Kementrian Lembaga: Kadin

  • IIFEX & EastPack Surabaya 2025 Resmi Dibuka, Targetkan 20 Ribu Pengunjung

    IIFEX & EastPack Surabaya 2025 Resmi Dibuka, Targetkan 20 Ribu Pengunjung

    Jakarta

    Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia, telah lama dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi, bisnis, dan industri di kawasan timur Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di sektor industri makanan dan minuman, menjadikannya pintu gerbang aktivitas ekonomi bagi penduduk Indonesia bagian timur.

    Mendukung perkembangan tersebut, Pameran Internasional EastFood (IIFEX) dan EastPack Surabaya 2025 resmi dibuka hari ini 12 Juni 2025 di Grand City Convention Hall, Surabaya, dan akan berlangsung hingga 15 Juni 2025. Pameran ini menghadirkan lebih dari 180 peserta, termasuk 30 pelaku UMKM. Selama empat hari penyelenggaraan, lebih dari 20.000 pengunjung ditargetkan hadir untuk menjajaki peluang kolaborasi, pengembangan bisnis, serta inovasi dan investasi di sektor makanan dan pengemasan.

    Dalam sambutan pembukaannya, Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D. Salim menyampaikan bahwa partisipasi internasional yang semakin kuat mencerminkan posisi Surabaya yang kian strategis dalam jaringan industri makanan dan kemasan regional.

    “EastFood dan EastPack Surabaya tidak hanya menjadi etalase produk dan teknologi, tetapi juga wadah strategis untuk mempertemukan pelaku industri lintas sektor dan negara. Pameran ini kami desain sebagai wadah bagi terciptanya kolaborasi nyata, pertumbuhan usaha, dan inovasi berkelanjutan. Krista Exhibitions berkomitmen mendukung pelaku industri lokal, maupun UMKM Jawa Timur, agar dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global” ujar Daud dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

    Pameran EastFood (IIFEX) dan EastPack Surabaya 2025 ini juga dimeriahkan dengan berbagai program menarik, termasuk demo masak oleh chef ternama, Chef Bashiruddin & Chef Feina, Chef Rudy, Chef Heru, Chef Merry, Chef Risna & Chef Niken, Chef Dafi & Chef Tian, Chef Maolana, Chef Achen, Chef Andik, Chef Long, Chef Muto, Chef Forest, serta Chef Lusia.

    Lebih lanjut, seminar bisnis kuliner, dan sesi edukatif lainnya yang mempertemukan inovasi global dengan kekayaan kuliner lokal dengan menghadirkan Chef Secret Culinary Studio Workshop menghadirkan serangkaian kelas istimewa yang mempertemukan teknik kuliner internasional dengan kekayaan tradisi lokal.

    Dalam sesi ‘How to Win at Pastry-Culinary Competitions’, peserta akan mempelajari langsung tip dan trik dari para chef pemenang kompetisi internasional tentang bagaimana menyiapkan diri hingga meraih kemenangan. Pecinta kuliner Nusantara akan dimanjakan dengan kelas ‘Aneka Kue Basah’ dan ‘Kombinasi Aneka Kue Modern dan Tradisional’, yang dipandu oleh Chef Achen, legenda hidup dalam dunia kue tradisional Indonesia.

    Untuk para pelaku usaha kafe dan restoran, jangan lewatkan sesi ‘Chocolate Drinks’, yang mengajarkan cara membuat kreasi minuman cokelat dipadu es krim yang menggoda selera. Ada pula ‘Gelato Sushi”, inovasi unik hasil kolaborasi dua chef peraih Gold Medal Gelato Dessert Asia 2024, Chef Caesar Andry P. dan Chef Andy Ramadhan.

    Tak ketinggalan, sesi ‘Japanese Roll Cake’ menghadirkan teknik pembuatan bolu gulung Jepang yang lembut tanpa emulsifier, dan ‘Bika Ambon Mousse Cake’, yang memadukan cita rasa klasik kue tradisional Indonesia dengan teknik mousse cake ala Prancis menciptakan sajian penutup yang elegan dan menggugah selera.

    Sementara itu, sesi Business Matching menjadi salah satu agenda unggulan dalam pameran ini untuk menjembatani langsung para pelaku industri makanan, minuman, dan pengemasan dengan calon distributor, mitra strategis, hingga investor potensial. Dirancang secara khusus untuk menciptakan peluang kolaborasi nyata, program ini menjadi wadah efektif dalam memperluas jejaring bisnis lintas sektor dan mempererat koneksi antarnegara.

    Kesuksesan penyelenggaraan Eastfood IIFEX dan EastPack Surabaya 2025 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan juga dari organisasi dan asosiasi industri, di antaranya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), Indonesian Packaging Federation (IPF), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) Jawa Timur, berbagai institusi strategis lainnya.

    Sebagai informasi, pameran ini terbuka untuk pelaku industri dan masyarakat umum, dan dapat dikunjungi setiap hari pada pukul 10.00-19.00 WIB. Tiket masuk dapat dibeli langsung di lokasi seharga Rp 100.000,- untuk akses selama empat hari pameran. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan kunjungi situs resmi https://register.kristaonline.com/visitor/eastfood.

    (akn/ega)

  • Dorong Ekonomi Nasional, Ini Jurus PIS Hadapi Tantangan Kondisi Global

    Dorong Ekonomi Nasional, Ini Jurus PIS Hadapi Tantangan Kondisi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mencari jalan keluar dalam mengarungi gejolak perekonomian dunia dengan meningkatkan intensitas perdagangan global. Seiring dengan rencana tersebut, industri maritim logistik Indonesia diyakini akan terus tumbuh dan menjelma menjadi salah satu maritime hub penting di kawasan Asia.

    Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anindya Bakrie menyebut pemerintah saat ini terus menggenjot intensitas perdagangan berbagai sektor dengan sejumlah negara mitra strategis seperti China, Amerika Serikat, Uni Eropa, negara anggota BRICS, dan lainnya. Dengan kondisi demikian, Anindya meyakini industri pelayaran akan semakin cerah hingga beberapa tahun ke depan.

    “Dan saya kebutuhan itu semua akan membutuhkan ketersediaan jumlah kapal yang banyak,” ujar Anindya dalam sesi panel Market Outlook for Shipping di ajang Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Acara yang diikuti oleh para pemimpin kunci industri logistik ini membahas tantangan dan peluang industri maritim di tengah gejolak ekonomi dunia. Seperti diketahui, konflik geopolitik, kebijakan tarif, hingga krisis iklim merupakan variabel penting yang mempengaruhi rantai suplai perdagangan dunia.

    Selaras dengan upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional, PT Pertamina International Shipping (PIS) selaku Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari PT Pertamina (Persero) menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ketidakpastian global guna menjaga performa kinerja perusahaan.

    Hal ini dipaparkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) I Ketut Laba, yang mewakili SH IML di panggung IMW.

    Ia memaparkan saat ini tren pertumbuhan ekonomi masih di sekitar 5%, diikuti dengan permintaan minyak domestik diperkirakan naik sekitar 4,5%, serta pengapalan minyak yang juga tumbuh sekitar 5%. Di tengah pertumbuhan positif tersebut, Ia menilai pertumbuhan jumlah kapal di Asia belum bisa mengimbangi lonjakan pasar yang diperkirakan hanya tumbuh 2,5% per tahun, serupa dengan pertumbuhan jumlah kapal berbendera Indonesia. Ketersediaan jumlah dan keandalan kapal diperkirakan jadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani guna mengejar kebutuhan pasar.

    “Strategi kami di Pertamina adalah mengembangkan kekuatan armada dan menurunkan usia rata-rata kapal. Strategi ekspansi ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik yang akan terus meningkat, tapi juga menangkap peluang bisnis di pasar internasional dengan menyediakan armada yang andal serta memenuhi regulasi,” imbuh I Ketut Laba.

    Bicara soal menjaga ketersediaan kapal bukan tanpa tantangan sama sekali. Salah satu persoalan yang dihadapi industri pelayaran adalah armada yang semakin berumur. 

    COO Caravel Group sekaligus Chairman The Hong Kong Shipowners Association Ltd. Angad Banga di kesempatan yang sama menjelaskan, kondisi tersebut mengharuskan peremajaan armada untuk perdagangan ekspor, domestik, serta kebutuhan bahan bakar yang ditentukan untuk pengangkutan tertentu.

    PT Pertamina International Shipping (PIS), yang menaungi PTK sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistic (SH IML), saat ini tercatat mengelola lebih dari 700 kapal, dengan 106 kapal milik yang diawaki sekitar 10.000 pelaut andal. PTK sendiri berkontribusi terhadap 402 kapal dari total armada.

    PIS juga terus memperbarui armadanya dengan sejumlah kapal tanker baru yang dilengkapi teknologi mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan. Total ada 11 armada tanker baru yang PIS hadirkan sepanjang 2024, termasuk 4 kapal Very Large Gas Carrier (VLGC). Dengan penambahan unit-unit baru tahun ini, PIS kini memiliki tujuh tanker VLGC dengan rerata usia 3,42 tahun.

    “Selain perawatan armada, kami juga terus memperbarui teknologi dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kami tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan domestik, tapi juga dapat menangkap potensi pengangkutan internasional secara maksimal,” pungkas I Ketut Laba.

  • Aral Industri Media di Era Digital: Kompetisi hingga Perubahan Perilaku

    Aral Industri Media di Era Digital: Kompetisi hingga Perubahan Perilaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Tantangan industri media pada era digital makin berat. Kompetisi antar sesama media hingga perubahan perilaku pembaca menjadi aral yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis media. Meski demikian, pasar industri ini masih sangat besar. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan total belanja iklan media di Tanah Air pada paruh pertama 2024 mencapai US$744 juta atau sekitar Rp12,11 triliun yang mencerminkan besarnya perhatian pelaku usaha terhadap media sebagai saluran komunikasi dengan konsumen.

    “Jadi untuk di Indonesia iklannya juga tetap besar meskipun sekali lagi tadi ada tantangan shifting dari media mainstream kepada non-mainstream,” kata Meutya dalam acara Bisnis Indonesia Forum ‘4 Dekade Bisnis Indonesia: Mengawal Perjalanan Ekonomi Bangsa dari Masa ke Masa’ di Wisma Bisnis Indonesia, pada Selasa (10/6/2025). 

    Dia mengatakan namun di tengah potensi besar tersebut, industri media juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak mudah dalam 3 dekade terakhir.

    Meutya menekankan bahwa gelombang besar perubahan telah mengubah lanskap media secara drastis, baik dari segi format, distribusi, maupun pola konsumsi informasi masyarakat.

    Meutya mencatat laporan McKinsey tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan pendapatan iklan media cetak di dunia, yakni lebih dari 60% hanya dalam satu dekade. Perubahan ini, menurutnya, menuntut media nasional untuk tidak hanya menjadi penyampai kabar, tetapi juga memainkan peran lebih besar dalam membentuk fungsi sosial masyarakat.

    “Masyarakat tidak membaca media hanya untuk mengetahui kabar terbaru, tapi juga untuk menentukan atau membantu masyarakat menjalankan fungsi-fungsi tertentu,” kata Meutya. 

    Menkomdigi Meutya Hafid

    Dia mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi media nasional saat ini yakni meningkatnya kompetisi, audiens yang semakin terfragmentasi, serta perubahan perilaku konsumen yang mengutamakan format video, audio, dan multimedia.

    Meski tantangan ini bukan hal baru, namun menurutnya, skala dan dampaknya jauh lebih besar dibandingkan masa lalu, saat pilihan informasi masih terbatas.

    Meutya menyebutkan bahwa ketiga tantangan tersebut melahirkan lima tren utama yang kini menjadi arah transformasi media: personalisasi konten, diversifikasi sumber pendapatan, dominasi konten video dan audio, penggunaan data secara intensif, serta penegakan kualitas dan kredibilitas konten.

    “Personalisasi konten, monetisasi yang beragam, media tidak lagi bergantung kepada iklan saja. Dan saya yakin ini bisnis Indonesia cepat beradaptasi dan juga banyak tentu giat-giat lain di luar hanya mengandalkan kepada iklan semata,” tuturnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan mutu konten di tengah banjir informasi dan maraknya disinformasi yang beredar di ruang digital.

    “Justru di tengah arus informasi yang sangat cepat, banyaknya disinformasi ini memerlukan media yang tetap menjaga integritas, mutu konten dan terus menjadi rujukan untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ucap Meutya.

    Dia menambahkan bahwa media berperan untuk memberantas hoaks agar kejahatan di ruang digital termasuk judi online, pornografi dan sebagainya tidak berkembang.

    “Maka orang juga tidak terbiasa untuk mencari sumber-sumber informasi melalui media yang jelas,” imbuhnya.

    Logo media sosial

    Dalam upaya mendukung keberlangsungan industri media, Meutya menyebutkan pentingnya kolaborasi intensif dan kebijakan yang adaptif, termasuk aturan seperti publication rights yang telah dirancang pemerintah bersama para pelaku media.

    “Memang tidak mudah. Ini perlu kolaborasi yang sangat intens. Bahwa pertemuan ini menjadi titik temu untuk mudah-mudahan insya Allah menjadi titik tumbuh baru bagi Indonesia,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Nita Yudi menilai pemberitaan di media, termasuk di Bisnis Indonesia terkait ekonomi-bisnis, menjadi informasi penting bagi para pengusaha.

    Nita berharap media akan tetap terus bertahan dan berkontribusi menyajikan informasi tepercaya di tengah dinamika industri media yang penuh tantangan.

    Sementara itu, Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan Bisnis Indonesia telah melewati berbagai era yang menantang mulai dari Paket Kebijakan Oktober 1988, krisis moneter 1998, transisi orde baru ke era reformasi, gelombang digitalisasi yang mengubah wajah media, hingga pandemi global era disrupsi teknologi.

    “Di setiap fase perjalanan bangsa ini, Bisnis Indonesia tidak pernah berhenti berperan sebagai jembatan informasi yang menghubungkan dunia usaha dengan kebijakan publik,” kata Lulu.

    Menurutnya, kompleksitas ekonomi menjadi wawasan yang dapat dipahami dan juga menjaga kredibilitas di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat.

    “Kami terus mengusung semangat sesuai dengan tagline kami menjadi navigasi bisnis yang terpercaya,” imbuhnya.

    Adapun, Bisnis Indonesia terus berkomitmen pada tiga pilar fundamental, yakni pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi atas tantangan masa depan melalui jurnalisme yang berkelanjutan, edukatif, dan berdampak.

  • KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini

    KSPN Usul Satgas PHK & Dewan Buruh Dikaji Ulang, Kadin Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi usulan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK) dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    KSPN mengusulkan untuk memperkuat lembaga yang sudah ada, alih-alih membentuk birokrasi baru, mendapat tanggapan positif dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.

    “Kalau ada ide dari KSPN supaya tidak perlu dibentuk [lembaga baru] tapi memperkuat lembaga yang ada, menurut hemat saya, saya rasa itu lebih baik,” kata Sarman kepada Bisnis, Selasa (10/6/2025).

    Menurut Sarman, jika tugas dan fungsi yang bakal dibebankan ke Satgas PHK dan Dewan Buruh dapat diemban oleh lembaga yang sudah ada, seperti Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, maka pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru.

    Apalagi, kata dia, kedua lembaga ini telah mencakup tiga unsur yakni pekerja, pengusaha, dan perwakilan pemerintah. 

    “Mungkin tidak perlu dibentuk kedua lembaga itu karena nantinya juga otomatis akan menimbulkan tumpang tindih,” ujarnya.

    Sarman mencontohkan, alih-alih membentuk Satgas PHK, pemerintah dapat memberikan tugas tersebut kepada Dewan Pengupahan Nasional.

    Kemudian untuk masalah kesejahteraan pekerja, Sarman menilai bahwa pemerintah dapat menugaskan LKS Tripartit Nasional untuk mengkaji masalah kesejahteraan pekerja di Indonesia.

    Di sisi lain, Sarman menyebut bahwa kedua lembaga yang sudah ada ini telah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga memiliki posisi yang kuat.

    Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat lembaga yang sudah ada guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

    Kendati begitu, Sarman menyebut bahwa pengusaha akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pembentukan kedua lembaga tersebut kepada pemerintah. 

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada evaluasi dan kajian pemerintah apakah memang Satgas PHK dan juga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu sesuatu yang urgent untuk dibentuk,” pungkasnya.

  • Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan permintaan tembaga berpotensi untuk mengalami peningkatan seiring dengan tren transisi energi bersih dan hijau yang terjadi di berbagai negara.

    “Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi,” kata Tony di sela-sela acara Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tembaga adalah bentuk logam yang sangat dibutuhkan untuk menunjang peralihan menuju energi bersih dan terbarukan, serta memegang peran kunci untuk target dekarbonisasi global.

    Tony mengatakan, 65 persen tembaga dunia digunakan dalam aplikasi konduktivitas listrik. Lalu, 1,5 ton/mw tembaga berperan dalam pembangkit listrik bertenaga angin dan 5,5 ton/mw tembaga dalam pembangkit listrik bertenaga surya.

    “Selain itu, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menggunakan tembaga lebih banyak daripada kendaraan konvensional,” ujar Tony.

    Ia mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui produksi tembaga dan emas, yang masing-masing produksinya ditargetkan menyentuh angka 1,6 miliar pound dan 1,65 juta ounces tahun ini.

    Selain itu, ia pun menyebutkan perusahaan telah menyetorkan hingga Rp7,78 triliun dari keuntungan bersih tahun 2024 kepada pemerintah, yang terdiri dari Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah.

    “Kira-kira mungkin hampir sama seperti itu (untuk target tahun ini),” ujar Tony menambahkan.

    Di sisi lain, Tony yang juga Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bagaimana komoditas tambang lain seperti nikel juga memiliki potensi besar bagi Indonesia, baik untuk agenda transisi energi maupun pertumbuhan ekonomi.

    “Prospek, ya, pasti bagus dong, kita one of the largest exporter, kemudian nikel juga bagus, baik, sudah downstreaming, peningkatan nilai tambahnya besar sekali,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Freeport: Permintaan tembaga berpotensi naik seiring transisi energi

    Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan permintaan tembaga berpotensi untuk mengalami peningkatan seiring dengan tren transisi energi bersih dan hijau yang terjadi di berbagai negara.

    “Permintaan tembaga meningkat karena dibutuhkan dalam transisi energi, salah satunya untuk elektrifikasi,” kata Tony di sela-sela acara Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, tembaga adalah bentuk logam yang sangat dibutuhkan untuk menunjang peralihan menuju energi bersih dan terbarukan, serta memegang peran kunci untuk target dekarbonisasi global.

    Tony mengatakan, 65 persen tembaga dunia digunakan dalam aplikasi konduktivitas listrik. Lalu, 1,5 ton/mw tembaga berperan dalam pembangkit listrik bertenaga angin dan 5,5 ton/mw tembaga dalam pembangkit listrik bertenaga surya.

    “Selain itu, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) menggunakan tembaga lebih banyak daripada kendaraan konvensional,” ujar Tony.

    Ia mengatakan perusahaan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui produksi tembaga dan emas, yang masing-masing produksinya ditargetkan menyentuh angka 1,6 miliar pound dan 1,65 juta ounces tahun ini.

    Selain itu, ia pun menyebutkan perusahaan telah menyetorkan hingga Rp7,78 triliun dari keuntungan bersih tahun 2024 kepada pemerintah, yang terdiri dari Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah.

    “Kira-kira mungkin hampir sama seperti itu (untuk target tahun ini),” ujar Tony menambahkan.

    Di sisi lain, Tony yang juga Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti bagaimana komoditas tambang lain seperti nikel juga memiliki potensi besar bagi Indonesia, baik untuk agenda transisi energi maupun pertumbuhan ekonomi.

    “Prospek, ya, pasti bagus dong, kita one of the largest exporter, kemudian nikel juga bagus, baik, sudah downstreaming, peningkatan nilai tambahnya besar sekali,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi Tahan Waketum Kadin Cilegon dan Ketua LSM Tersangka Baru Pemerasan Proyek

    Polisi Tahan Waketum Kadin Cilegon dan Ketua LSM Tersangka Baru Pemerasan Proyek

    SERANG – Ditreskrimum Polda Banten kembali menahan dua tersangka dalam perkara pemerasan proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) sebesar Rp5 triliun yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon dan beberapa ormas.

    Kasubdit I Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Endang Sugiarto, menerangkan kedua orang tersangka yang ditahan yakni Zul Basit (44) selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) serta Isbatullah Alibasja (43) selaku Wakil Ketua Umum Kadin Cilegon.

    “Iya sudah ditetapkan tersangka, dua itu,” ujar Endang dilansir ANTARA, Senin, 9 Juni.

    Kasus pemerasan proyek Rp5 triliun yang dilakukan Kadin Cilegon dan beberapa ormas, akan dilakukan penyidikan lanjutan.

    “Untuk Kadin, prosesnya kita sudah tahap satu ke kejaksaan. Kita masih bekerja keras membuat pemeriksaan,” katanya.

    Pihaknya juga menambahkan bahwa akan ada kejutan-kejutan dalam kasus ini.

    “Akan ada kejutan-kejutan. Akan disampaikan nanti,” ujarnya.

     

    Terkait dengan keterlibatan anggota Polres, ia membenarkan ada tiga anggota Polres yang diperiksa. Namun, hal tersebut berkaitan dengan perkara pemerasan tersebut, bukan terkait keterlibatannya.

    “Ada anggota Polres. Oh, iya. Jadi kalau kami jelaskan, ada tiga anggota Polres itu yaaitu KC Yanmin, Ditintel Polda Banten, Kasat Intel Polres Cilegon, dan Kanit Intel Polsek Ciwandan,” katanya.

    Menurutnya, tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk memastikan kegiatan yang dilakukan oleh Kadin tanpa izin.

    “Jadi penyedia memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan Kadin itu tanpa izin atau ilegal. Karena tidak ada pemberitahuan secara surat tertulis. Maupun kepada petugas itu tidak ada,” ujarnya.

    Sebelumnya, polisi menetapkan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Muhammad Salim (Ketua Kadin Cilegon), Ismatullah (Kepala Bidang Kadin Kota Cilegon) dan Rufaji Jahuri (Ketua HNSI).

  • Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Profil Firnando Ganinduto, Anggota DPR yang Kritisi Kebijakan Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Firnando Ganinduto adalah politikus dari Partai Golongan Karya (Golkar), kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029, mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I yang mencakup Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Semarang.

    Dalam Pemilu Legislatif 2024, dia memperoleh 63.881 suara, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Saat ini, Firnando bertugas di Komisi VI DPR, yang fokus pada bidang perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan badan usaha milik negara (BUMN).

    Lantas, bagaimana sosok Firnando Ganinduto? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Firnando Hadityo Ganinduto

    Firnando Hadityo Ganinduto lahir pada 16 April 1980. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Al Azhar Kemang, kemudian melanjutkan ke SMP Al Azhar Pejaten dan Wesly College. Pendidikan tingginya dijalani di Valley Forge Military Academy & College serta Berkeley College, New York, Amerika Serikat, yang menjadi bekal untuk karier profesionalnya.

    Sebelum masuk dunia politik, Firnando berkarier di sektor bisnis dan korporasi. Pada 2006-2008, dia menjabat sebagai relationship manager di DBS Bank. Kariernya berlanjut di PT Indika Energy Tbk sebagai bagian tim business development pada 2008-2012.

    Selanjutnya, dia menempati posisi senior manager of government relations di PT Sorikmas Mining dari 2012 hingga 2016. Hingga akhirnya, pada 2016-2024, dia menjabat sebagai vice president di PT CFLD Indonesia, memperkuat pengalamannya di bidang hubungan pemerintahan dan pengembangan bisnis.

    Firnando memiliki pengalaman panjang di berbagai organisasi kewirausahaan dan kemasyarakatan. Sejak 2021 hingga 2026, dia menjabat sebagai wakil bendahara umum di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

    Sebelumnya, dia aktif di dewan pengurus pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai ketua kompartemen departemen pada 2015-2019. Firnando juga pernah bergabung dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada 2010-2015, memperluas jejaringnya di dunia bisnis dan sosial.

    Sebagai anggota Komisi VI DPR, Firnando terlibat dalam pengawasan dan kebijakan terkait perdagangan dan BUMN. Pada April 2025, dia mengemukakan pandangannya terkait tarif impor timbal balik 32% dari Amerika Serikat, yang berpotensi merugikan industri garmen Indonesia. Ia mengusulkan negosiasi ulang tarif atau relokasi produksi untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia.

    Selain tugas legislasi, Firnando juga terlibat dalam program sosial. Pada Mei 2025, dia memfasilitasi penyaluran dana CSR dari PT Pusri sebesar Rp 800 juta untuk pengembangan pendidikan dan fasilitas masyarakat di Kendal.

    Program tersebut menyasar peningkatan kualitas sekolah dasar dan kelurahan tertinggal, mencerminkan perhatiannya terhadap pembangunan lokal.

    Dengan basis suara yang solid di Jawa Tengah I, Firnando Ganinduto menunjukkan peran aktif sebagai legislator muda. Fokusnya pada reformasi perdagangan, persaingan usaha, dan sinergi dengan program sosial menjadikannya figur yang relevan di DPR.

    Kombinasi latar belakang pendidikan internasional, pengalaman profesional, dan jejak organisasi memperkuat posisinya dalam berkontribusi untuk masyarakat dan daerah pemilihannya.

    Firnando Ganinduto adalah politikus muda Partai Golkar yang membawa pengalaman luas dari dunia bisnis dan organisasi ke ranah politik. Sebagai anggota Komisi VI DPR, dia aktif dalam isu perdagangan dan BUMN, sambil tetap memperhatikan pembangunan lokal melalui program sosial di Jawa Tengah I.

  • Video: Harga Gas Non-HGBT Naik, Dunia Usaha dan Investor Tertekan

    Video: Harga Gas Non-HGBT Naik, Dunia Usaha dan Investor Tertekan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti potensi dampak serius dari terus melonjaknya harga gas untuk sektor industri dan komersial non-Harga Gas Bumi Tertentu (non-HGBT). Menurutnya, situasi ini dapat menghambat ekspansi pelaku usaha dan mengurangi daya tarik investasi di sektor industri.

    Saleh juga menilai, inilah saatnya pemerintah hadir dan melakukan intervensi yang diperlukan. Ia pun mendorong agar ada evaluasi terhadap kebijakan harga gas industri dan mempertimbangkan perluasan sektor penerima HGBT.

    Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin di Program Evening Up CNBC Indonesia yang tayang pada Senin (02/06/2025).

  • UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Banyak

    UMKM Naik Kelas, Bukan Sekadar Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk “Accelerating Growth through Entrepreneurship, Technology Adoption, and Innovation” memberikan pesan tegas bahwa pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan tak cukup ditopang oleh konsumsi semata, tetapi harus digerakkan oleh inovasi, transformasi produktivitas, dan dinamika kewirausahaan.

    Kawasan Eropa dan Asia Tengah (ECA), yang menjadi fokus utama laporan ini, menghadapi tantangan besar: banyak perusahaan kecil tak tumbuh, dominasi BUMN menutup ruang inovasi, dan investasi litbang yang masih minim. Sekilas, ini terasa jauh dari konteks Indonesia. Namun justru dari situ, kita bisa menarik pelajaran penting.

    Indonesia memiliki lebih dari 66 juta UMKM pada tahun 2023 berdasarkan data pada kadin.id, yang menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp9.580 triliun, serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja atau 97% dari total angkatan kerja. Namun, hanya sebagian kecil dari UMKM tersebut yang tumbuh signifikan.

    Terlalu banyak yang terjebak pada skala mikro subsisten berjalan di tempat tanpa peluang naik kelas. Kita terancam mengalami apa yang disebut Bank Dunia sebagai “missing middle”: terlalu banyak usaha kecil, terlalu sedikit usaha menengah dan besar yang mampu bersaing di pasar regional maupun global.

    Pertumbuhan Bukan Hanya Jumlah

    Selama ini, kebijakan publik kita terlalu fokus pada start-up, yaitu bagaimana membantu orang memulai usaha. Ini tentu penting. Namun, jika tidak diikuti dengan strategi scale-up yang sistematis, maka kita hanya akan memperbanyak pelaku usaha yang tidak tumbuh. Seharusnya, yang perlu diperbanyak adalah perusahaan yang naik kelas, bukan sekadar yang memulai usaha.

    Inilah titik baliknya. Pemerintah perlu mulai mengklasifikasikan UMKM berdasarkan potensi pertumbuhan, bukan hanya sektor atau lokasi. Pendekatan klasterisasi berbasis produktivitas, digitalisasi, dan jejaring rantai pasok jauh lebih relevan. Kita harus membantu pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem industri—bukan sekadar membuka lapak sendiri.

    R&D Tulang Punggung Inovasi

    Temuan penting lainnya dalam laporan tersebut menyangkut peran strategis R&D publik. Di kawasan ECA, investasi litbang publik terbukti berkorelasi erat dengan jumlah paten dan PDB per kapita. Negara-negara yang menempatkan riset sebagai fondasi kebijakan ekonomi berhasil menjaga produktivitas jangka panjang, mendorong adopsi teknologi, serta memfasilitasi kolaborasi riset-industri. Sayangnya, banyak negara dalam studi tersebut terlambat menyadari pentingnya investasi jangka panjang ini.

    Pelajarannya jelas, tanpa R&D yang kuat, mustahil membangun inovasi yang berkelanjutan. Di Indonesia, peran BRIN dan universitas riset harus diperkuat, bukan hanya sebagai produsen publikasi ilmiah, tetapi sebagai lokomotif teknologi nasional. Kolaborasi antara lembaga riset dan dunia usaha harus difasilitasi dengan insentif fiskal dan skema pendanaan yang adaptif—mulai dari matching fund hingga pemanfaatan hasil riset dalam sektor industri dan UMKM naik kelas.

    Laporan Bank Dunia juga menyoroti peran negara yang terlalu protektif terhadap BUMN. Akibatnya, perusahaan swasta kesulitan menembus pasar karena sudah didominasi oleh raksasa yang tidak efisien. Di Indonesia, reformasi BUMN tidak boleh berhenti pada efisiensi anggaran. Lebih dari itu, BUMN perlu direposisi: bukan sebagai pemain tunggal di sektor strategis, tapi sebagai enabler yang membuka jalan bagi mitra swasta yang inovatif.

    Terakhir, World Bank mengingatkan bahwa krisis adalah peluang reformasi. Pandemi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi seharusnya menjadi pemantik transformasi. Saat ini, kita telah menuntaskan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025-2029. Inilah momentum melanjutkan menyusun fondasi ekonomi Indonesia dalam rencana aksi nyata, dari ekonomi konsumsi menjadi ekonomi berbasis inovasi dan produktivitas.

    Mendorong lebih banyak “middle-size champions” bukan sekadar jargon. Ini soal keberanian untuk mengubah arah, dari subsidi merata ke insentif berbasis kinerja, dari UMKM massal ke perusahaan naik kelas, dari proteksi ke kompetisi sehat. Dari sekadar bertahan menjadi mampu bersaing.

    Karena ujung dari semua ini bukan hanya angka pertumbuhan. Tapi kualitas pertumbuhan itu sendiri, yaitu yang menciptakan pekerjaan, mengangkat produktivitas, dan membuat Indonesia naik kelas—bukan hanya rakyatnya yang disuruh membuka usaha, tapi negara yang serius membantu mereka menjadi besar.