Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kadin

  • KADIN minta Prabowo beri pengarahan saat retret di Akmil Magelang

    KADIN minta Prabowo beri pengarahan saat retret di Akmil Magelang

    ANTARA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan menggelar retret di Akmil Magelang pada 7-10 Agustus 2025. Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie berharap kegiatan tersebut dapat dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pengarahan kepada peserta. (Suci Nurhaliza/Ryan Rahman/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag: IEU-CEPA diproyeksikan dongkrak ekspor RI ke pasar Eropa

    Kemendag: IEU-CEPA diproyeksikan dongkrak ekspor RI ke pasar Eropa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan adanya Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor Indonesia dua kali lipat ke pasar Uni Eropa.

    “Waktu saya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pak Menko Perekonomian dan teman-teman Kadin (Kamar Dagang dan Industri) serta Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), kita proyeksikan bisa dua kali lipat peningkatan ekspor ke Eropa,” ujar Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono.

    Menurut Djatmiko di Jakarta, Senin, sektor-sektor industri di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja cukup banyak seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik dan produk yang banyak digunakan akan sangat diuntungkan dengan adanya perjanjian IEU-CEPA.

    Indonesia juga kurang lebih memberikan akses pasar yang bagus buat produk-produk dari Uni Eropa yang memang dibutuhkan oleh Indonesia.

    “Kita komplementer tadi saya sampaikan, jadi tidak ada produk yang head to head. Misalnya produk permesinan berteknologi tinggi atau high-tech dari Jerman atau Prancis yang kita tidak punya, bisa untuk kita gunakan di dalam negeri sebagai bagian dari sistem atau proses produksi yang tujuannya untuk ekspor lagi,” kata Djatmiko.

    Untuk produk-produk yang high-tech dari Uni Eropa ini, Pemerintah Indonesia memang memberikan fasilitasi supaya bisa dimanfaatkan oleh sektor industri di Indonesia, termasuk misalnya alat kesehatan yang belum bisa diproduksi di dalam negeri tetapi diperlukan mengingat rakyat membutuhkan sistem kesehatan yang berkualitas.

    “Banyak produk-produk kesehatan dari Uni Eropa yang memang high-tech, bagus, dan kita perlu. Ini kita berikan fasilitas supaya jatuhnya bisa kompetitif di Indonesia,” ujar Djatmiko.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Semarang Great Sale 2025 resmi dibuka, ajang belanja murah dan banjir diskon di pusat perbelanjaan

    Semarang Great Sale 2025 resmi dibuka, ajang belanja murah dan banjir diskon di pusat perbelanjaan

    Minggu, 3 Agustus 2025 14:55 WIB

    Pengunjung melihat tas di salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/8/2025). Pemkot Semarang bersama KADIN Kota Semarang menyelenggarakan Semargres 2025 hingga 31 Agustus 2025 dengan tema Collaboration and Innovation yang diikuti oleh 90 pusat perbelanjaan, 80 hotel, sembilan pasar tradisional, dan lima pusat PKL yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat citra Semarang sebagai destinasi wisata belanja dan kuliner. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

    Pengunjung melihat pakaian di salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/8/2025). Pemkot Semarang bersama KADIN Kota Semarang menyelenggarakan Semargres 2025 hingga 31 Agustus 2025 dengan tema Collaboration and Innovation yang diikuti oleh 90 pusat perbelanjaan, 80 hotel, sembilan pasar tradisional, dan lima pusat PKL yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat citra Semarang sebagai destinasi wisata belanja dan kuliner. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

    Warga antre untuk masuk ke salah satu gerai pusat perbelanjaan saat berlangsung program Semarang Great Sale (Semargres) 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/8/2025). Pemkot Semarang bersama KADIN Kota Semarang menyelenggarakan Semargres 2025 hingga 31 Agustus 2025 dengan tema Collaboration and Innovation yang diikuti oleh 90 pusat perbelanjaan, 80 hotel, sembilan pasar tradisional, dan lima pusat PKL yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat citra Semarang sebagai destinasi wisata belanja dan kuliner. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/agr

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Dikabarkan Buka Retret Kadin di Akmil Magelang

    Prabowo Dikabarkan Buka Retret Kadin di Akmil Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan menyelenggarakan pembekalan atau retret selama empat hari mulai Kamis (7/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025), di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Rencananya, retret itu akan diikuti oleh sekitar 250 pengurus kadin se-Indonesia. Kemudian, berdasarkan informasi terkini, konsolidasi internal Kadin di Lembah Tidar itu akan dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (8/8/2025).

    “Kita semua tahu betapa padatnya jadwal Bapak Presiden. Ini harapan Kadin dan kami sudah mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan tertulis dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Anin, sapaan akrabnya, berujar retret ini dianggap penting karena menjadi ajang untuk menyelaraskan visi dan kegiatan Kadin dengan kebijakan pembangunan nasional yang ada di pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Retret ini bertujuan membangkitkan kesadaran kolektif anggota Kadin agar menjadi pengusaha pejuang berwawasan kebangsaan dan menjadi mitra aktif pemerintah yang memberikan kontribusi riil kepada bangsa dan negara,” jelasnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut lima tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan retret ini. Pertama, untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para pemimpin dunia usaha.

    Kedua, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional. Ketiga, menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa dunia usaha adalah bagian dari sistem pertahanan semesta. 

    Keempat, mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional. Terakhir, memperkuat konsolidasi  Kadin hingga ke kabupaten dan kota.

    Nantinya, para peserta retret akan diberikan berbagai materi ekonomi, politik, hingga wawasan kebangsaan. Materi ekonomi berfokus pada empat program quick win gotong royong kadin-pemerintah.

    Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG), Klinik Gotong Royong untuk pemeriksaan kesehatan gratis, Pembangunan Tiga Juta Rumah, termasuk lewat renovasi rumah tak layak huni, dan program Pengiriman Pekerja Migran.

    Adapun, lanjutnya, pemateri yang dijadwalkan mengisi materi retret adalah Menko Perekonomian, Menko Pangan, Menko Infrastruktur, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Investasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    “Juga menteri dan pejabat di luar bidang ekonomi. Mereka adalah Menko Polkam, Menlu, Mendagri, Gubernur Lemhanas, dan Gubernur Akmil. Ada materi tentang sejarah perjuangan Indonesia, lingkungan strategis, kewaspadaan nasional, ketahanan nasional, empat konsensus bangsa, dan manajemen nasional,” urainya.

    Anin menambahkan agenda pembekalan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para pengusaha masuk barak. Dia memastikan retret akan dijalankan dengan serius. Nantinya, para pengusaha akan diberikan tugas membuat makalah empat halaman pada hari terakhir retret.

    “Ini bukan untuk menjadi tentara. Tapi, ada nilai yang dapat dipelajari para pengusaha, yakni semangat juang seperti tentara tempur,” pungkasnya.

  • Kemarin, pencairan BSU diperpanjang hingga aturan insentif BUMN

    Kemarin, pencairan BSU diperpanjang hingga aturan insentif BUMN

    Jakarta (ANTARA) – Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (1/7/2025) dan bisa dibaca kembali pada Sabtu ini sebagai rangkuman peristiwa pilihan yang terjadi untuk mengawali hari.

    1. Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Pemerintah memperpanjang masa pencairan bantuan subsidi upah periode Juni dan Juli 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang belum mencairkan dana tersebut lewat PT Pos Indonesia.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    2. Danantara tetapkan aturan pemberian insentif direksi & komisaris BUMN

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menetapkan kebijakan terkait dengan pemberian tantiem, insentif, dan/atau penghasilan dalam bentuk lainnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha.

    Penetapan kebijakan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 Tanggal 30 Juli 2025, yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BUMN dan anak usaha, terkonfirmasi oleh Danantara Indonesia di Jakarta, Jumat.

    3. BPS: Komponen energi alami inflasi bulanan 0,33 persen pada Juli 2025

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyatakan bahwa komponen energi mengalami inflasi 0,33 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2025.

    Dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,16 pada Juni 2025 menjadi 107,51 pada Juli 2025, komponen tersebut memberikan andil terhadap inflasi bulanan Juli 2025 sebesar 0,04 persen.

    4. OJK terima 3.858 aduan soal perilaku penagih utang sektor “fintech”

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa pengaduan terbanyak soal perilaku petugas penagih utang (debt collector) berasal dari sektor fintech, yakni sebanyak 3.858 pengaduan sejak Januari hingga 13 Juni 2025.

    “OJK sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan melakukan beberapa tindakan guna menyikapi maraknya perilaku tenaga penagih yang tidak mengindahkan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam jawaban tertulis di Jakarta, Jumat.

    5. Kadin manfaatkan jaringan di daerah untuk kawal Kopdes Merah Putih

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan akan memanfaatkan jaringan di tingkat daerah untuk mengawal program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Kadin, yang mempunyai jaringan sampai kabupaten/kota, bisa benar-benar mengawal, meningkatkan kapasitas supaya program seperti Kopdes Merah Putih itu sukses,” ucap Anindya dalam konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jumat.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin pelajari dampak libur tambahan pada 18 Agustus 2025

    Kadin pelajari dampak libur tambahan pada 18 Agustus 2025

    Memang selalu perdebatannya antara produktivitas dan juga penggerak ekonomi. Ini kami mesti timbang-timbang baik yang mana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan akan mempelajari dampak libur tambahan pada 18 Agustus 2025 kepada pelaku usaha.

    “Memang selalu perdebatannya antara produktivitas dan juga penggerak ekonomi. Ini kami mesti timbang-timbang baik yang mana, tapi yang pasti lebih baik kami pelajari dulu,” ucap Anindya ditemui setelah konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Jakarta, Jumat.

    Ia meyakini semua ketetapan pemerintah memiliki alasan masing-masing. Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan para pengusaha yang bergabung di Kadin untuk membahas soal libur tambahan.

    “Saya belum bisa komentar lebih jauh, karena belum mendalami dengan teman-teman di Kadin,” kata Anindya.

    Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

    Juri berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimis kebersamaan dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    Presiden Prabowo, kata Juri, juga mengimbau agar semarak peringatan Kemerdekaan RI tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga digelorakan di seluruh daerah.

    Ia mengajak elemen instansi pemerintah, sekolah, kampus, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta untuk turut serta merayakan HUT Ke-80 RI dengan memasang Bendera Merah Putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin ajak pengusaha manfaatkan tarif impor 0 persen dari AS

    Kadin ajak pengusaha manfaatkan tarif impor 0 persen dari AS

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengajak para pengusaha untuk memanfaatkan tarif impor 0 persen dari Amerika Serikat untuk menciptakan nilai tambah.

    “Yang paling penting, bagaimana pengusaha-pengusaha bisa memanfaatkan ini (tarif impor 0 persen dari AS) untuk bisa mendapatkan nilai tambah,” ucap Anin ketika ditemui setelah konferensi pers menjelang retret Kadin di Kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Jumat.

    Misalnya, lanjut dia, Indonesia mendapatkan harga yang lebih murah untuk komoditas minyak dan gas bumi (migas). Hal tersebut justru lebih baik, sebab selama ini Indonesia mengimpor dari negara lain.

    Lebih lanjut, untuk komoditas bahan baku seperti gandum, gula, atau kapas, Anindya mengajak para pengusaha untuk mengolahnya guna dikirim kembali ke Amerika Serikat.

    “Jadi, sebenarnya sih oke-oke saja (tarif impor 0 persen), yang tidak boleh terjadi adalah impor yang ilegal,” kata dia.

    Selain itu, tarif impor 0 persen untuk barang-barang dari Amerika Serikat juga menyebabkan konsumen di Indonesia mendapatkan alternatif produk lebih banyak.

    “Orang mengatakan, wah ini bisa banjir (barang). Tapi, saya rasa belum tentu. Bisa juga, justru pilihan pada konsumen lebih banyak. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus siap dengan kemungkinan itu,” tutur Anin.

    Pernyataan tersebut terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan bahwa tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.

    Begitu pula dengan tarif Amerika Serikat ketika ekspor produk ke Indonesia yang dikenakan 0 persen di hampir semua produk.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Pemerintah Dorong Optimalisasi Belanja Digital melalui Mitra LKPP dan Katalog Versi 6

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong kontribusi UMKM diperluas dalam sistem belanja negara berbasis digital. Selain itu, juga didorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara digital. 

    Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang sehat  dan transparan dalam lingkup pengadaan. LKPP sebagai bagian dari pemerintah juga meyakini transparansi terutama keterlibatan pelaku usaha yang ada di dalam negeri. 

    “Penting untuk dipahami terutama pelaku UMKM bahwa menayangkan produk di katalog tidak otomatis dibeli pemerintah. Pelaku usaha harus paham apa yang dikehendaki pemerintah,  jangan sampai apa yang kita tawari bukan kebutuhan yang diinginkan pemerintah,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (1/8/2025). 

    Pihaknya ingin mengoptimalkan katalog bersinar agar makin mempermudah pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terlibat aktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pelaku UMKM. 

    Menurutnya, digitalisasi menjadi sebuah syarat wajib agar kita bisa bersinergi dengan cepat dan tepat, maka platform yang dikembangkan lewat katalog versi  dan yang juga dikembangkan mitra LKPP RI melalui e-marketplace merupakan terobosan untuk mempermudah transaksi.

    “Kita fokus ke arah tersebut, terutama untuk pengadaan pemerintah. Khusus bagi pihak swasta, kita buat regulasinya, kita buat sistemnya. Mudah- mudahan kecepatan itu bisa membuat pembangunan di Indonesia ini  semakin lebih agresif, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Jadi, karena regulasinya sudah sangat jelas, dan job description nya ada,  bagi rekan-rekan para pejabat pengadaan yang ada di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, jangan pernah ragu bertransaksi sepanjang aturannya diikuti, terutama di wilayah e-purchasing atau e-marketplace,” katanya. 

    Ketua Umum Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Andi Zabur Rahman menambahkan bahwa Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) yang sejak 2014 telah menjadi forum profesional di bidang pengadaan, kini diperkuat dengan kolaborasi bersama Kadin Indonesia sebagai representasi pelaku usaha nasional. Kolaborasi ini diharapkan memperbesar dampak strategis ICEF-IPFE dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% melalui penguatan rantai pasok dalam negeri, pemberdayaan penyedia lokal, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pengadaan. 

    “Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam lokapasar mitra LKPP RI dan katalog versi 6 yang menyediakan produk dalam negeri, tentunya akan menciptakan pasar yang semakin kompetitif,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, LKPP, IAPI, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menggelar Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan IPFE 2025 dalam mewujudkan kolaborasi berbagai pihak untuk menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) melalui belanja pemerintah dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara. ICEF-IPFE 2025 menjadi forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.

    CEO & Founder Mbizmarket Ryn Hermawan menuturkan ajang ICEF-IPFE 2025 menjadi momentum berharga untuk menguatkan komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan produk dalam negeri yang menciptakan dampak positif bagi perekonomian negara. Dukungan dari berbagai pihak untuk lebih mengutamakan belanja PDN dan memperkuat sektor UMK dan Koperasi merupakan langkah konkret menuju kemandirian bangsa. 

    Menurutnya, dengan transformasi digital sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya melalui marketplace mitra LKPP RI, kini transaksi pengadaan bisa dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.

    “Hanya dengan klik melalui Mbizmarket, APBN/APBD dapat dibelanjakan secara efisien, cepat dan tepat melalui penyedia UMKM yang telah bergabung di platform Mbizmarket. Pejabat pengadaan pemerintah dengan mudah dapat mencari produk dalam negeri, dan mengetahui persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena telah ada penanda TKDNnya. Penyedia dan pembeli tidak perlu lagi repot melapor dan menyetor pajak karena dapat bertindak sebagai WAPU sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022,” tuturnya. 

  • Kadin siapkan pendampingan riset dan manajemen program tiga juta rumah

    Kadin siapkan pendampingan riset dan manajemen program tiga juta rumah

    Memang smart infrastructure ini sangat diperlukan sekali, karena ini menjawab tantangan kekinian…,

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, siap membantu menyukseskan program tiga juta rumah per tahun yang diusung pemerintah melalui pendampingan riset dan manajemen bagi pengusaha.

    Wakil Ketua Umum Bidang Penguatan Potensi Daerah Kadin Indonesia Wirawan dalam pernyataan di Jakarta, Jumat menyampaikan, pendampingan tersebut ditujukan untuk melakukan transformasi menuju smart infrastructure atau infrastruktur cerdas yang tak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup perubahan cara berpikir dan pendekatan digital dalam setiap proses pembangunan.

    “Memang smart infrastructure ini sangat diperlukan sekali, karena ini menjawab tantangan kekinian. Smart infrastructure ini adalah bagaimana cara kita berpikir secara digital, bagaimana konektivitas logistik secara digital, bagaimana kita melakukan suatu inovasi secara digital. Semuanya ini terangkum di dalam smart infrastructure ini,” kata Wirawan.

    Dia juga menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tengah diusung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan salah satu target besarnya yakni membangun tiga juta rumah per tahun.

    Untuk pendampingan riset, lanjut dia bertujuan untuk menaikkan nilai tambah dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari sisi pabrikasi, industrialisasi, serta penggunaan produk.

    Sementara dari sisi manajemen lanjut Wirawan, Kadin akan membantu pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk pengembang perumahan rakyat, agar mampu beroperasi secara efisien dan produktif.

    Menurutnya, efisiensi dalam proses pengadaan akan menjadi kunci dalam mewujudkan target ambisius tiga juta rumah per tahun.

    “Kadin akan memberikan pendampingan secara manajemen agar pelaku dunia usaha terutama di UMKM dan para pemain pembangunan perumahan untuk tingkat bawah mencapai efisiensi di dalam pengadaan rumah,” ujarnya.

    Wirawan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sektor konstruksi, infrastruktur, dan perumahan dengan pendekatan yang adaptif dan berbasis digital.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    RI Perlu Tiru Thailand-Korsel, Gandeng UMKM untuk Rantai Pasok Industri Besar

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pengusaha nasional untuk mencontoh Thailand dan Korea Selatan untuk menggandeng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai rantai pasok produksi. 

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Aviliani mengatakan penyerapan produk UMKM sebagai bahan baku dari industri besar dapat menjadi langkah meningkatkan daya beli masyarakat yang saat ini melemah. 

    “Kita mungkin bisa contoh seperti Thailand, Korea, bagaimana UMKM itu menjadi bagian dari supply chain dari perusahaan besar,” kata Aviliani dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025, Selasa (29/7/2025). 

    Menurut Avi, model bisnis UMKM di Indonesia juga perlu diperbaiki, utamanya terkait dengan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, di tengah situasi yang sulit dan bisnis yang berdiri sendiri maka penggunaan KUR hanya akan menyebabkan kredit macet. 

    “Kenapa? Karena dia gak naik kelas tapi pembiayaannya dikasih terus,” imbuhnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti UMKM yang belakangan terlihat menyiasati penghindaran pajak 0,5% untuk usaha yang pendapatannya Rp4,8 miliar. Terdapat usaha menengah yang justru membangun perusahaan baru untuk menghindari pajak tersebut. 

    Di samping itu, untu mendukung sinergitas dari UMKM dengan industri besar, maka diperlukan insentif dari pemerintah. Dalam hal ini, Koperasi Merah Putih (Kopdes) bisa menjadi jembatan antara UMKM dan perusahaan besar. 

    “Karena dia akan menjadi badan hukum yang menjembatani mereka berdua, kalau ini bisa dilakukan saya rasa kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat melalui penggerakan UMKM yang berbasis supply chain,” jelasnya. 

    Dengan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok, maka dinilai akan ada bank-bank akan berebut memberikan pinjaman. Bagi perusahaan besar, kolaborasi ini dapat menjadi subtitusi impor. 

    Artinya, perusahaan besar bisa menggunakan bahan baku lokal yang diambil dari UMKM atau petani nasional. Hal ini mendukung kebutuhan huluisasi untuk memperkuat industri hulu. 

    “Tidak hanya hilirisasi, kalau hilirisasi itu kan menambah nilai tambah aja tapi kan 70% masih impor. Yang kita butuhkan juga huluisasi yaitu membangun hulunya agar hilirisasi tadi Itu tidak perlu impor atau kalaupun impor tidak sebanyak yang sekarang,” pungkasnya.