Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • Ekspor Tekstil dan Ikan ke Eropa Siap Melonjak Seusai IEU-CEPA Rampung

    Ekspor Tekstil dan Ikan ke Eropa Siap Melonjak Seusai IEU-CEPA Rampung

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha Indonesia bersiap menyambut rampungnya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada tahun ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, kesepakatan ini akan membuka peluang besar bagi industri nasional untuk mendongkrak ekspor, terutama ke pasar Eropa.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut, pemerintah telah menggandeng kalangan pengusaha dalam diskusi manfaat dan persiapan menghadapi implementasi IEU-CEPA. Ia menekankan, industri padat karya, seperti tekstil dan garmen sangat menantikan efek positif dari perjanjian ini.

    “Industri padat karya sangat terkena dampak pelemahan global dan tarif dari negara mitra seperti AS. IEU-CEPA diharapkan bisa membangkitkan kembali ekspor,” katanya di Menara Kadin, Senin (16/6/2025).

    Shinta juga mengatakan Apindo akan aktif menyosialisasikan manfaat IEU-CEPA agar pengusaha lokal siap memaksimalkannya. Beberapa sektor unggulan yang akan difokuskan antara lain tekstil, alas kaki, furniture, dan produk perikanan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut perundingan IEU-CEPA telah mencapai tahap akhir. Lebih dari 90% dokumen perjanjian telah disepakati, dengan sisanya tinggal pembahasan teknis pada level chief negotiators dan working groups.

    “Hampir seluruh substansi sudah disepakati. Komisioner Uni Eropa akan datang ke Indonesia September nanti membawa memorandum untuk ditandatangani,” kata Airlangga.

    Jika disepakati dan diratifikasi, IEU-CEPA diproyeksikan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,19% dan menambah pendapatan nasional hingga US$ 2,8 miliar. Lebih penting lagi, ekspor Indonesia ke Eropa berpotensi naik hingga 50% dalam tiga tahun.

    “Kalau ekspor kita bisa naik 50%, itu setara Vietnam atau Malaysia. Tarif ekspor unggulan yang kini 8-12% bisa ditekan jadi 0%,” tutup Airlangga.

  • Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Mulai Rp 600.000 Per Bulan

    Cicilan Rumah Subsidi 18 Meter Persegi Mulai Rp 600.000 Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah memfinalisasi kebijakan baru terkait penyesuaian ukuran rumah subsidi minimal 18 meter persegi.

    Langkah ini diambil guna menekan harga jual dan cicilan agar lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta generasi muda yang ingin tinggal di perkotaan.

    Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengungkapkan, penyesuaian ukuran rumah subsidi ini ditargetkan bisa menurunkan cicilan bulanan menjadi sekitar Rp 600.000.

    “Insyaallah kalau memang nanti ke depan sudah banyak masukan dari semua stakeholder dengan harga yang lebih murah,  cicilannya juga kita dorong bisa lebih murah, bisa Rp 600.000 sampai Rp 700.000 per bulan,” ujar Sri di Jakarta, Senin (16/6/2025).

    Saat ini, rata-rata cicilan rumah subsidi masih berada di kisaran Rp 1,2 juta per bulan. Oleh karena itu, Sri menyebut pemangkasan ukuran rumah merupakan salah satu strategi untuk menekan harga sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan.

    Menanggapi kritik terhadap desain rumah subsidi berukuran 14 meter persegi yang dinilai terlalu sempit, Sri Haryati menjelaskan konsep tersebut merupakan bagian dari rancangan milik Lippo Group dan belum dipasarkan.

    Desain tersebut, menurutnya, dimaksudkan sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah di area perkotaan dengan harga lebih terjangkau.

    Sri juga menegaskan, Kementerian PKP sangat terbuka terhadap kritik dan masukan publik terkait inovasi rumah mungil tersebut.

    “Karena kami kementerian PKP, pak menteri sangat terbuka untuk berdiskusi dengan seluruh stakeholder. Draft juga kita sebarkan ke seluruh asosiasi pengembang, ke Kadin, ke HIPMI, ke REI dan lain-lain gitu,” ujar Sri Haryati.

  • Kadin Usul Ukuran Luas Rumah Subsidi Minimal 30 Meter Persegi

    Kadin Usul Ukuran Luas Rumah Subsidi Minimal 30 Meter Persegi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali ukuran rumah subsidi minimalis dengan luas bangunan minimal 18 meter persegi.

    Wakil Ketua Umum (WKU) Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Kadin Indonesia Thomas Jusman mengatakan bahwa Kadin mengusulkan agar ukuran rumah subsidi 18 meter persegi dapat diperluas hingga 30 meter persegi.

    “Dari teman-teman asosiasi dan teman-teman mengharapkan kalau memang dimungkinkan itu bisa 18 [meter persegi] mungkin ukurannya sampai luasnya mungkin bisa 30 meter, itu barangkali itu boleh di-sounding,” jelasnya saat ditemui di Lobi Nobu Bank, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Thomas mengaku pihaknya siap melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemerintah.

    Meski demikian, Thomas menyebut, Kadin Indonesia tetap bakal mendukung seluruh rencana pemerintah dalam mendorong pertumbuhan pasar perumahan. Terlebih, guna mencapai target program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pada prinsipnya Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan sebagai payung dari dunia usaha sangat mendukung iklim perumahan ini dengan 3 juta rumah,” tambahnya.

    Thomas menjelaskan, pemerintah dan pelaku usaha perlu secara serius merealisasikan program 3 juta rumah. Pasalnya, sektor properti memiliki dampak ekonomi turunan atau multiplier effect terhadap 115 sektor industri lain.

    “Ini [program 3 juta rumah] kalau terealisasi saya kira industri properti bangkit dan itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Mengingat ada 115 sektor [dampak turunan] di dalam perumahan itu,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Lippo Group membangun desain contoh rumah subsidi yang dipangkas luas bangunannya hanya seukuran 14 meter persegi (M2). 

    Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan, rumah subsidi dengan luas tanah 25 M2 itu dicanangkan bakal dibangun di wilayah-wilayah perkotaan seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang.

    Meskipun demikian, Ara belum dapat memastikan apakah konsep rumah subsidi dengan luas lahan 25 meter persegi itu dapat diterapkan di Jakarta atau tidak. 

    “Saya enggak janji ya [apakah bisa dibangun di Jakarta], tapi saya kepengen banget. Saya kepengen banget,” kata Ara.

  • Kadin Ajak Pengusaha Belanda Investasi di Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa – Page 3

    Kadin Ajak Pengusaha Belanda Investasi di Tanggul Laut Raksasa Pulau Jawa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengajak pengusaha Belanda untuk turut serta dalam pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pantai utara Jawa.

    Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, Anindya menekankan pentingnya dukungan dan keahlian Belanda, yang telah terbukti selama lima abad dalam pengelolaan air, tanggul, dan delta plan.

    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” kata Anindya di Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (10/6/2025).

    Proyek Strategis Bernilai Rp1.297 Triliun

    Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan pembangunan tanggul laut raksasa sebagai proyek strategis nasional.

    Proyek ini akan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

    Dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Jakarta, Presiden Prabowo menyebut bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan memakan waktu hingga 20 tahun.

     

  • Profil Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI Anak Politisi Senior Golkar

    Profil Puteri Komarudin, Anggota Komisi XI Anak Politisi Senior Golkar

    Jakarta, Beritasatu.com – Puteri Komarudin adalah sosok politikus muda Partai Golkar yang kian mencuri perhatian dalam kancah politik nasional. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII untuk periode 2024-2029 dengan perolehan suara sebanyak 142.046.

    Dalam periode ini, Puteri kembali duduk di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional. Lantas, siapa sebenarnya Puteri Komarudin ini? Simak profilnya!

    Profil Puteri Komarudin

    Puteri Anetta Komarudin lahir di Kota Bandung pada 21 Agustus 1993. Ia merupakan anak dari politisi senior Golkar, Ade Komarudin. Meski berasal dari keluarga politik, Puteri menempuh jalannya sendiri di dunia politik nasional.

    Ia menyelesaikan studi di University of Melbourne, Australia, dan meraih gelar bachelor of commerce pada 2015. Di tahun yang sama, Puteri juga lulus dari program HBX CORe dari Harvard Business School dengan spesialisasi dalam analisis bisnis, ekonomi untuk manajer, dan akuntansi keuangan.

    Prestasinya di bidang akademik juga ditandai dengan masuk ke dalam Top enam lulusan Young Leaders of Indonesia (YLI) Wave 7 oleh McKinsey Indonesia.

    Karier Profesional

    Sebelum menjadi legislator, Puteri Komarudin berkarier sebagai pengawas bank asing di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari tahun 2016 hingga 2018. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam mengenai sistem keuangan nasional, yang kemudian sangat berguna dalam peran legislatifnya.

    Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Puteri aktif terlibat dalam pembahasan berbagai undang-undang penting, seperti UU Bea Meterai, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Selain itu, ia juga aktif pada pembahasan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), hingga UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Ia juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR RI yang memiliki peran strategis dalam menyusun APBN.

    Peran Internasional

    Puteri Komarudin menjabat sebagai ketua delegasi Indonesia dalam Youth 20 (Y20) Summit Italia tahun 2021. Ia berhasil mengangkat tiga isu penting dalam komunike Y20: Inklusi dan kesetaraan dalam keuangan, pendidikan, serta politik.

    Di parlemen, Puteri juga pernah menjabat sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan ketua grup kerja sama bilateral DPR RI dengan Parlemen Republik Rakyat Tiongkok. Ia juga mewakili Asia Pasifik di Biro Parlemen Perempuan Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk periode 2021–2025.

    Selain itu, Puteri turut menginisiasi pembentukan dan memimpin Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI), serta aktif dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), menunjukkan komitmennya terhadap pemberdayaan pemuda dan perempuan di ranah politik.

    Penghargaan dan Pengakuan

    Kiprah Puteri di dunia politik telah diakui secara luas. Pada Oktober 2021, ia menerima penghargaan Hope of Democracy dari Teropong Democracy Award sebagai legislator yang aspiratif dan komunikatif. Ia juga meraih penghargaan Legislator Peduli Literasi Keuangan dan Generasi Muda dalam KWP Award 2023.

    Aktivitas Organisasi dan Kepartaian

    Dalam struktur Partai Golkar, Puteri aktif memegang berbagai posisi penting, seperti:

    Ketua bidang pemenangan pemilu Jawa Bagian Barat (2024-sekarang)Ketua bidang keuangan dan pasar modal (2021-2024)Wakil sekretaris Golkar InstituteKetua koordinator bidang perekonomian di kesatuan perempuan Partai Golkar (KPPG)Wakil ketua umum di AMPI dan Fokusmaker

    Puteri juga terlibat di luar organisasi kepartaian, seperti:

    Wakil ketua umum KORMI Nasional (2022-2024)Dewan kehormatan di Persani (2022-sekarang)Wakil kepala bidang ekonomi dan keuangan di Kadin

    Puteri Komarudin adalah contoh nyata bagaimana generasi muda dapat mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan politik nasional. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, pengalaman kerja di sektor keuangan, serta kiprah aktif di parlemen nasional dan forum internasional, Puteri terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Dapil Jawa Barat VII.

  • Menteri Karding Buka Suara Soal Rencana Kirim PMI ke Arab Saudi

    Menteri Karding Buka Suara Soal Rencana Kirim PMI ke Arab Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Harapan ribuan calon pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bisa kembali bekerja di Arab Saudi mulai menemui titik terang. Menteri Pelindungan pekerja migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan rencana untuk mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi yang telah diberlakukan sejak 2015.

    Meski belum diumumkan secara resmi, Menteri Karding menyatakan, pembahasan intensif telah dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk DPR.

    Secara umum, DPR dikatakan telah menyetujui rencana pencabutan, tetapi masih ada detail teknis dan politik yang perlu dirampungkan.

    “Ini sedang dipikirkan matang-matang karena semua aspirasi harus kita tampung. DPR sudah setuju, nanti kita coba lihat,” ujar Menteri Karding saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Sabtu (15/6/2025).

    Pemerintah Siapkan Tata Kelola Baru

    Kementerian P2MI menyebut pencabutan moratorium bukan hanya soal membuka kembali akses kerja ke Arab Saudi, tetapi juga membawa tata kelola baru yang lebih menjamin perlindungan bagi para PMI, terutama yang bekerja di sektor domestik.

    Pembahasan terkait isu ini telah dilakukan lintas kementerian dan instansi, termasuk dengan Kemenkopolhukam dan pihak Arab Saudi.

    Salah satu landasan kuat yang mendorong pencabutan moratorium adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang pada 14 Maret 2025 meminta agar moratorium pengiriman tenaga kerja domestik ke Arab Saudi segera ditinjau untuk dibuka kembali.

    Dalam koordinasi antarkementerian pada 18 Maret 2025 lalu, disepakati tiga poin utama, yaitu:

    Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk membuka kembali moratorium PMI domestik ke Arab Saudi.Dukungan penuh dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap pembukaan penempatan PMI ke kawasan Timur Tengah.Perlindungan perempuan dan anak menjadi fokus utama, di mana Arab Saudi dijadikan proyek percontohan untuk skema penempatan baru yang lebih manusiawi dan transparan.Target 600.000 PMI Berangkat

    Jika pencabutan moratorium telah rampung, pemerintah menargetkan untuk mengirimkan sekitar 600.000 tenaga kerja ke Arab Saudi.

    Dari jumlah tersebut, sekitar 400.000 orang akan ditempatkan di sektor domestik, sedangkan 200.000 lainnya di sektor tenaga terampil.

    “Teknis sudah relatif selesai, tinggal politiknya. Kita ini kan tidak bekerja di ruang kosong, kita harus menjaga semua,” ujar Karding.

    Dia menambahkan, pengumuman resmi akan dilakukan setelah semua pembahasan selesai dan kondisi dianggap siap untuk implementasi.

    “Nanti saya informasikan kalau sudah terlaksana, baru saya ngomong,” pungkasnya.

    Kebijakan ini tak hanya menyangkut perlindungan pekerja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan devisa negara dan membuka lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi global.

    Pemerintah berharap, dengan tata kelola baru yang lebih baik, pengiriman PMI ke Arab Saudi dapat berlangsung aman, legal, dan membawa manfaat maksimal bagi semua pihak.

  • Kadin dan P2MI Buka Pintu Kerja ke Luar Negeri pada 2025

    Kadin dan P2MI Buka Pintu Kerja ke Luar Negeri pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) sepakat memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja legal di luar negeri bagi warga negara Indonesia.

    Targetnya lebih dari 400.000 pekerja migran Indonesia (PMI) siap diberangkatkan ke berbagai negara sepanjang 2025.

    Komitmen ini disampaikan oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dalam acara pelepasan simbolis calon pekerja migran di Menara Kadin, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

    “Hari ini Kadin Indonesia mengirim simbolik 5.000 CPMI. Ini momentum besar bagi kerja sama kami antara Kadin dan kementerian,” kata Menteri Abdul Kadir Karding.

    Dalam program awal ini, sekitar 5.000 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) akan ditempatkan di delapan negara, yakni Turki, Slovakia, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, dan Jerman.

    Jenis pekerjaan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari chef, pekerja konstruksi, perawat spesialis, penggalian tanah, hingga peternakan sapi.

    Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan, peningkatan jumlah PMI bukan hanya berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan, tetapi memperkuat ekonomi nasional dan keluarga melalui devisa.

    Lebih jauh, penempatan pekerja migran juga dinilai sebagai bentuk investasi sumber daya manusia (SDM). Pasalnya, akan terjadi transfer ilmu dan keterampilan serta perluasan jaringan (networking) internasional.

    Data 2024 menunjukkan bahwa 80 persen PMI berasal dari sektor low-skilled, seperti asisten rumah tangga, caregiver, pembersih, dan sopir. Kementerian P2MI kini gencar mendorong transformasi menuju pekerja profesional melalui pelatihan dan sertifikasi yang sesuai standar global.

    Pemerintah mengajak Kadin untuk tak hanya berperan dalam penempatan tenaga kerja, tetapi juga aktif sejak proses rekrutmen, pelatihan, sertifikasi hingga pendampingan di luar negeri. Dengan cara ini, para pekerja migran Indonesia bisa lebih siap, kompeten, dan terlindungi.

    “Kadin jangan hanya di penempatan, tapi juga harus terlibat dalam pelatihan dan pemberdayaan,” tegasnya.

  • Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai bahwa deflasi yang terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen (mtm) tidak mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat.

    “Tapi kalau inflasinya lagi rendah, itu bukan berarti bahwa daya belinya lagi enggak ada, karena indikasi kita mengenai daya beli adalah di inflasi yang disebut inflasi inti,” ujar Suahasil dalam diskusi Global & Economic Outlook Q1-2025 yang diselenggarakan Kadin di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa inflasi inti Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,4 persen secara tahunan (yoy), mencerminkan adanya interaksi yang sehat antara permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply).

    Menurut dia, inflasi tahunan yang tercatat 1,60 persen (yoy) pada Mei 2025 bukan karena lemahnya permintaan, tetapi lebih disebabkan oleh penurunan harga pangan bergejolak (volatile food) dan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), seperti tiket pesawat dan BBM.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil 0,41 persen, terutama dari komoditas cabai merah dan cabai rawit.

    Suahasil menjelaskan, deflasi pada kelompok pangan tersebut terjadi karena panen raya sejumlah komoditas, terutama beras. Sementara itu, deflasi pada kelompok administered price terjadi karena kebijakan pemerintah yang memang bertujuan menurunkan harga.

    “Beras panennya bagus, sekarang jagung juga ternyata sedang mulai panen,” tuturnya.

    Dengan demikian, ia menilai perekonomian nasional masih menunjukkan fondasi yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan inflasi yang terkendali.

    Sebagaimana diketahui, pada Mei 2025 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,60 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,07.

    Inflasi provinsi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,28 persen (yoy) dengan IHK sebesar 107,32.

    Deflasi provinsi terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,60. Sementara inflasi kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,01 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,56.

    Sumber : Antara

  • Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Felly Estelita Runtuwene merupakan salah satu politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menyuarakan berbagai isu di parlemen.

    Ia saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Bagaimana sosok Felly Runtuwene? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Felly Estelita Runtuwene

    Felly Estelita Runtuwene lahir pada 11 Februari 1971 di Sulawesi Utara. Pendidikan dasar hingga menengah dia tempuh di daerah asalnya.

    Felly mengawali pendidikan di SD Inpres Rumoong Bawah pada 1977 hingga 1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Amurang dari 1983 hingga 1986, dan SMA Negeri 2 Amurang dari 1986 hingga 1989.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Felly melanjutkan kuliah di STIE-IBEK Jakarta pada 1994 dan lulus pada 1998 dengan gelar sarjana manajemen. Latar belakang pendidikannya menjadi pondasi untuk berkarier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke politik.

    Sebelum dikenal sebagai politisi, Felly Runtuwene telah berpengalaman di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bina Usaha Langgeng Jaya dari 2000 hingga 2008, serta sebagai komisaris Bina Prima Jaya dari 2001 hingga 2008.

    Di samping itu, Felly juga aktif dalam organisasi pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, serta menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Minahasa Selatan. Pengalaman ini memberikan wawasan tambahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan infrastruktur.

    Karier politik Felly Runtuwene dimulai sejak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 2009. Pada periode awal keterlibatannya di dunia politik, Felly tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera pada 2010 hingga 2013.

    Kemudian, Felly bergabung dengan Partai Nasdem, dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang pembangunan dan infrastruktur DPP Partai Nasdem untuk periode 2019–2024.

    Pada Pemilu 2019, Felly berhasil melenggang ke Senayan dan dilantik sebagai ketua Komisi IX DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Ia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut setelah berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 52.889 suara dari dapil Sulawesi Utara.

    Selama masa tugasnya di parlemen, Felly Runtuwene menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Pada Desember 2018, dia mendapatkan penghargaan sebagai “Legislator Terkritis” periode 2014–2019. Pengakuan ini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan kebijakan penting di DPR.

    Selain itu, pada 2022, Felly Runtuwene juga menerima penghargaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yakni MKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota legislatif.

  • Wamenkeu: Inflasi Rendah Bukan Berarti Daya Beli Tak Ada

    Wamenkeu: Inflasi Rendah Bukan Berarti Daya Beli Tak Ada

    Jakarta, CNBC Indonesia – Inflasi menjadi salah satu ukuran umum dalam menilai tingkat daya beli masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

    Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang secara agregat. Saat, inflasi rendah atau turun di negara berkembang, umumnya dinilai ada pelemahan daya beli. Sebab, harga barang secara agregat turun karena penumpukan supply.

    Meskipun demikian, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa inflasi rendah tidak berarti menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

    “kalau inflasinya lagi rendah, itu bukan berarti bahwa daya belinya lagi nggak ada,”kata Suahasil dalam acara Global & Economic Outlook Q1-2025 oleh Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Menara Kadin pada Kamis (12/6/2025).

    Suahasil mengatakan bahwa ukuran untuk mengetahui daya beli masyarakat adalah menggunakan inflasi inti.

    “Inflasi inti kita itu ada di sekitar angka 2,4%, yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan harga,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan kenapa inflasi Indonesia hanya 1,6% dan terkesan rendah, “Karena ada sejumlah harga, sejumlah barang yang memang lagi rendah inflasinya. Yang mana yang rendah itu? Volatile food lagi rendah. Bahkan taking rendahnya dia di bulan Mei kemarin sempat negatif. Kenapa? Karena panennya bagus.”

    “Beras panennya bagus. Sekarang jagung juga ternyata sedang mulai panen. Jadi harga volatile food, harga food, harga pangan lagi turun,” sambungnya.

    Selain itu, inflasi umum Indonesia rendah dikarenakan adanya insentif dari pemerintah seperti untuk transportasi saat lebaran.

    Sehingga, menurutnya jika berkaca dari inflasi inti daya beli masyarakat masih ada. Adapun inflasi umum turun karena program-program pemerintah yang membuat harga barang menjadi turun.

    “Ada agregat demandnya dan kemudian menciptakan level of inflation yang stabil. Sementara yang lain-lain, administered price, volatile goods dan sebagainya, memang adalah karena di-design oleh pemerintah.”

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]