Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • UMP 2026 Telat Diumumkan, Kadin Buka Suara

    UMP 2026 Telat Diumumkan, Kadin Buka Suara

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa pelaku usaha tidak mengabaikan kepentingan pekerja dalam pembahasan penyesuaian upah minimum provinsi maupun regional untuk tahun 2026 (UMP 2026).

    Menurut Anindya, dialog antara dunia usaha dan pihak terkait selama ini berjalan baik, dan Kadin ingin memastikan bahwa kebijakan upah yang disusun dapat menjaga keseimbangan antara daya saing industri dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

    “Kami sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik. Sehingga komunikasi yang sudah ada, ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya (aspek pekerja),” kata Anindya di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

    Harapannya, rekomendasi tersebut tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga mampu mendorong laju perekonomian nasional.

    “Kadin bekerja sama dengan asosiasi, (kami) sedang meramu respons terhadap ini semua, terutama karena tahun 2026 (perekonomian) kita ingin tumbuh di angka 5,5 persen,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa isu UMP/UMR merupakan faktor penting dalam menjaga iklim kompetitif dunia usaha.

    “Selain itu, kita ketahui bahwa untuk UMR ini suatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami sadar bahwa aspek dari sisi pekerja juga harus diperhatikan,” ujarnya.

     

  • Bos Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya: Apa Mau Pegawai Dirumahkan?

    Bos Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya: Apa Mau Pegawai Dirumahkan?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai. Jika tak ada perbaikan, Bendahara Negara mengancam akan membekukan instansi tersebut.

    Menanggapi ini, Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama optimis mampu memperbaiki instansinya dalam kurun waktu satu tahun. Pasalnya jika tidak, Bea Cukai akan benar-benar dibekukan sehingga karyawan dirumahkan dan makan gaji buta.

    “Ya optimis, harus optimis (perbaikan dalam waktu satu tahun). Kalau kita nggak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau Bea Cukai ataupun pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Tentu tidak akan mau,” sebut Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Bea Cukai tercatat pernah dibekukan di era Presiden ke-2 Soeharto pada periode 1985-1995 Bea. Sebagian besar kewenangan kepabeanan diberikan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), melalui PT Surveyor Indonesia sebagai mitra lokal.

    Djaka menambahkan, dirinya tak ingin ada pembekuan jilid dua terhadap Bea Cukai. Oleh karena itu ia akan menindaklanjuti kritik Purbaya dengan melakukan perbaikan secara internal.

    “Dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki Bea Cukai, tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

    Purbaya berkali-kali mengancam akan membekukan Bea Cukai jika instansi tersebut tak menunjukkan perbaikan. Bahkan sebanyak 16.000 pegawai terancam dirumahkan.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    (ily/kil)

  • Harga Mobil di Indonesia Turun Usai Serbuan Mobil Listrik Murah

    Harga Mobil di Indonesia Turun Usai Serbuan Mobil Listrik Murah

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan, kemunculan mobil listrik murah membuat harga mobil bensin di Indonesia makin terjangkau. Sebab, produsen melakukan penyesuaian agar tetap bisa kompetitif.

    Airlangga Hartaro menjelaskan, dalam suatu pameran yang digelar di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, banyak mobil bensin yang dibanderol di bawah Rp 200 juta. Namun, dia tak mengurai secara detail model-modelnya.

    Pernyataan Airlangga kemungkinan mengacu pada harga mobil terjangkau dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC). Saat ini, hanya ada tiga produsen yang memasarkan kendaraan tersebut, mulai dari Honda, Toyota, dan Daihatsu.

    “Artinya dengan kehadiran electric vehicle harga mobil tertekan ke bawah. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Airlangga dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Park Hyatt, Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (3/12).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Jika kita melihat pasar, sebenarnya yang paling terlihat mengalami penurunan nilai jual adalah mobil hybrid. Misalnya, Toyota yang hanya membanderol Veloz hybrid mulai dari Rp 299 juta dan Honda yang berani menjual HR-V Hybrid Rp 60 juta lebih murah dari varian termahal di model sebelumnya.

    Di kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto mengatakan penjualan mobil listrik mengalami kenaikan 18,27 persen (yoy) per Oktober 2025. Hal tersebut membuktikan, konsumen Indonesia mulai beralih dari kendaraan konvensional ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

    “Terjadi shifting dari mobil bensin ke mobil listrik,” ungkapnya.

    Di lain sisi, Airlangga mengklaim, investasi kendaraan listrik di Indonesia terus bertambah. Misalnya BYD yang berinvestasi Rp 11,2 triliun dengan produksi 150 ribu unit. Kemudian Chery Automobile berkomitmen memberikan investasi tambahan sebesar Rp 5,2 triliun.

    Selain BYD dan Chery, ada Wuling yang investasi Rp 9,3 triliun untuk produksi kendaraan dan Rp 7,5 triliun untuk pabrik baterai.

    “Vinfast dari Vietnam sudah investasi Rp 3,7 triliun, kapasitasnya 50 (ribu) unit per tahun. Hyundai investasi tambahan Rp 20 triliun,” kata Airlangga.

    (sfn/rgr)

  • Ogah Dianggap Sarang Pungli, Bos Bea Cukai Janji Perbaiki Instansi

    Ogah Dianggap Sarang Pungli, Bos Bea Cukai Janji Perbaiki Instansi

    Jakarta –

    Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama berjanji membenahi instansinya usai dikritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, Purbaya mengancam akan membekukan Bea Cukai jika tak segera berbenah.

    Menurut Djaka, hal pertama yang akan diperbaiki adalah sumber daya manusia di Bea Cukai. Djaka mengaku ingin menghilangkan anggapan bahwa Bea Cukai merupakan sarang pungli atau pungutan liar.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya. Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” sebut Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Djaka memandang kritik yang dilontarkan Purbaya menjadi koreksi untuk Bea Cukai melakukan pembenahan. Ia juga mengaku tak ingin sejarah pembekuan Bea Cukai pada era Presiden ke-2 Soeharto kembali terulang.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tambah dia.

    Sebelumnya, Purbaya berkali-kali menyinggung upaya perbaikan di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Purbaya tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.

    Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Lihat juga Video: Purbaya ‘Selesaikan’ Pegawai Bea Cukai yang Ogah Berubah

    (kil/kil)

  • Bos Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya: Apa Mau Pegawai Dirumahkan?

    Purbaya Lontarkan Ancaman Pembekuan, Bos Bea Cukai Buka Suara

    Jakarta –

    Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama buka suara soal ancaman Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengancam membekukan Bea Cukai jika tidak berbenah. Djaka menilai pernyataan Purbaya merupakan bentuk koreksi terhadap instansi yang dipimpinnya.

    “Ya, intinya bahwa itu adalah bentuk, apa namanya, koreksi. Bentuk koreksi dari Bea Cukai. Yang pasti, Bea Cukai bahwa ke depannya, akan berupaya untuk lebih baik,” ujar Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Djaka mengaku tak ingin sejarah pembekuan Bea Cukai pada era Presiden ke-2 Soeharto kembali terulang. Pada periode 1985-1995 Bea Cukai dibekukan fungsinya dalam upaya membenahi instansi tersebut.

    Sebagian besar kewenangan kepabeanan dialihkan lalu diberikan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS), melalui PT Surveyor Indonesia sebagai mitra lokal.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tambah dia.

    Menurut Djaka, pihaknya akan mulai melakukan perbaikan dari sisi budaya, peningkatan kinerja, hingga peningkatan pengawasan di pelabuhan dan bandara. Djaka juga berjanji meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

    “Tentunya masyarakat ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat ketika ada ketidakpuasan, ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya,” imbuhnya.

    Untuk perbaikan kinerja misalnya, Bea Cukai mulai memanfaatkan teknologi berupa Artificial Intelligence (AI) untuk menghindari under invoicing di pelabuhan. Sedikit demi sedikit, sebut dia, Bea Cukai akan terus melakukan pembenahan.

    Sebelumnya, Purbaya menyinggung lagi upaya memperbaiki Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Purbaya tak segan memecat pegawai Bea Cukai yang tidak mau berubah.

    Purbaya sudah meminta waktu selama setahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan kinerja Bea Cukai alih-alih langsung membekukan instansi tersebut.

    “Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan. Tapi saya minta waktu ke Presiden untuk memperbaiki Bea Cukai,” ujar Purbaya di sela-sela Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    (ily/kil)

  • Kadin optimistis pengusaha sokong ekonomi tumbuh 5,5 persen di 2026

    Kadin optimistis pengusaha sokong ekonomi tumbuh 5,5 persen di 2026

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis pelaku usaha bisa turut menggerakkan perekonomian nasional hingga tumbuh 5,5 persen pada 2026. Usai Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta, Selasa (2/12), Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan akan meningkatkan nilai investasi pada 2026 dan memastikan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dalam penyusunan upah minimum regional UMR tahun depan. (Sanya Dinda Susanti/Ibnu Zaki/Satrio Giri Marwanto/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bos Danantara Pastikan Bangun Dapur MBG Bisa Ajukan Kredit ke Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengumumkan bahwa pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa melalui pembiayaan kredit dari himpunan bank milik negara (himbara).

    Rosan mengatakan, pengusaha yang ingin membangun Dapur MBG untuk menyediakan menu setiap harinya bagi siswa sekolah maupun ibu hamil bisa mengajukan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 

    Rosan mengatakan bahwa hal ini sudah diterapkan pada dua pekan yang lalu. Dengan demikian, pengusaha yang membangun Dapur MBG bisa mengajukan pembiayaan dari sebelumnya menerapkan sistem reimbursement.

    “Sekarang dari awal, pendanaan kami bank Himbara akan menyediakan pembiayaan untuk MBG ini. Dari awal. Pegangan kami apa? Perjanjian antara BGN [Badan Gizi Nasional] dengan teman-teman di daerah. Itu sudah cukup buat kami, dan itu akan kami berikan bisa pendanaan di seluruh Indonesia, baik itu Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Indonesia,” ujarnya kepada peserta Rapimnas Kadin 2025, Jakarta, Selasa (2/12/2025). 

    Rosan menyebut peluang pembiayaan itu utamanya untuk pembuatan Dapur MBG di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Dia menyebut kesempatan ini bakal mempermudah pengusaha berkontribusi positif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. 

    Mantan Ketua Umum Kadin itu juga mengaku telah mendengar bahwa asosiasi pengusaha nasional tersebut sudah membangun 500 SPPG. 

    “Saya bilangnya ini adalah suatu investasi, tetapi secara bersamaan ini pahalanya banyak juga dan berpenghasilan tetap, karena bisa dihitung secara tetap, investasinya berapa, dibayarnya tiap bulan berapa, dan itu bisa bertumbuh. Semakin banyak anggota Kadin berpartisipasi, itu semakin baik,” terangnya. 

    Kadin Bangun SPPG

    Melalui keterangan pers tertulis sebelumnya, Kadin Indonesia mengumumkan telah membangun 500 SPPG di berbagai wilayah 3T sebagai bagian dari salah satu program Quick Wins Kadin Indonesia, yakni MBG Gotong Royong.  

    Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho saat hadir di acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/11/2025). 

    Taufan yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa pembangunan SPPG tersebut merupakan bentuk dukungan anggota Kadin terhadap program strategis pemerintah. 

    “Kami sudah jalankan 500 SPPG di daerah 3T. Ini adalah bukti nyata komitmen Kadin dalam mendukung agenda strategis nasional dan memastikan akses gizi untuk masyarakat tertinggal,” ujar Taufan.

  • KADIN Donasikan Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir di Sumatera

    KADIN Donasikan Rp 1 Miliar untuk Korban Banjir di Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Dani, menyampaikan Dewan Pertimbangan Kadin akan menyalurkan donasi kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar untuk membantu warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dani menjelaskan, komitmen bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin dalam kegiatan One Team Gathering, Charity & Golf Tournament 2025 yang digelar pada 30 November 2025.

    “Ketua Dewan Pertimbangan dalam kegiatan one team gathering, charity & golf tournament 2025 pada tanggal 30 November 2025 kemarin, bahwa Dewan Perimbangan KADIN Indonesia akan memberikan donasi kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Dani dalam Rapimnas KADIN, di Park Hyatt, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Dani menyampaikan, pimpinan Dewan Pertimbangan menegaskan pentingnya solidaritas dunia usaha terhadap masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka,” ujar dia.

    Kemenko Salurkan Bantuan ke Sumatera

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyalurkan bantuan tanggap darurat untuk bencana di Pulau Sumatera. Bantuan tersebut langsung disalurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Sebagai bentuk kehadiran negara, bantuan tanggap darurat disalurkan untuk mendukung pemulihan awal di wilayah terdampak. Penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak, memperlancar proses penanganan bencana, serta memberikan kekuatan bagi seluruh pihak yang tengah berupaya memulihkan kondisi usai kejadian bencana.

    “Atas nama Pemerintah dan Kemenko Perekonomian, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, memberikan ketabahan dan kesabaran atas ujian ini,” ujar Airlangga dalam acara Penyerahan Bantuan untuk Bencana di Sumatera yang dilakukan di Landasan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

     

     

  • Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029,” jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

    Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

    Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

    Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

    “Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif,” tegas Rosan.

    Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

    Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

    Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

    Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

    “Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504,” paparnya.

    Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

    Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

    Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

    Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

    Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

    Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

    “Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan,” tambahnya.

    Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

  • Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bencana Sumatra: DPR Cecar Menteri Rosan soal Izin dan Pengawasan Praktik Bisnis Investor

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mencecar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait kualitas perizinan investasi di Tanah Air.

    Para legislator menyoroti dugaan praktik investasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menjadi biang kerok rentetan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra baru-baru ini, tepatnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hasani Bin Zuber menegaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam biasa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan kulminasi dari kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi yang tak terkontrol.

    “Perlu kita sadari bahwa banjir Sumatra bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi begitu saja. Tetapi seringkali merupakan akumulasi dari degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan serta praktik usaha yang mengabaikan prinsip berkelanjutan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi XII dengan Rosan, Selasa (2/12/2025).

    Hasani mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan investasi, khususnya di sektor padat karya. Dia mempertanyakan mekanisme konkret pemerintah dalam menjamin investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dampak lingkungan jangka panjang.

    “Mekanisme apa saja yang sedang atau akan disiapkan untuk menjamin bahwa setiap investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Mulai dari proses perizinan hingga sistem pengawasan,” ujarnya.

    Senada, Anggota DPR Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pemerintah agar nafsu menarik investasi tidak mengorbankan tata kelola lingkungan. Meskipun mengakui bahwa investasi adalah darah bagi perekonomian daerah berkembang, Andi menilai aspek governance seringkali terabaikan.

    Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menduga kuat kerusakan di Sumatra diperparah oleh ulah investor yang melakukan pengerukan sumber daya alam tanpa tanggung jawab, mulai dari penebangan liar hingga pengelolaan limbah yang buruk.

    “Kejadian di Sumatra ini bukan hanya terjadi secara alami. Bisa saja penebangan lingkungan atau pengelolaan limbah atau pengelolaan investor yang mengeruk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” jelas Andi pada kesempatan yang sama.

    Oleh karena itu, Andi meminta Rosan untuk merancang kerangka kebijakan yang menjadikan komitmen lingkungan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses investasi, baik dari sisi perizinan maupun fasilitas yang diberikan.

    Merespons cecaran tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berdalih bahwa kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan.

    Rosan menjelaskan, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan percepatan atau insentif perizinan seperti fiktif positif, pengawasan di lapangan tetap menjadi prioritas melalui mekanisme pemeriksaan pasca-izin diterbitkan.

    “Kebijakan fiktif positif yang kita berikan, itu tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan itu [dalam menjaga lingkungan], karena kita akan selalu bersifat post audit,” jawab Rosan.

    Eks Ketua Kadin Indonesia itu mengklaim bahwa kementeriannya melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan investor.

    “Jadi kita selalu mengandalkan post [pasca] audit terhadap perizinan yang kita sudah berikan secara sangat-sangat ketat dan secara terus-menerus,” tutupnya.