Kementrian Lembaga: Kadin

  • Kadin Indonesia gandeng China untuk kerja sama strategis dukung MBG

    Kadin Indonesia gandeng China untuk kerja sama strategis dukung MBG

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat kemitraan ekonomi strategis dengan China, sejalan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Melalui Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) kerja sama strategis itu diwujudkan berupa dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. (Putri Hanifa/Ryan Rahman/Chairul Fajri/Rinto A Navis)

  • GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    GreenBank Jepang investasi 1 miliar dolar AS di PSN Wiraraja Galang

    Jakarta (ANTARA) – GreenBank Corporation Jepang melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement dengan Wiraraja Strategic untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park di Pulau Galang, FTZ Batam, Kepulauan Riau, dengan nilai investasi mencapai 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,3 triliun).

    Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam forum bisnis bertajuk “Regional Infrastructure Investment Opportunities for Economic Transformation” di Paviliun Indonesia World Expo 2025 Osaka, Jepang, Kamis (22/5/2025).

    President Director Wiraraja Indonesia Akhmad Ma’ruf Maulana dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang telah diberikan Bappenas, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap PSN tersebut.

    Dia juga menjelaskan bahwa PSN Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) tidak terlepas dari sinergi yang erat serta dukungan moral dan kebijakan dari Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Kami yakin dan optimistis bahwa Indonesia akan terus menjadi tujuan utama investasi global dan mampu bersaing secara kompetitif di kawasan,” ucapnya.

    Ma’ruf yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia ini melanjutkan, masuknya investasi sebesar 1 miliar dolar AS ini mencerminkan kepercayaan tinggi dari para investor, khususnya dari Jepang, terhadap arah kebijakan pembangunan nasional.

    Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan proyek tersebut sebagai bagian dari PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Nomor 12 Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.

    “Komitmen bersama ini menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal RI Osaka John Tjahjanto Boestami menegaskan pentingnya kerja sama yang dihasilkan forum ini bagi transformasi ekonomi Indonesia.

    “Infrastruktur, ekonomi hijau, dan hilirisasi industri adalah inti dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini, kita menyaksikan evolusi penting menuju kerja sama yang lebih terdesentralisasi dan multilevel antara Indonesia dan Jepang,” jelas Konjen John.

    Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kurniawan Ariadi menggarisbawahi pentingnya produktivitas sebagai kunci transformasi ekonomi.

    “Kita harus beralih dari ekonomi berbasis tenaga kerja murah ke ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan keterampilan tinggi. Untuk itu, transformasi ekonomi Indonesia harus bersifat lintas sektor dan interdisipliner,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, Indonesia saat ini sedang memastikan implementasi transformasi ekonomi melalui pilot program di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Selain tiga provinsi itu, Jawa Barat dipilih untuk menjadi pionir transformasi industri masa depan melalui smart integrated area.

    Ajakan yang sama untuk berinvestasi disampaikan Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Joni Hendra Putra.

    “Dengan status sebagai Free Trade Zone dan realisasi investasi pada 2024 sebesar Rp47,26 triliun, Kepulauan Riau menawarkan peluang besar, terutama di sektor energi, digital, dan kawasan industri,” jelas Joni.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG

    Boy Thohir: Kadin RI-China jalin kerja sama strategis dukung MBG

    disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Komite China Garibaldi ‘Boy’ Thohir menyampaikan bahwa Indonesia dan China telah menjalin kerja sama strategis dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepemahaman (MoU) antara Indonesia dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) pada hari ini, Sabtu, (24/05).

    “Pada hari ini, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, baru saja melakukan penandatangan nota kesepamahaman kerja sama strategis dengan the China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI), di mana kami akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) gotong royong,” ujar Boy Thohir dalam acara Indonesia–China Business Reception 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Boy Thohir juga baru saja mengajak Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang mengunjungi Pameran Kemitraan Indonesia-China ke-75 yang menampilkan kerja sama strategis di delapan sektor prioritas.

    Ke-delapan sektor prioritas itu, di antaranya Infrastruktur dan konektivitas, industri hilirisasi, manufaktur, energi terbarukan, digitalisasi, teknologi tinggi dan kecerdasan buatan, kesehatan dan bioteknologi, pendidikan dan IPTEK, serta ketahanan pangan termasuk sektor pertanian dan perikanan laut.

    Boy Thohir mengatakan Indonesia dan China perlu bersama-sama mendorong kolaborasi nyata guna menjaga kelancaran perdagangan dan investasi baik bagi kedua negara.

    Dengan posisi China sebagai pemimpin global di dalam infrastruktur, manufaktur, dan teknologi energi baru terbarukan (EBT), Ia berharap kerja sama kedua pihak dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang kedua negara.

    Ia menyampaikan acara Indonesia–China Business Reception 2025 kali ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan China.

    “Selama 75 tahun, Indonesia dan China telah membangun kemitraan strategis berlandaskan pada pertumbuhan bersama, kemajuan yang saling menguntungkan, dan semangat persahabatan yang kuat,” ujar Boy Thohir.

    Pihaknya memastikan Kadin Indonesia Komite China terus berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, serta mendorong meningkatnya minat investor untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia.

    Dalam dua tahun terakhir, Kadin Indonesia Komite China telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan hubungan bisnis dan investasi antara kedua negara, termasuk pertemuan-pertemuan bisnis antara pelaku usaha Indonesia dan China.

    Berbagai kegiatan itu, diantaranya Indonesia- China Business Community Reception 2023 yang dihadiri oleh Perdana Menteri China Li Qiang, Indonesia-China Business Forum 2023, serta Indonesia–China Business Forum 2024 di Beijing yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ibas: Pertumbuhan Bali harus inklusif dan seimbang

    Ibas: Pertumbuhan Bali harus inklusif dan seimbang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Bali dan industri pariwisatanya harus tetap tumbuh secara seimbang, adil bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan dan inklusif untuk semua.

    “Kita ingin Bali tetap tumbuh. Potensi pariwisata Bali adalah berkah, tapi bukan model pariwisata yang rakus terhadap lahan, perlu keseimbangan. Adil bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan dan inklusif untuk semua,” kata Ibas dalam keterangannya, Senin

    Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro dalam kuliah umum bertajuk “Dari Alam ke Dunia: Keberkahan Bali untuk Masa Depan Bangsa” di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (17/5).

    Ibas mengatakan dirinya memahami soal berbagai tantangan yang dihadapi dunia pariwisata Indonesia.

    “Kami memahami ketika masa COVID-19 Bali sangat terdampak. Hari ini pun kita masih dalam penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran dan penghematan besar,” ujarnya.

    Dia pun memaparkan tiga aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam mewujudkan Bali sebagai simbol potensi masa depan yaitu National Connectivity, Regional Cycle, dan Global Cycle.

    Ibas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, menekankan konsistensinya untuk terus memperjuangkan agar Bali semakin siap mendunia.

    “Kami di DPR/MPR RI terus juga memperjuangkan agar ‘Bali and The New Bali’ lebih siap mendunia! Sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, ramah untuk semua,” ujarnya.

    Lebih lanjut Ibas meminta semua pihak sama-sama mengawal berbagai program dan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan Bali.

    “Mari kita juga terus kawal program dan kebijakan terkait. Bali bisa menjadi penyumbang multiplier ekonomi bangsa, menjadi pusat kerjasama, green eco culture tourism dan investasi. Bali miliki energi, pangan, dan pesona alam,” kata Ibas.

    Dia menyebut Bali yang kaya energi matahari, angin dan ombak, bisa menjadi pusat energi nasional. Lahan pertanian dan budaya lokal yang khas juga bisa menjadi pusat pangan organik dan budaya berkelas dunia.

    Selain itu, Ibas Wakil Rakyat Dapil Jatim VII ini juga menyoroti aset tak benda, seperti tari kecak, legong, barong, termasuk pusat UKM dan ragam kuliner nusantara, hingga pusat kesehatan sebagai destinasi sehat tersenyum bahagia.

    “Dari Bali lahir inspirasi dunia. Dari hati Udayana bergeraklah bangsa menuju cahaya!,” tutupnya.

    Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, beserta para pimpinan akademik, mengapresiasi kehadiran dan pemaparan Ibas yang sarat dengan semangat dan visi besar untuk kemajuan Bali dan Indonesia

    “Kami Universitas Udayana sangat bersyukur mendapat kesempatan sebagai tuan rumah menerima Bapak Wakil ketua MPR RI pada hari ini, sekali lagi kami berterima kasih atas nama Universitas Udayana, universitas tertua di Bali.”

    Acara ini dihadiri langsung oleh Prof. I Gede Mahardika, Ketua Senat Universitas Udayana; Prof. I Ketut Sudarsana, Rekotor Universitas Udayana; dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Ilmu Budaya Universutas Udayana Bali.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Pasuruan Undang Investor Korea Selatan, Tawarkan Lahan Strategis dan Tenaga Kerja Siap Pakai

    Bupati Pasuruan Undang Investor Korea Selatan, Tawarkan Lahan Strategis dan Tenaga Kerja Siap Pakai

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menghadiri forum kerja sama bertajuk “Peningkatan Keamanan dan Investasi Korea Selatan di Jawa Timur” di Hotel Shangri-La Surabaya. Acara ini menjadi momentum penting dalam membuka peluang investasi antara Korea Selatan dan wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan.

    Bupati menegaskan bahwa Pasuruan sangat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi, baik di bidang industri, pariwisata, hingga pertanian modern. “Kami siapkan segala kemudahan perizinan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah,” tambahnya.

    Salah satu keunggulan Pasuruan adalah ketersediaan tenaga kerja lokal yang banyak, terampil, dan kompetitif. “Kami memiliki SDM yang siap dilatih dan bersaing secara global,” jelas Bupati Rusdi di hadapan delegasi.

    Ia juga menyampaikan bahwa lahan untuk investasi telah disiapkan, terutama di wilayah timur Kabupaten Pasuruan. “Wilayah Kecamatan Nguling sangat strategis dan cocok untuk pengembangan industri maupun logistik,” ungkapnya.

    Letak geografis Pasuruan yang dekat dengan Pelabuhan Probolinggo dan jalur tol nasional menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing. “Aksesibilitas adalah kekuatan kami dalam mendukung distribusi dan ekspor,” tambah Mas Rusdi.

    Bupati Rusdi juga menekankan pentingnya keamanan dan stabilitas daerah sebagai faktor penunjang investasi. “Kami menjamin lingkungan investasi yang aman, kondusif, dan bersahabat bagi pelaku usaha,” tegasnya.

    Tak hanya infrastruktur fisik, Pemkab Pasuruan juga terus mendorong kemudahan layanan digital dan sistem OSS (Online Single Submission). “Proses perizinan kami terintegrasi dan transparan demi kenyamanan investor,” katanya.

    Forum tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Korea Selatan, termasuk perwakilan dari KADIN, BKPM, dan para pelaku usaha. Antusiasme terhadap potensi Pasuruan dinilai tinggi oleh peserta forum.

    Bupati Pasuruan berharap kerja sama ini akan menghasilkan investasi konkret dari Korea Selatan ke wilayahnya. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi mitra strategis seperti Korea Selatan untuk tumbuh bersama di Pasuruan,” pungkasnya. (ada/ian)

  • RI Punya Cadangan Panas Bumi Melimpah, Ini Sederet Keunggulannya – Page 3

    RI Punya Cadangan Panas Bumi Melimpah, Ini Sederet Keunggulannya – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Sektor energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dinilai menunjukkan daya tahan, khususnya di bidang panas bumi. Di saat ekonomi global tengah berkontraksi, investasi di sektor EBT, salah satunya pada panas bumi, diyakini masih memiliki prospek yang bagus, karena investor melihat komitmen pemerintah yang cukup baik untuk mendorong terwujudnya transisi energi.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komite Tetap Perencanaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan KADIN Indonesia, Feiral Rizky Batubara. Feiral juga sempat membahas kinerja bisnis salah satu perusahaan panas bumi terbesar Indonesia, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (IDX: PGEO).

    “Performa bisnis (PGE) yang solid itu bagus juga bagi pengembangan EBT, khususnya panas bumi, di Indonesia,” katanya dikutip Jumat (9/5/2025).

    Apa yang disampaikan Fieral tercermin dari laporan keuangan PGE pada kuartal pertama 2025. Pada laporan yang dirilis pekan lalu, PGE membukukan pendapatan sebesar US$ 101,51 juta.

    Penguatan fundamental lainnya tercermin juga pada total aset perusahaan yang naik 0,93% menjadi US$3,03 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan kas bersih dari aktivitas operasi juga meningkat pesat sebesar 12,04% secara Year on Year (YoY) menjadi USD 77,47 juta.

    Investasi EBT, salah satunya pada panas bumi, menurut Feiral, masih menunjukkan prospek yang positif karena investor menilai komitmen pemerintah cukup kuat. Komitmen tersebut memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh para investor.

    “Pemerintah sudah berkomitmen bahwa EBT itu tidak bisa mundur lagi, dan komitmen untuk keberlanjutan negara kita bukan paksaan dari asing. Sekarang, PLN dan ESDM sedang merancang kesiapan jaringan untuk menerima dan menyalurkan EBT, salah satunya panas bumi. Hal itu disambut baik oleh investor, baik dalam maupun luar negeri,” katanya.

     

     

  • Jurus Jitu Kadin Hadapi Perubahan Iklim – Page 3

    Jurus Jitu Kadin Hadapi Perubahan Iklim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam menghadapi tantangan global perubahan iklim dan keberlanjutan ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) melalui inisiatif Regenerative Forest Business Hub (RFBH) mengambil langkah strategis untuk mempercepat transformasi sektor kehutanan nasional. Sejak tahun 2022, Kadin RFBH konsisten mendorong adopsi Multiusaha Kehutanan (MUK) sebagai model bisnis regeneratif yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan inklusif.

    Transformasi ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021, yang menggeser fokus pemanfaatan hutan dari berbasis kayu (timber-based) menjadi multi usaha yang lebih beragam, termasuk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Kadin Indonesia melihat kebijakan ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan peluang besar bagi dunia usaha untuk meningkatkan performa finansial, memperkuat ketahanan terhadap guncangan ekonomi makro, serta berkontribusi aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

    Untuk menyiapkan pondasi bisnis kehutanan regeneratif, Kadin RFBH mengembangkan strategi berbasis tiga pendekatan utama, yaitu Learning melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia lewat pelatihan, studi, dan peer-to-peer review; Dialogue untuk mendorong diskusi multipihak terkait kebijakan, akses pasar, akses keuangan, dan pengembangan produk inovatif; serta Implementation dengan mendampingi perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam menyiapkan dan melaksanakan pilot MUK.

    Menurut Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Keberlanjutan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, transformasi bisnis kehutanan menuju model MUK bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga kontribusi nyata dunia usaha untuk menjadi motor perubahan, mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik bisnis, dan memperkuat ketahanan sosial-ekologi Indonesia di masa depan.

    “Transformasi ini tentu tidak terjadi dalam semalam, melainkan membutuhkan pembangunan ekosistem pendukung secara menyeluruh, mulai dari sistem kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penguatan akses pasar, investasi, dan tenaga kerja lokal di daerah terpencil. Sebagai langkah konkret, Kadin RFBH menginisiasi pengembangan pilot MUK sebagai model percontohan untuk semua pihak, sekaligus mendorong integrasi MUK ke dalam RPJMN 2025–2029 sebagai proyek strategis nasional,” ujar Shinta.

     

  • Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Geliat Aksi Hashim Dorong Ambisi RI Bangun Pembangkit Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Adik Presiden Prabowo Subianto sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo belakangan getol mendorong terwujudnya rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Dalam berbagai kesempatan, Hashim nampak mempromosikan rencana ambisius RI untuk memiliki PLTN dengan kapasitas 10 gigawatt (GW) pada 2040. Rencana tersebut terungkap dalam wawancaranya bersama Reuters baru-baru ini.

    Hashim mengatakan bahwa kontrak pengembangan proyek-proyek energi terbarukan, termasuk PLTN akan mulai diberikan dalam 5 tahun ke depan guna mengejar target netralitas karbon sebelum 2050.

    “Sebagian besar kontrak akan diberikan dalam 5 tahun ke depan… terutama kontrak nuklir, karena pembangunannya yang memerlukan waktu panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters dari New York, dikutip Kamis (1/5/2025).

    Pada 2040, Indonesia menargetkan tambahan kapasitas listrik sebesar 103 GW, yang terdiri atas 75 GW tenaga surya, angin, panas bumi dan biomassa; 10 GW dari tenaga nuklir; dan 18 GW sisanya dari gas.

    Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Hashim pun aktif meminta pandangan berbagai tokoh global, seperti pengusaha dan filantropis Bill Gates. Dalam dialog bersama Presiden Prabowo Subianto dan pengusaha nasional dengan Bill Gates, Rabu (7/5/2025), Hashim meminta pendapat Bill soal energi nuklir, lantaran filantropis itu dinilai tertarik pada bidang energi baru dan terbarukan.

    “Saya tahu Anda berinvestasi pada energi nuklir di Wyoming. Anda mungkin tahu bahwa pemerintah kami akan mulai menjajaki program pembangkit listrik tenaga nuklir yang ambisius,” ujarnya kepada Bill di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Hashim bertanya kepada Bill ihwal apa yang akan dilakukannya pada pembangkit listrik tenaga nuklir miliknya. Dia juga bertanya soal pandangannya terhadap solusi berbasis alam dan isu-isu lingkungan.

    Atas pertanyaan Hashim, Bill mengaku mulai menyadari perlunya negara-negara untuk mengembangkan pembangkit listrik dengan biaya rendah untuk bisa berkembang. Di samping itu, dia menyebut juga teredukasi soal perubahan iklim dan harusnya negara-negara mengurangi emisinya hingga level 0.

    Bill lalu menceritakan sejarah berdirinya TerraPower, perusahaan reaktor nuklir generasi keempat miliknya yang berdiri pada 2006.

    Meski demikian, Bill mengaku bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan reaktor nuklir masih tinggi. Dia menyebut, akan sulit memulai desain baru, meski itu akan memberikan keuntungan yang besar.

    Dia pun menyadari banyak negara yang membutuhkan energi nuklir. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya membuat ongkos pembangunan reaktor nuklir murah.

    “Dan kami harus menunjukkan bahwa rancangannya sangat aman. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis, Inggris, mereka memiliki rencana dan keinginan untuk memggunakan energi nuklir. Namun, saat ini rancangannya mahal,” kata Bill.

    Ke depan, lanjut Bill, perusahaannya berharap bisa membangun 20 reaktor nuklir berbiaya rendah. Caranya dengan membangun kemitraan bersama dengan perusahaan-perusahaan global seperti Hyundai dan SK.

    “Pada 2030, reaktor pertama akan menyala. Dan selama dekade tersebut, kami berharap bisa membangun lebih dari 30 gigawatts listrik [dari nuklir],” terangnya.

    Sebelumnya, bersama Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, Hashim juga bertemu dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membahas isu transisi energi, termasuk pengembangan PLTN. Dalam pertemuan pada Selasa (22/4/2025) di Jakarta tersebut, Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular dengan kapasitas kecil di Indonesia.

    Pendekatan Rusia, China, & AS

    Pengembangan PLTN di Indonesia disebut telah dilirik oleh Rusia, China, dan Amerika Serikat (AS). Hashim pernah mengungkapkan bahwa perusahaan asal Rusia, State Atomic Energy Corporation Rosatom (Rosatom) membawa penawaran yang menarik soal rencana investasi PLTN di Indonesia.

    Selain itu, Westtinghouse Electric Corporation asal AS juga berkeinginan untuk membangun PLTN. Lalu, China National Nuclear Corporation (CNNC), perusahaan pelat merah nuklir juga menyatakan minat membangun PLTN.

    “Teman Rusia kita, Rosatom, datang dengan proposal yang bagus,” ujar Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025, Kamis (27/2/2025).

    Namun demikian, pembangunan energi nuklir membutuhkan waktu yang lama. Misalnya saja Cina menawarkan proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) selama paling cepat 140 bulan atau sekitar 12 tahun.

    “Maka kita harus mulai segera, nuklir mungkin tahun ini,” katanya.

    Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo menambahkan komitmen tiga negara untuk pengembangan nuklir itu melibatkan peran anggota Kadin. Ketiga perusahaan yang berminat itu sudah berkomunikasi dengan anggota Kadin ihwal kemungkinan untuk investasi pembangkit nuklir di Indonesia.

    “Kebetulan ketiganya itu melibatkan anggota Kadin,” tuturnya.

    Rencana investasi tiga perusahaan nuklir itu masih dalam tahap negosiasi. Namun, pihak Amerika Serikat sudah menjalin kemitraan dengan anggota Kadin.

    “Masih dalam tahap negosiasi, belum bisa diumumkan,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihak Rusia sudah menyatakan bahwa perusahaan negaranya yakni Rosatom tertarik untuk menjalin kerja sama pembangunan PLTN di Tanah Air. Keinginan Rusia untuk investasi pembangkit nuklir disampaikan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Kuzhugetovich Shoigu.

    Sementara itu, minat China melalui China National Nuclear Corporation (CNNC) tertangkap saat Kadin menemani lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China akhir 2024 lalu.

    “Tiga negara ini sudah berkomunikasi dengan kita di anggota-anggota Kadin sehingga sudah ada pembicaraan yang serius, bukan hanya China, bukan hanya Rusia, tapi juga Amerika Serikat,” ucap Aryo.

    Ambisi RI Bangun PLTN

    Adapun, pemerintah menargetkan pengoperasian PLTN pertama Indonesia paling cepat pada 2032. Pada tahap awal, rencananya akan dibangun dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 megawatt (MW).

    Pembangunan PLTN pun disebut telah masuk dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa lokasi PLTN yang potensial sudah teridentifikasi awal, yaitu ada sebanyak 29 lokasi.

    Namun, untuk entry point pada 2032 prioritas ke empat lokasi, yaitu Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Halmahera.

    “Tahun 2032 sesuai rencana harus ada PLTN yang on grid [masuk ke sistem kelistrikan] dengan kapasitas 250 MW paling tidak di dua tempat yaitu Kalimantan Barat dan Bangka Belitung,” ucap Agus kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

    Dia pun memastikan, setelah 2032 pembangunan PLTN harus masif. Oleh karena itu, pembangunan PLTN di Indonesia pun tak hanya diarahkan dengan small modular reactor (SMR) atau reaktor nuklir yang lebih kecil.

    “Pembangunan diarahkan bukan hanya SMR tetapi juga skala besar tergantung kebutuhan,” tutur Agus.

    Kendati demikian, Agus mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa menentukan siapa yang akan membangun proyek PLTN itu. Sebab, mekanismenya belum ditentukan.

    Di sisi lain, pihaknya memastikan proses lelang pembangunan PLTN bakal dilakukan sesuai aturan.

    Agus mengeklaim, sebagian besar provider PLTN dunia sudah berkomunikasi dengan DEN, Kementerian ESDM, dan PLN. Menurutnya, para provider itu berkomitmen membangun PLTN di Indonesia.

    “Skemanya ada berbagai opsi seperti EPC [engineering, procurement, construction], EPC+F [engineering, procurement, construction, and finance], BOO [build-own-operate], BOT [build-operate-transfer] dan lain-lain, tergantung situasi dan kondisi kita,” jelas Agus.

    Dalam rapat DEN pekan lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku ketua harian DEN mengatakan, pembangunan PLTN harus rampung pada 2030 atau 2032.

    “Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN,” jelas Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    Menurutnya, PLTN merupakan energi baru yang murah dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.

    Namun, dia menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara massif. Dengan begitu, masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.

  • Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo

    Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merampungkan penyusunan kerangka regulasi pembentukan tiga satuan tugas, yang bertujuan untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia, di tengah besarnya tekanan ekonomi global akibat perang dagang.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tiga satgas yang suda selesai penyusunan keputusan presiden (Keppres) nya itu ialah Satgas PHK, Satgas Deregulasi, serta Satgas Perundingan Indonesia-Amerika.

    “Jadi 3 satgas sudah selesai semua ya,” kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Meski belum mendetailkan poin-poin utama ketiga satgas itu, baik susunannya maupun fungsi masing-masing, Susiwijono menekankan, Keppres Satgas itu kini tengah diproses di Sekretariat Negara, untuk diajukan supaya bisa pekan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti kan di sana ada proses juga, baru diajukan ke Pak Presiden. Targetnya minggu ini selesai,” ucap Susiwijono.

    Khusus untuk Satgas Deregulasi, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, perannya akan memangkas aturan-aturan yang dianggap menghambat kelancaran ekspor-impor, terutama dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk melobi AS agar mencabut tarif bea masuk 32% terhadap sejumlah produk RI.

    Satgas Deregulasi nantinya akan bekerja mengevaluasi dan menyederhanakan berbagai aturan teknis yang selama ini menyulitkan pelaku usaha.

    Pembentukan satgas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan global, sekaligus menjawab tuntutan pasar internasional. Dalam konteks hubungan dagang dengan AS, deregulasi dipandang penting agar produk Indonesia makin kompetitif.

    “Nanti kalau sudah dibentuk Satgasnya baru kita ketemu. Ya, apa yang harus kita lakukan, maksudnya evaluasinya seperti apa gitu ya. Jadi kita nunggu dulu,” ucap dia.

    Budi mengatakan, konsep kerja Satgas nantinya akan dibahas bersama antar kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Setelah terbentuk, tim ini akan mengkaji aturan yang berpotensi disederhanakan atau dihapus demi mendukung iklim perdagangan yang lebih sehat.

    “Konsepnya, ya nanti kan setelah Satgasnya terbentuk, baru kita ini, kita ngumpul bareng-bareng dulu,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk Satgas PHK, merupakan usulan dari buruh kepada Presiden Prabowo. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah segera membentuk Satgas PHK dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    “Izinkan kami mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” kata Said Iqbal.

    (arj/mij)

  • Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto – Halaman all

    Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Digital Berbasis Kripto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan, masa depan bursa berjangka aset kripto di Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana negara mampu menyeimbangkan dorongan inovasi dan kebutuhan perlindungan. 

    Menurutnya, bursa berjangka aset kripto bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang menciptakan kepercayaan di dunia baru yang cepat, kompleks, dan terdesentralisasi. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi pionir di kawasan Asia, bahkan mencetak keunggulan kompetitif di ranah ekonomi digital global. 

    Hal itu dia sampaikan dalam diskusi terbatas perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia dengan Direksi Central Finansial X (CFX) di Gedung CFX Jakarta, Rabu (7/5/25).

    “Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat ekonomi digital berbasis kripto. Populasi generasi muda, tingkat adopsi teknologi yang tinggi, serta pasar finansial yang masih berkembang menjadi fondasi yang kuat,” ujar Bamsoet.

    “Untuk mencapainya, dibutuhkan sinergi antar lembaga, seperti pihak regulator, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah juga perlu membuat roadmap pengembangan industri kripto yang terukur dan terbuka terhadap masukan,” sambungnya.

    Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, bursa berjangka aset kripto memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai aset digital. Perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan pasar aset kripto di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat dan signifikan.

    Hal ini juga dapat dilihat dari perkembangan total nilai transakasi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 650,61 triliun. Memasuki tahun 2025, data per Januari menunjukkan nilai transaksi sebesar Rp 44,07 triliun. 

    “Meskipun angka ini mencakup pasar fisik (spot), minat terhadap derivatif kripto juga terlihat meningkat. Secara global, per 23 April 2025, total volume perdagangan derivatif kripto mencapai USD 888 miliar atau sekitar Rp 14,98 kuadriliun, menandakan besarnya pasar ini,” kata Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, peralihan kewenangan pengawasan perdagangan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif per Januari 2025 menjadi tonggak penting. Melalui transisi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, perlindungan investor yang lebih kuat, dan integrasi yang lebih baik dengan sektor jasa keuangan lainnya. 

    OJK telah mulai menunjukkan perannya, termasuk dengan menerbitkan peraturan terkait derivatif keuangan dan menyatakan fokus pada pengawasan risiko, tata kelola, dan dampak sistemik. Perubahan ini menandai era baru di mana kripto tidak lagi sekadar komoditas, tetapi aset keuangan digital yang terintegrasi dengan sistem finansial nasional.

    “Bagi bursa berjangka kripto seperti CFX, adaptasi terhadap kerangka regulasi OJK menjadi krusial. Meskipun izin awal diperoleh dari Bappebti, operasional selanjutnya akan tunduk pada arahan dan kebijakan OJK. Hal ini untuk memastikan standar produk derivatif yang ditawarkan, mekanisme pengawasan pasar, hingga perlindungan konsumen,” terang Bamsoet. 

    Sebagai informasi, transaksi kripto di Indonesia didominasi oleh 5 besar mata uang kripto (token) antara lain Tether USD (USDT), Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Solana (SOL) dan Ethereum (ETH).

    Sementara top market share perdagangan bursa kripto Indonesia didominasi oleh 6 besar pemain. Antara lain, Indodax, Tokocrypto, Pintu, Ajaib, Pluang dan Reku