 persen pada triwulan pertama 2025.

    “Kita tentunya masih cukup tetap optimistis. Pemerintah telah mencanangkan program deregulasi dan debirokratisasi yang kami harap bisa mendorong peningkatan investasi dan ekspor bersih ke depan,” ujar Pahala, dikutip dari keterangan resmi Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan keyakinan itu hadir karena capaian Indonesia masih relatif cukup baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan negara lain.

    “Kita masih tetap cukup optimis bahwa khususnya di tiga triwulan mendatang ini masih bisa lebih baik dibandingkan apa yang dicapai di triwulan pertama,” kata Pahala.

    Di sisi lain, Pahala mengatakan bahwa Kadin Indonesia membahas pemanfaatan maksimal dari perjanjian perdagangan internasional, khususnya Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), guna memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan nilai global.

    Ia menyatakan Indonesia saat ini memiliki hampir 26 perjanjian perdagangan internasional, termasuk CEPA dengan berbagai negara.

    Menurut Pahala, optimalisasi pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut sangat penting untuk meningkatkan kinerja ekspor dan posisi Indonesia dalam rantai pasok produksi global.

    “Kita harus memiliki mindset untuk menjadikan Indonesia bagian dari global supply chain atau rantai pasok produksi dunia” ujar Pahala.

    Pahala melanjutkan negara-negara lain yang telah menjalin perjanjian CEPA umumnya langsung memosisikan diri sebagai bagian penting dari sistem produksi negara mitra.

    “Yang mereka lakukan pertama-tama adalah bagaimana mereka betul-betul bisa menjadi bagian daripada rantai pasok produksi dari masing-masing negara tersebut,” kata Pahala.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menekankan bahwa CEPA bukan hanya alat untuk meningkatkan ekspor, tetapi juga untuk mendorong investasi, jasa, pembangunan, dan daya saing ekonomi secara menyeluruh.

    “CEPA harus digunakan secara intensif dan komprehensif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia,” kata Yose Rizal.

    Sumber : Antara

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.

  • Ekspor garmen dan sepatu ke AS bisa serap 200 ribu tenaga kerja

    Ekspor garmen dan sepatu ke AS bisa serap 200 ribu tenaga kerja

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama perwakilan Kadin Indonesia dan perwakilan Nike Amerika Serikat di Kantor Pusat Nike, AS. ANTARA/HO-Kadin Indonesia

    Kadin: Ekspor garmen dan sepatu ke AS bisa serap 200 ribu tenaga kerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan penguatan ekspor garmen dan sepatu ke Amerika Serikat (AS) bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja baru.

    Dalam keterangan resmi Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa, Anindya mengatakan optimisme ini selaras dengan nilai perdagangan bilateral Indonesia-AS yang dapat meningkat dua kali lipat melalui peningkatan ekspor garmen dan sepatu ini.

    “Kami melihat trade antara Amerika Serikat dan Indonesia bisa naik dua kali lipat, dari sekitar 40 miliar dolar AS, menjadi 80 miliar dolar AS, dan yang paling penting karena kita akan mengekspor garmen dan sepatu, ini bisa membawa sampai 200 ribu tenaga kerja baru,” kata Anin.

    “Tujuan utama kami bukan hanya membuka pasar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan membantu pelaku usaha, termasuk UMKM,” imbuhnya.

    Dalam kunjungan Kadin Indonesia ke kantor pusat jenama sepatu global Nike di AS, Anindya mengungkapkan saat ini Nike mengekspor sekitar 200 juta pasang sepatu per tahun dari Indonesia dan menyatakan kepuasan terhadap iklim usaha di tanah air.

    “Kami dari Kadin ingin tahu lebih lanjut bagaimana bisa menambahkan jumlahnya dari Indonesia,” kata Anindya.

    Selain Nike, Kadin juga berdialog dengan perusahaan pemilik merek seperti The North Face, Timberland, dan Vans.

    “Mereka memiliki jalur komunikasi langsung ke pemerintah dan parlemen AS, yang bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan agar barang dari Indonesia tidak terkena tarif tinggi. Inilah salah satu misi dari kunjungan kami,” ujar Anindya.

    Adapun Kadin Indonesia sebelumnya juga melakukan pertemuan dengan Chief Negotiator for Southeast Asia dari United States Trade Representative (USTR) Sarah Ellerman untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Dairy National Council, Export Council, serta US Chamber of Commerce dan US ASEAN Business Council.

    Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperluas jejaring kemitraan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.

    Anindya juga menyatakan bahwa Kadin siap mendukung pemerintah dalam satuan tugas deregulasi, perdagangan, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

    Selain itu, Kadin juga mengadakan pertemuan dengan Foreign Agricultural Services di bawah Departemen Pertanian AS (USDA) untuk menyampaikan ketertarikan Indonesia memperkuat kerja sama di sektor pertanian, khususnya komoditas seperti kedelai, kapas, dan produk susu.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi RI Tumbuh Melambat, Kadin Optimistis Bisa Tembus 5% di Kuartal II/2025

    Ekonomi RI Tumbuh Melambat, Kadin Optimistis Bisa Tembus 5% di Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) optimistis ekonomi mampu tumbuh di level 5% pada kuartal II/2025, kendati saat ini masih terseok-seok. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan ekonomi yang melambat di kuartal I/2025 menjadi catatan sekaligus peringatan bagi dunia usaha dan pemerintah untuk membuat strategi dan kebijakan yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya.

    Namun, Sarman menyebut tidak adanya momentum yang mampu menggenjot konsumsi rumah tangga pada kuartal II dan III juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Meski begitu, dia mengatakan pemerintah dan dunia usaha bisa memanfaatkan momentum libur Natal dan Tahun Baru pada kuartal IV mendatang.

    “Itu menjadi catatan-catatan dan kita harus selalu optimis bagaimana kita mampu mengembalikan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II/2025 nanti di angka 5%,” kata Sarman kepada Bisnis, Senin (5/5/2025).

    Sarman menuturkan pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tiga bulan pertama 2025 juga telah diprediksi dunia usaha. Hal ini terlihat dari penurunan pemudik di Hari Raya Idulfitri dari 193 juta orang pada tahun lalu menjadi 146 juta orang di tahun ini. Alhasil, konsumsi rumah tangga dan perputaran uang tidak sebesar seperti tahun yang lalu.

    “Kami sudah memprediksi sekalipun masih ada rasa optimisme bisa mencapai 5% [di kuartal I/2025],namun realitasnya hanya mencapai 4,87%,” ucapnya.

    Padahal, kata Sarman, libur Idulfitri menjadi momentum perputaran uang terbesar di Indonesia dan kenaikan konsumsi rumah tangga yang diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

    Kendati demikian, Sarman menyatakan pelaku usaha masih optimistis untuk berekspansi, meski pertumbuhan ekonomi sedikit tertekan.

    “Dengan keseriusan dan juga responsif dari pemerintah, kami berharap bahwa pertumbuhan ekonomi kita ke depan ini juga akan semakin membaik,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menegaskan Kadin akan mendukung berbagai upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai program strategis, yang diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga bisa stabil dan meningkat ke depan.

    Di samping itu, Kadin juga berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga-harga pokok pangan agar tidak ada rasa kekhawatiran bagi masyarakat. Serta, tidak adanya kenaikan harga terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti arga tarif listrik, gas, hingga bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami ingin agar konsumsi rumah tangga kita ke depan ini harus semakin optimal, karena bagaimanapun hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, tren perlambatan pertumbuhan ekonomi berlanjut ke awal tahun ini akibat konsumsi masyarakat dan investasi yang melambat, serta belanja pemerintah yang terkontraksi.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekonomi kuartal I/2025 tumbuh 4,87% secara tahunan, atau melambat dari 5,11% year-on-year (yoy) pada kuartal I/2024.

    Adapun, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB) hanya naik 4,89%. Angkanya lebih rendah dari setahun sebelumnya sekaligus kembali berkinerja di bawah rata-rata historisnya yang tumbuh 5%.

    Di sisi lain, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% yoy di tengah efisiensi belanja pemerintah yang memangkas belanja perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa.

  • Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing, Pengusaha Sebut Potensi Gelombang PHK

    Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing, Pengusaha Sebut Potensi Gelombang PHK

    Jakarta –

    Kalangan pengusaha menyampaikan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan pekerja (PHK) apabila penghapusan sistem outsourcing direalisasikan oleh pemerintah.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menilai penghapusan outsourcing dapat mempersempit bahkan menghilangkan lapangan kerja. Padahal, menurut dia, banyak generasi muda dipekerjakan di perusahaan outsourcing.

    “Jangan sampai penghapusan outsourcing ini malah semakin mempersempit kesempatan kerja atau bahkan menghilangkan lapangan-lapangan pekerjaan yang selama ini banyak sekali anak-anak muda kita, pekerja-pekerja kita di sektor outsourcing ini,” lata Sarman kepada detikcom, Minggu (4/5/2025).

    Sarman menilai rencana itu dapat berpotensi picu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai pemerintah perlu berdiskusi bersama dengan pihak-pihak terkait agar dapat meminimalisir dampak yang terjadi.

    “Ya, tentu berpotensi ya kalau dihapuskan tentu nasib pekerja-pekerja kita saat ini yang di sektor outsourcing bagaimana masa depannya kalau dihapus. Dalam hal ini jadi berpeluang dan berpotensi terjadi PHK kalau ini sampai dihapus. Makanya kami dari pengusaha tentu mengusulkan ini kita perlu duduk bersama gitu kan. Kemudian ya kita kita inventarisir kalau memang perlu dibatasi kira-kira bidang-bidang sektor-sektor atau mungkin divisi apa saja yang yang boleh outsourcing dan mana yang tidak ya kalau memang perlu ada pembatasan,” jelas dia.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai penghapusan sistem outsourcing saat ini dinilai tidak tepat. Sebab, keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja serta banyaknya PHK yang terjadi.

    “Timing-nya menurut saya kurang tepat. Karena kita lagi sedang banyak PHK, sedang ada pelemahan ekonomi. Mestinya dalam situasi yang tertekan seperti ini kita bukan malah meregulasi tapi mederegulasi supaya ekonomi bisa berjalan dengan baik, dengan bebas. Harus ada relaksasi-relaksasi, bukan sebaliknya,” kata Bob kepada detikcom.

    Bob menilai saat ini orang berbondong-bondong mencari pekerjaan, bahkan yang lulusan SMP. Apabila rencana itu direalisasikan, justru akan semakin menekan perusahaan skala kecil dan menengah.

    “Kan outsourcing itu menyerahkan pekerjaan. Ya pasti kan penyerahan pekerjaan dari perusahaan besar ke perusahaan yang lebih kecil lagi kan. Nah kalau dihapuskan yang korban siapa? Perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan menengah kecil. Yang sekarang ini saja mereka sudah tertekan lagi,” terang Bob.

    (kil/kil)

  • Pengusaha Buka Suara soal Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing

    Pengusaha Buka Suara soal Prabowo Mau Hapus Sistem Outsourcing

    Jakarta –

    Kalangan pengusaha buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem outsourcing. Pengusaha kompak meminta pemerintah agar tetap berhati-hati dan mengkaji terlebih dahulu.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menyampaikan rencana tersebut perlu dikaji secara teknokratis oleh akademisi. Hal ini sebagai upaya agar dapat melihat permasalahan di sistem tersebut.

    “Ya, jadi memang harus ada pengkajian teknokratis ya yang dilakukan oleh akademisi mengenai outsourcing secara komprehensif. Persoalannya di mana? Apa di sistemnya atau di implementasinya? Kalau memang implementasinya yang kurang ya diperbaiki,” kata Bob kepada detikcom, Minggu (4/5/2025).

    Bob menjelaskan perusahaan outsourcing tidak hanya berdiri di Indonesia saja, tapi juga di negara lain, seperti India dan Filipina. Bahkan di dua negara tersebut perusahaan outsourcing dapat bersaing secara global.

    Bob menerangkan pemerintah bisa melakukan pembinaan ke perusahaan outsourcing untuk memperbaiki praktiknya. Menurut Bob, penghapusan outsourcing justru memperketat regulasi. Padahal pemerintah berencana melakukan deregulasi.

    “Ya justru kita berharap bukan penghapusan outsourcing, justru kita berharap relaksasi, peraturan-peraturan gitu loh. Pemerintah sendiri kan waktu Pak Presiden di Gedung Mandiri ya, waktu itu kan juga ada bicara bahwa kita harus melakukan relaksasi. TKDN mau direlaksasi, impor mau direlaksasi. Masa undang-undang tenaga kerjanya malah diperketat, enggak direlaksasi. Nah itu kan tujuannya supaya ekonomi berguling, supaya lebih banyak lagi orang yang bekerja,” jelas Bob.

    Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam memutuskan rencana tersebut. Menurut dia, penghapusan sistem outsourcing dibutuhkan kajian mendalam serta evaluasi yang komprehensif.

    “Kami dari pelaku usaha berharap bahwa ide ini perlu dilakukan kajian evaluasi yang komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder. Kami dari pelaku usaha akan siap memberikan masukan saran dan pandangan. Nah sehingga kita mendapat satu keputusan yang tepat apakah memang outsourcing ini sudah layak dihapuskan, apa tidak,” kata Sarman kepada detikcom.

    Sarman menilai dunia usaha masih membutuhkan perusahaan outsourcing, terutama yang bergerak di bidang jasa. Selain itu, Sarman menyebut penghapusan sistem tersebut justru semakin mempersempit lapangan pekerjaan.

    Terkait pengupahan, Sarman menilai dapat dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih dibahas pemerintah. Bahkan pemerintah bisa menerbitkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur tentang upah outsourcing.

    “Memang masalah standar upah untuk outsourcing memang masih perlu dimasukkan mungkin ya dalam Apakah nanti di PP atau mungkin di Permen misalnya. Tapi yang jelas bahwa memang kekhawatiran kekhawatiran yang disampaikan oleh teman-teman Serikat Pekerja itu ya itu nanti bisa didiskusikan jadi dimasukkan dalam sebuah regulasi sehingga memiliki satu standar dan juga kepastian dalam hal ini,” terang Sarman.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana untuk menghapus skema kerja outsourcing. Rencana tersebut akan dikaji oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan segera dibentuk.

    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional memikirkan bagaimana caranya, kalau bisa segera-tapi secepat-cepatnya-kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di peringatan May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    (kil/kil)

  • Respons Pengusaha Soal Rencana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Respons Pengusaha Soal Rencana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha menyambut baik ide Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Tugas pokok dan fungsinya tengah dinanti oleh pelaku usaha.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan, pengusaha saat ini tengah menunggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam Dewan tersebut.

    “Apakah nanti dari kalangan pengusaha juga akan terlibat di sana, tentu kita tunggu,” kata Sarman kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    Sarman mengharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya dapat menjadi think tank Presiden, yang dapat memberikan masukan-masukan, tidak hanya kepentingan buruh, tetapi juga aspirasi dari pelaku usaha. Misalnya, masukan-masukan komprehensif dari sisi produktivitas pekerja, dari sisi skill kemampuan pekerja, dan sebagainya. 

    “Itu harus diberikan masukan-masukan yang komprehensif bagaimana kita mampu memperbaiki dari tahun ke tahun kualitas daripada sumber daya manusia, pekerja-pekerja kita dalam hal ini,” tuturnya.

    Selain itu, kehadiran negara untuk meningkatkan kesejahteraan buruh juga menjadi penting. Sebab menurutnya, kesejahteraan buruh tak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha, tetapi juga pemerintah. 

    Menurutnya, pemerintah bisa hadir dengan memberikan kemudahan pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas diskon transportasi umum bagi pekerja/buruh.

    Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan bahwa Dewan Kesejahteraan sebaiknya mengkaji hal-hal yang bersifat jangka panjang.

    Misalnya, dengan membentuk Central Provident Fund (CPF) yang juga telah dilakukan oleh Singapura. Sebagai informasi, CPF merupakan sistem jaminan sosial komprehensif yang memungkinkan Warga Negara Singapura dan penduduk tetap yang bekerja untuk menyisihkan dana untuk masa pensiun. Sistem ini juga mencakup perawatan kesehatan, kepemilikan rumah, perlindungan keluarga, dan peningkatan aset.

    Dalam hal ini, Bob mengharapkan adanya pengurangan pajak untuk buruh, sehingga dana tersebut dikompensasi dalam bentuk tabungan yang disebut dengan Provident Fund. 

    “Tabungan inilah yang nanti dipakai untuk kesejahteraan buruh. Jadi memang butuh perspektif jangka panjang,” jelas Bob kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

  • OPPO Ajak Industri Bangun ‘AI Dream Team’, Ubah Teknologi Jadi Solusi

    OPPO Ajak Industri Bangun ‘AI Dream Team’, Ubah Teknologi Jadi Solusi

    Jakarta –

    Transformasi kecerdasan buatan (AI) membutuhkan lebih dari sekadar teknologi canggih. Di balik setiap inovasi, dibutuhkan tim yang adaptif dan kolaboratif, sebuah AI Dream Team, yang mampu menjembatani potensi AI dengan kebutuhan nyata di lapangan.

    Hal inilah yang menjadi fokus dalam sesi AI on the World’s Thinnest Book-Style Foldable Leadership Talk yang digelar oleh OPPO Indonesia, dengan dukungan dari Kadin Indonesia dan Google.

    Acara ini menghadirkan para pemimpin dari dunia teknologi, bisnis, dan kebijakan publik untuk berbagi strategi dan pengalaman membangun tim yang siap menghadapi tantangan dan peluang di era AI.

    “Sesi ini bukan hanya membicarakan teknologi, tapi juga tentang siapa yang ada di baliknya,” ujar CMO OPPO Indonesia, Patrick Owen dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

    Menurutnya, tantangan terbesar dalam penerapan AI di berbagai organisasi bukan soal alat yang digunakan, melainkan kesiapan tim yang mampu menerjemahkan teknologi menjadi solusi nyata. Patrick menekankan banyak perusahaan gagal memulai perjalanan AI karena terjebak pada pemahaman yang keliru.

    “Orang bukan takut pada AI, mereka takut menjadi tidak relevan. Yang seharusnya ditanyakan adalah: masalah apa yang ingin diselesaikan? Bukan: alat apa yang harus dipakai?,” ungkapnya.

    Sebagai bagian dari komitmen mendukung transformasi digital yang inklusif, OPPO memperkenalkan fitur-fitur AI terbaru melalui perangkat lipat andalan mereka, OPPO Find N5. Perangkat ini dilengkapi dengan AI Toolbox yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas profesional dan pengguna harian.

    Foto: Dok. OPPO

    Beberapa fitur unggulannya termasuk AI Call Summary yang dapat meringkas isi percakapan telepon secara otomatis, AI Translation untuk mendukung kolaborasi lintas bahasa, serta Face-to-Face Translation yang memungkinkan percakapan dua arah dalam bahasa berbeda secara real-time.

    “AI Toolbox bukan hanya soal kecanggihan, tapi bagaimana teknologi bisa menyatu dengan kebutuhan nyata pengguna. Ini yang kami maksud dengan membuat teknologi yang relevan,” tambah Head of PR OPPO Indonesia, Arga Simanjuntak.

    Selanjutnya, Vice Chairman for Tech & Digital Transformation KADIN , Teguh Anantawikrama menambahkan, pentingnya sinergi antar sektor dalam membangun AI Dream Team.

    “Bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga tentang kolaborasi lintas disiplin. Kita butuh tim yang bisa berpikir eksponensial, bukan linear,” tuturnya.

    Data terbaru juga menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil mengintegrasikan AI secara efektif mencatat peningkatan produktivitas hingga 25%, serta proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan jika organisasi memiliki budaya kerja yang siap menerima dan beradaptasi dengan AI.

    Lebih lanjut, Patrick mengatakan AI bukan strategi, tapi ia bisa membuat setiap strategi jadi lebih cepat, tajam, dan mudah berkembang. Pihaknya tidak memperlakukan AI sebagai departemen, tapi sebagai mindset.

    “Di dunia kami, kecepatan menang, skala menjaga, dan empati mengonversi. AI membantu melakukan ketiganya, jika tim kita dilatih untuk berpikir bersama AI, bukan takut padanya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, diskusi ini menghadirkan pembicara seperti CMO OPPO Indonesia, Patrick Owen ; Head of PR OPPO Indonesia, Arga Simanjuntak ; Vice Chairman for Tech & Digital Transformation KADIN), Teguh Anantawikrama ; Head of Indonesia Android Platforms & Ecosystem Partnership, Google Indonesia, Denny Galant serta Co-Founder of Careso & OPPO Finders, Giorgio A. Chandra.

    Lebih dari sekadar teknologi, OPPO menegaskan bahwa keberhasilan AI adalah tentang manusia yang mengoperasikannya. Dengan membangun AI Dream Team dalam tim yang kolaboratif, lincah, dan berpikir ke depan, organisasi bisa membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerdas dan adaptif.

    Untuk informasi selengkapnya tentang spesifikasi dan promo pembelian OPPO Find N5, silahkan kunjungi sosial media dan situs resmi OPPO Indonesia pada tautan berikut.

    (akn/ega)